Inovasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan“Perubahan Kebijakan Pendidikan ditingkat Pusat dan Provinsi / Kabupaten

Kota (Sentralisasi dan Desentralisasi)”

Dosen Pengampu :

Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed

Dr. Waskito, M.T

Disusun Oleh :

Andika Riyadi Jasril 1309240

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

Perubahan Kebijakan Pendidikan ditingkat Pusat dan Provinsi / Kabupaten

Kota (Sentralisasi dan Desentralisasi)

A. Pendahuluan

Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu

sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu

yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh

pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan

tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam

prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi dalam bentuk kontinum; dengan

pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(lokal). Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia,

sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUSPN 1989 bahwa pendidikan

nasional diatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan

kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi). Hal

tersebut cukup beralasan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan

kekurangan sehingga untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan

mengurangi segi-segi negatif, pengelolaan pendidikan tersebut memadukan

sistem sentralisasi dan desentralisasi.

B. Konsep Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

1. Konsep Sentralisasi Pendidikan

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat.

Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang. Menurut ekonomi

manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada

sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah

1

struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum

otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah

kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang

berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal

menjadi lebih lama.

Sistem pengaturan yang sentralistik ditujukkan untuk menjamin

integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa. Tilaar (1991: 22) mengemukakan

bahwa pendekatan sentralistik mempunyai posisi yang sangat strategis dalam

mengembangkan kehidupan serta kohesi nasional karena peserta didiknya

adalah kelompok umur yang secara pedagogik sangat peka terhadap

pembentukan kepribadian. Dalam jenjang pendidikan inilah dapat diletakkan

dasar-dasar yang kokoh bagi ketahanan nasional, apresiasi kebudayaan

nasional, dan daerah, serta nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air sebagai

negara kesatuan. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pendekatan

sentralistik masih diperlukan, terutama untuk menentukan kurikulum

pendidikan nasional dan menetapkan anggaran agar dapat dicapai kesamaan

dan pemerataan standar pendidikan diseluruh wilayah tanah air.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri

sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama

dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti

kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan

anak dan lingkungannya.

Konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai

objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan

minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi

pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

2

a. Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan

b. Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan,

evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.

c. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat

d. Melemahnya kebudayaan daerah

e. Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik,

maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia

yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara

mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati,

memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat

menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

2. Konsep Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun

1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok

pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada

PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995.

Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi

dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab

pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

a. Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

b. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.

3

c. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat

meningkatkan efisiensi.

d. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

e. Mengakomodasi kepentingan politik.

f. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya

perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

a. Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah

pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,

termasuk dalam pengelolaan pendidikan.

b. Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan.

Dalam hal ini pelempahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari

pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota

sebagai sentra desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat

keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ).

Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan

sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang

tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Pendidikan termasuk

bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kota/kabupaten. Melalui

desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu

masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen, dapat

terpecahkan. Cukupkah desentralisasi pendidikan pada tingkat pemerintah

kota/kabupaten? Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa

desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kota/kabupaten.

4

Desentralisasi pendidikan untuk mencapai otonomi pendidikan yang

sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah secara individual.

Mengapa perlu desentralisasi pendidikan?

Berbagai studi tentang desentalisasi menunjukkan bahwa pekerjaan

yang bersifat kompleks, dikerjakan dalam tim, mengandung unsur

ketidakpastian, dan berada dalam lingkungan yang cepat berubah tidak bisa

dikelola secara sentralistik. Pendidikan dan secara khusus lagi sekolah yang

selama ini dikelola secara sentralistik justru menimbulkan banyak masalah.

Maka sekolah yang memiliki karakteristik seperti itu harus

didesentralisasikan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah

Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management).

Dalam bidang pendidikan, desentralisasi mengandung arti sebagai

pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelolaan pendidikan yang

ada didaerah baik pada tingkat provinsi maupun lokal, sebagai perpanjangan

aparat pusat untuk menigkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan

di daerah. Dalam manajemen pendidikan dasar, desentralisasi memang dapat

melemahkan tumbuhnya perasaan nasional yang sehat, dapat menimbulkan

rasa kedaerahaan yang berlebihan, serta akan menjurus kepada isolasi dan

pertentangan. Namun, dengan pengakuan dan kesepakatan untuk menjadikan

Pancasila sebagai satu-satunya asas bangsa dan negara, kecenderungan

separatisme dapat dikurangi dan ditekan seminimal mungkin.

Banyak pakar dan pemerhati pendidikan menyumbangkan pikirannya

untuk mengkaji model MBS yang cocok dengan kondisi negeri ini. Namun

jarang sekali yang menyinggung masalah isi (content) yang tak lain

5

merupakan hakikat desentralisasi itu sendiri. Hakikat desentralisasi

pendidikan adalah “apa dan kepada siapa” (what and to whom) dan bukan

aturan-aturannya (regulation).

Menurut Wohlstetter dan Mohrman (1993) terdapat empat sumber

daya yang harus didesentralisasikan yaitu power/authority, knowledge,

information dan reward. 

a. kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke

sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya

terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personnel dan curriculum.

Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan

pemperhentian kepala sekolah, guru dan staff sekolah.

b. pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga

sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang

berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan

meliputi : keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung

(job skills), keterampilan kelompok (teamwork skills) dan pengetahuan

keorganisasian (organizational knowledge). Keterampilan kelompok

diantaranya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan

keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam pengetahuan

keorganisasian adalah pemahaman lingkungan dan strategi merespon

perubahan.

c. hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi

(information). Pada model sentralistik informasi hanya dimiliki para

pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh

constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu

disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan

sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja

sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal

dan horizontal baik dengan cara tatap muka maupun tulisan.

6

d. pengaharhaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus

didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik yang

semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa

pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa kenaikan

pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan

penataran.

Dengan mendesentralisasikan empat bidang tersebut diharapkan tujuan

utama MBS akan tercapai. Tujuan utama MBS tak lain adalah meningkatkan

kinerja sekolah dan terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi

lebih baik.

Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan

yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola

pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya; perubahan

kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efisiensi serta

efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pada unit-unit kerja di daerah;

kepegawaian yang menyangkut perubahan dan pemberdayaan sumber daya

manusia ynag menekankan pada profesionalisme; serta perubahan anggaran-

anggaran pembangunan pendidikan (DIP) yang dikelola langsung dari BKPN

(Bappenas) ke kabupaten dalam bentuk block grand sehingga menhilangkan

ketakutan dan pngotakkan dalam penanganan anggaran (BPPN dan Bank

Dunia, 1999).

Desentralisasi pengelolaan sekolah perlu diletakkan dalam rangka

mengisi kebhinekaan dalam wadah negara kesatuan yang dijiwai oleh rasa

persatuan dan kesatuan bangsa; bukan berdasarkan kepentingan kelompok dan

daerah secara sempit. Pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan sekolah

memerlukan kesiapan berbagai perangkat pendukung di daerah. Sedikitnya

terdapat empat hal yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan desentralisasi

berhasil, yaitu:

7

a. pertauran perundang-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan

dari tingkat daerah, provinsi sampai tingkat kelembagaan

b. pembinaan kemampuan daerah

c. pembentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun

perencanaan pendidikan

d. perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima

dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan

desentralisasi tersebut.

C. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Sentralisasi dan Sistem Desentralisasi

1.Kelemahan dan Kelebihan Sistem Sentralisasi

Sistem Pendidikan Indonesia dimana terdapat berbagai keragaman

suku dan budayanya dulu pernah menganut sistem sentralistik (berpusat di

pemerintah pusat), dan pada akhirnya sistem tersebut dapat melemahkan

kebudayaan masing-masing daerah, mematikan kemampuan inovasi,

kreatifitas di setiap daerah dalam hal pengembangan nilai-nilai budaya dan

potensi diri masing-masing siswa sehingga siswa menjadi tertinggal dan tidak

kreatif. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang serba seragam, serba

tergantung keputusan dari pusat, seperti kurikulum yang seragam tanpa

melihat tingkat relevansinya baik dari segi kehidupan anak dan

lingkungannya. Konsekuensinya, tanpa tidak disadari posisi dan peran siswa

kurang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya

sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Juga menghasilkan kualitas siswa

yang robotic dan kurang inisiatif.

Kelemahannya juga terdapat dimana sebuah kebijakan dan keputusan

pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah

pusat sehingga waktu untuk memutuskan sesuatu hal menjadi lebih lama.

Dengan demikian, sebagai dampaknya sistem pendidikan sentralistik

8

masyarakat di daerah akan sangat lambat perkembangannya dan tidak

berkembang. Upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok

manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah

secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan

empati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai syarat dengan

nilai-nilai budaya sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di

wujudkan.

Kelebihan sistem sentralistik ini adalah di mana pemerintah pusat

tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan

pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan, kebijakan dan program

ditetapkan dan dikontrol seluruhnya oleh pemerintah pusat secara nasional.

Sehingga terdapatnya keseragaman manajemen, seperti aspek perencanaan,

evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajarannya. Dalam

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pendekatan sentralistik juga

memiliki kelebihan terutama untuk menentukan kurikulum pendidikan

nasional dan menetapkan anggaran agar dapat dilaksanakan secara merata dan

seragam sesuai standar pendidikan diseluruh wilayah tanah air Indonesia dan

jauh lebih hemat. Orang-orang daerah tinggal melaksanakan sehingga tidak

ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dalam rangka mengembangkan kehidupan serta membangun kekuatan

dan dasar-dasar yang kokoh bagi ketahanan nasional, apresiasi kebudayaan

nasional dan daerah, serta nilai-nilai patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah

air sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pendekatan

sentralistik juga mempunyai posisi yang sangat strategis.

2.Kelemahan dan Kelebihan Sistem Desentralisasi

Pada sistem desentralisasi ini di daerah khusus, kekuasaan yang

berlebihan terhadap wewenang otonomi daerah juga sering dipergunakan oleh

pihak-pihak tertentu, para oknum ataupun pribadi yang bertujuan untuk

9

mengeruk keuntungan. Oleh karena berpusat pada daerah, pelaksanaan sistem

pendidikan di daerah-daerah menjadi sulit untuk dikontrol oleh pemerintah

pusat.

Keterbatasan dari segi sumber daya manusia serta kapasitas

manajemen suatu daerah yang belum memadai juga membuat suatu daerah ini

terlihat belum mampu untuk berdiri sendiri. Sehingga jika sumber daya

manusia pada setiap daerah tersebut belum siap secara tidak langsung sistem

desentralisasi pun belum sepenuhnya dijalankan. Kesenjangan sumber daya

pendidikan yang berbeda-beda di tiap daerah dikarenakan perbedaan potensi

daerahnya juga mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta

melahirkan kecemburuan sosial antar daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak

masih menghadapi berbagai kesulitan, masalah itu tampak pada kebijakan

yang belum sejalan dengan prinsip otonomi daerah itu sendiri, seperti kurang

adanya koordinasi dan sinkronisasi serta keterbatasan dari segi ekonomi juga

yang belum mampu membiayai pembangunan pendidikan itu sendiri pada tiap

daerahnya. Kesulitan-kesulitan tersebut juga terjadi disaat pemerintah pusat

sulit untuk mengendalikan pendidikan di daerah yang tidak dapat

mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Jika hal ini dibiarkan terjadi sangatlah berdampak buruk, bisa terjadi konflik

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga bisa memicu

terjadinya upaya-upaya pemisahan diri yang tentunya mengancam disintegrasi

suatu bangsa. Untuk mengantisipasi permasalahan diatas, desentralisasi

pendidikan dalam pelaksanaannya harus bersikap hati-hati. Ketepatan strategi

yang ditempuh sangat menentukan tingkat efektifitas implementasi

desentralisasi itu sendiri.

Terdapat juga kelebihan dari sistem desentralisasi ini yaitu ditiap

daerah dapat melahirkan seorang manusia yang memiliki kebebasan berpikir,

10

aktif serta masyarakat yang mampu memecahkan masalahnya secara mandiri,

berani bekerja dan hidup dalam kelompok yang kreatif penuh inisiatif dan

empati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai syarat dengan

nilai-nilai budaya sebagai bekal masyarakat. Sistem yang memberikan

kesempatan terhadap daerahnya untuk mengembangkan pendidikan selaras

dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta

memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan daerah masing-masing yang nantinya

dapat membentuk dan membangun karakter yang dibutuhkan oleh bangsa.

Sistem ini juga memberikan kesempatan terhadap daerahnya untuk

mengembangkan potensi daerahnya masing-masing secara optimal,

menyesuaikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sehingga

pelaksanaannya pun mendapatkan respon dan dukungan yang tinggi dari

masyarakat setempat karena dianggap dapat memberikan nilai manfaat serta

kontribusi bagi daerahnya

Desentralisasi pendidikan berarti lebih mendekatkan proses

pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat

harus berpartisipasi didalam pembentukan sosial kapital dari suatu bangsa.

Sistem desentralisasi ini sangatlah sesuai dengan bangsa Indonesia, dengan

keragaman budaya, bahasa dan daerah bangsa ini bisa melahirkan banyak

potensi-potensi baru disetiap daerah yang ada.

D. Kesimpulan

Pengelolaan pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi bangsa

Indonesia yang baik pula. Sistem sentralisasi dan desentralisasi pendidikan pada

prinsipnya keduanya baik. Pendidikan diatur secara sentralisasi hanya hal-hal

yang penting saja, yang sangat diperlukan untuk bangsa Indonesia secara

keseluruhan. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin

11

cepat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidikan yang

demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab.

Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat

madani yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi yang menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia.

Pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia hendaklah

didukung oleh sumberdaya manusia yang mampu dan mau melaksanakan konsep-

konsep serta ide-ide sesuai dengan prinsip sistem desentralisasi tersebut. Namun

tampaknya belum terlaksana seperti yang diharapkan Misalnya, melaksanakan

Manajemen Berbasis Sekolah dengan baik dan benar, mengembangkan kurikulum

sesuai kondisi serta kebutuhan daerah, dan membangun sekolah secara kreatif dan

bertanggungjawab. Kendala utama dari system ini adalah Sumber Daya Manusia

yang belum siap dan pola pikir masih yang lama.

E. Daftar Pustaka

Brian J.C. Jim. M.S,  The Managing School, The Palmer Press, 1988, London

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Undang Undang Nomor 05 Th1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah, Sekjen Depdikbud, Jakarta, 1973

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Undang Undang Nomor 22 Th1999 tentang pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, termasuk penyelenggaraan pendidikan, Sekjen Depdikbud, Jakarta, 1999

http://antonilamini.wordpress.com/2008/05/18/sentralisasi-dan-desentralisasi-pendidikan/ diakses tanggal 20 April 2015

Mulyasa, E. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya

Undang Undang Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

12

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

13