skripsi sinkronisasi

Download skripsi sinkronisasi

Post on 23-Jun-2015

935 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesudah tumbangnya rezim orde baru yang disusul dengan hadirnya sebuah pemerintahan baru melalui pemilihan yang demokratis, tuntutan pembaharuan di bidang hukum merupakan hal yang sangat penting. Adanya hierarki peraturan perundang-undangan mengindikasikan bahwa Indonesia menghendaki adanya tertib hukum dalam penyelenggaraan negara. Dengan hierarki itu, pemerintah (dalam arti luas) disatu sisi mempunyai landasan atau pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun daerah sedangkan disisi lain tumpang tindih dan benturan antara norma hukum dan/atau norma perundangundangan dapat dihindari. Di era reformasi dan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menegakan supremasi hukum, reformasi dibidang hukum dimulai dengan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen kedua pada tanggal 18 agustus 2000) yaitu dengan adanya penambahan pasal-pasal yang dianggap sangat penting yang salah satunya adalah penambahan pasal 28H ayat (4) Bab XA Hak Asasi Manusia. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang menjunjung hak-hak asasi, maka perubahan tersebut menjadi tidak berarti jika tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan

dibawahnya yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar. Karena sebagai konstitusi negara, perubahan sekecil apapun terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan membawa dampak yang sangat besar bagi semua peraturan perundangundangan dibawahnya termasuk Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Artinya apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak milik termasuk hak milik perorangan atas tanah yang merupakan hak dasar manusia, maka amanat itu harus diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah agar tercapai apa yang diharapkan yakni terciptanya sinkronisasi atau keserasian penganturan dalam sistem tata hukum nasional. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundangundangan menghendaki materi muatan suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan atau harus adanya keserasian hukum baik itu keserasian secara vertikal mupun secara horizontal. Artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dibawahnya harus berisi materi muatan yang merupakan perintah dari UndangUndang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang derajatnya lebih tinggi. Pertanyaannya adalah apakah ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tahun 2006 yakni pasal 10 ayat (2) yang mengatakan Apabila setelah diadakan musyawarah namun tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dan menitipkannya di Pengadilan Negeri yang

2

wilayah hukumnya mencakup lokasi tanah yang bersangkutan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 pasal 36 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan apakah memiliki keabsahan untuk diberlakukan serta apakah tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia. Persoalan hukum yang mendasar dalam ketentuan hukum mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah dengan adanya pengaturan mengenai konsinyasi atau penitipan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri. Artinya apakah ketentuan ini tidak melegitimasi pembayaran ganti rugi yang dapat diberikan secara sepihak dan sewenang-wenang? Dengan demikian, proses konsinyasi atau penitipan ganti rugi seperti yang tertuang dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yang dilakukan bukan atas dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini pemilik hak milik atas tanah apakah merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 pasal 36 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi termasuk hak milik atas tanah, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun serta apakah tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tersirat dalam pasal 28 H ayat (4) Bab XA Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai

3

hak milik pribadi da hak milik tersebut tidak boleh diambil alaih secara sewenangwenang oleh siapapun. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya maka peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik itu pertentangan secara vertikal artinya norma hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang derajatnya lebih tinggi maupun pertentangan secara horizontal artinya tidak boleh bertentangan antara norma hukum yang sama derajat sehingga keserasian atau sinkronisasi hukum itu dapat terwujud. Dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi, dapat dilakukan apabila sudah diadakan terlebih dahulu musyawarah untuk memperoleh kesepakatan dengan pemilik tanah mengenai nilai atau harga jual dari tanah itu sendiri. Atas dasar uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Keabsahan Pengaturan Mengenai Konsinyasi atau Penitipan Ganti Rugi ke Pengadilan Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4

B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Apakah pengaturan pasal 10 ayat (2) tentang penitipan atau

konsinyasi ganti rugi uang ke Pengadilan Negeri dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 dalam pasal 36 dan apakah sudah sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (4) Bab XA Hak Asasi Manusia 2. Apakah materi pengaturan dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun

2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 memiliki keabsahan untuk berlaku?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 1. Tujuan a) Untuk mengetahui pengaturan mengenai konsinyasi atau penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk

5

kepentingan umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 dalam pasal 36 dan untuk mengetahui sudah sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat (4) Bab XA Hak Asasi Manusia b) Untuk mengetahui pengaturan dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 memiliki keabsahan untuk berlaku? 2. Kegunaan a) Merekomendasikan kepada pembuat Undang-Undang untuk

memperbaiki dan menyempurnakan Peraturan Presiden

ini terutama

pengaturan mengenai konsinyasi atau penitipan ganti rugi ke pengadilan dalam pasal 10 ayat (2) b) Bagi Perguruan Tinggi adalah hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan bermanfaat bagi mahasiswa lain.

D. METODE PENELITIAN 1. Tipe penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menelaah dan mempelajari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu :

6

1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum 2) Pendekatan sinkronisasi, yaitu menemukan sinkronisasi mengenai peraturan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 3) Pendekatan konsep, yaitu konsep-konsep yang berkaitan dengan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri 3. 1) Aspek penelitian Konsinyasi atau

penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri dalam kaitanya dengan UndangUndang Hak Asasi Manusia No.39 tahun 1999 pasal 36 dan UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (4) Bab XA Hak Asasi Manusia. 2) Keabsahaan

pengaturan pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 4. data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan hukum: 1) primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Bahan hukum Metode pengumpulan

7

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 c) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 pasal 36 d) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2) Bahan hukum

sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai dari bahan hukum primer seperti pendapat para pakar hukum 3) Bahan hukum

tersier yaitu: bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus