Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Ringkasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2017

2

Kata Pengantar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah

selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana

komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan

oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib

pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari

pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan

yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh

pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya

yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk

pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos

Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh

informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada

kesejahteraan warganya.

Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. Pada kenyataannya, di dalam

dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi

daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua

komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan

pembayaran pokok utang.

Guna melihat penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun ini, Direktorat

Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

menyusun ringkasan APBD Tahun 2017 untuk memberikan informasi/gambaran mengenai APBD di 542

pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat

bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta 2017

Direktur Evaluasi Pengelolaan

dan Informasi Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari

3

Gambaran Umum APBD 2017

Pendapatan dan Belanja daerah dalam APBD tahun 2017 mengalami

peningkatan dibandingkan dengan APBD tahun 2016. Persentase

peningkatan pendapatan adalah sebesar 1,9 persen, dimana

peningkatan tersebut lebih tinggi daripada peningkatan belanja yang

hanya sebesar 0,5 persen. Hal ini kemudian terlihat dari jumlah defisit

pada tahun 2017 yang lebih rendah 13,4 Triliun Rupiah, jika

dibandingkan tahun 2016. Sementara itu anggaran pembiayaan tahun

2017 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2016

dengan selisih sebesar 12,5 Triliun Rupiah atau 20,28 persen.

4

Gambaran Umum Pendapatan

Daerah

5

Komposisi Pendapatan Daerah

Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi

menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dana Perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah

yaitu sebesar 66,1 persen atau 664,5 triliun rupiah dari total

pendapatan daerah sebesar 1.005,2 triliun rupiah.

6

Komposisi PAD pada APBD TA 2017

secara nasional dapat dibagi ke dalam 4

(empat) bagian utama yaitu Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang

Sah. Pajak Daerah merupakan sumber

pendapatan tertinggi dari PAD yaitu

sebesar 69,5 persen atau 168,8 triliun

rupiah dari PAD sebesar 243,1 triliun

rupiah.

Komposisi Dana Perimbangan pada

APBD TA 2017 secara nasional dapat

dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian utama

yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). DAU merupakan sumber

pendapatan tertinggi dari Dana

Perimbangan yaitu sebesar 61,6 persen

atau 409,2 triliun rupiah dari Dana

Perimbangan sebesar 664,5 triliun

rupiah.

Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD TA 2017 secara nasional dapat dibagi ke dalam 4 (empat)

bagian utama yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Hibah, Pendapatan

Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda

lainnya. Komponen pendapatan tertinggi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus yaitu sebesar 73,7 persen atau 71,9 triliun rupiah dari 97,6 triliun rupiah .

Komposisi Pendapatan Asli Daerah

Komposisi Dana Perimbangan

Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

7

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak

eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini

ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka

semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin

rendah kemandirian daerah tersebut. Rasio kemandirian daerah nasional sebesar 24,2 persen. Wilayah

yang memiliki rasio kemandirian daerah di atas rasio kemandirian nasional adalah wilayah Jawa dengan

persentase sebesar 34,8 persen, sedangkan sisanya berada di bawah rasio nasional, dengan wilayah

Papua memiliki rasio terkecil sebesar 6,0%.

Pada rasio kemandirian daerah agregat se-provinsi, daerah yang rasionya

tertinggi adalah DKI Jakarta dengan besaran rasio sebesar 66,4 persen,

sedangkan yang memiliki rasio terkecil adalah Papua Barat dengan besaran

rasio 4,8 persen.

16,5%

34, 8%

17,6%

14,2%

22,6%

6,0%

Rasio Kemandirian Daerah

Nasional:

8

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh

pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas

daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan

pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana

Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU,

Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Ruang fiskal daerah

saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja

yang sudah ditentukan penggunaannya. Diharapkan ke depannya pemda dapat efektif dan efisien dalam

menggunakan anggarannya sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang lebih besar.

Kalimantan merupakan wilayah dengan ruang fiskal terbesar, sedangkan Sulawesi merupakan wilayah

dengan ruang fiskal terkecil.

Ruang fiskal nasional yaitu sebesar 16,3 persen. Wilayah yang memiliki ruang

fiskal di atas rata-rata nasional yaitu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan

Papua. Ruang fiskal untuk agregat se-provinsi yang tertinggi yaitu di DKI Jakarta

dengan besaran ruang fiskal sebesar 45,6 persen, sedangkan ruang fiskal

agregat se-provinsi terkecil yaitu di Nusa Tenggara Timur dengan besaran ruang

fiskal sebesar 7,7 persen.

17,4%

23, 0%

23,1%

13,4%

16,0%

21,0%

Ruang Fiskal

Nasional :

9

Gambaran Umum Belanja Daerah

10

Komposisi Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional dibagi ke dalam

4 (empat) bagian utama yaitu Belanja pegawai, belanja modal,

belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Total Belanja APBD

tahun 2017 adalah sebesar 1.052,6 triliun rupiah dengan proporsi

terbesar adalah belanja pegawai sebesar 38,5 persen, disusul belanja

barang dan jasa sebesar 22,2 persen, kemudian belanja modal

sebesar 21,1 persen, dan terakhir belanja la innya sebesar 18,2

persen.

11

Daerah se-provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki porsi belanja

pegawai tertinggi dalam APBD Tahun 2017 dengan porsi sebesar 41,9 persen,

disusul oleh daerah se-provinsi Jawa Tengah (41,1 persen) dan daerah se-provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (41,1 persen). Adapun daerah dengan porsi belanja

pegawai terkecil berturut -turut adalah daerah se-provinsi Papua Barat (24,0

persen), daerah se-provinsi Papua (25,5 persen), dan daerah se-provinsi Banten

(31,3 persen).

Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah.

Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja

pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka

APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik

seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang

efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan

jalan dan jembatan baru.

Rasio belanja pegawai secara nasional adalah 38,5 persen. Berdasarkan wilayah Sulawesi merupakan

wilayah dengan porsi belanja pegawai tertinggi yakni mencapai 39,5 persen dari keseluruhan belanja

daerah. Adapun porsi belanja pegawai terendah adalah Maluku-Papua yang hanya sebesar 27,2 persen.

Rasio Belanja Pegawai

37,7%

37,8%

36,7%

39,5%

37,8%

27,2%

12

Rasio belanja barang dan jasa digunakan untuk mengukur porsi belanja barang dan jasa terhadap total

belanja daerah. Belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pembelian

barang dan jasa yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah, contohnya pembelian barang pakai habis, perjalanan

dinas, dan pemeliharaan gedung.

Rasio belanja barang dan jasa secara nasional adalah 22,2 persen. Berdasarkan wilayah, Maluku-Papua

merupakan wilayah dengan porsi belanja barang dan jasa tertinggi yakni mencapai 24,2 persen dari

keseluruhan belanja daerah. Adapun porsi belanja barang dan jasa terendah adalah Sulawesi yang

hanya sebesar 20,4 persen.

Daerah se-provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki porsi

belanja barang dan jasa tertinggi dalam APBD Tahun 2017 dengan porsi sebesar

28,2 persen, disusul oleh provinsi DKI Jakarta (26,1 persen) dan daerah se-

provinsi Riau (24,7 persen). Adapun daerah dengan porsi belanja barang dan

jasa terkecil berturut -turut adalah daerah se-provinsi Sulawesi Tenggara (15,7

persen), daerah se-provinsi Lampung (17,1 persen) dan daerah se-provinsiJawa

Tengah (18,0 persen).

Rasio Belanja Barang dan Jasa

21,2%

21,0%

21,6%

20,4%

20,4%

24,2%

13

Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total

belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Belanja modal merupakan jenis

belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan.

Salah satu sumber belanja modal adalah dari Dana Transfer Umum (DAU&DBH). Guna mempercepat

pelayanan publik, mulai tahun 2017 pemerintah daerah harus mengalokasikan penggunaan 25 persen

dari DTU untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal.

Rasio belanja modal secara nasional adalah 21,1 persen. Berdasarkan wilayah, Kalimantan merupakan

wilayah dengan porsi belanja modal tertinggi yakni mencapai 23,3 persen dari keseluruhan belanja

daerah. Adapun porsi belanja modal terendah adalah Jawa yang hanya sebesar 20,4 persen.

Daerah se-provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah yang memiliki porsi

belanja modal tertinggi dalam APBD Tahun 2017 dengan porsi sebesar 31,3%,

disusul oleh provinsi Maluku Utara (27,7 persen), dan daerah se-provinsi

Sulawesi Barat (25,8 persen). Adapun daerah dengan porsi belanja modal terkecil

berturut -turut adalah daerah se-provinsi Jawa Barat (15,4 persen), daerah se-

provinsi Jawa Tengah (15,8 persen), dan daerah se-provinsi Jawa Timur (17,4

persen).

Rasio Belanja Modal

21,1%

18,0%

23,3%

21,6%

19,9%

22,6%

14

Gambaran Umum Surplus/Defisit &

Pembiayaan

15

Pendapatan APBD

Rp1.005,2 triliun

Belanja APBD

Rp1.052,6 triliun

Defisit Rp 47,4 triliun

Daerah dalam penyusunan anggaran cenderung Defisit, dari 542 dari propin si/kabupaten/kota sebanyak 84,9

persen (460 daerah) APBD defisit, 13,1 persen (71 daerah) surplus dan hanya 2,0 persen (11 daerah) yang

menyusun anggaran berimbang

Keterangan DaerahRupiah

(Miliar)

Defisit 49 -6.404,87

Surplus 9 191,90

Berimbang 3

Kalimantan

Keterangan DaerahRupiah

(Miliar)

Defisit 46 -4.223,70

Surplus 16 1.178,75

Berimbang 5

Maluku & Papua

Keterangan DaerahRupiah

(Miliar)

Defisit 39 -3.794,59

Surplus 5 89,47

Berimbang 0

Bali & Nusa TenggaraKeterangan DaerahRupiah

(Miliar)

Defisit 114 -21.504,05

Surplus 5 155,13

Berimbang 0

Jawa

Keterangan DaerahRupiah

(Miliar)

Defisit 73 -3.541,89

Surplus 13 192,31

Berimbang 1

SulawesiKeterangan Daerah

Rupiah

(Miliar)

Defisit 139 -12.034,47

Surplus 23 2.294,78

Berimbang 2

Sumatera

Rata-rata Defisit Propinsi adalah

444,52 miliar rupiah. Untuk

propinsi defisit terbesar adalah

Prov. Riau (2,15 triliun rupiah)

defisit terkecil Prov. Gorontalo

(7,84 miliar rupiah)

Rata-rata Defisit Kabupaten

adalah 84,08 miliar rupiah. Defisit

terbesar Kab. Badung (790,5

miliar rupiah), Defisit terkecil

Kab. Penukal Abad Lematang Ilir

53,24 juta rupiah)

Rata-rata Defisit kota adalah

121,27 miliar rupiah. Defisit

Terbesar Kota Surabaya (979,76

miliar rupiah) Defisit terkecil

Kota Banda Aceh (700,00 juta

rupiah)

Surplus/ Defisit

Defisit daerah merupakan selisih kurang pendapatan daerah dengan belanja daerah.

Defisit daerah ditutup oleh pembiayaan daerah yang meliputi Penggunaan SILPA,

Pinjaman Daerah, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman. Defisit Tahun 2017

sebesar 47,4 triliun rupiah lebih kecil 13 tril iun rupiah dibanding defisit APBD tahun 2016

sebesar 60,7 triliun rupiah.

16

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan

maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah terbesar berasal dari

SILPA tahun sebelumnya yaitu mencapai 85,3 persen,

sehingga walaupun angka defisit daerah terlihat besar, namun

tidak mengindikasikan bahwa risiko fiskal daerah juga besar.

Porsi terbesar untuk pengeluaran pembiayaan adalah untuk

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yaitu

mencapai 68,4 persen

17

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang dimaksud disini adalah selisih lebih

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada periode tahun sebelumnya, sedangkan Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan

pembiayaan netto di tahun berkenaan. Adapun faktor yang mendorong terjadinya SiLPA antara lain

pelampauan target pendapatan daerah dan penyerapan belanja daerah yang kurang optimal.

Nilai SiLPA pada tahun sebelumnya akan digunakan dalam APBD tahun berjalan sebagai salah satu

sumber penerimaan pembiayaan terbesar dalam rangka menutup defisit daerah.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 85,3 persen lebih kecil 9 persen dari tahun 2016 yang mencapai 94,1 persen. Rata-rata SiLPA Propinsi adalah 508,6 miliar rupiah. Untuk propinsi SiLPA terbesar adalah Prov. DKI (5,7 triliun rupiah) SiLPA terkecil Prov. Gorontalo (10,4 miliar rupiah).

Rata-rata SiLPA Kabupaten adalah 68,1 miliar rupiah. SiLPA terbesar Kab. Badung (790,5 miliar rupiah), SiLPA terkecil Kab. Lanny Jaya (244,3 juta rupiah).

Rata-rata SiLPA kota adalah 108,7 miliar rupiah. SiLPA Terbesar Kota Surabaya (998,8 miliar rupiah) SiLPA terkecil Kota Pekan Baru (1,5 miliar rupiah).

Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Pembiayaan

18

Secara umum, pinjaman daerah dan obligasi daerah belum menjadi sumber utama dalam pembiayaan

daerah, dimana jumlah daerah yang menganggarkan penerimaan pinjaman dan obligasi daerah hanya

mencapai 66 daerah atau 12 persen dari total pemerintah daerah.

Jika dilihat dari agregat daerah (provinsi, kabupaten, dan kota dalam satu provinsi), daerah yang

menganggarkan penerimaan pinjaman dan obligasi daerah terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta

(2,03 triliun rupiah).

Untuk kategori provinsi, hanya 3 provinsi yang menganggarkan penerimaan pinjaman dan obligasi

daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk kategori

kabupaten dan kota se-provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah

dengan nilai penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah terbesar yaitu 728,2 miliar rupiah.

Rasio Pinjaman Daerah Terhadap Penerimaan Pembiayaan

19

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan

lanjutan, pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Secara agregat nasional pengeluaran pembiayaan sebesar 68,4 persen digunakan untuk penyertaan modal, dan pengeluaran kedua terbesar adalah untuk pembayaran pokok utang sebesar 21,0 persen, dan pengeluaran ketiga terbesar adalah pembentukan dana cadangan sebesar 5,7 persen.

Rata-rata penyertaan modal APBD propinsi 229,5 miliar rupiah, provinsi terbesar Prov DKI sebesar 6,6 triliun rupiah.

Rata-rata penyertaan modal APBD Kabupaten 5,5 miliar rupiah, kabupaten terbesar Kab Gunung mas sebesar 48,5 miliar rupiah. Rata-rata penyertaan modal APBD Kota 9,8 miliar rupiah, kota terbesar Kota Bandung sebesar 103,0 miliar rupiah.

Rasio Penyertaan Modal (investasi) Pemeri ntah Daerah Terhadap Pengeluaran Pembiayaan

20

Rata-rata pembayaran pokok utang APBD propinsi 48,4 miliar rupiah, propinsi terbesar Prov Sumatera

Selatan sebesar 1,37 triliun rupiah.

Rata-rata pembayaran pokok utang APBD Kabupaten 3,0 miliar rupiah, kabupaten terbesar Kab. puncak

sebesar 100,0 miliar rupiah.

Rata-rata pembayaran pokok utang APBD Kota 5,3 miliar rupiah, kota terbesar Kota Bandar Lampung

sebesar 166,0 miliar rupiah.

Rasio Pembayaran Pokok Utang Terhadap Pengeluaran Pembiayaan