BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta

perubahan sosio-kultural yang terkadang sulit diprediksi, profesi pendidikan

seakan-akan dihdapkan pada dilema yang kompleks. Di satu pihak, masyarakat

pengguna jasa kependidikan menuntut akan kualitas layanan jasa kependidikan

secara lebih baik, tetapi di pihak lain para penyandang profesi kependidikan

dihadapkan pada pelbagai keterbatasan. Bahkan secara individual mereka

dihadapkan pula pada suatu realitas bahwa kesejahteraannya perlu mendapat

perhatian khusus. Imbalan jasa kependidikan yang kurang sesuai menurut ukuran

kebutuhan hidup realistis masih menjadi topik diskusi keseharian masyarakat.

Padahal masyarakat yakin betul bahwa kelangsungan hidup bangsa ini akan

sangat ditentukan oleh keberhasilan proses sistem pendidikan.

Yang masih terasa membelenggu kalangan pendidikan antara lain gelar

pahlawan tanpa tanda jasa bagi para guru di Indonesia. Gelar ini bukan sesuatu

yang tidak baik, tetapi kalau penafsirannya tidak tepat akan menghasilkan

implilkasi yang justru menyudutkan para guru. Apa artinya gelar sebagus itu jika

tidak memberikan jaminan hidup yang layak?

Itulah sekelumit permasalahan yang sesungguhnya akan terasa amat sulit

jika dihadapi secara individual. Artinya, kalangan profesional kependidikan

dipandang perlu untuk membentuk suatu organisasi profesi dan masuk di

dalamnya sebagai anggota. Melalui fungsi pemersatu organisasi ini, penyandang

profesi kependidikan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam menjalankan tugas

keprofesiannya. Bukan hanya itu, suatu organisasi kependidikan berupaya

meningkatkan dn mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional,

martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

1

Banyak hal yang bermanfaat bagi penyandang profesi kependidikan dari

organisasi profesinya sendiri. Sebab itu, disini dipandang penting untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan penulis angkat menjadi pembahasan

dalam makalah ini adalah

1. Bagaimana Penempatan dan Mutasi Guru disekolah?

2. Bagaimana Struktur sentralisasi dan Desentralisasi pendidikan?

3. Bagaimana Organisasi Kependidikan Di Indonesia

C. Tujuan

Adapun tujuan pembuatan makalah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Penempatan dan Mutasi

Guru disekolah

2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Struktur sentralisasi dan

Desentralisasi pendidikan

3. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Organisasi

Kependidikan Di Indonesia

4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan supervisi

Sekolah

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penempatan Guru Dan Mutasi Sekolah

1. Penempatan

Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas

seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan

penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya

tindakan penempatan kembali namun pada dasarnya penempatan tenaga

kependidikan ini merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan

komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur

organisasi pendidikan nasional. Juga tindakan penempatan ini merupakan

tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan (kerjakan)

dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang

ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu suatu prinsip yang mengatakan

“the right man on the right place” (orang yang tepat pada tempat yang tepat)

haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi

(perpindahan pegawai) dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang

kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas

maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan

dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi.

Penempatan, yaitu proses penanganan pegawai baru yang sudah

melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian seksi mana

mereka ditempatkan.

Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh

atasan langsung atau oleh bagian personalia/ kepegawaian. Keputusan ini

merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Artinya tenaga-

3

tenaga kependidikan yang baru diterima itu, merupakan tenaga-tenaga yang

paling baik menurut standar seleksi yang ditetapkan. Kecuali seleksi untuk

maksud-maksud promosi atau mutasi, berdasarkan standar, seleksi ini

memungkinkan keputusan penerimaan tidak memperlihatkan terpenuhinya

kebutuhan tenaga kependidikan walaupun dilihat dari jumlah pelamar sangat

memungkinkan melebihi jumlah yang dibutuhkan. Biasanya hal ini terjadi

karena sebagian pelamar tidak dapat memenuhi standar seleksi yang

ditentukan. Terhadap para pelamar yang tidak dapat diterima itu, sebaiknya

diberitahu secara tertulis beserta alasan-alasannya. Suatu proses seleksi yang

telah diselenggarakan sebenarnya belum menjamin bahwa produktivitas

segera diperoleh karena memang tenaga baru yang belum dipekerjakan.

Namun demikian, seleksi seharusnya memperlihatkan bahwa potensi

organisasi menjadi lebih besar dan lebih kuat.

2. Pengertian Mutasi

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena

tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja

dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak

lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja

akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian

pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya.

Tidak kurang kritik pedas yang dilontarkan kepada Bagian Kepegawaian

menyangkut masalah mutasi, seperti ketidakadilan ataupun keterbukaan pihak

pengambil keputusan dalam proses ini. Apakah memang demikian halnya,

ataukah pihak pegawai yang memang enggan berubah karena sudah merasa

‘nyaman’ dengan kondisi sekarang dan ingin mempertahankan ‘kekuasaan’

atau ‘keahlian’ yang dimilikinya dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan

kemampuan dan ketrampilannya dengan pengalaman baru.

Layaknya setiap pengambil keputusan dalam suatu organisasi setiap

Surat Keputusan mengenai mutasi ini diluncurkan, pasti telah melalui proses

4

yang tidak bisa dibilang singkat. Mulai dari pembentukan pola mutasi,

pemilihan calon-calon yang tepat untuk menduduki suatu jabatan, penentuan

atau seleksi dari para calon terpilih tersebut, pertimbangan rekomendasi bagi

calon yang bersangkutan dan masih banyak kegiatan lain yang tentunya telah

banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga dari para konseptor, pengambil

keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dengan mutasi ini.

Kepentingan Mutasi kalau kita kembali kepada tujuan utama mutasi

yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja, maka tujuan lain dari mutasi

dapat kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang

kepentingan pegawai dan juga organisasi sebagai berikut:

Bagi Kepentingan Pegawai.

a. Memperluas atau pengembangan pegawai (program pelatihan jabatan)

b. Menghilangkan kejenuhan terhadap pekerjaan

c. Memberikan kejenuhan terhadap pekerjaan

d. Penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai

e. Mengatasi perselisihan antara sesame pegawai (kondisional)

Bagi Kepentingan Organisasi.

a. Menciptakan keseimbangan antara sumber daya manusia dengan

komposisi pekerjaan atau jabatan

b. Meningkatkan produktivitas kerja

c. Memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi seseorang

d. Alat pendorong agar semangat kerja meningkat melalui persaingan

terbuka

B. Struktur Sentralisasi Dan Desentralisasi

1. Konsep Dasar Sentralisasi Pendidikan

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat.

Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang telah digariskan menurut UU. Menurut ekonomi manajemen

5

sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil

manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi.

Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah.

Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan

pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah

pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama

Kekuatan Dan Kelemahan Sentralisasi Pendidikan

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri

sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama

dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia serba seragam, seba keputusan dari atas, seperti

kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bai kehidupan

anak dan lingkungannya.

Konsekuensinya,posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai

objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan

minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi

pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

1. Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan

2. Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan,

evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.

3. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat

4. Melemahnya kebudayaan daerah

5. Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik,

makaupaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia

yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara

mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati,

memeliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat

menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

6

2. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun

1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok

pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada

PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun

1995.Menurut UU No.22, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan

wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat

kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

a) Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

b) Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.

c) Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehinmgga dapat

meningkatkan efisiensi.

d) Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

e) Mengakomodasi kepentingan poloitik.

f) Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya

perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

a) Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah

pusat, secara otomatis menjadi tangung jawab pemerintah daerah,

termasuk dalam pengelolaan pendidikan.

b) Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan.dalam

hal ini pelempahan wewenang dalam pengelolaan pendidikandan

pemerintah pusat kedaerah otonom, yang menempatkan kabupaten / kota

sebagai sentra desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan

dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem

pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi,

7

melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang

kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya

diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kelebihan sistem ini adalah

sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di

daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem

ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu

hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk

mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi.

Kekuatan Dan Kelemahan Desentralisasi Pendidikan

Dari beberapapengalaman di negara lain,kegagalan disentralisasi di

akibatkan oleh beberapa hal :

a) Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi ke memungkinkan

terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal

pelaksanaan yang tergesa-gesa.

b) Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat,

propinsi dan daerah.

c) Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

d) Sumber daya manusia yang belum memadai.

e) Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.

f) Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.

g) Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehiulangan

otoritasnya.

Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan disentralisasi yang tidak matang

juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya :

a) Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah,antar

sekolah antar individu warga masyarakat.

b) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua)

menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurundari waktu

8

sebelumnya,sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga

kependidikan di sekolahuntuk melakukan pembaruan.

c) Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggarandi

alokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru

didistribusikan ke sekolah.

d) Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperioritaskan pendidikan,

secara kumulatif berpotendsi akan menurunkan pendidikan.

e) Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahamisepenuhnya

permasalahandan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan

menurunkan mutu pendidikan.

f)Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan

potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu

pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.

g) Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke

daerah.

C. Organisasi Kependidikan di Indonesia

1. Fungsi Organisasi Profesi Kependidikan

Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi

kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi

anggotanya. Organisasi profesi kependidikan Organisasi profesi kependidikan

selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu

seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya,

dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Kedua

fungsi tersebut dapat diuraikan berikut ini.

a. Fungsi Pemersatu

Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang

mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk

membeantuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu

9

bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah

tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar belakangi oleh dua motif,

yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional

terdorong oleh keinginannya medapatkan kehidupan yang layak, sesuai

dengan tugas profesi yang diembannya, bahkan mungkin mereka

terdorong oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas

mengkin. Secara ekstrinsik mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat

pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin klompleks.

b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi kedua dari organisasi profesi adalah meningkatkan kemampuan

profesional para pengemban profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas

tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi:

Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah

untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan,

kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga

kependidikan.

2. Tujuan Organisasi Profesi Kependidikan

Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap,

mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 38 tahun 19992, pasal 61, ada

lilma misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu: meningkatkan dan/atau

mengembangkan (1) karier, (2) kemampuan, (3) kewenangan profesional, (4)

martabat, dan (5) kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan

visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang

profesional.

a) Meningkatkan dan/atau mengembangkan karier anggota, merupakan

upaya dalam mengembangkan karier anggota sesuai dengan bidang

pekerjaan yang diembannya. Karier yang dimaksud adalah perwujudan

diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya

10

maupun bagi orang lain (lingkungannya) melalui serangkaian aktivitas.

Organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motifator terjadinya

peningkatan karier setiap anggota. Adalah kewajiban organisasi profesi

kependidikan untuk mampu memfasilitasi dan memotifasi anggotanya

mencapai karier yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya.

b) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan anggota, merupkan

upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal. Dengan

kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profsi akan

memiliki mkekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan

kemampuannya.

c) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kewenangan profesional

anggota, merupakan upaya para profsional untuk menmpatkan anggota

suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi

keendidikan bertujuan untuk megembangkan dan meningkatkan

kemampuan kepada anggotanya melaluai pendidikan atau latihan

terprogram.

d) Meningkatkan dan/atau mengembangkan martabat anggota, merupakan

upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari

perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik

melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi profesi

keendidikan anggota sekaligus terlindungi dari perlakuan masyarakat yang

tidak mengindahkan martabat kemanusiaan dan berupaya memberikan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis yang disepakati.

e) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kesejahteraa, merupakan upaya

organisasi profesi keendidikan untuk meningkatkan kesejahteraanlahir

batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin

menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus

dipenuhi. Banyak kiprah organisasi profesi keendidikan dalam

11

meningkatkan kesejahteraan anggota. Asprasi anggota melalui organisasi

terhadap pemerintah akan lebih terindahkan dibandingkan individu.

3. Macam-Macam Organisasi Profesi Kependidikan Di Indonesia

Secara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik

menyatakan bahwa organisasi profesi kependidikan di indonesia berkembang

pesat bagaikan tumbuhan di musim penghujan. Sampai sampai ada sebagian

pengemban profesi pendidikan yang tidak tahu menahu tentang organisasi

kependidikan itu. Yang lebih dikenal kalangan umum adalah PGRI.

Disamping PGRI yang satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerinta

juga terdapat organisasi lain yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) yang didirikan atas anjuran Departeman Pendidikan dan

Kebudayaan. Sayangnya, organisasi ini tidak ada kaitan yang formal dengan

PGRI. Selain itu ada juga organisasi profesional guru yang lain yaitu ikatan

serjana pendidikan indonesia (ISPI), yang sekarang suda mempunyai nanyak

devisi yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI), Himpunan Serjana

Administrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI), dan lain-lain, hubungannya

secara formal dengan PGRI juga belum tampak secara nyata, sehingga belum

didapatkan kerjasama yang saling menunjang dalam meningkatkan mutu

anggotanya.

a) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi

kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali

dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912,

kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun

1932.

Pada saat didirikannya, organisasi ini disamping memiliki misi

profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi politis-deologis, misi

peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.

12

Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru

sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan

pioner pendidikan sehinnga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31;

ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi

profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembagkan

kemampuan profesinya.

Misi politis-teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa

nasionalise, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang

satu yaitu bangsa indonesia, juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah

hidup berbangsa dan benegara, yaiitu panca sila. Itu sesungguhnya misi

politis-ideologis PGRI, yang dalam perjalanannya dikhawatirkan terjebak

dalam area polotik praktis sehingga tidak dipungkiri bahwa PGRI harus

pernah menelan pil pahit, terperangkap oleh kepanjangan tangan orde

baru.

Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya

pengejawantahan peaturan keorgaisasian , terutama dalam menyamakan

persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik keelasan sruktur organisasi

sangatlah diperlukan.

Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya,

PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya

bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi

profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi

kependidikan. Kalau demikian, sesunguhnya PGRI merupakan organisasi

profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru

indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan

hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara.

b) Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan

tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat

13

regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya.

Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang

pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.

Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu:

(a) Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di

seluruh Indonesia; (b) meningkatkan sikap dan kemampuan profesional

para angotanya; (c) membina serta mengembangkan ilmu, seni dan

teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan

pembangunan bangsa dan negara; (d) mengembangkan dan menyebarkan

gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi

pndidikan; (e) meindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional

para anggota; (f) meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai

spesialisasi pendidikan; dan (g) menyelenggarakan komunikasi

antarorganisasi yang relevan.

Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi

Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan.

Yang tlah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu

Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam,

dan lain sebagainya.

c) Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang

pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang

bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan

ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan

tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan

himpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan

mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi

dalam rangka peningkatan mutu layanannya.

14

Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia

(IPBI) adalah sebagai berikut ini.

1. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah

organisasi.

2. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi tenaga ahli, keahlian dan

keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di

Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan

pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.

3. Meingatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi

peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan

sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran

Rumah Tangga IPBI, 1975).

Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan,

yaitu:

1. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling;

2. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling;

3. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga

lin, baik dalam maupun luar negeri; dan

4. Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART

IPBI, 1975) sebagai berikut ini.

1. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bmbingan Indoesia dan

brosur atau penerbitan lain.

2. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya.

3. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya.

4. Penelitian di bidang bimbingan.

5. Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain

yang sejenis.

15

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pengelolaan pendidikan yang baik akan menghasilkan Indonesia yang

baru.Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat

mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidkan yang demokratis

akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab.

Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat madani

yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi yang menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia.

Desntralisasi pendidikan perlu dijaga dari kemungkinan –kemungkinan

terjadi hal-hal negatif seperti desentralisasi kebablasan, misalnya penyerahan

tanggung jawab pendidikan kepada daerah for the sake of autonomy. Apabila

penyerahan wewenang tersebut hanyalah sekadar memindahkan birokrasi

pendidikan dan sentralisasi pendidikan di tingkat daerah, maka desnralisasi

tersebut akan mempunyai nasib yang sama sebagaimana yang kita kenal pada

masa orde baru.

B. Saran – Saran

Dalam pembuatan makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak

mengalami kekurangan dan kekeliruan baik dalam penyusunan maupun dalam

penyajian materi yang kami sampiakan. Sehubungan dari itu semua kami

mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini dan kami ucapkan

terima kasih

16

MAKALAHMAKALAHADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKANADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN

““ Struktur Organisasi DalamStruktur Organisasi Dalam Pendidikan dan Pengajaran”Pendidikan dan Pengajaran”

Oleh :Oleh :

Aries MetraAries Metra

Maria OktarinaMaria Oktarina

Lita AngraeniLita Angraeni

Dosen :Dosen :

Masyarifa Hidayani, S.Ag.,M.PdMasyarifa Hidayani, S.Ag.,M.Pd

JURUSAN TARBIYAHJURUSAN TARBIYAHPENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAHPENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERISEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERISTAIN (BENGKULU)STAIN (BENGKULU)

17

20112011

DAFTAR ISIDAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................

KATA PENGANTAR...................................................................................... i

DAFATR ISI.................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang...................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................. 2

C. Tujuan................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Penempatan Guru Dan Mutasi Sekolah................................................ 3

B. Struktur Sentralisasi Dan Desentralisasi............................................... 5

C. Organisasi Kependidikan di Indonesia................................................. 9

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan........................................................................................... 16

B. Kritik dan Saran ................................................................................... 16

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... iii

18

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat dan hidayahnya , penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul :

Struktur Organisasi Dalam Pendidikan Dan Pengajaran

Penulis Mengucapkan terima kasih kepada Guru Mata Pelajaran yang telah

membantu penulis dalam membuat makalah ini dan teman-teman yang telah memberi

motifasi dan dorongan serta semua pihak yang berkaitan sehingga penulis dapat

menyelesaikan makalah dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam pembuatan makalah ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan

kekeliruan baik dalam penulisan maupun materi yang disajikan, oleh karena itu kami

sangat mengharapkan masukan serta kritik dan saran dari semua pihak demi

kesempurnaan dalam pembuatan makalah selanjutnya. Atas kritik dan saran yang

disampaikan nantinya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bengkulu Oktober 2011

Penulis

19

i

DAFTAR PUSTAKA

RakaJoniT.(l977),PermbaharauanProfesionalTenagaKependidikan:Permasalahan

dan Kemungkinan Pendekatan, Jakarta, Depdikbud

20

Saud, Udin Syaefudin. 2008. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfa Beta.

Supriadi, Dedi. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karaya Nusa.

Syamsuddin, M. Abin. 1999. Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

21