Pertahanan dan keamanan menurut UUD

Landasan pertahanan dan keamanan Negara

Salah satu fungsi dari Pemerintah adalah mengatur dan menyelenggarakan seluruh upaya untuk menjamin keberadaan bangsa dan negara serta keutuhan wilayah Indonesia.Didalam pasal 30 UUD 1945 dinyatakan setiapa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menurut pasal 30 UUD 1945 ayat 2 sampai ayat 5 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran dan Fungsi TNI

TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara

TNI sebagai alat pertahanan negara,berfungsi sebagai ;penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,keutuhan wilayah,dan keselamatan bangsa;penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A;dan pemulih terhadap kondisi kemananan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1,TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara.

Peran dan Fungsi Polisi

Tugas pokok polisi menurut UU nomor 2 tahun 20021)Melaksanakan pengaturan,penjagaan,pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan2)Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan dll

Peran dan fungsi Polisi

Tugas pokok kepolisian NKRI :1. Memelihara keamanan dan ketertiban

negara, dan2. Menegakan hukum

Peran Dan Fungsi Polisi

Macam tugas pokok dari polisi :1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan,

pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, dan

2 menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan

Peran dan Fungsi polisi

Wewenang polisi Indonesia :Polri memiliki kewenangan berdasarkan

pasal 16 UU No 2 th 2002 yang telah di tetapkan itu sebagai berikut : 1. melalukan pengankapan, penggeledahan, dan penyitaan , dan melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat TKP untuk kepentingan penyelidikan.