penerapan prinsip-prinsip good corporate ...repository.ub.ac.id/6523/1/sugeng setyo...

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIPGOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA

PT PABRIK GULA RAJAWALI I SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjanapada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SUGENG SETYO WIDODONIM. 135030500111005

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

MALANG

2017

“Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan

engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta

terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan tetapi

ilmu akan bertambah jika dibelanjakan.”

(Ali bin Abi Thalib ra)

“Orang Sukses adalah Orang yang Dapat Mengalahkan RasaTakutnya”

(Sugeng S. Widodo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu

memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah

pengerjaan skripsi ini.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup

penulis yaitu Orang Tua penulis Ibu Sudarsih dan Alm. Bapak Ngadiin. Karena

jasa beliau yang tidak pernah lelah berjuang demi meluruskan jalan hidup anaknya

dan selalu mendoakan demi kesuksesan anaknya di dunia maupun di akherat serta

mau mendidik anaknya dengan sabar dan ikhlas. Terimakasih teruntuk Ibu, adik

kembar penulis Febriantono dan Febriantoni serta keluarga besar penulis yang

selalu menjadi motivator terbaik ketika penulis merasa redup dalam berpikir.

Terimakasih juga kepada Vidya Imanuari Pertiwi atas semangat serta

bersedia menjadi teman penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga sahabat

karib penulis Indah Novitasari, Iqbal Ibrahim dan M. Hudin Mukhlisin yang

banyak memberikan wawasan kepada penulis.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada

PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya

Disusun oleh : Sugeng Setyo Widodo

NIM : 135030500111005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan

Malang, 09 September 2017

Komisi Pembimbing

Dr. Tjahjanulin Domai, MSNIP. 19531222 198010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan

saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan

oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini

dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat

unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik

yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,

Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).


Sugeng Setyo WidodoNIM. 135030500111005

RINGKASAN

Sugeng Setyo Widodo, 2017. Penerapan Prinsip-prinsip Good CorporateGovernance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya. Skripsi JurusanAdministrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya KetuaKomisi Pembimbing: Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 174 halaman + xv

GCG muncul sebagai solusi atas permasalahan yang dialami perusahaannegara. Permasalahan yang sering muncul akan berdampak pada minimnyapendapatan dan laba yang diperoleh bahkan bisa berujung pada kerugianperusahaan. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah melalui MenteriBUMN mengeluarkan peraturan Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentangPenerapan GCG pada BUMN. PT PG Rajawali I sebagai salah satu BUMN jugamemiliki permasalahan dalam menerapkan prinsip GCG seperti belum adanyapenyesuaian pedoman GCG dengan peraturan terbaru, kurangnya pengelolaantransparansi kepada publik, serta adanya campur tangan dari holding dalampengelolaan perusahaan. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip GCG secarakonsisten guna mewujudkan perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya melalui manajemen tata kelola perusahaan yang baik.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahpenerapan masing-masing prinsip Good Corporate Governance yaitu:transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sertafaktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan GCG pada PTPG Rajawali I Surabaya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melaluiobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka peneliti menggunakan jenispenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis datamodel interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT PG Rajawali I Surabayatelah melaksanakan GCG sebagai landasan tata kelola perusahaannya namunterdapat beberapa prinsip GCG dalam penerapannya kurang optimal. Hal initerlihat dari hanya dua prinsip GCG yang diterapkan secara optimal yaituresponsibilitas dan kewajaran, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, danindependensi kurang diterapkan sepenuhnya dalam tata kelola perusahaan PT PGRajawali I. Dalam penerapan prinsip GCG juga tidak terlepas dari faktorpendukung dan penghambat. Faktor pendukung penerapan prinsip GCG di PT PGRajawali I yaitu adanya komitmen direksi dalam menerapkan GCG, terdapatperaturan dan kebijakan yang mengacu pada praktik GCG, terdapat pengawasyang memantau pelaksanaan tata kelola perusahan. Sedangkan faktor penghambatpenerapan prinsip GCG di PT PG Rajawali I yaitu kurangnya penyesuaianpedoman GCG dengan peraturan terbaru, rendahnya tingkat pemahaman dankemampuan mempresepsikan GCG, serta dualisme dalam sistem holding.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, BUMN, Penerapan prinsip GCG

SUMMARY

Sugeng Setyo Widodo, 2017. Implementation of Good CorporateGovernance Principles at PT Gula Rajawali I Surabaya Factory. Thesis ofDepartment of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences.Lecturers (supervised by): Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 174 pages + xv

GCG emerged as a solution to the problems experienced by the statecompany. Most of the problems that appear will have an impact on lack of incomeand profit obtained can even tipped at a disadvantage company. To minimize thisgovernment through the Minister of State Enterprises issued the ministerialregulation of State-owned enterprises (SOEs) on the Implementation of GCG inSOEs. PT PG Rajawali I as one of the SOEs also has problems in applying GCGprinciples such as lack of adjustment of GCG guidelines with the latestregulations, lack of management transparency public, and the interference ofholding in the management of the company. Therefore, it is necessary to applyGCG principles consistently in order to create transparent, accountable andreliable companies through good corporate governance management.

The focus of this research is the implementation of each of the principles ofgood corporate governance, namely: transparency, accountability, responsibility,independence and fairness, as well as enabling and inhibiting factors affecting theimplementation of GCG PT PG Rajawali I Surabaya. The data obtained in thisstudy through observation, interviews, and documentation. Then the researchersused a descriptive research with a qualitative approach through interactive modeldata analysis by Miles, Huberman and Saldana of data reduction, data presentationand conclusion.

The results of this Research indicate that PT PG Rajawali I Surabaya hasimplemented GCG as the foundation of corporate governance. But there are someprinciples of GCG in implementation has less than optimal. This is evident fromonly two GCG principles that are applied optimally, namely responsibility andfairness. While the principle of transparency, accountability, and independence isstill not fully implemented in corporate governance of PT PG Rajawali I. In theimplementation of GCG principle is also inseparable from supporting andinhibiting factors. which supporting Factors the implementation of GCGprinciples in PT PG Rajawali I is, the commitment of directors in implementingGCG, there are regulations and policies that refers to the practice of GCG, thereare supervisors who monitor the implementation of corporate governance. Whilethe inhibiting factors the implementation of GCG principles in PT PG Rajawali Iis, the lack of adjustment of GCG guidelines with the latest regulations, low levelof understanding and ability to perceive GCG, and dualism in the holding system.

Keywords: Good Corporate Governance, State-owned Enterprises (SOEs),Implementation of GCG Principles

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada

PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang

diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu

Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya.

2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc. selaku Ketua Minat Administrasi

Pemerintahan Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan

dan membantu selama proses penyusunan skripsi.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan serta Karyawati Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya.

6. Bapak Hari, Ibu Petty, Mas Tio, dan Mbak Desi selaku Manajemen bidang

Sekretaris Perusahaan PT PG Rajawali I yang telah menerima,

membimbing dan memberikan pengetahuan baru selama penelitian

berlangsung.

7. Bapak Aris, Ibu Citra, Bapak Wahyu, Bapak Adi, Ibu Susi, dan Bapak M.

Yasin selaku informan yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan

menjadi narasumber dalam penelitian ini.

8. Keluarga Besar Kantor Direksi PT PG Rajawali I dan unit PG Krebet Baru

Malang yang memberikan wawasan dan kelimuan baru.

9. Teman-teman Administrasi Pemerintahan 2013 serta Keluarga Besar

LPTP FIA UB dan HMI FIA Korkom Brawijaya yang sudah pernah

menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu yang

bermanfaat bagi penulis.

10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam

penyusunan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan

sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.


Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO .......................................................................................................... iiLEMBAR PERSEMBAHAN ....................................................................... iiiTANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................ ivTANDA PENGESAHAN SKRIPSI.............................................................. vPERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI............................................... viRINGKASAN ................................................................................................. viiSUMMARY .................................................................................................... viiiKATA PENGANTAR.................................................................................... ixDAFTAR ISI................................................................................................... xiDAFTAR TABEL .......................................................................................... xiiiDAFTAR GAMBAR...................................................................................... xivDAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang ................................................................................... 1B. Rumusan Masalah.............................................................................. 12C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 12D. Kontribusi Penelitian ......................................................................... 13E. Sistematika Penulisan ........................................................................ 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKAA. Administrasi Publik ........................................................................... 17

1. Pengertian Administrasi Publik ..................................................... 172. Ciri-ciri Administrasi Publik.......................................................... 193. Paradigma Administrasi Publik ..................................................... 20

B. Good Governance .............................................................................. 231. Pengertian Good Governance ........................................................ 232. Aktor-aktor Good Governance ...................................................... 24

C. Good Corporate Governance (GCG) ................................................ 261. Sejarah Good Corporate Governance ........................................... 262. Pengertian Good Corporate Governance ...................................... 283. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance................................ 314. Tujuan Good Corporate Governance di BUMN........................... 37

D. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ................................................ 381. Pengertian Badan Usaha Milik Negara.......................................... 382. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara .............................. 403. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara ................................... 41

BAB III METODE PENELITIANA. Jenis Penelitian................................................................................... 47B. Fokus Penelitian................................................................................. 48C. Lokasi dan Situs Penelitian................................................................ 50D. Sumber dan Jenis Data....................................................................... 51

E. Teknik Pengumpulan Data................................................................. 54F. Instrumen Penelitian .......................................................................... 56G. Analisis Data...................................................................................... 57H. Keabsahan Data ................................................................................. 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Gambaran Umum Lokasi dan Kondisi Penelitian ............................. 62

1. Gambaran Umum PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya............... 622. Sejarah Berdirinya Perusahaan...................................................... 633. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan................................................. 664. Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan ............................................... 665. Kegiatan Usaha Utama dan Proses Produksi Perusahaan ............. 706. Struktur Organisasi Perusahaan .................................................... 72

B. Penyajian Data ................................................................................... 801. Penerapan Good Corporate Governance pada

PT PG Rajawali I Surabaya.......................................................... 80a. Prinsip Transparansi ................................................................ 80b. Prinsip Akuntabilitas ................................................................ 95c. Prinsip Responsibilitas ............................................................. 109d. Prinsip Independensi ................................................................ 122e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan ........................................... 127

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan GCGdi PT PG Rajawali I Surabaya ...................................................... 134a. Faktor Pendukung Penerapan GCG ....................................... 134b. Faktor Penghambat Penerapan GCG........................................ 139

C. Analisis Data...................................................................................... 1451. Penerapan Good Corporate Governance pada

PT PG Rajawali I Surabaya........................................................... 145a. Prinsip Transparansi ................................................................ 149b. Prinsip Akuntabilitas ................................................................ 152c. Prinsip Responsibilitas ............................................................. 156d. Prinsip Independensi ................................................................ 158e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan ........................................... 160

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan GCGdi PT PG Rajawali I Surabaya ...................................................... 161a. Faktor Pendukung .................................................................... 162b. Faktor Penghambat................................................................... 166

BAB V PENUTUPA. Kesimpulan ........................................................................................ 170B. Saran .................................................................................................. 171

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 172LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

2.1 Perbandingan Prinisp-prinsip GCG Antar Institusi....................... 364.1 Sejarah Perkembangan PT PG Rajawali I .................................... 654.2 Proses Bisnis PT PG Rajawali I .................................................... 714.3 Pedoman Perjanjian Kerja Bersama.............................................. 1014.4 Kenaikan Gaji Berkala PT PG Rajawali I .................................... 1054.5 Pengolahan Limbah PT PG Rajawali I ......................................... 1114.6 Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2015-2016 ..................... 1154.7 Dana Pelaksanaan PKBL dan CSR PG Krebet Baru Malang....... 1164.8 Dana Realisasi Program Kemitraan .............................................. 1184.9 Strategi Dasar Pengelolaan SDM PT PG Rajawali I..................... 1314.10 Program Pendidikan dan Pelatihan PT PG Rajawali I .................. 132

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) ...................... 584.1 Kantor Direksi PT PG Rajawali I ................................................. 624.2 Stuktur Organisasi Perusahaan ..................................................... 724.3 Logo Perusahaan PT PG Rajawali I .............................................. 734.4 Struktur Organisasi PT PG Rajawali I .......................................... 744.5 Tampilan Website PT PG Rajawali I ............................................ 904.6 Bagan Arus Pembuatan Laporan Keuangan.................................. 974.7 Sistem Manajemen Kinerja PT PG Rajawali I.............................. 1044.8 Beberapa Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .............. 1134.9 Khitanan Massal PT PG Rajawali I............................................... 115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul

1 Surat Riset2 Surat Ijin Penerimaan Penelitian dari PT PG Rajawali I3 Surat Permintaan Data CSR dan PKBL ke PT PG Krebet Baru4 Data Pelaksanaan CSR dan PKBL ke PG Krebet Baru5 Data Neraca Program Kemitraan PKBL ke PG Krebet Baru6 Realisasi Dana Program Kemitraan PKBL ke PG Krebet Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) menjadi perhatian dunia pasca

keruntuhan perusahaan-perusahaan besar di Asia dan Amerika. Beberapa

perusahaan besar dan bonafit yang berbasis di Amerika Serikat seperti perusahaan

Enron dan Worldcom, satu per satu tumbang. Salah satu penyebabnya yaitu

terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Perusahaan Enron (bergerak

dalam bidang gas alam, listik, bubur kertas, kertas dan komunikasi) ini, tercatat

sebagai skandal korupsi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Skandal korupsi

Enron yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan dengan melakukan mark-up laba

perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Kasus ini kemudian

menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan

auditor Enron dan berdampak pada penutupan Arthur Andersen secara global.

Kondisi tersebut diindikasikan karena lemahnya pengawasan dan rendahnya suatu

sistem tata kelola perusahaan. Pada dasarnya pengelolaan suatu perusahaan yang

baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kemajuan perusahaan dimasa

depan.

Di sisi lain, pasca peristiwa tersebut Cadbury Committee memperkenalkan

penerapan praktik Corporate Governance yang tertuang dalam laporannya yang

dikenal sebagai Cadbury Report tahun 1992. Laporan ini dipandang sebagai titik

awal penerapan praktik Corporate Governance diseluruh dunia. Di dalam laporan

tersebut berisikan tentang pentingnya suatu perusahaan dalam pengungkapan

Good Corporate Governance secara akurat, tepat waktu, dan terbuka sehingga

akan berdampak pada perusahaan tersebut sebagai nilai tambah bagi semua

stakeholder. Perkembangan penerapan GCG di luar negeri, Organization for

Economic Co-operation and Development (OECD) yang merupakan organisasi

yang bergerak dibidang ekonomi dan pembangunan, mengeluarkan pedoman

GCG pada tahun 2004 sebagai bentuk revisi dari Principle of Corporate

Governance. Hasil dari revisian pedoman baru OECD tersebut, menambahkan

adanya penegasan tentang perlunya penciptaan iklim dan kondisi yang

mendukung dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara

efektif.

Indonesia pernah mengalami keterpurukan di bidang ekonomi pada tahun

1997-1998, yang menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Beberapa faktor

terjadinya krisis tersebut dikarenakan rusaknya moral organ perusahaan yang

tidak bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan banyak praktek KKN

(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Sebagai upaya pemulihan pasca krisis yang

melanda Indonesia dalam hal bantuan dana pinjaman atau hibah, pemerintah

bekerjasama dengan DPR meminta pihak swasta serta lembaga-lembaga keuangan

internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk menolong Indonesia

keluar dari krisis ekonomi dengan berbagai langkah yang tertuang dalam Letter of

Intent (Loi). Salah satunya yaitu mengharuskan pemerintah melakukan

restrukturisasi ekonomi dengan membenahi sektor perbankan nasional melalui

restrukturisasi dan rekapitalisasi serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), termasuk perusahaan-perusahaan yang bernilai strategis karena

berkaitan dengan penguasaan atas komoditas air, energi, transportasi, dan

infrastruktur (Tarmidi, 1999:11).

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut pada tahun 1999 pemerintah

mendirikan satu lembaga khusus yang disebut Komite Nasional Kebijakan

Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan

Menko Ekuin Nomor: Kep/31/M.EKUIN/08/1999. Pembentukan KNKCG

tersebut pada dasarnya betujuan untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi

kebijakan nasional mengenai tata kelola perusahaan yang baik, serta

memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang tata kelola perusahaan di

Indonesia. KNKCG berhasil mengeluarkan pedoman Good Corporate

Governance (GCG) yang pertama pada tahun 1999 dan beberapa kali

disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Di awal tahun penerapan GCG di

Indonesia masih sangat rendah satu level di bawah Negara Vietnam, yaitu berada

pada urutan ke 11 (Political and Economic Risk Consultancy - PERC 2012).

Namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada

peningkatan. Di lain sisi pemerintah juga semakin menyadari pentingnya

penerapan Good Governance pada sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG

tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya Good Publik Governance dan

partisipasi masyarakat. Berangkat dari perkembangan tersebut, selanjutnya

pemerintah mengeluarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/

49/M.EKON/11/2004 mengubah KNKCG menjadi KNKG (Komite Nasional

Kebijakan Governance). Komite ini telah behasil membuat pedoman umum Good

Corporate Governance tahun 2006.

Seiring dengan banyaknya tuntutan akan adanya pengelolaan perusahaan

secara transparan dan efektif, Good Corporate Governance telah dijadikan

sebagai sebuah landasan dalam menjalankan kegiatan perusahaan di Indonesia,

baik perusahaan negara maupun swasta. Penerapan GCG yang terdiri dari lima

prinsip ini diyakini merupakan salah satu alternatif yang dianggap signifikan

untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Selain

itu penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) diharapkan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan dan

meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.

Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah perekonomian

negara agar tidak sampai tergerus oleh persaingan global yang semakin keras.

Untuk itu setiap perusahaan harus memastikan prinsip-prinsip GCG telah

diterapkan disetiap lini dan aspek perusahaan. Prinsip-prinsip GCG tersebut antara

lain: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan

kesetaraan (KNKG, 2006:5). Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan harus

diterapkan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku

kepentingan (stakeholder). Untuk itu perusahaan dalam menjalankan tindakannya

harus dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Secara konsep, Good Corporate Governance ditujukan bagi perusahaan

yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya yang telah menyerap

dana dari masyarakat dan mempunyai saham publik. Saat ini, perusahaan-

perusahaan publik dituntut untuk lebih terbuka dalam mengelola perusahaan.

Karena dengan adanya prinsip keterbukaan, masyarakat dapat memantau setiap

kegiatan operasional perusahaan. Dengan semakin majunya teknologi informasi

yang berkembang dalam masyarakat, keterbukaan infomasi perlu adanya inovasi

yang menggabungkan antara keterbukaan dengan teknologi agar masyarakat lebih

mudah dalam mengakses setiap informasi tentang perusahaan. Disamping

keterbukaan dalam pengelolaan, prinsip tanggung jawab atau akuntabilitas dari

suatu perusahaan akan menimbulkan kepercayaan (branding image) dari

masyarakat terhadap stabilitas pengelolaan perusahaan. Selain itu adanya prinsip

responsbilitas akan mendorong timbulnya kesadaran akan tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perusahaan publik yang dimaksud di atas lebih kita kenal sebagai Badan

Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan sebuah perusahaan publik

milik negara yang memiliki beberapa tujuan salah satunya yaitu memberikan

kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan segala sektor usaha yang dimilikinya. Selain itu BUMN juga

berfungsi sebagai agent of development, dan juga memberikan kontribusi secara

kapital bagi pemerintah. BUMN memberikan beberapa sumbangan terhadap

finansial dan pemasukan pada kas negara yang nantinya dapat dipergunakan untuk

pembiayaan setiap kegiatan pembangunan infrastuktur dan pembiayaan kegiatan-

kegiatan negara lainnya. Pemerintah sebagai pemilik modal sekaligus sebagai

pemegang saham atas nama negara, memiliki kewenangan untuk menetapkan

kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan dari badan usaha. Tujuan dari itu semua

adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan aset dan

kekayaan alam yang dimiliki Indonesia untuk diolah dengan tujuan memenuhi

kebutuhan hajat hidup masyarakat. Selain itu beberapa manfaat yang dapat

dirasakan dari keberadaan BUMN salah satunya yaitu membuka dan memperluas

kesempatan kerja bagi penduduk yang memasuki usia angkatan kerja. Disini peran

BUMN juga dapat mengendalikan perekonomian negara dengan jalan mengurangi

pengangguran.

Dasar hukum keberadaan BUMN tertuang jelas pada UUD 1945 pasal 33

ayat 2 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya

diperjelas pada ayat berikutnya ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang

cabang-cabang produksi yang dimaksud adalah BUMN yang mengelola kekayaan

alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dan dikelola untuk kemakmuran

dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah membentuk BUMN dengan berlandaskan pada Undang-Undang

Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimaksudkan untuk

mengelola kekayaan negara dan memupuk modal nasional. Sehingga menjadi

penopang bagi pendapatan negara dalam rangka turut membangun perekonomian

nasional. Karena peranan BUMN yang sangat strategis tersebut, negara

memberikan fasilitas sebagai penunjang setiap kegiatan yang dilakukan oleh

BUMN. Namun dalam perjalannya, BUMN di Indonesia pernah mengalami suatu

berbagai permasalahan sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia seperti yang

dijelaskan sebelumnya. Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi pada

tahun 1997-1998 tepatnya pada masa peralihan dari era orde baru ke era

reformasi. Dampak dari krisis tersebut adalah banyak perusahaan berjatuhan dan

terpaksa harus menutup semua usahanya. Hal tersebut disebabkan karena standar

tata kelola perusahaan yang rendah, dan ditandai dengan kurangnya transparansi

terhadap pengelolaan perusahaan. Sehingga pengawasan publik menjadi sangat

lemah. Selain itu adanya keterpusatan pemegang saham mayoritas pada beberapa

keluarga menyebabkan adanya campur tangan pemegang saham pada manajemen

perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat

menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik. Berangkat dari

hal tersebut konsep Good Corporate Governance diyakini sebagai sebuah sistem

yang diperlukan untuk memperbaiki masalah-masalah korporasi.

Di era modern ini penerapan akan prinsip-prinsip GCG secara konsisten

perlu dikaji ulang. Pada awal memasuki abad ke-20 terdapat beberapa kasus yang

sempat menjadi perhatian publik seperti kasus manipulasi laporan keuangan.

Seperti yang termuat dalam harian kompas 2015 (Hidayat, www.kompasiana.com,

diakses pada tanggal 17 April 2017), Kementerian BUMN dan Bapepam (Badan

Pengawas Pasar Modal) mendeteksi adanya pelaporan keuangan yang fiktif pada

PT Kimia Farma Tbk dan diindikasikan adanya manipulasi. Pelanggaran kasus

yang diduga sebagai penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan

perusahaan milik negara untuk tahun 2001, dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana di pasar modal. Menurut Hardikasari dalam Bukhori (2012:4),

menyebutkan rendahnya penerapan GCG, hubungan investor yang lemah,

kurangnya tingkat transparansi, tidak efisiennya dalam pelaporan keuangan dan

masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum

pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan

beberapa perusahaan negara di Indonesia runtuh.

Sebagai salah satu aset negara, BUMN memainkan peranan penting untuk

meraih pendapatan nasional. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor

PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka perusahaan di

bawah Kementerian BUMN wajib untuk mengimplementasikan GCG. Dengan

adanya keharusan penerapan GCG secara konsisten, perusahaan-perusahaan

berstatus BUMN dituntut untuk melakukan audit internal perusahaan dan

pertanggung jawaban secara berkala. Sehingga memungkinkan adanya praktek

usaha yang lebih transparan, serta efektif. Selain itu penerapan ini merupakan

bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan, efisiensi dan

memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Kesadaran akan Good Corporate Governance merupakan hal yang dianggap

penting, bukan hanya sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi

setiap perusahaan. Karena GCG merupakan salah satu elemen kunci dalam

meningkatkan efisiensi dan ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder

lainnya. Perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan roda

perekonomian Indonesia. Good Corporate Governance diperlukan untuk

mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan

peraturan perundang-undangan. Penerapan akan lima prinsip dasar yang

merupakan pilar Good Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran), diharapkan

menjadi kontrol terhadap pertanggung jawaban dari seluruh entitas perusahaan

terhadap para pemangku kepentingan. Sehingga dapat memunculkan kepercayaan

publik terhadap suatu perusahaan.

Sebagai salah satu bagian dari perusahaan berlisensi milik negara, PT PG

Rajawali I yang berlokasi di Kota Surabaya ini diwajibkan untuk menerapkan

GCG disetiap kegiatan usahanya. PT PG Rajawali I merupakan salah satu

perusahaan negara yang bergerak di bidang agro industri (Industri Gula dan

Partikel Board). Sejalan dengan tugasnya yaitu mengelola sistem produksi gula

pasir berbahan dasar tebu terbesar di Pulau Jawa, PT PG Rajawai I memiliki visi

yaitu “Menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global”.

Visi tersebut yang menjadi motor penggerak bagi perusahaan untuk meningkatkan

kualitas produksi dan menjadi industri berbahan dasar tebu yang unggul dalam

persaingan global. Oleh karena itu PT PG Rajawali I terus bergerak dan merespon

dengan sigap dan tanggap serta terus mengadakan inovasi-inovasi disetiap

program kerjanya untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok masyarakat.

PT PG Rajawali I merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Rawajali

Nusantara Indonesia/RNI (Persero) selaku Induk Perusahaan (Holding Company)

yang bergerak di bidang agro industri, farmasi dan alat kesehatan. Dalam

menjalankan usahanya PT PG Rajawali I selaku kantor direksi yang

berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 57-59 Surabaya – Jawa Timur,

merupakan penggabungan antara unit produksi PT PG Krebet Baru Malang dan

PT PG Rejo Agung Baru Madiun. Penggabungan tersebut sesuai dengan

persetujuan Menteri Keuangan, selaku pemegang saham, tertanggal 19 September

1996. Perubahan tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI

tertanggal 15 Oktober 1996. Sebagai bagian dari holding company, PT PG

Rajawali I mengendalikan dan mengelola dua unit produksi perusahaannya dan

sempat meraih sebuah keberhasilan randemen tebu mencapai 8,55% tertinggi

diantara pabrik gula yang lainnya di Pulau Jawa pada tahun 2012. Perolehan

randemen tersebut merupakan dampak dari adanya penerapan tata kelola

perusahaan yang baik. (Sumber: Annual Report PG Rajawali I tahun 2013).

Sebagai wujud kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka menjadi kewajiban tersendiri

bagi PT PG Rajawali I untuk menerapkan Good Corporate Governance dalam

setiap kegiatan operasional perusahaan. Penerapan GCG pada PT PG Rajawali I

dimulai pada tanggal 22 Desember 2010 dengan terbentuknya Tim GCG

perusahaan. Silang tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 telah terbentuk embrio

dari tim GCG yang betugas untuk menyusun rancangan pedoman GCG

perusahaan. Pada tanggal 1 April 2016 secara resmi Tim GCG mulai berubah

menjadi bagian sendiri dan dimasukkan kedalam struktural perusahaan. Namun

dalam perjalanannya terdapat permasalahan yang mendasar, diantaranya adalah

komitmen terhadap penerapan GCG secara bekelanjutan yang tidak diimbangi

dengan penyesuaian pedoman GCG yang ada di perusahaan. Pedoman GCG pada

PT PG Rajawali I dimulai pada tahun 2010 dan sampai sekarang masih belum

adanya pembaharuan yang disesuaikan dengan peraturan penerapan GCG pada

BUMN yang baru. Disamping itu beberapa media perusahaan seperti website

(www.pgrajawali1.com) masih belum menunjukan adanya pembaharuan data atau

informasi yang ditampilkan masih (kurang update). Beberapa hal tersebut

menunjukan masih belum optimalnya penerapan prinsip transparansi kepada

publik. Selain itu beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh PT PG Rajawali I

masih meminta persetujuan dari PT RNI (Persero). Meskipun PT PG Rajawali I

telah memiliki pimpinan dan direksi sendiri namun masih terdapat beberapa

intervensi dari perusahaan induk PT RNI (Persero) dalam pengambilan kebijakan.

Untuk rekrutmen karyawan PT PG Rajawali I juga masih menginduk pada PT

RNI (Persero).

Beberapa gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG di atas perlu

diperhatikan dalam menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan secara

berkelanjutan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Agar nantinya tidak

memunculkan permasalahan-permasalahan yang berujung pada kerugian

perusahaan dan berdampak pada kerugian negara. Maka dari itu sebagai salah satu

bagian dari instansi pemerintahan yang mengelola sumber daya publik dan berada

dibawah naungan Kementerian BUMN, PT PG Rajawali I diwajibkan untuk

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten sesuai

dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat

judul “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE

GOVERNANCE PADA PT PABRIK GULA RAJAWALI I SURABAYA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada

PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan Good Corporate

Governance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan

pendukung penerapan Good Corporate Governance pada PT Pabrik Gula

Rajawali I Surabaya

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang dapat memberikan

kontribusi sebagai tambahan pengetahuan serta dapat menjadi bahan pembelajaran

kepada beberapa pihak. Secara teknis diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

sumbangsih pemikiran tentang penerapan dan pengembangan tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang diterapkan pada

Badan Usaha Milik Negara. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan

refrensi atau bahan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang

akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan

bagi instansi/perusahaan negara maupun instansi yang lain dalam hal

menetapkan kebijakan terkait penerapan Good Corporate Governance

sebagai wujud kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Menteri BUMN

No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik pada BUMN dan diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-

09/MBU/2012. Sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan,

serta dapat menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat sebagai

pelanggan dan mitra bagi perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca mengetahui substansi yang terkandung di

dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusunnya kedalam lima bab yang

merupakan rangkaian antara satu bab dengan bab yang lainnya. Cara mengetahui

gambaran yang berkenaan dengan bahasan dalam penelitian ini untuk tiap babnya,

maka sistematis penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar gambaran awal penelitian

tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yang

terdiri dari: latar belakang yang disertai alasan dan permasalahan

penelitian, rumusan masalah yang dijadikan rujukan dalam fokus

penelitian, tujuan dari penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian teori yang digunakan sebagai

dasar pedoman dalam pembahasan dan analisis masalah berkaitan

dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan pustaka

berisi teori mengenai: Administrasi Publik, Good Governance, GCG

(Good Corporate Governance) dan BUMN (Badan Usaha Milik

Negara). Tinjauan pustaka diambil dari berbagai literatur yang

mendukung, yaitu: artikel, makalah, jurnal, buku, media cetak, dan

berbagai sumber lainya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti

dalam mengumpulkan dan mengupas data penelitian. (a) Jenis

penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, (b) fokus penelitian

berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, (c) lokasi dan situs

penelitian pada PT PG Rajawali I Surabaya, (d) sumber dan jenis data,

(e) teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,

observasi, dan dokumentasi, (f) instrumen penelitian, (g) analisis data

menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana

serta (h) keabsahan data menggunakan pengujian triangulasi (sumber,

teknik, waktu).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian

yaitu pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya. Selain itu juga

penyajian data bedasarkan fokus penelitian serta pembahasan dan

analisis data mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dimana

hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah yang ditulis

pada kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan

pembahasan, serta saran/rekomendasi yang akan diberikan dalam

penelitian ini berdasarkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance pada PT PG Rajawali I Surabaya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi muncul sebagai cabang ilmu yang mempelajari cara

bagaimana untuk mencapai tujuan baik pemerintah, bisnis maupun masyarakat.

Penggunaan istilah administrasi di Indonesia merujuk pada istilah bahasa Inggris

“administration”. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa latin

(Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate”, yang berarti

membantu, melayani atau memenuhi (Pasolong, 2013:10). Sedangkan

“administratio” berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan,

pemerintahan, dan pengelolaan. Menurut Siagian dalam Pasolong (2013:3),

mendefinisikan bahwa administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara

dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut istilah, administrasi

pada intinya merupakan serangkaian kegiatan mulai dari pengaturan hingga

pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk

mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Syafiie dalam Pasolong

(2013:6) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki

kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Sedangkan pengertian administrasi publik sendiri menurut Dwight Waldo

dalam Pasolong (2013:8) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah

manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai

tujuan pemerintah. Pendapat tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh

Wismanu (2012:3) bahwa administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial

yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi

lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan

publik yang meliputi kebijaksanaan publik, manajemen publik, administrasi

pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

Sedangkan menurut Priffer dan Presthus dalam Syafiie (2010:23) menyebutkan

administrasi publik adalah:

a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan olehbadan-badan perwakilan politik.

b. Dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untukmelaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputipekerjaan sehari-hari pemerintah.

Ruang lingkup administrasi publik dapat dilihat dari topik-topik yang

dibahas yaitu (Henry dalam Pasolong, 2013:19):

a. Organisasi Publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-modelorganisasi dan perilaku birokrasi,

b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen,evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemensumber daya manusia,

c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik danimplementasinya, privatisasi, administrasi antara pemerintahan dan etikabirokrasi.

Melihat ruang lingkup di atas dapat dirumuskan bahwa administrasi publik

memiliki arti yaitu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau

lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau organisasi publik

guna memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Administrasi publik

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan di

bidang organisasi publik, implementasi dan manajemen publik.

2. Ciri-ciri Administrasi Publik

Menurut Thoha (2008:36-38) menyebutkan terdapat ciri-ciri administrasi

publik atau negara antara lain sebagai berikut:

a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari(unavoidable). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan denganadministrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidakbisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warganegara ataupun orang asing.

b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Dalam hal iniadministrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakanwewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warganegara mematuhi peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisadilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut lalutidak semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengaturpelayanan terhadap masyarakat.

d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkupkegiatan adminitrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di lautdan di udara.

e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis. Administrasi negaradipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dariadministrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkatberdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karenakegiatan administrasi negara sebagainya bersifat politis dan tujuandiantaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan,keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka haltersebut tidak mudah untuk diukur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akanterdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendakiadministrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dipihak lain negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Berdasarkan uraian ciri-ciri administrasi tersebut menunjukkan bahwa

betapa besar sekali kekuasaan negara dan bersifat monopoli, sehingga apapun

yang ada di dalam negara semua dikelola oleh negara. Sistem tersebut terdapat

kelemahan dari sisi akuntabilitas terhadap pelaksanaan kinerja yang sulit diukur.

Maka dari itu, perlu adanya perubahan orientasi public administration

(administrasi negara), yang semula banyak diperankan oleh negara menjadi lebih

memerankan rakyat.

3. Paradigma Administrasi Publik

Secara keilmuan, Paradigma Administrasi Publik telah mengalami

perkembangan yang begitu pesat. Menurut Henry (1988:33-54) yang dikutip

oleh Pasolong (2013:28) mengemukakan lima paradigma Admnistrasi Publik

yaitu:

1) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi Publik, pada awalnyaadministrasi publik terpisah dengan politik pada tahun 1900-1926 denganlokus birokrasi pemerintah dan fokusnya adalah lebih ke ilmu administrasi.Dalam paradigma ini birokrasi pemerintah dianggap sebagai eksekutorkebijakan publik yang dibuat oleh para politis. Fungsi politik adalah fungsipenetapan kebijaksanaan, sedangkan fungsi administrasi adalah fungsipelaksanaan kebijaksanaan. Lahirnya paradigma ini mempunyai dampakpositif dan negatif terhadap perkembangan administrasi publik. Dampakpositif yaitu lahirnya dorongan yang sangat kuat untuk menjadikanadministrasi publik sebagai ilmu, dari segi negatif yaitu tidak adanya unsurinovatif dari administrasi publik, administrasi publik hanya sebagai unsurpelaksana, dan terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian danpenyusunan anggaran dalam birokrasi.

2) Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937), Paradigma inimengenai prinsip-prinsip administrasi dengan lokus dimana saja dan fokuspada prinsip-prinsip administrasi. Ilmu ini mengenalkan prinsipPOSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,Reporting dan Budgeting) oleh Gulick dan Urwick dalam tulisannya Paperon the Science of Administration. Lebih lanjut Gulic dan Urwick dalamZauhar (1996:42) bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa ditemukan secarainduktif dari kajian organisasi manusia yang menentukan susunan semuajenis asosiasi manusia. Menurut Henry (1992) yang dikutip oleh Zauhar(1996:42) menemukan kelemahan yang ada dalam paradigma ini denganmenyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten.

3) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), denganlokus birokrasi pemerintahan dan fokus ketidak jelasan karena prinsip-prinsip administrasi negara yang lemah. Ketidak puasan terhadap pemisahanantara politik dan administrasi serta keyakinan yang kuat bahwa politik danadministrasi adalah satu, telah melahirkan suatu paradigma baru. Adanyabeberapa masalah mengenai paradigma ini pada tahun 1967 administrasibukan lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik, yang terbukti darilaporan Komisi Ilmu Politik sebagai suatu Disiplin dari ASPA yangmemberikan petunjuk tentang merosotnya minat terhadap ilmu administrasipublik dalam fakultas ilmu politik, pada tahun 1967 administrasi dihapuskandari program pertemuan tahunan ASPA. Pada kurun waktu tersebut munculparadigma ke-4 yang mana ilmu administrasi publik kembali ke ilmuadministrasi untuk menunjukan isi dan fokusnya.

4) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Admnistrasi (1956-1970),lahirnya paradigma ini ditandai dengan terbitnya suatu jurnal pada tahun1956 yaitu Administrative Science Quarterly fokus perhatian administrasiadalah teori organisasi dan manajemen. Teori organisasi lebih memfokuskankepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan para ahli ilmu jiwa sosial,sosiologi, dan administrasi bisnis, yang kesemuanya itu lebih memahamidan mendalami perilaku organisasi. Sedangkan manajemen lebih berkenaandengan analisis sistem, komputer dan lain-lain. Untuk mengukur efektivitasdan efisiensi program kerja.

5) Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970), lokusilmu administrasi publik meluas, meliputi ilmu murni administrasi, prosespembuatan kebijakan pemerintah dan analisisnya, juga cara pengukuran darihasil kebijakan yang telah dibuat. Lokus pada paradigma ini pada birokrasipemerintahan dan permasalahan masyarakat. Rangkaian paradigma inimenjadi satu pemahaman yang disebut Old Public Administration (OPA).

Kemudian pada tahun 1992-2003 muncul paradigma baru yaitu:

1) Paradigma New Public ManagementVarian paradigma ini dipelopori oleh David Osborne dan Ted Gaebler(1992) yang mewirausahakan birokrasi dalam paradigma ini birokrasipemerintahan seharusnya bersifat: 1) Catalytic, 2) Community Owned, 3)Competitive, 4) Mission Driven, 5) Result Oriented, 6) Customer Driven,7)Enterprising, 8)Anticipatory, 9)Decentralized, 10)Market Oriented.Kemudian di implementasikan dan di operasikan oleh David Osborne danPeter Plastik (1997) dalam bukunya “ Banishing Bureucracy”. Terdapat 7(tujuh) komponen dalam NPM, yaitu: 1) Pemanfaatan manajemenprofesional dalam sektor publik, 2) Penggunaan indikator kerja, 3)penekanan yang lebih besar pada kontrol output, 4) Pergeseran perhatianpada unit-unit yang lebih kecil, 5) Pergeseran ke kompetisi yang lebihtinggi, 6) Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, 7)

Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalampenggunaan sumber daya. Namun, dalam perkembangannya adanya kritikmengenai NPM yaitu karena nilai dasar yang dikemukakan sangatberorientasi pada nilai di sektor privat. Hal ini menyebabkan ketimpanganpraktik pelayanan birokrasi pemerintahan bagi masyarakat lebihmendahulukan kewirausahaan dari pada hak-hak masyarakat sebagaipemilik kedaulatan. Orientasi NPM yang melihat kepada kepuasanpelanggan yaitu masyarakat sebagai customer dianggap kurangberhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam reformasibirokrasi. Sehingga lahir konsep perkembangan ilmu administrasi publikyaitu NPS.

2) Paradigma New Public ServiceParadigma NPS oleh J.V Denhardt dan R.B Denhardt (2003), keduanyamenyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik danReinventing Government (NPM) dan beralih ke prinsip NPS, menurutmereka administrasi publik harus, 1) Melayani warga masyarakat bukanpelanggan, 2) Mengutamakan kepentingan publik, 3) Lebih menghargaiwarga negara dari pada kewirausahaan, 4) Berpikir strategis, dan bertindakdemokratis, 5) Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yangmudah, 6) Melayani dari pada mengedalikan, 7) Menghargai orang,bukannya produktivitas semata. NPS melihat masyarakat dilihat sebagaiowner, yaitu sebagai pemilik negara yang berhak tidak hanya dilayanidengan sebaik-baiknya tetapi juga menentukan jenis pelayanan, sertamengawasi bagaimana pelayanan yang diberikan. Paradigma NPSmemperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara(citizen) bukan sebagai pelanggan (customer) sehingga orientasi NPS yaitukepada kualitas pelayanan publik. Administrasi negara tidak sekedarbagaimana memuaskan pelanggan tapi juga bagaimana memberikan hakwarga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Paradigma NPSmemandang penting keterlibatan banyak aktor dalam penyelenggaraanurusan publik.

3) Paradigma GovernanceDalam administrasi publik apa yang dimaksud dengan kepentingan publikdan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung padalembaga negara. Kepentingan publik harus dirumuskan dan diimplementasikan oleh semua aktor baik negara, bisnis, maupun masyarakatsipil. Pandangan semacam ini yang menjadikan Paradigma Governance.Teori Governance berpandangan bahwa negara/pemerintah di era globaltidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi atau aktor yang mampusecara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai bentuk pelayananpublik sehingga paradigma governance memandang penting kemitraan(partnership) dan jaringan (networking) antar banyak stakeholders dalampenyelenggaraan urusan publik. Perkembangan Paradigma Old PublicAdministrastion, New Public Management, New Public Service danGovernance berfungsi sebagai alat untuk membantu birokrasi dalam

menjalankan kegiatan negara, untuk itu dalam reformasi birokrasiparadigma yang dipakai lebih pada Governance, karena reformasi birokrasidilakukan guna memunculkan pemerintahan yang baik/Good Governance.

Menurut World Conference On Governance UNDP (1999) yang

dikutip oleh Sedarmayati, Good Governance diartikan sebagai:

“Suatu proses tata kelola pemerintahan baik, dengan melibatkanstakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politikdan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam,keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakandengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas” (Sedarmayati, 2009:270).

B. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Sebelum kita mendalami konsep Good Governance, perlu kita pahami juga

perbedaan antara government dan governance. Konsep government merunjuk

pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara dan

pemerintah. Sedangkan konsep governance melibatkan tidak hanya pemerintah

dan negara, tetapi juga peran dari berbagai aktor diluar pemerintah dan negara

sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Dengan kata lain bahwa

government merupakan organisasi yang merujuk pada pemerintah, namun apabila

governance tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan swasta dan

masyarakat sebagai aktor dalam suatu negara. Hal ini senada dengan yang

diungkapkan oleh Dwiyanto (2014:77) yaitu governance menekankan pada

pelaksanaan fungsi secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi

lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Menurut Sedarmayanti

(2009:6) Good Governance dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung tinggi

keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan

rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan

berkelanjutan dan keadilan sosial. Sedangkan menurut asal kata governance

dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penadbiran, yang berarti pemerintahan

atau pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penadbiran

berasal dari tadbir yang berarti perihal mengurus atau mengatur

(memimpin/mengelola), pemerintahan dan administrasi.

Dari beberapa pengertian tersebut tentang good governance, menunjukan

bahwa good governance merupakan suatu konsep pemerintahan yang baik yang

berisi tentang nilai untuk mengatur pola hubungan antara negara (pemerintah),

swasta dan masyarakat. Masing-masing sektor memiliki fungsi yang strategis

yaitu sektor publik (pemerintah) memiliki fungsi dalam menciptakan hukum dan

lingkungan politis yang kondusif dalam pembangunan negara. Masyarakat

berperan aktif dan positif dalam seluruh aktivitas kehidupan bernegara yang

berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sedangkan sektor bisnis

mempunyai peran dalam menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi

masyarakat. Sehingga akan terjadi penyelenggaraan pemerintah yang efektif,

bersih, dan demokratis sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat di

negara tersebut yang makmur serta sejahtera.

2. Aktor-aktor Good Governance

Aktor merupakan pelaku yang menjalankan suatu sistem Good Governance.

Menurut Sedarmayanti (2009:280), aktor-aktor Good Governance antara lain:

a. Negara/pemerintahKonsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatankenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dankelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan

publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapatdihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dandinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai satuunsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembagasektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangatpenting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benarsehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

b. Sektor swastaPelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalaminteraksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan,perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidangpendidikan, sektor swasta seperti yayasan yang mengelola sekolah swasta.

c. Masyarakat madaniKelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya beradadiantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yangmencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yangberinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Dari penjelasan tersebut, mengharuskan adanya hubungan yang

berkesinambungan dari semua aktor. Karena aktor merupakan pilar penyokong

penerapan good governance. Masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda

& saling melengkapi satu sama lain dalam konteks good governance.

Selanjutnya secara konsep Good Governance merupakan tata kelola

hubungan yang melibatkan tiga sektor utama yaitu negara/pemerintah, swasta dan

masyarakat yang bertujuan untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik.

Sedangkan yang dijadikan pedoman dasar pengelolaan perusahaan yang baik,

efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, baik

bagi perusahaan pemerintah (perusahaan negara) ataupun swasta disebut dengan

Good Corporate Governance. GCG juga melibatkan tiga unsur yang saling

berhubungan yaitu negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai penyedia

kebutuhan, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Berikutnya akan

dibahas lebih lanjut dan mendalam mengenai Good Corporate Governance.

C. Good Corporate Governance (GCG)

1. Sejarah Good Corporate Governance

Sejarah corporate governance telah dimulai sejak tahun 1840-an, ditandai

dengan berkembangnya sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat.

Istilah corporate governance diperkenalkan pertama kali oleh Cadbury Committee

pada tahun 1992 yang tertulis dalam Cadbury Report. Dari laporan inilah yang

menentukan titik awal penerapan corporate governance di dunia. Laporan

tersebut berisikan tentang seperangkat peraturan yang berhubungan dengan

shareholder, manajer, kreditur, pemerintah, pegawai dan pihak stakeholder baik

internal maupun eksternal.

Pada tanggal 19 Oktober 1987 bertepatan dengan momen The New York

Stock Exchange Crash menjadi pertanda perkembangan konsep Corporate

Governance secara komprehensif, dimana cukup banyak perusahaan yang tercatat

di Bursa Efek New York, mengalami kerugian financial yang cukup besar

(Risfani, 2009:5-6). Dengan banyaknya kegagalan-kegagalan yang dialami oleh

banyak perusahaan pada saat itu, penerapan Good Corporate Governance

dianggap sebagai solusi dan semakin marak diterapkan di perusahaan-perusahaan,

dengan tujuan untuk memperbaiki kembali kondisi perusahaan.

Konsep GCG mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak terjadinya

krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang berkepanjangan dan menyebabkan

banyak kerugian pada perusahaan-perusahaan sebagai akibat dari rusaknya moral

organ perusahaan yang tidak bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan

sarat dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Penelitian yang

dilakukan oleh Asian Development Bank menyimpulkan bahwa penyebab krisis

ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia adalah karena: (1)

Mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite audit suatu perusahaan

tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham,

(2) Pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Dengan demikian penerapan

konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan

kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders

(Sutedi, 2012:1-2).

Berawal dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek

Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) yang berisi peraturan tentang

perusahaan negara yang tercatat dalam BEI diwajibkan untuk mengangkat

Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, pada saat

itulah GCG mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia

(http://tehsis.binus.ac.id, diakses pada tanggal 09 April 2017). Dengan demikian

harapannya seluruh perusahaan publik di Indonesia dapat memperbaiki kualitas

perusahaan publik yang pada saat itu syarat akan tindakan korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN).

Selain itu pemerintah Indonesia tidak tinggal diam untuk mendorong

terciptanya iklim yang kondusif bagi penerapan GCG dengan menandatangani

Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan International Monetary Fund (IMF).

Pasca itu Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite

Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang memiliki tugas

pokok yaitu merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional

mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan dibidang corporate

governance di Indonesia. Sampai saat ini penegakkan aturan untuk penerapan

GCG belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun yang

sudah menerapkan namun belum sesuai dengan standar baku yang telah

ditetapkan dalam pelaksanaan GCG. Di sisi lain penerapan GCG akan memberi

nilai tambah bagi perusahaan negara seperti BUMN. Perusahaan Negara yang

melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukan peningkatan penilaian

pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG,

cenderung menunjukan penurunan pada penilaian pasar (http://thesis.binus.ac.id,

diakses pada tanggal 09 April 2017). Hal tersebut menunjukan bahwa dengan

diterapkannya konsep GCG pada perusahaan akan membawa dampak positif bagi

perusahaan negara itu sendiri dan juga masyarakat sebagai objek yang menerima

pelayanan dan memanfaatkan produk dari suatu perusahaan tertentu. Jadi dalam

pengelolaan suatu perusahaan yang baik akan memberikan output yang baik pula

dan hal inilah yang menciptakan kepuasan di masyarakat sebagai konsumen.

2. Pengertian Good Corporate Governance

Banyak teori dan pendapat yang membahas tentang definisi corporate

governance. Macam-macam pendapat tersebut timbul karena pada awalnya

corporate governance lahir sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus

dikembangkan oleh perusahaan agar tetap survive. Karena menyangkut prinsip

dan nilai tersebut maka dalam prakteknya corporate governance muncul di tiap

negara dengan isu yang berbeda-beda disesuaikan dengan sistem ekonomi yang

ada di setiap negara. Selain itu dalam prakteknya, agar dapat dilaksanakan, prinsip

dan nilai corporate governance harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada

suatu perusahaan dan sangat tergantung dengan bentuk perusahaan, jenis usaha

dan komposisi kepemilikan modal perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas Good Corporate Governance (GCG)

muncul sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik

organisasi sektor publik maupun sektor swasta yang tidak sehat. Maka dari itu

muncul kesadaran bahwa untuk mengatasi atas kerusakan pengelolaan tersebut,

perusahaan-perusahaan diwajibkan menerapkan GCG secara utuh dan

berkelanjutan. Sebagai sebuah konsep, GCG memiliki banyak definisi dimana

pengertiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Pada tahun 1992

Cadbury Committee mengeluarkan Cadbury Report yang mendefinisikan Good

Corporate Governance seperti yang dikutip Tjager (2003:51) sebagai berikut:

“GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahan agarmencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaandalam pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya, danstakeholders pada umumnya”.

Pada dasarnya Good Corporate Governance lebih ditujukan kepada sistem

pengendalian dan pengaturan perusahaan yang meliputi pembagian tugas, hak dan

kewajiban dari dewan pengawas, direksi, pemegang saham, dan semua anggota

stakeholder non pemegang saham. Karena GCG menyangkut moralitas, etika

kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Menurut Surat Keputusan Menteri

BUMN No. 117/M-MBU/2002 pada pasal 1 tanggal 31 Juli 2002 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada

BUMN menyatakan bahwa corporate governance adalah suatu proses dan

struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan

(stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Sedangkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2006:3)

mendefinisikan Good Corporate Governance yang disadur dari Cadbury

Committe adalah sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yangberkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatusistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialahuntuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan(stakeholders).”

Pendapat lain menyebutkan bahwa perapan good corporate governance

sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan

konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dalam penerapan

GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubugan, yaitu negara

(Pemerintah) dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku

pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Komite

Nasional Kebijakan Governance, 2006:3).

Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang

Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate

governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem

manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip

good corporate governance (GCG), dimana GCG memiliki definisi sebagai

berikut: secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem

pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme

hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition),

maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu

sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft

definition yang mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam, yaitu komitmen,

aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Dengan memperhatikan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan terkait dari pengertian Good Corporate Governance yaitu seperangkat

aturan main, komitmen serta praktik penyelenggaraan perusahaan secara sehat dan

beretika yang mengatur hubungan antar shareholders untuk menciptakan nilai

tambah (value added) dalam jangka panjang yang berkesinambungan.

3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Pada dasarnya prinsip Good Corporate Governance menyangkut

kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang

saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate

governance, tranparansi dan kejelasan serta peranan dewan komisaris dan komite

audit. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin, sehingga dapat

dijadikan acuan bagi semua negara atau perusahaan dan dapat diselaraskan

dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing.

Salah satunya diperkenalkan oleh Organization for Economic Corporation and

Development (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance,

1998 yang bermarkas di negara Prancis) tentang prinsip-prinsip GCG mencakup

hal-hal sebagai berikut:

a. Fairness (Keadilan)Menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham, termasuk hak-hakPemegang Saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen denganpara investor

b. Transparency (Transparansi)Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas,dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

c. Accountability (Akuntabilitas)Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untukmenjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan Pemegang Saham,sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam two tiers system).

d. Responsibility (Pertanggung jawaban)Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagaicerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Selain itu prinsip dasar dari GCG diatas, juga dijelaskan di dalam pasal 3

Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang


BUMN meliputi:

a. Transparansi (Transparency)Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan danpengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas (Accountability)Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemenperusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif danekonomis.

c. Kemandirian (Independence)Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflikkepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d. Pertanggung Jawaban (Responsibility)Keseuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran atau Kesetaraan (Fairness)Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentinganyang timbul berdasarkan perjanjian & peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5-7)

menjelaskan beberapa prinsip GCG secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Transparansi (Transparancy)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses olehpemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, dan tidak terbatas pada,visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisarisbeserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya,sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadianpenting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangikewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuaidengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hakpribadi.

4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsionaldikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang

berkesinambungan. Berikut pedoman pokok pelaksanaannya:

1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawabmasing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas danselaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values) danstrategi perusahaan.

2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semuakaryawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawabdan perannya dalam pelaksanaan GCG.

3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yangefektif dalam pengelolaan perusahaan.

4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaranperusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, sertamemiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward & punishment system).

5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organperusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnisdan pedoman perilaku (code of coduct) yang telah disepakati.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok pelaksanaannya:

1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian danmemastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).

2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antaralain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutamadisekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaanyang memadai.

d. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok

pelaksanaannya:

1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinyadominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingantertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan darisegala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapatdilakukan secara objektif.

2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dantugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak saling mendominasi dan atau melempartanggungjawab antar satu dengan lainnya.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangkukepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapatbagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasisesuai dengan prinsip transparansi sesuai kedudukan masing-masing.

2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yangdiberikan kepada perusahaan.

3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalampenerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secaraprofesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dankondisi fisik.

Penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG dari berbagai sumber di atas,

terdapat perbedaan dari jumlah prinsip GCG yang diterapkan. Pada PER-

01/MBU/2011 dan KNKG terdaat 5 prinsip pelaksanaan GCG. Sedangkan pada

OECD hanya merumuskan 4 prinsip GCG. Telah disebutkan sebelumnya bahwa

setiap negara berhak menentukan sendiri implementasi dari prinsip-prinsip GCG

yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hukum di negara tersebut. Seperti

di Indonesia mengeluarkan kebijakan GCG dengan berdasar pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu dari Keputusan Menteri BUMN No.

KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, dirubah

menjadi Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan disempurnakan dengan Peraturan

Menteri BUMN No. 09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan sebelumnya.

Dari peraturan tentang GCG tersebut pemerintah melalui Komite Nasional

Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman GCG tahun 2006 yang

dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penerapan good corporate governance

bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut tabel

perbandingan prinsip-prinsip GCG.

Tabel 2.1 Perbandingan Prinsip-prinsip GCG Antar Institusi

PRINSIP-PRINSIP GCG OECD PER-01/MBU/2011 KNKGTransparansi & Pengungkapan(Transparency & Disclosure)

Akuntabilitas (Accountability) Pertanggung Jawaban

(Responsibility)

Independensi (Independency) - Kewajaran (Fairness)

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017

Dari beberapa kebijakan dan teori yang telah dijelaskan di atas, dalam

penelitian ini menggunakan konsep GCG dari KNKG (2006:5-7). Konsep ini

dipilih karena dapat menjelaskan secara rinci tentang penerapan prinsip-prinsip

good corporte governance yang disertai dengan pedoman pokok pelaksanaan dari

masing-masing prinsip. Selain itu pedoman KNKG tersebut lebih banyak

dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam

penerapan Good Corporate Governance di perusahaannya.

4. Tujuan Good Corporate Governance di BUMN

Pada dasarnya GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang

efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (KNKG,

2006:3) Pelaksanaan GCG dilingkungan BUMN yang notabene sebagai Badan

Usaha, BUMN harus mampu eksis dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat. Selain itu BUMN sebagai bagian dari pemerintah harus

mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kepentingan negara dan sebesar-

besar untuk kemakmuran rakyat (Sudharmono, 2004:11). Sesuai Keputusan

Menteri BUMN No. KEP 01/MBU/2011 pada pasal 4, yaitu:

a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yangkuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampumempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapaimaksud dan tujuan BUMN.

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian OrganPersero/Organ Perum.

c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusandan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akanadanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder, serta kesadaranakan kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasionale. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Sedangkan menurut KNKG (2006:2), Good Corporate Governance

mempunyai enam macam tujuan yaitu:

a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaanyang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

b. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannyadilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan.

c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya

dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan.

d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaanterhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitarperusahaan.

e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetapmemperhatikan pemangku kepentingan lainya.

f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional,sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arusinvestasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dengan demikian tujuan dari penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara

optimal akan mampu memaksimalkan kinerja perusahaan negara agar mampu

berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainya. Selain itu tidak hanya

memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga akan

memberikan dampak positif bagi pegawai perusahaan melalui kesempatan yang

diberikan untuk mengembangkan kinerjanya sesuai dengan penilaian yang adil &

transparan. Serta masyarakat akan memperoleh perlakuan yang memuaskan dalam

bentuk keterbukaan informasi & pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.

D. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yakni perusahaan

swasta dan perusahaan milik pemerintah. Yang dimaksud dengan Perusahaan

milik Pemerintah yaitu dimana pemilik sahamnya sebagian besar atau

setengahnya dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan tersebut dalam

pengelolaanya sebagian besar masih tergantung pada pemerintah. Perusahaan-

perusahaan tersebut bertujuan untuk mengelola aset negara, serta berguna untuk

kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan yang dimiliki negara merupakan perusahaan yang mengatur

hajat hidup warga Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini tergabung dalam bentuk

badan yang terdiri dari berbagai aspek usaha baik dalam bidang jasa, industri

pertanian-perkebunan, telekomunikasi, maupun perusahaan pertambangan.

Perusahaan milik pemerintah tersebut berbentuk Badan Usaha yang dikenal

dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mana merupakan salah satu

dari pelaku ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk mengelola kekayaan negara,

memupuk modal nasional serta memberikan pelayanan kepada masyarakat

sehingga menjadi penopang bagi pendapatan negara dalam rangka turut

membangun ekonomi nasional.

Sejarah peengelolaan BUMN dimulai pasca reformasi, tepatnya pasca

keluarkannya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang:

a. Penataan BUMN secara efisienb. Penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umumc. Mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk

melakukan privatisasi dipasar modal.

Berangkat dari TAP MPR tersebut, Pemerintah Indonesia segera mengambil

kebijakan untuk membuat landasan hukum bagi BUMN yaitu Undang-Undang

Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang masih berlaku saat

ini. Dari peraturan dasar tersebut selanjutnya di turunkan kedalam Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri.

Berikut pengertian Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Pasal 1 Angka

(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) adalah:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan.”

Dari pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa sebagian besar

modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan

langsung. Maksud dari Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan

kekayaan negara dari anggaran pendapatan belanja negara untuk dijadikan

penyertaan modal negara pada BUMN. Dalam hal pembinaan dan pengelolaannya

tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun

pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang sehat. Modal

yang dipindahkan untuk BUMN bersumber dari:

a. Anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk pula proyek-proyekanggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola oleh BUMNdan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaanmodal negara.

b. Kapitalisasi cadangan, yaitu penambahan modal yang disetor berasal daricadangan.

c. Sumber lainnya, antara lain keuntungan revaluasi aset.

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara

Menurut Setiyowati (2007:9-10) terdapat tujuan politik ekonomi dari

pendirian BUMN yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai wadah bisnis aset asing yang dinasionalisasib. Membangun industri yang diperlukan masyarakat namun masyarakat atau

swasta tidak mampu memasukinya, baik karena alasan investasi yang sangatbesar maupun resiko usaha yang sangat besar.

c. Membangun industri yang sangat strategis karena berkenaan dengankeamanan dan stabilitas negara.

Selain itu, pendirian suatu Badan Usaha Milik Negara memiliki tujuan yang

tertuang pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara pasal 2, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional padaumumnya dan penerimaan negara pada khususnya

b. Mengejar keuntunganc. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang

bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyakd. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan

oleh sektor swasta dan koperasie. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan peraturan terseebut dapat dikatakan bahwa BUMN sebagai

salah satu jenis badan usaha memiliki tujuan sebagai unit ekonomi dan agen

pembangunan ekonomi negara. Sebagai unit ekonomi, BUMN dituntut untuk

mencari keuntungan sebagaimana perusahaan swasta umumnya. Sedangkan

sebagai agen pembangunan, BUMN mewujudkan misi pemerintahan dengan

menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara

Bentuk atau jenis Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang

No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yaitu badan usaha umum (Perum) dan badan

usaha perseroan (Persero) penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan (Negara) Umum: Perum

Perum (Public Corporate), adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki

oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ciri-ciri pokok

dari Perum adalah :

1) Melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang3) Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa viral

4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerakseperti perusahaan swasta

5) Dapat dituntut dan menuntut6) Tidak ada penyertaan modal swasta maupun asing7) Mempunyai ciri sebagai halnya Perjan, dimana usahanya adalah

melayani kepentingan umum namun juga harus mempertahankanprinsip-prinsip pembukuan yang jelas dan terang

8) Di pimpin oleh suatu direksi, pengangkatannya dilakukan olehpemerintah

9) Policy management ada pada direksi10) Pegawainya berstatus pegawai perusahaan negara11) Laporan tahunan perusahaan baik berupa neraca laba rugi dan neraca

kekayaan, disampaikan kepada pemerintah

b. Perusahaan (Negara) Perseroan: Persero (Public/ State Company)

1) Pengertian Perusahaan Perseroan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan pengertian tentang Perseroan

bahwa “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN

yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang

seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh

Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Dapat dikatakan bahwa modal perusahaan perseroan seluruhnya atau

sebagiannya adalah milik negara, maka dalam pengelolaannya sangat tergantung

pada kebijaksanaan pemerintah. Pengelolaan persero sudah tentu tidak bebas dari

peraturan pemerintah karena dengan perusahaan negara dimaksudkan supaya

pemerintahan berperan serta yang lebih besar dalam perdagangan dan usaha. Hal

ini dilakukan Persero, yang dapat bertindak leluasa mencari keuntungan jika

dibandingkan dengan Perum.

Asal kata dari istilah “Perseroan Terbatas (PT)” terdiri dari 2 kata yaitu

“Perseroan” dan “Terbatas”. Perseroan merujuk pada modal dari PT itu sendiri,

yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan terbatas merujuk pada

tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua

saham yang dimilikinya. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang

Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 menyebutkan:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.”

Sedangkan yang dimaksud sebagai “terbatasnya tanggung jawab” dari

pemegang saham adalah “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab

secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan & tidak

bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah

dimilikinya.” (UU No. 40 Thn. 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 3).

2) Ciri-ciri Perusahaan Perseroan (PT)

Ciri-ciri dari Perusahaan Perseroan dapat dlihat sebagai berikut:

a) Berstatus badan hukum perdata.b) Hubungan hukumnya diatur menurut hukum perdata.c) Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan.d) Modal seluruh/sebagian adalah milik negara dari kekayaan yang

dipisahkan.e) Sebagai badan usaha yang berdiri sendiri untuk mencari keuntungan

dan tidak memperoleh fasilitas dari negara.f) Dipimpin oleh suatu direksi.g) Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam suatu

perusahaan.h) Intensitas terhadap perusahaan tergantung dari besarnya jumlah

saham yang dimilikinya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Widjaja (2008:11) menyebutkan tentang

karakteristik Perseoran Terbatas yaitu:

a) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum,yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukumuntuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakandengan individu manusia, orang perorangan.

b) Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanyasendiri, dan pertanggung jawaban sendiri atas setiap tindakan,perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti Perseroandapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yangberarti menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri(personal stand in judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenanganuntuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.

c) Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu,yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saatsaham Perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurutketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undangyang berlaku pada suatu waktu tertentu.

d) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagidihubungkan dengan eksistensinya dari pemegang sahamnya.

e) Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjangpara pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang sahamtidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak bolehdilakukan.

3) Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan terbatas yang dimaksud adalah organ yang berfungsi

untuk menjalankan perseroan diluar pemegang saham dan dijalankan oleh

lembaga sendiri yang terpisah kedudukannya dari pemegang saham. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada

pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum

Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. berikut penjelasannya:

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk

membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana

disebutkan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1

angka 4 bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS,

adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang ini dan/atau anggaran dasar.” Berdasarkan peraturan tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan

dengan organ perusahaan lain. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba

bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya. Disamping itu organ ini

juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau

Dewan Komisaris.

b) Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berperan sebagai eksekutor yang

menggerakkan roda perseroan, dan tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar

perseroan. Organ ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan sesuai dengan ketetuan anggaran dasar.

c) Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan

bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan

Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang

dijalankan Direksi, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan

memberi nasihat kepada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat

bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila hal tersebut terjadi, maka

Komisaris yang menjalankan tugas untuk mengurus perseroan mempunyai

konsekuensi sebagaimana melekat pada organ Direksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Sugiyono (2016:21) mengungkapkan penelitian kualitatif bisa

menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang

menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai

peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu

tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan

antara aspek tertentu dengan aspek lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

Sedangkan menurut Nawawi (2005:63) penelitian deskriptif dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga,

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak

atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa jenis penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif akan menyajikan suatu gambaran ilmiah terhadap

situasi sosial ataupun menjelaskan keadaan objek penelitian saat ini terhadap

berbagai data yang ada, selanjutnya dapat diinterpretasikan dengan tepat agar

menghasilkan data-data deskriptif yang berupa tulisan. Maka dari itu peneliti

menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan

menganalisis secara sistematis dan faktual tentang penerapan good corporate

governance pada PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Sebagai bagian dari perusahaan negara yang berada di bawah naungan

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian BUMN), PT Pabrik Gula Rajawali I

berkewajiban untuk mematuhi beberapa peraturan yang mengikatnya, yaitu

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri

BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang penerapan good corporate

governance pada BUMN terutama tercantum pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan,

dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Selain itu juga tertuang

jelas dalam pedoman penerapan good corporate governance tahun 2006 yang

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang

menjelaskan setiap prinsip sebagai tiang penyangga good corporate governance

secara rinci.

Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang diangkat dalam penulisan ini

tentang GCG, maka fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

1. Penerapan masing–masing Prinsip Good Corporate Governance yaitu:

a. Transparansi (Transparency), yang terdiri dari:

1) Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

2) Transparansi Penyediaan Laporan Keuangan

3) Transparansi Penilaian Kinerja Karyawan

4) Transparansi kepada Publik

5) Transparani kepada Mitra Kerja

b. Akuntabilitas (Accountability), yang terdiri dari:

1) Akuntabilitas dalam Penyampaian Laporan Keuangan

2) Akuntabilitas dalam Manajemen Karyawan.

c. Pertanggung jawaban (Responsibility), yang terdiri dari:

1) Tanggung Jawab Lingkungan Hidup.

2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Lain Yang Dilakukan.

3) Program Bina Lingkungan.

4) Program Kemitraan.

d. Kemandirian (Independncy), yang terdiri dari:

1) Independensi Dalam Pengambilan Keputusan

2) Independensi Dalam Manajemen Karyawan.

3) Rekruitmen Karyawan

e. Kewajaran serta Kesetaraan (Fairness), yang terdiri dari:

1) Aspek Mitra Kerja.

2) Aspek SDM Atau Karyawan

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PT Pabrik Gula

Rajawali I dalam penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

seperti:

a. Faktor pendukung

1) Adanya Komitmen Direksi

2) Terdapat Peraturan dan Kebijakan.

3) Terdapat Pengawas Atau Komite.

b. Faktor penghambat

1) Penyesuaian Pedoman.

2) Rendahnya Tingkat Pemahaman.

3) Dualisme Dalam Sistem Holding.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian,

sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti bisa menangkap

informasi dari keadaan yang sesungguhnya baik berupa data yang valid, akurat

ataupun absah dari obyek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini

terletak di Kota Surabaya dan situs penelitian ini pada PT PG Rajawali I.

Alasan memilih lokasi dan situs penelitian ini didasari karena Kota

Surabaya merupakan tempat keberadaan kantor direksi salah satu perusahaan

milik pemerintah (BUMN) yaitu PT PG Rajawali I. Selain itu sebagai salah satu

instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan

bertugas mengelola sumber daya pertanian tebu, diwajibkan untuk menerapkan

prinsip good corporate governance secara konsisten dengan berlandaskan pada

Permen BUMN No PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Permen BUMN

No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN. Namun dalam

pelaksanaannya terdapat permasalahan seperti tidak ada pembaharuan terhadap

pedoman GCG Perusahaan (menggunakan pedoman GCG tahun 2010), kurang

optimalnya penerapan prinsip transparansi (website yang kurang update dan e-

procurement masih pada spesifikasi sederhana), serta kurang maksimalnya pada

prinsip independensi (adanya intervensi holding dalam pengambilan kebijakan

dan rekruitmen karyawan). Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan

pendalaman penelitian tersebut.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut pendapat Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157), Sumber

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan

sumber data yaitu:

1) Informan

Peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung dari sumber yang

paham dengan fokus penelitian yang sedang diteliti dengan menggunakan

teknik wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bapak Hari Sudarmanto selaku Sekretaris Perusahaan PT PG Rajawali I

b. Ibu Damayanti Patimah (alias Petty) selaku Ketua Bagian GCG dan

Manajemen Resiko PT PG Rajawali I

c. Bapak Aris Kadarisman selaku Kepala Bidang SDM dan Pengadaan

PT PG Rajawali I

d. Bapak Dwi Catur Akhmad Setyadi (alias Tio) selaku Staf Bagian

Legal dan Sekretariat PT PG Rajawali I

e. Ibu Citra Kusuma Dewi selaku Staf Bagian Akuntansi dan Keuangan

PT PG Rajawali I

f. Bapak Wahyu Baskoro selaku Staf Bagian CSR PT PG Rajawali I

g. Bapak Adi selaku Kepala Bagian CSR PT PG Krebet Baru Malang

h. Ibu Susi selaku Penerima CSR perusahaan, sekaligus pelaku usaha di

Bidang Tataboga “Susi Cake and Bakery”

i. Bapak M. Yasin selaku Penerima CSR perusahaan, sekaligus pelaku

usaha di Bidang Perkebunan “Perkebunan Buah Naga Jaya Makmur”

2) Tempat dan Peristiwa

Peneliti memperoleh data dan informasi yang bersumber dari peristiwa

atau fenomena yang dinilai sesuai dan bermanfaat untuk mengungkap

permasalahan atau fokus penelitian. Tempat untuk melakukan observasi

pada penelitian ini yaitu di PT PG Rajawali I yang berlokasi di Surabaya.

3) Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai

dokumentasi yang tersedia seperti regulasi/kebijakan pemerintah terkait

objek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas

Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011

b. Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG

pada BUMN

c. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN

d. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Penjelasan

mengenai jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber data

utama tanpa adanya perantara. Data primer yang diambil dalam penelitian

ini terkait dengan fokus penelitian dengan teknik wawancara, observasi

dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Data primer dalam

penelitian ini yaitu terkait:

a. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT PG

Rajawali I (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,

serta kewajaran dan kesetaraan)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GCG pada PT PG

Rajawali I (faktor penghambat dan pendukung).

2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku pedoman, dokumen

perusahaan, laporan tahunan perusahaan, peraturan pemerintah, dan media

elektronik perusahaan. Peneliti menggunakan data sekunder untuk

memperkuat dan melengkapi informasi yang telah didapat melalui

wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti

yaitu:

a. Buku pedoman PT PG Rajawali I (Annual report tahun 2016,

Pedoman GCG, Code of Conduct, Board of Manual, Perjanjian Kerja

Bersama, SOP Perusahaan)

b. Situs resmi perusahaan (website PT PG Rajawali I) dan dokumen lain

yang berkenaan dengan fokus penelitian terkait penerapan prinsip-

prinsip good corporate governance.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:62) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama

dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka dari itu perlu adanya teknik

pengumpulan data secara sitematis untuk memperoleh data yang relevan, tepat

dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah Observasi

Partisipasi Moderat. Menurut Sugiyono (2016:66), menyebutkan dalam

observasi ini (partisipasi moderat) terdapat keseimbangan antara peneliti

menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data

ikut berperan aktif dalam hal ini observasi partisipatif dalam beberapa

kegiatan, tetapi tidak semuanya. Dengan observasi secara langsung, peneliti

melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya dijadikan sebagai

salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati setiap kegiatan terkait penerapan

good corporate governance di kantor PT PG Rajawali I selama dua bulan.

2. Wawancara (interview)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka dan terstruktur.

Artinya selama proses wawancara berlangsung para subjek tau secara sadar

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud serta tujuan

dari wawancara. Sedangkan wawancara terstruktur, dilakukan dengan

mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara,

sehingga tetap mengacu pada fokus yang diteliti. Jadi bisa disimpulkan

bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui informasi-

informasi yang lebih jelas dan lengkap terkait situasi dan fenomena yang

terjadi, yang tidak didapatkan selama melakukan observasi. Adapun topik

bahasan wawancara dalam penelitian ini adalah:

a. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT PG

Rajawali I (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,

serta kewajaran dan kesetaraan)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan GCG pada PT PG

Rajawali I (faktor penghambat dan pendukung).

3. Dokumentasi

Merupakan kegiatan melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang

dianggap sesuai dan relevan dengan lokasi, situs serta fokus penelitian yang

diteliti. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk menguatkan data primer

dan mengumpulkan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi

yang dilakukan dengan cara:

a. Mengambil gambar obyek-obyek yang dirasa penting dan sesuai

dengan apa yang menjadi fokus penelitian pada saat melakukan

kegiatan observasi

b. Merekam percakapan dan informasi dari informan/narasumber pada

saat melakukan kegiatan wawancara

c. Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Adapun instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti Sendiri

Menurut Sugiyono (2016:59) mengungkapkan bahwa dalam penelitian

kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu

sendiri. Peneliti memiliki peran untuk menetapkan fokus penelitian,

menetapkan sumber data yang tepat, mengumpulkan data dengan cara

menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang

dilanjutkan menganalisis data serta menarik kesimpulan dari penelitian yang

telah dilakukan.

2. Pedoman Wawancara (Interview Guide)

Merupakan serangkaian pedoman dalam melakukan wawancara dengan cara

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan (berisi informasi berkaitan dengan

fokus penelitian) yang akan ditanyakan kepada narasumber atau informan.

Pedoman wawancara digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan

wawancara yang berisi batasan-batasan agar pertanyaan-pertanyaan yang

diberikan lebih terarah, menjaga relevansi serta tetap mengacu kepada

penelitian yang dilaksanakan.

3. Instrumen penelitian lainnya

Instrumen penelitian lainnya yang menunjang dalam penelitian meliputi

buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam yaitu

tape recorder dan kamera dalam handphone.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:88) yaitu Analisis data kualitatif

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada

orang lain.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif data yang diinterpretasikan tidak

hanya dilakukan diakhir, namun secara stimulan juga telah dimulai dilakukan

pada saat proses pengumpulan data berlangsung dilapangan. Selanjutnya, analisis

yang dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan

logika yang rasional serta mengandalkan teori atau dalil yang berlaku secara

umum. Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya

data tersebut dianalisis dengan menginterpretasi data dan menganalisisnya secara

detail yang kemudian dapat diperoleh kesimpulan. Dalam melakukan analisis data

peneliti menggunakan model analisis data interaktif sebagaimana yang

dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi:

data condensation, data display, conclutions: drawing/verifying. Adapun gambar

model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model)Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2014

Teknik analisis data model interaktif milik Miles, Huberman dan Saldana

dipilih karena memberikan sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam

menganalisis data yang diperoleh. Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai

berikut:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan

tranformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data

dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh dan berlangsung

terus-menerus selama penelitian sampai pada tahap penyajian data dan

penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data dilakukakan dengan cara,

data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau

laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan,

dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting

kemudian dicari tema atau polanya. Dalam tahap ini, peneliti akan

melakukan pemilihan dan merangkum data yang sudah terkumpul dari hasil

observasi, wawancara, catatan dan dokumentasi di lapangan yang berkaitan

dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT PG

Rajawali I, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap penyajian data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun secara

sistematis guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian yang dilakukan secara terstruktur merupakan suatu cara

utama untuk mempermudah analisis kualitatif yang valid. Penggunaan

berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan

informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

Pada tahap penyajian data ini, peneliti memperoleh data dari PT PG

Rajawali I yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate

governance. Dari data tersebut kemudian akan dideskripsikan, dikaji dan

ditelaah secara detail untuk mencari kebenaran data berdasarkan hasil

observasi dan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal

ini dikarenakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokan validitasnya. Tujuan dari

verifikasi ini adalah untuk memastikan kebenaran data. Pada penelitian ini,

kesimpulan awal yang dikemukakan berdasarkan data-data yang diperoleh

peneliti selama di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan

jawaban atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelititan ini.

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data sangat penting dalam penelitian, karena pembaca perlu

mengetahui proses yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang

valid. Keabsahan data dalam penelitian ini akan dibuktikan dengan triangulasi

data. Sugiyono (2016:127) mengemukakan terdapat tiga triangulasi yaitu

triangulasi sumber, tringulasi teknik, dan triangulasi waktu. Berikut akan

dijelaskan ketiga bentuk yang dipakai dalam pengujian data yaitu sebagaii berikut:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda dari

berbagai sumber untuk dianalisis lebih lanjut. Data dari sumber yang

berbeda namun dalam satu topik yang sama akan dihubungkan satu sama

lain sebagai pendukung untuk memperoleh sebuah keabsahan data. Dalam

hal ini dilakukan dengan mengecek data yang diproleh melalui beberapa

sumber yang menjadi informan yang berasal dari PT PG Rajawali I (tujuh

orang) dan dua orang dari pihak masyarakat penerima bantuan Program

Kemitraan.

2. Triangulasi Teknik

Dalam pengujian data ini, peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber

data yang sama dalam topik bahasan yang sama dengan menggunakan

teknik pengambilan data yang berbeda yaitu: wawancara, observasi dan

dokmentasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang

dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengujian data dengan teknik dan sumber

data atau informan yang sama namun pada waktu yang berbeda. Hal

tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan informasi dan terdapat

kesamaan antara informasi baru dengan informasi lama pada topik

pembahasan yang sama dalam waktu dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Kondisi Penelitian

1. Gambaran Umum PT Pabrik Gula Rajawali I Surabaya

PT PG Rajawali I merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara

Indonesia (Persero), yang beroperasi di wilayah Jawa Timur. Didirikan pada

tanggal 19 September 1995 yang bergerak di bidang usaha Agro Industri, dengan

jumlah karyawan 3.156 Orang. PT PG Rajawali I memiliki 2 (dua) unit usaha,

yaitu Pabrik Gula Krebet Baru yang berlokasi di Malang dan Pabrik Gula Rejo

Agung Baru yang berlokasi di Madiun.

Gambar 4.1 Kantor Direksi PT PG Rajawali ISumber: Annual Report tahun 2015

Berdasarkan Anggaran Dasar yang telah memuat dan diumumkan dalam

Akta pendirian nomor 93 tertanggal 28 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan

Achmad Abid pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta dan mendapat

persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: C2-

9513.HT.01.04TH.96 tanggal 15 Oktober 1996, hingga mengalami perubahan

terakhir sebagaimana Anggaran Dasar perubahan terakhir yang dimuat dan

diumumkan dalam Akta pendirian nomor 06 tertanggal 4 Agustus 2008 yang

dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Notaris di Jakarta dan mendapat persetujuan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-

56839.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008.

2. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT PG Rajawali I merupakan bagian dari BUMN yang telah beroperasi

sejak 5 November 1975. Waktu dibuka pertama kali, PT PG Rajawali I masih

memiliki nama PT IMACO (Industrial Management Company), yang mengurus

manajemen PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo Agung Baru. Selain dua

perusahaan tersebut, aspek manajemen dan direksional dari PT Phapros

Semarang, PT P2G Madu Baru Yogyakarta, dan PBSTALoka Surabaya juga

dipegang oleh PT IMACO. Nama PT IMACO baru berubah menjadi PT PG

Rajawali I secara resmi pada tanggal 15 Oktober 1996.

Untuk memperluas kegiatan usaha, PT PG Rajawali I melakukan akuisisi

perusahaan PT Kebun Grati Agung tahun 1997, PT Pucuk Rosan Baru tahun

1997, dan PT Mitra Nusantara tahun 2000. Dua perusahaan tersebut kini sudah

tidak beroperasi lagi secara mandiri karena berada di bawah kendali unit Pabrik

Gula Rejo Agung Baru dan Pabrik Gula Krebet Baru.

Pada 5 Desember 1995, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru dilakukan. Beberapa

keputusan penting dihasilkan dari RUPSLB dua perusahaan tersebut. Satu di

antaranya adalah penggabungan PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru

menjadi satu kesatuan perusahaan bernama PT PG Rajawali I.

Perjanjian penggabungan dua perusahaan ini resmi dicatat dalam surat

perjanjian dengan nomor 16/SP/DIRU/XII/95 pada 29 Desember 1995. Surat

tersebut efektif berlaku mulai 1 Januari 1996. Langkah peresmian secara hukum

dilakukan oleh notaris perusahaan, Sutjipto SH., pada 3 Januari 1996 dalam akta

nomor 13 dan 14. Penegasannya dituangkan dalam akta nomor 90 dan 91 pada 28

Agustus 1996. Sementara akta nomor 92 merupakan bentuk pengesahan atas surat

perjanjian dengan nomor 16/SP/DIRU/XII/95.

Akta perubahan anggaran dasar PT PG Rajawali I mendapat persetujuan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-

9513.HT.01.04 TH 96 pada 15 Oktober 1996. Setahun berselang, perluasan usaha

PT PG Rajawali I gencar dilakukan. Perusahaan melakukan akuisisi terhadap PT

Kebun Grati Agung pada 1997 dengan kepemilikan saham sebesar 80%. Pada

tahun yang sama, PT Pucuk Rosan Baru diakusisi dengan kepemilikan saham

sebesar 100%. Pada 2000 perluasan kegiatan usaha kembali dikakukan PT PG

Rajawali I. Perusahaan mengakuisisi PT Mitra Nusantara dengan kepemilikan

saham 100%.

Langkah besar dilaksanakan PT PG Rajawali I pada 22 November 2000.

Perusahaan mengubah status badan hukum PT Pucuk Rosan Baru di bawah

kendali PG Krebet Baru dan PT Mitra Nusantara dibawah kendali PG Rejo Agung

Baru sebagai anak perusahaan menjadi unit-unit perusahaan. Perubahan status

tersebut efektif berlaku pada 1 Januari 2001. Dalam operasinya, PT Pucuk Rosan

Baru di bawah kendali PG Krebet Baru, sedangkan PT Mitra Nusantara di bawah

kendali PG Rejo Agung Baru. Namun dua unit perusahaan tersebut hingga kini

dalam kondisi belum beroperasi.

Pada 21 Desember 2011, melalui RUPSLB, keputusan berat harus diambil

PT PG Rajawali I. Perusahaan terpaksa membubarkan PT Kebun Grati Agung.

Putusan itu tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan

Nomor 3 pada 23 Desember 2011.

Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan PT PG Rajawali I

TAHUN PROSES1863 Oei Tjien Sien mendirikan NV Handel My Kian Gwan

bergerak di perdagangan hasil bumi1885 Oei Tiong Ham, anak dari Oei Tjien Sien, mendirikan Oei

Tiong Ham Concern bergerak diperdagangan gula, perkebunandan bidang usaha lainnya

1894 PG Rejo Agung didirikan sebagai anak perusahaan Oei TiongHam Concern dengan status kepemilikan 100% milik swasta

1906 PG Krebet Baru didirikan oleh Pemerintah Hindia Belandakemudian diambil alih oleh Oei Tiong Ham Concern

1961 Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semuaperusahaan Oei Tiong Ham berdasarkan Keputusan PengadilanEkonomi dan diperkuat oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia tertanggal 27 April 1963. Kegiatan usahanyadibawah kendali Menteri, Jaksa Agung dan diserahkan kepadaMenteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan (P3)yang sekarang menjadi Departemen Keuangan

1964 Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator KompartemenKeuangan tanggal 19 Agustus 1964 sebagian harta kekayaanOei Tiong Ham Concern oleh Pemerintah digunakan sebagaiPenyertaan Modal Pemerintah dalam pendirian PT PerusahaanPerkembangan Ekonomi Nusantara (PPEN) RajawaliNusantara Indonesia. PT Rajawali Nusantara Indonesia(Persero) merupakan BUMN yang seluruh sahamnya dimilikioleh pemerintah.

1975 Industrial Company Limited disingkat PT IMACO didirikanpada tanggal 5 November 1975 sebagai anak perusahaan PTPPEN Rajawali Nusantara Indonesia yang melakukan kegiatanusahanya sebagai pemegang manajemen dari beberapa anakperusahaan PT PPEN Rajawali Indonesia

TAHUN PROSES1995 PT PG Rajawali I adalah gabungan antara PT PG Krebet Baru

dan PT PG Rejo Agung Baru, dan merupakan salah satu anakperusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Penggabungantersebut sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan, sebagaipemegang saham, tertanggal 19 September 1995. Perubahantersebut mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RItertanggal 15 Oktober 1996

Sumber:Olahan Penulis, 2017

3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

Visi

Menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global.

Misi

a. Meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas dan

efektivitas, berorientasi kualitas produk, pelayanan prima serta

menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap

kelestarian lingkungan.

b. Melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi, dan ekspansi untuk

tumbuh berkembang berkelanjutan.

4. Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan

Untuk mencapai visi dan misi perusahaan, PT PG Rajawali I menetapkan

nilai-nilai perusahaan (corporate values) sebagai pembatas sekaligus sebagai

landasan bagi karyawan dalam beraktivitas dan wajib dijalankan dengan penuh

integritas. Berikut nilai-nilai perusahaan PT PG Rajawali I yang terangkum

sebagai berikut:

Respecting stakeholder as part of a large family firm.(Menghormati pemangku kepentingan sebagai keluarga besar perushaan).

Appreciating every business activity to be mosaic of corporate strategy.

(Menghargai setiap aktivitas usaha untuk dijadikan mosaik strategi besarperusahaan)

Job satisfaction is implamanted as a golden guidance & appreciate employeeas strategic business partner(Menanamkan kepuasan kerja sebagai pedoman emas serta menghargaikaryawan sebagai mitra kerja strategis)

Accomodating new strategic ideas and turns it into effective teamwork(Mengakomodasi ide-ide strategis kemudian mengkreasikannya menjadikerjasama yang efektif dalam kompetisi global)

Working together as a solid group for now and in the future(Bekerjasama sebagai tim yang solid baik saat ini maupun dimasa yangakan datang)

Affording win-win collaboration to stakeholder(Membuat kolaborasi yang saling menguntungkan untuk pemangkukepentingan)

Loyal employee actualization through open hearted communicationmanagement(Mewujudkan karyawan loyal pada perusahaan dengan menerapkanmanajemen komunikasi terbuka dari hati ke hati)

Integrity maintaning in all business, social, and environmental activities(Menjaga integritas di semua aktivitas usaha, sosial, dan lingkungan)

1 (one) commitmen in keeping the spirit to be sustaiable growing sugar cancebased industry as well as maintaining our value when doing all of theactivities.(Satu komitmen dalam menjaga semangat untuk menjadi perusahaanberbasis tebu yang menjaga lingkungan dan terus bertumbuh sekaligusmenjaga nilai-nilai perusahaan dalam setiap aktivitas)

PT PG Rajawali I memiliki budaya perusahaan yang sangat kuat untuk

menyatukan visi-misi seluruh insan perusahaan. Budaya kerja yang dianut adalah:

a. Profesionalism

1) Insan PT PG Rajawali I berkomitmen untuk menerapkan standar

profesionalisme tertinggi melalui upaya mengejar inovasi, menata

imajinasi, terbuka terhadap gagasan baru, bertindak dengan

perhitungan matang dan konsisten.

2) Sebagai insan yang memegang prinsip profesionalisme, insan PT PG

Rajawali I akan meningkatkan tanggung jawab pribadi, terbuka

terhadap perubahan dan perbaikan, serta terus belajar demi mencapai

taraf kompetensi dan keahlian seiring dengan kebutuhan dalam

perkembangan PT PG Rajawali I.

3) Insan PT PG Rajawali I dituntut untuk memiliki pengetahuan terkini,

serta memiliki pengetahuan untuk mengolah informasi sesuai dengan

tuntutan tugas dan pekerjaannya.

b. Integrity

1) Kesetaraan pemikiran, perkataan dan tindakan secara konsisten oleh

sekumpulan nilai yang sesama.

2) Perilaku yang tercakup dalam konsep integritas ini antara lain: jujur,

tulus, dapat dipercaya, dapat diandalkan, tepat waktu, etis dan adil.

c. Teamwork

1) Sikap dalam berinteraksi atau berhubungan sosial yang efektif antar

individu, individu dan kelompok unit kerja, antar unit usaha di

lingkungan PT PG Rajawali I yang secara bersama-sama

melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

2) Sikap kerjasama ini diwujudkan dalam kemauan saling berbagi dan

kemauan saling mendukung sesama insan PT PG Rajawali I.

3) Insan PT PG Rajawali I menyadari bahwa terdapat banyak tuntutan

tugas dan pekerjaan, dimana semangat kerjasama akan meghasilkan

prestasi yang lebih baik, sekaligus kemungkinan solusi

permasalahan, dibandingkan jika bekerja sendiri.

d. Excellence

1) Semangat untuk memberikan yang terbaik harus menjadi bagian dari

seluruh insan PT PG Rajawali I dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya.

2) Menerapkan semangat untuk terus meningkatkan kualitas pada

semua dimensi pekerjaan, diyakini dapat mempercepat pencapaian

tugas, pokok, sasaran, tujuan, misi dan visi yang diemban PT PG

Rajawali I.

3) Proses untuk mencapai hasil terbaik melampaui ekspektasi normal

adalah proses yang tidak akan berakhir. Keunggulan, kecemerlangan

dan kesempurnaan tercipta dari hal-hal kecil, namun sebenarnya

semua itu bukanlah hal-hal yang kecil.

e. Respect

1) Insan PT PG Rajawali I memiliki komitmen untuk memperlakukan

orang lain dengan penuh asa hormat yang dilandasi oleh kepercayaan

& harga diri. Segala hal yang dikerjakan oleh insan PT PG Rajawali

I senantiasa harus saling menghargai & saling menghormati dalam

menyikapi ide dan saran sesama insan PT PG Rajawali I.

2) Komitmen saling menghargai dan menghormati ini menyangkut

aspek menghargai dan menghormati keberagaman, individualitas,

perbedaan profesional dan personal, aset PT PG Rajawali I, serta

perasaan ikut memiliki perangkat kerja yang dipercayakan kepada

insan PT PG Rajawali I.

5. Kegiatan Usaha Utama dan Proses Produksi Perusahaan

PT PG Rajawali I adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang

pertanian, perkebunan, dan industri gula serta segala sesuatu yang menyangkut

bidang tersebut dalam arti luas. Berbagai hal yang termasuk dalam bidang usaha

PT PG Rajawali I adalah pengusahaan tanaman, pengelolaan, pemasaran hasil,

serta industri dan jasa penunjangnya. PT PG Rajawali I juga mendirikan serta

menjalankan perusahaan dan usaha lain yang masih memiliki hubungan dengan

bidang-bidang tersebut.

Inovasi juga merupakan bagian penting dalam pengembangan produk yang

variatif dan berkesinambungan. Beberapa inovasi yang pernah dilakukan adalah

penggantian bibit dengan varietas unggul, program bongkar ratoom penggantian

bahan bakar ketel dari residu ke bahan bakar ampas, dan pengelolaan limbah

blotong menjadi pupuk organik.

Setiap tahun PT PG Rajawali I selalu melakukan revitalisasi secara berkala

pada mesin-mesin produksi. Revitalisasi ini penting dilakukan untuk menambah

kapasitas giling, meminimalisir kehilangan gula dalam proses produksi, dan

mengurangi pemakaian bahan bakar. Selain menambah kapasitas giling, PT PG

Rajawali I juga berusaha menghasilkan produk berkualitas dengan mengutamakan

riset dan pengembangan yang didukung dengan fasilitas terkini. Gabungan dari

dua hal tersebut tentu bisa menghasilkan produk terbaik untuk konsumen.

Komitmen perusahaan terhadap kualitas bahan baku dan produksi telah

tertuang dalam Standard Operating Prosedure (SOP) dimasing-masing bagian.

Didukung oleh laboratorium yang baik, setiap tahapan proses produksi tentu telah

terjamin kualitasnya. PT PG Rajawali I yakin dengan adanya pengendalian dan

pengawasan proses yang baik ini maka tingkat kehilangan gula akan menurun

serta kualitas kian tinggi. Berikut produk utama dan produk samping yang

dihasilkan oleh PT PG Rajawali I, yaitu:

a. Gula Kristal Putih (GKP IA) yang dikemas dalam bentuk: Kemasan 50

Kg, Gula Kemasan 5 Kg, Gula Kemasan 0,5 dan 1 Kg.

b. Tetes Tebu, yang dapat digunakan sebagai bahan baku penyedap makanan,

alkohol dan lain-lain.

c. Ampas Tebu, dapat dijadikan bahan bakar ketel, bahan baku pabrik

particle board dan pabrik kertas.

d. Blotong, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang berfungsi untuk

meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah sekaligus dikomposer pupuk

organik.

Tabel 4.2 Proses Bisnis PT PG Rajawali I

Tahap Nama Tahapan Keterangan1 Bahan Baku Tebu, dengan kriteria MSB (Manis,

Segar dan Bersih), sebagai bahan bakuutama Raw Material

2 Emplasemen Tebu yang akan digiling dipersiapkandengan peralatan yang dipakai yaituRaiban, Lori, Truk, Timbangan,Emplacement dan Cane Table.

3 Stasiun Gilingan Gula yang ada dalam kandungan tebudiambil semaksimal mungkin melaluialat pendahuluan (Cane Preparation:Cane Cutter dan Unigrator) dan alatpenggiling (gilingan) dengan menambahair (imbibisi)

4 Stasiun Pemurnian Untuk memperoleh nira bersih zat-zatnon gula yang terlarut dalam nira mentahdihilangkan sebanyak mungkin

Tahap Nama Tahapan Keterangan5 Stasiun Penguapan Nira kental dengan kandungan aor 40%

(Brix 60%) diperoleh denganmenggunakan sebagian besar air yangterkandung dalam nira encer (Brix 13%)

6 Stasiun Kristalisasi Kristal gula monoklin dibentuk denganukuran besar butir 0,8-1,2 mm

7 Stasiun Puteran Penyaringan untuk memisahkan kristalgula dari cairan (stroop) dilakukandengan gaya sentrifugal sampaidiperoleh kristal gula yang bersih

8 StasiunPenyelesaian

Mengeringkan gula, menyeleksi ukurankristal (gula normal 0,8-1,2 mm, gulahalus dan gula kerikil) dan pengantongan½ kg, 1 kg, 5 kg dan 50 kg.

Sumber: Olahan Penulis, 2017

6. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.2 Struktur Perusahaan Grup RNISumber: Annual Report tahun 2016

Gambar di atas menunjukan bahwa PT PG Rajawali I merupakan anak

perusahaan dari PT RNI (Persero). Hal tersebut dikarenakan bahwa pemegang

saham PT PG Rajawali I adlah PT RNI (Persero) yang memgang saham 99,9%

(62.499 lembar) saham perseroan. Sedangkan PT Rajawali Nusindo memegang

0,01% (1 lembar) saham perseroan.

Gambar 4.3 Logo Perusahaan PT PG Rajawali ISumber: Annual Report tahun 2016

Logo PT PG Rajawali I tidak terlepas dari logo induk perusahaannya yaitu

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dimana secara umum bentuk logo

adalah terinisiasi dari Burung Rajawali, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kepala Rajawali dengan kepakan sayapnya menggenggam bola dunia yang

bermakna bervisi global dan berbisnis hingga manca negara sebagai duta

yang membanggakan Indonesia.

b. Warna merah putih adalah dwi warna yang bermakna sebuah perusahaan

yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

c. Teks disamping typography bola berwarna biru kehijauan yang bermakna

menjunjung tinggi pada pengelolaan perusahaan yang bersih, jujur,

transparan dan bertanggung jawab.

Gam

bar

4.4

Str

uktu

r O

rgan

isas

i PT

PG

Raj

awal

i ISu

mbe

r:SK

Dir

eksi

No.

SK.2

9/R

W.0

1/IV

/201

6

Gambar diatas menunjukkan bahwa struktur organisasai PT PG Rajawali I

berjenjang dan hirerarkhi, dimana kewenangan mengalir langsung dari direktur

utama dengan dibantu oleh direktur produksi dan direktur keuangan yang

langsung membawahi Kepala Bidang serta Kepala Bagian dan kemudian berlanjut

kepada karyawan operasional. Berikut rincian Job description nya:

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan (pencegahan, pebaikan dan penindakan) secara umum dan/atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi

dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Berikut tugas dan tanggung jawab:

1) Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan RJPP, RKAP

dan rencana-rencana lainnya yang telah disetujui / disahkan oleh RUPS.

2) Dewan Komisaris mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya secara

tertulis kepada RUPS/Pemegang Saham.

3) Dewan Komisaris bertanggung jawab serta berwenang mengawasi tindakan

Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi.

4) Dewan Komisaris dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab,

menjalankan tugas pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi untuk

kepentingan dan tujuan Perseroan.

5) Dewan Komisaris mengkaji visi dan misi Perusahaan beserta memberikan

masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan visi dan misi.

6) Memberikan saran kepada Pemegang Saham/RUPS berkaitan remunerasi

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

7) Bersama Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian

Perseroan dan/atau kerugian pihak lain yang disebabkan oleh kesalahannya

dalam menjalankan tugas sesuai anggaran dasar, keputusan RUPS, serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam

menjalankan tugasnya.

9) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, maka

tanggung jawab berlaku secara renteng di antara anggota Dewan Komisaris.

10) Mengakaji ulang kebijakan maupun strategi manajemen risiko dan memberi

pendapat serta saran kepada Direksi tentang penerapan manajemen risiko

Perseroan.

11) Mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern.

12) Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan program pengenalan

Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru.

b. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas

pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili

Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Berikut tugas dan tanggung

jawab Direksi, yaitu:

1) Menyusun visi, misi, nilai-nilai, dan program jangka pendek maupun jangka

panjang Perseroan yang disampaikan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris

atau RUPS sesuai anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mengambil segala keputusan dan tindakan yang dianggap perlu dalam

batas kewenangannya untuk menjalankan serta mengelola Perusahaan

sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

3) Menyusun serta menggerakkan organisasi Perusahaan untuk menjalankan

RJPP, RKAP, serta rencana-rencana lainnya yang telah disetujui RUPS.

4) Mengambil keputusan strategis termasuk penciptaan produk baru, dengan

memperhitungkan dampak risiko secara seksama dan keseimbangan antara

hasil usaha dengan beban risiko.

5) Menyusun serta melaksanakan sistem pengendalian internal di Perusahaan

secara memadai untuk menjaga kekayaan serta kinerja Perusahaan, dengan

memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan pengendalian secara umum terhadap jalannya perusahaan, baik

pada unit usaha, anak perusahaan, maupun unit kerja pendukungnya.

7) Memastikan kelancaran komunikasi Organ Perusahaan dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders) dengan memberdayakan

fungsi/peran Sekretaris Perusahaan.

8) Memastikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai

tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran dasar serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Menyusun dan/atau memiliki Pedoman Kerja (Board Manual) agar supaya

pelaksanaan tugasnya dapat terarah, efektif, serta dapat digunakan sebagai

salah satu alat penilaian kinerja.

c. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk untuk membantu Direktur Utama

dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan maupun pemeriksaan

operasional Perusahaan, serta menilai sistem pengendalian, pengelolaan, dan

pelaksanaannya berikut memberikan saran perbaikan independen dan obyektif

kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan Perusahaan, guna

selanjutnya disampaikan pertanggung jawabannya kepada Direktur Utama.

Tujuan SPI adalah meningkatkan value Perusahaan serta rasa percaya Pemegang

Saham maupun stakeholders lainnya terhadap pengelolaan kegiatan Perusahaan.

1) Melakukan pengawasan melalui kegiatan audit, konsultasi, dan pembinaan

terhadap semua kegiatan dan fungsi organisasi.

2) Melakukan pengawasan atas pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan

atas persetujuan Direktur.

3) Melakukan audit investigasi terhadap aspek penuh dan bebas ke seluruh

fungsi, catatan, dokumen, aset, dan karyawan.

4) Melakukan penugasan memiliki aspek penuh dan bebas keseluruh fungsi,

catatan, dokumen, aset, dan karyawan.

5) Mengalokasikan sumber daya dan menentukan lingkup kerja serta

menerapkan teknik-teknik audit.

6) Memperoleh bantuan kerjasama dari personil di unit-unit perusahaan pada

saat melakukan pengawasan juga jasa-jasa khusus lainnya dari dalam

maupun luar perusahaan.

7) Menjadi counterpart bagi auditor eksternal dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Sekretaris Perusahaan

Perusahaan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan yang bertugas

menjadi ”Pejabat Penghubung” (liaison officer) antara Perusahaan dengan

Stakeholders, serta bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan merupakan ”Pintu Gerbang Informasi Utama Perusahaan”.

Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengelola komunikasi

yang baik antara Perusahaan dengan pihak-pihak dari internal maupun eksternal.

Dalam rangka menjalankan fungsi, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan

tanggung jawab antara lain:

1) Menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah rapat Direksi.

2) Menyiapkan Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham.

3) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan RUPS.

4) Memfasilitasi rapat-rapat di lingkup Direksi, bersifat rutin maupun non rutin

5) Menyiapkan bahan dan materi yang diperlukan untuk laporan kegiatan rutin

Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar (stakeholders).

6) Menyiapkan bahan serta materi berkaitan hal-hal yang harus mendapatkan

keputusan Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan.

7) Menindaklanjuti keputusan Direksi dengan mencatat keputusan hasil rapat

Direksi, serta memantau tindak lanjut pelaksanaan hasil rapat Direksi.

8) Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan berkaitan persyaratan

keterbukaan, dan wajib menyampaikan informasi tugasnya kepada Direksi

secara berkala, maupun kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

B. PENYAJIAN DATA

1. Penerapan Good Corporate Governance di PT PG Rajawali I

a. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan satu prinsip GCG yang mewajibkan adanya

keterbukaan informasi kepada stakeholder. Hal tersebut dipandang perlu untuk

menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan. Dimana perusahaan

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu,

serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,

pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

Dengan adanya penerapan prinsip transparansi ini, stakeholder dapat mengetahui

resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi perusahaan. Selain itu

penerapan transparansi yang baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindar dari

benturan kepentingan (conflict of interest) dari berbagai pihak dalam manajemen,

serta dengan adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat,

jelas, tepat waktu, konsisten & dapat diperbandingkan, maka dapat dimungkinkan

terjadinya efisiensi dalam pengelolaan perusahaan.

Sebagai salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak dibidang agro

industri, PT PG Rajawali I Surabaya memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas

keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam

mengungkapkan informasi material dan relevan kepada karyawan, stakeholder,

publik, atau kepada mitra kerja. Beberapa bentuk penerapan prinsip transparansi

yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I Surabaya adalah sebagai berikut:

1) Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

Transparansi informasi menjadi bagian yang penting dalam proses

pengambilan keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak

signifikan terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Transparansi dalam pengambilan

keputusan ini dilakukan oleh jajaran manajemen yang selanjutnya akan diteruskan

dan ditransferkan kepada seluruh insan perusahaan, agar seluruh insan perusahaan

paham akan arah & tujuan dari dibuatnya keputusan demi kelangsungan

perusahaan. Selain itu juga dalam beberapa urusan tetentu, pengambilan

keputusan dilakukan dengan melibatkan karyawan untuk mendapatkan masukan

terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Terutama transparansi pengambilan

keputusan berhubungan dengan karyawan pada unit kerja yang bersangkutan.

Pada dasarnya karyawan merupakan aspek penting yang dimiliki oleh

perusahaan untuk menjalankan roda organisasi. Maka dari itu beberapa bentuk

transparansi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan karyawan di PT PG

Rajawali I dilakukan melalui beberapa forum rapat yaitu rapat direksi, rapat

serikat pekerja, dan diskusi permasalahan bidang. Selanjutnya dari hasil rapat

yang berupa notulensi akan disampaikan lewat disposisi kepala bidang kepada

seluruh karyawan PT PG Rajawali I secara merata. Selain notulensi ada juga yang

berbentuk pengumuman yang selanjutnya dikelola oleh SDM untuk disebarkan

kepada seluruh karyawan melalui media yang dimiliki oleh bagian SDM. Hal ini

dimaksudkan agar seluruh karyawan mengetahui maksud dan tujuan dari hasil

rapat dan menyamakan presepsi semua karyawan terhadap kebijakan yang diambil

serta dijalankan secara seragam.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tio selaku staf Legal dan Sekretariat

PT PG Rajawali I Surabaya tentang transparansi pengambilan keputusan:

“memang ada beberapa rapat-rapat yang dijalankan, bentuknya berupanotulen. Dan setelah notulen dibuat oleh sekretaris perusahaan akandibagikan ke kita selaku karyawan lewat kepala bidang. Selain itu ada jugaseperti pengumuman yang kita terima dari SDM. Mereka memang punyatempat-tempat tertentu untuk memasang pengumuman.”(wawancaradilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.15 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Selain hasil rapat yang disebarkan kepada seluruh karyawan, bentuk

transparansi yang dilakukan yaitu berupa pelibatan karyawan dalam memberikan

gagasan dan inovasi demi kemajuan perusahaan. Proses pelibatan karyawan dalam

pengambilan keputusan dilakukan melalui forum yang melibatkan karyawan

beserta jajaran direksi yang dijadikan wadah bagi karyawan untuk berdiskusi

memberikan saran, masukan, ide-ide baru, dan perbaikan sebagai bahan

pertimbangan atasan dalam membuat keputusan. Berikut ini beberapa kegiatan

yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan:

a) Rapat Direksi

Rapat direksi yaitu rapat yang dihadiri oleh para direksi dan jajaran top

management (seluruh kepala bidang & sebagian kepala bagian). Rapat ini

membahas pengambilan keputusan yang strategis sesuai kinerja perusahaan. Serta

membahas tentang setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap bidang.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Petty selaku Kepala Bagian GCG dan

Manajemen Resiko, sebagai berikut:

“jadi pada rapat direksi itu hanya diikuti oleh beberapa organ tertentu sajadan biasanya membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Organ-organ yangdilibatkannya pun hanya yang berkiatan dengan pembahasan, seperti topmanajemennya saja alias kepala bidang dan sebagian kepala bagian.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Aris selaku Kepala Bidang

SDM dan Pengadaan yang mengatakan bahwa:

“Beberapa kasus tertentu memang karyawan dilibatkan untuk pengambilankeputusan. Misalnya kalau untuk rapat direksi, beberapa kepala bidangjuga dilibatkan dan beberapa keputusan dan sarannya akan diambil darikepala bidang. Disini kepala bidang termasuk karyawan. Jadi pastimelibatkan karyawan.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa pada rapat direksi terutama pada

permasalahan tertentu akan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan

keputusan. Pelibatan karyawan diwakilkan oleh kepala bidang dan beberapa

kepala bagian yang bersangkutan untuk membahas terkait permasalahan kinerja

perusahaan. Kepala bidang dan kepala bagian dianggap sebagai orang yang paham

akan keadaan langsung teknis di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan

solusi guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan.

b) Rapat Serikat Pekerja

Rapat serikat pekerja adalah rapat yang diadakan guna menyampaikan ide,

gagasan serta masukan dari para karyawan PT PG Rajawali I kepada jajaran

direksi. Pelaksanaan rapat ini diadakan pada kondisi tertentu sesuai dengan

kebutuhan. Rapat ini dihadiri oleh Jajaran Direksi dan perwakilan karyawan yang

tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja. Dimana serikat pekerja merupakan

organisasi perwakilan dari para pekerja PT PG Rajawali I yang terdaftar di

Departemen Tenaga Kerja Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor Pendaftaran

26/OP.SPD.154 PT PG Rajawali I/DFT/XII/0200 tanggal 21 Februari 2000 yang

terdiri dari Kepala Serikat Pekerja, wakil beserta jajaran serikat pekerja.

Pembahasan dalam rapat ini adalah terkait pembuatan pedoman Perjanjian Kerja

Bersama yang berlaku selama dua tahun. Dalam pembahasan Perjanjian Kerja

Bersama yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dengan Jajaran Direksi, membahas

poin-poin seperti a) hubungan kerja, b) hari dan jam kerja, c) pembebasan dari

kewajiban untuk bekerja, d) keselamatan dan kesehatan kerja, e) penggolongan

penggajian dan tunjangan pekerja, f) jaminan kesehatan, g) jaminan sosial dan

kesejahteraan tenaga kerja, h) kedisiplinan dan tata tertib kerja, i) pendidikan dan

pelatihan, dan j) terputusnya hubungan kerja serta akibat-akibatnya. Dari hasil

pembahasan rapat ini selanjutnya akan disosialisasikan kepada seluruh insan PT

PG Rajawali I untuk diterapkan dan ditaati dengan penuh kesadaran.

Uraian di atas berlandaskan pada hasil wawancara dengan Bapak Hari

selaku Sekretaris Perusahaan PT PG Rajawali I, yang mengatakan bahwa:

“...kalau pengambilan keputusan yang melibatkan karyawan medianyamelalui Serikat Pekerja. Disana karyawan diberikan kesempatan untukmenyampaikan ide dan gagasannya. Tapi yang hadir ya hanya perwakilandari karyawan yang menjadi pengurus saja. Jadi sebenarnya PerjanjianKerja Bersama itu merupakan wujud dari adanya pelibatan karyawan.”(wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Aris bahwa:

“....diskusi permasalahan juga sering dilakukan antara pengurus serikatpekerja dengan manajemen. Misalnya membahas tentang Perjanjian Kerja

Bersama atau PKB. Itu kita respon melalui pertemuan rapat. Jadi PKB bisadisusun melalui sebuah forum perundingan antara wakil manajemendengan wakil dari serikat pekerja. Selanjutnya akan disepakti dan ditandatangani kedua belah pihak.”(wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa satu bentuk transparansi

pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan melalui forum Serikat Pekerja.

Manajemen perusahaan dipertemukan dengan perwakilan karyawan yang

tergabung dalam Serikat Pekerja untuk membahas hak & kewenangan karyawan.

Jadi Serikat Pekerja merupakan wadah bagi para karyawan dalam menyuarakan

setiap aspirasi perihal hak dan kewenangan mereka, serta mengetahui setiap

kebijakan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.

c) Diskusi Permasalahan Bidang

Diskusi ini dilakukan dimasing-masing bidang yang bertujuan untuk

bertukar pikiran mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh

bidang. Bentuk diskusi terjadi dua arah (pimpinan dengan karyawan) yaitu antara

kepala bidang/kepala bagian dengan karyawannya. Melalui hal tersebut,

diharapkan bisa bertukar informasi dalam pemecahan masalah sehingga dapat

menemukan jalan keluar. Selain itu, dengan adanya diskusi ini tugas yang

diberikan oleh kepala bidang bisa dipahami dengan seksama oleh karyawan.

Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Hari, berikut penjelasannya:

“....rapat karyawan itu diadakan sesuai dengan bidangnya. Misalkansharing dan diskusi permasalahan ketika ada sesuatu yang kurang pas danada sudut pandang yang berbeda antara karyawan dengan manajemen.Ujungnya kita upayakan agar sampai pada titik temu dan adanyapenyelesaian.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Pernyataan di atas juga didukung Ibu Citra selaku staf Akuntansi dan

Keuangan, yang mengatakan bahwa:

“....ya sering kali kita juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Darihasil temuan itu kita diskusikan di internal bidang kira-kira mana yangbisa diperbaiki, ya kita perbaiki. Itu nanti biasanya disampaikan ke pihakintern saja, terutama bidang akuntansi dan keuangan.” (wawancaradilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya).Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip

transparansi dalam proses pengambilan keputusan telah diterapkan oleh PT PG

Rajawali I. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya perusahaan dalam memberikan

kesempatan kepada karyawan untuk memberikan gagasan dan pendapat, masukan

maupun kritikan guna perbaikan perusahaan. Selain itu perusahaan juga

memberikan keterbukaan informasi data internal dan ekternal perusahaan yang

dapat diakses oleh setiap karyawan dalam menunjang kegiatan perusahaan sebagai

bahan atasan dalam mengambil keputusan. Selain itu pada bidang-bidang tertentu

seperti pada bidang keuangan dan akuntansi, karyawan yang paham akan

permasalahan keuangan dan akuntansi akan dilibatkan dalam proses penyelesaian

temuan kesalahan yang ditemukan oleh audit ekternal untuk diperbaiki. Hasil

perbaikan tersebut akan disampaikan kepada direksi untuk diperiksa sebelum

akhirnya dipublikasikan dan diserahkan ke holding.

2) Transparansi Penyediaan Laporan Keuangan

Bentuk transparansi dalam penyediaan laporan keuangan merupakan salah

satu sarana yang digunakan oleh perusahaan dalam mengungkapkan transaksi

korporasi beserta kinerjanya kepada stakeholder. Salah satu upaya yang dilakukan

oleh PT PG Rajawali I dalam melaksanakan transparansi keuangan rutin pada tiap

akhir tahun. Laporan keuangan tahun 2016 yang telah di audit oleh Kantor

Akuntan Publik tertera dalam annual report perusahaan tahun 2016. PT PG

Rajawali I berhasil mendapatkan laba komprehensif sebesar 231.946 juta rupiah.

dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya laba tahun 2016 mengalami

peningkatan yaitu pada tahun 2014 dengan total laba komprehensif 62.554 juta

rupiah dan pada tahun 2015 yaitu 201.069 juta rupiah. Berikut pernyataan tentang

transparansi laporan keuangan yang diungkapkan oleh Ibu Citra:

“jadi alur laporan keuangan dari intern biasanya dikirim ke holding. Selaindikirim, kita juga disuruh upload ke dashboard. Jadi dashboard berisilaporan keuangan yang hanya bisa diakses orang-orang internal yangberkepentingan saja. Seperti Board of Dicertors (jajaran direksi) dan parapemegang saham. Tapi kalo yang sudah audited misalnya laporankeuangan tahun 2016, seperti bentuk annual report dan laporan keuanganyang tahunan sudah di audit itu bisa di akses sama pihak luar diwebsitenya RNI. Tapi kalo yang rutin bulanan pihak luarnya belum bisamengakses, hanya untuk internal dan diserahkan ke holding.” (wawancaradilakukan pada hari rabu 31 Mei 2017 pukul 15.20 di Kantor Direksi PTPG Rajawali I Surabaya).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa transparansi laporan

keuangan yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I telah dijalankan sesuai

ketentuan. Transparansi tersebut dilakukan baik kepada karyawan, pemegang

saham, maupun publik. Transparansi kepada karyawan selaku internal perusahaan

melalui dashboard laporan keuangan. Dimana pihak yang berkepentingan dapat

melihat langsung melalui Bidang Akuntansi dan Keuangan. Untuk transparansi

laporan keuangan kepada pemegang saham, setiap bulannya dikirim secara rutin

ke pusat yaitu PT RNI (Persero) selaku pihak holding. Dan bentuk transparansi

laporan keuangan kepada publik, melalui laporan keuangan yang telah diaudit dan

diperiksa oleh auditor dari ekternal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Kantor

Akuntan Publik, selanjutnya akan dicantumkan pada annual report dan di publish

lewat media website perusahaan www.pgrajawali1.co.id

3) Transparansi Penilaian Kerja Pegawai/Karyawan

Sistem penilaian karyawan merupakan tatacara untuk dijadikan pedoman

dalam penilaian kinerja karyawan. Maka dari itu perlu adanya transparansi yang

diberikan perusahaan kepada yang bersangkutan terutama karyawan. Sistem

penilaian Kinerja Karyawan pada PT PG Rajawali I menggunakan Sistem

Manajemen Kinerja (SMK).

Keterangan tentang Sistem Manajemen Kinerja Karyawan didukung oleh

pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Hari, sebagai berikut:

“untuk menilai karyawan kita menggunakan Sistem Manajemen Kinerja(SMK), setiap karyawan akan dinilai berdasarkan jobdesk/tugas yang telahia kerjakan. Jadi penilaian karyawan dilakukan berdasarkan dua jenjangstruktural di atasnya, karyawan akan dinilai dan dievaluasi oleh KepalaBagian. Selain penilaian dari Kepala Bagian juga akan dinilai dandievaluasi oleh Kepala bidang secara tertulis, diisikan sesuai pada kolomdimasing-masing yang ada di formulir, yang selanjutnya akan di tandatangani oleh Keduanya. Dari hasil penilaian yang telah dilakukan akandiberikan kepada karyawan yang bersangkutan agar diketahui dan ditandatangani.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017pukul 11.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Petty sebagai berikut:

“Sistem penilaian kinerja karyawan disini dinilai menggunakan SistemManajemen Kinerja, yang mana karyawan dinilai oleh atasannya danatasannya lagi. Jadi dua jenjang struktural atasan yang menilai. Setelah itumereka (atasan) tanda tangan di formulir penilaian tersebut sebagai bentukpersetujuan, dan selanjutnya dikasihkan ke karyawan yang bersangkutanuntuk ditandatangani dan dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja daritahun ke tahun. Dari hasil penilaian itu juga akan dijadikan indikator untukmenentukan kenaikan pangkat dan golongan.” (wawancara dilakukan padahari rabu 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa bentuk transparansi terhadap

penilaian kinerja karyawan dimulai dari penilaian yang dilakukan oleh Kepala

Bagian, atas kinerja yang telah dilakukan di lapangan selama satu tahun dengan

berdasarkan pada jobdesk karyawan. Penilaian ini dilakukan karena Kepala

Bagian yang lebih paham dan dekat langsung dengan karyawannya. Jadi Kepala

Bagian yang lebih paham dan mengetahui tugas serta kegiatan yang dilakukan

dalam keseharian setiap bawahannya. Setelah penilaian yang dilakukan oleh

Kepala Bagian dan disetujui dengan dibubuhi tanda tangan, Kertas atau formulir

penilaian Sistem Manajemen Kinerja tersebut akan dikumpulkan dan diserahkan

kepada Kepala Bidang untuk dinilai berdasarkan hasil kinerja dengan tupoksi

mereka secara normatif. Setelah penilaian dilakukan oleh Kepala Bidang

selanjutnya akan ditandatangani, dan dibagikan kepada karyawan yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipahami atas perolehan nilai kinerja tiap tahun.

Sehingga karyawan dapat mengevaluasi kinerjanya agar meningkat ditahun

berikutnya. Jadi transparansi penilaian yang dilakukan secara berjenjang dan

diketahui grafik kinerja setiap karyawan dari tahun ke tahun.

4) Transparansi Kepada Publik

Transparansi informasi kepada publik dapat terlaksana dengan baik apabila

didukung oleh informasi yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah

ditentukan berdasarkan karakteristik jelas, akurat dan tepat waktu.

a) Transparansi kepada Publik melalui Annual Report

Annual Report merupakan bentuk laporan kinerja perusahaan selama satu

tahun yang berisi informasi tentang peristiwa penting yang telah dijalankan oleh

perusahaan selama setahun untuk diberitakan kepada publik. Publikasi Annual

Report PT PG Rajawali I dilakukan secara rutin menyangkut informasi laporan

keuangan dan informasi lain yang terkait dengan kinerja perusahaan. Annual

Report tersebut merupakan tanggungjawab dari manajemen PT PG Rajawali I

yang telah dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan

Direksi. Annual Report perusahaan dibuat dalam bentuk cetakan maupun softfile.

Selain dipublikasikan kepada eksternal, bagi kalangan internal perusahaan Annual

Report tersebut digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kinerja perusahaan

selama satu tahun kedepan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b) Transparansi kepada Publik melalui Media Rajawali I

PT PG Rajawali I menyajikan informasi berbasis online melalui website

yang dapat diakses oleh publik memalui situs resmi www.pgrajawali1.co.id.

Website tersebut menyediakan informasi tentang profil perusahaan, struktur

organisasi, serta berita tentang kegiatan internal perusahaan. Selain itu di website

Rajawali I telah menyediakan akses kepada publik untuk memberikan saran

maupun pengaduan. Berikut gambar tampilan situs media PT PG Rajawali I:

Gambar 4.5 Tampilan website PT PG Rajawali ISumber: www.pgrajawali1.co.id

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Citra:

“selain annual report sendiri, di websitenya juga disediakan untukmenginformasikan kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Terutamaterkait laporan keuangan untuk konsumsi publik, yang telah di audit samaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)dipublish di website dan lewat annual report.” (wawancara dilakukan padahari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya)

Dari hasil wawancara di atas, penyediaan informasi yang dilakukan oleh

PT PG Rajawali I bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik serta

mempermudah stakeholder dalam mengakses informasi perusahaan, seperti: profil

perusahaan, layanan kontak, produk, unit usaha, GCG, keuangan, agenda, serta

informasi lain yang dapat diakses dengan mudah. Selain memberikan kemudahan

kepada publik, penyediaan informasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan

stakeholder kepada PT PG Rajawali I Surabaya.

c) Transparansi kepada Publik melalui Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan pada PT PG Rajawali I bertujuan untuk mencegah dan

memerangi praktik yang bertentangan dengan penerapan GCG. Sistem pengaduan

layanan yang diterapkan pada PT PG Rajawali I menggunakan mekanisme whistle

blowing system. Sistem tersebut berisi pedoman dan prosedur pelaporan

pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan, dengan tujuan untuk

peningkatan perlindungan terhadap pemangku kepentingan dan perlindungan

terhadap nama baik perusahaan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Petty sebagai berikut:

“untuk pengaduan layanan publik pada perusahaan dibagi menjadi dua,pertama whistle blowing system yang langsung terpusat pada RNI. Danyang kedua melalui kantor direksi yang sifatnya cuma jasa. Jadi selainwhistle blowing system kita udah nunjuk orang yang bagian operasional

penerima pengaduan yaitu Sekper, Kepala SPI dan Kabid SDM. Jadi setiapada pengaduan layanan masuknya ke kontak person ketiga orang itu.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Pernyataan di atas diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Aris:

“kalau bentuk transparansi kepada publik lewat pengaduan, perusahaanmemberikan layanan whistle blowing system yang menginduk ke RNI.Misalkan apabila terdapat temuan penyimpangan, bisa mengadukan lewatwhistle blowing system yang langsung terkoneksi ke kantor pusat RNI danorang yang mengadukan tersebut akan dijamin kerahasiaan identitasnya.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Melalui hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perusahaan

menerapkan dua sistem pengaduan layanan. Pertama, pengaduan pelayanan

dengan menggunakan whistle blowinig system yang langsung terhubung dengan

holding yaitu PT RNI (Persero). Apabila terdapat temuan penyimpangan dalam

menajalankan aktivitas perusahaan, publik diberikan wadah untuk menyampaikan

pengaduan melalui kontak layanan pengaduan dan dijamin kerahasiaan

identitasnya. Kedua, sebagai tindak lanjut dari mekanisme whistle blowing system,

perusahaan menunjuk personalia selaku Pengelola Laporan dan Tim Pengkaji

Laporan Dugaan Pelanggaran di PT PG Rajawali I yaitu Sekretaris Perusahaan,

Kepala Satuan Pengawas Intern serta Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan

Umum. Hal in sesuai dengan SK Direksi No. SK. 88/RWI.01/XII/14. Sedangkan

untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Tim Pengkaji Laporan Dugaan

Pelanggaran mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara

Indonesia (Persero) nomor 95/SK/RNI.01/X/2014 tentang Pedoman Sistem

Pelaporan pada Perusahaan (whistle blowing system) PT RNI (Persero).

5) Transparansi kepada Mitra Kerja

Mitra kerja (suplier) merupakan rekan kerja yang bekerjasama dengan PT

PG Rajawali I untuk memenuhi kebutuhan dan kelengkapan perusahaan. Bentuk

transparansi kepada mitra kerja yang diselenggarakan oleh PT PG Rajawali I salah

satunya yaitu pada saat pengadaan barang dengan berbasis komputer secara

online. Dalam pengelolaan pengadaan dan kemiteraan dilakukan dengan

mengutamakan prinsip transparansi dan kesetaraan serta kewajaran. Sistem yang

digunakan adalah e-procurement. Namun sistem e-procurement yang dijalankan

masih pada pengadaan satu jenis barang yang proses pengadaannya tidak rumit

dan spesifikasinya mudah yaitu pengadaan kabel. Selain menggunakan e-

procurement, untuk pengadaan barang yang memiliki spesifikasi rumit dan besar,

PT PG Rajawali I mengundang mitra kerja yang telah terdaftar dalam mitra kerja

perusahaan, untuk mengadakan pertemuan dalam bentuk rapat. Dalam forum

tersebut akan dipaparkan spesifikasi dan kriteria barang yang dibutuhkan PT PG

Rajawali I, selanjutnya akan ada feed back dari mitra kerja dalam bentuk

presentasi sekaligus menawarkan produk mereka.

Seperti pernyataan berikut ini yang diungkapkan oleh Bapak Hari:

“jadi pada bagian pengadaan memiliki ketentuan khusus yang dijadikansebagai pakem (pedoman) dalam pengadaan barang perusahaan. Sistemnyakita menjelaskan apa yang diperlukan perusahaan berdasarkankarakteristik dan spesifikasi yang kita butuhkan. Pihak supliermemaparkan dan menawarkan produk mereka dan kita tetapmengutamakan spesifikasi barang bukan merk barang. Jadi semua supliermendapatkan kesempatan yang sama.” (wawancara dilakukan pada hariselasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG RajawaliI Surabaya).

Pernyataan di atas juga didukung oleh Bapak Aris, sebagai berikut:

“untuk pengadaan barang sendiri, perusahaan kita memiliki ketentuan danpedoman pengadaan milik perusahaan. Cara yang kita pakai mulaimerambah pada sistem e-procurement. Namun pelaksanaan sistem inimasih pada satu barang saja, yaitu kabel. Karena kabel memilikispesifikasi yang mudah. Untuk barang-barang lain yang spesifikasinyacukup rumit, perusahaan langsung mendatangkan sumber-sumber yangterpercaya untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing barang sesuai dengan yang kita butuhkan.” (wawancara dilakukanpada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).

Senada dengan hasil wawancara di atas, Ibu Petty mengungkapkan bahwa:

“dari segi pengadaan kita cukup transparan. Misalkan kita mau belibarang, ya kita ngundang beberapa vendor yang memang ahli dibidangnya. Terus kita paparkan kebutuhan barang yang kita inginkansecara terbuka didepan mereka langsung. Dilelang dan ditenderkan.(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa biasanya dalam

proses pengadaan barang dilakukan oleh Bagian Pengadaan yang berada dibawah

pengawasan Kepala Bidang SDM dan Pengadaan. Proses pengadaan dilakukan

dengan berlandaskan pada buku pedoman pengadaan barang PT PG Rajawali I.

Pada buku pedoman tersebut tertulis jelas cara bertransaksi dalam pengadaan

barang, penentuan spesifikasi barang, kesepakatan kerjasama dll. Cara yang

diterapkan dalam pengadaan barang melalui sistem e-procurement dan cara

manual dengan mendatangkan langsung mitra kerja perusahaan yang ahli dalam

pengadaan barang sesuai kebutuhan perusahaan. Selain menerapkan prinsip

transparansi, dalam proses pengadaan barang ini dilakukan dengan menjunjung

tinggi asas kesetaraan serta kewajaran dengan memfokuskan pada spesifikasi

barang yang ditawarkan tanpa memandang merk dan label barang.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) merupakan prinsip yang mengatur tentang

kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi, agar dalam

pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. Disini

perusahaan dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas

merupakan prasyarat yang diperlukan guna mencapai kinerja yang baik.

Sejalan dengan pengertian di atas berikut hasil wawancara dengan Bapak

Hari yang berisi tentang gambaran umum akuntabilitas perusahaan, yaitu:

“sebagai wujud dari akuntabilitas ya laporan keuangan tiap bulan danlaporan manajemen SDM, dari hasil aktivitas operasional baik keuanganmaupaun kinerja karyawan tetap akan diminta tanggungjawabnya. Soalnyaitu semua berhubungan dengan kelangsungan perusahaan.” (wawancaradilakukan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017 pukul 11.20 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Dari pernyataan di atas tentang gambaran umum akuntabilitas perusahaan,

berikut ini akan dijelaskan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada PT PG

Rajawai I dalam beberapa aspek, yaitu:

1) Akuntabilitas dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Bentuk akuntabilitas pada aspek penyampaian laporan keuangan dilakukan

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan sarana bagi

direksi dan jajaran manajemen untuk mempertanggung jawabkan laporan

keuangan berserta laporan kinerja selama satu tahun. Laporan yang disampaikan

perusahaan sebagai agenda rutin tahunan tersebut, dimaksudkan untuk

mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Di PT PG Rajawali I

memberlakukan sistem otonomi yang diberikan dan tidak menginduk pada PT

RNI (Persero) selaku holding perusahaan. Dalam artian seluruh anak perusahaan

dibawah PT RNI (Persero) memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya

masing-masing. Namun pada akhirnya PT PG Rajawali I selaku anak perusahaan

diwajibkan mengirimkan data keuangannya kepada kantor pusat yaitu PT RNI

(Persero). Selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian BUMN melalui portal

keuangan BUMN sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan publik kepada negara.

Selain proses penyampaian laporan keuangan kepada PT RNI (Persero)

selaku holding perusahaan, PT PG Rajawali I juga menerima laporan pengelolaan

keuangan dari unit-unit perusahaan yang dinaunginya. Sistem otonomi

pengelolaan keuangan tidak hanya dimiliki oleh PT PG Rajawali I saja tetapi unit-

unit yang ada juga diberikan kewenangan. Jadi untuk alur penyampaian laporan

keuangan dibagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan rutin (bulanan) dan laporan

keuangan tahunan. Untuk laporan keuangan bulanan, dimulai dari tingkatan paling

bawah yaitu dari unit-unit dalam hal ini PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo

Agung Baru, selanjutnya akan dikonsolidasikan di kantor direksi PT PG Rajawali

I dan selanjutnya disetorkan kepada PT RNI (Persero) selaku induk perusahaan

dan pemegang saham mayoritas. Laporan keuangan bulanan ini bertujuan untuk

megontrol secara berkala naik-turunnya neraca keuangan perusahaan. Sedangkan

untuk laporan keuangan tahunan cara penyampaiannya sama namun perbedaannya

apabila laporan keuangan tahunan akan dikonsolidasikan dan di audit oleh auditor

internal dan eksternal perusaan. Prosesnya yaitu dimulai dari unit-unit

menyampaikan laporan keuangan kepada kantor direksi. Selanjutnya

dikonsolidasikan serta di audit oleh auditor internal (Komite Audit) dan eksternal

(BPK/KAP) guna memperoleh laporan keuangan yang disesuaikan dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Laporan keuangan yang telah

lolos audit, selanjutnya akan dipublikasikan untuk konsumsi publik lewat annual

report yang diupload lewat website (www.pgrajawali1.co.id) dan akan dipakai

sebagai bahan untuk penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pada

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijalankan pertengahan tahun

(Mei/Juni). Jadi dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan harus selektif

mungkin (membutuhkan pengawasan yang ekstra) dan tidak asal-asalan. Karena

ini menyangkut hal paling krusial dalam tata kelola perusahaan. Untuk lebih

jelasnya berikut bagan proses pembuatan laporan keuangan rutin/bulanan:

Gambar 4.6 Bagan Arus Proses Pembuatan Laporan KeuanganSumber: Dokumen ISO 9001 Kantor Direksi Bidang Akuntansi dan Keuangan

Nomor RWI/AKK/SOP-01

Gambar tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Petty bahwa:

“untuk data-data laporan keuangan itu pengawasannya berjenjang dari unitmengirimkan laporan keuangan ke kantor direksi, di kantor direksi diolahdan dikonsolidasikan. Habis dikonsolidasikan tidak langsung dipublish/dikirim ke jakarta. Jadi pertama kita punya system di bagiankeuangan itu ketika ada yang tidak balance, itu tidak mau tercetak itukertas kerjanya. Kedua kalo udah jadi cetakan akan dicek dulu olehkabagnya. Takutnya ada salah buku ataupun salah akuntansinya. Terus tiapbulan kita diaudit oleh komite audit laporan keuangannya di periksa,apabila ada kertas keuangan yang lolos dari pengawasan kabag maka akandikoreksi oleh komite. Jadi nanti pada saat akhir tahun sebelum KAPdatang itu diharapkan udah gak ada yang salah buku.” (wawancaradilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Citra yang menyebutkan bahwa:

“kita rutin memberikan laporan keuangan kita kepada pihak yangberkepentingan, misalnya ke komisaris atau ke pemegang saham. Laporantersebut dipakai sebagai bahan pada rapat komisaris rutinan. Di situ akanmembahas tentang pelaporan keuangan yang dibandingkan denganpencapaian di tahun sebelumnya. Untuk pertanggungjawaban keuangan kepublik kita publish tiap tahun lewat annual report. Kalau ke karyawanmereka bisa langsung minta ke bagian akuntansi dan keuangan. Sedangkanuntuk pelaporan keuangan selain disebar ke publik, ke karyawan, jugakepada pemegang saham lewat RUPS, komisaris, holding, BPK maupunKomite Audit dan biasanya permintaannya laporan keuangan yang updatetiap bulan untuk data mereka mengerjakan laporan audit perusahaan.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Dari hasil uraian dan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai

akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, dapat dikatakan bahwa

laporan keuangan yang disampaikan melalui dua tahap yaitu rutinan (bulanan) dan

tahunan. Penyampaian laporan keuangan rutinan disampaikan kepada komisaris,

dan pemegang saham yaitu PT RNI (Persero), sedangkan untuk yang tahunan

disampaikan kepada publik pemegang saham melalui RUPS dan kepada publik

lewat annual report yang terdapat pada website perusahaan yaitu

www.pgrajawali1.co.id. Setiap institusi (perseroan) diberikan otonomi atau

kewenangan dalam mengelola keuangannya masing-masing. Namun sebagai anak

perusahaan dan unit dari anak perusahaan, diwajibkan untuk menyampaikan

laporan keuangannya kepada institusi yang berada satu tingkat di atasnya.

2) Akuntabilitas dalam Manajemen SDM

Pada dasarnya bentuk pertanggung jawaban tidak hanya diberikan oleh

karyawan kepada perusahaan saja. Tetapi terdapat proses timbal balik yang

diberikan perusahaan kepada setiap karyawanya sebagai bentuk pertanggung

jawaban atas kinerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Karyawan dalam hal

ini sebagai subjek utama dari Sumber Daya Manusia, merupakan aset penting

yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan

kelayakan dan kenyamanan terhadap fasilitas yang diberikan kepada setiap

karayawannya. Dengan begitu semangat untuk meningkatkan kualitas kinerja

karyawan semakin hari akan semakin baik.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk mempertanggung

jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan

tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

lain. Layaknya PT PG Rajawali I memandang setiap insan atau sumber daya

manusia sebagai bagian terpenting bagi kelangsungan perusahaan. Karena sumber

daya manusia merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memainkan

peran sentral sekaligus sebagai penggerak utama terwujudnya sebuah keberhasilan

perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Maka dari itu PT

PG Rajawali I memberikan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan

kemampuan SDM guna meningkatkan kualitas dan integritas yang semakin baik.

a) Akuntabilitas Berdasarkan Pedoman yang Berlaku

Berkaitan dengan hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap

organ perusahaan memiliki pedoman yang dijadikan sebagai landasan dalam

bekerja sesuai koridor Good Corporate Governance, minimal ada tiga yaitu:

Board of Manual (BoM), Code of Conduct (COC), Code of Corporate

Governance (CoCG). Board of Manual (BoM) merupakan pedoman yang berisi

tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta kewenangan yang digunakan oleh

jajaran Direksi dan Komisaris dalam mengarahkan perusahaan. Code of Conduct

(COC) merupakan tata aturan yang berisi komitmen perilaku bisnis dan kode etik

yang digunakan oleh seluruh insan PT PG Rajawali I dan dijadikan pedoman

dasar dalam menggerakan perusahaan. Sedangkan Code of Corporate Governance

(CoCG) merupakan pedoman dasar perusahaan dalam menjalankan setiap

aktivitas organisasi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.

Namun berdasarkan penemuan selama di lapangan pedoman dasar Good

Corporate Governance yang dipakai sebagai acuan di PT PG Rajawali I selama

ini perlu di update yang disesuaikan dengan peraturan baru yang berlaku.

Pedoman Board of Manual (BoM), Code of Conduct (COC), Code of Corporate

Governance (CoCG) yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember tahun 2010

masih beracuan pada Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang

Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pedoman

yang dikeluarkan pada tahun 2010 sampai sekarang perlu diperbaharui dengan

menyesuaikan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN yaitu

Permen BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Bentuk akuntabilitas lainya dalam menjalankan aktivitas perusahaan

terhadap karyawan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang

disepakati antara pihak manajemen dengan pihak Serikat Pekerja (SP) selaku

perwakilan dari karyawan. Serikat Pekerja (SP) merupakan organisasi resmi yang

menghimpun para pekerja PT PG Rajawali I dalam menyuarakan dan

menyalurkan setiap aspirasi karyawan terhadap kelangsungan perusahaan. Dalam

buku Perjanjian Kerja Bersama yang diberlakukan untuk tahun 2015-2017

memuat kewajiban dan kewenangan yang terangkum kedalam sepuluh bab yang

harus dijalankan oleh kedua pihak yang bersangkutan antara lain yaitu:

Tabel 4.3 Pedoman Perjanjian Kerja Bersama

No Bab Aspek1 Hubungan Kerja Kewenangan, penerimaan, pengangkatan,

perencanaan karir dan kenaikangolongan/jabatan (promosi), penurunanjabatan (Demosi), Perlengkapan MilikPerusahaan, Kerahasiaan, dan mutasi.

2 Penentuan Hari Kerjadan Jam Kerja bagikaryawan

Hari dan Jam Kerja Resmi, Kerja Lembur,Pakaian Umum Kerja

3 Pembebasan dariKewajiban untukBekerja

Hari Libur/Istirahat Mingguan, Hari LiburResmi, Cuti Tahunan, Cuti Panjang, CutiMelahirkan, Cuti Haid, Istirahat Sakit,Istirahat Sakit Berkepanjangan, IjinMeninggalkan Pekerjaan dengan MenerimaGaji, Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan

4 Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)

Prinsip-prinsip Keselamatan dan KesehatanKerja

No Bab Aspek5 Penggolongan,

Penggajian danTunjangan Pekerja

Golongan Pekerja, Penggajian, TunjanganStruktural, pembayaran gaji bagi pekerjayang ditahan alat negara, Tunjangan hariraya keagamaan, jasa produksi, pajakpenghasilan, perjalanan dinas,pengumandahan/Datasering

6 Jaminan Kesehatan Pengobatan dan Perawatan, Biaya Obat,biaya bersalin dan abortus, biaya pengobatanmata dan kacamata, biaya keluargaberencana, biaya pemeriksaan laboratorium,biaya pengangkutan, biaya sakitkelamin/korban narkoba, biaya perawatangigi, alat bantu organ tubuh

7 Jaminan Sosial danKesejahteraan TenagaKerja

Program pensiun, program jamsostek,santunan kematian, olah raga dan rekreasi,pembinaan rohani, penghargaan masa kerja,gula icip-icip, biaya pindah, perumahandinas, santunan listrik dan air, kesempatanmembeli gula

8 Kedisiplinan dan tatatertib kerja

Kedisiplinan dan tata tertib kerja sertapenyelesaian keluhan, pengaduan pekerja,dan aksi industrial

9 Pendidikan danPelatihan bagi Pekerja

Proses dan tata cara pelaksanaan pendidikandan pelatihan bagi pekerja.

10 Terputusnya hubungankerja serta akibat-akibatnya

Sebab-sebab putusnya hubungan kerja, uangpesangon, dan uang pengahargaan masakerja, usia pensiun, masa persiapan pensiun,masa peralihan dan penjernihan (Clearance).

Sumber: Data Internal (Perjanjian Kerja Bersama) PT PG Rajawali I Tahun2015-2017

Data tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Hari:

“dalam pencapaian visi, misi perusahaan kita sesuaikan dengan kebijakandan ketentuan yang berlaku. Sistem itu kita namakan clean and clear. Jadidalam mengaplikasikan tata kelola perusahaan yang baik kita memakaiCoCG, COC, mengacu pada ISO, BoM untuk direksi dan komisaris, adajuga SOP untuk masing-masing unit dan PKB yang mengatur karyawandan manajemen perusahaan.” (wawancara dilakukan pada hari selasatanggal 13 Juni 2017 pukul 11.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya)

Pernyataan di atas juga didukung Bapak Aris, bahwa:

“setiap karyawan kita berikan dan tunjukan uraian tugasnya sesuai dengan

yang tertulis dalam SOP dan peraturan lainnya. Artinya apa yang telahmenjadi tugas dan tanggungjawabnya dipahami sebagai batas koridordalam melakukan aktivitas sehari-hari. Agar tidak terjadi tumpang tindihtugas dan saling lempar tugas.” (wawancara dilakukan pada hari kamistanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya)

Dari uraian dan pernyataan di atas telah dijelaskan bahwa perlu adanya

akuntabiltas perusahaan dengan berdasarkan pada pedoman peraturan yang

berlaku yang terbaru, baik pedoman internal maupun ekternal perusahaan. Hal

tersebut bertujuan agar: Pertama, perusahaan dapat menyesuaikan dengan

perkembangan jaman dan situasi sosial terkini serta dapat memunculkan iklim

kompetisi yang sehat. Kedua, dengan adanya pedoman yang mengatur setiap

organ perusahaan, maka setiap organ tidak akan keluar (over lapping) dari koridor

yang telah ditentukan. Selain itu dengan tertulisnya semua tugas pokok dan fungsi

dalam setiap peraturan juga akan mempermudah setiap organ perusahaan dalam

menjalankan setiap aktivitas perusahaan sesuai dengan pedoman.

b) Akuntabilitas berkaitan dengan Kinerja Karyawan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PT PG Rajawali I juga memiliki

sebuah rule model dalam mengelola pengukuran kinerja karyawan sebagai bentuk

akuntabilitas perusahaan dalam aspek SDM yang tercatum dalam sebuah Sistem

Manajemen Kinerja (SMK). Sistem penilaian yang dijalankan antara bulan

Desember sampai Januari tersebut, berisi tiga aspek/indikator penilaian kinerja

karyawan yaitu aspek tugas dan sasaran kerja, aspek perilaku kerja, dan aspek

kepemimpinan manajerial. Dari beberapa aspek tersebut dijabarkan lagi kedalam

indikator teknis yang memiliki bobot dan sasaran beserta realisasinya. Berikut

salah satu contoh gambar Sistem Manajemen Kinerja pada PT PG Rajawali I.

Gambar 4.7 Sistem Manajemen Kinerja PT PG Rajawali ISumber: Data Internal PT PG Rajawali I, Tahun 2016

Gambar di atas merupakan lembar penilaian kinerja karyawan dalam satu

tahun yang didasarkan pada jobdesk masing-masing unit kerja. Proses pengisian

SMK tersebut dilakukan oleh atasan langsung dan atasan dari atasan langsung.

Dalam artian setiap individu karyawan akan dinilai oleh atasanya langsung, dalam

hal ini staf akan dinilai oleh kepala bagian yang berada pada satu tingkat di atas

staf dari unit kerja masing-masing. Penilaian tersebut berdasarkan aspek yang

tertera pada SMK dan dibubuhi tanda tangan. Selanjutnya hasil penilaian tersebut

akan diserahkan kepada kepala bidang yang berada pada posisi dua tingkat di atas

staf dan disetujui dengan tanda tangan. Setelah SMK ditanda tangani oleh kepala

bagian dan kepala bidang, selanjutnya akan diserahkan kembali ke staf untuk

diketahui hasil kinerjanya selama satu tahun dan ditanda tanganinya. Selain itu

hasil dari penilaian Sistem Manajemen Kinerja juga akan dijadikan sebagai bahan

untuk menaikan gaji dan golongan setiap karyawan. Berikut data klasifikasi nilai

prestasi kerja dan penghargaan dalam bentuk kenaikan gaji berkala:

Tabel 4.4 Kenaikan Gaji Berkala PT PG Rajawali I Surabaya

Klasifikasi NilaiPrestasi

Kenaikan Gaji BerkalaNilaiPoin

PrestasiBS (Baik Sekali) Kenaikan 3 Skala Gaji 3 poinB (Baik) Kenaikan 2 Skala Gaji 2 poinC (Cukup) Kenaikan 1 Skala Gaji 1 poinK (Kurang) Tidak ada kenaikan skala gaji 0 poinKS (Kurang Sekali) Tidak ada kenaikan skala gaji selama 2 tahun 0 poin

Kenaikan skala gaji pada tahun keduadiperhitungkan dengan prestasi tahun tersebut

0 poin

Sumber: Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2015-2017, Pasal 31 tentangpenggolongan, penggajian dan tunjangan

Pada tabel klasifikasi kenaikan gaji berkala di atas menjelaskan bahwa

ketika seorang karyawan telah memenuhi nilai prestasi sesuai dengan kolom

Klasifikasi Nilai Prestasi yang tercantum pada formulir Sistem Manajemen

Kinerja, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan kenaikan skala gaji

dan poin prestasi sesuai dengan nilai yang didapatkan. Selain itu penilaian Sistem

Manajemen Kinerja tersebut juga akan digunakan sebagai pertimbangan atasan

dalam mempromosikan stafnya pada saat dibahas di rapat direksi untuk naik

jabatan satu tingkat lebih tinggi.

Pernyataan tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Petty, bahwa:

“...untuk promosi atau kenaikan jabatan kita harus melewati tahapanassesment dulu. Jadi misalkan dari staf akan dipromosikan menjadi kabag,itu dia harus melalui tes dulu. Tesnya berupa psikotes dan TPA. Ketikakaryawan tersebut lolos dan telah memenuhi syarat berarti dia memperolehhasil tes yang terbaik.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Aris:

“jadi semua karyawan memiliki hak untuk mendapatkan promosi kerja.Namun harus tetap melihat penilaian kinerja berdasarkan jobdeks masing-masing. Dari jobdesk itu kemudian bisa diketahui setiap karyawanmemiliki setiap aspek-aspek yang akan dinilai dan di ukur kualitaspekerjaan dan sikapnya dalam bekerja, termasuk indikator-indikator lainyang harus dicapai.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Dari beberapa pernyataan di atas telah dijelaskan bahwa penilaian kinerja

karyawan dinilai melaui Sistem Manajemen Kinerja dengan beberapa indikator di

dalamnya yang disesuaikan dengan jobdeks masing-masing. Dari rule model SMK

tersebut yang kemudian akan ditransparansikan kepada semua pihak dengan

diketahui oleh dua jenjang atasan yang menilai dan karyawan terkait dengan

dibubuhi tanda tangan sebagai proses persetujuan atas penilaian kinerja karyawan.

c) Akuntabilitas Berkaitan dengan Reward Dan Punishment

Sistem Reward dan punishment merupakan salah satu bentuk akuntabilitas

yang diberikan PT PG Rajawali I kepada karyawannya. Menurut tujuannya sistem

reward diciptakan untuk menarik, menahan dan memotivasi para karyawan dalam

bekerja. Sedangkan sistem punishment, dapat menciptakan efek jera bagi

karyawan yang sering melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Dibalik

itu semua tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan atas persamaan

yang bisa dicapai. Sebenarnya kedua sistem tersebut dapat menghasilkan motivasi

yang baik bagi karyawan apabila diberikan secara tepat dan bijak.

PT PG Rajawali I telah mengupayakan peningkatan kinerja SDM atau

karyawan dengan menerapkan sistem reward dan punishment kepada seluruh

karyawan yang berkaitan dengan kebijakan kompensasi yang berlaku di internal

perusahaan. Sistem reward yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai

bentuk apresiasi terhadap prestasi kerja karyawan yang mengalami peningkatan

dari sebelumnya. Bentuk reward yang diberikan berupa promosi jabatan,

tunjangan struktural, bonus jasa produksi yang diberikan keseluruh pegawai

ketika pada masa penggilingan dan keuntungan apabila telah melebihi target yang

telah ditentukan sebelumnya, jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi karyawan

yang masih aktif bekerja, tunjangan hari raya keagamaan, penghargaan masa kerja

yang diberikan ketika waktu atau pada saat akhir bekerja atau pensiun dan

berkerja secara terus menerus memasuki tahun ke-25, dan adanya program K3

(Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan).

Uraian penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan dari Bapak Aris yang

mengatakan bahwa:

“Untuk promosi kerja, dilakukan apabila satu jabatan ada yang kosong.Bagian SDM akan melakukan penjaringan dari kader-kader yang memilikipeluang untuk dipromosikan. Promosi tersebut tentunya denganmempertimbangkan dari hasil kinerja selama tiga tahun terakhir dan jugaberdasarkan pada hasil asssesment. Kalau terkait dengan tunjangan ini adahubungannya dengan promosi kerja juga. Karena tunjangan biasannyadiberikan terkait dengan posisi atau kedudukan. Selain itu untuk masalahK3 kita dikondisikan untuk antisipasi dan pencegahan terjadinyakecelakaan kerja. Kita juga telah menerapkan sistem K3 perusahaan sesuaidengan standar dan sertifikasi yang berlaku sesuai yang dipersyaratkanoleh Disnaker.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Sedangkan sistem punishment yang diberikan perusahaan kepada

karyawan guna untuk membina dan mendidik, diberikan dengan bentuk teguran,

surat peringatan (I, II, III), pemberhentian untuk sementara waktu, dan pemutusan

hubungan kerja. Teguran lisan merupakan jenis hukuman yang masuk kedalam

kategori hukuman ringan, bentuknya berupa teguran yang akan diberikan atasan

langsung dengan cara memanggil, memberi penjelasan dan mencatat dalam buku

catatan khusus serta diparaf oleh kedua belah pihak. Hukuman dalam kategori

sedang yaitu surat peringatan (I, II, III) dan pemberhentian untuk sementara waktu

(skorsing). Sedangkan hukuman berkategori hukuman berat yaitu pemutusan

hubungan kerja oleh perusahaan. hukuman berkategori berat seperti ini diberikan

kepada karyawan karena melakukan tindak kejahatan, melanggar hukum dan/atau

merugikan perusahaan dengan atau tanpa Surat Peringatan dan dilaksanakan

sesuai prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Petty terkait akuntabilitas dalam

aspek SDM, beliau mengatakan bahwa:

“Slogan kita dalam menegakan aturan yaitu clean and clear. Jadi kalaumisal ada karyawan ketahuan menyalahi aturan dan merugikan perusahaanya harus ditindak.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Senada dengan pernyataan di atas, berikut hasil wawancara dengan Ibu

Citra yang mengungkapkan bahwa:

“mekanisme punishment di Perusahaan ini yang pertama berupa peringatandulu secara lisan, selain itu akan di monitoring oleh bagian SDM. Apabilasampai ada pelanggaran yang agak fatal bentuk tegurannya berupa SuratPeringatan tertulis yang ditanda tangani direktur. Selanjutnya akandiberikan kepada yang bersangkutan agar dijadikan sebagai bahanevaluasi.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017pukul 15.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Berdasarkan hal tersebut, prinsip akuntabilitas dalam aspek Sumber Daya

Manusia dapat dikatakan sebagai proses pertanggung jawaban perusahaan kepada

karyawan atau SDM di PT PG Rajawali I diberikan dalam bentuk pedoman dalam

berkorporasi, pengembangan dan pelatihan serta sistem reward dan punishment.

c. Prinsip Responsibilitas

Prinsip ini diartikan sebagai kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan

yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan, melaksanakan

tanggung jawab pada masyarakat serta lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai

good corporate citizen. Bentuk penerapan prinsip responsibilitas pada PT PG

Rajawali I kepada sosial dan lingkungan yaitu melalui program CSR (Corporate

Social Responsibility) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PT PG Rajawali I berkomitmen menjaga konsistensi dalam mewujudkan

tanggung jawab baik terhadap sosial maupun lingkungan. Hal ini dimaksudkan

sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam membangun kualitas kehidupan yang

lebih baik bersama para pemangku kepentingan. Program tanggung jawab sosial

dan lingkungan ini bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang

berdasarkan pada hukum dan norma yang berlaku. Dalam melaksanakan program

tanggung jawab sosial dan lingkungan PT PG Rajawali I mengacu pada ISO

26000 yang mengatur tentang standar pedoman untuk tanggung jawab perusahaan

terkait dengan isu pengembangan masyarakat, pekerja, lingkungan dan praktek

kegiatan perusaahaan yang sehat.

Program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT PG Rajawali I

memiliki tujuan untuk mendukung keberlanjutan bisnis dari perusahaan. Sebagai

upaya penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan

secara berkesinambungan baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan

membutuhkan berbagai sektor yang terlibat yaitu pegawai PT PG Rajawali I

beserta masyarakat. Bentuk realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan

berupa kemitraan, pendidikan, kesehatan, konservasi, dan kemanusiaan.

Sebagai entitas publik yang mandiri dan berbadan hukum sendiri PT PG

Rajawali I menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program CSR

yang berlandaskan pada UU No 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang tanggung jawab

sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini perusahaan

menganggarkan dana sendiri yang berasal dari pos sumbangan perusahaan. Selain

CSR PT PG Rajawali I sebagai bagian dari BUMN diwajibkan untuk menerapkan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan pada peraturan

Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri BUMN No. PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Untuk PKBL sumber

dana berasal dari 4% penyisihan dana dari total keuntungan perusahaan (RNI

Persero). Dari total dana yang disisihkan 4% tersebut akan dibagi masing-masing

2% untuk Program Kemitraan dan 2% untuk Bina Lingkungan. Jadi PT PG

Rajawali I hanya bersifat penyalur dana dari holding kepada masyarakat sekitar.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Hari yang menyatakan bahwa:

“pada dasarnya perusahaan berdiri agar bisa bermanfaat untuklingkungannya (comunity development). Pada perusahaan kita dalam haltanggung jawab sosial dilakukan melaui CSR dan PKBL. Hal ini berbedalantaran kita sebagai perseroan diwajibkan untuk menerapkan CSR yangsumber pendanaannya dianggarkan langsung dari perusahaan. Sedangkankita juga dikenakan peraturan BUMN yang mewajibkan untuk menerapkanPKBL. Sumber dana dari PKBL di ambil dari penyisihan dana laba RNIpusat.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Wahyu selaku Staf bagian PKBL:

“pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan kita bisa dilihat dariCSR yang dikeluarkan dan PKBL. Untuk PKBL yang dianggarkan darikantor pusat RNI ini besarannya ditentukan oleh peraturan sebesar 4%.Tapi kalau CSR dananya dari PT PG Rajawali I langsung dan tergantungpada pos sumbangan perusahaan yang tidak tentu dan bisa naik turun. JadiCSR punya anggaran tersendiri dan PKBL juga memiliki anggaran sendiriyang terpisah dan sumber pendanaannya juga berbeda.” (wawancaradilakukan pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 14.30 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Berikut ini penjelasan jenis-jenis tanggung jawab perusahaan PT PG

Rajawali I sebagai bentuk pengaplikasian prinsip responsibilitas.

1) Tanggung Jawab Lingkungan Hidup

PT PG Rajawali I terus berupaya mengidentifikasi, merencanakan,

melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan seksama dan

bertanggung jawab. Perusahaan harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif

dari aktivitas produksi yang akan berpengaruh pada kondisi lingkungan sekitar. Di

sisi lain, perusahaan juga diwajibkan untuk meningkatkan dampak positif bagi

seluruh pemangku kepentingan dan melindungi keanekaragaman hayati di

lingkungan sekitar perusahaan. Berikut pengelolaan limbah dalam rangka menjaga

kelestarian lingkungan yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I pada tahun 2016:

Tabel 4.5 Pengolahan Limbah Pabrik PT PG Rajawali I

Jenis Penjelasan Program yang DilakukanPengelolaanLimbahPadat

Terkendalinya limbah padatsangat dapat memberidampak positif bagilingkungan. Limbah padatyang tidak dapat dikeloladengan baik, berakibat padapenurunan kualitaslingkungan sekitar.

1) Pemisahan kategori limbahyang termasuk dalam limbahpadat B3 atau non B3

2) Limbah ampas dikelolamenjadi bahan bakar boiler

3) Pemanfaatan ulang limbahpadat blotong sebagai pupukorganik

Jenis Penjelasan Program yang DilakukanPengelolaanLimbahCair

Terus berusaha untukmengurangi dampakpencemaran dari limbah cairyang akan berpengaruh padalingkungan agar kualitas airpermukaan dan kenyamananpenduduk yang berdomisilidi sekitar area produksi gulatetap terjaga.

1) Peningkatan kinerja InstalasiPengolahan Air Limbah(IPAL)

2) Peningkatan inhouse keepingdi dalam pabrik untukmengurangi debit limbah cairserta mengurangi intensitaspencemaran

PengelolaanLimbah B3

Pengelolaan ini bertujuanagar memperkecilkemungkinan kualitas tanahtercemar selama aktivitasproses produksi. Selain itu,tentunya ingin tetapmempertahankankenyamanan penduduk yangbertempat tinggal di sekitartempat produksi.

1) Mengurangi penggunaan bahanbaku yang mengandung BahanBerbahaya dan Beracun (B3)a) Pembuatan alat penangkap

minyak di stasiun Gilingandan Workshop

b) Pembuatan tempatpenampungan sementara(TPS) untuk barang bekasyang mengandung B3

2) Pelaporan rutin ke kantor KLHterkait dengan limbah B3

3) Penggunaan bahan-bahanpenjernih yang ramahlingkungan dan bebas Pb untukanalisa bahan

4) Kerja sama dengan pihak ke IIIuntuk proses penanganan lanjutlimbah B3

Sumber: Data Internal PT PG Rajawali I Tahun 2016

Data tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Adi selaku Kepala

Bagian PKBL Unit PT PG Krebet Baru:

“progam bina lingkungan penting dilakukan mengingat produk sampinganpabrik yaitu limbah. Limbah harus diolah dan dikelola agar tidak merusaklingkungan. Seperti yang kita lakukan pada ampas kita pakai lagi untukpembakaran boiler, blotong kita olah sebagai pupuk organik, penyaringanlimbah beracun B3 dsb.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19Juni 2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat dilihat bahwa

dalam pengelolaan limbah pabrik pada saat produksi, diklasifikasikan menjadi

tiga jenis limbah yaitu limbah padat yang akan diolah lagi sebagai bahan bakar

boiler dan pupuk organik, limbah cair diantisipasi dengan adanya penyaringan

agar tidak mencemari air sekitar, serta mengurangi penggunaan bahan baku B3.

Pengelolaan limbah tersebut memiliki tujuan untuk meminimalisir dan

mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Serta sebagai bentuk kepatuhan

perusahaan dalam tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.

2) Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Lain yang Dilakukan

Selain program pengelolaan lingkungan hidup di atas, terdapat sejumlah

program lainnya yang diterapkan dalam operasional perusahaan antara lain:

a. Forum temu kemitraan untuk meningkatkan produktifitas di kebunb. Penggunaan pupuk organik dalam budidaya tebuc. Pembersihan rutin saluran air yang melewati pemukiman pendudukd. Donor darah rutin 4 bulan sekalie. Penghijauan dan pembuatan ruang terbuka hijau di sekitar pabrik gulaf. Pemberian bantuan pohon untuk penghijauan di lingkungan pabrik

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Adi bahwa:

“....tanggungjawab perusahaan dilakukan dengan pembinaan kepada petanitebu langsung melaui forum temu. Selain itu juga memberikan pupukorganik hasil limbah produksi, serta kerja bakti dengan warga untukpembersihan selokan.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19Juni 2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).

Gambar 4.8 Beberapa Kegiatan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanSumber: Data Internal PT PG Rajawali I, Tahun 2016

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Hari mengungkapkan bahwa:

“bentuk CSR yang diberikan perusahaan contohnya Pemerintah memintabantuan ada proyek penanaman pohon lewat program “BUMN HadirUntuk Negeri”, bantuan bencana alam, pemberian santunan kepada orangyang membutuhkan, pemberian bantuan beasiswa, dll” (wawancaradilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya)

3) Program Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program

yang dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pengembangan

sosial dan kemasyarakatan disekitar wilayah usaha BUMN. Selain itu program ini

merupakan sarana pendekatan bagi perusahaan BUMN dengan masyarakat

lingkungan yang bertempat tinggal di daerah tempat operasional perusahaan

BUMN tersebut. Sehingga, masyarakat mendapatkan manfaat dengan keberadaan

usaha BUMN yang berlokasi di sekitar tempat tinggal mereka.

Kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan dalam PT PG Rajawali I adalah

Permen Negara BUMN: Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang

Perubahan Keempat atas Permen Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, SK

Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 068/SK.DIRU/XI/2010

tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Struktur Tata Kerja PUKK/PKBL,

Buku Pedoman Pelaksanaan PUKK/PKBL dan kebijakan Manajemen dalam

bidang PUKK/PKBL. Struktur organisasi PKBL merupakan unit khusus urusan

PKBL dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan.

Manfaat dari sisi perusahaan yakni dapat meningkatkan reputasi perusahaan

dipandangan publik. Dari pihak masyarakat dapat meningkatkan kepedulian akan

perekonomiannya. Dana yang telah dialokasikan untuk program Bina Lingkungan

pada tahun 2016 sebesar Rp 323.681.966 yang diperoleh dari alokasi dana.

Berikut ini tabel perincian dana realisasi Program Bina Lingkungan:

Tabel 4.6 Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2015-2016 PT PGRajawali I Surabaya

UraianBesarnya Anggaran Tahun

2016 2015Bantuan bencana alam - -Pendidikan dan Pelatihan - -Sarana Kesehatan Rp 318.681.966 Rp 159.939.500Sarana & Prasarana Umum Rp 5.000.000 -Sarana Ibadah & Kegiatan Keagamaan - -Kelestarian Alam - -Pengentasan Kemiskinan - Rp 353.500Total Penyaluran Dana Rp 323.681.966 Rp 160.293.000

Sumber: Data Internal PT PG Rajawali 1, Tahun 2016

Berdasarkan tabel alokasi dana di atas untuk Program Bina Lingkungan

direalisasikan menjadi sejumlah bentuk kegiatan antara lain:

a. Bantuan Sarana Kesehatan

Bentuk bantuan sarana kesehatan yang diberikan yaitu berupa bakti sosial

untuk perbaikan gizi buruk balita, khitanan massal, pengobatan gratis dan lainnya.

Berikut dokumentasi bantuan sarana kesehatan:

Gambar 4.9 Khitanan Masal PT PG Rajawali ISumber: Data Inernal PT PG Rajawali, I tahun 2016

Data di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Wahyu bahwa:

“program bina lingkungan dari perusahaan yang sering kita lakukanadalah khitanan massal. Acara ini menjadi agenda rutin tahunan yangdijalankan setiap awal mau buka giling pabrik.” (wawancara dilakukanpada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 14.30 di Kantor Direksi PTPG Rajawali I Surabaya)

b. Bantuan Sarana Prasarana Umum

Perbaikan sarana umum dilakukan dalam bentuk perbaikan seperti

selokan, jalan, jembatan, pos kamling, subsidi penjualan sembako murah.

Kegiatan bantuan sarana dan prasarana umum ini sering dilakukan dilakukan pada

lingkungan masyarakat sekitar unit pabrik. Berikut data realisasi pelaksanaan

PKBL dan CSR unit PG Krebet Baru Malang.

Tabel 4.7 Dana Pelaksanaan PKBL dan CSR PG Krebet Baru Malang

Sumber: Data internal Unit PG Krebet Baru Malang

Dari data tabel di atas dapat dikatakan bahwa untuk program bantuan

sarana dan prasarana umum di lakukan oleh unit pabrik gula yang terkena

dampaknya secara langsung dari keberadaan pabrik gula. Seperti halnya pada unit

PG Krebet Baru Malang bantuan sarana dan prasarana umum selama tiga tahun

terakhir lebih di arahkan pada sarana pendidikan, sarana kesehatan, bantuan

dhuafa dan program kemitraan sektor UKM.

c. Bantuan Sosial Kemasyarakatan

Betuk bantuan diberikan PT PG Rajawali I yaitu berupa buka bersama,

halal bi halal, kurban hewan pada saat hari raya keagamaan, dan sebagainya.

Hal tersebut sejalan dengan Bapak Adi yang menyatakan bahwa:

“untuk program bantuan sarana sosial dialokasikan sebesar 2% daridana PKBL yang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Bentuknyabisa berupa renovasi sarana dan prasana tempat ibadah, pembangunanjembatan dll.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19 Juni2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).

Penjelasan di atas menyatakan bahwa PT PG Rajawali I sebagai bagian

dari BUMN telah menerapkan program tanggung jawab sosial sesuai peraturan

yang telah ditetapkan oleh kementerian BUMN. Untuk menunjang hal tersebut

perusahaan sengaja mengalokasikan laba dari PT RNI (Persero) sebesar 4% yang

terbagi kedalam 2% untuk program Bina Lingkungan yang diberikan gratis

dengan tujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Program Kemitraan

Program Kemitraan sebagai salah satu upaya Pemerintah melalui BUMN

untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar bisa mandiri melalui

pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN masing-masing. PT PG Rajawali I

menjalin kerja sama dengan beberapa pihak yang dapat dipercaya untuk menerima

program kemitraan yang disalurkan oleh perusahaan. Melalui penyaringan secara

selektif, PT PG Rajawali I menentukan pihak-pihak yang sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan perusahaan dan juga menentukan program yang nantinya

akan diberikan kepada mitra agar berjalan secara efektif sekaligus tidak

berdampak negatif dan tepat pada sasaran.

Perusahaan bekerja sama dan memberikan bantuan program kemitraan

dengan pihak-pihak terkait dan dapat dipercaya untuk menerima program

kemitraan yang disalurkan. Dana yang direalisasikan tahun 2016 dalam program

ini Rp 3.453.000.000 yang disalurkan melalui mekanisme pinjaman biasa

(Pinjaman Jangka Panjang) dan Pinjaman Khusus (Jangka Pendek) ke sejumlah

mitra binaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8 Dana Realisasi Program Kemitraan

SektorPinjaman Biasa

(Jangka Panjang)Pinjaman Khusus(Jangka Pendek)

Sektor Industri Rp 497.000.000 Rp 60.000.000Sektor Perdagangan Rp 1.356.000.000 Rp 675.000.000Sektor Pertanian Rp 10.000.000 -Sektor Peternakan Rp 145.000.000 -Sektor Perkebuanan - -Sektor Perikanan - -Sektor Jasa Rp 560.000.000 Rp 150.000.000Sektor Lainya - -Jumlah Pinjaman Rp 2.568.000.000 Rp 885.000.000

Sumber: Data Internal PT PG Rajawali I, tahun 2016

a) Bantuan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan PT PG Rajawali I

melalui pembinaan pendidikan. Karena pendidikan merupakan pilar penting untuk

membangun bangsa yang maju. Pembinaan ini berbeda dengan pendidikan formal

sekolah karena pembinaan disini lebih menekankan pada pembentukan skill yang

nantinya akan menunjang kehidupan masyarakat yaitu pembinaan dalam bentuk

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen kewirausahaan,

keterampilan teknis produksi, dan studi banding pengembangan usaha.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Hari:

“PKBL perusahaan juga di arahkan ke Program Kemitraan denganmasyarakat yang fungsinya nanti bisa membantu mengangkatperekonomian warga. Terutama para petani tebu, selain mereka jadisuplier kita juga sebagai mitra dan rekan kerja perusahaan. Untuk itukita sering mengadakan pembinaan dan pendampingan dari perusahaanberupa sosialisasi peningkatan produktifitas dan pengembangantanaman tebu.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

Senada dengan hal tersebut, Bapak Wahyu mengungkapkan bahwa:

“Program Kemitraan yang kita berikan berupa peminjaman dana kepadamasyarakat untuk menunjang usaha mereka. Masyarakat yangmeminjam biasanya telah memenuhi persyaratan yang diberikan olehperusahaan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkanperusahaan terus memantau dan membina masyarakat mitra binaandengan mengadakan sosialisasi peningkatan produksi, mengelola danmemanajemen produk, teknis pemasaran dan pengemasan produk.”(wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul14.30 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya)

b) Bantuan Pinjaman Modal Kerja dan Investasi

Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang

saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia, PT PG Rajawali I memiliki

program kegiatan seperti pemberian modal kerja, pengadaan sarana kerja,

modernisasi peralatan atau mesin produksi mitra binaan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adi yang menyatakan bahwa:

“sumber dana Bina Lingkungan yang dialokasikan khusus sebesar 2%kita berikan sesuai sasaran kepada masyarakat. Beberapa persyaratanyang utama adalah masyarakat telah memiliki usaha yang telahberjalan. Selain itu merupakan usaha sendiri bukan usaha keluarga.Serta memiliki tujuan pengembangan usaha kedepan. Setelahmemenuhi beberapa persyaratan, maka kita akan melakukan survei dilapangan untuk mempertimbangkan berapa persen modal usaha yangpantas untuk dipinjamkan kepada mitra binaan perusahaan”(wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 pukul13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Susi selaku pemilik usaha

“Susi Cake ‘N Bakery” sekaligus penerima bantuan modal usaha Program

Kemitraan Unit PT PG Krebet Baru, bahwa:

“bagi saya pinjaman modal yang diberikan PT PG Krebet sangatmembantu sekali. Awalnya saya dikasih tau tetangga dan saya cobamengajukan, persyaratannya sama seperti mengajukan pinjaman dibank dan tidak rumit. Tapi disini enaknya dari suku bunga yangdiberikan itu sedikit dan lama kelamaan bunganya itu mengecil setelahangsuran ke bulan dua belas.” (wawancara dilakukan pada hari senintanggal 19 Juni 2017 pukul 16.30 di Jl An-Nur Krebet, Kec.Bululawang, Kab. Malang).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak M. Yasin selaku pemilik

perkebunan Buah Naga “UD. Naga Jaya Makmur” sekaligus penerima bantuan

modal usaha Program Kemitraan Unit PT PG Krebet Baru, menyatakan bahwa:

“progam kemitraan ini sangat mendukung usaha kecil menengah disekitar perusahaan. Selain mudah dalam pengajuan, bunga yang diberikan tidak membebankan karena lama kelamaan mengecil. Bedakalau kita pinjam di bank, suku bunga yang diberikan tetap sekitar 11-12%, tetapi kalau pinjaman dari pabrik ini hanya 6% saja. Tentunya inisangat membantu bagi saya untuk mengembangkan usaha perkebunanini. Satu lagi hal positifnya apabila angsuran masih belum lunas, kitamasih bisa meminjam lagi dengan ketentuan untuk mengembangkanusaha kita.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 20 Juni2017 pukul 10.15 di Jl Pakisaji, No. 76 Kec. Bululawang, Kab.Malang).

Dari hasil wawancara dengan narasumber, baik dari internal perusahaan

(Bidang PKBL) maupun dari Mitra binaan perusahaan PKBL dapat dilihat bahwa

dana yang berasal dari PT RNI (Persero) dialokasikan sebesar 2% khusus Program

Kemitraan, telah disalurkan kepada unit usaha kecil dan menengah yang

berkembang di sekitar perusahaan. Sebagai data pelengkap untuk lebih jelasnya

telah terlampir dibagian lampiran data realisasi penyaluran modal usaha Program

Kemitraan yang dijalankan oleh PT PG Rajawali I dan PT PG Krebet Baru.

c) Bantuan Peningkatan Pemasaran

Bantuan yang diberikan bukan hanya bagi yang baru akan memulai usaha,

PT PG Rajawali I juga membantu untuk mengembangkan usaha yang sudah

berjalan. Bantuan yang diberikan berupa peningkatan pemasaran hasil produksi

mitra binaan dengan cara memberi bantuan pembiayaan dalam kegiatan pameran.

Seperti halnya pernyataan Bapak Adi bahwa:

“selain program pembinaan dan permodalan perusahaan jugamensosialisasikan kepada mitra binaan tentang cara pengemasanproduk sampai pemasaran hasil. Untuk membantu memasarkan hasilkita buka pasar murah BUMN. Biasanya kita jalankan pada saat adaeven-even tertentu.” (wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19Juni 2017 pukul 13.30 di Kantor Unit PT PG Krebet Baru Malang).

Pernyataan di atas senada dengan Ibu Susi yang menyatakan bahwa:

“kita memang dibantu sama pabrik untuk memasarkan produk kita.Kalo dari usaha saya dipasarkan ketika ada rapat dan acara-acara ataukegiatan yang membutuhkan konsumsi, kita yang dipanggil untukmemenuhi jamuan para tamu. Biasanya nasi kotak dan roti.”(wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 pukul16.30 di Jl An-Nur Krebet, Kec. Bululawang, Kab. Malang).

Ungkapan di atas didukung Bapak M. Yasin yang menyatakan bahwa:

“bantuan yang diberikan pabrik dalam pemasaran, seringnya lewatbazar pada saat buka giling. Kita dikasih stan-stan khusus mitra binaanpabrik untuk memasarkan produk hasil olahan.” (wawancara dilakukanpada hari selasa tanggal 20 Juni 2017 pukul 10.15 di Jl Pakisaji, No. 76Kec. Bululawang, Kab. Malang).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program

tanggung jawab sosial pada PT PG Rajawali I bukan hanya sebatas pada

pemberian peminjaman modal usaha saja, tetapi juga telah mengarah kepada

proses pembinaan dan pemasaran. Tujuannya adalah agar produk dari mitra

binaan agar bisa diketahui dan berkembang di masyarakat.

d. Prinsip Independensi

Prinsip independensi merupakan prinsip yang mengharuskan untuk

menghindari adanya pengaruh/dominasi dari pihak manapun. Untuk melancarkan

pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga

masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat

diintervensi oleh pihak lain. Pada dasarnya tujuan dari penerapan prinsip ini

adalah untuk menciptakan iklim manajemen yang profesional. Maka dari itu

perusahaan harus menghindarkan diri dari tekanan dan terbebas dari benturan dan

kepentingan (conflict of interest).

1) Independensi dalam pengambilan Keputusan

Penerapan prinsip independensi pada PT PG Rajawali I menerapkan

prinsip independensi salah satunya yaitu dari segi pengambilan keputusan. PT

RNI (Persero) sebagai BUMN yang menaungi dan sebagai holding dari PT PG

Rajawali I memang sangat mendominasi dalam rangka pengabilan kebijakan

perusahaan. Beberapa peraturan dan keputusan yang ada di PT PG Rajawali I

harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh PT RNI (Persero) selaku

pemegang saham. Seperti peraturan terbaru yang mengharuskan PT PG Rajawali I

dalam menjual hasil produksi gula kepada PT BULOG. Hal tersebut berdasarkan

pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Pasal 6 ayat

3 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan

di konsumen. Yang menyebutkan bahwa komoditi gula, minyak goreng, bawang

merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada

Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (BULOG).

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aris yang mengungkapkan bahwa:

“memang permasalahan independensi perusahaan dalam pengambilankeputusan memang masih kurang. Pasalnya kita disamping sebagaiperseroan yang mandiri dan punya direksi sendiri, tapi dalam halpengambilan keputusan masih menginduk pada PT RNI. Dalam hal ini PTRNI selain sama-sama perseoran namun juga bertindak sebagai pemegangsaham di PT PG Rajawali I.” (wawancara dilakukan pada hari kamistanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).

Pernyataan di atas juga di dukung oleh Ibu Citra yang menyatakan bahwa:

“PT PG Rajawali I memang gak berdiri sendiri. Kita masih berada padanaungan PT RNI yang bertindak sebagai holding. Maka dari itu terkaitkebijakan seperti penjualan gula dsb, kita mengikuti kebijakan dari holingselaku pemegang saham kita. Disamping itu kita juga sebagai bagian dariBUMN ya kita juga mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan olehKementerian BUMN.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31Mei 2017 pukul 15.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berbeda halnya dengan Bapak Hari yang menyatakan bahwa:

“prinsip independensi yang dimaksud tidak sepenuhnya mandiri. Tentunyaada mekanisme tertentu yang wajib kita patuhi. Karena kita sebagai anakperusahaan BUMN. Memang kita entitas persero yang memiliki struktursendiri, tetapi secara kepemilikan saham perusahaan masih berada dibawah holding. Jadi kita tetap mematuhi setiap peraturan yang mengikatkita dan setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu mengacu pada PT RNI.Itu sebagai wujud kepatuhan kita terhadap perundangan yang berlaku.”(wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berdasarkan uraian dan pernyataan hasil wawancara di atas tersebut dapat

dilihat bahwa penerapan prinsip independensi dalam pengambilan keputusan

masih belum diterapkan secara maksimal. PT PG Rawajali I sebagai bagian dari

perusahaan negara juga tidak bisa lepas sepenuhnya dalam menentukan kebijakan

dalam menjalankan kinerja perusahaan. Masih ada intruksi dan penyisipan

kebijakan pemerintah lewat holding perusahaan.

2) Independensi dalam Manajemen Karyawan

Pada aspek independensi dalam manajemen karyawan, PT PG Rajawali I

telah membagi peran dari masing-masing individu karyawan dari masig-masing

unit kerja. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan pada turunan tugas dan

tanggungjawab dari tiap kepala bidang. Tugas dari setiap kepala bidang akan

dijabarkan, dipilah dan dibagi kedalam jobdeks tiap unit kerja dan secara teknis

akan dikerjakan oleh staf. Sehingga penggerjaan tugas dan tanggungjawab

didasarkan pada Stadard Operasional Prosedure sesuai dengan jobdesk tiap unit

dan dapat menghindari adanya dominasi/tumpang tindih tugas antar unit kerja.

Seperti wawancara dengan Bapak Aris yang menyatakan sebagai berikut:

“pengelolaan perseroan kita sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwasetiap organ memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturantata kelola perseroan. Dan masing-masing telah mejalankan tugas danfungsi tanpa ada interfensi/confusion antar organ. Level pejabat yangberada di bawah direksi memiliki tanggung jawab dan independensi sesuaidengan cakupan tugasnya.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Tio mengungkapkan bahwa:

“dilihat dari segi independensi karyawan semua berjalan sesuai denganfungsinya sehingga tidak ada saling tumpang tindih intervensi atautumpang tindih pekerjaan. Kita bekerja berdasarkan fungsi yang tercantumdalam SOP yang telah dibuat. Jadi dengan terbaginya pekerjaan secaramerata dan adil serta sesuai dengan tanggung jawab. Pada akhirya akanmenghasilkan suatu independensi disetiap bagian.” (wawancara dilakukanpada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.15 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).Berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh di atas,

penerapan prinsip independensi di PT PG Rajawali I dalam manajemen SDM

perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar

dan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung

jawab antara satu dengan yang lainya. Berangkat dari hal tersebut perusahaan

telah membagi dan menuangkan setiap kinerja individu dari tiap unit kedalam

buku Standard Operasional Prosedure (SOP) yang berisi tentang pembagian

tugas dan fungsi secara jelas berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Sehinga

kemungkinan kecil sekali untuk terjadinya dominasi atau tumpang tindih tugas.

Selain adanya pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing

unit secara jelas dan tertulis di dalam peraturan yang telah ditentukan, aspek

independensi dalam manajemen karyawan juga diterapkan pada saat promosi

jabatan. Dalam memberikan kenaikan jabatan kepada pegawai, melalui promosi

jabatan dengan memperhatikan hasil kinerja individu yang tertuang di dalam

Sistem Manajemen Karyawan.

Uraian tersebut senada dengan Ibu Petty yang menyatakan bahwa:

“apabila akan mempromosikan karyawan, calonnya harus melaluiassesment yang diadakaan berkerjasama dengan pihak ketiga. Selain itujuga harus mempertimbangkan berdasarkan pada track record atau rekamjejaknya yang tertulis pada form SMK. Jadi hasilnya independen banget.Itu baru hasilnya kita pakai sebagai dasar promosi.” (wawancara dilakukanpada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa, penerapan prinsip independensi di

PT PG Rajawali I juga diterapkan dalam manajemen SDM melalui promosi

kenaikan jabatan yang dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh

pihak manapun. Melainkan berpedoman pada rapor hasil kinerja setiap karyawan

yaitu Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dan assessment dari pihak ketiga. Dari

SMK dan assessment yang dilakukan tersebut dapat ditentukan pantas atau

tidaknya karyawan tersebut untuk dipromosikan dan dinaikkan jabatannya.

3) Independensi Rekrutmen Karyawan

Dalam hal proses penerimaan karyawan pada PT PG Rajawali I dilakukan

dengan dua sumber, yaitu: penerimaan dari internal dan penerimaan dari

eksternal. Penerimaan karyawan yang bersumber dari internal yaitu dilakukan

langsung oleh PT PG Rajawali I. Jadi PT PG Rajawali I memiliki kewenangan

untuk merekrut calon karyawan baru dan menerimanya sesuai dengan kebutuhan

perusahaan. Perekrutan yang dilakukan diperuntukan kepada karyawan non-staf

dan PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu). Selain penerimaan karyawan baru,

dalam hal pemindahan posisi karyawan dari unit satu ke unit lain, juga dilakukan

oleh dari internal perusahaan berdasarkan persetujuan dari direksi. Sedangkan

proses penerimaan karyawan yang bersumber dari eksternal dilakukan diluar PT

PG Rajawali I. Dimana dilakukan oleh PT RNI (Persero) selaku holding dari

perusahaan. Perekrutan yang dijalankan oleh PT RNI (Persero) dilakukan untuk

merekrut karyawan pimpinan dengan menggunakan sistem managemen training.

Perekrutan ini diperuntukan kepada karyawan pimpinan/karyawan tetap. Namun

dalam proses perekrutan yang dijalankan memang harus melalui tahap seleksi

yang cukup ketat dan tim penyeleksi dari eksternal perusahaan. Dalam hal proses

seleksi karyawan PT RNI (Persero) telah bekerjasama dengan pihak ke tiga yaitu

PPM Manajemen selaku lembaga independen yang ditunjuk PT RNI (Persero).

Uraian tersebut senada dengan Bapak Aris, yang menyatakan bahwa:

“di perusahaan kita menggunakan dua sistem rekrutmen karyawan. Satulewat RNI pusat yang memang dibentuk untuk menjadi karyawanpimpinan dengan banyak tes yang harus dilewati. Dan satu lagi lewatrekrutmen internal yang langsung diadakan oleh PT PG Rajawali I. Dalamhal rekrutmen internal memang kita lebih mengutamakan orang-orangsekitar pabrik dan perusahaan untuk mengisi kebutuhan tenaga

operasional. Namun seperti pada umumnya mereka harus melewati tes danpersyaratan yang harus mereka lewati.” (wawancara dilakukan pada harikamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).

Wawancara di atas juga sejalan dengan Ibu Citra yang menyatakan bahwa:

“proses perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan ada yanglewat PT RNI pusat ada juga yang lewat internal PT PG Rajawali I. Yanglewat internal memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga karyawan siniyang mengusulkan saudaranya untuk masuk kesini. Namun beda halnyadengan karyawan rekrutmen pusat harus melewati manajemen trainingdulu.“ (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul15.20 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa PT PG Rawajali I sebagai anak

perusahaan dari PT RNI (Persero) juga tidak lepas sepenuhnya dalam menentukan

kebijakan guna menjalankan kinerja perusahaan. Seperti halnya dalam penerimaan

karyawan dilakukan melalui dua sumber yaitu internal perusahaan PT PG

Rajawali I dan melalui PT RNI (Persero). Hal ini menunjukan bahwa PT PG

Rajawali I belum sepenuhnya independen dan masih ada campur tangan dari

pihak holding perusahaan. Selain itu proses perekrutan internal perusahaan masih

belum menerapkan asas profesionalitas dan masih mengutamakan kekeluargaan.

e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip kewajaran merupakan sebuah keadilan yang diberikan oleh

perusahaan kepada insan perusahaan dan stakeholder dengan tanpa membeda-

bedakan di dalam memenuhi hak dan kewajiban yang berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Penerapan

prinsip kewajaran di PT PG Rajawali I dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Aspek Mitra Kerja

Sebagai upaya PT PG Rajawali I dalam rangka menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik, salah satu pelaksanaannya melalui prinsip kewajaran pada

aspek mitra kerja. Aspek ini lebih mengarah kepada pengadaan barang

perusahaan. Dalam pengadaan barang perusahaan berpedoman pada sistem

administratif yang profesional. Dalam artian perusahaan memberikan kesempatan

yang sama kepada semua mitra perusahaan yang akan melakukan kerja sama

dengan PT PG Rajawali I dalam hal pengadaan barang sesuai spesifikasi dan

kebutuhan. Perusahaan tetap berpedoman dengan buku pedoman pengadaan

barang perusahaan dan mentaati perjanjian atas kesepakatan bersama.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hari yang menyatakan bahwa:

“dalam penerapan prinsip fairness sangat mengutamakan asasadministrative, terutama dalam hal pengadaan. Apabila dalam penjualanberdasarkan nilai tertinggi, kalau pengadaan berdasarkan harga yangrendah dan spesifikasi barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadiyang memenuhi kebutuhan spesifikasi dan harga yang murah itu nanti nyayang akan dipilih.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Aris yaitu sebagai berikut:

“biasanya dalam prosedur pengadaan terdapat penjelasan terkait kebutuhandari perusahaan terhadap vendor atau mitra kerja yang kita anggapmemiliki keahlian, atau kemampuan dan kompetensi untuk melakukanpekerjaan atau menyediakan suatu barang yang kita butuhkan. Sering jugakita memberikan informasi via surat kepada mitra kerja. Kalau dalambentuk rapat pleno masih pada tahap wacana dan belum dilaksanakan.Yang ada itu dalam rapat terbatas, misalnya dari mitra kerja yang tercatatpada list mitrakerja perusahaan, itu akan dikumpulkan dan kita jelaskanterkait materi spesifik barang-barang yang kita butuhkan.” (wawancaradilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berdasarkan hasil wawancara di atas untuk proses pengadaan barang

dilakukan dengan beberapa tahapan. Awalnya perusahaan menyusun kebutuhan

barang yang akan diadakan beserta spesifikasi dan kriteria barang. Berikutnya

akan ditawarkan kepada mitra kerja yang telah terdaftar pada list perusahaan yang

menjadi mitra kerja. Bagi perusahaan yang belum menjadi mitra perusahaan dapat

megajukan dengan memenuhi persyaratan yang telah disepakati antar perusahaan.

Tahap selanjutnya adalah pendatangan melalui undangan resmi untuk selanjutnya

akan dijelaskan terkait kebutuhan barang. Yang menjadi catatan penting bagi PT

PG Rajawali I dalam pengadaan barang bahwa dalam pengadaan barang bukan

merk yang dilihat tetapi kualitas barang dan harga yang ekonomis yang paling

diutamakan dan disesuaikan dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.

2) Aspek SDM atau Karyawan

Sebagai penggerak roda perusahaan, karyawan merupakan aset penting

yang dimiliki oleh PT PG Rajawali I. Maka dari itu perusahaan harus

memperhatikan kelayakan dan kenyamanan terhadap fasilitas yang diberikan

kepada setiap karyawannya. Dengan begitu semangat untuk meningkatkan

kualitas kinerja para karyawan semakin hari akan semakin baik. Beberapa upaya

yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I tersebut tujuan utamanya adalah untuk

menciptakan keadilan atas persamaan yang bisa dicapai.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Aris yang menyatakan bahwa:

“prinsip kewajaran yang kita terapkan terhadap karyawan kita itu sesuaidengan peraturan yang berlaku. Misalnya ada aturan pemberian hak ataureward juga kita akan berikan sebagaimana tercantum pada aturantersebut. Begitu juga dengan karyawan yang telah melakukan pelanggaranjuga akan ditindak dan diberikan punishment sesuai dengan aturan yang

telah disepakati.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa PT PG Rajawali I dalam

menerapkan prinsip kewajaran memandang bahwa semua insan PT PG Rajawali I

sejajar dan setara di hadapan peraturan. Semua insan wajib diperlakukan seadil-

adilnya agar tidak terjadi ketimpangan yang nantinya dapat menimbulkan masalah

di kemudian hari bagi perusahaan. Selain itu dalam rangka menunjang

pengembangan perusahaan dan Sumber Daya Manusia diperlukan adanya

program pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga-tenaga terampil dan

berpengalaman luas, yang dapat menguasai tugas-tugas pekerjaan dibidang

masing-masing. Dengan adanya program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

kerja, diharapkan karyawan dapat termotivasi dalam berkarya dan bekerja lebih

baik demi kemajuan bersama, baik perusahaan, kompetensi karyawan dan jenjang

karir. Perlu tersedianya fasilitas pengembangan potensi yang diberikan perusahaan

berupa pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan

kebutuhan perusahaan. Pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan

meliputi kursus jabatan dan pelatihan (seminar, workshop, dan praktek langsung).

Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Aris yaitu:

“Terkait dengan pelatihan yang diberikan kepada karyawan menggunakansistem skala prioritas. Jadi dikaitkan dengan program apa yang lebihditekankan pada saat ini dan organ mana yang terkait dengan programtersebut, itulah yang mendapat prioritas untuk mendapatkan pelatihan.”(wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pelatihan yang diberikan

berdasarkan sistem prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan program

yang sedang dijalankan oleh perusahaan pada saat ini. Hal tersebut dilakukan

untuk efisiensi anggaran serta lebih menekankan pada efektifitas program sesuai

dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu sebagai upaya perusahaan dalam

meningkatkan kompetensi karyawan, PT PG Rajawali I telah menyusun sejumlah

strategi sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan dari beberapa kegiatan yang pernah

dilakukan. Tujuan dari pemebentukan strategi ini adalah agar setiap program yang

telah dirancang sesuai dengan misi untuk kemajuan perusahaan dan tepat pada

sasaran. Berikut empat strategi dasar pengelolaan SDM, yaitu:

Tabel 4.9 Strategi Dasar Pengelolaan SDM PT PG Rajawali I

No Strategi Dasar Keterangan

1

Revieworganisasi,kebijakan, dansistem SDM

Upaya untuk mewujudkan strategi ini antara lainmemenuhi infrastruktur organisasi, memperbaruikebijakan manajemen di bidang SDM, danmengimplementasikan sistem informasi SDM yangterintegrasi.

2Peningkatanproduktivitas

Peningkatan produktivitas SDM yang dilaksanakanmelalui program rekrutmen selektif, pelatihanfungsional, pelatihan sikap mental, pengembangankarakter, indentifikasi dan formulasi standarproduktivitas, dan sistem insentif berbasisis kinerja.Selain itu, PT PG Rajawali I juga mempersiapkan danmenjalankan mekanisasi, otomatisasi, dan pengelolaanSDM tidak tetap secara efektif dan efisien

3Kaderisasi danpengembanganSDM

Strategi ini dilaksanakan melalui program individualdevelopment program, asesmen berkesinambungan,management development program, managementgathering, dan executive briefing (sharing).

4Pengendalianbiaya

Strategi ini dijalankan melalui program-programpengendalian biaya SDM, optimalisasi biaya lembur,ikut serta dalam program jaminan sosial, dan pensiun(BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan DPKLmaupun program manfaat pensiun lainnya).

Sumber: Data Internal PT PG Rajawali I, Tahun 2016

Strategi dasar di atas akan difokuskan kepada seluruh karyawan yang ada

di lingkup PT PG Rajawali I. Total sumber daya manusia PT PG Rajawali I

berjumlah 3.156 karyawan. Jumlah tersebut terdiri atas komisaris dan direksi, staf,

nonstaf, serta karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Rinciannya

yaitu sebanyak 5 orang merupakan jajaran komisaris dan direksi, kepala bidang

dan General Manager sebanyak 8 orang, kepala bagian sebanyak 26 orang, staf

sebanyak 114 orang, nonstaf sebanyak 701 orang, serta sebanyak 2.302 orang

merupakan karyawan kontrak/PKWT.

Setiap karyawan di atas memiliki kesempatan yang sama untuk dapat

mengembangkan potensi dan mendapatkan fasilitas berupa pendidikan dan

pelatihan dari perusahaan. PT PG Rajawali I terus mendorong karyawan untuk

berkembang lebih maju dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja

mereka masing-masing. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bertujuan khusus

untuk memberikan kesempatan kepada setiap karyawan mendapatkan promosi

jabatan tertentu sebagai bentuk kaderisasi. Program pendidikan dan pelatihan

yang dilakukan PT PG Rajawali I selama 2016 akan disajikan dalam bentuk tabel

berikut:

Tabel 4.10 Program Pendidikan dan Pelatihan PT PG Rajawali I Tahun 2016

No Pelatihan Sasaran Keterangan1 Analisa Bahan Pembantu Karyawan QC P3GI2 Assesment Test seluruh Kepala Bidang

dan Kepala Bagian PT PGRajawali I denganmenggunakan konsultanPT GAIA SOLUTIONS

Kantor Direksi PTPG Rajawali Iselama 2 hari

3 Kursus Laboran Gula para Chemiker di seluruhUnit Pabrik Gula PT PGRajawali I

LPP Yogyakarta

4 Assesment seluruh karyawan staf diPT PG Rajawali I bekerjasama dengan KonsultanTansil Psikologi

diadakan dengantotal pelatihanhingga 7 hari

No Pelatihan Sasaran Keterangan5 Pelatihan Basic

ManagementDevelopment Program(BMDP)

Staf PT PG Rajawali I Selama dua minggubertempat di PTRNI (Persero)

6 Studi banding WitnessMesin PuteranBroadbent

Bidang Tanaman Thailand.

7 Pre Test Karyawan bagian Produksidan Quality ControlPG Krebet Baru.

8 Pelatihan dan SertifikasiSIO

Operasional PesawatAngkut

Diselenggarakanoleh DisnakertransKab. Malang

Sumber: Hasil Olahan Penulis, tahun 2017

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Hari bahwa:

“kita berikan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Selain itupeningkatan status juga diberikan sesuai kinerja dan kualitas pekerjaannya.Jadi dengan pemberian pelatihan yang sesuai, transfer knowledge nya tepatsasaran dan efektif.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Pernyataan di atas juga di dukung oleh Bapak Tio:

“dalam pemberian pelatihan dan kesempatan pengembangan diri sudahditerapkan secara setara dan wajar. Semua mendapatkan kesempatan yangsama untuk karyawan yang ingin meningkatkan potensi kinerjanya. Jadikita setiap tahun memang sudah diaggarkan khusus untuk pelatihan. Untukdeskripsi pelatihan memang tergantung dari masing-masing bidang ataubagian yang sedang dibutuhkan. Jadi disitu memang perusahaanmemberikan pelatihan dan kesempatan yang sama dan semua sudahtertulis dan menjadi kesepakatan antara manajemen dengan serikat pekerjadi PT PG Rajawali I.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30Mei 2017 pukul 10.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Dari pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 di

atas, baik program pelatihan yang berasal dari perusahaan, anak perusahaan,

maupun pihak eksternal, total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk program

diklat sebesar Rp 2.272.007.424,00. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan atas

dasar komitmen untuk kemajuan dan perkembangan SDM PT PG Rajawali I.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan Good Corporate

Governance (GCG) di PT PG Rajawali I.

a. Faktor Pendukung Penerapan Prinsip GCG di PT PG Rajawali I

Faktor memiliki peranan penting dalam menentukan berhasil/tidaknya

dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada suatu perusahaan. Berdasarkan hasil

penelitian di lapangan, berikut akan di paparkan beberapa faktor pendukung

dalam pelaksanaan GCG pada PT PG Rajawali I diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Komitmen Direksi PT PG Rajawali I dalam Menerapkan GCG

Adanya komitmen dapat dilihat dari niatan direksi perusahaan dalam

mengeluarkan kebijakan tekait penerapan GCG. Pada dasarnya komitmen

merupakan faktor pertama yang harus dimiliki setiap insan perusahaan agar dapat

memunculkan kesadaran dalam penerapan GCG. Salah satu komitmen yang dapat

dilihat yaitu adanya pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code) yang

ditandatangani oleh Organ BUMN dan dikukuhkan pada RUPS. Komitmen dalam

pelaksanaan GCG pada PT PG Rajawali I dimulai dengan adanya komitmen dari

jajaran Direksi yang berlanjut pada komitmen dari karyawan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hari yang menyatakan bahwa:

“untuk mewujudkan tata kelola perusahaan harus ada niatan yang kuat dankomitmen baik dari jajaran direksi maupun dari karyawan perusahaan.Secara struktural GCG memang sudah di upayakan agar masuk danmenjadi agenda perusahaan.” (wawancara dilakukan pada hari selasatanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).Penjelasan tersebut didukung Ibu Petty yang menyatakan bahwa:

“untuk faktor pendukungnya yaitu GCG pada tahun 2016 sudah masukmenjadi bagian dari KPI nya direksi. Jadi mau gak mau GCG tidak bisadipandang sebelah mata lagi. Istilahnya dalam menjalankan perusahaansecara administrasinya harus benar sesuai dengan tata kelola perusahaan.Pada intinya harus ada keselarasan antara direksi dengan karyawan dalammenjalankan GCG.” (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa jajaran direksi merupakan

strata paling tinggi dalam suatu perusahaan yang menjadi penentu setiap

kebijakan yang mengarahkan tujuan dari sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu

adanya komitmen dari jajaran direksi untuk bersungguh-sungguh dalam

menerapkan GCG. Bentuk penerapan GCG yang telah dilakukan oleh Direksi PT

PG Rajawali I berupa memasukan prinsip-prinsip GCG kedalam setiap agenda

perusahaan. Selain itu direksi telah menunjuk seseorang manajemen sebagai

penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang

baik. Tugas penggungjawab pelaksanaan GCG tersebut adalah menyusun rencana

kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi Pedoman


PT PG Rajawali I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pemantauan yang dilakukan adalah untuk menjaga agar kegiatan usaha

perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2. Terdapat Peraturan dan Kebijakan yang Mengacu pada Praktik GCG

Penerapan GCG dalam tataran perseroan Indonesia telah diatur dalam

Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M.MBU/2002 tentang Penerapan Praktek

Good Corporate Governance pada BUMN yang tertuang pada pasal 2 ayat 1 yang

berbunyi: BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan

GCG sebagai landasan operasionalnya. Selain itu, dari peraturan tersebut telah

direvisi dan dituangkan ke dalam Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada

BUMN tepatnya pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: BUMN wajib menerapkan

GCG secara konsiten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta

anggaran dasar BUMN. Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.

Berdasarkan beberapa landasan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka

PT PG Rajawali I selaku bagian dari BUMN memiliki kewajiban untuk

melaksanakan GCG dalam kegiatan operasionalnya.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan tentang penerapan GCG, PT

PG Rajawali I mulai menerapkan GCG pada tahun 2010. Tepatnya pada tanggal

22 Desember 2010 PT PG Rajawali I membentuk Tim GCG Perusahaan yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemantauan GCG perusahaan. Silang tiga

tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 telah terbentuk embrio dari tim GCG yang

betugas untuk menyusun rancangan pedoman GCG perusahaan. Pada tanggal 1

April 2016 secara resmi Tim GCG mulai berubah menjadi bagian sendiri dan di

masukkan kedalam struktural perusahaan.

Uraian di atas sejalan dengan Bapak Hari yang menyatakan bahwa:

“mulai tahun 2010 perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelolaperusahaan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga tahunsebelumnya telah terbentuk embrio tim yang menyusun rancangan GCG.Setelah itu 2010 perusahaan bekerja sama dengan KNKG pusat berhasil

membentuk pedoman GCG sempai sekarang.” (wawancara dilakukan padahari selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ibu Petty mengungkapkan bahwa:

“komitmen perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baikdapat dilihat dari semakin berkembangnya pertumbuhan GCG diperusahaan. artinya GCG yang semula hanya embrio saja selanjutnyamenjadi agenda penting dan dimasukkan kedalam board of directors,bahkan selanjutnya di tahun 2016 yang lalu saya di amanahi menjadikepala bagian GCG dan Manajemen Resiko yang masih baru.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berdasarkan beberapa penjelasan dari hasil wawancara di atas dapat dilihat

bahwa adanya komitmen yang muncul dari insan perusahaan merupakan salah

satu faktor pendukung dalam penerapan GCG perusahaan. Komitmen tersebut

dapat dilihat dari adanya perkembangan penerapan GCG pada PT PG Rajawali I

yang semula hanya Tim dan sekarang telah dimasukan kedalam agenda direksi

dan menjadi struktural sendiri.

3. Terdapat Pengawas atau Komite Audit

Tugas pengawasan perusahaan di PT PG Rajawali dilakukan oleh Dewan

Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif kepada

pemegang saham dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan serta

memberikan nasehat kepada direksi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

Dewan Komisaris dibantu seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan 2 (dua)

Komite, yaitu Komite Audit (KA) dan Komite Manajemen Risiko (KMR). Ketua

Komite dijabat oleh Komisaris, sedangkan anggota Komite dipilih dan ditetapkan

oleh Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite berasal dari luar Perseroan dan

tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha

Perseroan serta memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan sesuai

dengan bidang tugasnya. Hadirnya sebuah komite audit bertujuan untuk

membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian

nasehat atas keandalan (reliability) dari Laporan dan informasi keuangan

Perseroan serta Efektivitas Pengendalian internal Perseroan yang disesuaikan pada

sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Selama kurun waktu tahun 2016, Komite Audit telah memberikan

pendapat kepada Dewan Komisaris terkait pemberian tanggapan

tertulis/rekomendasi/persetujuan serta terkait tugas pengawasan dan pemberian

nasehat kepada Dewan Komisaris. Hasil evaluasi tersebut telah memberikan

peningkatan efektivitas pengendalian internal Perseroan yang cukup baik dan

terus ditingkatkan kesempurnaannya.

Selain itu berdasarkan hasil self assessment penerapan GCG pada PT PG

Rajawali I tahun 2016 mencapai total skor sebesar 78,775 atau 78,775% dari skor

maksimal 100. Dengan capaian skor ini maka klasifikasi kualitas penerapan GCG

di PT PG Rajawali I periode tahun 2016 adalah “Baik”.

Berdasarkan uraian tetang pengawasan di atas juga dijelaskan pula oleh

Ibu Petty sebagai berikut:

“di setiap perseroan pasti memiliki dewan pengawas atau kalau di kitadikenal dengan dewan komisaris. Dewan inilah yang tugasnya untukmengawasi sekaligus memberikan nasehat kepada direksi dalammengelola perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komisaris memilikikewenangan untuk membentuk komite-komite yang tujuannya untukmembantu tugas dari pada komisaris itu sendiri.” (wawancara dilakukanpada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Bapak Aris bahwa:

“dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dibantu oleh dua komite,yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko. Komite Auditbertugas untuk memeriksa dan memberikan saran pada setiap laporansirkulasi keuangan perusahaan, dan komite manajemen resiko bertugasuntuk menganalisa dan memberikan masukan terhadap resiko perusahaankedepannya. Semua tugas mereka berada dalam ranah tata kelolaperusahaan yang baik.” (wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 8Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berikut pernyataan yang sama di sampaikan Bapak Hari sebagai berikut:

“setiap tahun kita mengadakan self assesment terhadap penerapan GCG.Hasilnya di tahun ini skor GCG perusahaan meningkat dari tahunsebelumnya yaitu 78,775 per seratus. Kalau diklasifikasikan capaian initermasuk kedalam kategori Baik.” (wawancara dilakukan pada hari selasatanggal 30 Mei 2017 pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan narasumber di atas dapat

dilihat bahwa dalam pengelolaan perusahaan memang perlu adanya suatu bagian

yang bertugas sebagai pengawas jalannya perusahaan. selain mengawasi jalannya

manajemen perusahaan, juga memiliki fungsi memberikan masukan kepada

jajaran direksi agar dalam menjalankan aktivitas perusahaan tetap berada pada

koridor tata kelola perusahaan yang baik.

b. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip GCG di PT PG Rajawali I

1. Kurangnya Penyesuaian Pedoman GCG dengan peraturan terbaru

Dalam penerapan Good Corporate Governance di suatu perseoran perlu

adanya suatu pakem atau ketentuan yang pasti dan tidak berubah-ubah. Pakem

tersebut merupakan alat yang dijadikan sebagai titik acuan yang mendasari dalam

penerapan Good Corporate Governance suatu perseroan. Secara umum dalam

praktek Good Corporate Governance terdapat tiga buah pedoman, yaitu Code of

Corporate Gocernance (Pedoman Penerapan GCG), Code of Conduct (Pedoman

Kode Etik), dan Board of Manual (Pedoman Umum Direksi dan Komisaris). Code

of Corporate Gocernance atau Pedoman Penerapan Good Corporate Governance

berisi peraturan-peratuan yang menjalaskan tentang pemahaman Good Corporate

Governance perusahaan, serta hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan

dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan organ lain pendukung

penerapan Good Corporate Governance perusahaan. Code of Conduct atau

Pedoman Kode Etik berisikan tentang nilai-nilai dan etika berbisnis serta

komitmen dan budaya perusahaan. Sedangkan Board of Manual atau Pedoman

Umum Direksi dan Komisaris berisi ketentuan dan penjelasan tentang fungsi dan

hubungan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris serta fungsi

dan hubungan Direksi dan Organ Pendukung Direksi.

Secara umum pedoman penerapan Good Corporate Governance pada PT

PG Rajawali I telah terpenuhi semuanya. Namun yang jadi permasalahan adalah

dari semua pedoman dasar penerapan Good Corporate Governance yang

digunakan adalah Pedoman tahun 2010 dan masih perlu disesuaikan lagi dengan

peraturan perundang-undangan tentang Good Corporate Governance yang baru

yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang


BUMN.

Seperti uraian di atas berikut hasil wawancara dengan Bapak Aris bahwa:

“Secara tidak langsung dalam menerapkan Good Corporate Governance,perlu adanya pedoman yang mendasari dalam kegiatan tata kelolaperusahaan. Ulntuk saat ini yang menjadi sorotan yaitu pedomanpelaksanaan GCG perusahaan yang masih lama tahun 2010. Pedoman

tersebut perlu direvisi agar nantinya bisa memberikan stimulus padaseluruh organ perusahaan dalam menjalankan proses bisnis perseroansesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.” (wawancara dilakukanpada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di Kantor Direksi PT PGRajawali I Surabaya).

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Hari:

“Secara komitmen penerapan GCG PT PG Rajawali I disini memangmengalami perkembangan. Bisa dilihat dari segi historis nya perusahaan,pada tahun 2007 mulai dibentuk tim GCG untuk persiapan embrio GCG,dan akhirnya berhasil pada tahun 2010 menelurkan pedoman GoodCorporate Governance perusahaan. Namun memang semangat penerapanini masih sifatnya dinamis, bisa dibilang naik-turun, akhirnya pedomanGCG perusahaan yang kita pakai masih tahun 2010 dan masih belumdiperbarui.” (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017pukul 14.00 di Kantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Dari beberapa uraian penjelasan tentang penyesuaian pedoman penerapan

GCG PT PG Rajawali I yang masih menggunakan pedoman lama yaitu pedoman

Good Corporate Governance tahun 2010. Ini sudah sangat lama dan perlu adanya

pembaharuan terhadap pedoman tersebut. Agar nantinya dalam menjalankan

proses tata kelola perusahaan yang baik dapat mengikuti perkembangan peraturan

yang terbaru dan tidak kalah saing dengan perusahaan terkemuka lainnya.

2. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kemampuan Mempresepsikan GCG

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur

tentang pengelolan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan

dan kewenangan perusahaan. Pengertian tersebut perlu pendalaman dan

pemahaman secara eksplisit agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang

dapat merugikan perusahaan. Pemahaman yang mendalam perlu dilakukan secara

merata kepada seluruh pihak terutama insan dan seluruh organ perusahaan.

Menurut sejarahnya wacana penerpaan Good Corporate Governance pada

PT PG Rajawali I mulai digulirkan jauh-jauh hari. Pada tahun 2007 babak baru

pun dimulai ketika dikeluarkan surat direksi yang berisikan membentuk Tim

khusus yang bertugas untuk mempersiapkan Tata Kelola Perusahaan (Good

Corporate Governance). Dengan bantuan dari KNKG pusat dan dengan

penyesuaian berdasarkan etika usaha dan budaya perusahaan, akhirnya pada tahun

2010 berhasil membuat tiga pedoman dasar tata kelola perusahaan yang baik

yaitu: Code of Corporate Gocernance (Pedoman Penerapan GCG), Code of

Conduct (Pedoman Kode Etik), dan Board of Manual (Pedoman Umum Direksi

dan Komisaris). Setelah pedoman berhasil dibuat selanjutnya di adakan sosialisasi

secara merata dan mendasar kepada seluruh insan maupun organ PT PG Rajawali

I, menyangkut juga sosialisasi kepada PT PG Krebet Baru dan juga PT PG Rejo

Agung Baru. Namun seiring sosialisasi yang telah dijalankan, presepsi dan

penangkapan setiap individu karyawan berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan

karena kurang adanya pemahaman yang mendalam akan pentingnya Good

Corporate Governance bagi setiap insan perusahaan. Selain itu ada juga karyawan

yang individualistik dengan mangacuhkan dan mengaggap kurang penting

penerapan GCG perusahaan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Citra menyatakan bahwa:

“faktor penghambat penerapan GCG saya rasa lebih ke personalindividunya. Soalnya yang saya tau kalau secara sistem disini sudah tertatadengan baik. Bahkan sudah dimasukkan kedalam sruktur perusahaan.Tetapi balik lagi pemahaman secara pribadi dari masing-masing individuterhadap penerapan GCG itu yang menimbulkan banyak penafsiran.”(wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.20 diKantor Direksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Pernyataan di atas didukung oleh Ibu Petty sebagai berikut:

“seperti pada umumnya ketika ada kebijakan baru yang menyangkutseluruh aspek perusahaan ya kita pasti diadakan sosialisasi kepada seluruhorgan perseroan tanpa terkecuali. Termasuk sosialisasi kepada unit-unitusaha kita seperti PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo Agung Baru jugakita beri sosialisasi dengan kadar yang sama. Namun balik lagi pada saatsosialisasi berlangsung pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. ApalagiGCG di PT PG Rajawali I ini bukan barang baru lagi. Ini kita mulaiterapkan di tahun 2010, dan pernah disosialisasikan sampai tahun 2011.Tetapi sampai sekarang pemahaman Good Corporate Governance masihbelum merata kepada setiap karyawan.” (wawancara dilakukan pada harirabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.15 di Kantor Direksi PT PG Rajawali ISurabaya).

Dari beberapa hasil wawancara di atas telah dijelaskan bahwa penerapan

prinsip Good Corporate Governance pada PT PG Rajawali I terkendala dari sisi

pemahaman setiap individu karyawan. Langkah sebagaimana mestinya dari

perusahaan seperti sosialisasi secara merata baik kepada karyawan Kantor Direksi

PT PG Rajawali I, maupaun kepada Unit PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo

Agung Baru telah dilakukan. Tetapi memang pemahaman dan presepsi yang

kurang merata serta penyatuan komitmen yang masih perlu dibangun lagi.

3. Dualisme dalam Sistem Holding

PT PG Rajawali I merupakan entitas publik yang merupakan anak

perusahaan dari PT RNI (Persero) yang memiliki kepatuhan terhadap peraturan

dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Selain itu PT PG Rajawali I

sebagai entitas publik yang berdiri sendiri dalam sebuah badan Perseroan

Terbatas. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dapat menghambat

penerapan prinsip GCG perusahaan terutama pada aspek independensi. Dimana

PT PG Rajawali I dalam mengambil setiap kebijakan harus sejalan dengan induk

perusahaannya yaitu PT RNI (Persero). Meskipun PT PG Rajawali I memiliki

struktural yang terpisah dari PT RNI (Persero) dan memiiki Direksi sendiri,

namun setiap kultur dan budaya perusahaan masih harus berpedoman pada

perusahaan induk. Pada dasarnya PT RNI (Persero) sejajar dengan PT PG

Rajawali I selaku entitas publik yang berbadan Perseroan, namun yang memiliki

saham mayoritas dari PT PG Rajawali I adalah PT RNI (Persero) yaitu sebesar

99,98% kepemilikan dan PT Rajawali Nusindo sebanyak 1 lembar saham atau

0,02% kepemilikan.

Seperti hasil wawancara berikut ini dengan Bapak Aris:

“kalau kita mengikuti Undang-undang tentang perseroan, kita inimerupakan entitas perusahaan yang independen. Pertanggungjawaban kitaadalah kepada pemegang saham. Cuma kadang-kadang terjadi “dua lisme”dimana pemegang saham kita dalam hal ini PT RNI, yang mewajibkanpolicy-policy perseroan RNI yang harus diterapkan juga di PT PGRajawali 1. Padahal PT PG Rajawali 1 punya direksi sediri, punyamanajemen sendiri, punya pertimbangan dan keputusan sendiri, harusnyamandiri. Inilah yang menjadi kelemahan dari sisi independensi dimana adacampur tangan dari sebuah perseroan yang memiliki PT PG Rajawali 1,tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan GCG.” (wawancaradilakukan pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 11.07 di KantorDireksi PT PG Rajawali I Surabaya).

Berdasarkan dari uraian dan pernyataan hasil wawancara di atas telah

dijelaskan bahwa salah satu faktor penghambat penerapan Good Corporate

Governance salah satunya adalah dualisme dalam sistem holding. Dimana PT

RNI (Persero) pada dasarnya sejajar sama-sama berbadan perseroan, juga

bertindak sebagai pemilik saham mayoritas dari PT PG Rajawali I. Maka dari itu

sering kali kebijakan-kebijakan banyak disusupkan ke dalam jalannya perusahaan

PT PG Rajawali I. Hal seperti ini lah yang menjadi faktor penghambat penerapan

prinsip GCG terutama pada aspek independensi.

C. Analisis Data

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT PG

Rajawali I Surabaya.

Governance merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya

hubungan antara sektor Pemerintah (State), Swasta (Private Sector), dan

Masyarakat (Civil Society). Dari ketiga sektor tersebut merupakan pilar-pilar

penyokong Governance. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan

diperlukan penguatan peran dan kerjasama yang baik demi mewujudkan Good

Governance. Sektor Pemerintah (State) memiliki fungsi sebagai regulator yang

menciptakan hukum dan lingkungan politis yang kondusif dalam pembangunan

negara. Masyarakat (Civil Society) berperan aktif dalam seluruh aktivitas

kehidupan bernegara yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga

masyarakat. Sedangkan sektor swasta (Private Sector) mempunyai peran dalam

menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Maka dari itu perlu

menjaga keselarasan interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan sektor

negara, swasta, dan masyarakat. Pada prinsipnya Good Governance hampir sama

dengan Good Corporate Governance, perbedaannya hanya letak fokus dan ruang

lingkupnya. Good Governance lebih diterapkan pada instansi pemerintahan

bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik. Sedangkan Good Corporate

Governance lebih dijadikan dasar dalam pengelolaan perusahaan pemerintah atau

swasta dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai salah satu perusahaan publik (BUMN), PT PG Rajawali I

memiliki tugas untuk mengelola kekayaan negara dalam bidang agro industri yang

memproduksi gula berbahan dasar cairan sari tebu. Secara harfiah gula merupakan

karobohidrat sederhana yang dapat larut kedalam air dan langsung diserap oleh

tubuh untuk diubah menjadi energi. Sumber gula di indonesia sejak masa lampau

adalah cairan bunga (nira) kelapa serta cairan batang tebu. Tebu adalah tumbuhan

asli dari Nusantara, terutama di bagian timur. Walaupun tebu dapat tumbuh di

seluruh Indonesia, tetapi dari segi iklim yang paling sesuai adalah pulau Jawa,

khususnya Jawa Timur. Tebu biasanya ditanam pada akhir musim kemarau

setelah panen pada musim hujan (Mubyarto, 1977). Melihat kondisi tesebut maka

dari itu banyak dibangun pabrik gula untuk memenuhi kebutuhan akan

penggilingan tebu guna diproses menjadi gula pasir.

Dalam menjalankan usahanya PT PG Rajawali I dituntut untuk melakukan

proses pengelolaan perusahaan secara transparan dan efektif dalam kerangka

Good Corporate Governance. Hal tersebut diyakini dapat mengoptimalkan nilai

perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun

internasional. Selain itu, sebagai perusahaan publik PT PG Rajawali I dituntut

untuk lebih terbuka dalam mengelola perusahaan. tujuannya adalah agar

masyarakat dapat memantau setiap kegiatan pada suatu perusahaan. Disamping

itu, prinsip tanggung jawab perlu dikuatkan untuk menimbulkan kepercayaan dari

masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan. berikutnya adanya kesadaran akan

tanggung jawab sosial juga perlu dilakukan guna mendorong timbulnya kesadaran

akan pentingnya kelestarian lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memenuhi segala aktivitas tersebut diperlukan sebuah konsep Good

Corporate Governance sebagai sebuah landasaran berpikir dan pedoman bagi

dunia usaha agar dapat berjalan lebih beretika dan bertanggung jawab. Seperti

pernyataan Cadbury yang dikutip Sutedi (2012:1) mengatakan bahwa GCG adalah

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara

kekuatan dan kewenangan perusahaan.

Kewajiban menerapkan GCG pada perusahaan publik telah diatur dalam

Keputusan Menteri BUMN Nomor. 117 tahun 2002 tentang Penerapan Prektek

Good Corporate Governance pada BUMN serta Salinan Peraturan Menteri

Neggara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Negara. Peraturan tersebut mengisyaratkan kepada seluruh BUMN untuk wajib

menerapkan GCG sebagai dasar acuan dalam menjalankan tata kelola perusahaan.

Maka dari itu tujuan dari penerapan GCG pada perusahaan publik yaitu (Pedoman

GCG PT PG Rajawali I, 2010:2): (1) Memaksimalkan nilai bagi Pemegang Saham

melalui peningkatan daya saing usaha yang dapat memaksimalkan laba, dengan

penerapan praktek-praktek tata kelola yang baik di Kantor Direksi PT PG

Rajawali I dan Unit Usaha / Unit Kerja sebagai suatu kesatuan entitas usaha

terintegrasi, saling menunjang, dan berjalan seiring menuju pencapaian visi dan

misi Perusahaan. (2) Mewujudkan sistem Manajemen Korporat secara profesional

yang dilakukan secara sistematis, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung

jawab, sadar risiko, serta memperhatikan aspek kewajaran dan keadilan (fairness).

(3) Mendorong tumbuh berkembangnya Budaya Korporat secara positif dengan

berlandaskan nilai moral yang tinggi, kepatuhan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan kesadaran adanya kewajiban Perseroan kepada

stakeholders serta lingkungan hidup/alam di sekitar Perseroan. (4) Mencapai Citra

atau Nama Baik Perusahaan yang tinggi.

Berangkat dari berbagai tujuan diatas dapat dirangkum bahwa pada

dasarnya tujuan utama dari penerapan GCG pada PT PG Rajawali I adalah untuk

memaksimalkan kinerja perusahaan negara agar mampu berdaya saing dengan

perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga diakui eksistensinya dimata masyarakat.

Selain itu juga memperkecil praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta konflik

kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan

organisasi yang lebih demokratis (partisipasi banyak kepentingan), lebih

accountable (adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan), dan lebih

transparan, serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat

memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu manfaat yang dapat dirasakan

oleh masyarakat adalah perlakuan yang memuaskan dari perusahaan publik dalam

bentuk keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima (barang/jasa). Sedangkan

manfaat penerpaan GCG bagi karyawan dapat diberikan kesempatan yang sama

untuk mengembangkan kinerjanya sesuai penilaian yang wajar dan transparan.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang ada PT PG Rajawali I

telah berkomitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan Good Corporate

Governance sebagai landasan disetiap kegiatan operasional perusahaan. Seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan GCG di PT PG Rajawali I

diwujudkan melalui penerapan lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Berikut akan dijelaskan mengenai

paparan penerapan lima prinsip GCG pada PT PG Rajawali I Surabaya.

a. Transparansi

Secara sederhana prinsip ini dapat diartikan sebagai keterbukaan

informasi. Seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa dalam

mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang

terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut

keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Selain

itu untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan

Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 3 tentang Penerapan GCG

pada BUMN, yang dimasksud prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Apabila

dilihat dari peraturan tersebut, penerapan prinsip tranparansi pada PT PG Rajawali

I dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan dengan melibatkan karyawan

secara langsung. Transparansi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan

dengan pelibatan karyawan untuk mendapatkan ide dan masukan terkait

permasalahan yang sedang dihadapi. Terutama transparansi pengambilan

keputusan yang berhubungan dengan karyawan pada unit kerja yang

bersangkutan. Bentuk transparansinya dilakukan melalui beberapa forum rapat

yaitu rapat direksi, rapat serikat pekerja, dan diskusi permasalahan bidang. Selain

itu transparansi dalam penyediaan laporan keuangan perusahaan juga telah

dipenuhi secara rutin pada tiap akhir tahun. Keuangan PT PG Rajawali I telah di

audit tiap tahun oleh lembaga akuntan independen yaitu Kantor Akuntan Publik

dan Badan Pengawas Keuangan, yang selanjutnya dikelola bagian keuangan untuk

diteruskan ke PT RNI (Persero) selaku pihak holding, dan dicantumkan dalam

annual report untuk dipublikasikan kepada khalayak umum. Berikutnya

transparansi penilaian kinerja pegawai juga dilakukan berdasarkan Sistem

Manajemen Kinerja (SMK) dengan sistem penilaian berjenjang dua atasan

pegawai. Bentuknya berupa lembaran rapor berisi evaluasi penilaian kinerja

selama satu tahun. Hasil evaluasi tersebut berikutnya akan di jadikan sebagai

landasan bagi manajemen dalam hal promosi jabatan.

Sedangkan menurut KNKG (2006:5) pedoman pokok pelaksanaan prinsip

transparansi, adalah sebagai berikut:

1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses olehpemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, dan tidak terbatas pada, visi,misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunandan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikansaham oleh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris besertaanggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistemmanajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistemdan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian pentingyang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangikewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuaidengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsionaldikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Berdasarkan pedoman pokok di atas, PT PG Rajawali I telah menerapakan

prinsip transparansi kepada publik dengan memberikan informasi yang jelas dan

memadai melalui annual report yang berisi laporan kinerja perusahaan selama

satu tahun. Di dalamnya termuat informasi perusahaan berupa visi, misi, sasaran

usaha dan strategi perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, analisis dan

pembahasan manajemen, tentang SDM PT PG Rajawali I, Tata Kelola

Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Laporan Keuangan

Konsolidasi. Selanjutnya transparansi memalui media perusahaan juga dapat di

akses melalui website yakni www.pgrajawali1.co.id yang mana di dalamnya

mencantumkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan dapat

diakses oleh publik, baik stakeholder/shareholder dengan tetap memperhatikan

asas kerahasiaan perusahaan sesuai dengan aturan perundangan. Namun

berdasarkan observasi yang dilakukan media perusahaan dalam hal ini website

(www.pgrajawali1.co.id) belum dikelola secara maksimal dan masih belum di

perbaharui. Hal ini disebabkan karena belum adanya sumber daya yang

berkompeten untuk menangani dan mengisi tanggung jawab tersebut.

Selain itu PT PG Rajawali I juga menyediakan akses pengaduan layanan

melalui mekanisme whistle blowing system yang terhubung dengan kantor pusat

di PT RNI (Persero) dan pada PT PG Rajawali I telah membentuk Tim Pengelola

Laporan dan Tim Pengkaji Laporan Duagaan Pelanggaran. Sistem tersebut berisi

pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam

perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemangku

kepentingan dan perlindungan terhadap nama baik perusahaan.

Sistem transparansi yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I menunjukan

kepatuhan terhadap ketetetapan KNKG poin satu, kedua dan ketiga yaitu

perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan

akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Poin selanjutnya menyebutkan bahwa informasi yang diungkap tidak terbatas

pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan

dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh

anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sistem manajemen resiko, sistem

pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat

kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi

perusahaan, serta prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai

kinerja yang berkesinambungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada

bab dua bahwa perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya

secara transparan dan wajar. Selain itu seperti yang telah tercantum pada

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 3 tentang

Penerapan GCG pada BUMN bahwa prinsip akuntabilitas menejelaskan bahwa

dalam mengelola perusahaan memerlukan adanya Kejelasan fungsi, pelaksanaan

dan pertanggung jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan

perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Sejalan dengan hal tersebut

OECD menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas mewajibkan perusahaan untuk

menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin

penyeimbangan kepentingan manajemen dan Pemegang Saham, sebagaimana

yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam two tiers system). Selain itu menurut

pedoman yang dikeluarkan KNKG (2006:6) telah mengatur pelaksanaan prinsip

akuntabilitas, berikut pedoman pokoknya:

1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selarasdengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values) dan strategiperusahaan.

2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semuakaryawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawabdan perannya dalam pelaksanaan GCG.

3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yangefektif dalam pengelolaan perusahaan.

4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaranperusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, sertamemiliki sistem penghargaan & sanksi (reward and punishment system).

5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organperusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etikabisnis dan pedoman perilaku (code of coduct) yang telah disepakati.

Berdasarkan beberapa penjelasan teori mengenai prinsip akuntabilitas di

atas, PT PG Rajawali I telah membagi peran beserta rincian tugas yang jelas dari

beberapa organ menurut struktur organisasi perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan

agar tidak ada tumpang tindih atau benturan kepentingan dan tugas dalam proses

pengelolaan perusahaan. Seperti pada penyajian data sebelumnya di bagan

akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan telah dijelaskan secara rinci

dan tercantum pada bagan proses pembuatan dan penyampaian laporan keuangan.

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa Penyampaian laporan keuangan rutinan

disampaikan kepada komisaris, dan pemegang saham yaitu PT RNI (Persero),

sedangkan untuk yang tahunan disampaikan kepada publik pemegang saham

melalui RUPS dan kepada publik lewat annual report dan media PT PG Rajawali

I. Disamping itu setiap institusi (perseroan) beserta unit dari anak perusahaan

diberikan otonomi untuk mengelola keuangannya yang selanjutnya disampaikan

kepada institusi yang berada satu tingkat di atasnya. Hal tersebut sesuai dengan

pedoman pelaksanaan poin pertama yang menyebutkan bahwa perusahaan harus

menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan

dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai

perusahaan (corporate values) dan strategi perusahaan.

Bentuk penerapan prinsip akuntabilitas PT PG Rajawali I dapat dilihat

dalam menerapkan sistem reward dan punishment. Sistem tersebut merupakan

salah satu bentuk upaya dari perseoran dalam meningkatkan kualitas dan kinerja

sumber daya manusia. Menurut tujuannya sistem reward diciptakan untuk

menarik, menahan dan memotivasi para karyawan dalam bekerja. Sedangkan

sistem punishment, dapat menciptakan efek jera bagi karyawan yang sering

melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Reward yang diberikan dalam

bentuk promosi jabatan dan bonus jasa produksi yang diberikan keseluruh

pegawai ketika pada masa penggilingan dan keuntungan apabila telah melebihi

target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan punishment diberikan dalam

bentuk hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Hukuman

berkategori ringan yang diberikan berupa teguran lisan, untuk hukuman sedang

berupa surat peringatan (SP I, SP II, dan SP III), sedangkan untuk hukuman

berkategori berat berupa pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Sistem

reward dan punishment tersebut sesuai denngan pedoman penerapan prinsip

akuntabilitas poin keempat yaitu Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk

semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

Selain itu bentuk akuntabilitas yang di terapkan oleh PT PG Rajawali I

berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai landasan tata kelola perusahaan,

seperti Board of Manual (BoM), Code of Conduct (COC), Code of Corporate

Governance (CoCG). Board of Manual (BoM) merupakan pedoman yang

digunakan oleh jajaran Direksi dan Komisaris dalam mengarahkan perusahaan.

Code of Conduct (COC) merupakan tata aturan yang berisi komitmen perilaku

bisnis dan kode etik yang digunakan oleh seluruh insan PT PG Rajawali I dan

dijadikan pedoman dasar dalam menggerakan perusahaan. Sedangkan Code of

Corporate Governance (CoCG) merupakan pedoman dasar perusahaan dalam

menjalankan setiap aktivitas organisasi dalam kerangka tata kelola perusahaan

yang baik. Hal ini sesuai dengan pedoman penerapan prinsip akuntabilitas poin

kelima yaitu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnis dan

pedoman perilaku (code of coduct) yang telah disepakati.

Dilihat dari beberapa penerapan praktik GCG pada PT PG Rajawali I di

atas memang telah di sesuaikan dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Namun penulis menemukan perrmasalahan pada saat penelitian di lapangan

bahwa pedoman yang dipakai di PT PG Rajawali I selama ini perlu diperbaharui

dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku yaitu Permen BUMN No. PER-

09/MBU/2012 tentang perubahan atas Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada BUMN. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan dapat

menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan situasi sosial terkini serta dapat

memunculkan iklim kompetisi yang sehat.

c. Responsibilitas

Prinsip responsibilitas mensyaratkan adanya kesesuaian dalam pengelolaan

perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tinjauan

pustaka dalam menerapkan prinsip responsibilitas perusahaan harus mematuhi

peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

Berikut pedoman pelaksanaan prinsip responsibilitas menurut KNKG yaitu:

1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian danmemastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).

2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduliterhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitarperusahaan dengan membuat perencanaan & pelaksanaan yang memadai.

Berdasarkan pedoman pokok pelaksanaan penerapan prinsip

responsibilitas, PT PG Rajawali I melaksanakan tanggung jawab sosial mengacu

pada ISO 26000 yang mengatur tentang standar pedoman untuk tanggung jawab

perusahaan terkait dengan isu pengembangan masyarakat, pekerja, lingkungan

dan praktek kegiatan perusaahaan yang sehat. Program tanggung jawab sosial di

PT PG Rajawali I di bagi menjadi dua yaitu CSR dan PKBL. Sebagai entitas

publik yang mandiri dan berbadan hukum sendiri PT PG Rajawali I menerapkan

tanggung jawab sosial perusahaan melalui program CSR yang berlandaskan pada

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang tanggungjawab sosial dan

lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini perusahaan menganggarkan dana

sendiri yang berasal dari pos sumbangan perusahaan. Selain CSR PT PG Rajawali

I sebagai bagian dari BUMN diwajibkan untuk menerapkan Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan pada peraturan Menteri Negara

BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

BUMN No. PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Bentuk tanggung jawab sosial CSR yang diberikan dalam bentuk kerja

sama dengan pemerintah kota dan kabupaten (pada unit perusahaan) dengan

pengelolaan limbah dan memberikan bibit tanaman guna membuka ruang terbuka

hijau di sekitar pabrik. Untuk program Bina lingkungan PT PG Rajawali I

diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan

bencana alam, sarana ibadah, dan pembangunan sarana umum. Bentuknya berupa

santunan anak yatim, donor darah rutin 4 bulan sekali, khitanan masal, buka

bersama panti asuhan, dan masyarakat kurang mampu, renovasi masjid ataupun

gereja, serta pembangunan jembatan jalan. Sedangkan Program Kemitraan

diberikan dalam bentuk peminjaman dana modal usaha kepada Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menerapkan bunga sangat rendah yaitu 6%

pertahun. Pada dasarnya program kemitraan ini tujuanya agar masyarakat dapat

meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Selain itu

dengan adanya program ini di harapkan dapat membantu memperbaiki

perekonomian masyarakat sekitar PT PG Rajawali I dan lingkungan sekitar unit

pabrik, dengan terus mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan

sendiri. Dari uraian tersebut telah memberikan gambaran bahwa PT PG Rajawali I

memang berkomitmen dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan

kepada masyarakat maupun kepada lingkungan sebagai bentuk kepatuhan

terhadap aturan pelaksanaan prinsip responsibilitas dalam koridor Good

Corporate Governance.

d. Independensi

Sebelumnya telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka seperti yang telah

tercantum pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 3

tentang Penerapan GCG pada BUMN bahwa prinsip independensi merupakan

suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi

yang sehat. Hal tersebut didukung dengan adanya pedoman pokok pelaksanaan

prinsip independensi menurut KNKG (2006:6) yaitu sebagai berikut:

1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasioleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebasdari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh/tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnyasesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku,tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab satu sama lain.

Berangkat dari pedoman tersebut, PT PG Rajawali telah menerapakan

prinsip independensi dalam hal manajemen karyawan. pola manajemen yang

diterapkan berupa penataan dan pembagian tugas sesuai dengan struktur

organisasi. Masing-masing organ memiliki jobdesk dan tanggung jawab masing-

masing yang tertuang dalam SOP. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya

dominasi atau tumpang tindih tugas antar unit kerja.

Berbeda dengan penerapan prinsip independensi dalam hal rekrutmen

karyawan/penerimaan pegawai. Dimana penerimaan pegawai dilakukan dengan

menggunakan dua cara yaitu penerimaan dari internal yang dilakukan langsung

oleh PT PG Rajawali I, dan penerimaan dari eksternal yaitu terpusat melalui PT

RNI (Persero). Hal ini juga menunjukan bahwa PT PG Rawajali I sebagai anak

perusahaan dari PT RNI (Persero) juga tidak lepas sepenuhnya dalam menentukan

penerimaan karyawannya sendiri. Selain itu proses perekrutan internal perusahaan

yang dilakukan oleh PT PG Rajawali I, masih belum menerapkan asas

profesionalitas dan masih mengutamakan kekeluargaan. Selain itu penerapan

prinsip independensi juga diterapkan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal

ini PT PG Rajawali I yang merupakan anak perusahaan dari PT RNI (Persero)

masih mendominasi di setiap pengambilan keputusan. Memang secara tidak

langsung mayoritas saham dari PT PG Rajawali I dimiliki oleh PT RNI (Persero),

namun secara entitas PT PG Rajawali I dengan PT RNI (Persero) merupakan

perseran yang memiliki struktur organisasi yang mandiri dan memiliki direksi

sendiri. Namun dalam pengambilan keputusan dan beberapa peraturan di PT PG

Rajawali I harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh PT RNI (Persero),

dan beberapa penyisipan kebijakan pemerintah lewat holding perusahaan. Seperti

peraturan terbaru yang mengharuskan PT PG Rajawali I dalam menjual hasil

produksi gula kepada PT BULOG. Hal tersebut berdasarkan pada Peratruan

Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Pasal 6 ayat 3 tentang

penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di

konsumen. Yang menyebutkan bahwa komoditi gula, minyak goreng, bawang

merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada

Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (BULOG). Melihat hal tersebut dapat

ditarik benang merah bahwa dalam hal penerapan prinsip independensi pada PT

PG Rajawali I masih belum diterapkan secara maksimal.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan dapat diartikan sebagai sebuah keadilan

yang diberikan oleh perusahaan kepada insan perusahaan dan stakeholder dengan

tanpa membeda-bedakan di dalam memenuhi hak & kewajiban berdasarkan pada

kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut beberapa pedoman

pelaksanaan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan menurut KNKG (2006:6):

1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangkukepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapatbagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasisesuai dengan prinsip transparansi dalam tiap kedudukan.

2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yangdiberikan kepada perusahaan.

3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaankaryawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpamembedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

Berdasarkan pedoman pokok pelaksanaan penerapan prinsip kewajaran

tersebut, dapat dilihat bahwa PT PG Rajawali I dalam melaksanakan prinsip

kewajaran dilakukan kepada mitra kerja melalui pengadaan barang perusahaan.

Dalam pengadaan barang perusahaan berpedoman pada sistem administratif yang

profesional. Dalam artian perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada

semua mitra perusahaan yang akan melakukan kerja sama dengan PT PG Rajawali

I dalam hal pengadaan barang sesuai kebutuhan dan spesifikasi barang yang

dibutuhkan. Selain itu perusahaan tetap berpedoman dengan buku pedoman

pengadaan barang perusahaan dan mentaati perjanjian atas kesepakatan bersama.

Yang menjadi catatan penting bagi PT PG Rajawali I dalam pengadaan barang

yakni bukan merk yang dilihat tetapi kualitas barang dan harga yang ekonomis

dan disesuaikan dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.

Selain itu penerapan prinsip kewajaran pada aspek SDM atau Karyawan

yaitu dengan memberikan pelatihan kerja dan pendidikan bagi semua karyawan.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PT PG Rajawali I kepada seluruh

karyawannya tanpa memilih dan memandang ras, suku, golongan, dan agama.

Dengan adanya hal tersebut harapannya karyawan dapat termotivasi dalam

berkarya dan bekerja lebih baik demi kemajuan bersama, bagi perusahaan,

kompetensi karyawan maupun jenjang karir. Pelatihan diberikan secara merata

yang disesuakan prioritas kebutuhan perusahaan pada saat itu. Apabila dilihat dari

pedoman pelaksanaan dapat dikatakan bahwa prinsip Kewajaran dan Kesetaraan

telah diterapkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan GCG menurut KNKG pada

poin ketiga yaitu perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam

penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional

tanpa memberdakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menerapkan GCG di PT

PG Rajawali I Surabaya.

Salah satu tujuan PT PG Rajawali I dalam menerapkan prinsip-prinsip

GCG adalah sebagai dasar kebutuhan untuk memperbaiki diri agar visi dan misi

perusahaan dapat tercapai secara nyata. Untuk mewujudkannya PT PG Rajawlai I

menggunakan dasar peraturan perundangan yang berlaku, beretika dan transparan

serta bertanggung jawab, baik kepada pemegang saham maupun para pemangku

kepentingan. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hal-hal yang

memperngaruhi proses penerapan GCG tersebut. Pengaruh atau faktor dapat

berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Kedua jenis faktor tersebut

saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut analisis faktor

pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT PG

Rajawali I, yaitu:

a. Faktor Pendukung Penerapan GCG di PT PG Rajawali I

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang memiliki peran memberi

dorongan atas penerapan prinsip GCG pada PT PG Rajawali I. Berikut ini adalah

paparan analisis mengenai faktor pendukungnya yaitu:

1. Adanya Komitmen Direksi PT PG Rajawali I dalam Menerapkan GCG

Adanya komitmen direksi PT PG Rajawali I terhadap pnerapan GCG dapat

dilihat dengan adanya pedoman GCG perusahaan yang ditandatangani oleh Organ

BUMN dan dikukuhkan pada RUPS. Selain itu adanya kebijakan baru dari direksi

PT PG Rajawali I untuk memasukan prinsip-prinsip GCG kedalam setiap agenda

perusahaan merupakan salah satu bentuk adanya niatan kembali dalam

mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Niatan memasukan GCG kedalam

agenda direksi ini dimulai pada tahun 2016 dan ditandai dengan adanya organ

struktural baru yaitu kepala bagian GCG dan Manajemen Resiko. Kepala bagian

ini bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan terhadap pelaksanaan

Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada PT PG Rajawali I. Pemantauan

yang dilakukan adalah untuk menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak

menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2. Terdapat Peraturan dan Kebijakan yang Mengacu pada Praktik GCG

Secara konsep “governance” merupakan sistem yang melibatkan semua

elemen dan pihak-pihak yang menjadi aktor governance. Seperti yang telah

dijelaskan pada bab tinjauan pustaka bahwa aktor yang dimaksud yaitu tidak

hanya pada pemerintah, tetapi juga melibatkan swasta dan masyarakat. Seperti

yang telah diungkap oleh Dwiyanto (2014:77) governance menekankan pada

pelaksanaan fungsi secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi

lain, yaitu LSM, sektor privat maupun warga negara. Peran dari Pemerintah

adalah sebagai pembuat regulasi atau kebijakan yang bertujuan untuk memelihara

dan mendukung sektor privat dalam menajalankan usahanya. Peraturan yang telah

dikeluarkan terkait dengan penerapan GCG ini dimaksudkan agar seluruh

perusahaan dapat mengelola dan menjalankan setiap aktivitas perusahaan sesuai

dengan koridor tata kelola perusahaan yang baik dengan menekankan pada prinsip

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan

kesetaraan. Sektor privat yang dimaksud disini bukan hanya perusahaan swasta

tetapi juga perusahaan pemerintah seperti BUMN juga diwajibkan menerapkan

GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Seperti yang telah tertuang dalam

Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M.MBU/2002 tentang Penerapan Praktek

Good Corporate Governance pada BUMN yang tertuang pada pasal 2 ayat 1 yang

berbunyi: BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan

GCG sebagai landasan operasionalnya. Selain itu, dari peraturan tersebut telah

direvisi dan dituangkan ke dalam Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada

BUMN tepatnya pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: BUMN wajib menerapkan

GCG secara konsiten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta

anggaran dasar BUMN. Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.

Adanya penetapan kebijakan dan peraturan yang mengacu pada praktik

GCG di atas, dapat menumbuhkan semangat motivasi sendiri bagi PT PG

Rajawali I dalam mengadakan setiap inovasi dan pembaharuan dalam tata kelola

perusahaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagai wujud kepatuhan

terhadap peraturan tentang penerapan GCG, PT PG Rajawali I mulai menerapkan

GCG pada tahun 2010. Tepatnya pada tanggal 22 Desember 2010 PT PG

Rajawali I membentuk Tim GCG Perusahaan yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan dan pemantauan GCG perusahaan. Silang tiga tahun sebelumnya

yaitu tahun 2007 telah terbentuk embrio dari tim GCG yang betugas untuk

menyusun rancangan pedoman GCG perusahaan. Pada tanggal 1 April 2016

secara resmi Tim GCG mulai berubah menjadi bagian sendiri dan di masukkan

kedalam struktural perusahaan. Berdasarkan beberapa landasan hukum tersebut,

maka mau tidak mau PT PG Rajawali I selaku bagian dari BUMN memiliki

kewajiban untuk melaksanakan GCG dalam kegiatan operasionalnya.

3. Terdapat Pengawas atau Komite Audit

Pada dasarnya Tim Pengawas atau Komite Audit memiliki fungsi sebagai

pengawas guna menghindari dari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi

sekaligus untuk mengevaluasi atas hasil kinerja pegawai yang telah dilakukan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance) memerlukan pengawasan yang konsisten dan

berkeseinambungan dengan mengandalkan sifat yang jujur, solid dan independen

serta tidak mudah diperngaruhi oleh pihak lainnya.

Di PT PG Rajawali I Seluruh anggota Komite berasal dari luar Perseroan

dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha

Perseroan serta memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan sesuai

dengan bidang tugasnya. Berdasarkan hasil laporan Komite Audit pada tahun

2016, memberikan pendapat atas peroleh peningkatan efektivitas pengendalian

internal perseroan yang cukup baik dan terus meningkat. Hal tersebut telah

dibuktikan dengan adanya hasil self assessment penerapan GCG pada PT PG

Rajawali I tahun 2016 mencapai total skor sebesar 78,775 atau 78,775% dari skor

maksimal 100. Dengan capaian skor ini maka klasifikasi kualitas penerapan GCG

di PT PG Rajawali I periode tahun 2016 adalah “Baik”. Dari penjelasan tersebut

dapat dikatakan bahwa hadirnya sebuah komite audit bertujuan untuk membantu

Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat atas

keandalan (reliability) dari laporan dan informasi keuangan Perseroan serta

Efektivitas Pengendalian internal Perseroan yang disesuaikan pada sistem tata

kelola perusahaan yang baik.

b. Faktor Penghambat Penerapan GCG di PT PG Rajawali I

Selain faktor pendukung dalam proses penerapan GCG juga terdapat

faktor penghambat yang menjadi kendala keberhasilan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik di PT G Rajawali I. Berikut ini adalah analisis mengenai

faktor pengehambat penerapan GCG di PT PG Rajawali I:

1. Kurangnya Penyesuaian Pedoman GCG dengan peraturan terbaru

Pedoman GCG merupakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam

pengoperasian perusahaan. Secara umum pedoman GCG perusahaan terdiri dari

Code of Corporate Governance (Pedoman Penerapan GCG), Code of Conduct

(Pedoman Kode Etik), dan Board of Manual (Pedoman Umum Direksi dan

Komisaris). PT PG Rajawali I telah memiliki tiga pedoman penerapan GCG

tersebut. Namun terdapat permasalahan yaitu dari pedoman penerapan GCG dari

awal tahun pembuatan pada tahun 2010 sampai tahun sekarang masih digunakan.

Pedoman tersebut sudah tidak relevan lagi untuk di pakai di tahun 2017. Hal ini

dikarenakan pedoman penerapan GCG tahu 2010 masih berlandaskan pada

peraturan lama yaitu Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002

tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Perturan tersebut sudah lama di

revisi dan di ganti dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Negara

BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Jika dibiarkan hal ini

dapat menimbulkan permasalahan dan dapat merugikan perusahaan dikemudian

hari. Maka dari itu perlu adanya inovasi dan pembaharuan dengan menyesuaikan

peraturan terbaru. Selain itu agar perusahaan dalam menjalankan proses tata

kelola perusahaan dapat mengikuti perkembangan peraturan yang terbaru dan

dapat mengikuti perusahaan-perusahaan bonafit lain yang telah berlandaskan pada

peraturan terbaru dalam tata kelola perusahaan yang baik.

2. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kemampuan Mempresepsikan GCG

Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat dalam penerapan GCG

di PT PG Rajawali I rendahnya tingkat pemahaman dan kemampuan dalam

mempresepsikan konsep GCG di kalangan karyawan. ketidak pahaman akan

penerapan GCG perusahaan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan

yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu perlu adanya pemerataan

pemahaman mengenai pentingnya makna penerapan GCG kepada seluruh organ

perusahaan.

PT PG Rajawali I memulai mewacanakan menggunakan GCG sebagai

prinsip dasarnya yaitu pada tahun 2007 dengan berlandaskan surat direksi yang

berisikan menugaskan untuk membentuk Tim khusus yang bertugas untuk

mempersiapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance). Dengan bantuan KNKG pusat pada tahun 2010 berhasil membuat

tiga pedoman dasar Good Corporate Governance dan selanjutnya di

sosialisasikan secara merata kepada seluruh insan PT PG Rajwali I termasuk unit-

unit PT PG Krebet Baru dan PT PG Rejo Agung Baru. Namun pasca sosialisasi

dijalankan, tangkapan dan presepsi setiap individu karyawan berbeda-beda. Hal

tersebut disebabkan karena kurang adanya pemahaman yang mendalam akan

makna pentingnya Good Corporate Governance bagi setiap insan dalam

menjalankan pengelolaan perusahaan. Selain itu ada juga beberapa karyawan yang

individualistik dengan mangacuhkan dan mengaggap kurang penting penerapan

GCG perusahaan. Dalam artian lebih mementingkan dari pada pekerjaannya

sendiri dan menganggap tugas penerapan GCG bukan tugas dia.

Rendahnya pemahaman karyawan tentang makna dari GCG merupakan

akibat dari kurangnya sosialisasi secara berkala yang dilakukan perusahaan

kepada karyawan. Kebanyakan perusahaan lebih sering mengadakan sosialisasi

dan diklat-diklat yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang

bersifat teknis, tanpa memperkenalkan konsep GCG kepada karyawannya. Pada

dasarnya pemahaman akan prinsip-prinsip GCG merupakan hal yang sangat

mendasar dalam rangka mewujudkan keberhasilan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik. Sosialisasi akan pentingnya penerapan GCG sebagai

landasan dasar pengelolaan perusahaan perlu dilakukan secara berkala kepada

seluruh insan PT PG Rajawali I yang memiliki jabatan tinggi hingga terendah.

3. Dualisme dalam Sistem Holding

PT PG Rajawali I sebagai entitas publik berbadan perseroan yang berdiri

sendiri juga memiliki struktur organisasi perusahaan beserta jajaran direksi

sendiri. Selain itu PT PG Rajawali I merupakan anak perusahaan dari PT RNI

(Persero). Sebagai bagian dari BUMN PT PG Rajawali I memiliki kepatuhan

terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama yang dikeluarkan

oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan penelitian di lapangan dimana PT PG

Rajawali I dalam mengambil setiap kebijakan harus sejalan dengan induk

perusahaannya yaitu PT RNI (Persero). Meskipun PT PG Rajawali I memiliki

struktural yang terpisah dari PT RNI (Persero) dan memiiki Direksi sendiri,

namun setiap kultur dan budaya perusahaan masih harus berpedoman pada

perusahaan induk. Hal tersebut memang dikarenakan saham mayoritas dari PT PG

Rajawali I adalah PT RNI (Persero) yaitu sebesar 99,98% kepemilikan dan PT

Rajawali Nusindo sebanyak 1 lembar saham atau 0,02% kepemilikan. Hal ini

tentu yang menjadi permasalahan yang dapat menghambat penerapan prinsip

GCG perusahaan terutama pada aspek independensi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Good

Corporate Governance pada PT PG Rajawali I, serta berbagai penjelasan

berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di tempat penelitian yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dari

kelima prinsip hanya dua prinsip GCG yang diterapkan secara optimal yaitu

responsibilitas dan kewajaran. Sedangkan yang kurang optimal penerapannya,

yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan prinsip independensi.

Selain itu dalam proses penerapan GCG pada PT PG Rajawali I terdapat

faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam penerapan GCG

adalah (1) Adanya komitmen direksi PT PG Rajawali I dalam menerapkan

GCG, (2) terdapat peraturan dan kebijakan yang mengacu pada praktik GCG,

(3) terdapat pengawas atau komite audit yang memantau pelaksanaan tata

kelola perusahaan. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan GCG di PT

PG Rajawali I adalah (1) kurangnya penyesuaian pedoman GCG dengan

peraturan terbaru, (2) rendahnya tingkat pemahaman dan kemampuan

mempresepsikan GCG serta (3) dualisme dalam sistem holding.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

memberikan saran kepada PT PG Rajawali I Surabaya untuk dijadikan

masukan dalam pembenahan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun

saran tersebut yaitu:

1. Pembenahan prinsip Transparansi dengan terus update informasi

terkini tentang kegiatan perusahaan melalui media elektronik yang

dimiliki PT PG Rajawali I seperti website (www.pgrajawali1.co.id).

Untuk itu dibutuhkan SDM/karyawan yang ahli dibidang informasi dan

teknologi serta perlu adanya SOP yang merincikan tugas dan tanggung

jawab dalam pengelolaan media perusahaan.

2. Pembenahan prinsip Akuntabilitas diperlukan adanya pembentukan Tim

khusus yang bertugas untuk menyusun pedoman terbaru GCG

perusahaan dengan beracuan pada Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

3. Prinsip Independensi, untuk memperkecil intervensi perlu adanya

pembagian secara jelas atas kewenangan dan ranah kerja dari PT RNI

(Persero) sebagai perusahaan induk dan kewenangan secara mandiri dari

PT PG Rajawali I dalam mengelola sendiri perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Cadbury Committe. 1992. Report of The Committe on The Finansial Aspects ofCorporate Governance. London: Gee

Dwiyanto, Agus.2014. Mewujudkan Good Governance Melalui PelayananPublik, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

FCGI. 2002. The Essence of Good Corporate Governance, Konsep danImplementasi Perusahaan Publik dan Koporasi Indonesia. FCGI

Hadari, Nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta. Gadjah Mada UniversityPress

Harbani, Pasolong. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung. CV.Alfabeta.

Hardikasari, Eka, dan Sugeng Pamudji. (2011). Pengaruh Penerapan CorporateGovernance Terhadap Kinerj keuangan Pada Industri Perbankan YangTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008. Diss.Universitas Diponegoro.

KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.Indonesia.

L.P Tarmidi, 1999. Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF danSaran, Jakarta, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia.

Miles M.B, Huberman A.M, Saldana J. 2014. Qualitative Data Analysis, aMethods Sourcebook Edition 3. USA. Sage Publications. Terjemahan TjejepRohidi. UI-Press.

Moleong, Lexy J.2014. Metodelogi Penelitian Kuantitatif. Bandung. PT RemajaRosdakarya.

Organization for Economic Corporation and Development. 2004. Principles ofCorporate Governance. The OECD Paris.

Pratami, Devani Putri. 2014. Pengaruh Peran Komite Audit Dan DewanPengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance UntukMeningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank SyariahMandiri). Universitas Widyatama.

PT PG Rajawali 1. 2016. Annual Report PT PG Rajawali 1. Surabaya.

Ristifani. 2009. Analisi Implmentasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan Hubungan Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Jurnal. Universitas Gunadharma. Jakarta

Sedamaryanti. 2009.Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung.CV Mandar Maju

___________. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik”. Bandung.Bagian Kedua Edisi Revisi CV Mandar Maju.

Sudharmono, J. 2004. Be Good Governance Company: Panduan Praktis BagiBUMN Untuk Menjadi Good Corporate Governance dan MengelolanyaBerdasarkan Suara Hati. Jakarta. Alex MediaKomputindo.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. BandungAlfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. Rineka Cipta

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta. Kencana

Tjager, Lnyoman, et al. 2003. Corporate Governance: Tantangan danKesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta. PT Prenhallindo

Wahab, Abdul Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.

Widjaja, Amin Tunggal, 2008. Dasar-dasar Customer Relationship Management(CRM). Jakarta. Harvindo.

Wismanu, Rendra Eko. 2012. Teori Administrasi Publik. Malang: Ub Press.

Zauhar, Soesilo. 1996. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi.Jakarta. Bumi Aksara

Perundang-undangan:

Menteri BUMN. 2001. Surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN Dengan Prinsip-PrinsipGood Corporate Governance. Sekretaris Menteri BUMN. Jakarta

_____________. 2002. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.Jakarta

_____________. 2011. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik(GCG) pada BUMN. Jakarta

_____________. 2012. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMNNomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaanyang Baik (GCG) pada BUMN. Jakarta

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Indonesia

________________. 2003. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara. Sekretariat Negara. Indonesia

________________. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas. Indonesia

Internet:

http://hukum.kompasiana.com. ((diakses pada tanggal 17 April 2017)

http://thesis.binus.ac.id, 20 September 2013 (diakses pada tanggal 09 April 2017)

Hidayat, David. 2015. Kasus Kimia Farma (Etika Bisnis) (diakses pada tanggal 17April 2017 dari www.kompasiana.com)

penerapan prinsip-prinsip good corporate ...repository.ub.ac.id/6523/1/sugeng setyo...

Documents