STRATEGI PENGELOLAAN KERUSAKAN TAMAN HUTAN

RAYA (TAHURA) NIPA-NIPA DI KOTA KENDARI

La Sensu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi

pengelolaan atas perusakan Taman Hutan Raya (Tabura) Nipa- Nipa dan

Schepalaya hukum bagi Pemerintah Kota Kendari dalam menjaga konservasi

Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa -Nipa dari semula bentuk kerusakan hutan dan

lingkungan hidup.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari

Barat dan teknik untuk memperoleh data yang digunakan adalah wawancara

(interview), dan observasi serta melalui quesioner yang dibagikan kepada

responden, serta data dianalisis berdasarkan deskriptis kualitatif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan

kerusakan dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa merupakan satu kegiatan yang

mengubah keutuhan hutan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan terhadap perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup pada kawasan Tahura Nipa-Nipa, dalam penelitian ini, penulis

menggambarkan perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk

menghasilkan penataan yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan dengan

mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan, yaitu pendekatan atur awasi

(command and control atau CAC approach); pendekatan atur diri sendiri (ADS);

pendekatan ekonomi (economic approach); pendekatan perilaku (behavior

approach); dan pendekatan tekanan publik (public pressure approach).

Kata kunci: eksploitasi, tanaman, tahura, dan ekosistem.

Abstract

This study aims to identity and describe management strategies for the

destruction of Forest Park (Tahura) Nipa-Nipa and astemedies for Kendari City

Government in maintaining the conservation of Forest Park (Tahura) Nipa Nipa

from all forms of forest destruction and the environment

The research was conducted in Sub Watu Watu West Kendari District and

techniques for obtaining data used were the interview (interview), and observation

and through questionet who distributed to the respondents, and data were analyzed

based on qualitative descriptive. The results of this study indicate that the criminal

liability associated with damage in the area of Nipa- Nipa Tahura is an activiry that

alter the integrity of the forest.

Efforts need to be made to the protection and environmental management

in the region Tahura Nipa-Nipa, in this study, the authors describe de design

requirements of a pood environment to produce an effective and efficient

arrangement which can be performed using a least five kinds of approaches, manage

and monitor (command and control or CAC approach) approach to set yourself

(ADS); economic approach (economic approach, approach behavior lapproach

behavior), and public pressure approach (public pressure approach).

Key words: exploitation, plants, Tabure, and ecosystems.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa merupakan salah satu kawasan

Pelestarian Alam Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 7.877,5 Ha (Kepmenhut No.

103/Kpts-II/1999 tanggal 1 Maret 1999). Tahura Nipa-Nipa ini merupakan kawasan

atas (upland) yang di bawahnya dikelilingi oleh pemukiman, Teluk Kendari, Teluk

Lasolo dan Laut Banda. Sebelum ditunjuk sebagai Tahura, kelompok hutan Gunung

Nipa-Nipa terdiri dari Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas ±972 Ha, Hutan

Produksi Terbatas seluas ±4.209 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas ±2.965 Ha.

Melalui SK gubernur KDH Tk. Nomor 808 Tahun 1993 tanggal 6 Desember

1993 Kelompok Hutan Gunung Nipa-Nipa tersebut dinyatakan sebagai Tamah

Hutan Raya dengan nama Murhum (nama Raja Buton terakhir dan Sultan Buton

yang pertama (perubahan dari sistem kerajaan menjadi kesultanan)). Selanjutnya

oleh Menteri Kehutanan ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya MURHUM

berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 289/Kpts-11/95 tanggal 12 Juni 1995.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pengelolaan Tahura, melalui Perda No. 5

Tahun 2007, nama Tahura Murhum berubah menjadi Tahura Nipa-Nipa.

Taman Hutan Raya Nipa-Nipa diharapkan mempunyai fungsi perlindungan

sistem penyangga kehidupan antara lain pemeliharaan tata air dan tangkapan air

dalam rangka pencegahan banjir dan erosi serta pendangkalan pantai di bawahnya

(khususnya Teluk Kendari), pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa

serta keunikan panorama alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk

konservasi, koleksi, edukasi, rekreasi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan

sosial ekonomi masyarakat sekitarnya serta menjadi sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Kendari.

Tujuan pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa adalah untuk pertama,

Terjaminnya kelestarian fungsi kawasan hutan dan ekosistemnya, kedua,

Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi sumber daya alam kawasan

Taman Hutan raya, ketiga, Optimalnya manfaat Taman Hutan Raya untuk wisata

alam, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya bagi

kesejahteraan masyarakat, keempat, Terkelolanya Taman Hutan Raya Nipa-Nipa

yang terpadu dan selaras dengan pengembangan wilayah. Bersama Teluk Kendari,

Tahura Nipa-Nipa dapat menjadi landmark Kota Kendari (sebagai kota teluk dan

bukit), dan kelima adalah Terjaganya Taman Hutan Raya yang menjadi kebanggaan

Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masyarakat yang tinggal dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa diindikasikan

telah melakukan perusakan hutan tersebut telah melakukan suatu perubahan yang

mengakibatkan lingkungan hidup perkotaan tidak baik, dibutuhkan suatu pola

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 32

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

berbunyi:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan, dan penegakan hukum.”

Untuk memastikan alternatif mana yang sesuai perlu pendekatan akademis

secara komprehensif melalui sistem penelitian keilmuan bidang hukum. Dalam

penelitian ini penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “ Strategis

Pengelolaan kerusakan Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa di Kota

Kendari”. Dan penelitian tersebut menggambarkan perihal yang dirumuskan dalam

rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di depan tadi, penulis

mengemukakan rumusan masalah untuk ditindaklanjuti dengan penelitian sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah strategi pengelolaan kerusakan atas Taman Hutan Raya

(TAHURA) Nipa-Nipa di Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat

Kota Kendari?

2. Tindakan apakah yang harus dilakukan pemerintah Kota Kendari agar

Tahura Nipa-Nipa berfungsi kembali sebagai penyangga kehidupan di masa

depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi terpadu pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat 2,

UU Nomor 32 tahun 2009).

Selain itu juga dalam Undang- Undang ini mengarti kan Lingkungan hidup

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

(Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009).

Menurut Naughton dan Larry L Wolf mengartikan lingkungan Hidup adalah

hal-hal yang berhubungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat ilmu biologi

dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan,

dan reproduksi organisme (Siahaan : 2009: 3).

B. Kerangka Pikir

Khusus untuk kasus-kasus perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh

kegiatan perusakan hutan, semestinya sudah bisa diterapkan dari sekarang perlunya

diterapkan atas tanggung Jawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik sebagai cara

untuk menyelesaikan kasus-kasus perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan

oleh kegiatan industri atau akibat ulah tangan manusia. Oleh karena itu, maka orang

atau badan hukum yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, UU Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi:

1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat;

b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,

dan/atau

d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dengan sadar terhadap lingkungan akan mendidik masyarakat untuk

mencintai lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan

berpijak pada tatanan yang telah diperikan, sehingga pula perlakuan yang berkaitan

dengan malah kehidupan yang berpengaruh pada perubahan lingkungan hidup perlu

mendapat perhatian sepenuhnya.

BAGAN KERANGKA PIKIR

UU Nomor 32

Tahun 2009

Hutan Lidung

Tahura Nipa-Nipa

Stategi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa:

1. Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

2. Konsep Hak dan Kewajiban

Masyarakat Kawasan Tahura Nipa-

Nipa

Sikap Pemerintah daerah Kota Kendari

terhadap masyarakat hutan tani Tahura

Nipa- Nipa :

1. Penyuluhan hukum secara terus

menerus

2. Pendampingan masyarakat terhadap

pemahaman pentingnya kelestarian

hutan

3. Pemahaman terhadap fungsi ekologi

bagi masyarakat kawasan Tahura Nipa-

Nipa

Masyarakat kawasan Tahura :

1. Menjaga kelestarian hutan dan

lingkungan hidup di wilayah

Tahura Nipa-Nipa

2. Mencegah terjadinya penebangan

hutan tanpa izin dari pemerintah

III. HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geologi dan Tanah Dalam Kawasan Tahura Nipa-Nipa

Kondisi geologi kawasan Tahura Nipa-Nipa seluruhnya termasuk dalam jenis

Meozoikum tak dibedakan. Jenis tanah di kawasan Tahura Nipa-Nipa seluruhnya

terdiri dari asosiasi tanah Tropepts Udults (podsolik merah kuning). Jenis-jenis

tanah tersebut mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi yang cukup.

1. Kondisi Biotik

a. Tumbuhan (Flora)

Secara umum Tahura Nipa-Nipa memiliki tipe vegetasi hutan tropika dataran

rendah dan pegunungan rendah non dipterocarpaceae. Jenis-jenis pohon yang

ditemukan pada kawasan Tahura Nipa-Nipa antara lain: Damar (Shorea sp.),

Bolongita (Tetrameles nudiflora), Ponto (Buchanania arbirences), Kuma

(Drypentes longifolia), Bintaragur (Calophyllum sp.) Nona (Metrocyderos

petiolata), Kayu besi (Metrosideros petiolata), Eha (Castanopsis buruana), Bolo-

bolo (Adenandra celebica), Bolo-bolo putih (Thea lanceolata), Waru (Hibiscus

tiliceus), Kayu puta (Baringtoniaracemosa) Parinail sp. , berbagai jenis palem

(Nongella sp., Pinanga Caesia, dan Licualas sp.) serta rotan (Daemonorops sp.)

rotan batang (Calamus zollingeri), rotan lambang (Calamus omatur var. Celebicus).

b. Satwa Liar (Fauna)

Jenis-jenis Satwa yang terdapat di kawasan Tahun adalah jenis mamalia antara

lain anoa (Babalus depressicornis), rusa (Cervus timerensis), monyet hitam

sulawesi (Macaca ochreata), musang (Macrogallidia musschenbroeki), babi hutan

(Sussp).

Dan jenis satwa reptilia adalah biawak (Yaranus salvator), ular phyton

(Phyton morulus) serta jenis ular lainnya yang belum teridentifikasi. Sedangkan dari

jenis aves dapat ditemukan antara lain merpati hutan (Turcoena manadensis),

tekukur (Punix tumixitator) dan elang laut dada putih (Hadiastus leucogaster)

2. Potensi Wisata

Terdapat beberapa lokasi yang cukup potensi untuk dikembangkan sebagai

objek wisata antara lain :

a. Air Terjun Kain di Kemaraya, memiliki ketinggian air terjun sekitar 10

metet dan di bawahnya terdapat kolam alami sedalam ±2,5 meter.

b. Air Terjun Sadi di Mangsa Dua, memiliki ketinggian air terjun sekitar ±5

meter dengan debit air yang kecil.

B. Strategi Pengelolaan Tahura Nipa Nipa

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan bahwa Strategi

pengelolaan dan perlindungan serta lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat

nyata (Actual harm), tetapi juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap

lingkungan hidup maupun hutan umum, Hal ini sebagai upaya hukum, sur para pihak

yang berada dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa senantiasa menjaga dan

melestarikan lingkungan dalam penataan kawasan tersebut. Di samping itu pula

bahwa tindakannya perusakan atau kelalaian terhadap perusakan dimaksud yang

berakibat pada ancaman hukuman dan selanjutnya dapat kita saburkan antara lain :

1. Strategi Pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa sumber daya hutan dan

lahan dalam kawasan tahura Nipa-Nipa merupakan satu kesatuan alam yang

mempunyai saling ketergantungan (interdependence) yang sangat tinggi. Sehingga

penulis memahami bahwa hutan sebagai suatu biotic community dan piramida

kehidupan secara absolut membutuhkan abiotic community, yakni lahan, sebagai

habitatnya. Adapun lahan dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa sangat rentan terhadap

bahaya erosi sehingga dibutuhkan suatu perlindungan dan pengelolaan secara

berkelanjutan. Selanjutnya hutan dan bahan dalam kawasan Tahura Nipa- Nipa

merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang dalam

banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun

dari segi obat-obatan. Hubungan timbul balik antara biotic dan abiotic community

tersebut, termasuk tingkah laku manusia, dikenal sebagai ekosistem dan ilmu yang

mempelajari hubungan tersebut, yaitu ekologi.

Selanjutnya menurut penulis bahwa untuk mencapai tujuan sustainable forest

management, maka setiap daerah harus menetapkan jumlah panen maksimum yang

berkelanjutan (maximum sustainable harvest). Dengan ini berarti daerah tidak boleh

mengizinkan pemanfaatan hutannya melebihi kemampuan hutan untuk

beregenerasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kendari harus menetapkan jumlah

hutan yang dapat diproduksi pada batas yang berkelanjutan.

Pengawasan penaatan (monitoring compliance) merupakan faktor yang

sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum

lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. Dalam

sistem pengelolaan dan pemeliharaan hutan dan lingkungan hidup maka pemerintah

Kota Kendari mencoba menerapkan beberapa bentuk pengawasan yaitu antara lain

: pertama, pengawasan sendiri (self monitoring), untuk tidak melakukan perusakan

hutan atau lingkungan termasuk pencatatan bila ada indikasi terjadinya perusakan

hutan yang dilakukan oleh orang lain, dan kedua adalah perpaduan masyarakat

(citizen complaints), pemantauan kondisi lingkungan di kawasan sekitar fasilitas

kegiatan.

2. Strategi Penanggulangan dan Perlindungan kawasan Tahura Nipa-Nipa

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan perancangan persyaratan

lingkungan yang baik untuk menghasilkan penataan yang efektif dan efisien yang

dapat dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan,

yaitu pendekatan atur dan awasi (command and control atau CAC approach),

pendekatan atur diri sendiri (ADS); pendekatan ekonomi (economic approach);

pendekatan perilaku (behaviour approach), dan pendekatan tekanan publik (public

pressure approach).

Pendekatan atur dan awasi atau yang dikenal juga command and control

(CAC) approach menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui

pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan

melalui ini yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Ini disebut

dengan command approach. Pengaturan seperti yang diuraikan diatas, harus diikuti

dengan suatu sistem pengawasan agar penataan dapat dijamin. Ini dikenal sebagai

control approach. Penggabungan kedua pendekatan tersebut disebut sebagai

pendekatan atur dan awasi (CAC approach). Selanjutnya sistem pengawasan agar

penataan dapat dijamin melalui :

a. Baku Mutu Lingkungan

Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup. zat,

energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur percemar yang ditenggang

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan

hidup. Pengertian di atas memberi pemahaman bahwa baku mutu lingkungan

merupakan rambu-rambu yang menetapkan fungsi lingkungan hidup yang baik

untuk kehidupan. Seperti diketahui bahwa secara umum media lingkungan itu

dapat dibagi kepada air, udara, tanah, dan laut.

b. Perizinan

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi

preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Melalui izin, Pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu

yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan. Ada beberapa izin yang relevan

untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Amdal (Environmental Impact Analysis) telah secara luas digunakan oleh

banyak negara atau daerah sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas Indonesia

mulai memperkenalkan instrumen ini tahun 1986 dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan, yang telah diubah dua kali yaitu dengan Peraturan Pemerintah No.

51 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999.

d. Audit Lingkungan

Dalam praktik hukum lingkungan di beberapa negara, ada dua macam audit

lingkungan, yaitu audit lingkungan sukarela (voluntary environmental audit)

dan audit lingkungan wajib (mandatory environmental audit).

e. Pengawasan Penaatan (Monitoring Compliance)

Pengawasan penaatan (monitoring compliance) merupakan faktor yang sangat

krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum

lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup

f. Penjatuhan Sanksi Administrasi

Salah satu instrumen atur dan awasi yang juga sangat penting adalah

penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan

dengan putusan pengadilan tata usaha negara (administrative judicial decision).

Sanksi administrasi didefinisikan sebagai satu tindakan hukum (legal action)

yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas

pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.

C. Sikap Pemerintah Kota Kendari Terhadap Tahura Nipa-Nipa

Sikap Pemerintah daerah Kota Kendari dalam usaha mengembalikan fungsi

taman hutan raya (Tahura) Nipa-Nipa berfungsi kembali sebagai penyangga

kehidupan, melalui Kepala UPTD Tahura Nipa-Nipa, Bapak Rustam (wawancara

tanggal 12 April 2010) berpendapat bahwa usaha Pemerintah Kota Kendari untuk

mengembalikan Fungsi Tahura Nipa-Nipa sebagai penyangga kehidupan :

"Diarahkan pada pola pembinaan dan penyuluhan hukum terhadap

pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Dalam pengelolaan hutan

berbasis masyarakat dimaksudkan bahwa masyarakat yang tinggal dalam

wilayah taman hutan raya (Tahura) Nipa-Nipa agar tidak merusak hutan atau

tidak menambah areal hutan yang telah ditentukan oleh Pemerintah".

Di samping itu persepsi masyarakat dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa

(wawancara tanggal 11 April 2010), yang diperlukan masyarakat adalah penyuluhan

hukum dan tata cara pengelolaan lingkungan hidup yang mengkaji pengetahuan

tentang keberlangsungan fungsi ekologi yang dapat dilihat secara langsung berupa

keberlangsungan fungsi hidro-orologi, keanekaragaman hayati dan obyek wisata

yang masih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Persepsi masyarakat ini akan

melahirkan pandangan dalam melakukan suatu tindakan atau upaya dalam

melakukan pengelolaan hutan secara lestari.

Karena menurut penulis, bahwa seseorang itu dapat dipengaruhi oleh tingkat

Pendidikan yang dimilikinya, karena tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi

cara berpikir dan pemahaman responden dalam menentukan persepsi. Selain

dipengaruhi oleh cara berpikir juga karena adanya perbedaan dalam tingkat

pendidikan, responden juga membentuk persepsi tersebut dari berbagai sifat dasar

yang mereka miliki baik itu melalui berbagai media komunikasi seperti TV dan

koran. Informasi tentang persepsi masyarakat Tahura Nipa-Nipa mengenai

keberlangsungan ekologi Tahura Nipa-Nipa selengkapnya dapat dilihat pada tabel

dbawah ini :

Persepsi Mengenai Keberlangsungan Fungsi Ekologi Tahura Nipa-Nipa

No. Persepsi Mengenai

Keberlangsungan Fungsi Ekologi

Jumlah Anggota

(orang)

Persentase

(%)

1

2

Ketersediaan air untuk menunjang

kebutuhan masyarakat

Ketersediaan potensi sumber daya

berupa air terjun dan panorama

alam yang eksotik dan diminati

oleh para wisatawan

30

30

100

100

3 Ketersediaan berbagai jenis

tumbuhan (flora) dan hewan

(fauna) yang berada di Kelurahan

Watu-Watu

17 56,67

Sumber : Data primer, diolah 2010

Persepsi Masyarakat Tani Hutan Mengenai Keberlangsungan

Fungsi Ekologi Tahura Nipa-Nipa

35

30

25

20

15

10

5 Persepsi Mengenai Keberlangsungan

0 Fungsi Ekologi Jumlah Responden

Ketersediaan air untuk

Ketersediaan potensi sumber

Ketersediaan berbagai jenis

(orang)

menunjang daya berupa air tumbuhan (flora)

kebutuhan masyarakat

terjun dan panorama alam yang eksotik dan

diminati oleh para wisatawan

dan hewan (fauna) yang

berada di Kelurahan Watu-

Watu

Grafik Persepsi Mengenai Keberlangsungan Fungsi Ekologi

Tahura Nipa-Nipa

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, 30 responden memiliki penilaian bahwa

keberadaan Tahura Nipa-Nipa masih berfungsi sebagai penyedia air bersih untuk

kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari dengan persentase 100%, kemudian 30

responden memiliki penilaian bahwa keberadaan Tahura Nipa-Nipa masih

berfungsi sebagai penyedia potensi sumber daya alam berupa air terjun dan

panorama alam yang eksotik dan masih diminati oleh para wisatawan dengan

persentase 100% dan 17 responden memiliki penilaian bahwa keberadaan Tahura

Nipa-Nipa masih berfungsi sebagai penyedia berbagai jenis tumbuhan (flora) dan

hewan (fauna) yang berada di kelurahan Watu-Waru dengan persentase 56,67%.

Persepsi responden secara keseluruhan terhadap fungsi keberadaan Tahura

Nipa-Nipa sebagai penyedia air bersih untuk kebutuhan hidup masyarakat sehari-

hari terlihat persamaan, akan tetapi dalam pengungkapan berbagai alasan yang

dilontarkan diperoleh berbagai informasi yaitu berupa permasalahan kerusakan

yang terjadi pada ketersediaan air yang mereka gunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada sebagian responden lagi memiliki sudut pandang yang lain lagi yaitu

mereka mengetahui bahwa terjadi kerusakan pada fungsi hidro-orologi yaitu

terjadinya perubahan warna akibat perusakan kawasan yang terjadi akan tetapi

masyarakat memiliki penilaian bahwa pengelolaan yang dilakukan memiliki

konsekuensi terhadap kerusakan tersebut akan tetapi mereka mencoba untuk

menanggulangi tingkat kerusakan yang terjadi dengan berusaha mengelola lahan

secara lestari dengan cara menerapkan pola tanam agroforestry tersebut yang

diharapkan sebagai cara yang tepat untuk mengelola kawasan hutan dengan tetap

menjaga kelestarian.

Sistem pola tanam agroforestry di kawasan Tahura Nipa-Nipa memiliki

aturan main yang menyatakan bahwa pada blok pemanfaatan, jenis tanaman

kehutanan tidak diperbolehkan untuk diambil hasil hutan berupa kayu untuk tetap

menjaga keberlangsungan jenis flora. Jika jenis flora tetap terjaga kelestariannya

maka jenis fauna akan tetap memperoleh sumber makanan yang berlimpah pula dan

hal yang demikianlah yang diharapkan agar tetap dapat menjaga keberlangsungan

jenis flora dan fauna baik yang berada pada blok perlindungan maupun pada blok

pemanfaatan.

Keberlangsungan tingkat keanekaragaman hayati secara keseluruhan hanya

terjadi pada jenis hewan (fauna) seperti anca (Babalus depressicomis) dan monyet

hitam sulawesi (Macaca ochreata), yang dulunya masih dapat dijumpai di dalam

kawasan pada sepanjang jalan menuju air terjun dan puncak tapi sekarang sudah

tidak lagi terlihat, akan tetapi pada blok perlindungan jenis hewan maupun

tumbuhan yang ada pada kawasan Tahura Nipa-Nipa masih dapat dijumpai walau

jarak yang ditempuh relatif jauh hingga ke tengah kawasan Tahura Nipa-Nipa.

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat

berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah

konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara

dan mampu mewujudkan keseimbangan pembangunan itu sendiri. Konservasi

sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan:

a. Perlindungan sistem penyangga.

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan sarwa beserta ekosistemnya.

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai

unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses

ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menetapkan

wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi pengelolaan dan

penanggulangan Tahura Nipa-Nipa Di Kota Kendari dalam hubungannya dengan

keberlangsungan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, maka dapat ditarik

kesimpulan :

1. Strategi pengelolaan taman hutan raya (Tahura) Nipa-Nipa terhadap pelaku

perusakan pada kawasan Tahura Nipa-Nipa maka sebagai jalan tengah

dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Nipa-

Nipa yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi, maka

diharapkan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin

kesinambungan persediaan air dan tumbuh-tumbuhan dengan tetap menjaga

dan memelihara kualitas keanekaragaman dan nilainya.

2. Penetapan kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa sebagai kawasan hutan

yang dijaga dan dilindungi maka diperlukan suatu upaya yang bertujuan

sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat secara umum dan koleksi

tumbuhan dan atau satwa yang alami, jenis asli atau bukan asli, yang

dimanfaatkan sebagai kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pariwisata

dan rekreasi alam.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi di Tahura Nima-Nipa, upaya-

upaya pelestarian yang telah dilakukan polis blok pemanfaatan yang

telah mengalami kerusakan fungsi ekologi akibat aktivitas perusakan

hutan dengan menerapkan pola tanam agroforestry perlu dipertahankan

dan disosialisasikan pada seluruh masyarakat tani hutan yang berada di

sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa.

2. Sebagai rekomendasi kebijakan, perlu didorong upaya-upaya melibatkan

masyarakat dalam mendukung program Strategi pengelolaan dan

penanggulangan perusakan Tahura Nipa-Nima di Kota Kendari yang

berasaskan kelestarian sebagai jalan tengah yang ditempuh untuk

memulihkan kerusakan hutan agar keberlangsungan fungsi ekologi tetap

berlangsung secara terus menerus.

Daftar Pustaka

Adijaya, Sarlan. 1999. "Monda'u dan Kelestarian Hutan: Suatu Kajian Mengenai

Sistem Perladangan Pada Masyarakat Tlaki Di Desa Pama lati." Kendari.

Ali. Achmad. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia

Anwar, D. 2002 . Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Kelestarian Hutan. Jakarta

Arief, A.1994. Hutan : Habitat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Yayasan

Obor Indonesia, Jakarta

Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Sulawesi Tenggara. 2003. Data dan

Informasi: Kendari. Sulawesi Tenggara.

Balai UPTD TAHURA Nipa-Nipa. 2003. Data dan Informasi. Kendari, Sulawesi

Tenggara.

Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Sub Balai

Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara: 1997: Informasi

Kawasan Konserwsi Propinsi Sulawesi Tenggara. Proyek Pengembangan

Kawasan Konservasi Propinsi Sulawesi Tenggara. Kendari

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1991. Hukum Perlindungan Lingkungan , Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Yogyakarta. Gadjah Mada

University Press.

Hasrul, Yos. 2007. Nestapa Warga Kampung Baru di Bukit Tahura.RIC. Sulawesi

Kendari

Ide Aju Pradnja Resosudarmo & Carol J. Pierce Collur. 2003 Ke Mana Harus

Melangkah? Masyarakat. Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia.

Yayasan Obor. Jakarta

I Nyoman Nurjaya, 2008, Pengelola Sumber Daya Alam, Dalam Perpektif

Antropologi Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta

Indriyanto, 2006, Ekologi Hutan Bumi Aksara. Jakarta.

Junus, Mas'ud. dkk. 1985. Dasar Umum Ilmu Kehutanan. Badan Kerja sama

Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Timur, Jakarta.

Kloeng Jaya, 2008. Pelestarian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam

Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, Jakarta.

Koesnadi, Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta.

Muhammad Erwin, 2007. Hukum Lingkungan, dalam Sistem Kebijaksanaan

Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Palembang.

Mukri Aji. 2009. Manajemen kolaboratif: Alternatif Solusi Atas Konflik

Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Njuruma, G.NG, 2004. Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan,

Balai Litbang Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara.

Nur, Hafida, 2005. Motifatti Petan Dalam Pengelolet Tahra di Areal Hutan Rakyat

(Kasus: Kecamatan Sawerigading Kab:Muna. Tesis: Boqor Program

Pascasarjana IPB.

Nurdu'a, M. Arief. Sudharsono, Nursyam B. 1991. Aspek Hukum Penyelesaian

Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup: Surya Wacana

Semarang.

Nurrochmar, DR. 2005. Strategi Pemasaran Hasil Hutan Pustaka Pelajar.

Yogyakarta.

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papan

Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI 2007. Mengungkap Kearifan

Lingkungan Sulawesi Tenggara. Masa pena Press Makassar.

Saefullah, 2007, Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang

Konservasi Keanekaragaman hayatı, Sukses Offset Jogja. Yogyakarta.

Saejono, S. 1384. Teori Sosiologi Dinamika Perubahan Sosial, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Salim, Emil. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Lembaga Penelitian

Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Lembaga Penelitian

Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum . Binacipta. Bandung.

Sudikno Mertokusuma. 1981. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Liberty, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat

dalamPembangunan Hukum. Bina Cipta, Bandung.

Usman, Rachmadi. 2003. Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional. Citra

Aditya Bakti. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konversi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya.

Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara

llegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik

Indonesia.

PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

PP Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suka Alam dan Kawasan Pelestarian

Alam.