pn-sorong.go.idpn-sorong.go.id/new/pdf/laporan tahunan pn sorong 2017 cap.pdfpn-sorong.go.id

164
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI SORONG KLAS I B PENGADILAN NEGERI SORONG KLAS I B JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 5 SORONG

Upload: lethien

Post on 30-Mar-2019

254 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI SORONG KLAS I B

PENGADILAN NEGERI SORONG KLAS I B JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 5 SORONG

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI SORONG KLAS I B

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 5 SORONG

i

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan

Tahunan 2017 ini dapat tersusun meskipun dengan waktu yang sangat singkat, semua

ini berkat kerja sama antara sub-sub bagian pada kantor Pengadilan Negeri Sorong.

Penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini disusun berdasarkan Surat dari

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017

perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017 yang di teruskan oleh Pengadilan Tinggi

Jayapura Nomor : W30-U/1919/OT.01.2/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal

Penyusunan Laporan Tahunan 2016.

Laporan Tahunan 2017 ini berisikan semua kegitan-kegiatan yang ada pada kantor

Pengadilan Negeri Sorong tahun 2017, Laporan Tahunan 2017 ini di samping sebagai

laporan atasan juga sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor Pengadilan Negeri Sorong Klas

IB pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang

ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Demikian Laporan Tahunan ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna,

namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga

Laporan Tahunan ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai bahan evaluasi

dikemudian hari.

Sorong, 5 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Sorong

TTD

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

NIP. 19600825 199403 1 001

iv

DAFTAI ISI

PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................................ii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN……………………………………………………….1

B. VISI DAN MISI ……………………………………………………………….…………….1

- VISI ……………………………………………………………………………….……1

- MISI……………………………………………………………………………………2

C. RENCANA STRATEGIS………………………………………………………………….2

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SORONG ............................... 5

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ...................................................... 6

1. Eselon III................................................................. .............................. 148

2. Eselon IV...............................................................................................148 .

3. Staf IV................................................................................................... 149

4. Fungsional ............................................................................................149

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) .................................................... 154

1. Eselon III ................................................................ ...............................154 .

2. Eselon IV ................................................................. .............................156

3. Staf ............................................................................ ...........................158

4. Fungsional ............................................................................................161

BAB III

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................................................... 175

1. SUMBER DAYA MANUSIA .................................................................... 175

2. JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN NEGERI SORONG ..................... 175

3. MUTASI………………………………....................................................... 178

B. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA …………………………………………179 C. LAPORAN KEADAAN PERKARA………………................................................ 179 D. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA………………………………………...180 E. PENGELOLA KEUANGAN …………………………………………………………….184 F. REGULASI TAHUN 2016………………………………………………………………187

BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL .................................................................................................. ........... 188 1. WASKAT……………………………………………………………………………..188 2. PENGAWASAN OLEH HAKIM PENGAWAS BISANG………………………….188

B. EVALUASI ..................................................................... ........................................188

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................................................... 189

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Sorong adalah peradilan tingkat pertama yang melaksanakan

peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembanganya pada tahun 2004 Pengadilan

Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, yang

sebelumnya kantor Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah Departemen

Kehakiman RI dan pada saat itu diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung RI dituntut agar lebih

independen hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Tahun 2004 yaitu

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan,

yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-

pengaruh lainnya.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional

dibidang hukum, begitupula dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung

menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA

PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat umum

tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom

masyarakat dalam mencari keadilan.

Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan pada kantor Pengadilan Negeri Sorong

yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

143/KMA/SK/VIII//2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyusunan Laporan

Tahunan 2017 yang di teruskan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : W30-

U/1919/OT.01.2/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyusunan Laporan

Tahunan 2016.

Tujuan Laporan tahunan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2017 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada

tahun yang akan datang. Laporan Tahunan berisi tentang capaian kegiatan-kegiatan di

bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

B. VISI DAN MISI

Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita

dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Sorong.

Visi Pengadilan Negeri Sorong adalah :

“Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung

pada Lingkungan Pengadilan Negeri Sorong ”

2

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sorong menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat3.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien;

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

3

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Sorong telah diatur dalam undang

undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang undang Nomor

8 Tahun 2004 Jo Undang undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 21

Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Militer dan Peradilan Agama

serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan

dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I

dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/001/SK/I/1991.

Berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan

Tugas tersebut, Pengadilan Negeri Klas IB Sorong dapat melaksanakan tugas tugas

pokok dan fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai

Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan

Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum.

Kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terjadi perubahan

struktur pada Pengadilan Negeri Klas IB Sorong sebagai berikut :

4. RUSLI ABDUL GANI, ST

1. YUNUS NAMORA, S.Sos.,SH 1. BITSAEL KORITELU, SH 2. ELAINNE KALASE 2. ASRORI AKHMAD, SH 3. JUSTUS SIRAMBA 3. FERRY A. IRIYANI, A.Md 4. MARKINEM 4. THOMAS P. AMENA 5. ELISABET D. ARONGGEAR, SH

6. SYAMSUL MA’ARIF, SH 7. WELDA FIFIN, SH

5

KETUA

HAKIM

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

1. HANIFZAR, SH.,MH 2. DINAR PAKPAHAN, SH 3. GRACELY N. MANUHUTU, SH 4. DEDDY THUSMANHADI, SH 5. ISMAEL WAEL, SH 6. VABIANNES S. WATTIMENA, SH 7. IGNATIUS Y. ARIWIBOWO, SH 8. DONALD F. SOPACUA, SH 9. DEDY L.SAHUSILAWANE 10. WILLEM DEPONDOYE, SH 11. RAYS HIDAYAT, SH

WAKIL KETUA

HAKIM AD HOC

1. Ir. RUSLAN 2. ABDUL WAHID, S.Pi.,M.Si

PANITERA SEKRETARIS

ABDUL KADIR RUMODAR, SH

DARMAWAN J.M. TOMASOA SH

PANMUD HUKUM

EDWIN TAPILATU, S.Sos., PANMUD PIDANA

DEHEFSEN BOROLLA, SH PANMUD PERDATA

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH PANMUD PERIKANAN

DAHLIANI, SH., S.Sos KASUB BAG UMUM DAN

KEUANGAN DEVIANE L. SULU, SE

KASUB BAG KEPEGWAIAN ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

KASUB BAG PERENCAAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN

PELAPORAN 1. SELMIATI L. PAINTU, SH

1. WELDA FIFIN, SH 1. MARIA E. INDA, SH

1. AGUSTHINA L. KEDA YAN MAMARY NOVITA SAMPE, ST 2. BITSAEL L. KORITELU, SH

2. NARENDRO ASMORO, 2. TRIS S. MALAMASSAM, S.ST 1. RUSLI ABDUL GANI, ST

3. J U L L I A N K E Y 3. RIDHA K.D.B.KUSUMA, A.Md 2. IIN RIYANTIN 1. FERRY IRIANI ASTUTI, AMd 3. HARIS ULIMA 2. RIZAL RUMALEAN, SH

PANITERA PENGGANTI JURUSITA/JURUSITA

PENGGANTI

1. PRANATA KOMPUTER 2. ARSIPARIS 3. BENDAHARAWAN

5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1) SOP HAKIM a. SOP HAKIM PERKARA PIDANA BIASA

DASAR HUKUM: 1. UU No.8 TAHUN 1981 tentang KUHAP 2. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan 2009 4. SEMA No.2 Th. 2014 Tentang batas waktu

penyelesain perkara

KETERKAITAN: 1. S.O.P Kepaniteraan Perkara Pidana Biasa 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa.

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja panitera

pengganti tidak akan berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. S2

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Ruang Sidang 2. Meja sidang dan palu sidang 3. Toga Hakim 4. Agenda sidang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Tim Penyusun SOP

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Panmud Pidana

Hk. Ketua

Majelis

Hk. Anggota

I

Hk. Anggota

II

Panitera Pengganti

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Penyerahan berkas perkara biasa

Berkas perkara Pidana biasa

1 hari

Tersedianya berkas perkara pidana biasa yang siap diserahkan

2 Menerima berkas dari kepaniteraan pidana dan mencatat dalam agenda persidangan

Berkas perkara Pidana biasa ,Buku Agenda, ATK

1 Jam

Sampainya berkas perkara pidana biasa

3 Bermusyawarah dengan Hakim Anggota, menetapkan penahanan dan hari siding sera menginput kedalam SIPP

Berkas perkara Pidana biasa , , ATK,SIPP

1 Jam

Ditetapkannya tanggal hari sidang pertama dan status penahanan

4 Menandatangani penetapan penahanan dan hari sidang

Form Penetapan majelis Hakim, ATK

15 Menit

Tersedianya Penetapan Majelis Hakim yang sudah ditandatangani

5 Menyerahkan berkas perkara kepada pp

6 Penyerahan berkas ke Hakim Anggota II

berkas perkara pidana biasa 1 hari

Sampainya berkas perkara pidana biasa

7 Penyerahan berkas ke Hakim Anggota I

berkas perkara pidana biasa 1 hari

Sampainya berkas perkara pidana biasa

8 Penyerahan berkas ke Panitera Pengganti

berkas perkara pidana biasa

1 hari

Sampainya berkas perkara pidana biasa

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Panmud Pidana

Hk. Ketua

Majelis

Hk. Anggota

I

Hk. Anggota

II

Panitera Pengganti

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

9 Proses berkas perkara 4 Terselenggaranya

6

persidangan pembuktian ( saksi, ahli, keterangan terdakwa ),

tuntutan, pembelaan, replik dan duplik

pidana biasa, ATK

Bulan proses persidangan tahap pembuktian ( saksi, keterangan terdakwa ),

pembelaan, replik dan duplik

10 Musyawarah untuk putusan

berkas perkara pidana biasa, ATK, berkas pendukung lainnya, Komputer/ Laptop

1 Hari

Tercapainya mufakat (musyawarah mufakat)

11 Putusan berkas perkara pidana biasa, ATK,pendukung lainnya, terdakwa

1 Jam

Dibacakanya putusan hasil persidanagn

12 Proses Minutasi Berkas BA

7 hari

Selesainya berkas perkaea dan BA untuk minutasi

13 Menerima berkas perkara untuk diminutasi

Berkas Perkara siap minutasi

1 Jam

Serah terima berkas perkara untuk minutasi

b. SOP HAKIM PERKARA PIDANA SINGKAT

DASAR HUKUM: 5. UU No.8 TAHUN 1981 tentang KUHAP 6. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman 7. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan 2009 KETERKAITAN: 1. S.O.P Panitera Pengganti dalam perkara singkat 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Singkat. PERINGATAN : Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja

panitera pengganti tidak akan berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 3. S1 4. S2

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 5. Ruang Sidang 6. Meja sidang dan palu sidang 7. Toga Hakim 8. Agenda sidang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

2. Tim Penyusun SOP

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Panmud Pidana

Hk. Ketua Majelis

Hk. Anggota

I

Hk. Anggota

II

Panitera Pengganti

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Penyerahan berkas perkara singkat

Berkas perkara Pidana Singkat

1 hari

Tersedianya berkas perkara pidana biasa yang siap diserahkan

2 Menerima berkas dari kepaniteraan pidana dan mencatat dalam agenda persidangan

Berkas perkara Pidana biasa ,Buku Agenda, ATK

15 Menit

Sampainya berkas perkara pidana biasa

3 Bermusyawarah dengan Hakim Anggota, menetapkan penahanan dan hari sidang

Berkas perkara Pidana Singkat, , ATK

1 Jam

Diputuskannya tanggal hari sidang melalui penetapan dan status penahanan

7

4 Menandatangani penetapan penahanan dan hari sidang

Form Penetapan majelis Hakim, ATK

30 Menit

Tersedianya Penetapan Majelis Hakim yang sudah ditandatangani

5 Menyerahkan berkas perkara kepada pp

15 Menit

6 Penyerahan berkas ke Hakim Anggota I dan II

berkas perkara pidana Singkat 1 hari

Sampainya berkas perkara pidana biasa

7 Penyerahan berkas ke Hakim Anggota I

berkas perkara pidana Singkat 1 hari

Sampainya berkas perkara pidana biasa

8 Penyerahan berkas ke Panitera Pengganti

berkas perkara pidana Singkat

1 jam

Sampainya berkas perkara pidana biasa

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Panmud Pidana

Hk. Ketua Majelis

Hk. Anggota

I

Hk. Anggota

II

Panitera Pengganti

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

9 Proses persidangan pembuktian ( saksi, keterangan terdakwa ),

tuntutan, pembelaan, replik dan duplik

berkas perkara pidana Singkat, ATK 14

Hari

Terselenggaranya proses persidangan tahap pembuktian ( saksi, keterangan terdakwa ),

pembelaan, replik dan duplik

10 Musyawarah untuk putusan

berkas perkara pidana singkat, ATK, berkas pendukung lainnya, Komputer/ Laptop

1 Hari

Terselenggaranya putusan yang akan dibacakan

11 Putusan berkas perkara pidana singkat, ATK,pendukung lainnya, terdakwa

1 Jam

Dibacakannya putusan hasil persidangan

12 Proses Minutasi Perkara

Berkas BA

3 Hari

Sampainya berkas perkaea dan BA untuk minutasi

13 Menerima berkas perkara untuk diminutasi

Berkas Perkara siap minutasi

1 Jam

Sampainya berkas perkara untuk minutasi

8

c. SOP HAKIM PERKARA PIDANA CEPAT (LALU LINTAS)

DASAR HUKUM:

8. UU No.8 TAHUN 1981 tentang KUHAP 9. UU No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan

Kehakiman 10. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan 2009 KETERKAITAN: 1. S.O.P Panitera Pengganti dalam perkara pidana

cepat

2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat.

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja

panitera pengganti tidak akan berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 5. S1 6. S2

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 9. Ruang Sidang 10. Meja sidang dan palu sidang 11. Toga Hakim 12. Agenda sidang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

3. Tim Penyusun SOP

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Panmud Pidana

Hk. Tunggal Panitera

Pengganti Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Penyerahan berkas perkara pidana cepat (Lalu Lintas )

Berkas perkara Pidana cepat 15

menit

Tersedianya berkas perkara pidana cepat yang siap diserahkan

2 Menerima berkas dari kepaniteraan pidana

Berkas perkara Pidana cepat ,Buku Agenda, ATK

10

menit

Sampainya berkas perkara pidana cepat

3 Mempersiapkan putusan hari itu juga.

berkas perkara pidana cepat, ATK, berkas pendukung, Komputer/ Laptop

1

Hari

Tersedianya putusan perkara pidana cepat

4 Proses persidangan perkara pidana cepat ( Lalu Lintas )

berkas perkara pidana cepat , ATK, data dukung

1

Hari

Terselenggaranya proses persidangan

5 Menerima dan mencatat hasil putusan / putusan denda.

berkas perkara pidana cepat ,denda putusan

1

Jam

Tersedianya hasil putusan

6 Menerima berkas / catatan perkara yg telah selesai sidang.

Berkas perkara yang telah selesai

15

menit

Sampai nya berkas perkara yang telah selesai

9

d. SOP HAKIM PERKARA PIDANA PRA PERADILAN

DasarHukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

4. SE KMA RI No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Keterkaitan: 1. S.O.P Pendaftaran Perkara Permohonan PraPeradilan 2. S.O.P Panitera Pengganti perkara Pra Peradilan 3. S.O.P Penanganan Register Perkara Permohonan

Praperadilan Peringatan

1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai;

2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka kinerja Panitera Pengganti tidak akan tercapai;

KualifikasiPelaksana: 1. S2- Hukum 2. S1- Hukum 3. D3 4. SMA

Peralatan/Perlengkapan: 1. Jas Sidang 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. AlatTulis Kantor (ATK 5. Buku Agenda Sidang 6. Dokumen Berita Acara Persidangan

Pencatatan dan Pendataan: 1. Tim Penyusun SOP

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Panmud Pidana

Hk. Tunggal Hk.

Mediator PP

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Penyerahan berkas perkara Pidana permohonan pra peradilan

berkas perkara Pidana permohonan pra peradilan

15 Menit

Tersedianya berkas perkara Pidanapermohonan pra peradilan yang siap diserahkan

2 Menerima berkas dari kepaniteraan Pidana dan mencatat dalam agenda persidangan, serta menginput kedalam SIPP dan menandatangani penetapan hari sidang

Berkas perkara Pidana permohonan pra peradilan , form penetapan hakim,,Buku Agenda, ATK

1 Jam

Sampainya berkas perkara Pidana permohonan pra peradilan dan Tersedianya Penetapan yang sudah ditandatangani

3 Proses persidangan membacakan permohonan pra peradilan, dilanjutkan pembuktian ( surat dan saksi ) sampi dengan putusan

berkas perkara Pidana permohonan pra peradilan, ATK

7

hari

Terselenggaranya proses persidangan permohonan pra peradilan dengan pembuktian dan Tersedianya penetapan permohonan pra peradilan

4 Proses Minutasi

berkas perkara Pidana permohonan pra peradilan, ATK, berkas pendukung lainnya, Komputer/ Laptop

1

hari

Sampainaya berkas untuk penataan berkas

5 Menerima berkas perkara untuk diminutasi

Berkas Perkara siap minutasi 15

Menit

Sampainya berkas perkara untuk minutasi

10

e. SOP HAKIM PERKARA PIDANA ANAK

DasarHukum: 1. Undang-UndangNomor 48 Tahun

2009TentangKekuasaanKehakiman 2. Undang-UndangNomor 49 Tahun

2009TentangPeradilanUmum 3. Undang-UndangNomor 8 Tahun

1981TentangHukumAcaraPidana 4. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. 5. PP No. 65 Th. 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

6. PeraturanMahkamahAgungNomor 4 Tahun 2014 tentangPedomanPelaksanaanDiversidalamSistemPeradilanPidanaAnak

7. SE KMA RI No. 3 Tahun 1998 TentangPenyelesaianPerkara

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Keterkaitan: 1. S.O.P PendaftaranPerkaraPidanaAnak 2. S.O.P Persidangan Hakim 3. S.O.P Penanganan Register PerkaraPidanaAnak

Peringatan 1. Jika S.O.P

initidakdilaksanakanmakaasasperadilantidakakantercapai;

2. Jika S.O.P initidakdilaksanakanmakakinerjaPaniteraPenggantitidakakantercapai;

KualifikasiPelaksana: 1. S2- Hukum 2. S1- Hukum

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulis Kantor (ATK) 4. Buku Agenda Sidang 5. DokumenBeritaAcaraPersidangan

PencatatandanPendataan:

1. Tim Penyusun SOP

No

Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Majelis/ Hakim

PP PanmudPidan

a Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 MenerimaBerkasdari Panmud Pidana

BerkasPerkara 1 hari

Berkas Perkara

2 Mempelajari berkas untuk upaya diversi

ya

tidak

BerkasPerkara, ATK, Printer, Komputer / Laptop

1 Jam TersedianyaSuratPenetapanharisidingdanPenetapanPenahanan yang belumdi tandatangani

3 Membuat hari musyawarah diversi

BerkasPerkara, ATK

1 jam Penetapan tanggal musyawarah

4 Pelaksanaan Diversi berhasil atau tidak

Tidak BerkasPerkara, ATK

Penetapanberhasil / tidaknyadiversi

5 Membuat laporan ke KPN

Ya

ATK, komputer 1 jam Laporan hasil diversi

No Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Majelis/ Hakim

PP Panmud Pidana Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

6 Membuat Penetapan penghentian pemeriksaan

ATK, Aplikasi SIPP, Komputer

1 Jam Penetapan Penghentian pemeriksaan

7 Membuat penetapan hari sidang dan/ penetapan

ATK, Aplikasi SIPP, Komputer

1 Jam Penetapan hari sidang dan penahanan

11

penahanan

8 Menandatangani penetapan harisidang dan/ penetapan penahanan

ATK 30 Menit Penetapan yang sudah ditandatangani

9 Proses persidangan dakwaan sampai dengan pembuktian

ATK, AplikasiSIPP, komputer/Laptop

15 Hari

Drafberitaacarasidang

6 Mengkonsep Putusan

ATK, komputer 2 Hari Draft putusan

7 Pembacaan Putusan

ATK 1 Jam Putusan

8 Proses berkas perkara untuk diminutasi

Berkas Perkara,

3 Hari TersedianyaBerkasPerkarasiapMinutasi

9 Penyerahan berkas minutasi

ATK, AplikasiSIPP, komputer/Laptop

1 Jam TersedianyaBerkasPerkarasiapMinutasi

f. SOP HAKIM PERKARA PERDATA GUGATAN DASAR HUKUM: 11. HIR 12. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi 13. UU NO. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman KETERKAITAN: 1. S.O.P Hakim dalam Perkara Perdata 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan PERINGATAN : Jika SOP ini tidak di laksanakan maka asas-asas

peradilan tidak tercapai dan kinerja panitera pengganti

tidak akan berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA : 7. S1 8. S2 PERALATAN/PERLENGKAPAN: 13. Ruang Sidang 14. Meja sidang dan palu sidang 15. Toga Hakim 16. Agenda sidang PENCATATAN DAN PENDATAAN:

4. Tim Penyusun SOP

g. h.

3 Membuat daftar

Perubahan data

pegawai

4 Menanda

Tangani daftar

perubahan

pegawai

- Daftar kekurangan

gaji

- SK p e n g a n g k a t a n

C P N S / P N S

- Sk kenaikan pangkat

- SK jabatan

- SPMT

- SK Mutasi

- SK Kenaikan gaji

berkala

- Data dukung Lainnya

yang diperlukan

- Daftar perubahan

pegawai

1 hari

Terselesainya

daftar

perubahan

data pegawai

Daftar

perubahan

pegawai siap

dikirim

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

No.SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl. Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tgl. Efektif Disahkan Oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

42

10. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)

5 Membuat surat

Setoran pajak

- Daftar kekurangan

gaji Pegawai

- Daftar perubahan data

pegawai

Terselesain

ya

Surat

setoran

6 Menanda tangani

surat setoran pajak

- Surat Setoran Pajak

- Daftar Kekurangan

1 hari

gaji pegawai Surat

setoran

pajak siap

dikirim

7 Membuat Surat - RKAKL

- DIPA Permintaan - Daftar kekurangan gaji Pembayaran - Aplikasi SPP

- Komputer/ Laptop Terseles

ainya (SPP) - Printer SPP

8

Koreksi Surat

- SPP

- Data perubahan Permintaan pegawai - Daftar kekurangan Pembayaran gaji dan data

dukung SPP akurat

dengan data (SPP) - RKA-KL yang ada

1 hari

9 Menanda tangani - SPP

- Data perubahan

Surat Permintaan pegawai Pembayaran (SPP) - Daftar kekurangan Gaji dan data SPP siap dukung

- diserahkan

ke PPSPM

10 Menyerahkan - SPP - Data perubahan Surat pegawai SPP dan Permintaan - Daftar kekurangan data dukung Pembayaran Gaji dan data diterima (SPP) ke dukung PPSPM PPSPM

11 Koreksi Surat - SPP

- Data perubahan

Permintaan pegawai SPP akurat Pembayaran - Daftar kekurangan dengan data (SPP) dan

kelengkapandat Gaji dan data

dukung dukung dan

permintaan

dana tidak

43

a dukungnya 1 hari melebihi

pagu

12 Menanda - SPP

tangani Surat - Data perubahan Permintaan pegawai Ditandatanga Pembayaran - Daftar kekurangan ninya Surat (SPP) Gaji dan data

dukung Permintaan

Pembayaran (SPP)

13 Membuat SPM - Aplikasi SPM

- SPP

- Data perubahan

Data SPM

pegawai terekam - Daftar kekurangan

Gaji dan data

dukung

dalam

aplikasi SPM

- RKAKL

14 Menyerahkan - SPM

- SPP SPM ke PPSPM - Daftar perubahan pegawai - Daftar kekurangan

Gaji dan data

dukung

PPSPM

menerima

SPM

15 Menguji dan

menanda

tangani SPM

- SPM

- SPP

- Aplikasi PIN

PPSPM sebagai

tandatanga n

elektronik pada

ADK SPM

- Daftar perubahan

pegawai

- Daftar kekurangan

Gaji dan data dukung

SPM terbit

dan siap

diserahkan

ke KPPN

1 hari

16 Menyerahkan SPM

ke KPPN

- SPM

- ADK SPM

- Data perubahan

pegawai

KPPN

menerima

SPM untuk

menerbitkan

SPPD

17 MengarsipkanSPP/

SPM dan data

- SPM

- SPP

- Data perubahan

44

dukungnya pegawai

- Daftar kekurangan

Gaji dan data dukung

- Data dukung lain yang

diperlukan

- Lemari arsip

Tersimpanny

a SPP/SPM

dan data

dukungnya

45

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

No.SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl. Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tgl. Efektif Disahkan Oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

11. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN UANG MAKAN)

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan

pelaksanaan anggaran bagi pengguna Subbag Keuangan.

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem

manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya

sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Terselenggaranya pembayaran Uang Makan di

lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung secara baik dan benar.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

60/SEK/SK/XII/2015

KETERKAITAN:

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan

2. 3. S.O.P Bagian Kepegawaian

PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 2. D3 3. SMP PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu DIPA 5. Daftar RKAKL

.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dokumen Keuangan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

1 Membuat daftar

perhitungan Uang

makan

Staf/

PPABP

Kasub

Keuangan

sekretaris/

KPA

Bendahara

Persyaratan/

Perlengkapan

1. Aplikasi GPP

2. Daftar hadir

kerja selama 1 bulan

3. RKAKL

4. Laptop/PC

Waktu Output

Terselesainya daftar

perhitungan uang

makan

1 hari

2 Koreksi dan

menandatangani

daftar perhitungan

Uang makan

1. Daftar perhitungan

uang makan

2. Daftar hadir kerja

selama 1 bulan

3. RKAKL Daftar perhitungan

uang makan siap

dikirim

3 Membuat surat

setoran pajak

1. Daftar

perhitungan uang

makan

2. Daftar hadir

kerja selama 1 bulan

Terselesainya surat

setoran pajak

4 Menandatangani

surat setoran pajak

1. Surat

setoran pajak

2. Daftar

Perhitungan uang

makan

3. Daftar hadir

1 hari

kerja selama 1 bulan Surat setoran pajak

siap dikirim

5 Membuat surat

permintaan 1. RKAKL

2. DIPA

46

pembayaran (SPP) 3. Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan

4. Aplikasi SPP

1 hari Terselesainya SPP

6 Koreksi surat 1. SPP

permintaan 2. RKAKL pembayaran (SPP) 3. DIPA

4. Daftar

7 Mendatangani surat

permintaan

pembayaran (SPP)

8 Menyerahkan Surat

Permintaan

Pembayaran (SPP)

ke PPSPM

perhitungan

permintaan uang

makan

5. Daftar hadir

kerja

6. SSP PPh 21

1. SPP

2. Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan

3. Daftar hadir

kerja

4. SSP PPh 21

1 SPP

2 Daftar perhitungan

permintaan uang

makan

3 Daftar hadir kerja

4 SSP PPh 21

1 hari

SPP akurat dengan

data yang ada

SPP siap

diserahkan ke

PPSPM

SPP dan Data

dukungnya diterima

PPSPM

9 Koreksi Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP) dan

kelengkapan data

dukungnya

5. SPP

6. Daftar perhitungan

permintaan uang

makan

7. Daftar hadir kerja

8. SSP PPh 21

SPP akurat dengan

data dukung dan

permintaan dana

tidak melebihi pagu

10 Menandata ngani

Surat Permintaan

Pembayaran

(SPP)

1 SPP

2 Daftar perhitungan

permintaan uang

makan

3 SPK lembur

4 Daftar hadir lembur

5 Daftar hadir kerja

6 SSP PPh 21

2 hari Ditandatanganinya

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP)

11 Membuat SPM - Aplikasi SPM

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang

makan

- Daftar hadir kerja

- RKAKL 2 hari

Data SPM terekam

dalam aplikasi

SPM

47

12 Menguji dan

menandatangani

SPM

1 SPM

2 SPP

3 Daftar perhitungan

permintaan uang

makan

4 Daftar hadir kerja

5 SPP PPh 21 SPM terbit dan

siap diserahkan ke

KPPN

13 Menyerahkan SPM

ke KPPN

1. SPM

2. ADK SPM

3. PIN PPSPM

4. SPP

5. Daftar perhitungan

permintaan uang

makan

6. Daftar hadir kerja

7. SSP PPh 21 KPPN menerima

SPM untuk

menerbitkan SP2D

14 Mengarsipkan

dokumen

1. SPM

2. SPP

3. Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan

4. Daftar hadir

kerja

5. SSP PPh 21

6. Box File

1 hari

Dokumen

tersimpan dalm

file keuangan

48

TUJUAN ; 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran bagi

pengguna Subbag Keuangan. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu

telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Terselenggaranya pembayaran Uang Lembur di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung secara baik dan benar.

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

60/SEK/SK/XII/2015

KETERKAITAN:

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan

2. 3. S.O.P Bagian Kepegawaian

PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 2. D3 3. SMP

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu Dipa 5. Daftar RKAKL

.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

8. Dokumen Keuangan

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Kasub Keuangan

Sekretaris/

KPA

Bendahara Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Membuat daftar

perhitungan lembur dan

rekapitulasi lembur

- Aplikasi GPP

- SPK lembur - Daftar hadir kerja selama

1 bulan - Daftar hadir lembur - RKA-KL

1

hari

Terselesainya

daftar perhitungan

lembur dan

rekapannya

2 Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan lembur

- Daftar perhitungan lembur dan rekapannya

- SPK lembur - Daftar hadir kerja selama

1 bulan - Daftar hadir lembur - RKAKL

Daftar

perhitungan lembur siap

dikirim

3 Membuat surat setoran pajak

- Daftar perhitungan lembur dan rekapanya

- SPK lembur

- Daftar hadir kerja selama 1 bulan

- Daftar hadir lembur

Terselesainya

surat setoran

pajak

4 Menandatangani surat setoran pajak

- Surat setoran pajak

- Perhitungan lembur dan rekapanya

- SPK lembur - Daftar hadir kerja selam

1 bulan

- Daftar hadir lembur

1 hari

Surat setoran pajak

siap dikirim

5 Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

- RKAKL

- DIPA perhitungan permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Aplikasi SPP

Terselesainya SPP

6 Koreksi surat permintaan pembayaran (SPP)

- SPP

- RKAKL

- DIPA

- Daftar perhitungan permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21

SPP akurat

dengan data yang ada

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

No.SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl. Pembuatan 24 Oktober 2016 Revisi Ke Tgl. Efektif Disahkan Oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

12. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG

LEMBUR)

7 Menanda tangani surat

permintaan

pembayaran (SPP)

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21

1 hari

SPP siap diserahkan ke

PPSPM

8 Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21

SPP dan Data dukungnya

diterima PPSPM

9 KoreksiSurat Permintaan Pembayaran (SPP)dan kelengkapan data dukungnya

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21

1

hari

SPP akurat dengan data dukung dan

permintaan dana tidak melebihi

pagu

10 Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21

Ditandatanganinya

Surat Permintaan

Pembayaran

(SPP)

11 Membuat SPM - Aplikasi SPM - SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang

lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- RKAKL

1

hari

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

12 Menguji dan

menandatangani SPM - SPM

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21

SPM terbit dan siap diserahkan

ke KPPN

13 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM

- ADK SPM

- PIN PPSPM

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21 -

KPPN menerima SPM untuk

menerbitkan SP2D

14 Mengarsipkan

dokumen - SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh 21

- Box File

1 hari

Dokumen

tersimpan dalm

file keuangan

49

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

No.SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl. Pembuatan 24 Oktober 2016 Revisi Ke Tgl. Efektif Disahkan Oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

5 Membuat kuitansi Pembayaran

- Aplikasi SAS

- Data Kontrak

Terselesainya langsung - Data Suplier Kuitansi

- Komputer/

Laptop langsung

- ATK 6 Membuat surat - Aplikasi SAS Terselesainya

50

13. SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL

TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pelayanan

bagi pengguna Subbag Keuangan. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem

manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Agar tersusun anggaran yang sesuai kebutuhan dan dapat dilaksanankan secara baik dan benar.

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

60/SEK/SK/XII/2015

KETERKAITAN:

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan

2. S.O.P Bagian Umum

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMP

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu Dipa 5. Daftar RKAKL

.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 9. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

1 Membuat Ringkasan

Staf Kasub

Keuangan

sekretaris/

KPA Bendahara

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

- Aplikasi SAS - RKAKL DIPA

Kontrak

2 Menanda tangani Ringkasan Kontrak

3 Membuat Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak

4 Mencetak Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak

- Data Kontrak - Data Suplier - Komputer/

Laptop - ATK

- Aplikasi SAS - RKAKL DIPA - Data Kontrak - Data Suplier - Komputer/

Laptop - ATK - Aplikasi SAS - RKAKL DIPA - Data Kontrak - Data Suplier - Komputer/

Laptop - ATK

- Aplikasi SAS - RKAKL DIPA - Data Kontrak - Data Suplier - Komputer/

Laptop - ATK

1

hari

Terselesainya Ringkasan

Kontrak

Ringkasan kontrak telah

di validasi Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak Terselesainya Register Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak

Pembayaran

setoran pajak - Data Kontrak

- Data Suplier

- Komputer/

Laptop

- ATK

1 Hari

Surat setoran

7 Menanda tangani surat setoran pajak yang telah dikerjakan

- Surat Pajak

- Data kontrak

- Data supplier

- Komputer/ Laptop

- ATK

Surat setoran

pajak siap

dikirim

8 Membuat Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- RKAKL DIPA

- Aplikasi SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

- Komputer/Laptop

- ATK

Terselesai nya

Surat Perintah

Pembayaran

(SPP)

9 Koreksi Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- RKAKL DIPA

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

SPP akurat

dengan data yang

ada

10 Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

- ATK

SPP siap

diserahkan ke PPSPM

11 Menyerahkan

Surat Permintaan

Pembayaran

(SPP) ke PPSPM

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

SPP dan data

dukung diterima

PPSPM

12 Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapandata dukungnya

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

1 hari

SPP akurat dengan data dukung dan

permintaan dana tidak melebihi

pagu 13 Menanda tangani

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

- ATK

Ditandatanganinya

Surat Permintaan

Pembayaran

(SPP)

14 Membuat SPM - Aplikasi SPM

- SPP

- RKAKL DIPA

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

- Komputer/Laptop

- ATK

1 hari

Data SPM terekam

dalam aplikasi SPM

15 Menyerahkan

SPM ke PPSPM - Surat Perintah

Mem bayar (SPM)

- Surat Perintah

Pem bayaran

- Data kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung Lain nya

PPSPM menerima

SPM

51

16 Menguji dan menanda tangani SPM

- SPM

- SPP

- Aplikasi PIN

PPSPM sebagai

tandatanga n

elektronik pada ADK

SPM

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

SPM terbit dan siap diserahkan ke

KPPN

17 Menyerahkan SPM

ke KPPN - SPM

- ADK SPM

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung lainnya

1 hari

KPPN menerima SPM untuk

menerbitkan SPPD

52

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

No.SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl. Pembuatan 24 Oktober 2016 Revisi Ke Tgl. Efektif Disahkan Oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

53

TUJUAN ;

14. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

( PEMBAYARAN GAJI SUSULAN )

22. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran bagi pengguna Subbag Keuangan.

23. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

24. Terselenggaranya pembayaran gaji, tunjangan dan operasional di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung secara baik dan benar.

DASAR HUKUM:

37. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 38. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 40. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 42. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 60 / SEK /

SK / XII / 2015

KETERKAITAN:

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan

2. S.O.P Bagian Kepegawaian

PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 16. S1 17. D3 18. SMP PERALATAN/PERLENGKAPAN: 32. Komputer/Laptop 33. Printer 34. Alat Tulis Kantor (ATK) 35. Daftar Pagu DIPA 36. Daftar RKAKL

.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 10. Dokumen Keuangan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf/PPAB

P Kasub

Keuangan sekretaris/

KPA Bendahara

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat

daftar gaji

susulan

pegawai

2 Koreksi dan

menanda tangani daftar gaji yang telah dibuat

54

tidak

- Aplikasi GPP

- Rekaptitulasi

daftar gaji

- RKAKL

- Daftar gaji

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

1 hari

Terselesai

nya

pembuatan

daftar gaji

susulan

Daftar

gaji siap

dikirim

3 Membuat

daftar

Perubahan

data pegawai

4 Menanda Tangani daftar perubahan pegawai

- Daftar gaji

susulan

- SK

p e n g a n g a n g

k a t a n

C P N S / P N S

- SK kenaikan

pangkat

- SK jabatan

- SPMT

- SK Mutasi

- SK Kenaikan

gaji berkala

- Data dukung

Lainnya yang

diperlukan

- Daftar

perubahan

pegawai

1 hari

Terselesai

nya daftar

perubahan

data

pegawai

Daftar

perubahan

pegawai

siap dikirim

5 Membuat surat Setoran pajak

- Daftar gaji

susulan

Pegawai

- Daftar

perubahan data

pegawai

1 hari

Terselesai

nya Surat

setoran

6 Menanda tangani surat setoran pajak

7 Membuat Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- Surat setoran

Pajak

- Daftar gaji

susulan

- RKAKL

- DIPA

- Daftar gaji susulan

- Aplikasi SPP

- Komputer/ Laptop

- Printer

Surat

setoran

pajak siap

dikirim

Terseles

ai nya

SPP

8 Koreksi Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- SPP

- Data perubahan

pegawai

- Daftar gaji

susulan dan data

dukung

- RKAKL

1 hari

SPP akurat

dengan

data yang

ada

9 Menanda

tangani

Surat

Permintaan Pembayaran (SPP)

10 Menyerahkan

Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP) ke

PPSPM

11 Koreksi Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya

12 Menanda

tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Ya

tidak

- SPP

- Data perubahan

pegawai

- Daftar Gaji

susulan dan data

dukung

- SPP

- Data perubahan

pegawai

- Daftar Gaji

susulan dan data

dukung

- SPP

- Data perubahan

pegawai

- Daftar Gaji

susulan dan data

dukung

- SPP

- Data perubahan

pegawai

- Daftar Gaji

susulan dan data

dukung

SPP siap diserahkan ke PPSPM

SPP dan

data dukung

diterima

PPSPM

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi

pagu

Ditandatang

aninya Surat

Permintaan

Pembayara

n (SPP)

13 Membuat SPM - Aplikasi SPM

- SPP

55

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

No.SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl. Pembuatan 24 Oktober 2016 Revisi Ke Tgl. Efektif Disahkan Oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

15. SOP PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (

REMUNERASI )

TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran

bagi pengguna Subbag Keuangan. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen

mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Terselenggaranya pembayaran gaji, tunjangan dan operasional di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung secara baik dan benar.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Presiden No.19 tahun 2008 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128 / KMA / SK /

VIII / 2014. 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 60 /

SEK / SK / XII / 2015.

KETERKAITAN:

1. S.O.P Bagian Keuangan

2. S.O.P Bagian Kepegawaian

PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMP PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

11. Dokumen Keuangan

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Bendahara

sekretari s/ KPA

Ketua/ Wakil Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1 Membuat daftar permintaan

- Komputer /Laptop

- Alat Tulis Kantor (ATK)

- Surat edaran terbaru

- Daftar hadir

1 hari

Terekamnya semua nama

pegawai dalam format daftar permintaan remunerasi

2 Menghitung Besaran potongan Remunerasi

- Komputer/ Laptop

- Daftar Hadir

Permintaan Remunerasi

sesuai dengan rekapan absen

3 Mengedarkan daftar permintaan remunerasi kepegawai

- Daftar permintaan remunerasi

- Daftar hadir

Ditandatangani nya daftar

penerimaan remunerasi oleh seluruh pegawai

4 Membuat kwitansi remunerasi

- Daftar permintaan remunerasi

1 hari

Tersajinya kwitansi

remunerasi 5 Menandatangani

Kwitansi remunerasi - Kwintasi

remunerasi - Daftar

penerimaan remunerasi

- Absen

Kwintasi

remunerasi siap dikirim

6 Membuat surat pertanggung jawaban mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

Tersajinya surat pernyataan

tangung jawab mutlak

7 Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

Tersajinya surat pernyataan

tangung jawab mutlak

56

8 Membuat surat pertanggung jawaban mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

1 hari

Tersajinya surat pernyataan

tangung jawab mutlak

9 Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

Surat pernyataan

tanggung jawab mutlak siap

dikirim 10 Merekam

rekapitulasi permintaan remunerasi dalam format daftar pertanggung jawaban remunerasi dan daftar permintaan remunerasi

- Format daftar rekapitulasi pertanggung jawaban dimuka

- Format daftar permintaan remunerasi

Tersajinya

daftar rekapitulasi

pertanggung jawaban dimuka

remunerasi

11 Menandatangani daftar pertanggung jawaban remunerasi dan daftar permintaan remunerasi

- Daftar rekapitulasi pertanggung jawaban dimuka remunerasi

- Daftar permintaan remunerasi

Daftar pertanggung

jawaban remunerasi dan

daftar permintaan

remunerasi siap dikirim

12 Mengirim daftar pertanggung jawaban remunerasi dan daftar permintaan remunerasi

- Daftar rekapitulasi pertanggung jawaban dimuka remunerasi

- Daftar permintaan remunerasi

1 hari

Terkirimnya daftar

pertanggung jawaban

remunerasi dan daftar

permintaan

13 Mengarsipkan laporan pertanggung jawaban Dimuka remunerasi

- Laporan pertanggung jawaban dimuka remunerasi

- Box file - Lemari arsip

Tersimpannya

laporan pertanggung

jawaban dimuka remunerasi

57

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pelayanan

bagi pengguna Subbag Keuangan. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen

mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Agar tersusun anggaran yang sesuai kebutuhan dan dapat dilaksanankan secara baik dan benar.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014

KETERKAITAN:

1. S.O.P. Bagian Umum dan Keuangan

2. S.O.P. Bagian Hukum

3. S.O.P. Bagian Perdata

PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMP

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Daftar Pagu DIPA 5. Daftar RKAKL

.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

12. Dokumen Keuangan

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Penerima

sekretaris/ KPA Staf Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima Uang

Leges/ Pendapatan

Bukan Pajak dari

Bagian Perdata,

Bagian Pidana dan

Bagian Hukum

- Ekspedisi

Penyetoran dari

Bagian Perdata,

Bagian Pidana

dan Bagian

Perdata - ATK

30 menit

Diterimanya Uang Leges/

Pendapatan Bukan Pajak

2 Mencatat di buku

Penerimaan

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

- Buku

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak (PNBP)

- ATK

Uang Leges/ Pendapatan

Bukan Pajak telah dicatat

dalam Buku PNBP

3 Membuat Surat

Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

- Blangko Surat

Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

- Komputer/

Laptop

- ATK

1 Hari

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

4 Menanda tangani

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

- Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) siap

untuk disetorkan

5 Menyetorkan Uang

Leges/Pendapatan

Negara Bukan

Pajak ke Kas

Negara melalui

Kantor Pos atau

Bank Persepsi

- Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) telah

disetor ke Kas

Negara

6 Mengimput ke Aplikasi SAS & SILABI

- Aplikasi SAS

- Aplikasi SILABI

- Komputer/

Laptop

1 Hari

Terselesaikannnya laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima

7 Membuat Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Aplikasi SAS

- Aplikasi SILABI

- Komputer/

- Laptop

Terselesaikannnya laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

No.SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl. Pembuatan 24 Oktober 2016 Revisi Ke Tgl. Efektif Disahkan Oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

16. SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

58

8 Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Surat Pengantar

- LPJ Bendahara

Penerima

- Daftar Rincian

Kas Direkening

- Berita Acara Kas

Bendahara

Penerima

- Berita Acara

Pemeriksaan Kas

dan rekonsiliasi

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima telah valid

9 Menyusun Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Surat Setoran

Bukan Pajak

- Data

Pendukung

Lainnya

- Komputer/

Laptop

1 Hari

Terselesaikannya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

10 Menanda tangani Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Laporan

Realisasi

Pendapatan

Bukan Pajak

Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak siap dikirim

11 Mengirim Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak ke Pengadilan Tinggi Semarang dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI

- Draf surat

pengantar - Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Buku agenda

Surat keluar

1 Hari

Terkirimnya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

12 Mengarsipkan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Laporan

Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

- Boxfile - Lemari arsip

Tersimpannya Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

59

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tanggal Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PANGGILAN SIDANG

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. HIR 2. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Pengadilan; 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Pengadilan Tahun 2007; 4. Persikma No. 02 Tahun 2012;

5. Surat Keputusan Ketua PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Nomor : W12.U27/178/HK.08/2/2016

1. D3 2. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

1. Turunan Surat Gugatan 2. Surat Tugas 3. Kartu Tanda Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PANGGILAN SIDANG

NO

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Jurusita/Jurusita Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

1. Melaksanakan Penetapan Perintah

Hakim Ketua Majelis / Hakim Penetapan Hakim

1 hari

Penetapan Hakim

2 Pengetikan Relas Panggilan kepada Para Pihak yang berperkara (Gugatan) dan Pemohon (Permohonan) serta pengantar untuk Delegasi dan penyampaian dokumen panggilan sidang kepada para pihak yang berada di Luar Negeri melalui Kementrian Luar Negeri

Perangkat Komputer, Salinan Surat Gugatan / Permohonan

Relas Panggilan

3 Penandatanganan dan Pengecapan Relas Panggilan, sebelum melaksanakan tugas

Relas Panggilan Relas Panggilan ditandatangani

4. Bon biaya panggilan kepada Meja Pertama / Kasir

Surat Tugas, Relas Panggilan

Biaya Panggilan diterima

5 Melaksanakan Pemanggilan kepada para pihak/Pemohon pada alamat yang tercantum dalam Gugatan/Permohonan dan Kepada Tergugat diserahkan salinan Gugatan dan jika pihak yang dipanggil tidak ada di tempat maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala

Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan

Relas Panggilan, Salinan Gugatan, Surat Tugas dari Panitera, Kartu Tanda Pegawai

2 hari

Relas Panggilan diterima Para Pihak

6 Menyerahkan hasil Relas Panggilan ke Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti

Relas Panggilan Relas Panggilan diterima Majelis Hakim

60

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tanggal Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI RELAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN / PUTUSAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. HIR 2. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan; 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

Tahun 2007;

4. Persikma No. 02 Tahun 2012; 5. Surat Keputusan Ketua PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Nomor : W12.U27/178/HK.08/2/2016

1. D3 2. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

1. Turunan Surat Gugatan 2. Surat Tugas 3. Kartu Tanda Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI RELAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN / PUTUSAN

NO

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Jurusita/Jurusita Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

1. Pengetikan Relas pemberitahuan Penetapan / Putusan kepada Para Pihak serta surat pengantar untuk delegasi kepada pihak yang berada di luar Wilayah hukum, dan penyampaian pemberitahuan isi Penetapan / Putusan kepada para pihak yang berada di Luar Negeri melalui Kementrian Luar Negeri dan bantuan penyampaian dokumen dari Duta Besar / Konsuler.

Penetapan Hakim, Perangkat Komputer

1 hari

Penetapan /Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/PK

2 Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan

Relas Pemberitahuan Relas Pemberitahuan Penetapan / Putusan ditandatangani

3 Bon biaya Pemberitahuan Penetapan / Putusan kepada Meja Pertama / Kasir

Relas Pemberitahuan, Surat Tugas

Biaya Pemberitahuan diterima

4. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan

Relas Pemberitahuan, Amar / Diktum Penetapan / Putus

2 hari

Para Pihak harus sudah menerima Relas Pemberitahuan secara patut

5 Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Kepaniteraan.

Relas Pemberitahuan Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan

61

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tanggal Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING/KASASI/PK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. HIR 2. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007;

4. Persikma No. 02 Tahun 2012;

5. Surat Keputusan Ketua PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Nomor : W12.U27/178/HK.08/2/2016

1. D3 2. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

1. Turunan Surat Gugatan 2. Surat Tugas 3. Kartu Tanda Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING/KASASI/PK

NO

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Jurusita/Jurusita Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

1. Melaksanakan Pengetikan Relas pemberitahuan Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak serta surat pengantar untuk delegasi kepada pihak yang berada di luar Wilayah hukum, dan penyampaian kepada para pihak yang berada di Luar Negeri .

Akta Pernyataan Banding/Kasasi/PK

1 hari

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK

2 Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK ditandatangani

3 Bon biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK, kepada Meja Pertama / Kasir

Relas Pemberitahuan, Surat Tugas

Biaya Pemberitahuan diterima

4. Melaksanakan Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK, ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan

Relas Pemberitahuan, Pernyataan Banding/Kasasi/PK, Surat Tugas, Kartu Tanda Pegawai

2 hari

Para Pihak harus sudah menerima Relas Pemberitahuan secara patut

5 Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Kepaniteraan.

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK,

Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan

62

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tanggal Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PENYERAHAN MEMORI BANDING/KASASI/PK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. HIR 2. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007;

4. Persikma No. 02 Tahun 2012; 5. Surat Keputusan Ketua PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Nomor : W12.U27/178/HK.08/2/2016

1. D3 2. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

1. Turunan Surat Gugatan

2. Surat Tugas 3. Kartu Tanda Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PENYERAHAN MEMORI BANDING/KASASI/PK

NO

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Jurusita/Jurusita Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

1. Pengetikan Relas pemberitahuan Penyerahan Memori Banding / Kasasi / PK.

Memori Banding / Kasasi / PK, Perangkat Komputer

1 hari

Relas yang telah ditandatangani

2 Penandatangan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding / Kasasi / PK.

Relas Pemberitahuan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding / Kasasi / PK ditandatangani

3 Bon biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding / Kasasi / PK. kepada Meja Pertama / Kasir

Relas Pemberitahuan, Surat Tugas

Biaya Pemberitahuan diterima

4. Melaksanakan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding / Kasasi / PK ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan

Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding / Kasasi / PK , Surat Tugas Kartu Tanda Pengenal

2 hari

Para Pihak harus sudah menerima Relas Pemberitahuan secara patut

5 Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Kepaniteraan.

Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding / Kasasi / PK

Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Perdata

63

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tanggal Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI RELAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI

BANDING/KASASI/PK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. HIR 2. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan; 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

Tahun 2007; 4. Persikma No. 02 Tahun 2012;

5. Surat Keputusan Ketua PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Nomor : W12.U27178/HK.08/2/2016

1. D3 2. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

1. Turunan Surat Gugatan 2. Surat Tugas 3. Kartu Tanda Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI RELAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI

BANDING/KASASI/PK

NO

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Jurusita/Jurusita Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

1. Pengetikan Relas pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi / PK

Kontra Memori Banding / Kasasi / PK,Perangkat Komputer

1 hari

Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi / PK

2 Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan

Relas Pemberitahuan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi / PK ditandatangani

3 Bon biaya Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi / PK kepada Meja Pertama / Kasir

Relas Pemberitahuan, Surat Tugas

Biaya Pemberitahuan diterima

4. Melaksanakan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi / PK ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan

Relas Pemberitahuan INZAGE

2 hari

Penyerahan Relas yang telah dilaksanakan

5 Menyerahkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding / Kasasi/PK ke Kepaniteraan.

Relas Pemberitahuan INZAGE

Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi / PK diterima Kepaniteraan perdata pidana

64

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tanggal Pembuatan 24 Oktober 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI RELAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS / INZAGE PERKARA

BANDING KEPADA PEMBANDING / TERBANDING

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. HIR 2. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan; 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

Tahun 2007; 4. Persikma No. 02 Tahun 2012;

5. Surat Keputusan Ketua PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Nomor : W12.U27/178/HK.08/2/2016

1. D3 2. 2. SMA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

1. Turunan Surat Gugatan 2. Surat Tugas 3. Kartu Tanda Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:

S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI RELAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS / INZAGE PERKARA BANDING

KEPADA PEMBANDING / TERBANDING

NO

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Jurusita/Jurusita Pengganti

Persyaratan

Waktu

Output

1. Pengetikan Relas pemberitahuan INZAGE Surat Tugas,Perangkat Komputer

1 hari

Relas Pemberitahuan INZAGE

2 Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan

Relas Pemberitahuan INZAGE, Surat Tugas

Relas Pemberitahuan INZAGE ditandatangani

3 Bon biaya Pemberitahuan Penetapan / Putusan kepada Meja Pertama / Kasir

Relas Pemberitahuan, INZAGE

Biaya Pemberitahuan diterima

4. Melaksanakan Pemberitahuan INZAGE ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan

Relas Pemberitahuan, INZAGE

2 hari

Penyerahan Relas yang telah dilaksanakan

5 Menyerahkan Relas Pemberitahuan INZAGE ke Kepaniteraan perdata

Relas Pemberitahuan INZAGE

Relas Pemberitahuan INZAGE diterima Kepaniteraan Perdata / Pidana

65

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P LAPORAN PERKARA

Tujuan: Kualifikasi Pelaksana:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perkara. 3. S1 - Hukum 2.

3.

Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan

4. SMA

Negeri.

Dasar Hukum: Peralatan/Perlengkapan 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum. 4. Komputer/Laptop 2. SK KMA No 138 Tahun 2009 Tentang : Jangka Waktu 5. Printer

Penanganan Perkara di Mahkamah Agung 6. AlatTulisKantor(ATK) 3. SK KMA No 139/KMA/SK/IX/2011 Tentang pemberlakukan

pelaporan perkara elektronik 7. Buku bantu laporan perkara

Keterkaitan : 1. SOP Surat Keluar Kepaniteraan Hukum Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelaporan perkara akan terhambat dan berimplikasi terhadap pelayanan informasi data perkara

Pencatatan dan Pendataan:

Dokumen laporan bulanan perkara

Pelaksana Mutu Baku

NO Aktivitas Staf

Hukum Panmud Panitera

Ketua

Pengadilan Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima data perkara perdata

Sesuai dengan buku register

Data perkara

dan pidana bulan laporan

2 Meneliti dan mencocokan dengan buku bantu penerimaan perkara

3 Pembuatan draf laporan dan surat pengantar

4. Meneliti draf laporan/paraf

Mulai Tidak

Ya

Tidak

Ya

perdata dan pidana

Sesuai dengan buku register perkara pidana/perdata

Data perkara pidana/perdata

Draf Laporan perkara

1 hari

Data perkara Laporan Laporan

5 Meminta

persetujuan Laporan perkara 1 hari Laporan

6. Meneliti laporan dan tanda tangan

Tidak

Laporan perkara

Ya sudah di paraf Panmud Hukum

Laporan

7 Meneliti laporan dan tanda tangan

8 Memberikan

penomoran surat dan Mengirim laporan serta mengarsipkan

Selesai

Tidak

Laporan perkara sudah ditanda tangan Pansek

Laporan perkara Ya yang sudah lengkap

Laporan

Arsip

66

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PENDAFTARAN BADAN HUKUM

Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perkara. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem

manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana: 1. S1- Hukum 2. SMA

Dasar Hukum: 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan; 2. Undang-undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi

kemasyarakatan

3. Peraturan Menkumham No 6 tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan

Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/Laptop dan Printer 2. Buku Register Pendaftaran akta pendirian

Badan Hukum

Keterkaitan : 1. S.O.P Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. S.O.P pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum

Pencatatan dan Pendataan: 1. Akta pendaftaran badan hukum

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan akan terhambat

NO Aktivitas

Staf

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/Perlengka

hukum Panmud Panitera pan

Waktu Output

1. Menerima akta pendirian / perubahan Badan Hukum

2 Meneliti akta pendirian / perubahan Badan Hukum

Mulai

Tidak

Ya

Akta asli dan fotocopy pendirian/perubahan beserta No. NPWP

1. Yayasan/perkumpul

an/organisasi/badan usaha : akta notaris+FC

2. CV : Akta notaries asli + FC,npwp,

3. Perubahan CV: FC

akta asli yang terlegalisasi + akta perubahan dan FC akta perubahan

4. PT: akta notaris+FC + surat keterangan dari Kemenkumham

30 Menit

Akta notaris Akta notaris

Mencatat dalam

buku register badan hukum

Buku register Akta notaris

3 Memberi nomor Susai register Akta notaris pendaftaran dalam akta notaris

4 Meminta tanda Buku register Akta notaris tangan ke Panitera

5 Meneliti dan Akta notaris yang Akta notaris yang menandatangani

akta Tidak sudah didaftar ditandatangan

6 Membuat kwitansi Ya Kwitansi PNBP Kwitansi

penerimaan uang legalisasi

7 Menstempel dan Akta notaris yang Akta notaris menyerahkan sudah di legalisasi terlegalisasi kepada pemohon

Mengarsipkan Akta tersebut

Salinan akta pendirian/perubahan

Tersimpan dalam arsip

Selesai

badan hukum yang sudah disahkan

67

68

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PENDAFTARAN SURAT KUASA

Tujuan: 1. Tertib administrasi 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 - Hukum 2. SMA

Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa

Khusus; 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pengambilan Sumpah Advokat;

Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa

Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan surat masuk Peringatan : Apabila SOP ini tidak dijalankan maka sistem administrasi dan pelayanan akan terganggu

Pencatatan dan Pendataan: 1. Surat kuasa yang telah didaftar

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

1. Menerima surat

Staf hukum Panmud Panitera Persyaratan/

Perlengkapan

Surat kuasa asli dan

Waktu Output

Surat kuasa

kuasa

2 Meneliti surat kuasa dan kelengkapan

Mulai Tidak

fotocopynya, serta Kartu anggota avokat / peradi dan BA sumpah

Surat kuasa asli dan fotocopynya, serta Kartu anggota avokat / peradi dan BA sumpah

Surat kuasa

3. Menulis dalam buku

register surat kuasa Ya Buku register Surat kuasa

1 Jam

4 Memberikan cap tanda pendaftaran suras kuasa tersebut

Surat kuasa asli dan fotocopynya, serta Kartu anggota advokat / peradi dan BA sumpah

Cap tanda pendaftaran surat kuasa

5. Menulis nomor dan Stempel Nomor pendaftaran tanggal pendafataran surat kuasa dalam surat kuasa

6. Meminta tanda Buku Surat kuasa tangan ke Panitera

7. Meneliti dan Surat kuasa Surat kuasa sudah menandatangani sudah didaftar dan

Tidak ditandatangani

8. Membuat kwitansi penerimaan uang

Ya Tanda tangan tanda terima

Kwitansi

legalisasi 9. Memberikan stempel Surat kuasa sudah Surat kuasa yang

dan menyerahkan lengkap sudah terdaftar surat kuasa kepada pemohon

10. Mengarsipkan Surat Kuasa tersebut

Selesai

Fotocopy surat kuasa dan kelengkapannya

Fotocopy surat kuasa dan kelengkapannya sudah diarsipkan

69

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana: 1. S1- Hukum

2. SMA

Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus;

Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku register

Keterkaitan : 1. SOP Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Surat Keluar Kepaniteraan Hukum

Peringatan : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan terhadap pencari keadilan akan terganggu

Pencatatan dan Pendataan: 1. Surat Kuasa Insidentil

NO Aktivitas

Staf

Pelaksana Mutu Baku

Ketua

hukum Panmud Panitera Pengadilan

Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

Menerima permohonan untuk menjadi

1 kuasa Insidentil

Mencatat dalam register dan Membuat surat

3 penetapan dari KPN untuk menjadi kuasa Insidentil

Mulai

Surat keterangan hubungan keluarga yang dibuat dari pemerintah Desa, surat kuasa, berkelakuan baik /Polri , foto copy KK dan KTP dan Fas Foto ukuran 4 x6

Computer, surat permohonan

1 hari

Berkas permohonan

Penetapan KPN

Meneliti surat penetapan dari

4 KPN untuk menjadi kuasa insidentil

Tidak

Ya

Draf surat kuasa insidentil Surat ijin kuasa insidentil telah

terdaftar

Meminta persetujuan

5. panitera dan tanda tangan kepada KPN Paraf dan tandatangan

6

Menandatangani kuasa surat

7. insidentil

Tidak Ya

Tidak

Surat sudah benar dan diparaf oleh Panitera

Surat kuasa insidentil yang sudah diparaf panmud hukum

Tanda tangan pengesesahan surat kuasa insidentil

Surat ijin kuasa insidentil

Surat ijin kuasa insidentil sudah di tandatangani Surat ijin kuasa insidentil

Memberikan nomor dan

8. Membuat kwitansi tanda

Ya

Surat ijin isnsidentil yang sudah ditandatangani KPN

Kwitansi

70

terima uang legalisasi

9

Menyerahkan kepada Pemohon

Selesai

Buku register, surat kuasa insidentil

Surat ijin kuasa insidentil

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P KERJASAMA POS BANKUM

Staf hukum Panmud Ketua PN Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima permohonan

Sudah mendapat verifikasi /Akreditasai dari Mennteri

20 menit.

Surat permohonan

kerja sama dari Hukum dan HAM RI kerja sama

71

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. S1- Hukum

2. SMA

Dasar Hukum:

1. Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum 2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Kertas

4. Register

Keterkaitan :

1. SOP Surat Masuk Kepaniteraan Hukum 2. SOP Surat Keluar Kepaniteraan Hukum 3. SOP Layanan Bantuan Hukum

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kerjasama dengan lembaga penyedia layanan hukum akan terganggu dan implikasinya posbankum akan terganggu

Pencatatan dan Pendataan:

2. Surat Kerjasama

NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

lembaga bantuan hukum

Mulai

2 Meneliti permohonan kerja sama

3. Membuat

perjanjian kerja sama dengan lembaga bantuan hukum

4 Meneliti perjanjian kerjasama

Tidak

Ya

Tidak

Sudah mendapat verifikasi /Akreditasai dari Mennteri

Hukum dan HAM RI

Sesuai dengan undang undang yang berlaku Pejanjiankerja sama dan kelengkapan berkas yang diperlukan

10 menit Surat permohonan kerja sama

2 hari Surat

perjanjian kerja sama

60 menit Surat

perjanjian kerja sama

5 Mengajukan kepada Ketua Pengadilan

Ya Surat perjanjian kerja sama 20 menit Surat perjanjian kerja sama

6 Meneliti perjanjian kerja sama

Surat perjanjian kerja sama 1 hari Surat perjanjian kerja sama

Tidak

7 Pendatanganan Ya Surat perjanjian kerja sama 1 hari Surat

kerjasama

dengan para dan pihak penyedia POS

BANKUM perjanjian

kerja sama penyedia

layanan

8 Pengarsipan dan pemberian buku register POS BANKUM

Surat perjanjian kerja sama 20 menit Surat

perjanjian kerja sma

Selesai

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P LAYANAN HUKUM

72

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. S1- Hukum

2. SMA

Dasar Hukum:

1. UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum 2. Surat edaran MA RI no 10 tahun 2010 tentang pedoman

pemberian bantuan hukum

3. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK)

4. Buku register perkara

Keterkaitan :

1. SOP Kepaniteraan Perdata. 2. SOP Kepaniteraan Pidana

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pos bankum terhenti

Pencatatan dan Pendataan:

Dokumen penetapan penasehat hukum

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf Hukum Panmud KPN atau Ketua

Majelis Hakim Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1. Menerima permohonan pendampingan layanan hukum dari pemohon atau ditunjuk oleh Majelis hakim

2. Meneliti permohonan

3. Pembuatan penetapan menunjuk lembaga bantuan hukum

4. Meneliti penetapan

Mulai Tidak

Ya

1 2

Surat keterangan tidak mampu/ jamkesmas, permohonan untuk pendampingan bantuan hukum, atau surat penunjukan dari majelis hakim Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum Sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) KUAP dan ketenuan Pasal 55 UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

10 menit

20 menit 30 menit. 60 menit

Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum

Draf Penetapan penunjukan lembaga

bantuan Tidak

hukum

5. Tanda tangan Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim

6. Menulis dalam register bantuan hukum

Ya

Tidak

Ya

10 menit

Buku register 20

menit

Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum

7. Menyerahkan Penetapan kepada lembaga penyedia POS BANKUM yang ditunjuk

Selesai

tanda tangan penerima penetapan

10 menit.

Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PENGADUAN

73

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen

mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. S1 - Hukum 2. SMA

Dasar Hukum:

1. Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman penangan pengaduan di lingkungan peradilan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop

2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Keterkaitan :

1. SOP Surat masuk Kepaniteraan hukum 2. SOP Surat keluar kepaniteraan hukum

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan terhenti

Pencatatan dan Pendataan:

Berkas pengaduan

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas meja

pengaduan

Panmud hukum

Paniter a

Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menerima pengaduan dari pelapor

Mulai

- Buku agenda pengaduan

1 Jam

Data Pengaduan

2 Memberikan tanda terima ke pelapor

- Tanda Terima 5 menit

Tanda terima di terima pelapor

3 Mencatat dalam register pengaduan

- Data Pengaduan - Buku Register Pengaduan

30 menit

Tercatatnya data pengaduan kedalam register

4 Pengaduan diteruskan kepada Ketua melalui Panitera

- Data Pengaduan 15 menit

Pengaduan diterima Ketua Pengadilan

5 Menelaah Pengaduan dan membuat hasil telaah

- Data Pengaduan 1 hari Hasil telaah data pengaduan oleh Ketua Pengadilan tercatat dalam register

6 Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

- Data Pengaduan

15

menit

Pengaduan ditindaklanjuti

7 Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi

- Data pengaduan - Komputer

10 menit

Surat Pengantar pengaduan

8 Mengarsipkan berkas pengaduan

Selesai

- Berkas pengaduan - buku ekspedisi - Box file

10 menit

Tersimpannya arip pegaduan

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

74

Tujuan:

4. Meningkatkan kualitas pelayanan

5. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana:

5. S1- Hukum

6. SMA

Dasar Hukum:

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peralatan/Perlengkapan

8. Komputer/Laptop 9. Printer 10. AlatTulisKantor(ATK)

11. Buku register perkara Keterkaitan :

2. SOP Surat masuk Kepaniteraan hukum 3. SOP Surat keluar kepaniteraan hukum

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan riset atau penelitian tidak berjalan

Pencatatan dan Pendataan:

Dokumen surat keterangan riset/penelitian

NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf hukum Panmud Hakim Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima surat permohonan dan proposal penelitian

Mulai

Proposal riset Proposal

2 Meregister surat permohonan ke dalam buku register riset

3 Meneliti surat permohanan dan proposal riset serta menginstruksikan pelayanan

Tidak

Buku register Proposal Buku register, proposal Proposal

1 hari

4 Melayani dan mencarikan berkas

Berkas perkara, buku register

Ya perkara

Berkas perkara

5 Penunjukan hakim pembimbing

Buku register riset Register penunjukan

6 Penentuan hari bimbingan Proposal riset Register penunjukan

7 Pelaksanaan bimbingan Proposal riset, berkas perkara

1

7 Hari

Surat keterangan

8 Pembuatan surat keterangan

Riset Computer Surat

keterangan

9 Penyerahan surat Surat keterangan Surat

keterangan riset

1 Jam Keterangan

Selesai

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

75

Tujuan:

1. Terciptanya tertib administrasi pengarsipan berkas perkara

2. Peningkatan pelayanan berkaitan dengan pencarian berkas perkara

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Hukum

2. D3 Teknik Informatika 3. SMA

Dasar hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007 sebagaimana telah dirubah Keputusan Mahkamah Agung No. 137/KMA/SK/X/2012

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan;

Keterkaitan :

1. SOP Permohonan Informasi 2. SOP Kepaniteraan perdata dan pidana

Peralatan/Perlengkapan :

Buku register, computer, box, rak,printer, kertas,stiker logo, aplikasi

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berkas perkara tidak tertata dengan rapi dan akan kesulitan dalam mencari berkas perkara yang sudah tersimpan.

Pencatatan dan pendataan :

Buku register, berkas perkara

NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Panmud Staf hukum Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output 1 Penerimaan Berkas dari

perdata/pidana

Mulai Berkas, buku penerimaan,buku register

1 hari

Arsip perkara

2 Meneliti jumlah berkas perkara yang diserahkan oleh perdata/pidana

Tidak

Buku bantu penyerahan berkas, berkas perkara

Arsip perkara

3 Mengklasifikasikan berkas perkara

Ya Berkas perkara Arsip

perkara

4 Meregister berkas perkara dan diinput ke SIPP

Buku register, komputer Arsip perkara, Data SIPP

5 Pelabelan berkas perkara yang sudah diklasifikasikan

1 Computer, kertas label, stiker logo, berkas perkara

Arsip perkara

6 Penyimpanan di rak berdasarkan tahun dan klasifikasi

Selesai

Rak, box,ruang arsip Arsip perkara

76

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PELAYANAN INFORMASI

Tujuan: Kualifikasi Pelaksana:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perkara. 1. S1- Hukum 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen 2. D3-Teknik Informatika

mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai 3. SMA dengan yang telah direncanakan.

3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri.

Dasar Hukum:

1. SK KMA No 1-144/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan

Keterkaitan :

1. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

2. SOP Surat Masuk Kepaniteraan Hukum

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register informasi

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelaporan perkara akan terhambat dan berimplikasi terhadap pelayanan informasi data perkara

Pencatatan dan Pendataan:

Permohonan informasi

Register permohonan informasi

Pelaksana Mutu Baku

Panitera

(pejabat

NO Aktivitas Petugas Informasi

Panmud (penanggung

jawab )

penanggung jawab

informasi & dokumentasi

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima permohonan

Surat permohonan, blangko permohonan

10 menit Surat permohonan

informasi

2 Mencatat register permohonan informasi

Mulai Register permohonan 10 menit Register

permohonan

3 Meneruskan permohonan ke penanggung jawab informasi

Surat permohonan/ blanko permohonan

10 menit Surat permohonan

4 Melakukan uji 1 konsekuensi dan penyampaikan pemberitahuan ke Petugas informasi

2 ditolak

3 Surat permohonan/blanko

permohonan 1 hari kerja

Surat pemberitahuan

5 Meneliti permohonan informasi

6 Menyampaikan

pemberitahuan ke Pemohon

tanpa ijin

ditolak

diterima

diterima Berkas

1 hari

kerja

Surat pemberitahuan

Berkas

Surat

pemberitahuan

diterima

ditolak

1 hari kerja

7 Menggandakan

informasi Berkas Fotokopy berkas

8 Menyerahkan fotokopi informasi

Fotokopi berkas Fotocopy berkas

Selesai

77

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402/SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem

manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. D3–Komputer 2. S1 - Hukum 3. SLTA

Dasar Hukum :

1. SK KMA No 137/KMA/SK/X/2007 tentang perubahan SK

KMA No 143/KMA/SK/VIII/2007 memberlakukan buku 1 tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan, dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan,pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mhakmah Agung RI

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop

2. Printer 3. buku angenda surat keluar

1. S.O.P Pengeloaan surat masuk kepaniteraan hukum Pencatatan Dan Pendataan:

1. Adminitrasi persuratan kepaniteraan hukum

Peringatan: 1. Jika S.O.P tidak dilaksanakan maka administrasi surat

dalam kepaniteraan hukum tidak baik

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panmud Pansek Ketua Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat draf surat keluar sesuai disposisi atasan

Mulai

- Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membalas surat

Selesainya draf surat keluar

1 hari

1

2 Mengetik surat 1

keluar sesuai dengan draf yang telah selesai

dikonsep

- Draf surat keluar - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untukmembalas surat

Disiapkan draf surat keluar untuk ditandangani

3 Koreksi draf surat keluar - Surat keluar

Isi surat telah

sesuai

4 Meneliti dan

Menandatangani draf surat keluar

Tidak

Ya

Tidak

- Data dukung yang perlu dilampirkan

- Surat keluar - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraan hukum

- Buku agenda surat keluar

Ya

dengan data dukung dan materi disposisi

Surat keluar siap dikirim

5 Meneliti dan Menandatangani draf surat keluar

Tidak

- Draf surat keluar yang sudah ditandatangani pansek

1 hari Surat keluar siap dikirim

Ya

5 Memberi nomor surat keluar

- Surat keluar - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraan hukum

- Buku agenda surat keluar

Surat tercatat dalam buku agenda

6 Mengirimkan surat keluar

Selesai

- Surat keluar - Data dukung yang dilampirkan

- Buku ekspedisi

Surat keluar

78

79

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK

Tujuan:

1. Tertib administrasi persuratan

2. Menjalankan fungsi pelayanan prima 3. Mengedepankan sistem tata kelola organisasi yang baik

Kualifikasi Pelaksana:

1. S1- Hukum

2. SMA

Dasar Hukum:

2. SK KMA No 137/KMA/SK/X/2007 tentang perubahan SK KMA No

143/KMA/SK/VIII/2007 memberlakukan buku 1 tentang pedoman

pelaksanaan tugas administrasi bidang pola kelembagaan peradilan,

administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan,

administrasi tata persuratan, tata kearsipan, dan administrasi

keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi

perbendaharaan,pedoman bangunan gedung kantor dan rumah

jabatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, prototype

gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat

Mhakmah Agung RI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen surat masuk Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berakibat tertundanya pelayanan kepaniteraan hukum

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panmud Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menerima dan mencatat surat masuk

Mulai

- surat masuk

2 jam

Surat masuk yang telah didisposisi dan diregister

2 Meneliti dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan

- Surat masuk yang sudah diregister

Surat masuk yang telah disisposisi dan diregister oleh panmud

3 Mengarsipkan surat

Selesai

- Surat masuk yang sudah ditindaklanjuti

Surat yang telah diregister

80

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL PERDATA

Dasar Hukum: 1. HIR

2. KUH Perdata

3. Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

tahun 2007 Keterkaitan : 1. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Berhasil 2. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tidak Berhasil 3. SOP Banding Perdata

4. SOP Kasasi Perdata 5. SOP Permohonan Sita Eksekusi Perdata Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka melanggar hukum acara

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Hukum

2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : PeralatanKomputer, jaringan internet dan buku-buku refrensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Register PermohonanEksekusi

N Pelaksana Mutu Baku

o Aktivitas Petugas JS/ Panmud Persyarata

Loket Meja I Meja III

JSP Perdata Panitera KPN /perlengkapan

Waktu Output

Menerima/memeriksa 1 pendaftaran

permohonan Eksekusi

Membuat resume 2 berkas permohonan

Eksekusi

Mempelajari 3 permohonan eksekusi

dan berkas perkara

Kelengkapan berkas

Resume berkas

Berkas Permohonan

30 mnt

60 mnt

6 hari

Berkas Permohonan

Tersedianya

resume

berkas

Kelanjutan

permohonan

4 Menghitung besarnya panjar biaya perkara

Membukukan panjar ke 5 dalam Buku Keuangan

Perkara

Mencatat permohonan 6 Eksekusi dalam

Register Permohonan

Menetapkan waktu 7 aanmaning Termohon

Eksekusi

Melakukan aanmaning

8 dan dibuat berita acara aanmaning

Penetapan

Panjar

Buku

Keuangan

Perkara

Berkas

perkara,

Register

Formulir

waktu

aanmaning

Waktu

aanmaning

30 mnt

5 mnt

15 mnt

30 mnt

60 mnt

Panjar Biaya

Perkara

pembukuan

keuangan

perkara

Dicatat pada

buku register

Penetapan

waktu

aanmaning

Terlaksanany

a aanmaning

81

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003

: (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id

Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016

Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang

Peradilan Umum

4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Peradilan Umum

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

SLTA S1-Hukum

Keterkaitan:

SOP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Printer/Scaner 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Gugatan Sederhana 4. Alat Bukti

5. Buku Register

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian gugatan sederhana tidak terpenuhi

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Menerima

Meja

I Kasir

Meja

II Panitera KPN Hakim PP Js/Jsp Persyaratan Waktu Output

Formulir

gugatan 1. sederhana

dari Penggugat

tidak

Gugatan

Sederhana

Dan Bukti Alat

10

menit

Formulir gugatan sederhana dan alat bukti diterima kepaniteraan perdata

Meneliti ya

kelengkapan berkas

2 gugatan sederhana

Formulir

Gugatan

Sederhana

Dan Daftar

Periksa

60

menit

Formulir

Gugatan

Sederhana

Dan Alat

Bukti

lengkap

telah

82

5.

6.

8.

9.

Mencatat panjar Perkara ke dalam Jurnal Biaya

Buku Jurnal

Biaya Perkara

Perkara Gugatan Gugatan 5 Sederhana dan Sederhana menit memasukannya dan dalam aplikasi Aplikasi SIPP SIPP

Bank

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh

Meja

I Kasir

Meja

II Panitera KPN Hakim PP Js/Jsp Persyaratan Waktu Output

Hakim

Tunggal dan

3. diperiksa di Tingkat keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan Sederhana ke Kasir

Menerima Blanko Formulir Gugatan Sederhana dari Penggugat

Formulir Gugatan 15 Sederhana menit

Formulir

Gugatan

Sederhana, 10

Catatan jumlah Perkiraan panjar biaya Perkara gugatan gugatan

sederhana

Slip Setoran Bank

4. beserta Catatan Perkiraan Jumlah Panjar BiayaPerkara Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana yang harus dibayar pada Bank

Membuat Surat

Catatan

Perkiraan

Jumlah Panjar

Biaya Perkara

Lembaran

Perkiraan

Panjar Biaya

Perkara

Gugatan

SederhanaSlip

Setoran Bank

menit

10 menit

diterima Penggugat

Slip Bukti Setoran Bank Diterima Penggugat

Lembar asli Kuasa

Untuk Membayar (SKUM)

Menerima bukti Setoran

Bank dari

7. Penggugat dan Melampirkannya dalam Berkas Perkara

Menyerahkan kembali Berkas Perkara kePetugas Meja I

Menyerahkan lembar SKUM Asli kepada Penggugat,lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga sebagai arsip Kasir

Lembar SKUM 5

menit Bukti Setoran

5 menit

Beras Perkara

5

menit

SKUM

5

menit

SKUM

Diterima Penggugat Bukti Setoran Diterima Petugas

Meja I Dan dilampirkan dalam Berkas Perkara

Berkas Perkara diterima Petugas Meja I

Lembar asli SKUM

diterima Penggugat

10.

Panjar biaya

perkara

Gugatan

sederhana

tercatat ke

dalam Buku

Jurnal dan

SIPP Aplikasi

83

N Pelaksana

o Aktivitas

Menyerahkan

Berkas

Mej a I

Kasi r

Mej a II

Paniter KP a N

Haki m

P Js/Js P p

11 Perkara . Gugatan

Sederhana ke Petugas Meja II

Mencatat perkara Gugatan sederhana dalam Buku

12 Register

. Pekara Gugatan Sederhana memasukkany a dalam Aplikasi SIPP Menyiapkan kelengkapan berkas,yaitu Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal,Blanko

13 Penunjukan . Panitera

Pengganti,Blan ko Penetapan Hari Sidang, dan

Blanko Penunjukan Jurusita/Jurusit a Pengganti Mencatat

14 perkara

. tersebut dalam Buku Ekspedisi Perkara

Menyerahkan Berkas Perkara

15 gugatan sederhana

. kepada Panitera/Wakil

Panitera

Berkas Perkara

BerkasPerkara danBuku Register Perkara Gugatan Sederhana Berkas Perkara,Blanko Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penunjukan Jurusita Pengganti, Dan Blanko Penetapan Hari Sidang Buku Ekspedisi Perkara

Berkas Perkara

Meneliti 16

kelengkapan .

Berkas Perkara

Berkas Perkara

Meneruskan

17 berkas perkara kepada

. Petugas Meja II

Berkas Perkara Gugatan Sederhana

84

No Aktivitas Mej a I

Kasi r

Mej a II

Paniter a

KP N

Haki m

P P

Js/Js p

Meneliti Berkas Perkara

Sederhana dan Perkara

18 memberikan danBlanko . Blanko

Penetapan

Penetapan Penunjukan Penunjukan Hakim Tunggal Hakim Tunggal

Pelaksana

Gugatan

Berkas

paraf pada

Menyerahkan Perkara

19 Gugatan

. Sederhana kepada Ketua Pengadilan Menunjuk Hakim Tunggal serta menandatanga

ni Blanko

20 Penetapan

. Penunjukan Hakim Tunggal dan memasukkann ya ke dalam SIPP Menyerahkan Berkas

21 Perkara

. kepada Panitera/Wakil Panitera Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatanga ni Blanko

22 Penunjukan Panitera Pengganti dan memasukkany a ke dalam Aplikasi SIPP

Meneruskan Berkas

23 Perkara kepada Hakim Tunggal

Pemeriksaan pendahuluan, apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan dismissal atau

24 jika memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarakan Penetapan Hari Sidang dan memasukkan ke dalam Apilkasi SIPP

Berkas Perkara

Gugatan

Sederhana

Berkas Perkara

Dan Blanko

Penetapan

Penunjukan

Hakim Tunggal

Berkas Pekara

Berkas Perkara dan Blanko Penunjukan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

Berkas Perkara, Formulir Penetapan dissmisal dan Penetapan Hari sidang pertama

Menerima

25 Berkas Perkara dari Hakim Tunggal

Berkas Perkara

85

Meja I Kasir Meja

II Panitera KPN Hakim PP Js/Jsp Persyaratan Waktu Output

Turunan Surat Turunan Surat

1 hari

Jadwal dan Agenda sidang terekam dalam

aplikasi SIPP Berita Acara Sidang telah

30 diteliti dan ditandatangani

menit oleh Hakim Tunggal dan

Panitera Pengganti

Berita Acara

Sidang telah Menandatangani Berita Acara 5 diteliti dan Berita Acara Sidang Sidang menit ditandatangani

oleh Panitera Pengganti

No Aktivitas

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL Pelaksana Mutu Baku

Memberitahukan hari sidang ke Petugas Meja I dan

26 Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti dan

27 menyerahkan turunan surat gugatan sederhana sesuai jumlah pihak yang dipanggil Melaksanakan Pemanggilan dan

28 menyerahkan turunan surat gugatan kepada Tergugat

Menyerahkan Relaas 29 Panggilan ke Petugas

Meja II

Menyerahkan Relaas 30 Panggilan kepada

Panitera Pengganti

Melaksanakan proses persidangan(terhitung

Gugatan Sederhana, Daftar Urutan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Turunan surat Gugatan Sederhana, Daftar Urut Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Surat Tugas,Turunan Surat Gugatan, Relaas Panggilan

Relaas Panggilan

Relaas Panggilan

10 menit

10 menit

2 hari

5 menit

5

menit

Gugatan diterima Petugas Meja I dan Jurusita/Jurusita Pengganti ditetapakan

Jurusita/Jurusita Pengganti ditetapakan

Relaas Panggilan diterima Tergugat Relaas Panggilan diterima Petugas Meja II Relaas Panggilan diterima Panitera Pengganti

Proses

31 mulai sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)

Membuat Berit Acara Sidang dan

32 memasukkannya ke

dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara Maksimal 25 hari

Berkas Perkara

Persidangan dilaksanakan

Berita Acara Sidang,

Meneliti dan

33 menandatangani

Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang

34

86

Pengganti Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Meja

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Meja I Kasir Meja II Panitera KPN Hakim PP Js/Jsp Persyaratan Waktu Output Meminta rincian

35 biaya perkara ke kasir

Membuat dan membacakan

36 Putusan pada sidang terakhir

Memasukkan data Putusan ke

37 aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir telah putus Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

38 memberitahukan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir di persidangan Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada

39 Pihak yang tidak

hadir di persidangan Menyerahkan Relaas Pemberitahuan

40 Putusan ke

Panitera

Rincian Biaya Perkara dan Buku Jurnal Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, Perangkat Komputer dan Ruang Sidang Putusan dan Materai

Blanko Pemberitahuan Putusan

Surat Pemberitahuan Putusan

Relaas Pemberitahuan Putusan

5 menit

3

hari

15 menit

5 menit

2 hari

5 menit

Diketahuinya seluruh biaya perkara

Putusan telah dibacakan

Data Putusan terekam dalam Aplikasi SIPP dan laporan diterima oleh kasir

Surat Pemberitahuan Putusan

Relaas Pemberitahuan diterima pihak yang tidak hadir di persidangan Relaas Pemberitahuan Putusan diterima Petugas Meja

II

41 II dan dicatatkan di Buku RegisterGugatan Sederhana dan Aplikasi SIPP

Minutasi Perkara dan memasukkan

42 tanggal minutasi ke dalam aplikasi SIPP

Melampirkan Relaas

Relaas Pemberitahuan Putusan

Relaas Pemberitahuan Putusan

5

menit

5 menit

Relaas Pemberitahuan Putusan diterima Panitera Pengganti

Relaas Pemberitahuan Putusan dimasukkan ke dalam Berkas Perkara

Berkas Perkara telah diminutasi dan

43 Pemberitahuan Putusan ke dalam Berkas Perkara

Berkas Perkara 2

hari tanggal minutasi terekam dalam Aplikasi SIPP

44 Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi

Berkas Perkara yang telah diminutasi

10 menit

Berkas Perkara telah diminutasi diterima oleh Petugas Meja I

87

SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Meja I Kasir Meja II Panitera KPN Hakim PP Js/Jsp Persyaratan Waktu Output

45

Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

Berkas Perkara dan Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

20 menit

Berkas Perkara yang telah diminutasi tercatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

46

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan

Berkas Perkara

10 menit

Berkas Perkara diterima Bagian Hukum untuk diarsipakan

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PANGGILAN DELEGASI

2

Disposisi Ketua Pengadilan Negeri

Panitera / 3 Sekretaris

Pengadilan Negeri

Bagian Umum yang

Pengetikan dan melaksanakan

Relaas delegasi kepada Para pihak

Membuat pengantar pengiriman relas mengirimkan relas

88

Dasar Hukum:

1 . HIR

2. KUHPerdata

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

5. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan

6. SEMA No. 6 Tahun 2014

Keterkaitan :

Permohonan bantuan panggilan, relas panggilan

Peringatan :

1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 3. S1 - Hukum

4. SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Turunan Surat Gugatan

2. Relas panggilan/pemberitahuan

3. Surat Tugas

4. Kartu Tanda Pegawai

NO Aktivitas

Sub Bag

Pelaksana Mutu Baku

umum KPN Panitera Perdata Js /jsp Persyaratan Waktu Output

Menerima Delegasi

1 perintah panggilan

Surat masuk 30

menit

Disposisi

surat 30

menit

Surat masuk

Disposi si surat

Disposisi surat

10 menit

Disposi si surat

4 akan meneruskan ke perdata

5 Menunjuk JS/JSP

Koordinator delegasi

6 menyerahkan ke

JS/JSP

Disposisi surat

Meneruskan surat delegasi

Perintah panggil

30 menit

10

menit

15 menit

Disposisi surat

Surat penunjuka n JS/JSP

Relaas Panggilan delegasi

Relaas Panggilan,

7 Salinan

Gugatan,

1

hari

Relaas Panggilan diterima Pihak

8

ke Pengadilan yang bersangkutan E-mail/Fax

Relaas Panggilan

60 mnt

Relaas dikirim ke melalui pos

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

89

Dasar Hukum: 1. HIR

2. KUH Perdata 3. Buku II

Keterkaitan : 1. SOP PenanganPerkara Perdata Gugatan Mediasi Tidak Berhasil 2. SOP Banding Perdata 3. SOP Kasasi Perdata

Peringatan :

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka melanggar hukum acara

Kualifikasi Pelaksana : 5. S1Hukum Perdata

Peralatan/Perlengkapan : 2. Peralatan Komputer, jaringan internet

dan buku-buku refrensi Pencatatan dan Pendataan :

1. Bukur Register Permohonan

Peninjauan Kembali

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas

Loket Meja I

Meja

III JS/

JSP Panmud Panitera Hakim KPN

Persyaratan

perlengkapan Waktu Output

Menerima 1. pendaftaran

permohonan

Mengecek

2 tenggang waktu Permohonan kelengkapan PK

Menghitung

3 besarnya panjar biaya perkara

Membukukan 3 panjar biaya

perkara

4 Meregister Induk Perkara PK

5 Menandatangani

Kelengkapan berkas permohonan

Buku Register Induk Perkara

SK

Penetapan

Panjar

Buku Keuangan Perkara

Berkas perkara, Register

Formulir akta

30 menit

10

menit

30

menit

5 menit

15

menit

30

Berkas Permohon an PK

Tenggang waktu Permohon an PK

Panjar

Biaya

Perkara

Pembukua n biaya panjar

Register Peninjauan Kembali

akta PK PK menit Akta PK

Menunjuk 6 Jurusita/Jurusita

pengganti PK

Formulir Penunjukan

30 menit

Penunjukan

Menunjuk Majelis 11 Hakim untuk

menyidangkan

12

Menunjuk Panitera

Pengganti

15

17

Pelak9s0ana Mutu Baku

No Aktivitas

Pemberitahuan

Petugas

Loket Meja I

Meja

III JS/ JSP

Panmud

Perdata Panitera Hakim KPN

Syarat/ perlengk

apan

Pemberit

Waktu Output

7 kepada termohon

PK

Menerima

8 Jawaban dari termohon PK

Pemberitahuan 9 Jawaban kepada

Pemohon PK

Menyerahkan berkas kepada

10 Pansek untuk diserahkan kepada KPN dalam hal novum

Mempelajari dan 13 menetapkan hari

sidang

Memanggil 14 pemohon

termohon

ahuan PK

Buku Register Permoho nan PK

Jawaban termohon PK

Berkas Permoho nan PK

Formulir Penunjuk kanMajeli s Hakim

Formulir Penunjuk an PP

Berkas, Formulir

Relaas Panggila n

1 hari

60

meni t

1

hari

60 mnt

30 mnt

30 mnt

30 mnt

1

hari

Diketahuinya permohonan PK

Jawaban dari termohon PK

Jawaban dari termohon PK Siapnya berkas Permohonan

PK

Penunjukan Majelis Hakim

Penunjukkan PP

Jadwal sidang

Diketahuinya jadwal sidang PK

Melaksanakan

Sidang Toga, PP

16 Meminutasi Berkas PK

Mengirim Berkas

Ke MA Berkas

1 hari

1 hari

5 mnt

Hasil

pemeriksaan

Diminutasi permohonan PK

Terkirimnya

permohonan

Tersampainya putusan PK

18 Pemberitahuan putusan

Putusan PK

1 hari

pada Pemohon dan termohon PK

91

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN / PERLAWANAN APABILA MEDIASI TIDAK BERHASIL

Dasar Hukum: 4. HIR

5. KUH Perdata

6. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung

7. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan tahun 2007 Keterkaitan : 4. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Berhasil 5. SOP Banding Perdata

Peringatan :

2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 6. S1 - Hukum

7. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. PeralatanKomputer

2. jaringan internet 3. buku-buku refrensi Pencatatan dan Pendataan :

2. Bukur Register Induk Perkara

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas

Loket Meja I

Meja II

Meja

III JS/JSP PP Panitera Hakim KPN

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu Output

Menerima / Kelengkapan 30 Berkas 1 memeriksa berkas berkas mnt Perkara

perkara Gugatan

Menghitung SK Panjar 30 Panjar Biaya 2 besarnya panjar biaya perkara mnt Perkara

biaya perkara Membukukan Buku 5 Pembukuan

3 panjar biaya perkara

Keuangan Perkara

mnt keuangan perkara

Berkas 30 Register dan 4 Jurnal Perkara Register, Jurnal mnt Jurnal

Perkara

Melengkapi berkas Formulir 30 Kelengkapan

5 perkara Penunjukan mnt berkas Register Induk Hakim, perkara

PP,Mediator Menetapkan Formulir 60 Penetapan

6 Hakim / Majelis Penetapan mnt Hakim/Majelis

Penunjukan Hakim

7 Menetapkan Formulir 10 Penunjukkan Panitera Pengganti Penunjukan PP mnt PP

8 Mempelajari dan Berkas Perkara 1 Dikuasainya mencatat berkas hari materi

92

Surat delegasi mnt Surat Delegasi

Relaas Panggilan

1 hari

Panggilan Sidang

Relaas Panggilan

10 mnt

Relaas Panggilan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Menetapkan hari

Petugas

Loket Meja I

Mej a II

Meja III

JS/

JSP PP

Paniter

a Hakim KPN

Persyaratan/

perlengkapan Waktu Output

9 sidang Formulir Penetapa

15

mnt Penetapan

hari sidang

Panmud Perdata 10 Menerima berkas dari

Hakim

MenunjukJurusita

11 memanggil pihak Membuat bantuan panggilan/delegasi

Melaksanakan 12 panggilan kepada para

pihak

Menyerahkan relaas

13 panggilan kepada Panmud Perdata

Persidangan,

Berkas perkara, penetapan har isidang

Formulir penunjukan

10 mnt

10

Jadwal sidang

Penunjukkan Jurusita,

14 Menunjuk dan menetapkan mediator

Palu, Toga, PP KUH

Pdt Mediasi

15 Mediasi Ruang Mediasi KUH

Pdt

Mediasi

Gagal

16 Persidangan Lanjutan

17 Minutasi berkas

Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti surat, Saksi, PS

KUH Pdt

14

Putusan

perkara Berkas Perkara

Menyiapkan salinan hari

Minutasi

18 putusan untuk pihak- pihak

Foto Copy 60

mnt

Salinan Putusan

Menyerahkan berkas

19 ke Panmud Hukum Perkara Inkracht

20 mnt

Berkas Perkara

93

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP BANDING PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : 1. HIR

2. KUH Perdata 3. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasidan Tata

Kerja MahkamahAgung 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan tahun 2007 Keterkaitan : 1. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tidak Berhasil 2. SOP KasasiPerdata

Peringatan :

3. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

4. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : S1 – Hukum Peralatan/Perlengkapan : PeralatanKomputer, jaringan internet danbuku- bukurefrensi Pencatatan dan Pendataan : Bukur Register Permohonan Banding

94

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas Loket

Meja I

Meja III

JS/ JSP

Panmud

Perdata Panitera

Persyaratan/

perlengkapan Waktu Output

1

Menerima/memeriks a pendaftaran permohonan banding

Kelengkapan berkas Permohonan

30 mnt

Berkas Permohonan Banding

Mengecek tenggang Buku Register 10 Tenggang waktu 2 waktu Banding Induk Perkara mnt banding

Menghitung SK Penetapan 30 Panjar Biaya

3 besarnya panjar biaya perkara

Panjar biaya mnt Perkara

Membukukan panjar Buku Keuangan 15 Pembukuan 4 biaya perkara Perkara mnt keuangan perkara

Mencatat Berkas perkara, 15 Register permohonan Buku Register mnt permohonan

5 banding dalam permohonan banding Register Induk Banding /SIPP Menanda tangani Formulir akta 30 Akta Permohonan

6 akta permohonan permohonan mnt Banding banding banding Menunjuk Formulir 30 Penunjukan Jurusita/Jurusita Penunjukan mnt Jurusita/Jurusita pengganti untuk Jurusita/Jurusita Pengganti

7 memberitahukan Pengganti pernyataan banding kepada terbanding

Pemberitahuan Pemberitahuan 2 Diketahuinya 8 kepada Terbanding Banding hari permohonan

banding

Menerima memori Buku Register 60 Akta penerimaan banding, Permohonan mnt memori banding, memberikan akta Banding tercatatnya

9 penerimaan memori tanggal banding, Mencatat penerimaan

dalam register memori banding tanggal penerimaan dalam register memori banding Menerima ktra Buku Register 60 Aktapenerimaank bdg,memberikan Permohonan mnt ontramemoriBandi akta penerm kontra Banding ng,

10 memori banding dan tercatatnyatangga Mctt dalam register lpenerimaankontr tgl pnrmn ktra amemoriBandingd memori banding alam register

Menyampaikansalin SalinanMemorid 2 Tersampainyasali anmemoridankontra anKontraMemori hari nan memori dan memori banding Banding kontramemori

11 kepadamasing- Banding masinglawandengan relaaspemberitahua n / penyerahannya Memberitahukan Pemberitahuan 2 Tersampainyape kepada kedua belah Inzage hari mberitahuanInzag

12 pihak untuk e memeriksa berkasperkara (inzage). Menyiapkan Berkas Berkas 1 Terkirimnya

13 banding berupa permohonan hari permohonan

Bendel A Dan B Ke Banding Banding ke PT PT

14 Pengiriman berkas 30 ke PT s/d ke Pos mnt

95

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI

Dasar Hukum: 1. HIR

2. KUHPerdata

3. PMA No. 10 Tahun 2012 tentangOrganisasidan Tata

KerjaMahkamahAgung

Keterkaitan : 1. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tidak Berhasil

2. SOP Banding Perdata

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka melanggar hukum acara

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Permohonan Kasasi 5. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

3. Buku Register Permohonan Kasasi

No Aktifitas Petugas

Pelaksana Mutu Baku

Panmud Ket

Loket/ Meja IMeja III JS/JSP

Perdata Panitera Kelengkapan Waktu Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Menerima/ Berkas 30 menit Berkas memeriksa permohonan diterima pendaftaran permohonan kasasi

2 Mengecek Buku register 10 menit Tenggang tenggang waktu induk perkara Waktu kasasi kasasi

3 Menghitung Sk penetapan 30 menit Panjar biaya besarnya panjar panjar biaya perkara biaya perkara perkara

4 Membukukan Buku keuangan 5 menit Dibukukan panjar biaya perkara pada buku perkara ke dalam keuangan buku keuangan perkara perkara

5 Mencatat Berkas perkara, 15 menit Dicatatnya permohonan buku register permohonan kasasi dalam permohonan kasasi pada register induk kasasi buku register perkara perdata permohonan dan register kasasi permohonan kasasi

6 Menandatangani Formulir akta 30 menit Akta akta permohonan permohonan permohonan kasasi permohonan kasasi kasasi

7 Menunjuk juru Formulir Penunjukan sita / jsp untuk penunjukan juru 30 menit juru sita/ JSP memberitahukan sita/ jsp pernyataan kasasi kepada terlawan kasasi

8 Pemberitahuan Pemberitahuan 1hari Relas ke kepada terlawan kasasi Permohonan kasasi

9 Menerima Buku register 60 menit Akta memori kasasi, permohonan penerimaan memberikan kasasi memori kasasi akta, mencatat , register dalam register

96

10 Menerima kontra memori kasasi, akta penerimaan kontra memori kasasi,register

uku register ermohonan asasi

60 menit

Akta kontra memori kasasi, register

11 Menyampaikan

salinan memori dan kontra memori kasasi ke Pihak

12 Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

13 Mengirimkan berkas banding berupa bendel A dan B Ke MA

Salinan memori an kontra memori asasi

Pemberitahuan Inzage

Berkas permohonan kasasi

1 hari Tersampai kannya salinan memori dan kontra memori kasasi

1 hari Tersampaikan nya pemberitahuan inzage

5 menit Terkirimkanny

a permohonan kasasi ke MA

97

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

S.O.P PERKARA PERDATA PERMOHONAN

Dasar Hukum: 1. HIR

2. KUH Perdata 3. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung 4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tahun 2007 Keterkaitan :

SOP Banding Perdata Peringatan : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai. 2. Juka S.O.P ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Hukum

2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer 2. jaringan internet 3. buku-buku refrensi Pencatatan dan Pendataan :

4. Bukur Register Induk Perkara

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Loket Meja I Meja

II Meja

III JS/ JSP

PP Panitera Hakim KPN Persyaratan/

perlengkapan Waktu Output

1 Menerima / memeriksa berkas perkara

2 Menghitung dan Membukukan panjar biaya perkara serta Mencatat

perkara ke Induk

dan Jurnal

Perkara/ SIPP

Kelengkapa n berkas

SK Panjar Buku Keuangan Perkara Berkas,

Register

Induk,Jurnal

30 mnt

30 mnt

Berkas Perkara Gugatan

Panjar Perkara buku keuanganper kara Dicatat

register induk

dan Jurnal

5 Melengkapi Formulir 30 Kelengkapan berkas perkara / Penetapan mnt berkas Register Induk perkara

6 Menetapkan Formulir 60 Penetapan Hakim Penetapa mnt Hakim Hakim

7 Menetapkan Formulir 10 Penunjukkan Panitera Penunjukan mnt PP Pengganti PP

8 Membaca dan Berkas 60 Dikuasainya mempelajari Perkara mnt materi berkas

98

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Menetapkan hari

Loket Meja I Meja II Meja III JS/

JSP PP Panitera Hakim KPN

Persyaratan/ perlengkapan

Formulir

Waktu Output

9 sidang/SIPP

Penetapan sidang

15 mnt

Penetapan hari sidang

Panmud Perdata

Menerima berkas 10

perkara dari Hakim yang

telah ditetapkan

MenunjukJurusita /

Berkas perkara, penetapan hari sidang

10 mnt

Jadwal sidang Penunjukka

11 Jurusita Pengganti Formulir

penunjukkan

10 mnt

n Jurusita, Surat

Delegasi

12 Melaksanakan panggilan kepada pemohon

Relaas

Panggilan 1 hari

Panggilan

Sidang

Menyerahkan relaas 13 panggilan kepada

Panmud Perdata

14 Persidangan

Relaas Panggilan

Permohona n, Bukti surat, Saksi

10 mnt

KUH

Perdata

Relaas Panggilan

Putusan / Penetapan

15 Minutasi berkas perkara Berkas Perkara

7 hari

Minutasi

Menyiapkan salinan putusan untuk pihak-

16 pihak

Foto Copy

30 mnt

Salinan

Putusan

Menyerahkan berkas ke

17 Panmud Hukum

Perkara sudah Inkracht

20 mnt

Berkas Perkara

99

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO

Dasar Hukum:

7 . HIR

8. KUHPerdata 9. PERMA No.1 Tahun 2014

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Keterkaitan : Sop Penerimaan Perkara

Peringatan :

5. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 8. S1 - Hukum

9. SLTA Peralatan/Perlengkapan :

1. Peralatan komputer

2. Kertas

3. alat tulis

4. buku pedoman

5. peraturan

Pencatatan dan Pendataan :

5. Perkara prodeo

SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO

NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Bagian umum

Ketua Panitera Hukum Perdata Keuangan Persyaratan Waktu Output

1 Pemohon mengajukan permohonan

2 Disposisi Ketua

Pengadilan Negeri

Alat tulis, register

Pc, kertas, alat tulis, dan referensi terkait

1 Jam permohonan prodeo

30 mnt Disposisi

permohonan prodeo

3 Diteruskan ke Panitera / Sekretaris untuk di disposisi

kertas, alat tulis, dan referensi terkait

30 menit

Disposisi permohonan prodeo

4 Disposisi Panitera Sekretaris diturunkan ke umum

kertas, alat tulis, dan referensi terkait

15 menit

Disposisi permohonan prodeo

5

Menerima Alat tulis, 30 Mnt Skum biaya dan nihil referensi terkait

berkas gugatan /permohonan

Bendahara Pc, Skum untuk 6 pengeluaran kertas, 30 Mnt dibayar ke

mengeluarkan alat tulis, bank biaya perkara dari dan DIPA kepada referensi kasir terkait Meja I Pc, kertas, 1Jam Register

memasukkan ke alat tulis, perkara 7 CTS dan meja II dan gugatan /

mencatat register referensi permohonan dalam dan terkait, register buku buku induk perkara register gugatan / permohonan

100

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PERMOHONAN SITA EKSEKUSI PERDATA

Dasar Hukum: 8. HIR

9. KUHPerdata

10. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Mahkamah Agung

Keterkaitan : 6. SOP Penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Berhasil

7. SOP penangan Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tidak Berhasil 8. SOP Banding Perdata 9. SOP KasasiPerdata 5. SOP Permohonan Sita Eksekusi Perdata

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka melanggar hukum acara

Kualifikasi Pelaksana : 10. S1 – Hukum

11. SLTA Peralatan/Perlengkapan : PeralatanKomputer, jaringan internet danbuku-bukurefrensi Pencatatan dan Pendataan : Bukur Register PermohonanEksekusi

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Menerima/me

Petugas Loket

Meja I

Meja III

JS/JS P

Panmud Perdata

Paniter

a KPN

Persyaratan/

perlengkapan Waktu Output

Kelengkapan meriksa

1 pendaftaran permohonan Eksekusi

Membuat

2 resume berkas permohonan Eksekusi

Mempelajari

3 permohonan eksekusi dan

berkas

Menghitung

4 besarnya panjar biaya perkara

Membukukan panjar biaya

5 perkara

Mencatat permohonan

6 Eksekusi dalam Register

Menetapkan waktu untuk

aanmaning 7

kepada

Termohon

Eksekusi

berkas permohonan Eksekusi

Resume berkas permohonan Eksekusi

Berkas Permohonan Eksekusi

SK Penetapan Panjar biaya perkara

Buku Keuangan Perkara

Berkas perkara, Buku Register permohonan Eksekusi

Formulir penetapan waktu aanmaning

30 mnt

60

mnt

3 hari

30

mnt

10

mnt

15

mnt it

30

men it

Berkas Permohonan Eksekusi

Tersedianya resume berkas permohonan Eksekusi

Tindak lanjut permohonan Ekseksusi

Panjar Biaya Perkara

Dibukukannya panjar

Dicatatnya permohonan Eksekusi pada buku register permohonan

Penetapan waktu aanmaning

Jurusita/Pemb

8 eritahuan

Aanmaning

1 hari

Melakukan aanmaning

9 dan dibuat

berita acaraa anmaning

Waktu aanmaning

2

Jam

Terlaksananya aanmaning

101

Staff PP Pidana Hakim KPN Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan

berkas

perkara

2 Penomoran

perkara,

Berkas

1 jam/

Berkas

pencatatan

perkara

perkara

diterima

dalam

register

induk dan

input data

SIPP

3 Penunjukan Berkas 30 menit /

Majelis perkara Perkara

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Keterkaitan :

1. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding

2. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi

3. SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum

2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop

2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana Biasa

Pencatatan dan Pendataan :

1. Berkas Perkara Pidana Biasa

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Panmud Panitera

Keterangan

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Penunjukan

Panitera

Pengganti

(PP)

5 Pencatatan

penunjukan

Hakim dan

PP ke

dalam Buku

Register

Induk

6 Penyerahan

berkas

perkara

kepada

Hakim untuk

dibuat

penetapan

penahanan

Untuk

dipelajari dan

pent hari

sidang dan

input SIPP

Berkas

perkara

dan tap

tunjuk

Hakim

Berkas

perkara,

tap tunjuk

Hakim

dan tap

tunjuk PP

Berkas

perkara

20 menit /

perkara 30 menit /

Jumlah

berkas

perkara

diterima

30 menit

2 jam

/perkara

7 Membuat ,

mengirim

tap

penahanan

1 jam

103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Pembuatan

perpanjang

an

penahanan

9 Pengiriman

perpanjang

Tap han 1jam

Tap

an

penahanan

10 Pembuatan

petikan

putusan

11 Penandata-

nganan

perpanja-

ngan han

petikan/

putusan

30 menit

2 hari Petikan Putusan

petikan dan

putusan

12 Penyampai

an

Putusan 1 jam

petikan/sali

nan

putusan kpd

JPU dan

Terdakwa

13 Minutasi

berkas

perkara

Petikan/

Salinan

Putusan

Buku

ekspedisi

2 hari untuk

petikan

7 hari untuk

salinan

Max 7 hari/

berkas

perkara

Berkas

perkara

lengkap

104

berkas

perkara

2 Penomoran

perkara, Berkas

dalam

register

induk dan

input data

SIPP

3 Penunjukan

Majelis/Haki

m Anak dan memasukkan penetapan input ke

SIPP

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Dasar Hukum :

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Keterkaitan :

4. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding

5. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi

6. SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Peringatan :

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 3. S1 – Hukum

4. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 5. Komputer /Laptop

6. Printer 7. Alat Tulis Kantor (ATK) 8. Buku Register Pidana Biasa Anak

Pencatatan dan Pendataan :

2. Berkas Perkara Pidana Biasa Anak

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff PP Panmud

Panitera Hakim KPN Kelengkapan Waktu Output Pidana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan

15 manit

pencatatan

perkara

Berkas

diterima

1 jam/

perkara

/

105

4 Penunjukan

Panitera

Berkas

Pengganti perkara

(PP) dan dan tap

penetapan tunjuk

PP dan Hakim

SIPP

5 Pencatatan Berkas

penunjukan perkara,

Hakim dan tap tunjuk

PP ke Hakim dan

dalam Buku tap tunjuk

Register PP

Induk

6 Penyerahan

berkas

perkara kepada Hakim /untuk dipelajari dan menetapkan hari sidang dan SIPP untuk dibuat Berkas penetapan perkara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 menit /

perkara

30 menit/

Jumlah

berkas

perkara

diterima

30 menit

penahanan

(dalam hal

anak

ditahan)

7 Pengiriman

tap

penahanan

2 jam

/perkara

1 hari

106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Pembuatan

perpanjang

an

penahanan

16 Pengiriman

perpanjang

Tap han 2 jam

Tap

an

penahanan

17 Pembuatan

petikan

putusan

dan input

SIPP

18 Penandata-

nganan

petikan

19 Penyampai

an

petikan/sali

nan

putusan kpd

JPU dan

Terdakwa

perpanja-

ngan han Konsep

petikan

Petikan/

Salinan

Putusan

30 menit

1 jam Petikan

15 menit

1 hari untuk

petikan

5 hari untuk

salinan

20 Minutasi

berkas

perkara

Buku

ekspedisi

5 hari/

berkas

perkara

Berkas

perkara

lengkap

107

Staff PP Pidana Hakim KPN Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan

berkas

perkara

Berkas

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Keterkaitan :

1. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding

2. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi

3. SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum

2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop

2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana Singkat

Pencatatan dan Pendataan :

3. Berkas Perkara Pidana Singkat

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Panmud Panitera

Keterangan

Perkara,

Buku

Register

Induk,

Laptop,

Koneksi

Internet

15 menit

Berkas

diterima

2 Penunjukan

Majelis

Hakim

3 Penunjukan

Panitera

Pengganti

(PP)

Berkas

Perkara

Berkas

perkara

dan tap

tunjuk

Hakim

30 menit /

Perkara

20 menit/

perkara

Tap

Tunjuk

Hakim

Tap

Tunjuk

PP

108

4 Penyerahan

berkas

perkara Berkas

kepada perkara,

Hakim tap tunjuk

untuk dibuat Hakim,

Penetapan tap tunjuk 1 hari/

Penahanan

(jika

Terdakwa

PP, tap

hari

sidang

Jumlah

berkas

perkara

ditahan)

dan Hari

(lengkap) masuk

Sidang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penetap

an

Penaha

nan

5 Penyerahan

berkas

perkara

kepada PP

6 Pengiriman

tap hari

sidang dan

tap han kpd

JPU

Berkas

perkara

Lengkap

Penetapan 30 menit Ekspedi

si/Kurir

109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Proses

Persida-

ngan dan

input SIPP

10 Sidang,

pembuatan

BA sidang

14 Pengetikan

petikan

putusan

dan

putusan

15 Penandata-

nganan

petikan dan

putusan

16 Penyampai

an

petikan/sali

nan

putusan kpd

JPU dan

Terdakwa

17 Minutasi

berkas

perkara

Berkas

perkara

Konsep

BA

Konsep

petikan/pu

tusan

Buku

ekspedisi

7 hari untuk

salinan

7 hari/

berkas

perkara

BA

sidang Petikan/

Putusan

Putusan

Berkas

perkara

lengkap

110

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA CEPAT (TIPIRING)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 1. S1 – Hukum

Acara Pidana 2. SLTA 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Umum Peralatan/Perlengkapan : 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun

1998 Tentang Penyelesaian Perkara 4. Perma Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Keterkaitan : 1. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding 2. SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak

akan tercapai. 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak

tercapai.

1. Komputer /Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana Cepat Pencatatan dan Pendataan : 4. Berkas Perkara Pidana Cepat

No

Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Staff

PP Panmud

Pidana

Panitera

Hakim

KPN

Kelengkapan

Waktu

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan

berkas

perkara dari

penyidik

Berkas

perkara,

Form

Peneta-

pan

Penunju-

kan

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

Laptop

30 menit

Berkas

diterima

2 Meneliti

Berkas,

Menyiapkan

Form

Penetapan

Penunjukan

Hakim dan

Panitera

Pengganti

111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Penunjukan

Hakim

4 Penunjukan

Panitera

Pengganti

(PP)

5 Pengece-

kan

kelengka-

pan berkas

6 Penyerahan

Berkas

kepada

Hakim

Berkas

10 menit

10 menit

10 menit

Tap

Tunjuk

Hakim

Tap

Tunjuk

PP

7 Proses

persidan-

gan dan

Putusan

1 jam

8 Minutasi,

Pengisian

Register

dan SIPP

1 jam Berkas

lengkap

112

7

8

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT (LALU LINTAS)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

1998

Keterkaitan :

1. SOP Penerimaan Perkara Pidana 2. SOP Pendaftaran Perkara Pidana 3. SOP Pemeriksaan Perkara Pidana

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1 – Hukum 2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer / Laptop 2. Printer

3. Buku Register Lalu Lintas

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Berkas Perkara Pidana

Pelaksanaan Mutu Buku NO Aktivitas

Menerima

Pelimpahan berkas

Staf PanMud

Pidana Panitera

Wakil

Ketua Hakim

Panitera

Pengganti Persyaratan Waktu Output

Berkas perkara lalu

perkara beserta Softcopy daftar

perkara tilang dari 1

kepolisian / Dishub

dan mencocokan jumlah berkas dengan jumlah

pelanggar

2 Menandatangani Tanda terima berkas perkara

Menyiapkan kelengkapan

berkas perkara

3 yaitu blangko penetapan

penunjukan hakim dan panitera

pengganti Meneruskan

berkas perkara

4 kepada Wakil Ketua Pengadilan

Negeri

Menunjuk Hakim

5 sesuai urutannya

Menyerahkan

6 berkas perkara kepada panitera

muda pidana

Menunjuk panitera

pengganti sesuai

urutan dan

menandatangani

blangko penunjukan

panitera pengganti

Berkas perkara lalulintas

dan softcopy

daftar pelanggar

Blangko tanda terima berkas perkara

Blangko penetapan Hakim dan

panitera pengganti

Berkas perkara tilang

Blangko

penetapan penunjukan

hakim

Berkas Perkara

Blangko

penunjukan panitera

pengganti

1 Jam

5

Menit

10 Menit

5 menit

10 Menit

5 Menit

10 Menit

lintas yang diterima sesuai dengan

jumlahnya dengan daftar

pelanggar

Berkas Perkara lalu lintas yang

lengkap diterima dan

blangko tanda terima ditandatanga

ni

Blangko Penetapan Hakim dan

panitera pengganti

Berkas Perkara diterima WKPN

Hakim di tetapkan

Berkas perkara diterima Panmud pidana

Panitera pengganti ditetapkan

Melengkapi

penulisan nama Surat Tilang 4 Jam

Nama Hakim dan panitera

113

13

hakim dan panitera

pengganti pada setiap lembar

surat tilang

Menyelenggarakan sidang dan

9 memutuskan

denda

Berkas perkara

ruang sidang

, petugas

pengganti tertulis pada

setiap lembar surat

tilang

4 Jam Putusan

Menyerahkan daftar putusan

10 denda ke meja 1 beserta softcopy

Daftar

putusan denda

10

Menit

Daftar Putusan denda

diterima meja 1

Mengirim daftar

11 putusan denda ke kepolisian

Meregister perkara

Daftar

putusan denda

Blangko

Penetapan hakim dan

1 Hari

Kepolisian menerima

daftar putusan denda

12 pidana lalulintas yang telah diputus

blangko penetapan

panitera pengganti

3 Jam Penjilitan

Mengarsipkan berkas perkara

tilang

Berkas Perkara

tilang

15 Menit

Berkas perkara

diarsipkan

114

No Aktifitas

Staff Panmud

Pidana JS/JSP

Panitera

KPN

Kelengkapan

Waktu

Output Ketera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM BANDING

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Umum

Keterkaitan : 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 3. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi 4. SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak

akan tercapai. 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak

tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana Banding

Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Perkara Pidana Banding

Pelaksana Mutu Baku

ngan

1 Penerimaan

permohonan

banding

2 Pembuatan

Akta

Permintaan

Banding dari

JPU/TDW/PH

T, mengisi

Buku

Register

Banding,

input data

SIPP

Petikan

Putusan/

Register

Banding,

Laptop,

Jaringan

Internet

1 jam

/permohon

an

Akta

Perminta

an

Banding

115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Membuat

Laporan

Banding

4 Mengirimkan

Laporan

Banding

Akta

Banding,

Surat

dakwaan,

Tap han,

Petikan

putusan

Laporan

Banding

1 jam

/permohon

an

1 jam

/permoho-

nan

Laporan

banding

5 Akta

Pemberitahu

an Banding

kpd JS/JSP

Akta

Pemberita

huan

Banding

2hari

/permoho-

nan

6 Menerima

Memori

Banding

dan Kontra

Memori

Banding 15 menit

Tanda

terima

memori

banding

dan

kontra

memori

banding

116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Pemberitahu

an Akta dan

Penyerahan

Memori dan

Kontra

Memori

Banding kpd

JS/JSP

8 Membuat

Akta

Pemberita

huan dan

Penyerah

an

Memori

dan

Kontra

Memori

Banding

2 hari

/permoho-

nan

Inzage 30 menit

9 Membuat

Pengantar

pengiriman

Berkas

Banding,

penandanta-

nganan,

pengiriman

berkas

Berkas

banding

lengkap

1 hari

Pengan-

tar

pengiri-

man

Berkas

Banding

117

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

3. SEMA Nomor 2 Tahun 1998 TentangPermohonan Kasasi Perkara Pidana yang

Terdakwanya Berada Dalam Status Tahanan

4. SEMA Nomor 7 Tahun 2005 Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Keterkaitan :

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

3. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding

4. SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum

2. SLTA Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer /Laptop

2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana Kasasi

Pencatatan dan Pendataan :

1. Berkas Upaya Hukum Kasasi

No Aktifitas Panmud

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Staff Pidana

JS/JSP Panitera KPN Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan

Permohonan

Kasasi

2 Pembuatan

Akta

Permintaan

Kasasi dari

JPU/TDW/P

HT, mengisi

Buku

Register

Kasasi, input

data SIPP

Petikan

Putusan/

Register

Kasasi,

Laptop,

Jaringan

Internet

1 jam

/permohon

an

Akta

Permin-

taan

Kasasi

118 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Membuat

Laporan

Kasasi

4 Mengirimkan

Laporan

Kasasi

Akta

Kasasi,

Surat

dakwaan,

Tap han,

Petikan

putusan,

Pemberita

huan pts

PT

Laporan

Kasasi

2 jam

/permohon

an

1 hari

/permoho-

nan

Laporan

Kasasi

5 Akta

Pemberitahu

an Kasasi

kpd JS/JSP

Akta

Pemberita

huan

Kasasi

3 hari

/permoho-

nan

6 Menerima

Memori

Kasasi

dan Kontra

Memori

Kasasi serta

membuat

Tanda

Terima

Tanda

Terima

Penyerah

an

Memori

Kasasi/

Kontra

Memori

Kasasi

15 menit

/tanda

terima

Tanda

terima

memori

dan

kontra

memori

Kasasi

119 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Akta

Pemberitahu

an dan

Penyerahan

Memori dan

Kontra

Memori

Kasasi kpd

JS/JSP

9 Membuat

Pengantar

pengiriman

Berkas

Banding,

penandanta-

nganan,

pengiriman

berkas

Akta

Pemberita

huan dan

Penyerah

an

Memori

dan

Kontra

Memori

Kasasi Berkas

Kasasi

Lengkap

2 hari

/permoho-

nan

1 hari

Pengan-

tar

Pengiri-

man

Berkas

Kasasi

120

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PRAPERADILAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Umum

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan

tercapai. 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana

Praperadilan Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Upaya Hukum

Praperadilan

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff JS/JSP PP PanmudPanitera

Hakim KPN Kelengkapan Waktu Output Pidana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penerimaan

Permoho-

nan

praperadilan

Permo-

honan

1 jam Nomor Perkara

2 Mencatat

permohonan

praperadilan

dalam buku

register dan

input data

SIPP

Buku

Register,

Laptop,

Jaringan

Internet

1 jam Teregis-

ter

121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Menyerah-

kan Berkas

Praperadila

n kepada

Ketua untuk

Penunjukan

Hakim dan

input SIPP

Berkas 1 jam

Tap

Tunjuk

Hakim

4 Penunjukan

Panitera

Pengganti

(PP) input

SIPP

Berkas 1 jam

Tap

Tunjuk

PP

5 Mencatat

Hakim dan

PP dalam

Register

dan SIPP

6 Menerima

dan

mempelajari

Berkas 1 jam

Pengi-

sian

Register

dan SIPP

berkas dan

menetapkan

hari sidang ,

mengisi SIPP

7 Pemanggila

n para pihak

oleh

Jurusita ,

JSP

Berkas 2 jam Berkas

diperiksa

Berkas 2 hari Relaas

122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 Persidan-

ngan,

Pembuatan

Berita

Acara,Pe-

ngetikan,

Penandatan

ganan dan

Pembacaa

Putusan

Berkas 7 hari Berkas

9 Minutasi Berkas 3 hari

Berkas Lengkap

123

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Umum 3. SEMA R.I Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian

Perkara 4. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak

akan tercapai. 2. Jka SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak

tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana Peninjauan

Kembali Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff JS/JSP PP PanmudPanitera

Hakim KPN Kelengkapan Waktu Output Pidana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penerimaan

Permoho-nan

dan alasan

PK dari

JPU/terpidan

a/ahli waris

Permo-

honan

1 jam Nomor Perkara

2 Membuat

akta PK,

mengisi buku

register PK

dan input

data SIPP

Buku

Register,

Laptop,

Jaringan

Internet

1 jam Teregis-

ter

124

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Penandata-

nganan akta

PK

Permoho-

nan 1 jam Akta

4 Penunjukan

Hakim Berkas 30 menit

Penunjukan

Tap

Tunjuk

Hakim

Pengi- 5 Panitera

Pengganti

(PP)

Berkas 20 menit

sian

Register

dan SIPP

6 Pencatatan

Tap Tunjuk

Hakim /

mempelajari

berkas dan

Tap Tunjuk

PP ke

dalam

Register

dan SIPP

Berkas 30 menit

Pengi-

sian

Register

dan SIPP

Hari Sidang Berkas 1 jam Tap Hari Sidang

8 Pemanggi-

lan para

pihak Berkas 2 hari Relaas

125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 Proses

persida-

ngan,

pembuatan

dan

penandatan

ganan BA

sidang serta

BA

Pendapat

Input data

SIPP

Berkas 30 hari Konsep

10 Menyusun

kelengkapa

n bundel A

dan bundel

B, membuat

pengantar

pengiriman

berkas PK

Berkas 7 hari

Berkas

dan

pengan-

tar

11 Penandatan

gan

Pengantar

Pengiriman

Berkas PK

Berkas 1 jam Pengan-

tar

12 Pengiriman

Berkas PK Berkas 1 hari Bukti

Pengiriman

126

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN GRASI

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Umum

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak

akan tercapai. 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak

tercapai. 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak terpidana tidak

dipenuhi

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Pidana Grasi Pencatatan dan Pendataan : Berkas Upaya Hukum Grasi

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff JS/JSP PP PanmudPanitera

Hakim KPN Kelengkapan Waktu Output Pidana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penerimaan

Permoho-

nan Grasi

dari

Terpidana

Permo-

honan

1 jam Nomor Perkara

2 Membuat

akta

Permoho-

nan Grasi,

input data

Register

dan SIPP

Buku

Register,

Laptop,

Jaringan

Internet

1 jam Teregis-

ter

127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Penandata-

nganan Akta

Permohona

n Grasi

Permoho

-nan

1 jam Akta

4 Ketua

Pengadilan

Negeri

menelaah

berkas

untuk diberi

pendapat

apakah

memenuhi

syarat atau

tidak

Berkas 7 hari

Penda-

pat/Re-

komen-

dasi

5 Menyusun

Berkas

Grasi,

membuat

pengantar

pengiriman

berkas

Grasi

Berkas

1 hari

Bundel

Berkas

Grasi

6 Penandata-

nganan

Pengantar

Pengiriman

Berkas

Grasi, Input

data

Register

dan SIPP

1 hari

Berkas Pengan-

tar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 Pengiriman

Berkas

Grasi Berkas

1 hari

Bukti

Pengiri-

man

128

7 Koreksi dan

paraf penetapanizin/per

setujuan

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN PENYITAAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

1998

Keterkaitan :

1. SOP Penerimaan Perkara Pidana 2. SOP Pendaftaran Perkara Pidana 3. SOP Pemeriksaan Perkara Pidana

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kanor (ATK) 4. Buku Register Perkara Pidana Penyitaan

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Berkas Perkara Pidana

NO Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku

Petugas Panitera Ketua Panitera Persyaratan / Waktu Output Meja I Muda /Wakil Perlengkapan

Pidana Ketua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Menerima - Permohonan 10 Menit Diterimanya

permohonan izin penyitaan permohonan izin/persetujuan - Buku agenda izin/persetujuan penyitaan dari penerimaan penyitaan dari Penyidik penyidik

2 Mencatat/meng -Permohonan 15 Menit Terdatanya

agendakan izin penyitaan permohonan permohonan - Buku genda izin/persetujuan izin/persetujuan penerimaan penyitaan dari

penyitaan dari

Penyidik dalam buku surat masuk

3 Menganalisa dan melaporkan adanya

permohonan

izin/persetujuan

penyitaan dari

Penyidik

4 Mempertimbang kan permohonan izin/persetujuan

penyitaan dari

Penyidik

5 Menerima hasil

pertimbangan pimpinan dalam

disposisi

tidak

ya

- Alat Tulis Kantor (ATK

Permohonan

izin penyitaan

- Alat Tulis Kantor (ATK)

Konsep analisis permohonan

- Alat Tulis Kantor (ATK)

Pertimbangan analisis izin penyitaan

Penyidik dalam buku surat masuk

20 Menit Tersedianya konsep

analisis permohonan izin/persetujuan penyitaan

1 Jam Tersedianya

pertimbangan

analisis izin penyitaan

15 Menit Tersedianya

pertimbangan analisis izin penyitaan

6 Membuat penetapan

izin/persetujuan penyitaan yang

dimohonkan atau

surat penolakan

permohonan

izin/persetujuan

penyitaan

tdk

-Alat tulis kantor (ATK)

- Draf

pertimbangan analisi izin

penyitaan - Komputer/

Laptop

- Printer

1 Jam Tersedianya draf surat penerimaan atau

penolakan

permohonan izin/persetujuan

penyitaan

tdk

ya

ya

- Alat tulis kantor (ATK) - Draf pertimbangan analisi izin

30 Menit Diparafnya draf surat penerimaan atau

penolakan permohonan

129

9 Mengirimkan penetapan

-Surat penerimaan

15 Menit Dikirimnya surat penerimaan atau

izin/persetujuan atau penolakan penolakan penyitaan yang permohonan permohonan izin / dimohonkan

atau surat penolakan permohonan izin/persetujuan

izin/ persetujuan penyitaan - ATK -Ekspedisi

persetujuan penyitaan

penyitaan kepada Penyidik

10 Mencatat ke dalam buku register izin

-Arsip Surat penerimaan

1 Jam Tercatatnya surat penerimaan atau

persetujuan atau penolakan penolakan penyitaan - Permohonan permohonan

11 Mengarsipkan -Surat 15 Menit Tersusun dan

berkas penerimaan tersimpannya surat

permohonan atau penolakan penerimaan atau

penyitaan yang

dimohonkan atau

surat penolakan

permohonan

izin/persetujuan

penyitaan

8 Menanda tangani penetapan izin/persetujuan penyitaan yang dimohonkan atau surat penolakan permohonan izin/persetujuan penyitaan

penyitaan - Permohonan izin penyitaan

-Alat tulis kantor (ATK) - Draf pertimbangan analisi izin penyitaan

- Permohonan izin penyitaan

izin/persetujuan

penyitaan

10 Menit Ditandatangani nya

surat penerimaan atau penolakan

permohonan izin/persetujuan

penyitaan

penetapan izin/persetujuan penyitaan yang disetujui atau surat penolakan permohonan izin/persetujuan penyitaan

- Surat permohonan - Box file

penolakan permohonan izin penyitaan dengan

baik

130

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

1998

Keterkaitan :

1. SOP Penerimaan Perkara Pidana 2. SOP Pendaftaran Perkara Pidana 3. SOP Pemeriksaan Perkara Pidana

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1 – Hukum 2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kanor (ATK) 4. Buku Register Perkara Pidana Penggeledahan

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Berkas Perkara Pidana

NO Aktivitas Pelaksanaan Mutu Buku Petugas Meja I

Panitera Muda Pidana

Ketua /Wakil Ketua

Panitera Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menerima permohonan izin/persetujuan

penggeledahan dari Penyidik

2 Mencatat/meng

agendakan

permohonan

izin/persetujuan

penggeledahan

dari Penyidik

dalam buku surat

masuk

3 Menganalisa dan

melaporkan

adanya

permohonan

- Permohonan izin penggeledahan

- Buku agenda penerimaan

-Permohonan

izin

penggeledahan - Buku genda

penerimaan - Alat Tulis

Kantor (ATK

Permohonan

Izin penggeledahan

- Alat Tulis

10 Menit

15 Menit

20

Menit

Diterimanya permohonan

izin/persetujuan penggeledahan dari

penyidik

Terdatanya permohonan izin/persetujuan penggeledahan dari Penyidik dalam buku surat masuk

Tersedianya konsep analisis permohonan izin/persetujuan penggeledahan

izin/persetujuan penggeledahan

tdk

Kantor (ATK)

dari Penyidik 4 Mempertimbang

kan permohonan Konsep analisis

permohonan 1 Jam Tersedianya

pertimbangan izin/persetujuan - Alat Tulis analisis izin penggeledahan Kantor (ATK) penggeledahan dari Penyidik

5 Menerima hasil pertimbangan pimpinan dalam disposisi

ya

Pertimbangan analisis izin penggeledahan

15 Menit

Tersedianya pertimbangan analisis izin penggeledahan

6 Membuat

penetapan

izin/persetujuan

penggeledahan

yang dimohonkan

atau surat

penolakan

permohonan

izin/persetujuan

penggeledahan

tdk

tdk

-Alat tulis kantor (ATK) - Draf

pertimbangan

analisi izin penggeledahan - Komputer/ Laptop

- Printer

1 Jam Tersedianya draf surat penerimaan atau

penolakan

permohonan izin/persetujuan penggeledahan

7 Koreksi dan paraf

penetapanizin/per setujuan

penggeledahan

- Alat tulis kantor (ATK) - Draf

ya pertimbangan

ya analisi izin penggeledahan

30 Menit

Diparafnya draf surat penerimaan atau

penolakan permohonan

izin/persetujuan penggeledahan

131

yang dimohonkan

atau surat

penolakan

permohonan

izin/persetujuan

penggeledahan

- Permohonan izin penggeledahan

8 Menanda tangani penetapan izin/persetujuan penggeledahan yang dimohonkan atau surat penolakan permohonan izin/persetujuan penggeledahan

-Alat tulis kantor (ATK)

- Draf pertimbangan analisi izin penggeledahan

- Permohonan izin penggeledahan

10 Menit

Ditandatangani nya surat penerimaan atau penolakan

permohonan izin/persetujuan penggeledahan

9 Mengirimkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan yang dimohonkan atau surat penolakan permohonan izin/persetujuan penggeledahan kepada Penyidik

-Surat penerimaan atau penolakan permohonan izin/ persetujuan penggeledahan - ATK

-Ekspedisi

15 Menit

Dikirimnya surat penerimaan atau

penolakan permohonan izin /

persetujuan penggeledahan

10 Mencatat ke dalam buku register izin

persetujuan

penggeledahan

-Arsip Surat penerimaan atau penolakan - Permohonan

1 Jam Tercatatnya surat penerimaan atau

penolakan permohonan

11 Mengarsipkan berkas permohonan penetapan izin/persetujuan penggeledahan yang disetujui atau surat penolakan permohonan izin/persetujuan penggeledahan

-Surat

penerimaan atau penolakan

- Surat permohonan - Box file

15 Menit

Tersusun dan tersimpannya surat penerimaan atau

penolakan permohonan izin penggeledahan

dengan baik

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

132

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Keterkaitan : 1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak

akan tercapai. 2. Juka SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak

tercapai.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer /Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register Diversi Pencatatan dan Pendataan : 1. Berkas Permohonan Diversi

No Aktifitas

Staff JS/JSP PP

Pelaksana Mutu Baku

PanmudPanitera Hakim KPN Kelengkapan Waktu Output

Pidana

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penerimaan

Permoho-

nan Diversi

2 Pembuatan

Penetapan

Permo-

honan

1 jam

1 jam

Pendele-

gasian

kepada

Staff

Diversi Laptop /per-

mohonan

Peneta-

pan

3 Koreksi dan

Penandata-

nganan

Penetapan

Diversi

Konsep

Peneta-

pan

dilampiri

Berkas

Permoho

nan

2 jam

/per-

mohonan

Peneta-

pan

133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 Penomoran,

Input data

Register

Diversi

Pengarsipan

Peneta-

pan

2 jam

/per-

mohonan

Peneta-

pan

134

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENYELESAIAN BARANG BUKTI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1 – Hukum 2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1. Komputer / Laptop 1998 2. Printer 3. Alat Tulis Kanor (ATK) Ket erkaitan : 4. Buku Register Barang Bukti 1. SOP Penerimaan Perkara Pidana 2. SOP Pendaftaran Perkara Pidana 3. SOP Pemeriksaan Perkara Pidana

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Berkas Perkara Pidana

Pelaksanaan Mutu Buku

NO Aktivitas

1 Menerima barang

Petugas Meja I

Panitera Muda Pidana

Panitera

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

bukti yang

diajukan oleh

penuntut umum

2 Memeriksa detail barang bukti

sesuai rincian

surat pengantar

pelimpahan

barang bukti

3 Menerima pelimpahan barang bukti

sesuai dengan

daftar rincian

4 Menerima penerimaan

barang bukti

sesuai dengan

daftar rincian

yang telah

lengkap

5 Mencatat kedalam buku

tdk ya

- Buku penerimaan

- Barang bukti

- Buku penerimaan - Barang bukti - Alat tulis kantor (ATK)

- Rincian Barang Bukti - Barang Bukti - Alat Tulis Kantor (ATK) - Rincian barang bukti

- Barang bukti - Alat tulis kantor (ATK)

- Barang bukti

30 Menit

30 Menit

30 Menit

20 Menit

Diterimanya barang bukti dari PU

Terdatanya kelengkapan barang bukti dengan baik

Diterimanya kekurangan barang bukti Terdatanya rincian dan barang bukti yang

valid

Barang Bukti siap

register - Buku penerimaan 1 Jam

didaftarkan

6 Penyimpanan Barang Bukti

- Tempat barang bukti 30 Menit

- Tempat barang bukti

135

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PSL 25 AYAT (2)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1 – Hukum 2. SMA - Sederajat

Peralatan/Perlengkapan :

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1. Komputer / Laptop 1998 2. Printer

Keterkaitan : 1. SOP Penerimaan Perkara Pidana 2. SOP Pendaftaran Perkara Pidana 3. SOP Pemeriksaan Perkara Pidana

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan

3. Alat Tulis Kanor (ATK) 4. Buku Register Penahanan

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Berkas Perkara Pidana

Pelaksanaan Mutu Buku

NO Aktivitas

1 Menerima

Petugas Meja I

Panitera Muda Pidana

Panitera

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

Terdatanya status

permohonan perpanjangan dari

penuntut umum

2 Memeriksa syarat formil dan

kelengkapan

permohonan

perpanjangan

penahanan

3 Mengetik konsep

penetapan

perpanjangan

penahanan

berdasarkan pasal

25 ayat (2) KUHP

4 Koreksi terhadap

konsep penetapan

perpanjangan

penahanan

5 Menandatangani

surat penetapan perpanjangan

penahanan

tdk

ya

tdk

ya

tdk

ya

- Alat tulis kantor (ATK)

- Berkas permohonana

- Alat Tulis Kantor (ATK

- Konsep

penetapan

- Komputer / Leptop

- Printer

- Draf penetapan - Alat tulis kantor

(ATK) - Draf penetapan

perpanjangan penahanan

10 Menit

15

Menit

30

Menit

30 Menit

10

Menit

penahanan yang hampir berakhir

Terdatanya kelengkapan formil

permohonan perpanjangan penahanan

Tersedianya konsep

penetapan perpanjangan penahanan

Diparafnya draf

penetapan perpanjangan

penahanan

Ditandatanganinya

penetapan perpanjangan penahanan

6 Mengirim

penetapan

perpanjangan

penahanan

kepada penuntut

umum

- Surat penetapan - Buku ekspedisi

15 Menit

7 Mengarsipkan

surat penetapan perpanjangan

penahanan

- Box file - Surat penetapan

permohonan

15

Menit

Tersimpannya penetapan

perpanjangan penahanan

136

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PN Sorong Kelas IB

SOP PROSES PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PSL 29 AYAT (3)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

1998

Keterkaitan : 1. SOP Penerimaan Perkara Pidana 2. SOP Pendaftaran Perkara Pidana 3. SOP Pemeriksaan Perkara Pidana

Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1 – Hukum 2. SMA - Sederajat

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kanor (ATK) 4. Buku Register Penahanan

Pencatatan Dan Pendataan :

1. Berkas Perkara Pidana

Pelaksanaan Mutu Buku

NO Aktivitas Petugas Meja I

Panitera Muda Pidana

Panitera

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

permohonan

perpanjangan dari

penyidik dan

Penuntut umum

2 Memeriksa syarat formil dan

kelengkapan

permohonan

perpanjangan penahanan

3 Mengetik konsep penetapan

perpanjangan

penahanan

berdasarkan pasal

29 KUHP

4 Koreksi terhadap

konsep penetapan

perpanjangan

penahanan

5 Menandatangani

surat penetapan perpanjangan

penahanan

tdk

ya

tdk

ya

tdk

- Alat tulis kantor (ATK)

- Berkas permohonana

- Alat Tulis Kantor (ATK

- Konsep

penetapan

- Komputer / Leptop

- Printer

- Draf penetapan - Alat tulis kantor

ya (ATK)

- Draf penetapan perpanjangan penahanan

10 Menit

15 Menit

30

Menit

30 Menit

10

Menit

Terdatanya status penahanan yang hampir berakhir

Terdatanya

kelengkapan formil permohonan perpanjangan

penahanan Tersedianya konsep

penetapan perpanjangan penahanan

Diparafnya draf penetapan

perpanjangan

penahanan

Ditandatanganinya

penetapan perpanjangan penahanan

6 Mengirim

penetapan

perpanjangan penahanan

kepada penyidik

- Surat penetapan - Buku ekspedisi

15

Menit

Dikirimnya surat

penetapan perpanjangan

penahanan

7 Mengarsipkan surat penetapan

perpanjangan

penahanan

- Box file - Surat penetapan

permohonan

15

Menit

Tersimpannya penetapan

perpanjangan penahanan

137

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Gugatan

TUJUAN ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Panitera Pengganti 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa tugas

Panitera Pengganti berjalan dengan baik

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 1. Komputer/Laptop 2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. Printer 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Administrasi Pengadilan Tahun 2009 4. SEMA No.2 Tahun 1991 KETERKAITAN: 1. S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Gugatan,

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja panitera pengganti tidak akan berjalan..

. PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Tim Penyusun SOP

Pelaksanaan Mutu Baku

No Aktivitas Majelis

Hakim PP

Panmud

Perdata

Staff

Perdata Jurusita

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima Berkas dari

Hakim untuk membuat

penetapan hari sidang

Berkas Perkara,

ATK, Printer,

Komuter /

Laptop

1 Jam

Tersedianya

Surat

Penetapan hari

sidang yang

belum di

tandatangani

2 Membuat perintah

relas panggilan

Blangko Relas

Sidang, ATK

Tersedianya

relas panggilan 1 minggu Sidang

3 Memasukkan jadwal

sidang ke CTS pada

saat ditetapkan hari

sidang, penundaan,

sidang

Tidak

berhasil

Aplikasi CTS,

komputer/Lapto

p

10 menit Data di CTS

terisi dengan

lengkap

4 Proses persidangan

usaha damai dan

penunjukan hakim

mediator

ATK, 1 hari Penunjukan

mediator

Membuat Penetapan Daftar

5 Hakim mediator

Lembar penundan

15 menit sidang dan penundaan

sidang, Aplikasi data

penundaan

138

CTS sidang di CTS

6 Laporan Hasil Mediasi

Aplikasi CTS,

komputer /

Laptop

30 menit

Data di CTS

7 Pengucapan Putusan

Perdamaian ATK

30 menit

Putusan Damai

8 Majelis Hakim

menetapkan hari

sidang lanjutan setelah

Mediasi

ATK, relas

30 menit

Relas ke para

pihak

9 Melaporkan

penundaan sidang di

perdata dan mengisi

nya di CTS

Blangko

penundaan

sidang , aplikasi

CTS

15 Menit

Daftar isian

penundaan

sidang dan

data CTS

10 Proses Persidangan

membacakan gugatan,

Jawaban, Replik,

Duplik

Berkas Perkara,

ATK 1

jam/sidan

g

Berkas perkara

11 Proses persidangan

Pembuktian (surat

penggugat, saksi-saksi

Penggugat-Tergugat

1

jam/sidan

g

8 Membuat Berita acara

sidang dan ditanda

tangan Hakim

Komputer /

Laptop, printer,

ATK

1 hari

Berita acara

sidang

9 Pemeriksaan setempat Berkas Perkara 2 Jam Berita Acara

10 Musyawarah

Berkas Perkara

1

hari

Putusan

11 Panitera Pengganti

meminta rincian biaya

perkara kepada kasir

(staf perdata)

Komputer /

Laptop, ATK,

aplikasi CTS

15 menit

Perincian biaya

12 Pengucapan Putusan

ATK

1 jam

Putusan dari

Majelis Hakim

16 Menyusun berkas

perkara untuk Minutasi

dan menyerahkan kpd

PanMud Perdata

Berkas Perkara

Lengkap, ATK

2 jam

Tersedianya

Berkas Perkara

siap Minutasi

139

140

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan

TUJUAN ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam melaksanakan administrasi persidangan.

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem administrasi sidang dilaksanakan dengan baik dan benar

3. Agar tersusun prosedur pelaksanaan administrasi persidangan.

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 2. Buku 1 Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PENCATATAN DAN PENDATAAN: Pengadilan 2009 1. Tim Penyusun SOP 4. SEMA No. 2 Tahun 1991

KETERKAITAN:

1. S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara permohonan

PERINGATAN :

1. Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja panitera

pengganti tidak akan berjalan

No

Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Majelis

Hakim

PP Panmud

Perdata Staff

Perdata

Jurusita Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menerima Berkas dari

Hakim untuk membuat

penetapan hari sidang

Berkas Perkara,

ATK, Printer,

Komuter / Laptop

1 Jam

Tersedianya Surat

Penetapan hari

sidang yang belum

di tandatangani

2 Membuat perintah relas

panggilan Blangko Relas

Sidang, ATK 1 minggu

Tersedianya relas

panggilan Sidang

3 Memasukkan jadwal

sidang ke CTS pada

saat ditetapkan hari

sidang.

Aplikasi CTS,

komputer/Lap top

15

menit

Data di CTS terisi

dengan lengkap

4 Proses persidangan

(terhitung mulai sidang

pertama sampai dengan

pembacaan putusan)

ATK,

1 jam

/sidang

Draf berita acara

sidang

5 Membuat berita acara

sidang dan

memasukkannya ke

aplikasi CTS

ATK, laptop

/komputer

1 hari Berita acara sidang

6 Meneliti dan

menandatangani berita

acara sidang

ATK, laptop

/komputer

1 jam

Berita acara yg

sudah

ditandatangani

141

7 Panitera Pengganti

meminta rincian biaya

perkara kepada kasir

(staf perdata)

Blangko

penundaan

sidang , aplikasi

CTS

30

menit Daftar isian

penundaan sidang

dan data CTS

8 Membuat penetapan

Putusan Permohonan Berkas Perkara,

ATK 1 hari Berkas perkara

9 Memasukkan data

putusan ke dalam

aplikasi CTS dan

melaporkan kepada

kasir (staf Perdata) kalau

telah putus

Aplikasi CTS,

laptop / komputer

15

menit

Data CTS yang

sudah terisi

10 Pemberitahuan Putusan

kepada pihak yg tdk

hadir

Komputer /

Laptop, ATK,

aplikasi CTS

1

Jam

Data di CTS tgl

putusan

11 Menyusun berkas

perkara untuk Minutasi

dan menyerahkan kpd

PanMud Perdata

Berkas Perkara

Lengkap, ATK

1 jam

Tersedianya Berkas

Perkara siap

Minutasi

142

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB

S.O.P PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA ANAK

TUJUAN ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Panitera Pengganti dalam melaksanakan administrasi persidangan.

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem administrasi dilaksanakan dengan baik dan benar

3. Agar tersusun prosedur pelaksanaan administrasi persidangan oleh Panitera Pengganti.

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 2. Buku 1 Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Administrasi Pengadilan 2009 13. Tim Penyusun SOP 4. SEMA No. 2 Tahun 1991

KETERKAITAN: 1. S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Pidana Anak

2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN :

1. Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja

panitera pengganti tidak akan berjalan

Pelaksanaan Mutu Baku

No Aktivitas Majelis

Hakim PP

Panmud

Pidana

Staff

Pidana

Bag.

Umum

Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima Berkas dari

Hakim untuk

membuat penetapan

hari sidang dan

penetapan ya

penahanan

tidak

Berkas Perkara,

ATK, Printer,

Komuter /

Laptop

1 hari

Tersedianya Surat

Penetapan hari

sidang dan

Penetapan

Penahanan yang

belum di

tandatangani

2 Upaya Diversi

(ancaman pidana

penjara kurang dari 7 ya

tahun dan bukan

residivis)

tidak

Berkas Perkara,

ATK

1

hari Penetapan berhasil

/ tidaknya diversi

3 Pembuatan

Penetapan Diversi

ATK, komputer 1

Jam

Penetapan Diversi

4 Pembuatan

Penetapan

Penghentian

Pemeriksaan

ATK, komputer 1 jam Penetapan

penghentian

Pemeriksaan

5 Membuat penetapan

hari sidang dan

Surat Penetapan

hari Sidang dan

1 jam Tersedianya Surat

Penetapan hari

143

penetapan

penahanan yang

ditandatangani oleh

Hakim Ketua Majelis

dan menyerakan ke

Kepan. Pidana

Penahanan yang

belum

ditandatangani,

ATK

Sidang dan

penetapan

Penahanan

6 Memasukkan jadwal

sidang ke SIPP pada

saat ditetapkan hari

sidang, penundaan,

sidang dan

penetapan

penahanan

Aplikasi CTS,

komputer/Laptop

30 menit

Data di CTS terisi

dengan lengkap

7 Proses persidangan

dakwaan, tuntutan,

eksepsi, tanggapan

eksepsi, putusan sela

ATK,

1 jam/

sidang

Draf berita acara

sidang

8 Melaporkan

penundaan sidang

dan mengisi CTS

tentang penundaan

sidang

Lembar

penundaan

sidang, Aplikasi

CTS

15 menit

Daftar penundan

sidang dan data

penundaan sidang

di CTS

9 Memasukkan

penetapan dalam

kolom edit putusan

sela apabila ada

keberatan dari

Terdakwa /

Penasehat hukum

terdakwa

Aplikasi CTS,

komputer /

Laptop

30 menit

Data di CTS

10 Proses persidangan

pembuktian (saksi,,

keterangan terdakwa)

ATK

1 jam/

sidang

Draf berita acara

11 Membuat Berita acara

sidang Komputer /

Laptop, printer,

ATK

Berita acara sidang

yg telah ditanda

tangani

12 Memasukkan

Tuntutan pidana ke

dalam kolom edit

Data Tuntutan pidana

oleh Penuntut Umum

Aplikasi CTS

30 menit

Data tuntutan

pidana di CTS

13 Membuat penetapan

perpanjangan

penahanan dan

ditandatangan oleh

Ketua Majelis dan

KPN dan

memasukkan ke SIPP

ATK, Komputer,

printer,

1 jam

Penetapan

perpanjangan

penahanan yang

telah

ditandatangani

14 Menyerahkan

Penetapan

perpanjangan

penahanan ke

Panmud Pidana

ATK, Tanda

terima

penetapan

15 menit

Salinan penetapan

Perpanjangan

penahanan

15 Proses Persidangan

Putusan

ATK

1 jam

Putusan dari

Majelis Hakim

16 Membuat, Petikan

Putusan yang

ditandatangan Majelis

Hakim

ATK, Komputer,

printer

1 jam

Petikan putusan

yang telah

ditandatangani

Majelis Hakim

17 Memasukkan tanggal

putusan, amar

putusan, dan data

detail segera setelah

putusan dibacakan

dlm persidangan

dalam SIPP

Komputer /

Laptop, ATK,

aplikasi CTS

1

Jam

Datadi CTS tgl

putusan

18 Memasukkan tgl

penerimaan putusan

apabila Penuntut

Umum dan Terdakwa

menerima putusan,

dan mengosongkaan

tanggal apabila belum

menerima

ATK,

15 menit

Laporan

penundaan

sidang

19 Memasukkan tgl

putusan pada hari ke

8, jika tdk ada upaya

hukum dalam wkt

lewat 7 hari.

Laptop /

komputer

15

menit

Berita acara

20 Menyusun berkas

perkara untuk

Minutasi

dan menyerahkan

kpd PanMud Pidana

Berkas Perkara

Lengkap, ATK

2 jam

Tersedianya

Berkas Perkara

siap Minutasi

144

145

PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Po.Box. 1003 : (0951) 321123,331809 Fax : (0951) 321125

Website : http:pn-sorong.go.id Email: [email protected]

Nomor SOP W30.U2/ 2402 /SOP/X/2016 Tgl Pembuatan 24 Oktober 2016 Tgl Revisi Tgl Efektif Disahkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI

SORONG KELAS IB S.O.P PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA BIASA

TUJUAN ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Panitera Pengganti dalam melaksanakan persidangan.

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem Administrasi persidangan dilaksanakan dengan baik dan benar

3. Agar tersusun prosedur pelaksanaan administrasi persidangan..

DASAR HUKUM:

1. PERSEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012

2. Buku 1 Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan 2009

4. SEMA No. 2 Tahun 1991

KETERKAITAN:

1. S.O.P Panitera Pengganti dalam Perkara Pidana 2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa.

PERINGATAN :

1. Jika SOP ini tidak di laksanakan maka kinerja panitera pengganti tidak akan berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Tim Penyusun SOP

No

Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

KPT KPN Majelis

Hakim

PP Panmud

Pidana Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menerima Berkas dari

Hakim untuk membuat

penetapan hari sidang

dan penetapan

penahanan

Berkas

Perkara, ATK,

Printer,

Komuter /

Laptop

1 jam

Tersedianya Surat

Penetapan hari sidang

dan Penetapan

Penahanan yang belum

di tandatangani

2 Membuat penetapan

hari sidang dan

penetapan penahanan

yang ditandatangani

oleh Hakim Ketua

Majelis

Surat

Penetapan

hari Sidang

dan

Penahanan

yang belum

ditandatangani

, ATK

1 jam

Tersedianya Surat

Penetapan hari Sidang

dan penetapan

Penahanan

3 Memasukkan jadwal

sidang ke CTS pada

saat ditetapkan hari

sidang, penundaan,

sidang dan penetapan

penahanan

Aplikasi CTS,

komputer /

Lop top

30

menit

Data di CTS terisi

dengan lengkap

4 Persidangan,

pembuatan dan

penandatanganan

ATK,

Max 5 bl

sesuai

SEMA

Draf berita acara

146

berita acara sidang no 2 th.

2014 sidang

5

Melaporkan

penundaan sidang dan

mengisi CTS tentang

penundaan sidang

setiap selesai sidang

Lembar

penundaan

sidang,

Aplikasi CTS

15

menit

Daftar penundan sidang

dan data penundaan

sidang di CTS

6 Memasukkan Tuntutan

pidana ke dalam

kolom edit Data

Tuntutan pidana dari

Penuntut Umum

Aplikasi CTS

15

menit

Data tuntutan pidana di

CTS

7 Membuat penetapan

perpanjangan

penahanan KPN yang

ditandatangan oleh

Ketua Majelis dan

KPN kemudian

memasukkan ke SIPP

ATK,

Komputer,

printer,

1 jam

Penetapan

perpanjangan

penahanan yang telah

ditandatangani

8 Membuat penetapan

perpanjangan

penahanan KPT yang

ditandatangan oleh

Ketua Majelis,KPN

dan KPT kemudian

memasukkan ke SIPP

ATK,

Komputer,

printer,

1 jam

Penetapan

perpanjangan

penahanan yang telah

ditandatangani

8 Menyerahkan

Penetapan

perpanjangan

penahanan ke

Panmud Pidana

ATK, Tanda

terima

penetapan

15

menit

Salinan penetapan

Perpanjangan

penahanan

9 Proses Persidangan

dari Dakwaan, saksi

sampai dengan

Putusan

ATK

1 jam Putusan dari Majelis

Hakim

10 Membuat, Petikan

Putusan yang

ditandatangan Majelis

Hakim kemudian

meyerahkan ke

Panmud Pidana

ATK,

Komputer,

printer

30

menit

Petikan putusan yang

telah ditandatangani

Majelis Hakim

11 Memasukkan tanggal

putusan, amar

putusan, dan data

detail segera setelah

putusan dibacakan

dlm persidangan

dalam berkas perkara

dan SIPP

Komputer /

Laptop, ATK,

aplikasi CTS

30

menit

Datadi CTS tgl putusan

12 Memasukkan tgl

penerimaan putusan

apabila Penuntut

ATK,

30

Laporan penundaan

sidang

Umum dan Terdakwa

menerima putusan,

dan mengosongkaan

tanggal apabila belum

menerima dalam

berkas perkara

yyYa

menit

13 Memasukkan tgl

putusan pada hari ke

8, jika tdk ada upaya

hukum dalam wkt

lewat 7 hari dalam

SIPP

Tidak

Laptop /

komputer

15

menit

Berita acara

14 Menyusun berkas

perkara untuk Minutasi

dan menyerahkan kpd

PanMud Pidana

Berkas

Perkara

Lengkap, ATK

1 jam

Tersedianya Berkas

Perkara siap Minutasi

147

148

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

- Eselon IV

Sekretaris Pengadilan kelas IB (eselon IIIa)

Sekretaris Pengadilan bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Pengadilan

yaitu menyelenggarakan Administrasi Umum Pengadilan, yang meliputi

kepegawaian, keuangan dan umum dengan dibantu oleh Kepala Suba Bagian

Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan

tatalaksana, Kepala Sub Bagian Pelaporan perncanaan dan IT.

Membuat dan melaksanakan Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang,

pelaksaannya serta pengorganisasiannya.

Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas- tugas

administrasi dibagian Kesekretariatan.

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

- Eselon V

Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri kelas IB (eselon V.a)

Kepala Urusan Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

o Menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian

dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Kesekretariatan.

o Membuat konsep surat yang berkaitan dengan urusan kepegawaian dan

pengetikannya.

o Membuat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bawahan / Staf.

o Mengkoordinasi, meneliti segala surat-surat yang dikerjakan para staf bagian

kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

o Menyusun Rencana kerja Sub.Umum dan Keuangan.

o Mengkoordinasi pengelolaan daftar usulan kegiatan sebagai

bahan penyediaan dana kegiatan.

o Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep register penutupan kas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

o Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan Sub. Keuangan.

o Menyiapkan dan menyusun laporan Sub. Keuangan Laporan

bulanan, triwulan dan RKA-KL.

o Membuat perencanaan belanja ATK.

o Mendayagunakan staf umum menurut tugas-tugasnya.

o Membebani kearsipan inventaris barang bergerak dan barang tidak

bergerak.

o Membuat laporan bulanan, triwulan, enam bulanan, tahunan.

o Menyelesaikan Penjadwalan atau penyusunan buku-buku perpustakaan.

o Memantau pengiriman surat-surat.

149

- Staf

o Mengkoordinasikan pengadaandan perawatan, barang investaris yang

bersifat menjadi prasarana dan sarana kantor

Staf Kepaniteraan Hukum

Membuat laporan bulanan perdata.

Membuat laporan per Empat Bulanan Perdata.

Membuat laporan per Enam Bulanan Perdata.

Membuat Laporan Pidana.

Membuat laporan per Empat Bulanan pidana dan perdata.

Membuat laporan per Enam Bulanan pidana dan perdata.

Menerima berkas yang telah diminutasi dari bidang pidana dan perdata.

Memeriksa dan membuat daftar lembaran berkas yang telah diminutasi.

Menyusun dan menyimpan serta menata berkas pidana dan perdata di gudang

arsip.

Staf Kepaniteraan Pidana

Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya

dalam Buku Register Induk.

Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang

dilaporkan oleh Panitera Pengganti.

Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.

Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku

register.

Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim

ke Bidang Hukum.

Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.

Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.

Mencatat dengan cermat Register Penahanan.

Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum

setiap bulannya.

Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada

permintaan dari pihak yang bersangkutan.

Mengerjakan pernyataan kasasi.

Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.

Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.

Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali,

alasan Peninjauan Kembali.

Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.

Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.

Mengerjakan pernyataan banding.

Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.

Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.

150

Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang

akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.

Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.

Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.

Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat,

pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

Staf Kepaniteraan Perdata

Melaksanakan tugas Kasir :

o Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara baik dalam

Buku Jurnal maupun Buku Bantu.

o Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dan penerimaan setiap hari

kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Induk Keuangan

yang bersangkutan.

o Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sesuai dalam SKUM

dan buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.

Melaksanakan tugas Meja III :

o Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan PN / PT / MA kepada yang

bersangkutan.

o Menyerahkan salinan penetapan PN kepada yang bersangkutan.

o Menerima dan memberikan tanda terima atas memori banding, Kontra

Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Jawaban

/ Tanggapan atas alasan peninjauan kembali.

o Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas banding, kasasi dan PK.

o Mengirimkan berkas perkara tersebut.

Mendaftarkan perkara yang masuk kedalam Register Induk perkara

perdata sesuai dengan nomor yang tercantum dalam SKUM / Surat

Gugatan / Permohonan.

Surat Gugatan / Permohonan dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-

surat yang berhubungan dengan gugatan di sampaikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri melalui Panitera dan kemudian diserahkan kepada Majelis

Hakim.

Meregister Permohonan.

Staf Urusan Kepegawaian

Bertanggung-jawab atas SK Pegawai.

Mengarsipakan surat masuk dan keluar.

Membuat DP3.

Mengerjakan usulan Kenaikan Pangkat Pegawai.

Mengerjakan SK Kenaikan Gaji Berkala Pegawai.

Mengerjakan Usulan Pensiun.

Mengerjakan Surat Pernyataan menduduki Jabatan setiap awal tahun.

151

Membuat Berita Acara Sumpah, Pelantikan Jabatan.

Membuat DUK per Desember dan Bezetting per April dan Oktober.

Membuat dan mengerjakan absen Hakim dan Pegawai setiap Triwulan ke

Pengadilan Tinggi Jambi.

Membuat buku Cuti dan Izin Cuti.

Membuat KP 4.

Membuat impasing.

Membuat Buku Daftar Induk Pegawai.

Staf Urusan Keuangan

Bendahara Pengeluaran

o Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.

o Melakukan pembayaran belanja rutin atas tagihan beban anggaran.

o Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai ketentuan

yang berlaku.

o Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep SPP beban sementara

dan beban tetap dan SPP Belanja Pegawai sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

o Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam Buku Kas Umum

atau Buku-Buku Pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan

verivikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah

tersedia.

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

o Membuat daftar gaji / lembur / uang makan / remunerasi dan Rapel Pegawai

sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/ lembur dan rapel.

o Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji.

Bedahara Penerimaan & Operator SAKPA

o Melakukan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

o Membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam BKU, Buku

Pembantu dan Karwas MAP.

o Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan LPJ Bendahara Penerimaan.

o Membuat Laporan Bulanan dan Triwulanan PNBP.

o Menginput setiap transaksi baik Penerimaan maupun SPM ke dalam aplikasi

SAKPA.

o Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan UAKPB.

o Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN dan UAKPA-W.

o Membuat Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan.

o Menginput data penyerapan pada aplikasi komdanas, e-monev Bapennas

PP 39, e-monev Bapeda DIY, e-monev anggaran kementerian keuangan.

o Admin IT.

Staf Urusan Umum

Staf Kesekretariatan Umum di bagian perpustakaan

152

o Menyusun dan meregister buku-buku di perpustakaan.

o Meregister / mendata buku-buku yang baru masuk.

o Meregister barang / buku bersejarah.

o Mengklasifikasi penomoran buku.

o Membuat catalog buku.

o Membuat laporan.

Staf Kesekretariatan Umum

o Membuat laporan barang milik Negara.

o Membuat laporan Administrasi umum.

o Membuat Buku Daftar Inventaris Barang Milik Negara.

o Membuat daftar Inventaris Ruangan (DIR).

o Membuat Kartu Inventaris Banrang (KIB) Gedung/ Bangunan/ tanah.

o Mendata barang inventaris kantor.

o Menerima surat masuk dari pengantar surat

o Mengirimkan surat-surat kekantor pos

o Mengagendakan surat-surat masuk dan surat keluar.

o Membuat laporan bulanan dan laporan triwulan barang milik Negara

o Meregister barang bersejarah

o Mengkoordinasikan barang-barang ATK masuk dan keluar

o Mendata barang-barang ATK masuk dan keluar

o Mendata barang-barang inventaris kantor.

- Fungsional

Ketua Pengadilan

Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya

serta pengorganisasiannya.

Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun

seluruh pegawai.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan

atas :

o Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para Hakim, pejabat

Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

o Masalah-masalah yang timbul.

o Masalah tingkah laku / perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris,

dan Jurusita di daerah hukumnya.

o Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan

dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

153

Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita

acara serta berkas perkara.

Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat

tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo

atau tanpa membayar biaya perkara).

Wakil Ketua Pengadilan

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

Mewakili dan melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.

Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawasan, yakni

melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang

berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

Hakim

Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang

diajukan kepadanya.

Bertanggung jawab atas berita acara persidangan.

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua.

Panitera

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda

harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya

perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

Bertanggung-jawab atas pengurusan administrasi Kepaniteraan, seperti berkas

perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

Membuat salinan putusan.

Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Panitera Muda Perdata

Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.

Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.

Mengatur urutan dan giliran tugas Jurusita / Jurusita Pengganti.

Melaksanakan tugas meja I :

o Menerima Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi,

Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi dan Permohonan

Somasi.

154

o Membuat SKUM dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat

/ Pemohon.

o Menyerahkan kembali Surat Gugatan kepada calon Penggugat / Pemohon.

Panitera Muda Hukum

Mengumpulkan data, mengelola dan mengkaji data, menyajikan pada statistik

perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip / berkas perkara /

permohonan grasi dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Legalisasi Akte Notaris.

Membuat / membagi tugas-tugas Staf Kepaniteraan Hukum.

Panitera Muda Pidana

Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.

Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan

Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya

segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan

Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.

Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.

Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan

kepada polisi.

Panitera Pengganti

Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan

dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum

sidang berikutnya dan mengetik putusan.

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana

serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda

yang bersangkutan.

155

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan

berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai

diminutasi.

Jurusita/Jurusita Pengganti

Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara.

Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara.

Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.

Melaksanakan pemanggilan Aanmaning kepada pihak Termohon

Sita, Termohon Eksekusi.

Melaksanakan Sita Eksekusi sekaligus Berita Acaranya berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada

yang bersangkutan.

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

- Eselon III

Sekretaris Pengadilan kelas IB (eselon III.a)

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat penilaian prestasi kerja PNS untuk Wapan, Wasek, dan Panitera Pengganti

17 orang

100

12 bln

-

2

Menandatangani surat-surat keluar

1.200 surat

100

12 bl

-

3 Meneruskan disposisi surat masuk dari Ketua

Pengadilan Negeri Wates

1.200 surat

100

12 bl

4

Membuat Program kerja untuk 1 tahun

1 keg

100

1 bl

-

5

Membuat laporan SAKPA dan SIMAK BMN

28 laporan

100

12 bl

-

6

Membuat laporan realisasi anggaran

12 laporan

100

12 bl

-

7

Memeriksa dan memaraf kelengkapan usulan kenaikan pangkat, KGB, Pensiun dan Promosi Jabatan, CPNS menjadi PNS, Mutasi, Kartu Pegawai, Kartu Askes, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Pemberian Tanda Kehormatan Satya

Lancana Karya Satya

85 pegawai

100

12 bl

-

8 Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Bidang Kesekretariatan

75 laporan

100

12 bl

-

9

Melaksanakan belanja rutin dan Belanja Modal

15 keg

100

12 bl

-

10 Melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor

12 keg

100

12 bl

-

11 Membuat laporan e-monev anggaran secara online baik dari Bapedda DIY, Bappenas, Komdanas, Kemenkeu

32 laporan

100

12 bl

-

12 Menyusun LAKIP, LAPTAH, SAKIP (RENSTRA, PKT, RKT, IKU) Pengadilan Negeri Wates

2 laporan

100

12 bl

-

13 Merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan dalam bentuk RKA-K/L

11 kegiatan

100

12 bln

156

Melakukan penelaahan/konsultasi RKAKL dan DIPA tingkat pusat dan daerah

15 Meneliti dan memaraf SK (Surat Keputusan), Penetapan yang diterbitkan oleh KPN

18 SK

16 Menyusun SOP (Standard Operasional Prosedur) dan SP (Standard Pelayanan) Pengadilan Negeri Wates

2 dokumen

100

1 bl

-

17

Menunjuk dan mengatur tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM/Penguji SPP, Pejabat/Staf Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa, dan Pengelola Teknis Proyek serta Tenaga Honorer

7 SK

100

12 bln

14 5 kali 100 12 bln

1 Mel

aksanakan penatausahaan surat masuk dan

keluar

2.400 surat

100

12 bl

-

2 Mengoreksi dan memaraf surat-surat keluar yang berkaitan dengan sekretariatan

152 surat

100

12 bl

-

3 Menerima, meneliti dan memproses surat masuk yang didisposisi ke Wakil Sekretaris

12 surat

100

12 bl

4

Membuat Program Kerja Kesekretariatan dan membuat jadwal rencana penyerapan dan

1 berkas

100

12 bl

-

5

realisasi DIPA

Memeriksa, meneliti dan memaraf laporan SAKPA dan SIMAK BMN

28 laporan

100

12 bl

-

6 Mengoreksi dan memaraf laporan realisasi anggaran

12 laporan

100

12 bl -

Memeriksa kelengkapan usulan kenaikan pangkat, KGB, Pensiun dan Promosi Jabatan,

7 CPNS menjadi PNS, Mutasi, Kartu Pegawai, Kartu Askes, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya

85 pegawai 100

12 bl -

8

Memeriksa, meneliti dan memaraf laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Bidang Kesekretariatan

75 laporan

100

12 bl

-

9

Melaksanakan koordinasi belanja rutin dan Belanja Modal

15 keg

100

12 bl

-

11

Melaksanakan koordinasi pemeliharaan kantor 12 keg 100 12 bl

Melaksanakan koordinasi kebersihan dan keamanan kantor 12 keg 100 12 bl

-

12 Menyiapkan data-data untuk bahan laporan e- monev anggaran secara online baik dari Bapedda

DIY, Bappenas, Komdanas, Kemenkeu

32 laporan

100

12 bl

-

13 Menghimpun data keperluan-keperluan kantor untuk penyusunan usulan RKA-K/L 1 keg 100 12 bl

-

14 Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Perpustakaan 12 keg 100 12 bl

-

15 Menyusun LAKIP dan LAPTAH Pengadilan Negeri Sorong

2 laporan 100 12 bl

-

16 Membuat Notulen rapat dinas 12 dokumen 100 12 bl -

17 Melaksanakan penilaian prestasi kerja PNS Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, Kaur Umum 3 pegawai 100 1 bl

-

18 Menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

1 keg 100 12 bl

-

157

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTP KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dan berpedoman pada rencana kerja Kesekretariatan

1 keg

100

1 bl

-

2

Melakukan Pengawasan, bimbingan, arahan

dan petunjuk kepada staf Keuangan,

mekanisme pelakanaan tugas, agar pelaksanaan

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12 keg

100

12 bl

-

3 Meneliti SPP yang berkaitan dengan penggunaan dana bersumber DIPA

100 spp

100

12 bl

-

4 Membuat dan menandatangani SPM dan meneliti kelengkapannya untuk disampaikan ke KPPN

100 spm

100

12 bl

-

5 Membuat konsep surat yang berhubungan dengan tugas Keuangan

12 surat

100

12 bl

-

6 Memberikan Penilaian Prestasi Kerja PNS pada urusan Keuangan

1 orang

100

1 bl

-

- Eselon V

Kepala Sub BagianPengadilan Negeri kelas IB (eselon IVB)

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk tekhnis dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan kepegawaian.

12 Kegiatan

100

12 bln

-

2

Memeriksa dan memaraf rekapitulasi daftar hadir

dan daftar pulang pegawai (untuk Reumunerasi, Uang makan dan untuk keperluan lain)

36 dokumen

100

12 bln

-

3 Menyusun program kerja Urusan Kepegawaian. 1 dokumen 100 12 bln -

4

Melakukan koordinasi dengan BKN, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI serta Instansi lain yang berhubungan dengan kepegawaian.

15 Kegiatan

100

12 bln

-

5 Mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS 9 Pegawai 100 12 bln -

6 Mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala 19 Pegawai 100 12 bln -

7 Mengusulkan pengangkatan CPNS menjadi PNS, Promosi Jabatan, Mutasi, dan Pensiun

2 Pegawai

100

12 bln

-

8

Mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Askes, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.

5 Pegawai

100

12 bln

-

9 Memproses permohonan Cuti pegawai 50 berkas 100 12 bln -

10 Menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan. 1 Kegiatan 100 12 bln -

11 Menyusun Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting Pegawai. 6 Laporan 100 12 bln -

12 Memeriksa dan memberi paraf surat-surat keluar Urusan Kepegawaian. 120 Surat 100 12 bln -

13 Menyusun laporan bulanan, triwulanan dan tahunan Urusan Kepegawaian 17 Laporan 100 12 bln -

14 Melakukan penilaian Prestasi Kerja PNS staf Urusan Kepegawaian

1 Pegawai

100

12 bln

-

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

UT

158

Menyiapkan data untuk permintaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai (reumunerasi)

8 Meneliti dan memaraf laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan bagian Keuangan

lapora

100

12 bl

-

9 Meneliti kelengkapan permohonan pembayaran gaji, dan mutasi pegawai (SKPP)

17 berkas

100

12 bl

10

- Membuat laporan pelaksanakan tugas kepada

atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

12 lapora

n

100

12 bl

-

11

Mengelola Aplikasi SAKPA, SPM, GPP, RKAKL, POK, PIN PPSPM, PP 39 (BAPEDDA DIY DAN BAPENAS), KOMDANAS

8 keg

100

12 bl

-

12

Meneliti data penghitungan pajak (formulir A2)

54 data

100

1 bl

-

7 13 berkas 100 12 bl

42

n

Kepala Sub Bagian Umum

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menyusun Program Kerja Urusan Umum 1 keg 100 1 bl

-

2 Menatausahakan surat masuk 1.200

surat 100 12 bl

-

3 Menatausahakan surat keluar 1.200

surat 100 12 bl

-

4 Menyusun Laporan Bulanan 12 keg 100 12 bl

-

5 Membagi tugas dan mengatur jadwal kegiatan pegawai kontrak (Satpam, Sopir, dan Pramubakti)

12 keg 100 12 bl

-

6 Melaksanakan Perawatan Gedung Kantor (BMN) 4 keg 100 12 bl

-

7 Melaksanakan Perawatan Inventaris Kantor (BMN) 20 keg 100 12 bl

-

8 Melaksanakan Perawatan Kendaraan Dinas (BMN)

15 keg 100 12 bl

-

9 Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Perpustakaan 12 keg 100 12 bl

-

10 Mengelola Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan 4 aplikasi 100 12 bl

-

11 Membuat DIR/KIB 10 dokume

n 100 1 bl

-

12 Melaksanakan Rekonsiliasi internal data SIMAK BMN dan SAKPA

24 keg

100

12 bl

-

13

Melaksanakan Opnam fisik barang persediaan

24 keg

100

12 bl

-

14 Melaksanakan kegiatan Kebersihan Lingkungan Kantor termasuk menyiapkan ruang sidang dan mengkoordinasi keamanan kantor

240 keg

100

12 bl

-

15 Mempersiapkan Penyelenggaraan Rapat Dinas dan kegiatan kedinasan lainnya

20 keg

100

12 bl

-

16 Menindaklanjuti/membalas surat masuk yang di disposisi ke bagian umum

20 surat

100

12 bl

-

17 Meneliti laporan bulanan dan surat keluar dari urusan umum

32 surat

100

12 bl

-

18

Menerima dan Mengelola Barang Persediaan

240 keg

100

12 bl

-

19 Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan LAPTAH 2

dokume n

100

1 bl

-

20 Menatausahakan arsip surat keluar dan surat masuk urusan umum

1.220 arsip

100

12 bl

-

159

1 Membuat Laporan Bulanan tentang Keadaan Perkara, Jenis Perkara , Keuangan Perkara dan

12

laporan

100

12

bln

-

Rekapitulasi Perkara Perdata dan Pidana

Membuat Laporan Catur Wulan tentang Perkara

2 Perdata yang dimohonkan Banding, Kasasi, Eksekusi dan Peninjauan Kembali serta Perkara Pidana yang

3 laporan 100 12 bln -

dimohonkan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan kembali.

3 Membuat Laporan Semesteran tentang kegiatan Hakim perkara Perdata dan Pidana.

2 laporan 100 12 bln -

4

Membuat Laporan Tahunan keadaan Perdata dan Pidana

Perkara

1

laporan

100

12

bln

5

Menerima pengaduan dari masyarakat

4

laporan

100

12

bln

6

Membuat Laporan Triwulanan Pen Pengaduan

anganan

4

laporan

100

12

bln

7

Menjalankan Aplikasi CTS2 yaitu mengupdata ke Web Pengadilan Negeri Wates dan ke Mahkamah

240

keg

100

12

bln

-

Agung

en 9 Mengolah/Membenahi tata administrasi kearsipan

perkara dengan sistem komputerisasi 600 berkas 100 12 bln -

10 Melayani permintaan Informasi Publik (SK KMA 1- 144 Tahun 2012)

30

data

100

12

bln

-

11

Melayani peminjaman berkas perkara

40

berkas

100

12

bln

-

Membantu mahasiswa yang riset di Pengadilan

12 Negeri Wates yaitu dengan mencarikan data yang diminta sampai dengan selesai dan membuatkan

surat keterangan riset.

15 keg 100 12 bln -

13

Menerima dan meneliti Perkara Perdata dan Pidana yang telah diminutasi untuk diarsipkan

270

berkas

100

12

bln

-

- Staf

Staf Kepaniteraan Hukum

NO KEGIATAN TUGAS JABATAN KUANT/OUTP

UT

TARGET

KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

-

-

8 Melayani permintaan data dari Instansi lain 30 dokum

100

12 bln -

Staf Kepaniteraan Pidana

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima Berkas Perkara Pidana Biasa dari Panmud Pidana untuk dimasukkan data-data yang diperlukan ke dalam SIPP/CTS

160 perkara

100

12 bln

-

2 Menerima Berkas Perkara Pidana Singkat dari

Panmud Pidana untuk dimasukkan data-data yang diperlukan ke dalam SIPP/CTS

20 perkara

100

12 bln

-

3

Menerima Berkas Perkara Pidana Cepat/Tipiring dari Panmud Pidana untuk dimasukkan data-data yang diperlukan ke dalam SIPP/CTS

20 perkara

100

12 bln

-

4

Menerima Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

dari Panmud Pidana dan diurutkan dan diberikan nomor Register Tilang untuk Sidang Tilang

12.000 perkara

100

12 bln

-

160

Menerima berkas perkara Pidana Biasa yang Minutasi dari Panmud Pidana untuk digunakan sebagai kontrol terhadap data di dalam SIPP/CTS

6

Menerima berkas perkara Pidana Singkat yang Minutasi dari Panmud Pidana untuk digunakan sebagai kontrol terhadap data di dalam SIPP/CTS

20 perkara

100

12 bln

-

7

Menerima berkas perkara Pidana Tipiring

yang Minutasi dari Panmud Pidana untuk digunakan sebagai kontrol terhadap data di dalam SIPP/CTS

20 perkara

100

12 bln

-

8

Menerima berkas perkara Pidana Lalu Lintas

yang Minutasi dari Panmud Pidana untuk

dikirimkan ke Kejaksaan dan diarsipkan ke

Bagian Hukum

12.000 perkara

100

12 bln

-

9 Mengetik penetapan ijin/persetujuan penyitaan

225 penetapan

100 12 bln

-

10

Mengetik penetapan ijin/persetujuan penggeledahan

40 penetapan

100

12 bln

-

11

Menulis Register Ijin/ Persetujuan Penyitaan

225 perkara

100

12 bln

-

12

Menulis Register Ijin/ Persetujuan Penggeledahan

40 penetapan

100

12 bln

-

13

Menerima berkas upaya hukum banding, Kasasi,

Peninjauan Kembali, Grasi dari Panmud Pidana

dan memasukkan data-datanya ke dalam

SIPP/CTS

25 perkara

100

12 bln

-

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT

KUAL/

WAKTU

BIAYA

1

Meregister Perkara Gugatan dan Permohonan yang masuk

70 perkara

100

12 bln

2

Menerima berkas Perkara Gugatan dan Permohonan dari Panmud Perdata untuk dimasukkan data-data yang diperlukan ke dalam CTS

70 perkara

100

12 bln

3

Membuat Penetapan Penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Hari Sidang

210 penunjukan

100

12 bln

4

Meminta penunjukan Majelis Hakim dan Hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri

70 penunjukan

100

12 bln

5

Meminta Penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera / Sekretaris

70 penunjukan

100

12 bln

6

Meminta Penetapan hari sidang kepada Hakim yang ditunjuk

70 penunjukan

100

12 bln

7

Menginput penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Hari sidang untuk dimasukkan data-data yang diperlukan ke dalam CTS

210 kali

100

12 bln

8

Mengisi tundaan sidang pada register 190 tundaan

100 12 bln

5 160 perkara 100 12 bln -

Staf Kepaniteraan Perdata

MUTU

161

Menerima berkas Perkara Gugatan dan Permohonan yang minutasi untuk digunakan sebagai kontrol terhadap data di dalam CTS dan Buku Register

10

Menyerahkan berkas yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada kepaniteraan hukum

60 berkas

100

12 bln

9 70 berkas 100 12 bln

Staf Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Menginput dan peremajaan data SAPK, SIMPEG dan KOMDANAS.

55 dokumen

100

12 bln

-

2 Mengetik usulan Kenaikan Pangkat PNS 9 Pegawai 100 12 bln -

3 Mengetik Kenaikan Gaji Berkala 19 Pegawai 100 12 bln -

4 Mengetik usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS, Promosi Jabatan, Mutasi, dan Pensiun

2 Pegawai

100

12 bln

-

5

Mengetik usulan Kartu Pegawai, Kartu Askes, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.

5 Pegawai

100

12 bln

-

6 Mengetik surat penetapan cuti pegawai 50 Surat 100 12 bln -

7 Mengetik Berita Acara Sumpah Jabatan / PNS, Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Telah

Menduduki Jabatan

1 Kegiatan

100 12 bln

-

8 Mengetik Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting Pegawai. 6 Laporan 100 12 bln -

9 Mengetik dan mengarsipkan surat-surat urusan kepegawaian

120 Surat 100 12 bln -

10 Mengetik laporan bulanan, triwulanan dan tahunan Urusan Kepegawaian

17 Laporan 100 12 bln -

Staf Urusan Keuangan

Bedahara Penerimaan & Operator SAKPA

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTP UT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menatausahakan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi : Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pengawasan

36 berkas

100

12 bln

2

Membuat berita acara pemeriksaan kas oleh

atasan langsung bendahara penerima serta Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima setiap bulan

12 berkas

100

12 bln

3 Menyusun Laporan Bulanan dan Triwulanan PNBP

16 laporan

100

12 bln

4 Rekonsiliasi SAI dengan KPPN dan KORWIL 24 rekon 100 12 bln

5 Menyusun Laporan Penyerapan DIPA 12 laporan 100 12 bln

6 Menyusun Laporan Pajak 12 laporan 100 12 bln

7 Menyusun Laporan PP 39 Tahun 2006 4 laporan 100 12 bln

8 Menyusun Laporan Keuangan / CaLK 2 laporan 100 12 bln

9 Menyusun Laporan TGR 12 laporan 100 12 bln

10 Mengisi Monev Bapennas, Kemenkeu, Bapeda DIY

20 kali

100

12 bln

162

Update Komdanas MA-RI

12 Update Konten / Isi Website 20 update 100 12 bln

11 12 update 100 12 bln

- Fungsional

Ketua Pengadilan

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Membagi Perkara Pidana dengan membuat dan menandatangani Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

160 perkara

100

12 bl

-

2

Membagi Perkara Perdata dengan membuat dan menandatangani Penetapan Penunjukan Majelis

Hakim

30 perkara

100

12 bl

-

3

Mempelajari berkas perkara pidana yang ditangani

16 perkara

100

12 bl

-

4

Mempelajari berkas perkara perdata yang ditangani

3 perkara

100

12 bl

-

5

Membuat penetapan hari sidang perkara pidana

16 penetapan

100

12 bl

-

6

Membuat penetapan hari sidang perkara perdata

3 penetapan

100

12 bl

-

7 Membuat penetapan Penahanan

12 penetapan 100

12 bl -

8 Menandatangani Perpanjangan Penahanan (60hr/psl.26 ayat 2 KUHAP)

144 penetapan

100

12 bl

-

9

Sidang Perkara pidana

96 sidang

100

12 bl

-

10 Sidang Perkara Perdata

36 sidang 100

12 bl -

11 memeriksa dan menandatangani Berita Acara Sidang pkr Pidana

96 keg

100

12 bl

-

12 Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Sidang pkr perdata

36 keg

100

12 bl

-

13 Memeriksa, konsep, koreksi dan tanda tangan Putusan Perkara Pidana

16 putusan

100

12 bl

-

14 Memeriksa, konsep, koreksi dan tanda tangan Putusan Perkara Perdata

3 putusan

100

12 bl

-

15

Membuat dan menandatangani Permohonan Perpanjangan Penahanan (psl. 29 KUHAP) tahap I kepada KPT

20 permohona

n

100

12 bl

-

16

Membuat dan menandatangani Permohonan Perpanjangan Penahanan (psl. 29 KUHAP) tahap II kepada KPT

10 permohona

n

100

12 bl

-

17

Membuat dan menandatangani Penetapan Perpanjangan Penahanan (psl.29 KUHAP) oleh Penyidik dan Penuntut Umum

10 penetapan

100

12 bl

-

18

Membuat dan menandatangani penetapan penangguhan penahanan, pengalihan jenis penahanan, dan pembantaran

3 penetapan

100

12 bl

-

19 Men-disposisi Surat Masuk 1.000

surat 100 12 bl -

20

Memimpin rapat berkala Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Wates untuk membahas masalah teknis dan non teknis peradilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta perbaikan kinerja

12 keg

100

12 bl

-

21 Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan dari WKPN dan Hakim Pengawas Bidang

6 keg

100

12 bl

-

22 Membuat Program kerja untuk 1 tahun 1 keg 100 1 bl -

23 Membuat Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, IKU (SAKIP)

1 keg 100 1 bl -

163

Memeriksa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 keg

25

Membuat Laporan Tahunan

1 Laporan

100

1 bl

-

26

Melakukan pemeriksaan langsung dan menandatangani register-register perkara pidana dan perdata, serta buku induk dan jurnal keuangan

perkara perdata

4 keg

100

12 bl

-

27

Memeriksa dan menandatangani laporan-laporan rutin tentang keadaan perkara pidana dan perdata

(Bulanan, Catur Wulanan, Semesteran, Tahunan)

18 Laporan

100

12 bl

-

Memeriksa dan menandatangani laporan- laporan biang kesekretariatan (keuangan dan umum, pelaporan IT perencanaan, Kep.Ortala

75 Laporan

100

12 bl

-

Menerbitkan surat-surat dinas dan surat- surat keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,seperti cuti

pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat. Promosi mutasi dan lain-lain

85 surat

100

12 bl

-

30 Membuat/menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang Panjar Biaya Perkara Perdata /Radius

1 SK

100

1 bl

-

31

Membuat/menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) dan Pengelolaannya

1 SK

100

1 bl

-

32

Membuat/menerbitkan SK (Surat Keputusan)

tentang Penunjukkan Pengelola Biaya Proses beserta Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Staf Pelaksanaannya

1 SK

100

1 bl

-

33 Membuat penetapan SKBH (Surat Keterangan Bantuan Hukum/Kuasa Insidentil)

5 SKBH

100

1 bl

-

34 Membuat perjanjian kerja sama Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

1 dokumen

100

1 bl

-

35 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang Susunan Majelis Hakim PN Wates

2 SK

100

2 bl

-

36 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang Hakim Pengawas Bidang dan Humas

1 SK

100

1 bl

-

37

Membuat SK (Surat Keputusan) tentang Penunjukan Pejabat PPID dan Petugas Informasi(SK KMA 1-144 Tahun 2012)

1 SK

100

1 bl

-

38 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan

1 SK

100

1 bl

-

39

Membuat SK (Surat Keputusan) tentang Penunjukan Hakim dan Pegawai yang ditugaskan untuk memeriksa Pengaduan

1 SK

100

1 bl

-

40 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang Standar biaya perolehan salinan informasi

1 SK

100

1 bl

-

41 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang penetapan daftar informasi public

1 SK

100

1 bl

-

42 Membuat panduan tata cara permohonan informasi 1 dokumen 100 1 bl -

43 Membuat laporan Tahunan pelayanan keterbukaan informasi

1 Laporan

100

1 bl

-

44 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang JOB Description

1 SK

100

1 bl

-

45

Membuat SK (Surat Keputusan) tentang Petugas Pengelola Absensi dan tim pengawasan ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

1 SK

100

1 bl

-

46 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang tim penyusun SAKIP dan LAKIP

1 SK

100

1 bl

-

47

Membuat SK (Surat Keputusan) tentang pembentukan tim monitoring pelaksanaan DIPA dan evaluasi hasil kegiatan

1 SK

100

1 bl

-

48 Membuat SK (Surat Keputusan) tentang pembentukan tim BAPERJAKAT

1 SK

100

1 bl

-

49

Membuat SK (Surat Keputusan) tentang penunjukkan petugas pengelola Teknologi Informasi, Website, Desk Info, dan SIPP/CTS

1 SK

100

1 bl

-

24 100 1 bl -

29

164

Membuat SOP (Standard Operasional Prosedur) dan SP (Standard Pelayanan) Pengadilan Negeri

Wates

2 dokumen

51 Memberikan Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk WKPN, Hakim dan Pansek

12 pegawai

100

1 bl

-

52

Melakukan pembinaan terhadap organisasi Korpri, Dharmayukti Karini, IKAHI, Koperasi, PTWP dan lain-lain di Lingkungan Pengadilan Negeri Wates

5 keg

100

12 bl

-

Melaksanakan Sidang perkara pidana Cepat (Tipiring/Lalu-lintas) dan Praperadilan

50 100 1 bl -

Wakil Ketua Pengadilan

NO KEGIATAN TUGAS JABATAN

Memimpin rapat berkala Hakim, Pejabat dan

TARGET

KUANT/OUTPUT

KUAL/

MUTU

WAKTU BIAYA

1 Pegawai Pengadilan Negeri Wates dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Melaksanakan tugas pengawasan Bidang

2 Administrasi Kepaniteraan (Administrasi Perkara Pidana, Perdata dan Hukum) Melaksanakan tugas pengawasan Bidang

3 Administrasi Kesekretariatan (Kepegawaian, Keuangan dan Umum )

Membagi Perkara Perdata Permohonan dengan

4 membuat dan menandatangani Penetapan Penunjukan Hakim

Membagi Perkara Pidana Singkat dan Cepat 5 dengan membuat dan menandatangani Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim/Hakim Tunggal

Mempelajari dan mendisposisi surat permohonan

6 keg 100 12 bl

6 Laporan 100 12 bl

6 Laporan 100 12 bl

40 Penetapan 100 12 bl -

88 Penetapan 100 12 bl -

225 surat 100 12 bl -

6 persetujuan/ijin penyitaan/penggeledahan dari

Penyidik Membuat penetapan ijin/persetujuan

7 penyitaan/penggeledahan

225 Penetapan 100 12 bl -

8 Memimpin sidang BAPERJAKAT 4 keg 100 12 bl -

Mempelajari berkas perkara pidana Biasa dan 9

Singkat yang diterima 16 keg 100 12 bl -

Membuat Penetapan hari sidang perkara pidana 10

Biasa dan Singkat 16 Penetapan 100 12 bl -

Membuat Penetapan Penahanan (Psl. 26 ayat 1 11

KUHAP) 14 Penetapan 100 12 bl -

Membuat Penetapan Pengalihan jenis penahanan 12

dan Penangguhan Penahanan 2 Penetapan 100 12 bl -

Mempelajari berkas perkara perdata Gugatan yang 13

diterima 3 keg 100 12 bl

Membuat Penetapan hari sidang perkara perdata 14

Gugatan 3 Penetapan 100 12 bl

Mempelajari berkas perkara perdata Permohonan 15

yang diterima 13 keg 100 12 bl

Membuat Penetapan hari sidang perkara perdata 16

Permohonan 13 Penetapan 100 12 bl

Melaksanakan sidang Perkara Pidana, Perdata 17

Gugatan dan Permohonan 158 sidang 100 12 bl -

18 Memeriksa Berita Acara Persidangan 158 keg 100 12 bl -

19 Menandatangani Berita Acara Persidangan 158 keg 100 12 bl

20 Musyawarah Majelis 19 keg 100 12 bl -

21 Memeriksa dan Menandatangani Putusan 19 keg 100 12 bl -

22 Minutasi 19 keg 100 12 bl -

23

7 sidang 100 12 bl -

24 Membuat Putusan/Penetapan perkara Permohonan 13 putusan 100 12 bl -

Membuat penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, 25

Putusan Sela dan Penunjukan Hakim Mediator 10 keg 100 12 bl -

165

Melaksanakan Sidang ditempat 2 sidang 100 12 bl -

26

Hakim

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Unsur Utama

Mempelajari berkas perkara pidana Biasa dan Singkat yang diterima

43 keg

100

12 bl

2 Membuat Penetapan hari sidang perkara pidana Biasa dan Singkat

43 Penetapan 100

12 bl

3 Membuat Penetapan Penahanan (Psl. 26 ayat 1 KUHAP)

40 Penetapan

100

12 bl

4 Membuat Penetapan Pengalihan jenis penahanan dan Penangguhan Penahanan

2 Penetapan

100

12 bl

5 Mempelajari berkas perkara perdata Gugatan yang diterima

8 keg 100

12 bl

6 Membuat Penetapan hari sidang perkara perdata Gugatan

8 Penetapan 100

12 bl

7 Mempelajari berkas perkara perdata Permohonan yang diterima

4 keg

100

12 bl

8 Membuat Penetapan hari sidang perkara perdata Permohonan

4 Penetapan

100

12 bl

9 Melaksanakan sidang Perkara Pidana, Perdata Gugatan dan Permohonan

362 sidang

100

12 bl

10 Memeriksa Berita Acara Persidangan 362 keg 100 12 bl

11 Menandatangani Berita Acara Persidangan 362 keg 100 12 bl

12 Musyawarah Majelis 51 keg 100 12 bl

13 Membuat konsep putusan 17 keg 100 12 bl

14 Memeriksa dan Menandatangani Putusan 51 keg 100 12 bl

15 Minutasi 51 keg 100 12 bl

16 Melaksanakan Sidang perkara pidana Cepat (Tipiring/Lalu-lintas) dan Praperadilan

7 sidang

100

12 bl

17 Membuat Putusan/Penetapan perkara Permohonan 4 putusan 100 12 bl

18 Membuat penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Putusan Sela dan Penunjukan Hakim Mediator

10 keg

100

12 bl

19 Melaksanakan Sidang ditempat 2 sidang 100 12 bl

Unsur Penunjang 20 Hakim Mediator 20 mediasi 100 12 bl

Panitera

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Menerima dan meneliti berkas perkara pidana dan perdata yang diterima di Kepaniteraan

318 perkara

100

12 bln

2 Memeriksa berkas perkara pidana dan perdata yang diminutasi

318 perkara

100

12 bln

3 Membuat, meniliti, dan menandatangani salinan putusan dan salinan penetapan pengadilan

318 perkara

100

12 bln

4

Menandatangani salinan resmi penetapan (hari sidang, penahanan, perpanjangan penahanan), petikan putusan, salinan putusan perkara pidana

808 penetapan

100

12 bln

-

166

Menandatangani surat permintaan bantuan pemanggilan/pemberitahuan delegasi ke PN lain dalam perkara perdata (permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan putusan pernyataan Banding/Kasasi/PK; penyerahan Memori Banding/Kasasi/alasanPK; penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/jawaban PK; Inzage, pemberitahuan putusan banding/Kasasi/PK ), aanmaning, dan Konsinyasi

6

Menandatangani akta pernyataan upaya hukum, tanda terima memori/kontra memori, inzage

(banding, kasasai, PK)

100 akta

100

12 bln

-

7 Menunjuk Panitera Pengganti dalam perkara pidana Biasa dan perkara perdata Gugatan

penunjuka

100

12 bln

-

8

Membuat laporan bulanan, triwulanan, caturwulan, dan tahunan serta laporan/permintaan data dari instansi lain

56 laporan

100

12 bln

-

9 Membuat surat pengantar berkas upaya hukum yang siap dikirim ke PT / MA

35 berkas

100

12 bln

-

10 Menandatangani pendaftaran badan hukum (CV, UD, PB, PO ), Surat Kuasa

100 akta

100

12 bln

-

5 90 surat 100 12 bln -

190 n

Wakil Panitera

NO KEGIATAN TUGAS JABATAN

Menandatangani surat pengantar pengiriman salinan penetapan (hari sidang,

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU BIAYA

1 penahanan,perpanjangan penahanan), petikan putusan, salinan putusan perkara pidana yang ditujukan ke Kejaksaan, Polres, Rutan

Menandatangani salinan resmi penetapan (hari

2 sidang, penahanan, perpanjangan penahanan), petikan putusan, salinan putusan perkara pidana

Menandatangani surat permintaan bantuan pemanggilan/pemberitahuan delegasi ke PN lain dalam perkara perdata (permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan putusan pernyataan

3 Banding/Kasasi/PK; penyerahan Memori Banding/Kasasi/alasanPK; penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/jawaban PK; Inzage, pemberitahuan putusan banding/Kasasi/PK

400 surat 100 12 bln -

808 penetapan 100 12 bln -

90 surat 100 12 bln -

), aanmaning, dan Konsinyasi Menandatangani surat pengantar pengiriman

10

surat

100

12

bln

-

4 relaas panggilan/pemberitahuan permohonan bantuan dari PN lain

5 Meneliti dan memaraf penetapan perpanjangan penahanan KPN atas permintaan

10 penetapan 100 12 bln -

6

Penyidik/Penuntut Umum

Meneliti dan memaraf laporan banding/kasasi yang terdakwanya ditahan

25

laporan

100

12

bln

-

7 Menandatangani akta pernyataan upaya hukum, tanda terima memori/kontra memori,

100

akta

100

12

bln

- inzage

(banding, kasasai, PK)

Meneliti dan memaraf berkas perkara

8 pidana/perdata yang sudah dilampiri blangko penunjukan Majelis hakim/Hakim untuk diteruskan ke KPN/Waka PN

Menunjuk Panitera Pengganti dalam perkara 9 pidana singkat, tipiring, lalu lintas dan perkara

perdata permohonan

Meneliti dan memaraf laporan bulanan,

10 triwulanan, caturwulan, dan tahunan serta laporan/permintaan data dari instansi lain

270 berkas 100 12 bln - 128 penunjukan 100 12 bln -

56 laporan 100 12 bln -

167

11 Meneliti register perkara pidana dan perdata

12 Meneliti dan memaraf surat pengantar berkas upaya hukum yang siap dikirim ke PT / MA

35 berkas

100

12 bln

-

13

Menandatangani pendaftaran badan hukum (CV, UD, PB, PO ), Surat Kuasa

100 akta

100

12 bln

-

14 Menginventarisir data untuk bahan laporan tahunan dan LAKIP

2 keg

100

12 bln

-

15 Menandatangani jadwal piket jurusita/jurusita pengganti

12 keg

100

12 bln

-

16 Membuat penilaian prestasi kerja PNS untuk Panitera muda dan jurusita/jurusita pengganti

17 orang

100

12 bln

-

17 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana biasa yang dibagikan

8 perkara

100

12 bln

-

18 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Singkat yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

19

Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Cepat/Tipiring yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

20 Menerima berkas perkara pidana Lalu Lintas yang dibagikan

600 perkara

100

12 bln

-

21

Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Permohonan yang dibagikan

2 perkara

100

12 bln

-

22 Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Gugatan yang dibagikan

2 perkara

100

12 bln

-

23 Mengetik penetapan hari sidang dalam perkara pidana/perdata

12 penetapan

100

12 bln

-

24 Mengetik penetapan penahanan 8 penet apan 100 12 bln -

25 Mengetik perpanjangan penahanan ketua PN (psl. 26 KUHAP),

8 penetapan

100

12 bln

-

26

Mengetik permohonan perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi kepada KPT melalui KPN yang ditanda tangani Ketua Majelis (psl. 29 KUHAP)

1 penetapan

100

12 bln

-

27

Mengetik penetapan penunjukan penasehat hukum, Putusan Sela, Pengalihan jenis

Penahanan, Penangguhan Penahanan dan Pembantaran Penahanan

5 penetapan

100

12 bln

-

28

Mempersiapkan persidangan, mengikuti persidangan dengan mencatat jalannya sidang dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

81 sidang

100

12 bln

-

29 Mengetik penetapan penunjukan Hakim Mediasi 2 penetapan 100 12 bln -

30 Melaporkan penundaan sidang kepada panitera muda pidana/perdata

81 kali

100

12 bln

-

31 Menginput data dalam CTS tentang penundaan sidang, putusan sela, tuntutan, putusan akhir

81 kali

100

12 bln

-

32 Membuat dan menandatangani Berita Acara Persidangan

81 BAP

100

12 bln

-

33

Mengetik dan menandatangani petikan putusan 8 petikan

putusan

100

12 bln

-

34

Mengetik dan menandatangani putusan

14 putusan

100

12 bln

-

35

Minutasi perkara dilengkapi CD (Compact Disk) untuk perkara Pidana Biasa, Singkat, Perdata Permohonan dan Gugatan yang selanjutnya menyerahkan kepada Panitera Muda Pidana/Perdata

614 perkara

100

12 bln

-

36

Mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat

1 perkara

100

12 bln

-

12 keg 100 12 bl n -

168

Panitera Muda Perdata

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menerima dan meneliti Perkara Gugatan, Permohonan dan erlawan (Verzet) yang masuk

70 perkara

100

12 bln

-

2

Menerima dan meneliti Perkara Permohonan Banding, Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali dan Permohonan Eksekusi yang masuk

10 perkara

100

12 bln

-

3

Penjelasan dan Penaksiran biaya perkara

Gugatan, Permohonan, upaya hukum (Banding, Kasasi, PK), Eksekusi

80 perkara

100

12 bln

-

4 Membuat Surat Kuasa Membayar (SKUM) kepada calon penggugat atau pemohon

80 perkara

100

12 bln

-

5

Membagi tugas panggilan / pemberitahuan kepada Juru Sita / Juru Sita Pengganti ( pemberitahuan putusan, pernyataan

Banding/Kasasi/PK; penyerahan Memori Banding/Kasasi/alasanPK; penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/jawaban PK; Inzage, pemberitahuan putusan banding/Kasasi/PK ), aanmaning dan konsinyasi

pe ba

266 kali

mberitahu nding/kasa

100

an si/PK

12 bln

putusan

-

Meneliti dan memaraf surat keluar (permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan putusan pernyataan banding/kasasi/PK penyerahan memori banding/kasasi/PK penyerahan kontra memori banding/kasasi/jawaban PK, inzage

90 surat

100

12 bln

-

7 Menerima dan memeriksa perkara perdata yang diminutasi

70 perkara

100

12 bln

-

8

Menyiapkan data perkara perdata untuk laporan

19 laporan

100

12 bln

-

9

Memeriksa pengisian buku-buku Register perkara perdata (Register Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, PK, Penyitaan, Eksekusi, buku

Induk Keuangan Perdata, Keuangan Eksekusi, Jurnal Gugatan, Jurnal Permohonan, Jurnal Banding, Jurnal Kasasi, Jurnal PK, Jurnal Eksekusi, Hak-hak Kepaniteraan dan Buku Kas Pembantu, Buku Biaya Proses)

18 register

100

12 bln

-

10 Memberikan Penilaian Prestasi Kerja PNS pada kepaniteraan Perdata

1 orang

100

1 bln

-

11 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana biasa yang dibagikan

8 perkara

100

12 bln

-

12 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Singkat yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

13

Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Cepat/Tipiring yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

14 Menerima berkas perkara pidana Lalu Lintas yang dibagikan

600 perkara

100

12 bln

-

15

Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Permohonan yang dibagikan

2 perkara

100

12 bln

-

16 Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Gugatan yang dibagikan

2 perkara

100

12 bln

-

17 Mengetik penetapan hari sidang dalam perkara pidana/perdata

12 penetapan

100

12 bln

-

169

Mengetik penetapan penahanan

19 Mengetik perpanjangan penahanan ketua PN (psl. 26 KUHAP),

8 penetapan

100

12 bln

-

20

Mengetik permohonan perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi kepada KPT melalui KPN yang ditanda tangani Ketua Majelis (psl. 29 KUHAP)

1 penetapan

100

12 bln

-

21

Mengetik penetapan penunjukan penasehat hukum, Putusan Sela, Pengalihan jenis Penahanan, Penangguhan Penahanan dan Pembantaran Penahanan

5 penetapan

100

12 bln

-

22

Mempersiapkan persidangan, mengikuti persidangan dengan mencatat jalannya sidang dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

81 sidang

100

12 bln

-

23 Mengetik penetapan penunjukan Hakim Mediasi 2 penetapan 100 12 bln -

24 Melaporkan penundaan sidang kepada panitera muda pidana/perdata

81 kali

100

12 bln

-

25 Menginput data dalam CTS tentang penundaan sidang, putusan sela, tuntutan, putusan akhir

81 kali

100

12 bln

-

26 Membuat dan menandatangani Berita Acara Persidangan

81 BAP

100 12 bln

-

27

Mengetik dan menandatangani petikan putusan 8 petikan

putusan

100

12 bln

-

28

Mengetik dan menandatangani putusan

14 putusan

100

12 bln

-

29

Minutasi perkara dilengkapi CD (Compact Disk) untuk perkara Pidana Biasa, Singkat, Perdata Permohonan dan Gugatan yang selanjutnya menyerahkan kepada Panitera Muda Pidana/Perdata

614 perkara

100

12 bln

-

30

Mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat

1 perkara

100

12 bln

-

18 8 penetapan 100 12 bln -

Panitera Muda Hukum

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Meneliti dan memaraf Laporan Bulanan tentang Keadaan Perkara, Jenis Perkara , Keuangan Perkara dan Rekapitulasi Perkara Perdata dan Pidana

12 laporan

100

12 bln

-

2

Meneliti dan memaraf Laporan Catur Wulan tentang Perkara Perdata yang dimohonkan Banding, Kasasi, Eksekusi dan Peninjauan Kembali serta Perkara Pidana yang dimohonkan Banding, Kasasi, Grasi dan PK.

3 laporan

100

12 bln

-

3

Meneliti dan memaraf Laporan Semesteran tentang kegiata Hakim perkara Perdata dan pidana

2 laporan

100

12 bln

-

4 Meneliti dan memaraf Laporan Tahunan keadaan Perkara Perdata dan Pidana 1 laporan 100 12 bln -

5 Menerima, meneliti, memaraf dan meneruskan Laporan Pengaduan Masyarakat/delegasi kepada

Pimpinan

4 laporan

100

12 bln

-

6 Membuat Laporan Triwulanan Penanganan Pengaduan

4 laporan

7 Mengawasi Aplikasi CTS2 yaitu mengupdate ke Web Pengadilan Negeri Wates dan ke Mahkamah Agung

240 keg

100

12 bln

-

8 Meneliti dan memerintahkan kepada staff untuk memenuhi permintaan data dari Instansi lain 30 dokumen 100 12 bln -

170

Mengolah/Membenahi tata administrasi kearsipan perkara dengan sistem komputerisasi

10 Melayani permohonan Informasi publik (SK KMA 1-144 Tahun 2012)

30 data

100

12 bln

-

12 Menerima dan menindak lanjuti surat masuk sesuai dengan disposisi

40 surat

100

12 bln

-

13 Menerima dan meneliti pendaftaran Akta CV, UD, PO, PB

100 akta

100

12 bln

-

14 Menerima dan meneliti pendaftaran Surat Kuasa Khusus

50 surat kuasa

100

12 bln

-

15 Menerima dan meneliti perkara Perdata dan Pidana yang telah diminutasi untuk di arsipkan

270 perkara

100

12 bln

-

16 Menerima dan meneliti pendaftaran SKBH (Surat Keterangan Bantuan Hukum/Kuasa Insidentil)

5 SKBH

100

12 bln

-

17 Mengawasi Pelaksanaan Posbakum 4 LBH 100 12 bln -

18 Memberikan Penilaian Prestasi Kerja PNS pada

kepaniteraan Pidana

20 perkara

100

12 bln

-

19 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana biasa yang dibagikan

8 perkara

100

12 bln

-

20 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Singkat yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

21

Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Cepat/Tipiring yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

22 Menerima berkas perkara pidana Lalu Lintas yang dibagikan

600 perkara

100

12 bln

-

23

Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Permohonan yang dibagikan

2 perkara

100

12 bln

-

24 Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Gugatan yang dibagikan

2 perkara

100

12 bln

-

25 Mengetik penetapan hari sidang dalam perkara pidana/perdata

12 penetapan

100

12 bln

-

26 Mengetik penetapan penahanan 8 penetapan 100 12 bln -

27 Mengetik perpanjangan penahanan ketua PN (psl. 26 KUHAP),

8 penetapan

100

12 bln

-

28

Mengetik permohonan perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi kepada KPT melalui KPN yang ditanda tangani Ketua Majelis (psl. 29 KUHAP)

1 penetapan

100

12 bln

-

29

Mengetik penetapan penunjukan penasehat hukum, Putusan Sela, Pengalihan jenis

Penahanan, Penangguhan Penahanan dan Pembantaran Penahanan

5 penetapan

100

12 bln

-

30

Mempersiapkan persidangan, mengikuti persidangan dengan mencatat jalannya sidang dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

81 sidang

100

12 bln

-

31 Mengetik penetapan penunjukan Hakim Mediasi 2 penetapan 100 12 bln -

32 Melaporkan penundaan sidang kepada panitera muda pidana/perdata

81 kali

100

12 bln

-

33 Menginput data dalam CTS tentang penundaan sidang, putusan sela, tuntutan, putusan akhir

81 kali

100

12 bln

-

34 Membuat dan menandatangani Berita Acara Persidangan

81 BAP

100

12 bln

-

35

Mengetik dan menandatangani petikan putusan 8 petikan

putusan

100

12 bln

-

36

Mengetik dan menandatangani putusan

14 putusan

100

12 bln

-

9 270 perkara 100 12 bln -

171

Minutasi perkara dilengkapi CD (Compact Disk) untuk perkara Pidana Biasa, Singkat, Perdata

Permohonan dan Gugatan yang selanjutnya menyerahkan kepada Panitera Muda Pidana/Perdata

38

Mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat

1 perkara

100

12 bln

-

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1 Menerima, Meneliti Berkas Perkara Pidana Biasa dan menandatangi tanda terimanya

160 perkara

100

12 bln

-

2 Menerima, meneliti Berkas Perkara Pidana Singkat dan menandatangi tanda terimanya

20 perkara

100

12 bln

-

3

Menerima, meneliti Berkas Perkara Pidana Cepat/Tipiring dan menandatangani tanda terimanya

20 perkara

100

12 bln

-

4 Menerima, meneliti Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

12.000 perkara

100

12 bln

-

5

Menerima, meneliti surat-surat masuk pada kepaniteraan Pidana dan menanda tangani tanda terimanya serta menindak lanjuti disposisi

Ketua Pengadilan Sorong

400 surat

100

12 bln

-

6

Menerima, Meneliti berkas perkara Pidana biasa yang Minutasi dan menandatangani tanda terimanya

160 perkara

100

12 bln

-

7

Menerima, Meneliti berkas perkara Pidana Singkat yang Minutasi dan menandatangani tanda terimanya

20 perkara

100

12 bln

-

8

Menerima, Meneliti berkas perkara Pidana Tipiring yang Minutasi dan menandatangani tanda terimanya

20 perkara

100

12 bln

-

9

Menerima, Meneliti berkas perkara Pidana lalu

lintas yang Minutasi dan menandatangani tanda terimanya 12.000

perkara

100

12 bln

-

10 Meneliti surat ijin/persetujuan penyitaan/penggeledahan dan memparafnya

penetap

100

12 bln

-

11 Meneliti CTS Perkara Pidana Biasa, Singkat dan Cepat

200 perkara

100

12 bln

-

12

Meneliti Register Perkara Pidana Biasa, Singkat,

Tipiring, Lalu-Lintas, Penyitaan, Penggeledahan, Penahanan, Banding, Kasasi, PK, Grasi, barang Bukti, Wasmat, Praperadilan, Keuangan Pidana

15 register

100

12 bln

-

13

Meneliti berkas upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan membuat laporan banding/kasasi

25 perkara

100

12 bln

-

14

Menerima dan meneliti pelimpahan barang bukti Barang 12.200 Bukti

100

12 bln

-

15 Memberikan Penilaian Prestasi Kerja PNS pada kepaniteraan Pidana

1 Orang

100

12 bln

-

16 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana biasa yang dibagikan

8 perkara

100

12 bln

-

17 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Singkat yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

18 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Cepat/Tipiring yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

614 perkara 100 12 bln -

37

Panitera Muda Pidana

225

an

172

5

19 Menerima berkas perkara pidana Lalu Lintas yang dibagikan

600 perkara 100 12 bln -

20

Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Permohonan yang

2

perkara

100

12

bln

-

dibagikan

Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan 21

berkas perkara Perdata Gugatan yang dibagikan 2 perkara 100 12 bln -

Mengetik penetapan hari sidang dalam perkara 22

pidana/perdata 12

penetap

an 100 12 bln -

23 Mengetik penetapan penahanan 8 penetap

an

100 12 bln -

24 Mengetik perpanjangan penahanan ketua PN (psl. 26 KUHAP),

penetap 8

an 100 12 bln -

Mengetik permohonan perpanjangan penahanan 25 Pengadilan Tinggi kepada KPT melalui KPN yang

ditanda tangani Ketua Majelis (psl. 29 KUHAP) 1

penetap an

100 12 bln -

Mengetik penetapan penunjukan penasehat 26

hukum, Putusan Sela, Pengalihan jenis Penahanan, Penangguhan Penahanan dan

penetap

an 100 12 bln -

Pembantaran Penahanan

27

Mempersiapkan persidangan, mengikuti persidangan dengan mencatat jalannya sidang

81

sidang

100

12

bln

-

dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

28 Mengetik penetapan penunjukan Hakim Mediasi 2 penetap

an

100 12 bln -

Melaporkan penundaan sidang kepada panitera 29

muda pidana/perdata 81 kali 100 12 bln -

Menginput data dalam CTS tentang penundaan 30

sidang, putusan sela, tuntutan, putusan akhir 81 kali 100 12 bln -

Membuat dan menandatangani Berita Acara 31

Persidangan 81 BAP 100 12 bln -

32 Mengetik dan menandatangani petikan putusan 8 petikan

putusan

100 12 bln

33 Mengetik dan menandatangani putusan 14 putusan 100 12 bln -

Minutasi perkara dilengkapi CD (Compact Disk) untuk perkara Pidana Biasa, Singkat, Perdata

34 Permohonan dan Gugatan yang selanjutnya menyerahkan kepada Panitera Muda pidana/perdata

614 perkara 100 12 bln -

35 Mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat 1 perkara 100 12 bln -

Panitera Pengganti

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana biasa yang dibagikan

8 perkara

100

12 bln

-

2 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Singkat yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

3 Menerima, membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara pidana Cepat/Tipiring yang dibagikan

1 perkara

100

12 bln

-

4 Menerima berkas perkara pidana Lalu Lintas yang dibagikan

600 perkara

100

12 bln

-

173

Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Permohonan yang dibagikan

6 Menerima,membaca dan meneliti kelengkapan berkas perkara Perdata Gugatan yang dibagikan

2 perkara

100

12 bln

-

7 Mengetik penetapan hari sidang dalam perkara pidana/perdata

12 penetapan

100

12 bln

-

8 Mengetik penetapan penahanan 8 penetapan 100 12 bln -

9 Mengetik perpanjangan penahanan ketua PN (psl.

26 KUHAP),

8 penetapan

100

12 bln

-

10

Mengetik permohonan perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi kepada KPT melalui KPN yang ditanda tangani Ketua Majelis (psl. 29 KUHAP)

1 penetapan

100

12 bln

-

11

Mengetik penetapan penunjukan penasehat hukum, Putusan Sela, Pengalihan jenis Penahanan, Penangguhan Penahanan dan Pembantaran Penahanan

5 penetapan

100

12 bln

-

12

Mempersiapkan persidangan, mengikuti

persidangan dengan mencatat jalannya sidang dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

81 sidang

100

12 bln

-

13 Mengetik penetapan penunjukan Hakim Mediasi 2 penetapan 100 12 bln -

14 Melaporkan penundaan sidang kepada panitera muda pidana/perdata

81 kali

100

12 bln

-

15 Menginput data dalam CTS tentang penundaan sidang, putusan sela, tuntutan, putusan akhir

81 kali

100

12 bln

-

16 Membuat dan menandatangani Berita Acara Persidangan

81 BAP

100

12 bln

-

17

Mengetik dan menandatangani petikan putusan 8 petikan

putusan

100

12 bln

-

18

Mengetik dan menandatangani putusan

14 putusan

100

12 bln

-

19

Minutasi perkara dilengkapi CD (Compact Disk) untuk perkara Pidana Biasa, Singkat, Perdata Permohonan dan Gugatan yang selanjutnya menyerahkan kepada Panitera Muda Pidana/Perdata

614 perkara

100

12 bln

-

20

Mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat

1 perkara

100

12 bln

-

5 2 perkara 100 12 bln -

Jurusita/Jurusita Pengganti

NO

KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/

MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Unsur Utama

Melaksanakan panggilan sidang kepada pemohon atas perintah Hakim dengan membuat dan menandatangani relaas panggilan

3 kali

100

12 bln

-

2

Melaksanakan panggilan sidang kepada Penggugat/Tergugat/Kuasanya atas perintah

Hakim dengan membuat dan menandatangani relaas panggilan

10 kali

100

12 bln

-

3 Melaksanakan pemberitahuan putusan verstek atas perintah Hakim dengan membuat dan menandatangani relaas pemberitahuan

1 kali

100

12 bln

-

4 Melaksanakan panggilan/pemberitahuan delegasi dari PN lain dengan membuat dan menandatangani relaas panggilan/pemberitahuan

1 kali

100

12 bln

-

174

Melaksanakan pemberitahuan upaya hukum kepada para pihak dalam perkara Perdata dan Pidana (pernyataan Banding/Kasasi/PK; penyerahan Memori Banding/Kasasi/alasanPK; penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/jawabanPK; Inzage, pemberitahuan putusan banding/Kasasi/PK, Grasi) dengan membuat dan menandatangani relaas

6

Melaksanakan panggilan aanmaning,

Pemberitahuan sita eksekusi, Pemberitahuan eksekusi, Membuat Berita Acara Sita, Melaksanakan Eksekusi

1 kali

100

12 bln

-

7

Unsur Penunjang

Melaksanakan tugas jaga sidang dan menyumpah sesuai jadwal yang ada

48 kali

100

12 bln

-

5 3 kali 100 12 bln -

175

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Sorong dalam rangka meningkatkan kinerja

guna mewujudkan peradilan yang agung, telah memiliki sumber daya manusia yang

mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban satuan kerja. Adapun

sumber daya manusia tersebut terdiri atas tenaga teknis peradilan, pejabat struktural,

staf pelaksana, dan tenaga honorer.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan menimbulkan adanya pemisahan antara kepaniteraan dengan

kesekretariatan. Berdasarkan kebijakan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik

Indonesia ini, pada hari Selasa, 23 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Sorong telah

dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat structural baru.

Jabatan baru yang di ambil sumpah meliputi :

1. Panitera;

2. Sekretaris;

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan

5 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Formasi jabatan struktural baru tersebut didasarkan pada surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1975/DJU/SK/KP04.5/11/2015 tertanggal 25 November 2015 dan surat Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 yang tertanggal

16 Desember 2015

Pengadilan Negeri sorong per 21 Desember 2016 memiliki Pegawai sesuai dengan Golongan sebagai berikut

2. Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sorong : 43 orang

a. Golongan IV/b : 3 Orang

b. Golongan III/d : 12 Orang

c. Golongan III/c : 13 Orang

d. Golongan III/b : 7 Orang

e. Golongan III/a : 4 Orang

f. Golongan II/d : 1 Orang

g. Golongan II/c : 1 Orang

h. Golongan II/b : 1 Orang

176

i. Golongan II/a : 4 Orang

j.

Golongan I/c :

1

Orang

Jumlah : 47 Orang

3. Menurut Pendidikan :

a. S2 / MH / M. Hum : 5 Orang

b. S1 / SH/S.Sos : 27 Orang

c. S1 / Komputer : 3 Orang

d.

S1 / Ekonomi :

2

Orang

e

D3 :

2

Orang

f.

SMA :

5

Orang

g.

SMEA :

2

Orang

h.

MA-A3 :

1

Orang

i.

SMP :

-

Orang

j.

SD :

-

Orang

4. Jumlah Pejabat Fungsional / Teknis :

a. Hakim : 13 Orang

b. Hakim Ad Hoc Perikanan : 2 Orang

c.

Panitera :

1

Orang

d.

Panitera Muda Pidana :

1

Orang

e.

Panitera Muda Perdata :

1

Orang

f.

Panitera Muda Hukum :

1

Orang

g.

Panitera Muda Perikanan :

1

Orang

h.

Panitera Pengganti :

10

Orang

i.

Calon Panitera Pengganti :

-

Orang

j.

Jurusita :

3

Orang

k.

Jurusita Pengganti :

2

Orang

l.

Calon Jurusita :

1

Orang

5. Jumlah Pejabat Struktural :

a. Sekretaris : 1 Orang

177

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : 1 Orang

c.

Kepala Sub Bagian Umum dan :

Keuangan

1

Orang

d.

Staf Umum dan Keuangan :

4

Orang

e.

Staf Kepegawaian :

2

Orang

f.

Staf Hukum :

2

Orang

g.

Staf Pidana :

4

Orang

h.

Staf Perdata :

4

Orang

i.

Pegawai Titipan PT. Ambon :

1

Orang

6. Pengusulan – pengusulan

1. Pengusulan kenaikan Pangkat per 1 April 2016, atas nama :

1. GRACELY N. MANUHUTU, SH III/c ke III/d

2. DEDDY THUSMANHADI, SH. III/c ke III/d

( SK kenaikan pangkat III/d sudah turun/diterima)

2. Pengusulan Kenaikan Pangkat 1 Oktober 2016, atas nama :

1. BITSAEL L. KORITELU, SH III/a ke III/b

3. Pengusulan Promosi Jabatan Hakim Perikanan, atas nama :

1. HANIFZAR, SH., M.H. Pangkat/Gol. Ruang III/d

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH. Pangkat/Gol. Ruang III/c

(SK promosi Jabatan Hakim Perikanan sudah turun/diterima)

4. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala 1 Desember 2016, atas nama :

1. PRIYANTO, SH., M.Hum.

2. BITSAEL L. KORITELU, SH

3. NARENDRO ASMORO, SH

4. IIN RIYANTI

5. ASMA HARMINSJAH

MUTASI

Jenis Mutasi

Nama

Tempat / Tgl Lahir

NIP

No. Karpeg

Pangkat

Gol./

Ruang

Jabatan

Asal Satker

Tujuan Satker

1 2 3 5 6 7 8 9

1

Mutasi Masuk

19600825 199403 1

TIMOTIUS DJEMEY, SH 001

Ujung Pandang, 25-08-

1960 E. 480122

IV/b

Hakim/

Wakil Ketua PN.

SAMARINDA

PN. SORONG

2

Mutasi Masuk

HANIFZAR, SH., MH.

19780928 200112 1

001

III/d

Hakim PN.

SINTANG

PN. SORONG

178

Air Bangis Pasaman, 28-09-

1978

L. 025318

3

Mutasi Masuk

DINAR PAKPAHAN, SH., 19810725 200312 2

MH. 002

Pangaribuan, 25-07-1981 -

III/d

Hakim

PN. BIAK

PN. SORONG

4

Mutasi Masuk

IGNATIUS Y. 19800719 200502 1

ARIWIBOWO, SH 001

Jayapura, 19-07-1980 -

III/c

Hakim

PN.

MERAUKE

PN. SORONG

5

Mutasi Masuk

DEDY L. SAHUSILAWANE,

SH

Ambon, 08-12-1973

19731208 200502 1

002

M. 255701

III/c

Hakim

PN. RANAI

PN. SORONG

6

Mutasi Masuk

DONALD F. SOPACUA, SH

Ambon, 19-06-1970

19700619 200502 1

005

N. 172900

III/c Hakim

PN. MASOHI

PN. SORONG

7

Mutasi Masuk

WILLEM DEPONDOYE, SH

Sentani, 13-11-1974

19741113 200502 1

002

N. 0773103

III/c Hakim

PN. TIMIKA

PN. SORONG

8

Mutasi Masuk

RAYS HIDAYAT, SH

Ternate, 02-04-1980

19800402 200604 1

002

N. 093536

III/c Hakim

PN. TUAL

PN. SORONG

9

Mutasi Keluar

PRIYANTO, SH., M.Hum

Surakarta, 04-02-1961

19610204 199212 1

001

G. 058444

IV/b Hakim/Ketua

PN.

SORONG PN.

SURAKARTA

10

Mutasi Keluar

HEPI SINAGA, SH

P. Siantar, 19-08-1968

19680819 199003 2

001

F. 157216

III/c Panitera

Pengganti PN.

SORONG PN. KABAN

JAHE

Pada Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Keputusan

Sekretaris Pengadilan Negeri Sorong selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk

6 (enam) orang pegawai harian lepas yang masing-masing ditugaskan sebagai:

- Petugas Pengamanan (SATPAM) : MARTHEN MAMARY

HELMY FARNEY

- Petugas Kebersihan (Cleaning servis) : MELAINI O. PATIASINA MARIA TUTRATAN

- Petugas Pengemudi : JHONI PATTA

SYAFFRUDIN

179

B. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Sorong secara garis besar telah dapat melaksanakan tugas-

tugas, baik dalam urusan kepaniteraan maupun kesekretariatan. Namun demikian, untuk

efektivitas kinerja, masih membutuhkan pegawai untuk urusan kesekretariatan. Sampai

saat ini, Pranata Komputer yang dimiliki Pengadilan Negeri Sorong belum terisi dan baru kita

usulkan atas nama RUSLI ABDULGANI ST dan Operator SIMAK BMN dan 1 (satu) pegawai

lainnya sebagai Bendahara Penerima dan Operator SAKPA, serta Admin IT. Oleh karena

itu, mohon Mahkamah Agung dalam penerimaan pegawai selanjutnya dapat

mengalokasikan formasi pranata komputer dengan kualifikasi Sarjana Komputer sebanyak 4

(empat) orang untuk Pengadilan Negeri Sorong.

Selain itu, Pengadilan Negeri Sorong juga belum memiliki Tenaga Arsiparis,

Pustakawan, dan Penata Laporan Keuangan. Akan lebih baik apabila ada tenaga

pegawai sesuai kualifikasi setiap pekerjaan sehingga akan mendukung semua proses dalam

rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dan

mewujudkan peradilan yang agung.

c. LAPORAN KEADAAN PERKARA

NO

PERKARA PIDANA JUMLAH KETERANGAN

BIASA ANAK SINGKAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sisa Tahun 2015

Masuk Tahun 2016

Putus

Terdakwa/Jaksa menerima

Terdakwa/Jaksa minta banding

Terdakwa/Jaksa minta Kasasi

PK (Peninjauan Kembali)

Terdakwa minta Grasi

28

310

283

297

10

2

-

-

-

13

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sisa Perkara

B = 28

Anak = 1

Singkat = -

NO PERKARA PIDANA

CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS

JUMLAH

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Sisa Tahun 2015

Masuk Tahun 2016

Putus

Kasasi

Grasi

-

7.465

7.465

-

-

Sisa Perkara

-

NO

PERKARA PERDATA GUGATAN

JUMLAH

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sisa Tahun 2015

Masuk Tahun 2016

Putus

Para Pihak menerima

Para Pihak minta banding

Para Pihak minta Kasasi

PK (Peninjauan Kembali)

Dilaksanakan

33

117

111

98

13

6

8

-

Sisa Perkara

G = 39

180

NO PERKARA PERDATA

PERMOHONAN

JUMLAH

KETERANGAN

1.

2.

3.

Sisa Tahun 2015

Masuk Tahun 2016

Putus

-

41

41

Sisa Perkara

P = 0

D . PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

NO NAMA SARANA DAN PRASARANA KETERANGAN

1 2 3

I. SARANA GEDUNG

1 GEDUNG DAN TANAH

1. Statusnya Lama Depan ( 2 lantai )

2. Dibangun Tahun 1981

3. Luas Bangunan 3.500 m2

4. Luas Tanah 4.948 m2

181

5. Lokasi

- Jalan Protokol Jln.Jend. Sudirman No.5

- Pusat Niaga Sorong

- Pusat Perkantoran Sorong

- Pemukiman Sorong

- Terpencil -

6. Simbol di depan Pengadilan Ada

2 RUANG SIDANG

1. Jumlahnya 3 ruang

2. Luasnya 266,28 m2

3. Kelengkapan Ruang Sidang dan Keadaan masing-masing

- Meja Hakim Ada

- Palu Ada

- Bendera Merah Putih Ada

- Bendera Cakra Ada

- Keadaan Ruang Sidang Kipas angin

4. Ruang Sidang Anak Ada Blm maksima

3 RUANG KETUA 32,4 m2

4 RUANG WAKIL KETUA 24,84 m2

5 RUANG HAKIM 3 ruang x (25.38) = 76,14 m2)

6 RUANG SEKRETARIS 39 m2

7 RUANG PANITERA 28.2 m2

8 RUANG KEPANITERAAN

- Wakil Panitera luasnya 48,3 m2

- Kepaniteraan Perdata luasnya 40,5 m2

- Kepaniteraan Pidana luasnya 40,5 m2

- Kepaniteraan Hukum luasnya 30 m2

9 RUANG KESEKRETARIATAN

- Ruang Pelaporan IT Perencanaan luasnya 27,2 m2

- Ruang Umum dan Keuangan luasnya 39 m2

- Ruang Kepegawaian dan Ortala luasnya 40.02 m2

10 RUANG ARSIP

- Ruang Arsip Perkara luasnya 27 m2

11 RUANG TUNGGU PENASEHAT HUKUM 6,60 m2

13 RUANG TUNGGU PIHAK YANG BERPERKARA/ 137,16 m2

PENGUNJUNG 14 RUANG TAHANAN 130 m2

15

16

RUANG BARANG BUKTI

RUANG PERPUSTAKAAN

28,2 m2

124 m2

18 TEMPAT IBADAH/ MUSHOLAH 98 m2

19 TOILET/WC- UMUM 3 Kamar ( 8,1)

m2)

D an untuk jumlah perumahan dinas di Pengadilan Negeri Soron g ada 13 (tiga belas)

ya

ng di gunakan bagi hakim dan Panitera berjumlah 12 (dua bel

as) sedangkan 1 (un

l

rusak berat dan terdapat bekas kantor lama di jadikan mess bagi karyawan Kondisi

rumah dinas sebagian rusak ringan tetapi tetap terawat dengan baik.

unit

it)

182

Walaupun Pengadilan Negeri Sorong telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang

Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompeten baik Arsiparis untuk

mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Sorong telah mengusulkan untuk pembangunan

Gedung kantor yana baru karena gedung yang saat ini digunakan telah rendah di bawah

jalan raya sehingga jika musmn hujan sering terjadi kebanjiran namun belum atau tidak

ditanggapi oleh esalon II maupun esalon I.

b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2016 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor yaitu

peninggian Pintu masuk dan keluar agar air tidak masuk pada musim hujan,

Pengecetan, Pelebaran Parit/gorong-gorong perbaikan Flapon yg rusak, perbaikan

ruang Tahanan dll.

c) Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Sorong tidak ada penghapusan Sarana dan

Prasarana Gedung

NO NAMA SARANA DAN PRASARANA KETERANGAN

1 2 3

II.

1.

2.

3.

4.

5.

SARANA KANTOR

KENDARAAN OPERASIONAL/DINAS

1. Mobil (Kendaraan Roda 4)

2. Sepeda Motor (Kendaraan Roda 2)

ALAT PENGOLAH DATA

1. PC UNIT

2. Notebook

3. Printer

4. Scanner

5. Router

6. Server

MESIN KETIK-MESIN HITUNG

1. Mesin Ketik Manual Portable

2. Mesin Stensil Manual Folio

MESIN FOTO COPY

MEUBELAIR

1. Lemari Besi / Metal

2. Lemari Kayu

3. Meja Kerja Besi Metal

4. Meja Kerja Kayu

5. Kursi Besi Metal

6. Kursi Kayu

7. Sice

8. Bangku Panjang Kayu

4 Buah

6 Buah

35 Unit

14 Unit

6 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

22 Unit

2 Unit

10 Buah

62 Buah

9 Buah

135 Buah

205 Buah

72 Buah

9 Buah

42 Buah

183

6.

9. Meja Komputer

10.Meja Resepsionis

11.Kursi Zeis

12.Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)

PERALATAN AUDIO

7 Buah

1 Buah

17 Buah

10 Buah

1. Loudspeaker 1 Unit

2. Soundsystem 1 Unit

3. Tape Recorder 1 Unit

7. PERALATAN PENDINGIN

1. AC Window

6 Unit

2. AC Split 13 Unit

3. Kipas Angin 5 Unit

8. ALAT KOMUNIKASI

1. Facsimile

1 Unit

2. Pesawat Telepon 10 Unit

3. Pager 3 Unit

9. ALAT PENYIMPAN

1. Brankas

2 Buah

2. Filling Kabinet Besi 12 Buah

3. Filling Kabinet Kayu 1 Buah

4. Rak Besi 3 Buah

5. Rak Kayu 15 Buah

6.Laci Box 1 Buah

10. ALAT KANTOR LAINNYA

1. Tabung Pemadam Api

3 Buah

2. Papan Visual/Nama 7 Buah

3. White Board 12 Buah

4. Perkakas Kantor Lainnya 3 Buah

5. Mesin Absensi 1 Buah

6. Jam Mekanis 5 Buah

7. Lambang Garuda Pancasila 4 Buah

8. Tiang Bendera 12 Buah

9. Kaca Hias 1 Buah

10. Lambang Instansi 1 Buah

11. Gordyin/kray 1 Buah

12. UPS 1 Buah

13. Palu Sidang 10 Buah

14. Pompa Airasil 4 Buah

15. Generator 4 Buah

16. Monografi 8 Buah

17.Aset Tak Berwujud Lainnya 3 Buah

18.Stationary Generating Set 1 Buah

19.Local Area Network (LAN) 1 Buah

184

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung :

Pada Tahun 2016 pengadaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung berupa :

- Pengolah Data (Leptop, PC, Router, Scaner Printer), .

- Genset

a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk tahun Anggaran 2016 semua Fasilitas Gedung mendapatkan

perawatan anggaran diantaranya Komputer, Printer, Peralatan Rumah Tangga,

Kendaraan roda dua dan empat, namun biaya tersebut masih belum mencukupi.

b) Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Soromg mempunyai program penghapusan,

akan tetapi terkendala Rekomendasi yang belum turun dari Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

URAIAN AKUN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066.006 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN

SUMPAH

- Belanja Bahan

- Beban Jasa Lainnya

KOORDINASI /KONSULTASI/

PEMBINAAN/ SOSIALISASI

- Belanja Perjalanan Biasa

- Belanja Perjalanan Transport

dalam Kota

- Belanja Perjalanan Lainnya

RAKERDA

- Belanja Perjalanan Biasa

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/

PERPUSTAKAAN

- Belanja Bahan

PERTEMUAN/JAMUAN TAMU

- Belanja Bahan

521211

522191

524111

524113

524119

521211

521211

521211

2.294.000

800.000

100.454.000

1.820,000

76.080.000

21.832.000

15.000.000

35.750.000

800.000

0

81.260.000

1.300.000

24.439.000

0

15.000.000

35.046.400

1.494.000

800. 000

19.194.000

520.000

51.641.000

21.832.000

0

703.600

Jumlah Kegiatan 1066.006 254.030.000 158.645.400 95.384.600 1066.994 Layanan Perkantoran

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Tunj. Suami/istri PNS

- Belanja Tunj Anak PNS

- Belanja Tunj Struktural PNS

- Belanja Tunj Funsional PNS

- Belanja Tunj PPH PNS

- Belanja Tunj Beras PNS

- Belanja Uang Makan PNS

- Belanaja Tunj, Daerah Terpencil

- Belanja Khusus Papua PNS

- Benlanja Tunj lain termasuk Uang

Duka PNS

51111

51119

511121

511122

511123

511124

511125

511126

511129

511135

511138

511147

2.077.454.000

37.000

113.600.000

43.500.000

34.880.000

1.989.765.000

416.062.000

120.001.000

372.240.000

250.000

361.920.000

11.558.000

1.905.987.700

26.872

112.962.140

43.102.500

33.800.000

1.957.465.000

337.291.590

109.952.000

320.428.000

0

320.740.000

0

171.466.300

10.128

637.860

398.500

1.080.000

32.300.000

78.770.410

10.049.000

51.812.000

250.000

41.180.000

11.558.000

185

- Belanja unj Umum PNS

- Belanja Tunj kemahalan Hakim

- Belanja unj Hakim Ad Hock

- Belanja Uang Lembur

511151

511157

511158

512211

61.160.000

380.950.000

475.000.000

41.132.000

21.640.000

312.000.000

466.240.000

40.880.000

39.520.000

68.950.000

8.760.000

252.000

Jumlah Kegiatan 1066.994.001 6.499.509.000 5.982.515.802 516.993.198

1066.994 Layanan Perkantoran

002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KEBUTUHAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN

- Belanja Keperluan Perkantoran

- Belanja Barang Operasional

lainnya

- Belanja Barang persediaan Barang

Konsumsi

LANGGANAN DAYA DAN JASA

- Belanja Keperluan Perkantoran

- Belanja Pengiriman Surat Dinas

Pos Pusat

- Beban Langganan Listrik

- Beban Langganan Telepon

- Beban Langganan Air

PEMELIHARAAN KANTOR

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan

bangunan

- Belanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

- Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

- Belanja Barang Persediaan

Pemeliharaan

- Belanja Pemeliharaan Jaringan

PEMBAYARAN TERKAIT

PELAKSANAAN OPERASIONAL

PERKANTORAN

- Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja

- Belanja Bahan

521111

521119

521811

521111

521114

522111

522112

522113

523111

523112

523121

523123

523133

521115

521211

134.550.000

1.000.000

76.500.000

21.700.000

18.000.000

72.000.000

12.000.000

7.920.000

311.000.000

2.000.000

113.500.000

4.950.000

16.000.000

45.600.000

2.495.000

134.550.000

900.000

75.910.000

19.583.218

16.145.103

68.792.790

8.176.263

6.404.640

310.774.850

2.000.000

109.526.398

0

16.000.000

45.600.000

2.495.000

0

100.000

590.000

2.116.782

1.854.897

3.207.210

3.823.737

1.515.360

225.150

0

3.973.602

4.950.000

0

0

0

Jumlah Kegiatan 1066.994.002 839.215.000 816.858.262 22.356.738

TOTAL PROGRAM 1066

7.592.754.000

6.958.019.464

634.734.536

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1071.996 Perangkat Pendukung Sarana dan Prasarana Penyelesaian PENGOLAH DATA DAN

KOMUNIKASI

- Belanja Modal Peralatan dan

Mesin (PC, Laptop, Printer, dll)

532111

162.000.000

162.000.000

0

1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran PERALATAN DAN FASILITAS

PERKANTORAN

- Belanja Modal Peralatan dan

Mesin (Genset)

532111

170.000.000

170.000.000

0

1071.998 Gedung/Bangunan RENOVASI RUMAH DINAS DAN

PAGAR KELILING

- Belanja Penambahan Nilai Gedung

dan Bangunan

533121

800.000.000

733.577.000

66.423.000

TOTAL PROGRAM 1071

1.132.000.000

1.065.577.000

66.423.000

186

URAIAN AKUN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1049.003 Pemanfaatan Pos Pelayanan Hukum PELAKSANAAN POS PELAYANAN

HUKUM

- Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

- Beban Jasa Konsultan

521811

522131

2.000.000

36.000.000

2.000.000

36.000.000

0

0

1049.005 Dukungan Penyelesaian Perkara Tk. I dan Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu PENYELESAIAN ADMINISTRASI

PERKARA

- Belanja Bahan

- Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

PENYELESAIAN PERKARA YANG

KURANG DARI 5 BULAN

- Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

PENYAMPAIAN BERKAS PERKARA

KASASI, PK, DAN GRASI YANG

LENGKAP DAN TEPAT

- Belanja Pengiriman Surat Dinas

pos pusat

KONSUMSI PERSIDANGAN

- Belanja Bahan

521211

521811

521811

521114

521211

5.350.000

25.250.000

32.500.000

650.000

35.750.000

5.349.800

25.249.700

32.499.500

160.400

35.712.000

200

300

500

489.600

38.000

1049.06 rkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) PELAKSANAAN PEMBEBASAN

BIAYA PERKARA

- Belanja Bahan

- Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

- Belanja Barang Persediaan Pita

Cukai, Meterai

- Belanja Perjalanan Biasa

521211

521811

521813

524111

1.200.000

540.000

90.000

4.725.000

480.000

100.000

24.000

1.520.000

720.000

440.000

66.000

3.205.000

TOTAL PROGRAM 1049

144.055.000

139.095.400

4.959.600

187

F. REGULASI TAHUN 2016

1. Peraturan MA No 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

2. Ketua MA menerbitkan surat nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015

perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada para Pengadilan Tingkat Banding

se-Indonesia.

3. Perma Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam

Rangka Penerbitan Akta Perkawinan. Dalam Perma ini Mahkamah Agung memberikan

pengaturan yang progresif mengenai beberapa ketentuan hukum acara yaitu mengenai

pemanggilan dan pemeriksaan perkara oleh hakim.

4. PERMA 7 TAHUN 2015 Tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sorong sudah melaksanakan Penyumpahan dan Pelantikan kepada

pejabat sesuai strukur baru kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai PERMA No.

7 Tahun 2015.

188

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Waskat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di

bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu

organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf

a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat.

Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Sorong telah melaksanakan

secara terus-menerus.

2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang

pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan

Negeri Sorong menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian sebagai

berikut :

1. TIMOTIUS DJEMEI, SH.,. Koordinator Pengawas Bidang ;

2. GERCYLI N. MANUHUTU, SH.,. Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana;

3. DEDY THUSMANHADI SH., . Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata;

4. ISMAEL WAEL, SH., . Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum;

5. GRECILY N. MANUHUTU, SH.. Hakim Pengawas Pelaksanaan Putusan (KIMWASMAT);

6. IGNASIUS ARIWIBOWO, SH. Hakim Pengawas bidang Urusan Keuangan;

8. VABIANUS WATIMENA, SH. Hakim Pengawas Bidang Urusan Kepegawaian;

B. EVALUASI

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang

maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang

dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat Dinas secara rutin minimal 1 kali

dalam 1 bulan. Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir

semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil

evaluasi.

189

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sorong telah berjalan dengan

baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun begitu

masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih baik dalam hal pengadministrasian

baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan juga peningkatan disiplin kerja sehingga

dengan adanya upaya peningkatan kinerja tersebut maka prestasi kerja dapat dicapai secara

maksimal.

2. REKOMENDASI

a. Kendaraan dinas roda empat yang hilang sampai sekarang belum ada realisasi untuk

TGR (tuntutan ganti rugi) dan dimohon tahun 2016 bisa disediakan anggaran untuk

pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

b. Pengadilan Negeri Sorong belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan

Penata Laporan Keuangan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa

dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri Sorong.

d. Pranata Komputer yang diusulkan Pengadilan Negeri Sorong atas nama saudara RUSLI

ABDULGANI ST agar bisa cepat di tindaklanjuti agar dalam melaksakan tugas – tugas

tersebut dapat dilaksakan dengan penuh rasa tanggung jawab jabaan.

e. Pekerjaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau komputer kadang bertumpu

pada satu orang mohon diadakan pelatihan untuk menambah pengetahuan

dan kemampuan missal untuk aplikasi komdanas, LPSE, SIMPEG, direktori putusan

dan lain-lain.

Melalui laporan tahunan ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kurangan yang

kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pekerjaan di kantor

Pengadilan Negeri Sorong dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

Demikian laporan tahunan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

190