sinkronisasi prolegnas dengan perencanaan pembangunan nasional
DESCRIPTION
Focus Group Discussion Program Representasi (ProRep) di Atria Hotel Serpong-Tangerang, 7 Desember 2013TRANSCRIPT
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Prolegnas
• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN
• Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019
• Format Rancangan Teknokratis Penulisan
RPJMN 2015-2019
• Integrasi Konsep Kerangka Regulasi dalam
RPJMN
• Akomodasi Kerangka Regulasi dalam
RPJMN
• Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka Panjang 2015-2025
• Roadmap Pembangunan Kerangka
Regulasi Jangka Menengah 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 4
• Menurut UU 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen
perencanaan program pembentukan UU yang
disusun secara berencana, terpadu, dan
sistematis.
• Pengertian ini menunjukkan bahwa Prolegnas
merupakan instrumen mekanisme perencanaan
hukum, yakni para pembentuk UU (DPR dan
Pemerintah) merencanakan pembangunan
materi hukum melalui perundang-undangan,
melalui suatu program yang terencana, terpadu
dan tersistematis.
• Prolegnas menjadi acuan dalam proses
perencanaan penyusunan UU secara nasional
dan memiliki peran yang sangat penting dalam
pembangunan hukum secara keseluruhan.
dadang-solihin.blogspot.com 5
Prolegnas
6 dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
7 dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
8 dadang-solihin.blogspot.com
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
9 dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
10 dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 11
Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
12 dadang-solihin.blogspot.com
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
13 dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
• Penetapan standar dan pengawasan kualitas
14 dadang-solihin.blogspot.com
Platform Presiden
RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L
Pedoman Penyesuaian
4
Hasil Evaluasi Renstra
RPJPN
2005-2025
Hasil Evaluasi RPJMN
Aspirasi Masyarakat
Pedoman
Penyusunan
RPJMD
Bahan penyusunan
dan Perbaikan
Rancangan Teknokratik Renstra K/L
Rancangan Teknokratik
RPJMN
Background Study
RANCANGAN RPJMN
Pembagian Tugas
SIDANG KABINET
TRILATERAL
MEETING
Bilateral Meeting
Penyesuaian Renstra K/L
Musrenbang Jangka
Menengah Nasional
Bilateral Meeting
Penyesuaian RPJMD
SIDANG
KABINET
Penelaahan
PEMERINTAH
DAERAH
RANCANGAN AWAL RPJMN
RANCANGAN RPJMN
RANCANGAN AKHIR RPJMN
RPJMN
2015-2019
1 3
5 6
2
Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019
15 dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 16
Format Rancangan Teknokratis
Penulisan RPJMN 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 17
Bagian I • Arahan RPJPN 2005-2025
• Lingkungan Strategis
• Kerangka Ekonomi Makro
• Kerangka Pendanaan Pembangunan
• Kerangka Regulasi
• Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 2015-
2019 • Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
• Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan
Bagian II Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam
Kerangka Pembangunan Wilayah Kerangka Pendanaan dan
Regulasi
Bagian III Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah Kerangka Pendanaan dan
Regulasi
Bagian IV Kegiatan Strategis Nasional Kerangka Pendanaan dan
Regulasi
dadang-solihin.blogspot.com 18
PERAN NEGARA
REGULATOR
(KERANGKA REGULASI )
OPERATOR (KERANGKA PENDANAAN)
APBN = 15%-18% PDB
MASYARAKAT (GROSS NATIONAL PRODUCT)
dadang-solihin.blogspot.com
Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan dan Regulasi
dadang-solihin.blogspot.com 20
IMPLEMENTASI REGULASI (Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/
Kewilayahan)
TUJUAN BERNEGARA e.g. Keadilan Sosial
KEBIJAKAN
SEKTORAL
KEBIJAKAN
SEKTORAL
KEBIJAKAN
SEKTORAL
Sasaran RPJMN
KEBIJAKAN SEKTORAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, SEKTORAL DAN (KEWILAYAHAN)
SISTEM REGULASI NASIONAL
Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan)
Kebijakan vs Regulasi
Kebijakan Regulasi
1. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan
1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih
2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi.
2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan
3. Mengarahkan perubahan: bersifat fleksibel dan dinamis.
3. Mengelola ketertiban: perubahan harus berlangsung secara tertib
4. Bebas norma: perubahan kebijakan dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau dalam format regulasi, ia harus patuh
norma.
4. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma, harus konsisten dan harmonis dengan
norma yang lain).
5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan kebijakan nasional/sektoral/regional ke dalam sistem regulasi nasional dalam rangka penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan bernegara.
dadang-solihin.blogspot.com 21
REGULATORY
MAKING POLICY
MAKING
ENFORCEMENT
IMPLEMENTATION
GOAL
22
Regulasi
Perilaku Sosiall
EVALUATION
Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi
dalam Mewujudkan Tujuan
dadang-solihin.blogspot.com
Naskah Akademik
dan RUU
REKOMENDASI ≠ REGULASI
REGULATORY POLICY (UU)
REKOMENDASI = REGULASI 1. REGULATORY POLICY (PP
KEBAWAH) 2. NON REGULATORY POLICY
KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI
ALTERNATIVE POLICY
UU
RUU
Pembahasan
evaluasi
23
PENGKAJIAN
PENELITIAN
Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
PENELITIAN: 1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis
dan/atau cost effectiveness analysis. 2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU 3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah) b. Kegiatan lain yang bersifat executorial
dadang-solihin.blogspot.com
Permasalahan Kebijakan dan Regulasi
• Permasalahan
– Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral
– Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif
– Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi
– Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang
tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak
perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena
dampak
– Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation)
• Penyebabnya:
– Lemahnya pengelolaan regulasi
– Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar).
dadang-solihin.blogspot.com 24
Ilustrasi Permasalahan Regulasi
No REGULASI POTENSI MASALAH KETERANGAN K/L TERKAIT
I UNDANG-UNDANG
I.1 UU NO. 32 TAHUN 2004 vs UU NO. 7 TAHUN 2004 vs UU NO. 27 tahun 2007
I.1.1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 2 ayat (9):
Negara mengakui dan menghormati KESATUAN-
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia .
Uu No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber daya Air, Pasal 6
ayat (3):
Hak ulayat MA“YARAKAT HUKUM ADAT atas sumber
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tetap
diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah
dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat .
UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 33:
MA“YARAKAT ADAT adalah kelompok Masyarakat
Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum .
UU No. 32 tahun 2004,
UU No. 7 Tahun 2004,
dan UU No. 27 tahun
2007 menggunakan istilah
yang berbeda-beda
(inkonsisten) untuk
penyebutan masyarakat
dengan hukum dan hak-
hak tradisional.
1. Kementerian
Dalam Negeri
2. Kementerian
kehutanan
3. Kementerian
Lingkungan
Hidup
x
Konflik
Inkonsisten
Tdk Operasional
Duplikasi
Multi-tafsir
dadang-solihin.blogspot.com 25
TAHUN UU PERPU PP PERPRES
2005 14 3 80 83
2006 23 2 55 112
2007 47 2 82 100
2008 56 5 89 67
2009 52 4 77 47
2010 13 - 94 84
2011 24 - 79 90
2012 24 - 116 126
2013 9 - 16 21
26
Jumlah Peraturan Perundang-undangan
berdasarkan Penomoran Pertahun
Berdasarkan rekomendasi dari BPHN disampaikan bahwa Kementerian/ LPNK
harus mempunyai agenda dan program untuk melakukan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya.
dadang-solihin.blogspot.com
Sumber: BPHN Juni 2013
Kerangka Regulasi dalam RPJMN
• Definisi Kerangka Regulasi:
– ‘Kegiatan dalam kerangka regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat’ (PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional)
• Definisi yang disarankan:
– ‘Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara’
dadang-solihin.blogspot.com 27
Akomodasi Kerangka Regulasi
dalam RPJMN Bagian/Buku I
1. Mewujudkan Tujuan bernegara:
Substansi:
a. Alinea 4 pembukaan konstitusi, terutama yang berkaitan dengan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Peran Negara (regulator & operator) dalam mewujudkan tujuan bernegara
tsb.
2. Kerangka Ekonomi Makro:
Gambaran mengenai progres pencapaian tujuan bernegara dalam priode
2015-2019 berdasarkan kebijakan, regulasi dan pendanaan yang dituangkan
dalam agenda pembangunan.
a. Kerangka Regulasi Makro : proyeksi regulasi tingkat undang-undang di bdg
SDM, SDA & Iptek yg diperlukan (penggantian/revisi/pencabutan) dalam
untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMN 2015 – 2019 dan tujuan
bernegara.
b. Kerangka Ekonomi Makro : konsep sama dengan RPJMN 2010 -2014
dadang-solihin.blogspot.com 28
Akomodasi Kerangka Regulasi
dalam RPJMN Bagian/Buku II:
a. Kerangka Regulasi Lintas Bidang (oleh direktorat sektor)
• Walaupun bersifat lintas bidang tetap harus ada leading
institusinya. Kegiatan dan anggaran mengikuti leading
institusinya.
• Perencanaan regulasi dilakukan menggunakan model MTEF
• Pada tingkat UU, kegiatan meliputi pengkajian, penelitian,
penyusunan NA dan RUU, dan Pembahasan RUU di DPR
• Pada tingkat PP kebawah, tidak diperlukan NA tetapi proposal
harus memberikan alasan dan penjelasan.
b. Kerangka Regulasi Sektoral (oleh direktorat sektor)
• S.d.a. tetapi sektor ybs. menjadi leading institusinya.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Akomodasi Kerangka Regulasi
dalam RPJMN Bagian/Buku III
Kerangka Regulasi Kewilayahan
Arahan kepada pemerintah daerah (provinsi/kebupaten/kota) untuk tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, penyusunan peraturan daerah tidak boleh keluar dari ‘Sistem Regulasi Nasional’ yang merupakan ‘FACTOR INTEGRASI’ bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dadang-solihin.blogspot.com 30
MENTERI PPN/
KEPALA
BAPPENAS
MENTERI
HUKUM DAN
HAM
MENTERI
KEUANGAN
MENTERI
DALAM NEGERI
MENTERI
SEKRETARIS
NEGARA
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL P
EM
BA
HA
SA
N A
RA
H R
EG
UL
AS
I
DA
LA
M K
UR
UN
WA
KT
U 5
TA
HU
N K
ED
EP
AN
Integrasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL
UU
D 1
94
5,
TAP
MP
R,
UU
LA
INN
YA,
SP
PN
, D
OK
UM
EN
PE
RE
NC
AN
AA
N,
AS
PIR
AS
I D
AN
KE
BU
TU
HA
N H
UK
UM
MA
SYA
RA
KA
T
(PS
L. 1
8 U
U1
2/2
01
1)
ARAHAN/
DAFTAR RPJM
dadang-solihin.blogspot.com 31
KOMITE REGULASI
MENTERI/
KEPALA LPNK
MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
DEPUTI SEKTOR
DIREKTORAT SEKTOR
(PERSPEKTIF POLICY)
DEPUTI
POLHUKHANKAM
DIT. ANALISA PP
(PERSPEKTIF LEGALITAS)
DEPUTI PENDANAAN
DIT. ALOKASI PP
(PERSPEKTIF BUDGET)
CBA atau CEA
PROPOSAL
KEBIJAKAN/
REGULASI
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL
PROPOSAL
KEBIJAKAN/
REGULASI
HASIL
ANALISIS
AWAL
PE
MB
AH
AS
AN
HA
SIL
AN
AL
ISIS
AW
AL
INTEGRASI
KE RKP
ALOKASI
BUDGET
PEMBAHASAN
B.A.
MULTILATERAL
MEETING
B.A.
MULTILATERAL
MEETING
B.A.
MULTILATERAL
MEETING
SOP Penanganan Proposal Kerangka Regulasi di Bappenas
APPROOVAL
KOMREG
APPROOVAL
&
PROPOSAL
APPROOVAL
&
PROPOSAL
MU
LTIL
AT
ER
AL
ME
ET
ING
DN
G K
/L P
EN
GU
SU
L
MONEV
dadang-solihin.blogspot.com 32
MENTERI/
KEPALA LPNK
MENTERI
HUKUM DAN HAM
MENTERI
KEUANGAN
MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
MENTERI
DALAM NEGERI
MENTERI
SEKRETARIS NEGARA
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL
HASIL IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN REGULASI
PE
MB
AH
AS
AN
/IDE
NT
IFIK
AS
I
KE
BU
TU
HA
N R
EG
UL
AS
I
SOP Penanganan Kerangka Regulasi RKP di Komite
Regulasi
ANALISIS
AWAL
ANALISIS
AWAL UU
D 1
94
5,
TAP
MP
R,
UU
LA
INN
YA,
SP
PN
,
DO
KU
ME
N P
ER
EN
CA
NA
AN
, A
SP
IRA
SI
DA
N
KE
BU
TU
HA
N H
UK
UM
MA
SYA
RA
KA
T
(PS
L. 1
8 U
U1
2/2
01
1)
dadang-solihin.blogspot.com 33
Fokus Prioritas 2013
(Baseline) 2015-2019 2020-2024 2025
Burden of Government Regulation
Index Tahun 2012-13 3,9 4,5 5,0 5,1
Worldwide Governance Indicators
(WGI) on Regulatory Quality/ Kualitas
Regulasi Tahun 2012
43,1%
Kenaikan
Indeks
7%
Kenaikan
Indeks
8%
Kenaikan
Indeks
2%
Tersimplifikasinya 100% regulasi - Penetapan baseline
tersimplifikasinya
100% regulasi di
Bidang SDA, SDM dan
IPTEK
Penetapan baseline
tersimplifikasinya 100% regulasi di
segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif.
Kenaikan 5 % dari
baseline
Pelaksanaan harmonisasi kebijakan
dan regulasi
- Penetapan Baseline
Pelaksanaan
harmonisasi
kebijakan dan
regulasi di Bidang
SDA, SDM dan IPTEK
Penetapan baseline
Pelaksanaan harmonisasi kebijakan
dan regulasi 100% di
segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif.
Kenaikan 5 % dari
baseline
Terlaksananya pelatihan bagi tenaga
perancang regulasi dan perrencana
- 5000 0rang Kenaikan 20% pelaksanaan pelatihan Kenaikan 5%
pelaksanaan
pelatihan
Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka
Panjang 2015-2025
dadang-solihin.blogspot.com 34
Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi
Jangka Menengah 2015-2019
FOKUS PRIORITAS 2013
(Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019
Burden of Government
Regulation Index Tahun 2012-
13
3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5
Worldwide Governance
Indicators (WGI) on
Regulatory Quality/ Kualitas
Regulasi Tahun 2012
43,1% 45,5% 46,7% 47,9% 49,1% 50,1%
Tersimplifikasinya 100%
regulasi di Bidang SDA, SDM
dan IPTEK
- Penetapan
baseline
Kenaikan 15%
dari baseline
Kenaikan 25%
dari baseline
Kenaikan 30%
dari baseline
Kenaikan 30%
dari baseline
100% pelaksanaan
harmonisasi kebijakan dan
regulasi Bidang SDA, SDM
dan IPTEK
- Penetapan
Baseline
Kenaikan 25%
dari baseline
Kenaikan 40%
dari baseline
Kenaikan 20%
dari baseline
Kenaikan 15%
dari baseline
Terlaksananya pelatihan bagi
tenaga perancang regulasi
dan perumus kebijakan
- 700 orang 1200 orang 1200 orang 1200 orang 700 orang
Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
dadang-solihin.blogspot.com 35
36 dadang-solihin.blogspot.com