PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa

peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan

sa1ah satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan

kekuatan militer selalu mengundang kecurigaan pihak 1ain, terutama jika hal itu

dilakukan dengan lebih banyak memberikan prioritas pada modernisasi senjata-

senjata ofensif.

Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan

dilema keamanan (security dilemma) terutama jika upaya unilateral itu berupa

penggelaran jenis senjata- senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer

yang mengarah pada non-provocative defense merupakan salah satu pilihan

strategis.

Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan

antarbangsa, suatu negara tidak bisa mengamankan dirinya dengan mengancam

orang lain. Upaya untuk membangun keamanan, oleh karenanya, bergeser dari

konsep “security against” menjadi “security with”. Apa yang selama ini dikenal

sebagai cooperative security, confidence building measures, dan preventive

diplomacy yang dilakukan secara bilateral, regiona1, global, maupun multilateral

adalah sebagian dari berbagai upaya menjawab persoalan ini.

2. Tujuan Penulisan Makalah

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Pengertian Pertahanan Negara?

2. Definisi Keamanan Negara?

3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara?

4. Komponen Pertahanan Negara?

5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan ?

1

3. Identifikasi Penulisan Makalah

1. Pengertian Pertahanan Negara

2. Definisi Keamnan Negara

3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara

4. Komponen Pertahanan Negara

5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan

1.4. Sistematika Penulisan Makalah

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pertahanan Negara

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala

usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah

negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta

yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan

kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini

dengan sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer)

diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya,

perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya.

Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan

bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara

(misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

B. Definisi Keamnan Negara

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti

sebagai suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan,

dan ketakutan". Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan

dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann

merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal: "suatu

bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa

untuk mengorbankan nilai-nilai yang diaggapnya penting (vital) ...dan jika

dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar

sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan Arnord Wolfers,

masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan

untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.

Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam International

Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai

3

kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari

ancaman luar".

Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan

(security dilemma) dan dilemma pertahanan (defence di1emma). Istilah yang

pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara

untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam

suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap

kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan,

menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru

maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau

bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan

nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa

yang [mungkin] dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat

non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa

yang mungkin dilakukan pihak lain.

C. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin

perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas,

misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka,

pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA),

pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan

adalah untuk menentang/membalas serangan.

Jenis pertahanan:

Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan

Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman

nonmiliter/nirmiliter.

D. Komponen Pertahanan Negara

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman

militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama"

dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung".

Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter

menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur

4

utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan

didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.

E. Komponen utama

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan

untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

F. Komponen cadangan

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah

disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan

memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

G. Komponen pendukung

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama

dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan

nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber

daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya

nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya

alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang

mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan

lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara

dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

Para militer

Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan

pertahanan sipil (Hansip)

Satuan pengamanan (Satpam)

Resimen Mahasiswa (Menwa)

Organisasi kepemudaan

Organisasi bela diri

Satuan tugas (Satgas) partai

5

H. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan

Threat, survival dan defence dilemma itu membawa implikasi serius. Pesan

yang hendaknya digarisbawahi adalah penggunaan eksesif dari resources

tidak boleh. Penggunaan kekerasan untuk menghadapi ancaman harus

sepadan. Ancaman tertentu harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang

sesuai, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi,

politik, ideologi. Security deficit yang timbu1 karena vu1nerabilitas membawa

kompleksitas tersendiri. Semuanya bermuara pada satu persoalan besar:

perlunya kajiulang terhadap doktrin keamanan dan pertahanan nasional,

khususnya sejauh menyangkut “apa yang harus dipertahankan”, “bagaimana

untuk mempertahankannya”, dan “siapa yang harus memikul tanggungjawab”

itu.

Jawaban atas pertanyaan pertama, apa yang harus dipertahankan,

memerlukan suatu kesepakatan politik. Pertimbangan historis, geografis,

ideologis dan perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam

kalkulasi itu. Gravitas hubungan antarnegara pada dinamika ekonomi tidak

sepenuhnya menghapus relevansi konteks politik geostrategi. Bagi sebuah

negara kepulauan, termasuk Indonesia, melindungi keamanan nasional

adalah usaha besar untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan

maritim berikut sumberdaya yang berada di dalamnya. Pada tingkat strategi,

bagaimana mempertahankan dari ancaman, tantangan yang dihadapi adalah

bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistik. Untuk waktu yang

dapat diperhitungkan ke depan, keamanan terhadap ancaman interna1 masih

akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial,

ketimpangan ekonomi, disparitas regional menjadikan upaya bina-bangsa dan

bina-bangsa menjadi soal serius. Indonesia adalah suatu entitas politik

(negara) yang dibangun di atas fondasi pluralitas. Persatuan Indonesia

seperti diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928, selama ini lebih direkat oleh

common history anti-kolonia1isme. Common history menghadapi kolonialisme

kelihatannya perlu dijelmakan dalam wujud yang lebih konkret, misalnya

common platform dan komitmen untuk menegakkan keadilan sosia1, dan

dengan menggunakan instrumen yang lebih appropriate seperti ketentuan

hukum yang demokratik.

6

Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan

internal, ancaman militer dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu

diperhitungkan, sekalipun pada saat yang sama harus diakui pula bahwa

untuk beberapa tahun yang dapat diperhitungkan ke depan sukar

dibayangkan terjadinya perang dalam pengertian tradisional. Menduduki

wilayah asing (occupation) menjadi sesuatu yang secara moral memperoleh

gugatan semakin tajam dan secara ekonomis semakin mahal. Konflik

bersenjata, jika harus terjadi, kemungkinan besar akan bersifat terbatas,

berlangsung dalam waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.

Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di

kawasan Asia Pasifik, baik karena potensi ketidakstabilan di semenanjung

Korea, hubungan tradisionalnya dengan Jepang dan Korea Selatan,

kekhawatirannya terhadap tampilnya Cina sebagai kekuatan hegemon

regional, maupun karena kepentingan ekonominya di kawasan ini. Ancaman

militer dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat ancaman tidak

langsung yang terjadi karena ketidakstabiIan regional. Termasuk dalam

kategori ini adalah perlombaan senjata yang dapat terjadi karena

ketidakstabilan di Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek penyelesaian

masalah Taiwan, dan kemungkinan konf1ik tapalbatas.

Masalah pokok, seperti dirumuskan sebagai pertanyaan ketiga, adalah

apa cara yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak

ancaman-ancaman tertentu. Ancaman internal harus diketahui dengan pasti

alasan timbulnya. Gagasan-gagasan, termasuk komunisme dan

fundamentalisme religius, tidak pernah secara langsung mempengaruhi

tindakan [kekerasan] politik. Menghilangkan deprivasi ekonomi, politik dan

kultural. Demokratisasi dalam penggunaan dan pengelolaan sumberdaya,

dan distribusi pembangunan. Penghormatan pada budaya lokal. Bhineka

Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai

komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan

keseragaman. Upaya nasional, unilateral, adalah demokratisasi.

7

Pengenda1ian dan resolusi konflik seharusnya semata-mata dilakukan

sebagai tindakan polisionil.

I. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya

Ketahanan di bidang sosial budaya atau ketahanan sosial budaya diartikan

sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di

dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta

gangguan baik dari luar maupun dalam

Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional

berdasarkan pancasila. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial

budaya bangsa Indonesia adalah pengembngan kondisi sosial budaya di mana

setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi

manusiawinya yang dilandasi nilai-nliai pancasila.

Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan, yaitu:

1. Pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun,

mengerahkan dan menggerakan seluruh potensi nasional temasuk kekuatan

masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan

terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional

merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara RI. Ketahanan

pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan

dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.

Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya

tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyatnya

mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara

yang dinamis.

Analog dengan pengertian ketahanan nasional maka ketahanan pertahanan

dan keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketnguuhan bangsa dalam

mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat

8

semesta, dalam mana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya. Kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa

dan negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang ditandai sebagai berikut.

a. Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai

b. Penyelanggaraan pertahanan dan keamanan negara kesatuan RI

c. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu

d. Pertahanan dan keamanan negara RI diselenggarakan dengan siskamnas

(sishankamrata)

e. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat

semesta.

2. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan

Postur Kekuatan Hankam. Untuk membangun postur kekuatan Hankam

terdapat empat pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ancaman, misi,

kewilayahan dan politik.

Pembangunan kekuatan Hankam. Konsepsi Hankam perlu mengacu kepada

konsep Wawasan Nusantara, dimana Hankam diarahkan kepada upaya pertahanan

seluruh wilayah kedaulatan Negara kesatuan RI. Hakekat Ancaman. Rumusan ini

akan mempengaruhi kebijaksanaan dan strategi pembangunan kekuatan Hankam.

Gejolak Dalam Negeri. Di dalam era globalisasi saat ini dan di masa

mendatang, tidak menutup kemungkinan akan mengundang campur tangan asing,

dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakan hukum dan

lingkungan hidup, di balik kepentingan nasional mereka.

Geopolitik Kearah Geoekonomi. Kondisi ini mengandung implikasi semakin

canggihnya upaya diplomasi guna mencapai tujuan politik dan ekonomi.

Perkembangan Lingkungan Strategis. Penerapan cara-cara baru telah melibatkan

super power di dalamnya.

Mewujudkan Postur Kekuatan Hankam. Susunan kekuatan Hankamneg yang

meliputi: pertama, perlawanan bersenjata yang terdiri atas bala nyata merupakan

kekuatan TNIyang selalu siap. Kedua, perlawanan tidak bersenjata yang terdiri atas

9

Ratih dengan fungsi Tibum, Linra, Kamra dan Linmas. Ketiga, komponen pendukung

perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang profesinya.

3. Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

a. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta

upaya bela Negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan

melalui penyelenggaraan Siskamnas (Sishankamrata).

b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan

kedaulatannya.

c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan

dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan.

d. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus

dilindungi dari segala ancaman dan gangguan.

e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan

kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan

oleh industri dalam negeri.

f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan

keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi

luhur, arif bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghayati

makna nilai dan hakikat perang dan damai.

g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI

berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila

h. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas

i. Masyarakat secara terus menerus perlu ditingkatkan kesadaran dan

ketaatannya kepada hukum.

Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia Kondisi kehidupan nasional

merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi,

politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan

keberhasilan Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap warganegara

Indonesia, yaitu:

1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjauangan Non

Fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal

menyerah.

10

2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek

ideology, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu kebijakan umum

dan pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi Nasional

(Polstranas).

Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran

bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang

mendukung kehidupan yaitu :

1. aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi,

kependudukan, dan sumber daya alam

2.  aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

a. Pengaruh Aspek Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang

memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang

kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi

tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta

menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perseorangan

maupun sebagai anggota masyarakat. Secara teori suatu ideologi bersumber dari

suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu

sendiri.

Ideologi besar yang ada di dunia adalah :

b. Liberalisme

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan

bahwa negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak

semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurut aliran ini,

kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi sehingga

masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri.

Hak dan kebebasan orang seorang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki

orang lain bukan oleh kepentingan mastarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak

dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tdak dapat diganggu

11

gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang

bersangkutan. Faham ini mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan dan

kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak yaitu

kebebasan mengejar kebahagiaan hidup ditengah-tangah kekayaan materiil yang

melimpah dan dicapai dengan bebas. Faham ini juga selalu mengaitkan aliran

pikirannya dengan hak asasi manusia yang menarik minat/daya tarik yang kuat

untuk kalangan masyarakat tertentu. Aliran ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John

Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J.Laski.

c. Komunisme

Aliran pikiran teori golongan (class theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels,

Lenin. Bermula merupakan kritikan Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran ini beranggapan bahwa negara

adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan

ekonomi kuat menidas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan

proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh

mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan

kaya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur

negara. Aliran ini erat hubungannya dengan aliran material dialiktis atau

materialistik. Aliran ini juga menonjolkan adanya kelas/penggolongan, pertentangan

amtar golongan, konflik dan jalan kekerasan/revolusi dan perebutan kekuasaan

negara.

Pikiran-pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, politik yang kemudian

disistematisasikan oleh Frederick Engels ditambah dengan pikiran Lenin terutama

dalam pengorganisasian, dan operasionalisasinya menjadi landasan dari paham

komunisme. Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme maka dalam

upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya maka

komunisme akan :

1. menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta

menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

12

2. ajaran komunisme adalah atheis dan didasarkan pada kebendaan

(materialistis) dan tidak percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, bahkan

agama dinyatakan sebagai racun bagi kehidupan masyarakat.

3. Masyarakat komunis bercorak internasional. Masyarakat yang dicita-citakan

komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh

kesadaran nasional. Hal ini tercermin dalam seruan Marx yang terkenal

“kaum buruh di seluruh dunia bersatulah !”. Komunisme menghendaki

masyarakat tanpa nasionalisme.

4. Masyarakat komunis yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas.

Masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang dapat memberikan

suasana hidup yang aman dan tenteram, tidak ada pertentangan, tidak

adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.

Perombakan masyarakat hanya dapat dilaksanakan melalui jalan revolusi.

Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar akan memegang tampuk

pimpinan kekuasaan negara dan menjalankan pemerintahan secara ditaktur

mutlak (diktator proletariat).

4. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA RI

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta,

yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban

warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Penyelenggaraan Pertahanan

dan Keamanan Negara berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut.

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan

kemerdekaan negara.

2. Bahwa upaya pembelaan negara tersebut merupakan tanggung jawab dan

kehormatan setiap warga negara yang dilandasi asas:

a. keyakinan akan kekuatan dan kemampuan sendiri;

b. keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah (keuletan);

c. tidak mengandalkan bantuan atau perlindungan negara atau kekuatan

asing.

3. Pertentangan yang timbul antara Indonesia dengan bangsa lain akan selalu

diusahakan dengan cara-cara damai. Perang adalah jalan terakhir yang

dilakukan dalam keadaan terpaksa.

13

4. Pertahanan dan keamanan keluar bersifat defensif-aktif yang mengandung

pengertian tidak agresif dan tidak ekspansif. Ke dalam bersifat preventif-aktif

yang mengandung pengertian sedini mungkin mengambil langkah dan

tindakan guna mencegah dan mengatasi setiap kemungkinan timbulnya

ancaman.

5. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam membela serta mempertahankan

kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)

Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan dan keamanan yang komponennya

terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional untuk mewujudkan

kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara (tujuan Hankamneg)

dalam mencapai tujuan nasional.

Sishankamrata bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup

dan semesta dalam pelaksanaannya. Komponen kekuatannya terdiri dari berikut ini.

1. Komponen dasar, yaitu rakyat terlatih.

2. Komponen utama, yaitu ABRI dan cadangan TNI.

3. Komponen Perlindungan Masyarakat (Linmas).

4. Komponen pendukung, yaitu sumber daya dan prasarana nasional.

Pengalaman penyelenggaraan hankam menghasilkan berbagai doktrin

pertahanan dan keamanan, yaitu doktrin perang gerilya rakyat semesta, doktrin

perang wilayah, doktrin perang rakyat semesta dan doktrin pertahanan dan

keamanan rakyat semesta. Sasaran operasi Hankamnas, yaitu mencegah dan

menghancurkan serangan terbuka, menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah

nasional RI dan ikut serta memelihara kemampuan hankam Asia Tenggara bebas

dari campur tangan asing.

Pola operasi Hankamrata, yaitu operasi pertahanan, operasi keamanan dalam

negeri, operasi intelijen strategis dan pola operasi kerja sama pertahanan dan

keamanan Asia Tenggara. Pola operasi pertahanan bertujuan untuk menggagalkan

serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. Pola operasi keamanan

dalam negeri bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan kekuatan

14

pemerintah/negara RI pada salah satu atau beberapa daerah (bagian wilayah)

negara yang terganggu keamanannya.

Pola operasi intelijen strategis (Intelstrat) bertujuan untuk memperoleh informasi

yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi nasional dan operasi-operasi Hankam,

menghancurkan sumber-sumber infiltrasi, subversi, dan spionase yang terdapat di

wilayah musuh, dan mengadakan perang urat syaraf dan kegiatan-kegiatan tertutup

lainnya untuk mewujudkan kondisi-kondisi strategis yang menguntungkan.

Pola operasi kerja sama, yaitu usaha bersama kemungkinan gangguan keamanan

stabilitas nasional dan perdamaian khususnya di Asia Tenggara.

5. Upaya Penyelenggaraan Bela Negara dalam Kerangka Sistem Pertahanan

dan Keamanan Rakyat Semesta

Kelangsungan hidup bangsa dan negara (national survival) merupakan tanggung

jawab (hak, kewajiban, dan kehormatan) setiap warga negara dan bangsa. Untuk itu,

diperlukan pembinaan kesadaran, dan partisipasi setiap warga negara dalam upaya

bela negara.

Persepsi tentang bela negara dihadapkan kepada tantangan/ancaman yang

dihadapi secara kontekstual dalam periode waktu tertentu. Pada periode 1949 bela

negara dipersepsikan identik dengan perangtahun 1945 kemerdekaan. Hal ini

berarti bahwa wujud partisipasi warga negara dalam pembelaan negara adalah

keikutsertaan dalam perang kemerdekaan baik secara bersenjata maupun tidak

bersenjata.

1965, bela negara dipersepsikan identik dengan upayaPada periode 1950

pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui komponen-komponen

hankam, seperti ABRI, HANSIP, PERLA SUKWAN/ SUKWATI. Hal ini sejalan

dengan kondisi tantangan dan ancaman yang kita hadapi pada periode itu, yaitu

menghadapi pemberontakan di dalam negeri, peperangan Trikora, membebaskan

Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dan Dwikora.

Pada periode Orde Baru ATHG yang dihadapi lebih kompleks dan lebih luas

daripada periode sebelumnya. ATHG tersebut dapat muncul dari segenap aspek

kehidupan bangsa (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam). Oleh

karena itu, dalam konteks ini bela negara dapat dilakukan dalam bidang-bidang

15

kehidupan nasional tersebut dalam upaya mencapai tujuan nasional. Untuk itu,

dikembangkan konsepsi tannas. Dalam hal ini, bela negara dapat dikatakan pula

sebagai partisipasi warga negara dalam menciptakan dan membangun tannas di

segenap aspek kehidupan bangsa.

Upaya bela negara sebagaimana dipersepsikan merupakan pengertian atau

penafsiran yang cukup luas (segala aspek kehidupan bangsa). Dalam pengertian

yang lebih sempit diartikan sebagai upaya pertahanan dan keamanan yang dilandasi

oleh dasar negara Pancasila, UUD 1945 (Pasal 30 ayat (1) dan (2)) dan UU No. 20

Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara disempurnakan dengan UU

No. 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara

Wujud upaya bela negara dilakukan melalui pemberian kesadaran bela negara

yang dilakukan sejak dini di sekolah dasar dan berlanjut sampai perguruan tinggi

dan di luar sekolah melalui kegiatan pramuka dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Di sekolah dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang

diintegrasikan ke dalam kurikulum; Pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di

pendidikan tinggi diwujudkan dalam mata kuliah Kewiraan (sekarang

Kewarganegaraan). Di luar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wujud bela

negara dibakukan dalam bentuk Rakyat Terlatih, ABRI, Cadangan ABRI, dan

Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang merupakan komponen khusus dalam

Pertahanan dan Keamanan Negara.

6. Politik serta Strategi Pertahanan dan Keamanan

Dwi fungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi,

yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik.

Fungsi sebagai kekuatan sosial politik hakikatnya adalah tekad dan semangat

pengabdian ABRI untuk ikut secara aktif berperan serta bersama-sama dengan

segenap kekuatan sosial politik lainnya memikul tugas dan tanggung jawab

perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya.

Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik

di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk

mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila.

16

Lahirnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia berangkat dari

perjalanan sejarah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dan mempertahankan

kemerdekaan RI. Pengalaman sejarah itu mengakibatkan bagaimana ABRI

memandang dirinya yakni sebagai alat revolusi dan alat negara, juga sebagai

pejuang yang terpanggil untuk memberikan jasanya kepada semua aspek kehidupan

dan pembangunan bangsa. Keterlibatannya dalam memerankan fungsi sosial politik

ini, didorong oleh kondisi internal (ABRI) dan kondisi eksternal termasuk lingkungan

strategik internasional.

1949 (Agresi Militer Belanda II) pemimpin-pemimpinPada tahun 1948 politik

ditangkap Belanda, peran ABRI menjadi meningkat. Pada tahun 1959 ketika

pem1957impin politik sipil juga tidak mampu mengatasi pemberontakan daerah,

ABRI tampil menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat

pemberontakan G 30 S/PKI di mana kepemimpinan sipil gagal menyelamatkan

Pancasila dari rongrongan Partai Komunis, lagi-lagi ABRI tampil di depan

menyelamatkan Republik ini. Secara historis dan budaya dwi fungsi ABRI dapat

diterima oleh rakyat Indonesia kendatipun harus disesuaikan dengan perkembangan

masyarakat.

Peran serta politik tersebut semakin besar setelah penumpasan G 30 S/PKI

sehingga memungkinkan ABRI turut menentukan kebijaksanaan nasional dalam

pembangunan. Hal itu ditunjukkan oleh masuknya para perwira ABRI ke dalam

berbagai bidang; lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga ekonomi

kemasyarakatan. Meskipun demikian tidak berarti militer menggantikan peranan

sipil. Perluasan peran biasanya pada posisi-posisi kunci dengan cara penempatan

(kekaryaan) dan yang diminta oleh lembaga instansi terkait, serta dengan

memperhatikan perkembangan pembangunan dan kehidupan bangsa.

Luasnya penempatan personil militer tersebut pada instansi/lembaga pemerintahan

dan lembaga masyarakat menimbulkan silang pendapat yang menuntut perlunya

aktualisasi dwi fungsi ABRI (fungsi sospol) di masa depan.

Aktualisasi dwi fungsi ABRI di masa depan ini akan efektif apabila ada

keseimbangan kepentingan, yaitu keharmonisan antara kepentingan militer dan

kepentingan sipil. Konsensus selalu dapat dibuat atas dasar tidak satu pun pihak

boleh mendominasi pihak yang lain. Kecurigaan terhadap golongan lain harus

17

dihindari, kearifan harus ditumbuhkan agar konflik internal tentang hal ini tidak

merebak menjadi perpecahan yang mengganggu tannas.

Runtuhnya rezim orde baru diganti dengan orde reformasi mengeliminasi peran

TNI (militer) dalam negara secara bertahap. TNI diharapkan menjadi kekuatan,

pertahanan yang profesional sebagaimana layaknya kekuatan pertahanan di

negara-negara yang sudah maju untuk itu segala keperluannya harus didukung oleh

pemerintah dan pengelolaan yang profesional.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertahanan adalah sebuah system yang harus diterapkan sebagai

18

sebuah kesadaran bersama antara Negara, pemerintah, masyarakat, dan

seluruh tatanan.

Pertahanan Negara melingkupi bidang-bidang:

1. politik

2. social

3. budaya

4. persatuan

5. ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan Negara

Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab

ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal: rumit, karena

perkembangan konsep dan ketidapastian setelah berakhirnya Perang Dingin

dan politikal, karena landasan konstitusiona1, sejarah, maupun realita politik

bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru.

Salah satu konsekuensi penting adalah perlunya ketentuan yang mengatur

level of engagement dan instrumen yang boleh digunakan dalam setiap

bagian dari spektrum ancaman terhadap keamanan nasional.

B. Saran-Saran

Saran-saran dalam menerapkan sistm pertahanan nasional adalah:

Sebagai pelajar ada baiknya menghindari pengaruh negative seperti

narkoba, pergaulan bebas, dan kriminalitas.

Menyikapi perbedaan suku bangsa, ras, atau agama di negera kita

sebagai keragaman yang indah untuk saling memahami dan bertukar

pengetahuan.

Tidak memicu atau ikut dalam tawuran atau perkelahian antar pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

blogspot.com/2010/03/pertahanan-dan-keamanan-negara.html

blogspot.com/2011/03/bab-3-pertahanan-dan-keamanan-ri.html

http://keamanan-negara.blogspot.com/

19