Oleh :KELOMPOK 101. WENAS2. ANDI MUHAMAD TAWAQQAL3. ANDRIADI SAPUTRA4. AHMAD ALFANDI5. LA ODE SIROBI

Kepentingan Indonesia Dalam Keamanan MaritimMinimal terdapat empat faktor penting yaitu: Laut sebagai sarana pemersatu wilayah NKRILaut sebagai sarana transportasi dan komunikasiLaut sebagai sumber daya alam untuk pembangunan ekonomiLaut sebagai medium pertahanan (untuk proyeksi kekuatan).

Oleh karena itu Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam hal keamanan maritim yang tujuannya harus diarahkan untuk mencapai serta untuk menciptakan kondisi yang:Aman dari ancaman pelanggaran wilayah dari pihak luarAman dari bahaya navigasi pelayaranAman dari eksploitasi illegal sumber daya alam serta pencemaran lingkunganAman dari tindakan pelanggaran hukum.

Memperkokoh Keamanan Maritim Memperkokoh keamanan maritim, perlu berawal dengan menetapkan apa yang Indonesia ingin capai dari sektor maritim. Tujuan memperkokoh keamanan maritim, akan bermuara pada dua hal yaitu terciptanya situasi yang kondusif untuk pencapaian tujuan (ultimate goal) dan upaya untuk mewujudkan situasi tersebut.

Dalam kerangka teoritis, kepentingan yang ingin dicapai berada dalam tiga spektrum besar yaitu:laut memberikan kontribusi yang signifikan bagi APBN dan terukur, misalnya 10 persen yang dipatok harus meningkat secara berkala.Sebagai negara kepulauan terbesar, sudah sepatutnya memiliki armada cabotage terbesar di dunia.Indonesia perlu memiliki postur kekuatan laut yang reliable untuk melindungi kepentingan maritim nasional di era globalisasi, menguatnya rezim sipil, dan harus mengembangkan kerjasama kawasan.

Batas Maritim Indonesia sebagai negara kepulauan, perairannya berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Batas-batas laut Republik Indonesia dengan negara tetangga, meliputi : batas laut Wilayah (Territorial Sea), batas laut ZEE dan batas landas kontinen, adanya perbatasan laut yang belum disepakati, sehingga rawan terjadinya konflik dengan Negara Tetangga, antara lain belum selesainya penetapan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Selat Malaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi.

Adapun dalam konteks batas laut negara, kewenangan pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil laut telah merupakan wilayah kedaulatan (souvereignty) NKRI. Sebagai negara pantai yang dilindungi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), selain berhak atas laut teritorial 12 mil laut, Indonesia masih memiliki Zona Tambahan 24 mil laut serta Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil laut yang disebut wilayah hak berdaulat (sovereign right).

Kendati wilayah laut hingga 200 mil laut bukan wilayah kedaulatan negara, tetapi sebagai wilayah hak berdaulat ZEE telah memberi kewenangan bagi Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi konservasi, dan pengelolaan sumber daya lautnya. Penetapan batas maritim juga bertujuan untuk memudahkan dan menjadi dasar hukum bagi segenap aparat keamanan laut dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan, menjamin keselamatan pelayaran,penegakkan hukum (law enforcement) bagi setiap unsur-unsur di lapangan untuk bertindak.

Gambar perbatasan laut 10 negara

Alur Laut Kepulauan Indonesia(ALKI)

Penetapan ALKI dimaksudkan agar Pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselanggara secara menerus, cepat dan dengan tidak terhalang oleh ruang dan udara Perairan Teritorial Indonesia. AlKI ditetapkan untuk mengubungkan dua periran bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi: 1. ALKI I Melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut DKI, Selat Sunda 2. ALKI II Melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Luatan Flores, Selat Lombok 3. ALKI III Melintas Sumadera Pasifik, Selat Maluku, Luat Seram, Laut Banda.

Gambar alur laut kepulauan indonesia

Dengan disahkannya rejim ZEE maka laut bebas yang semula terbuka lebar untuk jalur pelayaran dan eksploitasi laut menjadi berkurang 200 mil laut dari tiap-tiap pulau yang ada Kondisi ini jelas merugikan untuk Negara-negara maritime seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan lainnya. Lalu kenapa mereka menerima konsep ZEE ini?Salah satu jawabannya adalah mereka diberikan garansi untuk tetap mendapatkan akses masuk kewilayah laut tersebut baik untuk bernavigasi maupun eksploitas.

Sengketa Laut Internasional Sengketa laut internasional adalah sengketa yang melibatkan antara dua negara atau lebih terhadap suatu obyek yang dipersengketakan. Obyek yang dipersengketakan pada umumnya dapat berupa masalah kedaulatan negara, masalah perbedaan panutan ideologi dan persaingan dalam bidang ekonomi. subyek sengketa internasional adalah negara.

Sengketa internasional secara umum terbagi dalam dua jenis yaitu; sengketa dalam hukum internasional (legal dispute) dan sengketa politik (political dispute). Pembagian umum sengketa internasional ini sebenarnya merupakan pembagian yang cukup klasik, tetapi bertahan sampai sekarang. Semua unsur yang tidak termasuk dalam kategori penyelesaian hukum dianggap sebagai sengketa politik.

Dalam hal ini konvensi mengenal 4 macam cara penyelesaian sengketa laut internasional yaitu melalui: Mahkamah International Hukum Laut yang dibentuk berdasarkan ketentuan konvensi ini. Mahkamah International Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus yang diatur dalam Annex VII dan Annex VIII dari Konvensi. Konsiliasi Perselisihan-perselisihan tertentu dapat diselesaikan melalui konsiliasi, yang diatur dalam annex V,yaitu melalui prosedur yang keputusannya tidak mengikat pihak-pihak yang berselisih.

KESIMPULANBatas-batas laut Republik Indonesia dengan negara tetangga, meliputi : batas laut Wilayah (Territorial Sea), batas laut ZEE dan batas landas kontinen.Alur laut kepulauan Indonesia merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut untuk dilaksanakan secara damai dan normal.Sengketa laut internasional adalah sengketa yang melibatkan antara dua negara atau lebih terhadap suatu obyek yang dipersengketakan.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH