laporan - pn-martapura.go.id
TRANSCRIPT
SEMESTER ITAHUN 2020
HASIL PELAKSANAANSURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADAPENGADILAN NEGERI MARTAPURA
KELASIB
LAPORAN
Laporan HasU Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi \
ROTUA NILAWATI.S.H.NIP.19671218 198803 2 001NIP. 19711220 1999031 001
IkPelaksana Tim Survei
Mengetahui,
Koordinator Tim Survei
Disahkan di Martapura
Pada Hari Selasa, 30 Juni 2020
DAFTARISI
BAB I.:1
PENDAHULUAN11.1.Later Belakang1
1.2.Maksud Dan Tujuan2
1.3.Landasan Hukum2
1.4.RencanaKerja2
BAB II4
METODOLOGI42.1.Metode Penelitian4
2.2.Populasi Dan Sampel4
2.3.Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis4
2.4.Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control5
2.5.Teknik Analisis Data5
2.6.Tahapan pelaksanaan6
BAB III8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI83.1.Profil Responden8
3.2.Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator13
3.3.Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan23
3.4.Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja PadaPengadilan24
BAB IV25
PENUTUP254.1.Kesimpulan25
4.2.Rekomendasi25
il ^akaanaan Suivei Persepsi Eompai | 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangSejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona
Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negen Martapura
berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.
Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan PreskJen Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya
indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter
pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya
yang cukup besar.
Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk
menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat
menyangkut pelayanan di lingkungannya.
Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat
dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarrf
resmi yang telah ditetapkan.
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupai | 2
1.2.Maksud Dan Tujuan
Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi
pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk
mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi
adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integrltas
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
1.3.Landasan Hukum
a)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran negara
yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
b)Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
d)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani.
f)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
g)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
1.4.Rencana Kerja
1.4.1. Persiapan
Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan
yang periu perhatikan adalah sebagai berikut.
- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara
mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang
dimilikinya.
Laponm Hasil Pelaksauaan Survei Persepsi Korupsi | 3
-Penyiapan Bahan
a.Kuesioner.
b.Bagian dari Kuesioner/Pengantar
c.Kelengkapan peralatan.
-Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
a.Jumlah Responden.
b.Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
-Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.
1.4.2.Pelaksanaan Pengumpulan Data
-Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di
dalam kuesioner.
-Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan
penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya
dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
-Pengujian kualitas dan validitas data.
-Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian
dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin,
pendktikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis
obyektivitas responden.
1.4.3.Metode Survei
Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali
dalam satu tahun).
Survei I dilaksanakan selama bulan Januari 2020 sampal dengan
bulan Juni 2020.
Laporan Hasil Pelaksaaaan Suivei Feisepsi Korupsi |
BAB IIMETODELOGI
2.1.Metode Penelitian
Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel
atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan
dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.
Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada
dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan
karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam
penelitian.
2.2.Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan
layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah
teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang
secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai
sumber data.
2.3.Lokasi Penelitian dan Unit Analisis
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian
terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenamya
terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang
akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Martapura.
Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fbkus masalah
yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di
pengadilan.
Laporaa Hasil Pclaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 5
2.4.Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara
tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu
bulan atau data minimal 150 responden. Selanjutnya data dikumpulkan
oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.
Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua
Pengadilan). Wakil Ketua Pengadllan akan mengecek kerja petugas
pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan
mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus
memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh
petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasll perhitungan survei
IPK.
2.5.Teknik Analisis Data
Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik
statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala
penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling
rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan
mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.
Data persepsi korupsi disajlkan dalam bentuk skoring / angka absolut
agar dlketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi
masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik
analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
Pertama, menentukan bobot total dan masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap
indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian
dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks Persepsi Korupsi antara
1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik
semakin BERSIH DARI KORUPSI.
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi \ 6
fransaksi Rahasia
3erbuatan Curang
3ercaloan
Tranparansi BiayaHadiah3iaya TambahanFransaksi Biaya^enjual Pengaruh3enyalahgunaan Jabatan
Manipulasi Peraturan
Ruang lingkup
10987654321
No
Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Korupsi
2.6. Tahapan Pelaksanaan
Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan
agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas
lapangan. Adapun alur penyusunan toote untuk survei persepsi korupsi
ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:
Tabel 1Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas
LaporanHasilPelaksanaanSuTveiPfcracpsi Korupsi | 7
Bersih dari
korupsi
Cukup bersih
dari korupsi
Kurang bersih
dari korupsi
Tidak bersih
dari korupsi
Kinerja
4
3
2
1
Mutu
81.26-100.00
62.51-81.25
43.76-62.50
25-43.75
Nilai Interval
Konversi IPK
3.26-4.00
2.51 - 3.25
1.76-62.50
1.00-1.75
Nilai Interval
4
3
2
1
NilaiPeisepsi
Tabel3Nilai Peisepsi
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 8
•Frekwensi (f)
•Frekwensi {%)
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam
gratis berikut ini;
100 *j
5,33
39,33
4,67
41,33
8
1,33
0
%
• 150
8
597
62
1220
Frekwensi
Jumlah
PASCA SARJANA
SARJANADIPLOMA
SLTA
SMP / SLTP
SDTIDAK SEKOLAH
Pendidikan
7654321
No
3.1. Profil Responden
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari
latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Pengadilan Negeri
Martapura mayoritas memiliki latar pendidikan SLTA sebanyak 62 orang
atausebesar41,33%.
Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden
BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 9
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam
gratis berikut ini;
100
16,67
282
16,67
7,33
15.33
32
%
150
25
312
32511
2348
Frekwensi
Jumlah
Lainnya
PELAJAR / MHS
PEDAGANG
PETANI / NELAYAN
WIRASWASTA
PEGAWAI SWASTA
TNI / POLRIPNS
Pekerjaan
8
76
543
21
No
3.1.2. Pekerjaan Responden
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 48
orang atau sebesar 32% responden pengguna layanan pada Pengadilan
Negeri Martapura memiliki pekerjaan sebagai PNS.
Tabel S.Jenis Pekerjaan Responden
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Kurupsi \
MartaputaBanjarttaruBanjarmasii
• Frekwensi (f)
I Frekwensi (%)
n
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam
gratis berikut ini;
100 ]..... . . .. . -SB
19,33
24
56,67
%
' 150
29
36
85
Frekwensi
Jumlah
BANJARMASIN
BANJARBARU
MARTAPURA
Domisili
321
No
3.1.3. Domisili Responden
Dari data yang terkumpul selama survei, diketahui bahwa sebanyak 85
orang atau 56,67% responden berdomisili di Martapura.
Tabel 6Domisili Responden
Laporan Hasil Pela^sanaan Survei Persepsi Kanipsi | 11
Berdasarkan tabel tersebut dl atas, secara visual dapat disajikan dalam
gratis berikut ini;
100 1612
27,33
46
8,67
%
1509
1841
69
13
Frekwensi
Jumlah
USIA 51 sd 60
USIA 41 sd 50
USIA 31 sd 40
USIA 21 sd30
USIA 17 sd 20
Usia
543
21
No
3.1.4. Kelompok Usia Responden
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan
Negeri Martapura berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa
mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu
pada usia antara 21 tahun s/d 30 tahun sebanyak 69 orang atau 46%.
Tabel 7.Usia Responden
Lapor^n Uasil Pelakstmaan Survei Pereepsi Konipsi | 12
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam
gratis berikut ini;
100 •;
31,33
2,67
16,67
14,33
30
%
150
47
425
29
45
Frekwensi
Tabel 8.man Yang Dipergunakan Responden
Jumlah
INFORMASI
UMUMHUKUM
PERDATA
PIDANA
Bagian
Jenis Lay:
54321
No
3.1.5. Layanan Yang Digunakan
Layanan pada Kepaniteraan Informasi menjadi jenis pelayanan yang paling
banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebanyak 47 orang atau
31,33%.
Laporan Hasii Petaksanaan Survei Persepsi Korvpsi | 13
Tidak AdaJarangSeringSelalu
MANIPULASI PERATURAN160 n
140
120
100
80
60
40
20
0
100 ;-.. ^
964
00
%
150
14460
0F
Frekwensi
4
321
Skor
Jumlah
TIDAK ADA
JARANG
SERING
SELALU
Jawaban
4
3
21
No
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan
Dari skala 1 sampai 4, hash persepsi responden pada indikator Manipulasi
Peraturan ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau berada pada Nilai
Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4"
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Manipulasi Peraturan
Tabel 9.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan
Laporan Hasil Pelaksanaan Suruet Persepsi Korupsi j 14
TidakAdaSelaluSeringJarang
PENYALAHGUNAAN JABATAN160-.
140
120
100
8060
40
20
0
100 196
4
0
0
%
150144600F
Frekwensi
,l, -, .. . .. ..
4321
Skor
Jumlah
TIDAK ADA
JARANG
SERING
SELALU
Jawaban
4
321
No
3.2.2. Indikator Penvalahaunaan Jabatan
Dan skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Penyalahgunaan Jabtan ini mendapatkan niiai sebesar 96,00 atau berada
pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi
"4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Penyalahgunaan Jabatan
Tabel 10.Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan
Laporan Hasil Pelaksaitaan Survei Persepsi Korupsi | 15
Tidak AdaJarangSeringSelalu
A^^A-MENJUAL PENGARUH160-1
140
120
100
80
60
40
20
0
100 ]9640o
%
150144
6
00f
Frekwensi
4
3
21
Skor
Jumlah
TIDAKADA
JARANGSERINGSELALU
Jawaban
4
3
2
1
No
3.2.3. Indikator Meniual Penaaruh
Oari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responded pada indikator Menjual
Pengaruh ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau berada pada Nilai
Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Menjual Pengaruh.
TabelH.Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh
Laporan HasU Petaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 16
Selalu Sering Jarang TidakAda
TRANSAKSI BIAYA160!
140
120100
8060
4020
0
100 ":
96
400
%
150144
600F
Frekwensi
43
21
Skor
Jumlah
TIDAK ADA
JARANGSERING
SELALU
Jawaban
4
321
No
3.2.4. Indikator Transaksi Biava
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi
Biaya ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau berada pada Nilai Interval
Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih
dari Indikator Transaksi Biaya.
Tabel 12.Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 17
Sering Jarang Tidak AdaSelalu
BIAYA TAMBAHAN160
140
120
100
8060
40
200
100 196
40
0
%
150144600
F
Frekwensi
432
1
Skor
Jumlah
TIDAKADA
JARANG
SERINGSELALU
Jawaban
4321
No
3.2.5. Indikator Biava Tambahan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya
Tambahan ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau berada pada Nilai
Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih
dab Indikator Tambahan Biaya.
Tabel 14.Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan
Laporan HasU Pelaksanaan Survei Persepsi Kontpsi | 18
100 I• ^J
964
00
%
150144
60
0
F
Frekwensi
^^ •, •.'.;....
432
1
Skor
Jumlah
TIDAKADA
JARANG
SERING
SELALU
Jawaban
4
3
21
No
3.2.6. Indikator Hadiah
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi
Biaya ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau berada pada Nilai Interval
Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Hadiah.
Tabel 15.Indeks Pada Indikator Hadiah
Laporen HasH Pelaksanaan Survei Persepsi Kontpsi | r9
Jarang Tidak AdaSeringSelalu
n,^144-TRANSPARANSI PEMBAYARAN160
140
120
100
806040
20
0
100 ;;96400
%
150144600F
Frekwensi
4
321
Skor
Jumlah
TIDAKADA
JARANGSERING
SELALU
Jawaban
4
3
21
No
3.2.7. Indikator Transparansi Pembavaran
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Transparansi Pembayaran ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau
berada pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai
persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Transparansi Pembayaran.
Tabel 16.Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran
Selalu Sering Jarang TidakAda
1
I
•ry - . . •• ,. ' ,'" •• '.
y •'. ' ' • • "•;•'.'• ^.; :"•••"••
y ..-••. . . . :' •'•:.!"", ...
y ,. • ........ '
y • : •.•••••.' •. •- ' '.. .-•^
y • . -.•.••....-. • . • _ •
y
PERCALOAN ,^,^ ^
020
40
6080
100120
140
160-j
9640o
% !:i
144600
4321
•;V$kor. "'^"•:'
Jumlah
TIDAKADAJARANG
SERING
SELALU
Jawaban :.
4321
^ .No ;
3.2.8. Indikator Percaloan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Percaloan
ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau berada pada Nilai Interval
Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Tindakan Percaloan.
Tabel 17.Indeks Pada Indikator Percaloan
Laporan HasB Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 21
Jarang Tidak AdaSeringSelalu
^144^PERBUATAN CURANG160n
140120
10080604020
0
100 1. . ..4
96
40O%
150
144
6
00
f
Frekwensi
432
1
Skor
Jumlah
TIDAK ADA
JARANG
SERING
SELALU
Jawaban
4
321
No
Tabel18.Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang
3.2.10. Indikator Perbuatan Curana
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi
Biaya ini mendapatkan nilai sebesar 96.00 atau berada pada Niiai Interval
Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Perbuatan Curang.
Laparan Hasil Pelaksanaan. Survei Fersepsi Korupsi | 22
Jarang Tidak AdaSeringSelalu
TRANSAKSI RAHASIA160140
120100
80604020
0
100 196
4
0
o
%
100144
60
0
F
Frekwensi
4321
Skor
Jumlah
TIDAKADA
JARANG
SERINGSELALU
Jawaban
4321
No
3.2.8. Indikator Transaksi Rahasia
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi
Rahasia ini mendapatkan nilai sebesar 96,00 atau berada pada Nilai
Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi "4".
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Martapura bersih dari Indikator Transaksi Rahasia.
Tabel 13.Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia
Laporan HasU Petaksanaan Survel Persepsi Korupsi | 23
Indeks 3,96 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka
skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI
KORUPSI. Nilai Interval Konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka
3.26 - 4.00 dengan nilai persepsi "4"
8 9 101 2
_ _ J
--
1 1 III
-
-
II 1 III
-
-
II 1 II
i
f1i-
4
3,5
3
2,5
2-
1,5-
1
0,5-
0
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura
Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi pada
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Martapura sebesar 3,960.
Tabel 19.Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 24
Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Martapura
5
4
3
2
1
No
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada
PengadilanSelain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan
ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk
meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Martapura
Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:
Tabel 21.Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada pengadilan
Bersih dari korupsi
Cukup bersih dari
korupsi
Kurang bersih dari
korupsi
Tidak bersih dari
korupsi
KINERJA
4
3
2
1
MUTU
81.26-100.00
62.51-81.25
43.76-62 50
25 - 43.75
NILAI INTERVAL
KONVERSIIPK
3.26 - 4.00
2.51-3.25
1.76-62.50
1.00-1.75
NILAI
INTERVAL
4
3
2
1
NILAI
PERSEPSI
Tabel 20.Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Martapura
Laporan Hasil Peleksanaan Sumei Persepsi Korupsi | 25
BAB IVPENUTUP
4.1.Kesimpulan
Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Martapura diperoleh informasi bahwa pada
Pengadilan Negeri Martapura memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,960
atau masuk pada kategon Tidak Ada.
Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator
yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:
1.Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.960
2.Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.960
3.Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.960
4.Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3.960
5.Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.960
6.Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.960
7.Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.960
8.Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.960
9.Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.960
10.Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.960
4.2.Rekomendasi
Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator
terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Martapura
Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator
memiliki indeks "4" atau masuk pada persepsi Tidak Ada. Namun dari
sepuluh indikator penyusun tersebut rata rata menunjukkan bahwa
Indikator Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual
Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi
Biaya, Percaloan, Perbuatan Curang, dan Transaksi Rahasia masih
ada memiliki penilaian rendah dari responden.
Diharapkan kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai
laporan Hasil Pelaksanaas Sunei Persepsi Korupsi | 26
di Pengadilan Negeri Martapura hendaknya meningkatkan
pelayanannya khususnya pada Indikator Manipulasi Peraturan,
Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya
Tambahan, Hadiah, Transparansi Biaya, Percaloan, Perbuatan
Curang, Transaksi Rahasia berdasarkan hasil survei yang diperoleh.
Adapun rekomendasi untuk indikator tersebut antara lain :
1.Agar dalam melaksanakan pelayanan dapat berpedoman pada
SOP.1220/DJU/OT.01.3/12/2018 s/d SOP.1239/DJU/OT.01.3/12/2018
guna terwujudnya pelayanan prima;
2.Agar menjelaskan dengan rinci tentang syarat-syarat yang memang
harus dlpenuhi oleh pengguna layanan, yang dldasari oleh SOP
maslng-maslng bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.Agar petugas menyampalkan biaya secara transparan dengan
memperlihatkan panjar biaya perkara untuk bagian Perdata, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
npada bagian Hukum;
4.Agar petugas selalu memberikan bukti pembayaran yang sah
berupa kwitansi;
5.Agar petugas dan seluruh pegawai untuk selalu memperhatlkan
Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/ 2017
Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya yang selalu disampaikan
oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Martapura dalam setiap rapat
bulanan;
6.Agar pada saat sebelum memulai persidangan Ketua Majelis atau
Hakim terlebih dahulu membacakan Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan
Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi;
7.Adanya Audio Gratifikasi yang disampaikan setiap dua (2) jam sekali;