Pelanggaran kerahasiaan rekam medis ini telah melanggar Pasal 13 KODEKI, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, Pasal 322 KUHP dan Pasal 79 butir c Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lebih lengkap rumusan pasalnya adalah sebagai berikut:1. Pasal 13 KODEKI :Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. Pelanggaran etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya, sehingga terhadap pelakunya hanya diberikan tuntutan oleh dewan pembina yang bertugas memberikan arahan, pertimbangan, petunjuk, saran dan nasehat. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran etik rekam medis bergantung pada berat dan ringannya pelanggaran etik tersebut. Bentuk-bentuk sanksi pelanggaran etik rekam medis dapat berupa10 :a. Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisanb. Penurunan pangkat atau jabatanc. Penundaan kenaikan pangkat atau jabatand. Untuk kasus pelanggaran etikolegal, dapat diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diproses ke pengadilane. Pencabutan izin2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 4 :Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai : wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut Pasal 322 KUHP, maka Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan Pasal 11 Undangundang Tenaga Kesehatan.

3. Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karenajabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

4. Pasal 79 butir c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran :Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 51 huruf c yaitu merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meinggal dunia. Seperti yang kita ketahui Peraturan - peraturan hukum pidana Umum di Indonesia terwujud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

SANKSI PIDANA.Pasal 322 Kitab Undang undang Hukum Pidana ( KUHP ) menyebutkan bahwa :(1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia di wajibkan untuk menyimpannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.( 2 ) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, nraka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.CATATAN PENULIS : Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya maupun rahasia jabatan ( dan atau rahasia jabatan ). Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia pekerjaannya dan atau rahasia jabatan, baik yang sekarang maupun yang telah lalu, karena dia pindah pekerjaan atau telah pensiun. Ayat ( 2 ) menunjukkan bahwa delik ini adalah delik aduan, dimana perkara itu tidak dapat diusust tanpa pengaduan dari orang yang dirugikan. Pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama belum diajukan ke sidang pengadilan. Namun demikian, pada pasal 4 Penjelasan PP Nomor 10 Tahun 1966 disebutkan bahwa : Demi kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduan. Sebagai contoh : Seorang pejabat kedokteran berulangkali mengobrolkan di depan orang banyak tentang keadaan dan tingkah laku pasien yang diobatinya. Dengan demikian la telah merendahkan martabat jabatan kedokteran dan mengurangi kepercayaan orang kepada pejabat pejabat kedokteran.Pasal 112 KUHP.Barang siapa dengan sengaja mengumumkan atau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal kepada negara asing, sedang diketahuinya bahwa surat, kabar atau keterangan iiu harus dirahasiakan demi kepentingan negara, maka ia dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun .SANKSI PERDATA.Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk data data medisnya, mengakibatkan kerugian terhadap pasien, keluarganya inaupun orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian.Hal ini diatur dalam Undang Undang Tentang Kesehatan maupun dalam Kitab Undang Undang Hukum Sipil atau Perdata ( KUHS ).Pasal 55 Undang Undang Tentang kesehatan menyebutkan bahwa :( 1 ) Setiap orang berlrak alas ganti rugi akibat ke.salaharr atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.( 2 ) Ganti rugi sebagainrarra dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilak.sarrakair sesuai dengan peraturan perundang undangan yang herlaku.Pasal 1365 KUHS.Setiap perhuatan melanggar hukum yang nrengakihatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya nrengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugiarr tersebut .Pasal 1366 KUHS.Setiap orang bertanggung javvah tidcrk saja alas kerugian karena perbualannya, tetapi juga alas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hatin.ya .Pasal 1367 KUHS..Seorang tidak saja bertanggung jawah untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di.sebabkan karena perbuatan orang orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang barang yang dibawah kekuasaannya .Orang tua dan wall bertanggung jawab tentang kerugian _yang disebabkan oleh anak anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wall. Majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang orang lain yang mewakili urusan urusan mereka mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan pelayan atau bawahan bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang orang dipakainya. Guru guru sekolah dan kepala kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh murid murid dan tukang tukang mereka selama waktu orang orang ini berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua orang tua, wali wali, guru guru sekolah dan tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.Maksud daripada pasal 1367 KUHS ini adalah :Apabila seorang bawahan melakukan kesalahan, maka yang digugat adalah atasannya. Hal ini disebut juga dengan istilah respondeat superior ( tanggung jawab atasan ). Sedangkan pidananya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.SANKSI PIDANA UNTUK PEMBOCORAN RAHASIA REKAM MEDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.Pasal 35 huruf d. Tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam PP Nomor 32 tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan : Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimak.sud dalam pasal 22 ayat ( 1 ) dipidana denda paling banvak Rp. 10.000.000.00,- ( sepuluh juta rupiah ).Sedangkan bunyi pasal 22 ayat ( 1 ) yang dimaksud adalah :Bagi setiap tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk : Menghormati hak pasien ; Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien ; Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan ; Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan ; Membuat dan memelihara rekam medis.SANKSI ADMINISTRATIF.Sanksi administratif untuk tenaga kesehatan sehubungan dengan peraturan tentang rekam medis diatur dalam pasal 20 PERMENKES Tentang Rekam Medis yang berbunyi :Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran sampai pencabutan ijin