Slide 1

SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL DAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH TERKAIT BIDANG SUMBER DAYA AIROutline:PendahuluanReformasi UU 7/2004 Tentang Sumber Daya AirPengelolaan SDA dalam Dokumen Perencanaan NasionalSinkronisasi Perencanaan Nasional dan daerahPerspektif Prioritas Nasional dalam Skala DaerahDukungan Pemerintah Pusat terhadap Pengelolaan SDA

Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MScDeputi Bidang Sarana dan PrasaranaTanggal: 12 Agustus 2014HANDALKREDIBELPROAKTIF

Disampaikan dalam Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional1

PENDAHULUAN : PENTINGNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRJumlah penduduk Indonesia sebesar 237.6 juta jiwa (2010) dengan pertumbuhan 1,4% per tahun

Kapasitas tampung per kapita yang rendah 52m3/kapita

Akses air bersih masih di bawah MDGs 68,87%Peningkatan frekuensi banjir di beberapa lokasi

REFORMASI UU No. 7/2004TENTANG SUMBER DAYA AIRTelah Mengadopsi Prinsip Demokratisasimelalui partisipasi pemangku kepentinganDewan Sumber Daya Air, hampir separuh anggotanya berasal dari non-pemerintahTim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), keanggotaannya mencakup unsur non-pemerintahKomisi Irigasi yang beranggotakan dari perwakilan petani (P3A/GP3A/IP3A)Pengelolaan irigasi partisipatif yang melibatkan petani (P3A/GP3A/IP3A)

Telah Mengadopsi Prinsip DesentralisasiMelalui pembagian kewenangan:Pembagian kewenangan Daerah Irigasi Sesuai dengan PP No 20 tahun 2006 Tentang Irigasi dimana:Daerah Irigasi (DI) dengan luas diatas 3000 ha menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat,DI antara 1000 ha - 3000 ha kewenangan Pemerintah ProvinsiDI lebih kecil dari 1000 ha menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah KabupatenPembagian kewenangan pengelolaan wilayah sungai sesuai dengan Kepres No. 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai yang menetapkan jumlah WS di Indonesia terbagi dalam 131 WS yang terdiri dari:63 WS Kewenangan Pusat (5 WS Lintas Negara, dan 29 WS Lintas Provinsi, serta 29 WS Lintas Strategi Nasional),53 WS Kewenagan Propinsi yang merupakan WS Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, serta 15 WS Kabupaten Kota yang merupakan WS dalam Kabupaten/KotaUU No.7/2004Tentang Sumber Daya AirSejalan dengan UU lainnya: UU No. 25/2004 SPPNUU No. 32/2004 Pemda

ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM DOKUMEN PERENCANAAN NASIONALRPJPNSumber Daya Air menjadi bagian dari arah kebijakan Sarana Prasarana Yang Memadai dan Maju dalam RPJPN 2005-2025 (Lampiran UU 17/2007 Tentang RPJPN, Hal. 54)Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (demand management)Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidupRPJMNRPJMN 2010-2014 Sumber Daya Air untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing produk nasionalRPJMN 2010-2014 Buku II Bab 5 Hal 55: Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan standar pelayanan minimal ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan ketersediaan dan kemudahan data dan informasi. RPJMN 2010-2014 Buku II Bab 5 Hal 64: Kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil ditempuh melalui peningkatan dan pelestarian keberlanjutan ketersediaan air, peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor, serta pengamanan pantai dari erosi dan abrasi

ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL...(2)RKPRKP 2014 - pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersihBuku II Hal 256: Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2010-2014 yang meliputi: (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) Mendukung peningkatan dan percepatan daya saing sektor riil; dan (3) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), maka arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun 2014 diprioritaskan pada.....(b) pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih..dstRKP 2015 - meningkatkan ketahanan airRKP 2015 Buku II Hal 5-19: Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun 2015 diprioritaskan pada: (1) memperkuat penguatan konektivitas nasional, (2) meningkatkan ketersedian infrastruktur pelayanan dasar, (3) meningkatkan ketahanan air..dst.

SINKRONISASI PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAHPada prinsipnya tentang UU No. 25/2004 SPPN menekankan pentingnya keserasian dan sinkronisasi serta sinergi antara dokumen perencanaan pusat dan daerahDisebutkan dalam Pasal 5 UU No. 25/2004 :RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP NasionalRPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatifRKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

RPJPDRPJMDRKPD

RENSTRA SKPDRENJA SKPDPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(UU No. 32/2004 ps 150)PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(UU No. 7 /2004 ps 59)Pedoman dan arahan dalam pelaksanaanKONSERVASI SDAPENDAYAGUNAAN SDAPENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

SINKRONISASI PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH...... (2)RPJPNRPJMNRKP

RENSTRA KLRENJA KLPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(UU No. 25/2004 ps 4,5)diacudiperhatikandiserasikan melalui Musrenbangnas

UPAYA SINKRONISASI PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAHMusrenbangprov masing-masing provinsi selalu dihadiri oleh Pejabat dari Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas sebagai nara sumber guna memberikan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang akan diacu/dipedomani dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerahBappenas Menyelenggarakan Pramusrenbangnas/Musrenbang, sebagai fasilitasi dialog sinkronisasi perencanaan K/L dengan perencanaan daerah (provinsi)

Hasil Analisis Bahan Pramusrenbangnas bagi Penyusunan RKP 2015 dari Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD)Terdapat 28 Provinsi yang isu strategisnya terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air melalui Program Pengelolaan Sumber Daya AirProvinsiIsu StrategisKegiatanStrategisJawa TengahPembangunan InfrastrukturPeningkatan dan pembangunan kondisi prasarana dan sarana air bakuRiauPengelolaan SDA dan Pengendalian Lingkungan HidupPembangunan Turap Penahan Tebing di Provinsi RiauKalimantan TimurTransformasi Sektor Industri Dalam Arti LuasPembangunan Bendung Sungai Wain untuk mendukung penyediaan air baku Kawasan Industri KariangauNTTKonektivitas yang menjamin tumbuhnya Pusat-Pusat Perdagangan dan Industri (Lanjutan Direktif Presiden)Pembangunan pusat-pusat pengendalian banjirContoh

UPAYA SINKRONISASI PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH...(2)Dokumen perencanaan daerah memuat isu pengelolaan sumber daya air agar mempermudah dalam pengalokasian anggaran bagi pengelolaan sumber daya air

Sumber: RKPD DKI 2014Contoh

Berdasarkan assesment tahun 2010, lebih dari separuh Daerah Irigasi dalam kondisi rusak, sebagian besar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

PERSPEKTIF PRIORITAS NASIONAL DALAM SKALA DAERAH

Pemerintah memberikan transfer belanja daerah untuk mendukung prioritas nasional pada kewenangan daerah melalui DAK, yang salah satunya DAK Irigasi bagi rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi.Perhatian pemerintah pusat ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SDA Provinsi menerima alokasi DAK Bidang Irigasi tiap tahunnya berkisar antara 5 s/d 30 miliar. Sedangkan untuk kab./kota menerima alokasi DAK Bidang Irigasi tiap tahunnya berkisar antara 1 s/d 7 miliar.Alokasi DAK Irigasi yang secara umum meningkat, hal ini untuk menjawab tingginya kerusakan irigasi kewenangan daerah, dan kondisi kapasitas fiskal daerah

10

PERSPEKTIF PRIORITAS NASIONAL DALAM SKALA DAERAH...(2)Untuk menjaga kelangsungan Pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya irigasi di daerah, Pemerintah mendorong partisipasi Pemda dan masyarakat melalui PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) yang diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstrada)

Sumber: RKP 2015

DUKUNGAN ALOKASI TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRBaseline RPJMN 2010-2014Realisasi Pendanaan s/d 2014Total pendanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air s/d tahun 2014 telah melebihi baseline RPJMN (+ 18,5 T)Total Alokasi SDASlide - 12Termasuk Rp. 1 T untuk New Inisiatif IrigasiTermasuk Rp. 8,8 T untuk satker pusat, Layanan PerkantoranREALISASI PENDANAAN VS ALOKASI BASELINE DITJEN SDA TA. 2010-2014

TERIMA KASIHChart128.6541.7337.0537.4444.3245.1726.8537.8229.320.8624.2933.7257.3262.6653.1922.1250.4443.1550.1151.2234.2349.8634.4438.240.7242.3153.6940.4530.2450.4746.1840.3926.2842.76

Series 1Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Yang Layak (%)

Sheet1Series 1Aceh28.7Sumatera Utara41.7Sumatera Barat37.1Riau37.4Kep. Riau44.3Jambi45.2Sumatera Selatan26.9Kep. Bangka Belitung37.8Bengkulu29.3Lampung20.9DKI Jakarta24.3Jawa Barat33.7Banten57.3Jawa Tengah62.7DI Yogyakarta53.2Jawa Timur22.1Bali50.4Kalimantan Barat43.2Kalimantan Tengah50.1Kalimantan Selatan51.2Kalimantan Timur34.2Nusa Tenggara Barat49.9Nusa Tenggara Timur34.4Sulawesi Utara38.2Gorontalo40.7Sulawesi Tengah42.3Sulawesi Selatan53.7Sulawesi Barat40.5Sulawesi Tenggara30.2Maluku50.5Maluku Utara46.2Papua40.4Papua Barat26.3Indonesia42.8To resize chart data range, drag lower right corner of range.

Sheet26.2 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak, 1993-2011Provinsi1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011Aceh24.0523.1524.7126.1228.1226.9626.48--79.5937.4842.6331.2831.3432.8528.0230.6029.0228.65Sumatera Utara37.2539.2540.2337.8446.0641.4441.8044.1052.0850.0549.5950.2448.0050.6749.8549.5251.0446.0641.73Sumatera Barat32.5734.4135.1635.5439.8940.0041.1139.6047.1847.2847.0949.1145.1146.4547.5646.2346.6241.9237.05Riau40.7943.6639.8245.9646.0041.9043.9145.6650.4751.4153.6649.8449.5846.5450.2845.1740.9640.0137.44Kep. Riau------------57.0357.0343.1034.7237.7423.8244.32Jambi35.9238.5036.0638.2742.8144.8646.6140.8751.7449.3747.9653.7950.0146.6252.0453.5251.1948.2845.17Sumatera Selatan34.7831.4435.0735.5138.0937.6337.4636.5145.1640.3446.2842.4145.0645.2649.5945.8948.5345.9926.85Kep. Bangka Belitung--------42.3141.1731.6432.0533.6631.3937.7337.3636.8438.1737.82Bengkulu20.1324.3021.8321.2022.5822.7824.1225.0831.8535.4230.8931.8833.8636.7326.9326.8233.0228.2329.30Lampung15.2018.1617.2224.9222.9025.4527.8421.3935.7838.7141.3539.0543.7442.9238.6839.7740.2938.0720.86DKI Jakarta50.7054.3555.0758.5859.2058.9756.2348.7663.5963.7662.5460.9157.5056.8549.2739.2034.8128.4124.29Jawa Barat27.2628.1628.6133.7033.1032.5732.4424.2440.3339.4238.0740.0439.2338.8239.5238.0640.5135.3233.72Banten--------34.8736.0337.6038.5535.8034.4929.5926.2727.4722.3257.32Jawa Tengah38.2539.1939.0142.1746.3244.6045.3840.2452.1052.0650.4855.2052.8454.5855.2554.4558.3057.4462.66DI Yogyakarta42.6344.3443.9642.5440.6345.5145.5642.9160.8957.2955.0552.4255.4054.9359.2258.2060.3860.4153.19Jawa Timur51.1245.9446.4150.6250.4548.2949.3241.2355.3954.6755.7054.8453.5752.8756.8856.0455.7052.9422.12Bali51.3459.8758.6759.7363.8861.9263.9663.4368.5466.7466.8165.0964.8460.3358.1257.1759.9948.4450.44Kalimantan Barat45.6846.8457.6349.0153.9958.0652.8753.7853.0753.2454.1555.0653.2455.3856.4354.6454.0254.4743.15Kalimantan Tengah27.4329.7726.1131.6230.9035.8238.3032.0837.9934.6439.7738.9737.0437.3738.4537.5336.8940.5550.11Kalimantan Selatan37.9040.0738.3742.6041.9746.7446.0741.2148.8047.2247.1652.5948.5854.1654.8752.8851.9748.9751.22Kalimantan Timur51.4752.3655.2159.7459.9561.1561.8457.7659.9962.6363.4265.0361.2865.6163.1759.1055.7143.2734.23Nusa Tenggara Barat32.6327.7127.4630.5133.3231.7632.2335.0840.1042.9135.9337.7839.1839.6745.4042.8144.9646.2049.86Nusa Tenggara Timur40.1636.6234.3040.3142.1445.9043.8147.9244.9242.1640.2042.7443.6045.0043.8246.5345.4549.2934.44Sulawesi Utara40.1646.9247.9642.1348.9348.1147.1646.0558.9057.3254.2958.7949.1156.0851.0345.2144.4944.4138.20Gorontalo--------32.0429.9531.0739.3434.8439.4442.9636.9344.8540.0940.72Sulawesi Tengah27.6126.9628.6234.6738.5140.8438.4133.8640.7738.4339.6938.0944.9439.4537.4040.5744.3635.1042.31Sulawesi Selatan32.5434.9833.2236.5440.4840.4641.0339.8042.7545.2446.3447.6545.8250.1247.1247.4950.1345.1253.69Sulawesi Barat-------------33.1941.0242.2142.9237.4440.45Sulawesi Tenggara39.9640.5344.0241.1444.7646.8247.4252.0749.6750.6952.9254.3753.7853.8354.5555.8859.1250.7430.24Maluku35.0444.9840.2947.0441.8744.6842.2659.0266.6449.9450.8560.8656.2655.1047.5455.5056.9550.47Maluku Utara--------36.5281.6941.9043.6544.9845.0343.5744.1543.7554.1846.18Papua34.2629.6631.9433.6838.2433.7437.3835.8940.2789.6335.6437.1938.7236.3340.4433.2035.4432.4240.39Papua Barat-------------43.2545.7938.8048.0845.2626.28Indonesia37.7337.7438.0341.1842.7641.9542.1837.5148.6848.3347.7348.8147.6247.7948.3146.4547.7144.1942.76