dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan
DESCRIPTION
corruption paperTRANSCRIPT
DAMPAK KORUPSI DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TUGAS PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
OLEH
KELOMPOK 7
Ni Made Ayu Rahayuni (P07120214001)
Ida Ayu Rika Kusumadewi (P07120214002)
Nyoman Wita Wihayati (P07120214006)
Ni Made Ayu Lisna Prtiwi (P07120214009)
Ida Ayu Diah Nareswari Keniten (P07120214039)
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
JURUSAN KEPERAWATAN
2015
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
karunia-Nya makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini
disusun sebagai tugas untuk mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
Keberhasilan penulis dalam penulisan makalah ini tentunya tidak lepas
dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya
makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh
dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki, untuk
itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan
makalah ini, sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.
Denpasar, 9 Maret 2015
Penulis
2
DAFTAR ISI
Cover i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 3
BAB II
2.1 Definisi Korupsi 4
2.2 Definisi Pertahanan dan Keamanan 4
2.3 Hubungan Korupsi dengan Pertahanan dan Keamanan 6
2.4 Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan 10
BAB III
3.1 Kesimpulan 21
3.2 Saran 21
Daftar Pustaka 22
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum,
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.(Undang-Undang
No.31 Tahun 1999). Dewasa ini di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi yang
menyebabkan keterpurukan dalam berbagai aspek kehidupan. Semakin
merajalelanya kasus korupsi yang ada mnimbulkan banyak kesenjangan. Korupsi
membawa banyak efek negatif bagi suatu neg Seperti dalam bidang ekonomi,
politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan, sosial, dan
budaya.
Dilihat dari sudut pandang pertahanan dan keamanan nasional, korupsi
dapat memberi dampak negatif bagi ketahanan dan keamanan nasional. Ketahanan
Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang
meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan
menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun
alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan
kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan
4
Negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan
Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian tersebut,
Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.
Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan
nasional.
Dengan adanya korupsi yang mengganggu kondisi pertahanan dan
keamanan nasional, membuat ketidakstabilan dalan bidang pertahanan dan
keamanan nasional. Penulis akan membahas dampak tersebut dalam penjabaran
makalah ini.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apakah yang dimaksud dengan korupsi?
1.2.2 Apakah yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan?
1.2.3 Bagaimanakah hubungan korupsi dengan pertahanan dan keamanan
negara?
1.2.4 Bagaimanakah dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan?
1.3 Tujuan
1.3.1 Untuk mengetahui pengertian dari korupsi
1.3.2 Untuk mengetahui pengertian pertahanan dan keamanan
5
1.3.3 Untuk mengetahui hubungan korupsi dengan pertahanan dan keamanan
negara
1.3.4 Untuk mengetahui dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan
1.4 Manfaat
Makalah ini diharapkan dapat menjelaskan dampak korupsi dalam bidang
pertahanan dan keamanan nasional, agar selanjutnya dampak ini dapat dicegah
melalui pendidikan anti korupsi.
6
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Korupsi
Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang
artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut
Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan
wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan
kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku
pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh
masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi
kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan
curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam
modus.
2.2 Definisi Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya
seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem Pertahanan dan Keamanan Negara,
dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan
kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan
keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan dan
menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh
bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan
pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari
pemerintah dan negara Indonesia dengan TNI- POLRI sebagai intinya guna
7
menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan
nasional Indonesia.
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik
kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam baik secara langsung maupun
tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup
bangsa dan negara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Wujud Ketahanan Pertahanan dan Keamanan tercermin dalam kondisi daya
tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara
yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan
mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
Analog dengan pengertian Ketahanan Nasional maka Ketahanan Pertahanan dan
Keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam
mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat
semesta, dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya, militer dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin,
terintegrasi dan terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem
Keamanan Nasional (dahulu Sishankamrata), menjamin kesinambungan
pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan.
8
Korupsi telah menjadikan bangsa Indonesia tidak memiliki ketahanan nasional
yang tangguh pada seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek statis yaitu tri
gatra (geografi, demografi dan sumber kekayaan alam) maupun aspek yang
dinamis panca gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan). Karena korupsi, Undang –undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi menjadi tidak berarti
sama sekali.
Korupsi merupakan tindakan kriminalitas yang merusak Ketahanan Nasional yang
notabene sebagai pedoman perkembangan suatu negara khususnya NKRI. Tidak
dapat dipungkiri apabila Korupsi semakin berkembang luas, akan memberikan
dampak negatif terhadap Ketahanan dan Keamanan Nasional.
2.3 Hubungan Korupsi dengan Pertahanan dan Keamanan
Perkara Korupsi, Kolusi dan nepotisme yang banyak menimpa para pejabat,
baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif menunjukkan tidak
hanya mandulnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, tetapi juga
semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat. Kasus korupsi
yang diduga melibatkan para menteri, gubernur, bupati, dan lain sebagainya
menunjukkan bahwa para pejabat negara yang diharapkan menjadi teladan bagi
masyarakat luas mengenai tertib hukum dan tertib sosial, ternyata justru mereka
yang harus duduk dikursi pesakitan dengan tuntutan tindak pidana korupsi. Kasus
Bulog dan kasus dana non bugeter DKP yang begitu kusut hanyalah sedikit dari
sekian banyak perkara korupsi di negara yang berupaya mewujudkan good
goverment and clean goverment sebagai salah satu cita-cita reformasi.
9
Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan pisau analisa
Ketahanan Nasional yang mengacu kepada Wawasan Nusantara sebagai bagian
dari Paradigma Nasional di samping Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
korupsi telah menciptakan terjadinya kerawanan pangan, penurunan kredibilitas
pemerintah, dan bahkan korupsi telah menciptakan pengeroposan mentalitas
pembangunan bangsa, sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan upaya khusus
melalui pembangunan ketahanan nasional.
Korupsi telah menjadikan bangsa Indonesia tidak memiliki ketahanan nasional
yang tangguh pada seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek statis yaitu tri
gatra (geografi, demografi dan sumber kekayaan alam) maupun aspek yang
dinamis panca gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan). Kondisi inilah yang menjadikan bangsa Indonesia kurang
diperhitungkan di dalam percaturan dunia internasional.
Dari artikel yang kami temukan, terdapat beberapa pendapat mengenai korupsi
dan ketahanan nasional. Berikut mennurut Samsuri, Ssos. MM. mengatakan
konsep ketahan nasional adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan
sosial melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh
berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstitusi, dan wawasan nasional.
Menurutnya, fenomena pendangkalan, dan erosi pemaknaan ketahanan nasional
dalam kehidupan di masyarakat jangan didiamkan berlarut-larut dan perlu segera
dibenahi melalui berbagai macam kegiatan, salah satunya melalui kegiatan
seminar atau diskusi. “Dan dalam persoalan pemikiran Ahmadiyah juga harus
diluruskan demi ketentraman kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon, karena
hal demikian juga merupakan salah satu korupsi pemikiran,” paparnya.
10
Sementara itu, Agus Alamsyah menuturkan bentuk korupsi sangat banyak
salah satu contohnya mengambil atau menyerobot hak orang lain pun bisa
dikatakan korupsi. “Sebenarnya penyebab dari orang korupsi adalah karena
kemiskinan yang membelenggu baik itu miskin harta, miskin hati, dan miskin
iman serta kerakusan dan keserakahan. Oleh karenanya adanya ketahanan sosial
masyarakat seperti mempunyai kemampuan untuk mengendalikan konflik yang
merupakan modal dalam membina persatuan,” tuturnya.
KH. Noor Zein menambahkan, tindak pidana korupsi masih sering terjadi
perbedaan penafsiran baik antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)
maupun dengan pejabat daerah. Hal tersebut merupakan persoalan yang perlu
dikaji kembali, sehingga dapat diformulasikan model penegakan hukum di daerah
agar lebih efesien dan efektif.
Praktek korupsi seakan menjadi penyakit menular yang tidak ditakuti seperti
halnya flu burung. Adakalanya disebabkan karena pemenuhan kebutuhan seperti
yang dilakukan oleh pegawai rendahan, tapi ada juga yang karena pengaruh
budaya materialistis menumpuk kekayaan seperti koruptor-koruptor dari kalangan
pejabat tinggi yang kehidupannya sudah lebih dari "mewah". Karena adanya
pemerataan korupsi maka tidak salah kalau orang mengatakan bahwa korupsi
sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Artinya pokok permasalahan
dari korupsi adalah bagaimana pola pikir masyarakat dalam pemenuhan
kebutuhan ekonomi? Apakah dilatarbelakangi budaya materi dengan menumpuk
kekayaan atau secukupnya sesuai kebutuhan dan bila berlebih akan disalurkan
bagi yang membutuhkan sebagaimana ajaran agama dan etika moral.
11
Hal ini berarti bicara bagaimana pola tingkah laku, peresapan ajaran agama,
moralitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi mental seseorang. Begitu pula
halnya dengan kolusi dan nepotisme yang akar permasalahannya terletak pada
kekalahan dari idealisme sosial yang berisi nilai-nilai yang dapat menciptakan
keteraturan dalam masyarakat. Kolusi dan nepotisme telah menjadi kebiasaan
dalam struktural masyarakat kita. Hal ini bisa kita amati dalam kehidupan sehari-
hari. Pekerjaan merupakan barang yang mahal saat ini. Tapi untuk sebagian orang
yang melewati jalan belakang ini sangatlah mudah. Misalnya cukup dengan
membayar sejumlah uang dalam jumlah besar atau dengan membawa surat sakti
dari "orang kuat" atau melobi keluarga dekat yang berada dalam struktur lapangan
kerja yang diinginkan. Bila ini diimbangi dengan kualitas yang bagus tidak
masalah, walaupun rasa keadilan tetap masih ternodai. Tapi kalau kualitasnya
jelek, ini sama saja dengan menempatkan orang yang bukan ahlinya yang kelak
justru akan menambah pada kehancuran. Parahnya hal ini seakan telah menjadi
prosedural bukan saja diinstitusi swasta tapi juga di pemerintahan.
Pertanyaan berikutnya, apa ada jaminan pelaku tersebut dijerat oleh hukum?
Atau justru lepas dan ia akan terus membina kondisi ini dan akan terjadi
regenerasi terus-menerus. Lalu apakah masyarakat akan menentang jalur-jalur
belakang ini atau justru lahir sikap pembiaran karena ternyata juga telah menjadi
bagian dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jadi jelaslah bahwa upaya preventif
dari pemberantasan KKN adalah dengan menciptakan tertib sosial dalam arti
adanya tertib nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam struktur masyarakat.
Dengan berubahnya pola tingkahlaku yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan,
agama dan etika moral akan lebih efektif dibandingkan hanya dengan aplikasi
12
Undang-undang saja. Jadi perlu adanya keseimbangan antara tertib sosial dan
tertib hukum untuk dapat mencapai reformasi yang mensejahterakan masyarakat.
Ternyata korupsi di Indonesia memang sulit untuk di berantas, karena
hukuman dan sangsi yang terlalu ringan jika di bandingkan dengan hasil uang
negara yang mereka korupsi, sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada
para pelakunya. Pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit karena para aparat
penegak hukum yang ditugasi melaksanakan pemberantasan korupsi justru
memanfaatkan situasi dan ikut bermain dalam kasus yang mereka tangani,
sehingga para koruptor tidak terlalu memperhitungkan secara serius tentang resiko
dari perbuatan korupsi.
2.4 Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan belum dapat disentuh oleh
agen-agen pemberantas kosupsi. Akibatnya tidak banyak kasus korupsi yang
terungkap dan sampai kepada putusan pengadilan yang terungkap di media masa,
namun apakah hal tersebut berarti institusi Pertahanan dan Keamanan Indonesia,
TNI dan Polri dapat dikatakan bebas dari kasus korupsi? Kesimpulan seperti itu
tidak dapat diambil begitu saja. Kasus yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir
ini adalah kasus Simulator SIM yang melibatkan Irjen Polisi Djoko Susilo. Diluar
kasus tersebut, kinerja kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat
sipil pun secara persepsi masih kental dengan tindakan korupsi mulai dari uang
damai, penyuapan, maupun jasa pengamanan illegal. Lain hal nya di tubuh
Tentara Nasional Indonesia, selama ini terkesan tidak terjamah oleh aparat
penegak hukum dalam hal penanganan pidana Korupsi. ICW meberitakan dalam
situsnya, telah ada bukti awal dan laporan terkait paling tidak untuk lima kasus
13
korupsi yang diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung namun belum diadakan
penyelidikan, yang dijadikan alasan tentunya undang-undang yang membatasi
kewenangan kejaksaan untuk menangani kasus korupsi di TNI. Sesuai ketentuan
perundang-undangan, kejaksaan harus menggandeng Mabes TNI untuk
membentuk tim penyidik koneksitas. Lalu kenapa KPK tidak turun tangan
menangani kasus-kasus seperti ini? Bukan kah KPK lembaga yang dibentuk
secara khusus dan peraturan yang mengatur kewenangannya pun diatus secara
khusus (lex spesialis)? Disini terlihat bahwa, sampai sekarang ranah Korupsi di
Bidang Pertahanan dan Keamanan belum dapat disentuh oleh agen-agen
pemberantas kosupsi.
Dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, peluang korupsi, baik uang maupun
kekuasaan, muncul akibat tidak adanya transparansi dalam pengambilan
keputusan di tubuh angkatan bersenjata dan kepolisian serta nyaris tidak
berdayanya hukum saat harus berhadapan dengan oknum TNI/Polri yang
seringkali berlindung di balik institusi Pertahanan dan Keamanan.
Tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh
Dr. Indria Samego (1998) mencatat empat kerusakan yang terjadi di tubuh
ABRI akibat korupsi:
1. Secara formal material anggaran pemerintah untuk menopang kebutuhan
angkatan bersenjata amatlah kecil karena ABRI lebih mementingkan
pembangunan ekonomi nasional. Ini untuk mendapatkan legitimasi
kekuasaan dari rakyat bahwa ABRI memang sangat peduli pada
pembangunan ekonomi. Padahal, pada kenyataannya ABRI memiliki
sumber dana lain di luar APBN
14
2. Perilaku bisnis perwira militer dan kolusi yang mereka lakukan dengan
para pengusaha keturunan Cina dan asing ini menimbulkan ekonomi biaya
tinggi yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi
kesejahteraan rakyat dan prajurit secara keseluruhan.
3. Orientasi komersial pada sebagian perwira militer ini pada gilirannya juga
menimbulkan rasa iri hati perwira militer lain yang tidak memiliki
kesempatan yang sama. Karena itu, demi menjaga hubungan
kesetiakawanan di kalangan militer, mereka yang mendapatkan jabatan di
perusahaan negara atau milik ABRI memberikan sumbangsihnya pada
mereka yang ada di lapangan.
4. Suka atau tidak suka, orientasi komersial akan semakin melunturkan
semangat profesionalisme militer pada sebagaian perwira militer yang
mengenyam kenikmatan berbisnis baik atas nama angkatan bersenjata
maupun atas nama pribadi. Selain itu, sifat dan nasionalisme dan janji
ABRI, khususnya Angkatan Darat, sebagai pengawal kepentingan nasional
dan untuk mengadakan pembangunan ekonomi bagi seluruh bangsa
Indonesia lambat laun akan luntur dan ABRI dinilai masyarakat telah
beralih menjadi pengawal bagi kepentingan golongan elite birokrat sipil,
perwira menengah ke atas, dan kelompok bisnis besar (baca: keturunan
Cina). Bila ini terjadi, akan terjadi pula dikotomi, tidak saja antara
masyarakat sipil dan militer, tetapi juga antara perwira yang profesional
dan Saptamargais dengan para perwira yang berorientasi komersial.
15
Adapun dampak-dampak yang nyata terlihat dari adanya korupsi di bidang
Pertahanan dan Keamanan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Kerawanan HANKAMNAS karena lemahnya ALUSISTA
Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan
keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km2. Indonesia adalah
negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia
terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang
selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak
antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik,
dan ekonomi.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra
Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu
digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah
wilayah yang sangat besar.
Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km
persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar
ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas
189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.
Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi negara
berjumlah 316.00 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14%
dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan
seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat
penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu
16
menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang
kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media
tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara
Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa
sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal
ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.
Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat
dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung
oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang
mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat, tentunya juga harus
dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita
banggakan.Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran
dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor maka semua itu
akan bisa diwujudkan. Dengan ini Indonesia akan mempunyai pertahanan dan
keamanan yang baik yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang
tinggi.
Salah satu contoh kasus korupsi yang berdampak pada pengadaan
ALUTSISTA di Indonesia dimuat pada harian Kompasiana pada tanggal 11
Desember 2014.
Bocornya Anggaran Alutsista, Kemana KPK?
17
Kasus korupsi di Indonesia sudah mencapai segala lini. Tidak hanya permainan di
bagian keuangan negara seperti Bank. Korupsi juga sempat menyambangi sisi
religious negara ini. Sebut saja kasus korupsi pengadaan Al Quran, kasus korupsi
anggaran haji atau kasus korupsi penyelewengan dana catering haji. Ketika
hampir sisi sudah dikuasai oleh korupsi, lantas kita mau apa?
Pagi ini saya membaca sebuah link berita tentang dugaan kasus penyelewengan
dana untuk pengadaan alat di TNI oleh Menteri Pertahanan. Link berita tersebut
adalah http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/10/red-flag-raised-over-
arms-deal.html. Sungguh saya sangat kaget, walaupun saya tahu bahwa korupsi
sudah menjalar kemana-mana. Bagaimana tidak kaget, TNI salah satu garda
terdepan membela Indonesia telah dirasuki korupsi. Saya tidak habis pikir dan
terus berpikir tentang hal tersebut.
Dugaan korupsi ini terletak pada anggaran pembelian sistem roket multi-launcher
(MLS) yang dibeli dari Avibras (perusahaan aerospacial dari Brazil). Anggaran
diduga melebihi sebesar US $ 134.900.000 dengan nilai MLS sebesar US $
405.000.000. Inspetorat dalam tubuh TNI sendiri sudah menandai beberapa
kejanggalan dalam proses ini. Selain itu, sudah melanggar peraturan dari Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
MLS yang dibeli dari Avibras ini juga tidak memenuhi ekspektasi dan standar
yang diinginkan di Indonesia. Avibras hanya menyediakan 8 sistem kontrol api
dan memberikan 7 dari 38 kebutuhan suplai amunisi kendaraan. Hal ini sangat-
sangat merugikan negara Indonesia, terlebih di bidang pengamanan. Kita tidak
18
ingin bukan, Indonesia menjadi sangat lemah ketika diserang oleh negara lain
dengan teknologi yang lebih canggih.
Dugaan korupsi sebesar US $ 134.900.000 ini dikarenakan Avibras sudah
mengadakan kerja sama terlebih dahulu dengan PT. Poris Duta Sarana. Dimana
kesepakatan mereka sangat merugikan negara ini. Bayangkan, uang sebesar itu
bisa untuk pengadaan barang untuk 1 batalion TNI. Hal ini diperparah dengan
statement Jendral Moeldoko pada berita
http://www.news.viva.co.id/news/read/528101-moeldoko–kpk-tak-bisa-usut-
pembelian-alutsista-tni. Dalam link berita tersebut Jendral Moeldoko mengatakan
“Tidak bisa (KPK periksa TNI). Ada sesuatu yang tidak bisa dibuka, seperti
belanja senjata karena memiliki standar rahasia.”
“Karena itu pengadaan alutsista harus dirahasiakan. Tetapi yang tidak
memiliki value rahasia, pasti akan dibuka.”
Dua pernyataan tersebut mengundang banyak spekulasi. Bisa saja memang untuk
kerahasiaan negara hal tersebut tidak bisa dibocorkan begitu saja. Tetapi spekulasi
lainnya, memang terjadi korupsi dibalik kerahasiaan tersebut. Walaupun Jendral
Moeldoko terus menerus menyangkal bahwa dalam tubuh TNI tidak akan ada
korupsi. Di sisi lain itu bisa saja terjadi kan?
Di akhir artikel ini saya ingin menambahkan sebuah informasi. Informasi ini
berasal dari teman saya bahwa ada campur tangan sosok “anak” dalam ini semua.
“anak” itu terkenal dimana-mana dan ayahnya adalah sosok “king maker”
sesungguhnya di Indonesia ini. Tapi sebelum terlalu jauh dan dituduh fitnah. Saya
19
hanya ingin mengatakan bahwa semua hal bisa terjadi. Bahkan untuk sebuah hal
yang dianggap baik, belum tentu itu baik.
Bantai semua kasus korupsi di Indonesia ini.
Jangan biarkan mereka bernafas.
Sekian
2. Lemahnya Garis Batas Negara
Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti
Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan
Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan.
Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang
sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi,
gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan
masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya
biaya ekonomi.
Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain,
seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung
dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan
negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan
bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela
untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila
kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.
20
Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat
melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di
wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata
dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah
perbatasan semakin buruk.
Sisi lain dari permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang
sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian
Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami
kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan
asing (www.tempointeraktif.com/ hg/bisnis, 12 April 2011). Nelayan asing
dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di
dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Indonesia belum
mampu mengatasi masalah ini.
Kondisi ini semakin jelas, bahwa negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata
hanya dijaga oleh 24 kapal saja, dan dari 24 kapal tersebut hanya 17 kapal
yang dilengkapi dengan senjata yang memadai, seperti yang dijelaskan oleh
Syahrin Abdurahman, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
(www.tempointeraktif.com/ hg/bisnis/, 12 April 2011).
Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai
penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti
bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-
barang terlarang seperti narkotika, dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu
21
juga sangat rawan terjadinya human trafficking, masuk dan keluarnya orang-
orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya
dengan berbagai alasan.
Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan
dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini
akan semakin kuat dan makmur.
3. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat
Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya
yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan.
Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting
bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan
lingkungan sekitarnya.
Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan
yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak
akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat
cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding
dengan keselamatan bersama, dengan menggunakan cara-cara yang negatif.
Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang
tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta
upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak,
yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian
masal pemuda, mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan
beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalahpun pada
22
akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak
ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan lain
yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan.
Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan
baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan
masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah
di Indonesia.
23
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-
norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini
ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
Pertahanan dan Keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya
seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem Pertahanan dan Keamanan
Negara, dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi
kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik
Indonesia.
Dampak nyata yang terlihat dari adanya korupsi di bidang Pertahanan
dan Keamanan adalah kerawanan HANKAMNAS karena lemahnya
ALUSISTA, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan
dalam masyarakat.
3.2 Saran
Dengan menulis makalah ini, penulis mengharapkan kepada
pembaca agar dapat mengetahui dampak korupsi terhadap HANKAM dan
dapat dijadikan sebagai motivatir agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal
korupsi dan dapat menambah wawasan dan pemikiran yang intelektual
khususnya dalam mata kuliah anti korupsi sehingga kita dapat menekan
jumlah kasus korupsi di Indonesia.
24
DAFTAR PUSTAKA
Gebriel. 2011. Korupsi dan Ketahanan. (Online).(Available:
http://gebriellucifer.blogspot.com/2011/08/korupsi-dan-ketahanan-
negara.html) 9 Maret 2015
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi. 2011. Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian
Rahmat Hidayat. 2014. Makalah Dampak Tindakan Korupsi.(Online) (Available:
http://forester-untad.blogspot.com/2014/05/makalah-dampak-tindakan-
korupsi.html) 9 Maret 2015
Snezanayofanda.2013. Pengaruh Aspek Pertahanan dan Kemanan. (Online)
(Available: http://snezanayofanda.blogspot.com/2013/06/pengaruh-aspek-
pertahanan-dan-keamanan.html) 9 Maret 2015
25