anggaran pendapatan dan belanja daerah ... ... peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan...

Download ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ... ... Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Post on 17-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2010

    ABSTRAK : a. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/083/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabuppaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Bahwa penyempurnaan ini dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.12 Th 1985; UU No.21 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.7 Th 1977; PP No.109 Th 2000; PP No.24 Th 2004; PP No.24 Th 2005; PP No.54 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.56 Th 2005; PP No.57 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.65 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.8 Th 2006; PP No.40 Th 2006; PP No.3 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007.

    c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai besaran APBD 2. Pasal 2, mengenai pendapatan daerah 3. Pasal 3, mengenai belanja daerah 4. Pasal 4, mengenai pembiayaan daerah 5. Pasal 5, mengenai uraian APBD 6. Pasal 6 7. Pasal 7

    CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

  • WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2010

    ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan meningkatkan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah. Bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah, perlu mengatur Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi penduduk Kabupaten Kudus.

    b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.20 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.19 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.47 Th 2008; PP No.17 Th 2010; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.5 Th 2009.

    c. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Penyelenggaraan 4. Pengelolaan 5. Evaluasi 6. Penjaminan wajib belajar 7. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat 8. Ketentuan penutup

    CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  • PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2010

    ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk pengelolaan dan administrasi pengelolaan barang daerah, perlu mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

    b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.72 Th 1957; UU No.5 Th 1960; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.46 Th 1971; PP No.40 Th 1994; PP No.40 Th 1996; PP No.2 Th 2001; PP No.24 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.8 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP No.50 Th 2007; Kepres No.40 Th 1974; Kepres No.80 Th 2003; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.13 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.14 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.15 Th 2008; Perda Kab.Kudus No.16 Th 2008.

    c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Asas dan tujuan pengelolaan barang 3. Ruang lingkup 4. Pengelolaan barang 5. Pejabat pengelola barang 6. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 7. Pengadaan, penerimaan, dan penyaluran 8. Penggunaan 9. Penatausahaan 10. Pemanfaatan 11. Pengamanan dan pemeliharaan 12. Penilaian 13. Penghapusan 14. Pemindahtanganan 15. Pengendalian dan pengawasan 16. Pembiayaan 17. Tuntutan ganti rugi dan sanksi 18. Ketentuan lain-lain 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

    CATATAN  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

  •  Barang yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya

     Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang

     Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

     Pengelolaan barang khususnya yang terkait dengan pemindahan dan pemanfaatan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.

     Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan barang pada SKPD mendasarkan pada Peraturan Daerah ini, kecuali pada Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan pengelolaan barang sendiri

     Pengelolaan barang pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

     Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

     Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

  • IRIGASI TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2010

    ABSTRAK : a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang untuk mengatur pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya.

    b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1960; UU No.8 Th 1981; UU No.12 Th 1992; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; No.25 Th 2004; No.32 Th 2004; No.33 Th 2004; No.26 Th 2007; No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.82 Th 2001; PP No.65 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.20 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP No.42 Th 2008; PP No.43 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kudus No.10 Th 1987; Perda Kab.Kudus No.8 Th 2003; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2008.

    c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Asas 4. Prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif 5. Kelembagaan pengelolaan irigasi 6. Kerjasama dalam PPSIP 7. Prinsip partisipasi masyarakat petani 8. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A 9. Pengelolaan air untuk irigasi 10. Pengembangan jaringan irigasi 11. Pengelolaan jaringan irigasi 12. Pengelolaan aset irigasi 13. Pembiayaan 14. Fungsi dan keberlanjutan irigasi 15. Alih fungsi lahan beririgasi 16. Koordinasi 17. Pengawasan 18. Ketentuan penyidikan 19. Ketentuan pidana 20. Ketentuan peralihan 21. Ketentuan penutup

    CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum

  • dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelumnya ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir Bagi petani pemakai air yang sudah ada dan memperoleh Hak Guna Air dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini wajib mengajukan izin penggunaan air Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004 tentang Irigasi ( Lembar Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

  • SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2010

    ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab perlu didukung dengan sumber keuangan daerah yang memadai. Bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu potensi yang mendukung sumber keuangan daerah dan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

    b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.50 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kudus No.3 Th 2007.

    c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Penyelenggaraan 3. Besarnya sumbangan pihak

Recommended

View more >