laporan tahunan pn lahat 2016.pdf

PEN

G

AD

ILAN NEGER I LA

HA

T

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI

KELAS II A LAHAT

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Guna memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 324-

/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal: Penyusunan Laporan

Tahunan 2016 serta mengingat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan buku I pada bagian

ketiga ( tentang prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan ), serta sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun

2016 Pengadilan Negeri Lahat , Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Lahat

sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2016 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Mahkamah

Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Demikian Laporan Tahunan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Lahat disusun, atas

kekurangan penyampaian pelaporan ini kami mohon maaf.

Mengetahui

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT SEKRETARIS

AGUS PANCARA, SH., M.Hum ENDANG EFENDI, SE.,M.M

NIP.19650808 199603 1 002 NIP.19840913 2009041 002

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

VISI MISI ..................................................................................................................... 2

A. Program Kerja Jangka Pendek ............................................................. 2

B.Program Kerja Jangka Panjang ............................................................. 2

C.Tugas dan Sasaran Program .................................................................. 2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .......................................... 3

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) .................................... 3

B. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)...................................................... 13

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................ 144

A. SUMBER DAYA MANUSIA ..................................................................... 144 A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................................. 144 A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial .................................... 145 A.3. Tenaga Honorer dan Tenaga Kerja Sukarela ................................... 146 A.4. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

dan Non Teknis Yudisial .................................................................. 146 A.5. Promosi dan Mutasi .......................................................................... 146 A.6. Pengisian Jabatan ............................................................................ 147 A.7. Pensiun ............................................................................................ 148

B. KEADAAN PERKARA ............................................................................. 154

1. Rekapitulasi Perkara .......................................................................... 154 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis ........................................................ 155 3. Putusan Yang Diajukan Banding ........................................................ 158 4.Putusan Yang Diajukan Kasasi............................................................ 153 5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) ............................. 154

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ..................................... 165

D. PENGELOLAAN KEUANGAN ................................................................ 167

1. Belanja Pegawai ................................................................................. 167 2. Belanja Barang ................................................................................... 167 3. Belanja Modal ..................................................................................... 168 4. Laporan Realisasi Anggaran .............................................................. 168 5. Neraca ................................................................................................ 169

LAPORAN TAHUNAN 2016

PENGADILAN NEGERI LAHAT

ii

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI ................................................. 170

F. REGULASI TAHUN 2015 ......................................................................... 171

BAB IV PENGAWASAN ..................................................................................... 172

A. PENGAWASAN INTERNAL ................................................................... 172

B. EVALUASI PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN ................................... 173

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................. 174

A. KESIMPULAN ........................................................................................ 174

B. REKOMENDASI ..................................................................................... 174



iii

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan tahunan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan

strategik organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan

dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga ( Prosedur

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ) serta berbagai kebijakan DIKTUM

KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen

Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang

dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Surat keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pelaporan tahunan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai Peradilan Tingkat Pertama , dan juga disesuaikan dengan Visi dan Misi

Mahkamah Agung dari hasil Rakernas 2010 di Balikpapan yaitu Terwujudnya Badan

Peradilan Yang Agung,menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan

hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas

kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan

peradilan.

Dengan demikian untuk peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu

ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan tepat guna dan juga

mempunyai kualitas keterampilan individu (skill individual) yang baik, sehingga jalannya

suatu organisasi dapat juga bekeselarasan dan berkesinambungan sesuai dengan

pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. tahun 2010, dan

berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa Ketentuan mengenai organisasi, administrasi

dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing.


PENGADILAN NEGERI LAHAT 1

V I S I :

Mewujudkan Pengadilan Negeri Lahat yang Berkeadilan

M I S I :

1. Menjaga Kemandirian

2. Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

3. Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparasi

4. Pelayanan Yang Efektif, Efisien, dan Transparasi

A. Program Kerja Jangka Pendek :

1) Menetapkan Manajemen Peradilan dengan baik dan benar

- Manajemen Peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas,

pengawasan, dan pembinaan serta evaluasi kegiatan.

2) Mewujudkan tertib administrasi Peradilan

- Administrasi Peradilan yang terdiri atas Administrasi perkara, administrasi

persidangan, dan pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.

3) Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja yang optimal

- Pencapaian target yang telah di tetapkan sesuai dengan program kerja.

B. Program Kerja Jangka Panjang :

1) Mewujudkan citra Lembaga Peradilan Pengadilan Negeri Lahat yang

bermartabat dan terhormat.

- Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan.

2) Meningkatkan Kinerja pelayanan publik.

- Menciptakan Mutu pelayanan publik dengan prima.

3) Mewujudkan citra aparat Peradilan yang profesional, bersih dan

berwibawa.

- Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalah gunaan wewenang.

C. Tujuan dan Sasaran Program :

1) Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum yang trasparan,

akuntanbelitas dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan

keadilan masyrakat.

2) Meningkatkan kepercayaan terhadap Penegakan Hukum, Khususnya

dalam rangka Penanganan terhadap kasus Korupsi.

3) Meningkatkan Operasional Perkantoran dan Kinerja PNS.

4) Meningkatkan Pelayanan Publik dan Birokrasi.

5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.



2

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. KETUA PENGADILAN NEGERI

a. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.

b. Membuat :

1. Perencanaan (planning, programming) dan perorganisasian (organizing)

2. Pelaksanaan (implementation dan executing)

3. Pengawas (evaluation dan controlling) yang baik, serasi dan selaras.

c. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja

sama dengan baik.

d. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka

mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat / petugas yang

bersangkutan.

e. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan

rutin / pembangunan.

f. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3

bulan dengan seluruh karyawan.

g. Membuat / menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

h. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

i. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.

j. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh

karyawan.

k. Melakukan pengawasan intern :

- Intern : Pejabat peradilan, keuangan dan material.

l. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.

m. 1. Melakukan Evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian

untuk kepentingan peningkatan jabatan.

2. Melaporkan evaluasi atas hasil Pengawasan dan penilaiannya Makamah

Agung.



3

3. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap

perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan

mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.

4. Mempersiapkan Kader (Kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Darma yuktikarini, IKAHI,

Koperasi dan PTWP.

o. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan

kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan,

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di

daerahnya apabila diminta.

p. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan

menanggapinya bila dipandang perlu.

2. WAKIL KETUA

a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka

panjang, pelaksanaannnya serta pengorganisasian.

b. Mewakili ketua bila berhalangan.

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah

dikerjakan sesuai dengan rencana kerjadan ketentuan yang berlaku serta

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. HAKIM

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanakannya serta pengorganisasiannya.

b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasiperkara

perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

c. Pengadilan Negeri :Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT)

terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Permasyarakatan dan

melaporkannya kepada Makamah Agung.



TUGAS PEJABAT KEPANITERAAN

1. PANITERA

a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang,pelaksanaan nya serta pengorganisasian nya.

b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan. Membantu pimpinan

pengadilan dalam pembinaan pegawai.

c. Membantu hakim dalam persidangan perkara pidana dan perdata.

d. Panitera dengan dibantu oleh panitera Muda menyelenggarakan administrasi

mengenai jalannya perkara pidana dan perkara perdata dan situasi keuangan

perkara perdata.

e. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,putusan,dokumen,akta,buku

daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga,surat-surat bukti dan surat-surat

lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

f. Membuat akta dan salinan putusan.

g. Menerima dan mengirim berkas perkara.

h. Melaksanakan Eksekusi putusan perkara perdata.

i. Menyelenggarakan pendaftaran Badan Hukum Perseroan terbatas,Perseroan

Commanditer dan Yayasan.

j. Menerima dan mendatangi pendaftaran surat kuasa,melegalisasi surat-surat bukti

perkara yang diajukan kepersidangan.

k. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.

l. Membuat dan Menandatangani Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

bawahan.

2. PANITERA MUDA PIDANA

a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang,pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Membantu panitera dalam menyelenggaraan administrasi perkaradan

pengolahan penyusunan laporan perkara perdata.

c. Mengkoordinir / Membagi tugas urusan perdata untuk diberikankepada bawahan.

d. Melaksanakan tugas administrasi perkara perdata,menerima dan memberi nomor

Register pada setiap perkara perdata yang diterima serta mencatatnya dalam

register perdata.

e. Menyiapkan berkas perkara banding/ kasasi untuk dikirim ke pengadilan Tingkat

banding dan Mahkamah Agung.

f. Menyerahkan Arsip berkas perkara ke Panitera Muda Hukum.

g. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.

h. Meneliti mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.



i. Mengkoordinir tugas-tugas meja II dan Meja III sebagai mana yang diatur dalam

buku pedoman pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Buku II.

2.1 STAF PANITERA MUDA PIDANA

a. pemegang buku register perkara singkat

b. pemegang buku register perkara lalu lintas dan perkara cepat

c. pemegang buku register penyitaan

d. pemegang buku register pengeledahan

e. pemegang buku register praperadilan.

f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan

1. Laporan Keadaan perkara pidana

2. Laporan Jenis perkara pidana

g. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan

1. Laporan perkara banding

2. Laporan perkara kasasi

3. Laporan perkara PK

4. Laporan perkara yang terdakwanya mengajukan Grasi/Remisi.

h. Menyiapkan dan membuat laporan Semester.

1. Laporan kegiatan hakim

2. Laporan pelaksanaan tugas Hakim.

i. Kearsipan

1. Berkas perkara yang masih aktif Dan yang telah diminutasi.

2. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepaniteraan

pidana.

3. PANITERA MUDA PERDATA


dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian nya.

b. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan

pengelolaan penyusunan laporan perkara pidana.

c. Mengkoordinir dan membagi tugas- tugas urusan pidana untuk diberikan kepada

staf sebagaimana yang diatur dalam buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan Buku II.

d. Menyerahkan arsip berkas perkara ke Panitera Muda Hukum.

e. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.

f. Mengelola keuangan Perkara pidana, Uang bantuan Hukum dan uang jaminan

penangguhan penahanan.

g. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.



h. Membuat dan Menandatangani Daftar penilaian Pelasanaan Pekerjaan (DP3)

bawahan.

3.1 STAF PANITERA MUDA PERDATA

- Membantu tugas panitera Muda perdata dan Membantu tugas meja II dan

Meja III urusan kepaniteraan perdata serta tugas lainnya yang diberikan.

4. PANITERA MUDA HUKUM


dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Membantupanitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan

pengelolahan penyusunan laporan perkara.

c. Menerima dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah non aktif.

d. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.

e. Melakukan pendaftaran Badan Hukum berupa PT, CV, Firma dan Yayasan serta

badan hukum lainya.

f. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

g. Membuat dan Menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

bawahan.

4.1 STAF PANITERA MUDA HUKUM

a. Menyelenggarakan pendaftaran bada-badan hukum PT,CV Firma, dan

Yayasan.

b. Mendata dan menyusun arsip berkas perkara pidana dan perdata.

c. Membuat laporan bulanan,triwulan,dan tahanan.

d. Mengelola dan menyajikan data/dokumentasi Pengadilan.

5. PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan

kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

6. JURUSITA

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua pengadilan, Ketua Sidang Dan

Panitera dalam hal perkara perdata.

b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman teguran-teguran,protes-protes,dan

pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-caraberdasarakan ketentuan

undang-undang.



7

c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat

lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnyayang syah apabila

menyita tanah.

d. Membuat berita Acara penyitaan,yang salinan resminya diserahkankepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

e. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga sertamembuat

berita acaranya.

f. Melaksanakan tugas lainnya yang berkenan dengan kejurusitaan.

KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIS


dan jangka panjang,pelaksanaanya serta pengorganisasian nya.

b. Mengatur pembagian tugas pejabat Kesekretariatan.

c. Membantu pimpinan pengadilan dalam pembinaan pegawai.

d. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Mengkoordinir para Kepala Sub.

Bagian serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.

e. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung Jawab atas

pengelolaan dan pengunaan anggaran

f. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan

dan pemanfaatan barang milik negara (BMN)

g. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.

h. Membuat dan Menandatangani Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

bawahan.

2. KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang.pelaksanaannya serta pengorganisasian.

b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Keuangan.

c. Membagi tugas urusan keuangan untuk diberikan kepada para staf.

d. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan peralatan kantor/langganan daya dan jasa

untuk mendapatkan penyelesaian.

e. Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dalam

rangka meminta data keuangan.

f. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP

g. Menelitian kelengkapan dan kebenaran register penutupan KAS.

h. Meneliti SPJ penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti pengeluaran.



8

i. Menyelesaikan surat-surat yang berkenaan dengan pinjaman BRI untuk

ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri.

j. Menyelesaikan administrasi Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu.

k. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Umum.

l. Membagi tugas urusan Umum untuk diberikan kepada para staf

m. Mengkoordinir surat masuk dan surat keluar.

n. Membuat daftar Inventaris Ruangan.

o. Menyelenggarakan kearsipan surat.

p. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

q. Menyelenggarakan pemeliharaan alat, perlengkapan kantor, gedung dan rumah

dinas.

r. Membuat dan menandatangani Daftar penilaian Pelaksanaan pekerjaan ( DP3)

bawahan.

2.1 STAF KASUB KEUANGAN (BENDAHARA)

a. Melaksanakan tugas perbedaharaan bersumber dari pelaksanaan APBN.

b. Mengajukan SPP Pembayaran langsung, SPP Penyediaan Dana UYHD

(SPP-DU), SPP Penggantian Dana UYHD (SPP-DU) dan SPP Tambahan

UYHD (SPP-TU).

c. Mengadakan pembukuan atas pengeluaran dana UYHD kedalam buku kas

umum Tabelaris dan Pembantu setiap MAK.

d. Mencairkan uang sesuai SP2D yang diterima.

e. Laporan untuk pertanggung jawaban setiap pengeluaran dana UYHD.

f. Menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas.

g. Melakukan pemotongan PPH atas Pengeluaran dana UYHD.

2.2 STAF KASUB UMUM

a. Menerima dan membukukan surat masuk dan keluar

b. Mengirim surat-surat dinas

c. Menyampaikan surat masuk kebagian masing-masing.

d. Mengelolah majalah Varia Peradilan.

e. Mengelolah Perpustakaan

f. Membantu membuat daftar inventaris ruangan.

g. Membantu membuat kartu inventaris barang.

h. dan tugas yang diberikan kepadanya.

3. KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA





9

b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Kepegawaian.

c. Membagi tugas urusan Kepegawaian untuk diberikan kepada para staf.

d. Menyusun data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas dan diklat.

e. Mengusulkan pemberian penghargaan tanda kehormatan.

f. Menyusun Bezetting dan DUK.

g. Melakukan permintaan KARPEG,KARSIS,KARSU,DAN TASPEN.

h. Menyelenggarakan sumpah PNS, pelantikan dan sumpah Jabatan.

i. Mengusulkan Kenaikan pangkat pegawai/jabatan struktur dan fungsional.

j. Mengusulkan dan menyelenggarakan administrasi mutasi pegawai.

k. Mengusulkan pemberhentian dan pensiun pegawai.

l. Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian .

m. Meneliti dan mengkoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

n. Membuat dan menandatangani Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

(DP3) bawahan.

3.1 STAF KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

a. Mengerjakan Bezetting, DUK, Surat Pernyataan menduduki jabatan.

b. Membuat usul kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala.

c. Mengerjakan usul permintaan Karis dan Karsu.

d. Mengerjakan usul mutasi, Menyiapkan Penyumpahan PNS,Jabatan.

e. Mengerjakan daftar Hadir Pegawai.

f. Mengerjakan Surat Izin cuti Pegawai.

g. Mengerjakan Permintaan Askes, Karpeg , taspen.

h. Mengerjakan usul pemberhentian Pegawai dan pensiun.

i. Mengerjakan surat permintaan Pengujian kesehatan bagi para CPNS dan

tugas lain yang diberikan kepadanya.

4. KASUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN



b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Perencanaan.

Teknologi Informasi dan Pelaporan..

c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan

anggaran,

d. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi

e. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website;

f. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer

dan perangkat pendukungnya;

g. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;



10

h. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;

i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

teknologi informasi

j. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan

Tahunan dan LKJIP

k. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan SOP.



11

STRUKTUR ORGANISASI




12

B. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

B.1. KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT



13



14



15



16



17



18



19



20

B.2 WAKIL KETUA



21



22



23



24



25



26



27

B.3. HAKIM

1. VERDIAN MARTIN, SH



28



29



30



31

2. AHMAD RENARDHIEN, S.H



32



33



34



35

3. SAIFUL BROW, SH



36



37



38



39

4. DICKY SYARIFUDIN, SH.,MH



40



41



42



43

5. MAHARTHA NOERDIANSYAH, SH



44



45



46



47



48



49

B.4. KEPANITERAAN 1. PANITERA



50



51



52



53

2. PANITERA MUDA PERDATA



54



55



56



57



58



59



60

1. 1 STAF PANITERA MUDA PERDATA



61



62



63



64

2. PANITERA MUDA PIDANA



65



66



67



68



69



70



71



72



73

3. PANITERA MUDA HUKUM



74



75



76



77

4. PANITERA PENGGANTI 4.1 MASTIAH, S.H



78



79

LAPORAN TAHUNAN 2016 44



80



81

5.1.2 SUDARWAN, SH



82



83



84



85

5.1.3 MAHMUD, SH



86



87



88



89

5.1.3 HARIYANTO, SH



90



91



92



93

5.1.5 ENRIK PEDI ENDORA



94



95



96



97

5.1.6 FITRIANI



98



99



100



101

5.1.7 LISZA AYUMASDARIA S, SH



102



103



104



105

6. JURU SITA / JURUSITA PENGGANTI

6.1 HINDRAWANSYAH



106



107



108



109

6.1.2 MARDHIYAN SAPUTRA.A.Md



110



111



112



113

6.1.3 M. SYAMSUL BACHRI



114



115



116

B.7. KESEKRETARIATAN 7.1 SEKRETARIS



117



118



119



120



121

7.2 KASUBAG.UMUM DAN KEUANGAN



122



123



124



125



126



127

7.2.1 STAF UMUM DAN KEUANGAN



128



129



130



131

B.7.3 KASUBAG.PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN



132



133



134



135

B.7.4 KASUBAG.ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA



76

136



137



138



139

7.4.1 STAF KASUB ORGANISASI KEPEGAWAIAN DAN TATALAKSANA



140



141



142



143

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

NO NAMA / NIP PANGKAT / GOLONGAN JABATAN KET.

1. AGUS PANCARA, S.H., M.Hum. NIP. 19650808 199603 1 002

Pembina Tk. I / (IV/b)

Hakim Madya Muda

Ketua -

2.

YOGA D.A. NUGROHO, S.H., M.H. NIP. 19780331 200112 1 002

Penata TK.I (III/d) Hakim Pratama

Utama

Wakil Ketua -

3. VERDIAN MARTIN NIP. 19790526 200704 1 001

Penata (III/c) Hakim Pratama

Madya

HAKIM -

4. AHMAD RENARDHIEN, S.H. NIP. 19800205 200805 1 001


Madya

HAKIM -

5. SAIFUL BROW, S.H. NIP. 19830722 200805 1 001


Madya

HAKIM -

6. DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. NIP. 19820607 200904 1 007

Penata Muda Tk. I / (III/b)

Hakim Pratama Muda

HAKIM -

7. MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. NIP. 19810127 200912 1 003


Hakim Pratama Muda

HAKIM -

8. RAMLI, S.H.,M.H. NIP. 19660805 198703 1 003

Penata TK.I (III/d)

Panitera

-

9. ALIA DESNANI, S.H., M.M. NIP. 19691230 199303 2 002

Penata TK.I (III/d)

Panmud Perdata

-

10. HERMAN NIP. 19621221 198503 1 002


Panmud Hukum

-

11. DAHLAN, S.H., M.M. NIP. 19660909 199303 1 002


Panmud Pidana

-

12. MASTIAH, S.H., M.M. NIP. 19610815 198401 2 001

Penata TK. I / (III/d)

Panitera Pengganti

-

13. HARYANTO, S.H. NIP. 19791001 200904 1 004

Penata Muda TK. I / (III/b)

Panitera Pengganti

-

14. LISZA AYUMASDARIA, S.H. NIP. 19860530 200912 2 005


Panitera Pengganti

-

15. ENRIK PEDI ENDORA, SH NIP. 19830810 200912 1 004

Penata MudaTK. I / (III/b)

Panitera Pengganti

-



144

16. SUDARWAN, S.H. NIP. 19700701 199303 1 004

Penata MudaTK. I / (III/b)

Panitera Pengganti

-

17. MAHMUD, S.H. NIP. 19690720 199303 1 005

Penata Muda (III/a)

Panitera Pengganti

-

18. FITRIANI, S.H. NIP. 19860612 200604 2 003

Penata Muda (III/a)

Panitera Pengganti

-

19. HINDRAWANSYAH NIP. 19711118 199303 1 005

Penata Muda (III/a)

Jurusita

-

20. MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md. NIP. 19851214 201101 1 005

Pengatur Tk. I / (II/d)

Jurusita Pengganti -

21. M. SYAMSUL BACHRI NIP. 19800817 200904 1 005

Pengatur Muda TK. I (II/b)

Jurusita Pengganti

-

A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO NAMA / NIP PANGKAT / GOLONGAN JABATAN KETERANGAN

1. ENDANG EFENDI, S.E., M.M. NIP.198409132009041002


Sekretaris

-

2. MIRAWATI, S.Kom, M.M. NIP. 19850914 201101 2 008


Kasubbag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

-

3. ANDREY SYAH WIJAYA, S.H. NIP. 19810807 200904 1 005

Penata Muda / (III/a)

Kasubbag Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana

-

4. DEDI SUCIPTO, A.Md NIP. 19841128 200904 1 003

Penata Muda / (III/a)

Kasubbag Umum dan Keuangan

-

5. GINA RUFAQOH YEMADA, A.Md NIP. 19910709 201503 2 002

Pengatur / (II/c)

Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

-

6. AGUS M. ALI TUYONO NIP. 19750816 201405 1 001

Pengatur Muda / (II/a)

Staf Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

-

7. NENI TRIANA NIP. 19820219 201408 2 001


Staf Kepaniteraan Panitera Muda

Perdata

-

8. SYAH REZA PAHLEVI NIP. 19821009 201408 1 003


Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

-



145

A.3. Tenaga Honorer Dan TKS

NO NAMA / NIP PENDIDIKAN DI PERBANTUKAN UNIT KERJA KETERANGAN

1. KODAR

SMA

SOPIR

Honorer/PPNPN

2. SUPARMAN

SMA

SATPAM

Honorer/PPNPN

3. NURMALA

SMA

Cleaning Servis / Panmud Perdata

Honorer/PPNPN

4. VERA PUSPITA SARI

SMK

Pramubakti / Panmud Hukum

Honorer/PPNPN

5. NIXSEN SUKANDA, S.E.

S1 EKONOMI

Clenaing Service / Panmud Pidana

Honorer/PPNPN

6. RICI SAMBORA

SMA

SATPAM

Honorer/PPNPN

7. RINI DAMAYANTI

SMK

Panmud Pidana

TKS

8. GERY CHRISTOPER, S.H.

S1 HUKUM

Panmud Hukum

TKS

9. ZULKARNAIN

SD

Menjaga Keamanan Zetting Platz di Empat Lawang

TKS

10. SUPARDIN

SD

Tukang Kebun

TKS

11. MUHAMAD AL FARABI

SMU

SATPAM

TKS

12. MUHAMAD RIO SMU Bagian Umum dan Keuangan

TKS

13. TIARA ISLAMI SMU Panmud Perdata TKS

A.4. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial

Secara keseluruhan jumlah tenaga Hakim dan Pegawai yang ada di

Pengadilan Negeri Lahat dinilai masih sangat kurang, dan juga jumlah Hakim yang

kurang sebanding dengan beban Perkara Pidana dan Perdata yang masuk pada

Pengadilan Negeri Lahat dari tahun ketahun.

Adapun jumlah Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri

Lahat Sampai dengan bulan Desember 2016 adalah 29 orang yang terdiri dari :

1. Hakim : 7 (tujuh) orang

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 22 ( dua puluh ) orang

A.5. Promosi dan Mutasi

Mutasi dan Promosi merupakan kondisi yang selalu tarjadi pada Badan

Peradilan di bawah Mahkamah Agung, terutama Jabatan Hakim dan Ketua serta

Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Lahat.

1. Pada tahun 2016 terjadi mutasi Jabatan untuk tingkat Hakim yaitu :

a. Ketua Pengadilan Negeri Lahat :

Sahlan Efendi, S.H.,M.H mutasi sebagai Hakim di PN.Jakarta Utara, dan

digantikan oleh Bpk.Agus Pancara, S.H.,M.Hum.sebelumnya sebagai Wakil

Ketua PN.Pagar Alam



146

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat :

Edwin Yudhi Purwanto, SH .,M.H mutasi sebagai WKPN di PN.Kab.Madiun

dan digantikan oleh Yoga Dwi Ariastomo Nugroho,S.H., M.H sebelumnya

sebagai Hakim PN. Palu

c. Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang pindah tugas :

1. Lusiantari Ramadhania, S.H mutasi sebagai Hakim PN.Magetan

2. Joni Mauluddin Saputra, S.H mutasi sebagai Hakim PN.Sungai Liat

3. Erslan Abdillah, S.H mutasi sebagai Hakim PN.Tuban

d. Hakim dan Panitera Pengganti yang masuk ke Pengadilan Negeri Lahat :

1. Dicky Syarifudin, SH.,M.H sebelumnya sebagai Hakim PN.Marauke

2. Mahartha Noerdiansyah, S.H sebelumnya sebagai Hakim PN.Blambangan

Umpu

3. Lisza Ayumasdaria,S.H sebelumnya sebagai Panitera Pengganti

PN.Marauke

e. Pada tahun 2016 terjadi promosi Jabatan dan Pindah Tugas yaitu :

- Alia Desnani, S.H., M.M. dari Panmud Pidana PN. Lahat promosi menjadi

Panmud Perdata PN. Lahat.

- Herman dari Panmud Perdata PN. Pagar Alam promosi menjadi Panmud

Hukum PN. Lahat.

- Dahlan, S.H., M.M. dari Panmud Hukum PN. Lahat promosi menjadi

Panmud Pidana PN. Lahat

- Mardhiyan Saputra, A.Md dari staf Panmud Hukum menjadi Jurusita

Pengganti PN. Lahat

A.6. Pengisian Jabatan

A. Non Struktural (Tehnis)

1. Jabatan Hakim

Pengisian Jabatan Struktural untuk Jabatan Hakim secara otomatis selalu

ada pergantian seperti pada tahun 2016 terjadi mutasi Hakim sebanyak 5

(lima) orang akan tetapi Hakim yang masuk hanya 4 (empat) orang

2. Jabatan Panitera (ada)

3. Jabatan Panitera Muda Pidana (ada)

4. Jabatan Panitera Muda Hukum (ada) dan

5. Jabatan Panitera Muda Perdata (ada)

B. Struktural berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015 ( Non Tehnis )

1. Jabatan Sekertaris (ada)

2. Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (ada)

3. Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata

Laksana (ada)



147

4. Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan (ada)

A.7. PENSIUN

Pada Pengadilan Negeri Lahat ada 2 (dua) Orang yang memasuki batas usia

Pensiun pada Tahun 2016 tadi, antara lain :

1. An. Suparyadi (Staf Kasubag Umum dan Keuangan)TMT pada 1 April 2016

2. An.Edilhi Matseri (Wakil Panitera) TMT pada tanggal 1 November 2016



148

B. KEADAAN PERKARA

1. REKAPITULASI PERKARA

PERDATA

NO JENIS PERKARA KETERANGAN TAHUN 2016

1. Gugatan Jumlah Perkara Gugatan yang diterima selama tahun 2016 26 Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis 26

2. Gugatan Sederhana

Jumlah Perkara Gugatan Sederhana yang diterima selama tahun 2016

1

Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis 1

3. Permohonan Jumlah Perkara Permohonan yang diterima selama tahun 2016

25


PIDANA

NO JENIS PERKARA KETERANGAN TAHUN 2016

1. Pidana Biasa Jumlah Perkara Pidana Biasa selama tahun 2016 389 Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis 389

2. Pidana Khusus Anak Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang diterima selama tahun 2016

24


3. Pidana Cepat Jumlah Perkara Cepat yang diterima selama tahun 2016 1 Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis 1

4. Pidana Singkat/Ringan/Lain

Jumlah Perkara Tilang Lalu Lintas yang diterima selama tahun 2016

7943




1. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

PERDATA ( GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, PERMOHONAN)

No. NAMA HAKIM MAJELIS

SISA

BULAN LALU

TAMBAH

BULAN YBS

JUMLAH DIPUTUS SISA

BULAN YBS

JUMLAH YANG

DI MINUTER

SISA YANG BELUM

DI MINUTER

G P GS G P GS G P GS G P GS G P GS G P GS G P GS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

VERDIAN MARTIN, SH.

AHMAD RENARDHIEN, SH.

- - - 12 - - 12 - - 6 - - 6 - - 6 - - - - -

2

YOGA D. A. NUGROHO, SH., MH AHMAD

RENARDHIEN, SH.

DICKY SYARIFUDIN, SH. MH

3 - - 6 - - 9 - - 4 - - 2 - - 4 - - - - -

3

VERDIAN MARTIN, SH

SAIFUL BROW, SH

MAHARTA NOERDIANSYAH, SH

2 - - 8 - - 10 - - 7 - - 1 - - 7 - - - - -

HAKIM ANGGOTA

1 AGUS PANCARA, SH., M.Hum. - - - - 9 - - 9 - - 9 - - - - - 9 - - - -

2 YOGA D. A. NUGROHO, SH., MH - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - -

3 VERDIAN MARTIN, SH. - - - - 8 1 - 8 1 - 8 - - - - - 8 - - - -

4 AHMAD RENARDHIEN, SH. - - - - 3 - - 3 - - 3 - - - - - 3 - - - -

5 SAIFUL BROW, SH - - - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - 2 - - - -

6 DICKY SYARIFUDIN, SH. MH - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - -

7 MAHARTA NOERDIANSYAH, SH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



150

PIDANA (PIDANA BIASA, PIDANA SINGKAT, PIDANA CEPAT DAN PIDANA LALU LINTAS)


SISA BULAN LALU

TAMBAH BULAN YBS

JUMLAH DIPUTUS SISA

BULAN YBS JUMLAH YANG

DI MINUTER

SISA YANG BELUM

DI MINUTER

B S C/LL B S C/LL B S C/LL B S C/LL B S C/LL B S C/LL B S C/LL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 AGUS PANCARA, SH., M. Hum.

VERDIAN MARTIN, SH.

AHMAD RENARDHIEN, SH. - - - 191 - - 191 - - 163 - - 28 - - 163 - - - - -

2 YOGA D. A. NUGROHO, SH., MH

AHMAD RENARDHIEN, SH.

DICKY SYARIFUDIN, SH. MH 34 - - 98 - - 132 - - 121 - - 11 - - 121 - - - - -

3 VERDIAN MARTIN, SH

SAIFUL BROW, SH

MAHARTA NOERDIANSYAH, SH 22 - - 100 - - 122 - - 104 - - 18 - - 104 - - - - -

HAKIM ANGGOTA

1 AGUS PANCARA, SH., M. Hum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 YOGA D. A. NUGROHO, SH., MH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 VERDIAN MARTIN, SH. - - - - - 2783 - - 2783 - - 2783 - - - - - 2783 - - -

4 AHMAD RENARDHIEN, SH. - - - - - 2421 - - 2421 - - 2421 - - - - - 2421 - - -

5 SAIFUL BROW, SH - - - - - 1654 - - 1654 - - 1654 - - - - - 1654 - - -

6 DICKY SYARIFUDIN, SH. MH - - - - - 575 - - 575 - - 575 - - - - - 575 - - -

7 MAHARTA NOERDIANSYAH, SH - - - - - 210 - - 210 - - 210 - - - - - 210 - - -



151

PIDANA (PIDANA KHUSUS ANAK)


SISA BULAN LALU

TAMBAH BULAN

YBS JUMLAH DIPUTUS SISA

BULAN YBS JUMLAH YANG

DI MINUTER

SISA YANG BELUM

DI MINUTER

ANAK ANAK ANAK ANAK ANAK ANAK ANAK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 AGUS PANCARA, SH., M. Hum. - - - - - - -

2 YOGA D. A. NUGROHO, SH., MH - - - - - - -

3 VERDIAN MARTIN, SH. - 16 16 16 - 16 -

4 AHMAD RENARDHIEN, SH. - - - - - - -

5 SAIFUL BROW, SH - 8 8 8 - 8 -

6 DICKY SYARIFUDIN, SH. MH - - - - - - -

7 MAHARTA NOERDIANSYAH, SH - - - - - - -



152

3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

PERDATA

NO UPAYA HUKUM KETERANGAN TAHUN

2016

1 Banding a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK Banding 6

b. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding 0

c. Putusan Pengadilan TK. I yang tidak dapat diterima TK Banding

0

PIDANA


2016

1 Banding a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK Banding 6

b. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding 2

c. Putusan Pengadilan TK. I yang tidak dapat diterima TK Banding

0

4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI PERDATA


2016

1 Kasasi a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK. Kasasi

0

b. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi

0

c. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding dan tidak dapat diterima TK. Kasasi

0

d. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi

0

e. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi

0

PIDANA


2016

1 Kasasi a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK. Kasasi

0

b. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi

1

c. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding dan tidak dapat diterima TK. Kasasi

0

d. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi

0

e. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi

0



153

5. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERDATA


2015

1 PK

a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

b. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang dikuatkan TK. PK

0

c. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding dan tidak dapat diterima TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

d. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

e. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

f. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dibatalkan TK. PK

0

g. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasiyang dibatalkan TK. PK 0

h. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding dan tidak dapat diterima TK. Kasasi yang dibatalkan TK. PK

0

i. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi yang dibatalkan TK. PK 1

j. Putusan Pengadilan TK. I dibatalkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dibatalkan TK. PK

0

k. Putusan Pengadilan TK. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan TK. PK

0

l. Putusan Pengadilan TK. IBanding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan TK. PK

0

m. Putusan Pengadilan TK. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan TK. PK

0

n. Putusan Pengadilan TK. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan TK. PK

0

o. Putusan Pengadilan TK. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dibatalkan TK. PK

0

p. Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan TK. PK

0

q. Putusan Pengadilan TK. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima TK. PK 0

r. Putusan Pengadilan TK. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dapat diterima TK. PK

0



154

PIDANA


2016

1 PK

a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

b. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang dikuatkan TK. PK

0

c. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding dan tidak dapat diterima TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

d. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

e. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dikuatkan TK. PK

0

f. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dibatalkan TK. PK

0

g. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasiyang dibatalkan TK. PK 0

h. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding dan tidak dapat diterima TK. Kasasi yang dibatalkan TK. PK

0

i. Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi yang dibatalkan TK. PK

0

j. Putusan Pengadilan TK. I dibatalkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dibatalkan TK. PK

0

k. Putusan Pengadilan TK. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan TK. PK

0

l. Putusan Pengadilan TK. IBanding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan TK. PK

0

m. Putusan Pengadilan TK. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan TK. PK

0

n. Putusan Pengadilan TK. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan TK. PK

0

o. Putusan Pengadilan TK. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dibatalkan TK. PK

0

p. Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan TK. PK

0

q. Putusan Pengadilan TK. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima TK. PK 0

r. Putusan Pengadilan TK. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dapat diterima TK. PK

0



155

2. RADIUS

PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN NEGERI LAHAT

A. KABUPATEN LAHAT

No. Urt URAIAN/ PENJELASAN Kecamatan

Kota Lahat

Kecamatan Merapi

Timur,Merapi Selatan, Merapi Barat, Gumay

Talang,

Kecamatan Kota Gunung,

P.Pinang, Gumay Ulu, Tj. Tebat, Kikim Timur, Kikim

Tengah, Pseksu

Kecamatan Kota Agung, Mulak Ulu,

Kikim Selatan, Kikim Barat

Kecamatan Jarai,Muara

Payang, Pajar Bulan

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Tanjng

Sakti Pumi

KETERANGAN

Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI A. PERKARA PERDATA GUGATAN

1. Uang muka (panjar) ongkos perkara

dengan seorang penggugat dan seorang tergugat ditetapkan sebagai berikut : Dengan perincian sebagai berikut : - Panggilan Penggugat 3 x R - Panggilan tergugat 4 x R - Materai - Redaksi - PNBP

2. Panggilan untuk seorang para pihak

/ saksi ahli ditetapkan sebagai berikut :(Disebut radius )

3. Panggilan terhadap pihak yang berperkara/ saksi ahli yang berdomisili Di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat ditetapkan sejumlah Rp.115.000

Rp.566.000,- Rp.225.000,- Rp.300.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 75.000,-

Rp.916.000,- Rp.375.000,- Rp.500.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp.125.000,-

Rp. 1.091.000,- Rp.450.000,- Rp.600.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 150.000,-

Rp.1.266.000,- Rp. 525.000,- Rp. 700.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 175.000,-

Rp.1.234.000,- Rp. 525.000,- Rp. 700.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 200.000,-

Rp.1.616.000,- Rp. 675.000,- Rp. 900.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 225.000,-

1. Setiap bertambah seseorang penggugat panjar perkara ditambah 3XR(Tiga kali panggilan) Setiap bertambah seseorang tergugat panjar perkara ditambah 4 X R (Empat kali panggilan)

2. Besar panggilan minimal Rp.75.000,- maksimal Rp.225.000,- (Tergantung radius)

B. PERKARA PERDATA PERMOHONAN

1. Uang muka (panjar ) ongkos perkara perdata permohonan ditetapkan : Dengan perincian sebagai berikut :

- Panggilan Permohonan 3 X R - Materai - Redaksi - PNBP

Rp. 266.000,- Rp. 225.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,-

Rp.415.000,- Rp. 375.000,- Rp 6.000,- Rp 5.000,- Rp 30.000,-

Rp. 491.000,- Rp. 450.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,-

Rp. 566.000,- Rp. 525.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000

Rp.641.000,- Rp. 600.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,-

Rp. 716.000,- Rp. 675.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,-



156

C. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI

1. Panjar Biaya prmohonan kasasi,

untuk satu orang Pemohon Kasasi dan satu orang Termohon Kasasi, ditetapkan sebagai berikut : Panjar Biaya permohonan Kasasi digunakan untuk : - Pencatatan - Pemberitahuan Pemohon

Kasasi 4 X R - Pemberitahuan Termohon

Kasasi 3 XR - Biaya Untuk MARI - Pemberkasan - Kirim Berkas Dengan Pos - Ongkos Kirim Uang Kemari - Petugas Kirim Uang /

Berkas - PNBP

2. Satu kali pemberitahuan / panggilan

ditetapkan sebagai berikut : Panggilan / Pemberitahuan untuk para pihak yang berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,-

Rp.1.277.000,- Rp. 2.000,- Rp. 300.000,- Rp. 225.000,- Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. ,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-

-

Rp.1.627.000,- Rp 2.000,- Rp. 500.000,- Rp. 375.000,- Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. ,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 125.000,-

-

Rp.1.802.000,- Rp 2.000,- Rp. 600.000,- Rp. 450.000,- Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. ,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-

-

Rp.1.977.000 Rp. 2.000 Rp. 700.000 Rp. 525.000 Rp. 500.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. - Rp. 10.000 Rp. 50.000 Rp. 175.000

-

Rp 2.152.000 Rp. 2.000 Rp. 800.000 Rp. 600.000 Rp. 500.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. - Rp. 10.000 Rp. 50.000 Rp. 200.000

-

Rp.2.327.000 Rp. 2.000 Rp. 900.000 Rp. 675.000 Rp. 500.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. - Rp. 10.000 Rp. 50.000 Rp. 225.000

-

3. Perincian biaya panggilan di luar Hukum Pengadilan Negeri Lahat - Panggilan Rp.75.000,- - Ongkos kirim

Rp.15.000,- - Petugas Rp.10.000,-

D. EKSEKUSI PERKARA PERDATA 1. Panjar Biaya eksekusi ditetapkan

sebagai berikut : 2. Transport 3. Panjar biaya eksekusi pengosongan

bangunan / pembongkaran bangunan - Selain yang telah ditetapkan di

atas juga harus ditambah biaya : - Hakim Pengawas - Juru Ukur - Kuli / Tukang - Tambahan Keamanan - Tambahan Transport - Alat Besar - Panggilan anmaning

Rp.2.397.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

Rp.2.547.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-

Rp.2.647.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,-

Rp.2.747.000,- Rp. 400.000,- Rp. 350.000,-

Rp.2.847.000,- Rp. 450.000,- Rp. 400.000,-

Rp.2.947.000,- Rp. 500.000,- Rp.450.000,-

Panjar biaya eksekusi digunakan untuk :

- Pencatatan Rp. 10.000,- - Materai 2 X 6.000 Rp. 12.000,- - PNBP Rp.25.000,- - Juru Sita Rp. 400.000,- - 2 Orang Saksi Rp. 300.000,- - Keamanan Rp.900.000,- - Lurah / Kades Rp 150.000,- - Camat Rp. 200.000,- Total Rp.1.997.000,- - Transport + Annmaning 2x

Akan diperhitungkan tersendiri tergantung kebutuhan dan keadaan



157

E. SITA :

1. Sita jaminan untuk obyek barang tetap / satu alamat di atas uang muka ditetapkan sebagai berikut :

2. Uang muka eksekusi dari sita lainnya

sama dengan sita jaminan 3. Uang muka pencabutan /

pengangkatan sita sama dengan uang muka sita jaminan.

4. Uang muka barang bergerak akan

ditentukan kemudian sangat bergantung dengan barang yang disita

5. Transport

Rp.1.697.000,- Rp. 200.000,-

Rp.1.797.000,- Rp. 300.000,-

Rp. 1.847.000,- Rp. 350.000,-

Rp.1.897.000,- Rp. 400.000,-

Rp.1.947.000,- Rp.450.000,-

Rp. 1.997.000,- Rp. 500.000,-

Kegunaan Uang Muka : 1. Materai Penetapan Rp. 6.000 2. Materai B.A Rp. 6.000 3. Pencatatan Rp.10.000 4. PNBP Rp 25.000 5. Juru Sita Rp400.000 6. Dua Orang Saksi Rp300.000 7. Kades/Lurah Rp150.000 8. 2 Orang Keamanan Rp300.000 9. Dll Rp300.000 Total Rp.1. 497.000

Ditambah Transport ( Rp.1.497.000,- + Transport )

F. PEMERIKSAAN SETEMPAT

- Transport untuk satu majelis

Rp.600.000,-

Rp. 800.000,-

Rp. 900.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp.1.100.000,-

Rp.1.200.000,-

Digunakan transport : 1. Ketua Majelis 2. Hakim Ketua 3. Hakim Anggota 4. Panitera Pengganti

G. PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING

1. Panjar Biaya permohonan Banding,

untuk satu orang Pemohon Banding dan satu orang Termohon Banding, ditetapkan sebagai berikut : Panjar Biaya permohonan Banding digunakan untuk : - Pencatatan - Pemberitahuan Pemohon

Banding 3 X R - Pemberitahuan Termohon

Banding 4 X R - Biaya Untuk Banding

Rp. 877.000,- Rp. 2.000,- Rp. 225.000,- Rp. 300.000,- Rp. 100.000,-

Rp. 1.227.000,- Rp 2.000,- Rp. 375.000,- Rp. 500.000,- Rp. 100.000,-

Rp.1.402.000,- Rp 2.000,- Rp. 450.000,- Rp. 600.000,- Rp. 100.000,-

Rp. 1.577.000,- Rp. 2.000,- Rp. 525.000,- Rp. 700.000,- Rp. 100.000,-

Rp. 1.752.000,- Rp. 2.000,- Rp. 600.000,- Rp. 800.000,- Rp. 100.000,-

Rp.1.927.000,- Rp. 2.000,- Rp. 675.000,- Rp. 900.000,- Rp. 100.000,-

1. Setiap bertambah seorang Pemohon Kasasi selain dari panjar tersebut ditambah lagi 3 kali Pemberitahuan (3 X R)

2. Setiap bertambah seorang Termohon Kasasi selain dari panjar tersebut ditambah lagi 4 kali Pemberitahuan (4 X R)



158

- Pemberkasan - Kirim Berkas Dengan Pos - Ongkos Kirim Uang - Petugas Kirim Uang /

Berkas - PNBP


ditetapkan sebagai berikut :

3. Panggilan / Pemberitahuan untuk para pihak yang berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-

-

Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 125.000,-

-

Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-

-

Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 175.000,-

-

Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,-

-

Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 225.000,-

-

3. Perincian panggilan di luar Daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat adalah : - Pemberitahuan Rp.

100.000,- - Ongkos Kirim Rp.

15.000,- - Petugas Rp. 10.000,-

H. PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ( PK )

1. Panjar biaya Peninjauan Kembali

perkara Perdata dengan seorang Pemohon dan seorang Termohon ditetapkan sebagai berikut :

2. Ketetentuan lainnya sama dengan ketentuan Kasasi

3. Panjar biaya eksekusi

pengosongan bangunan / pembongkaran bangunan – Selain yang telah ditetapkan di atas juga harus ditambah biaya : - Hakim Pengawas - Juru Ukur - Kuli / Tukang - Tambahan Keamanan - Tambahan Transport - Alat Besar

4. Satu kali pemberitahuan /

panggilan ditetapkan sebagai berikut :

Rp.3.407.000,- Rp. 75.000,-

Rp.3.657.000,- Rp. 125.000,-

Rp.3.782.000,- Rp.150.000,-

Rp.3.907.000,- Rp.175.000,-

Rp.4.032.000,- Rp. 200.000,-

Rp.4.157.000,- Rp. 225.000,-

Panjar digunakan :

- 5 kali kegiatan pemberitahuan / panggilan kepada Pemohon dan Termohon

- Setor ke MARI Rp. 2.500.000 - Pemberkasan Rp.100.000 - Kirim Berkas Rp.200.000 - Kirim Uang Rp.15.000 - Pencatatan Rp.2.000 - Petugas Kirim Rp.15.000 - PNBP Rp.200.000 Total Rp. 3.032.000 Akan Diperhitungkan untuk 5X Panggilan/Pemberitahuan



159

B. Kabupaten Empat Lawang

No. Urt URAIAN/ PENJELASAN Kecamatan

Tebing Tinggi

Kecamatan Muara Pinang, Pendopo

Kecamatan Lintang Kanan, Tl. Padang

Kecamatan Pasmah Air Keruh, Ulu Musi

KETERANGAN

Radius I Radius II Radius III Radius IV A. PERKARA PERDATA GUGATAN

1. Uang muka (panjar)

ongkos perkara dengan seorang penggugat dan seorang tergugat ditetapkan sebagai berikut : Dengan perincian sebagai berikut :

- Panggilan Penggugat 3 x R - Panggilan tergugat 4 x R - Materai - Redaksi - PNBP

2. Panggilan untuk seorang para

pihak / saksi ahli ditetapkan sebagai berikut :(Disebut radius )

3. Panggilan terhadap pihak yang berperkara/ saksi ahli yang berdomisili Di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat ditetapkan sejumlah Rp.100.000

Rp. 1.441.000,- Rp.600.000,- Rp.800.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 200.000,-

Rp. 1.791.000,- Rp.750.000,- Rp.1.000.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp.250.000,-

Rp. 1.966.000,- Rp.825.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 275.000,-

Rp.2.141.000,- Rp. 900.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 300.000,-

1. Setiap bertambah seseorang penggugat panjar perkara ditambah 3XR(Tiga kali panggilan) Setiap bertambah seseorang tergugat panjar perkara ditambah 4 X R (Empat kali panggilan)

2. Besar panggilan minimal Rp.75.000,- maksimal Rp.225.000,- (Tergantung radius)

3. Perincian biaya panggilan di luar Hukum Pengadilan Negeri Lahat - PanggilanRp.75.000,- - Ongkos kirim Rp.15.000,- - Petugas Rp.10.000,-

B. PERKARA PERDATA PERMOHONAN

1. Uang muka (panjar ) ongkos perkara perdata permohonan ditetapkan :

Dengan perincian sebagai berikut :

- Panggilan Permohonan 3 X R - Materai - Redaksi - PNBP

2. Panggilan untuk pemohon ditetapkan

sebagai berikut : (Disebut radius)

Rp. 641.000,- Rp. 600.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 200.000,-

Rp.791.000,- Rp. 750.000,- Rp 6.000,- Rp 5.000,- Rp 30.000,- Rp. 250.000,-

Rp. 866.000,- Rp. 825.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 275.000,-

Rp. 941.000,- Rp. 900.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- Rp. 300.000,-



160

C. PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING

1. Panjar Biaya permohonan Banding,

untuk satu orang Pemohon Banding dan satu orang Termohon Banding, ditetapkan sebagai berikut : Panjar Biaya permohonan Banding digunakan untuk : - Pencatatan - Pemberitahuan Pemohon

Banding 3 X R - Pemberitahuan Termohon

Banding 4 X R - Biaya Untuk Banding - Pemberkasan - Kirim Berkas Dengan Pos - Ongkos Kirim Uang - Petugas Kirim Uang /

Berkas - PNBP


ditetapkan sebagai berikut :

3. Panggilan / Pemberitahuan untuk para pihak yang berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,-

Rp. 1.752.000,- Rp. 2.000,- Rp. 600.000,- Rp. 800.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,-

-

Rp. 2.102.000,- Rp 2.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-

-

Rp.2.277.000,- Rp 2.000,- Rp. 825.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 275.000,-

-

Rp. 2.452.000,- Rp. 2.000,- Rp. 900.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 300.000,-

-

D. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI

1. Panjar Biaya permohonan kasasi,

untuk satu orang Pemohon Kasasi dan satu orang Termohon Kasasi, ditetapkan sebagai berikut : Panjar Biaya permohonan Kasasi digunakan untuk : - Pencatatan - Pemberitahuan Pemohon

Kasasi 4 X R - Pemberitahuan Termohon

Rp.2.152.000,- Rp. 2.000,- Rp. 800.000,- Rp. 600.000,-

Rp.2.502.000,- Rp 2.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,-

Rp.2.677.000,- Rp 2.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 825.000,-

Rp. 2.852.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 900.000,-



161

Kasasi 3 XR - Biaya Untuk MARI - Pemberkasan - Kirim Berkas Dengan Pos - Ongkos Kirim Uang Kemari - Petugas Kirim Uang /

Berkas - PNBP


ditetapkan sebagai berikut : Panggilan / Pemberitahuan untuk para pihak yang berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,-

Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,-

-

Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-

-

Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 275.000,-

-

Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 300.000,-

-

E. PANJAR BIAYA PERMOHONANPENINJAUAN

KEMBALI ( PK ) 1. Panjar biaya Peninjauan Kembali

perkara Perdata dengan seorang Pemohon dan seorang Termohon ditetapkan sebagai berikut :

2. Ketetentuan lainnya sama dengan ketentuan Kasasi

3. Panjar biaya eksekusi

pengosongan bangunan / pembongkaran bangunan – Selain yang telah ditetapkan di atas juga harus ditambah biaya : - Hakim Pengawas - Juru Ukur - Kuli / Tukang - Tambahan Keamanan - Tambahan Transport - Alat Besar

4. Satu kali pemberitahuan /

panggilan ditetapkan sebagai berikut :

Rp.4.032.000,- Rp. 200.000,-

Rp.4.282.000,- Rp. 250.000,-

Rp.4.407.000,- Rp.275.000,-

Rp.4.532.000,- Rp.300.000,-

Panjar digunakan : - 5 kali kegiatan pemberitahuan /

panggilan kepada Pemohon dan Termohon

- Setor ke MARI Rp. 2.500.000 - Pemberkasan Rp. 100.000 - Kirim Berkas Rp. 150.000 - Kirim Uang Rp. 15.000 - Pencatatan Rp. 2.000 - Petugas Kirim Rp. 15.000 - PNBP Rp. 200.000 Total Rp. 2.982.000 Akan Diperhitungkan Untuk 5X Panggilan/Pemberitahuan



162

F. EKSEKUSI PERKARA PERDATA

- Panjar Biaya eksekusi ditetapkan sebagai berikut :

- Transport

- Panjar biaya eksekusi pengosongan bangunan / pembongkaran bangunan - Selain yang telah ditetapkan di

atas juga harus ditambah biaya : - Hakim Pengawas - Juru Ukur - Kuli / Tukang - Tambahan Keamanan - Tambahan Transport - Alat Besar

- Panggilan anmaning

Rp.2.797.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,-

Rp.2.897.000,- Rp. 550.000,- Rp.350.000,-

Rp.2.997.000,- Rp. 600.000,- Rp. 400.000,-

Rp.3.097.000,- Rp. 650.000,- Rp. 450.000,-

Panjar biaya eksekusi digunakan untuk : - Pencatatan Rp.

10.000,- - Materai 2 X 6.000 Rp.

12.000,- - PNBP Rp.

25.000,- - Juru Sita Rp.

400.000,- - 2 Orang Saksi Rp.

300.000,- - Keamanan Rp.

900.000,- - Lurah / Kades Rp 150.000,- - Camat Rp. 200.000,- Total Rp.1.997.000,-

- Transport + Annmaning 2x

Akan diperhitungkan tersendiri tergantung kebutuhan dan keadaan

G. SITA :

1. Sita jaminan untuk obyek barang tetap / satu alamat di atas uang muka ditetapkan sebagai berikut :

2. Uang muka eksekusi dari sita lainnya

sama dengan sita jaminan 3. Uang muka pencabutan /

pengangkatan sita sama dengan uang muka sita jaminan.

4. Uang muka barang bergerak akan

ditentukan kemudian sangat bergantung dengan barang yang disita

5. Transport

Rp.1.997.000,- Rp. 500.000,-

Rp.2.047.000,- Rp. 550.000,-

Rp. 2.097.000,- Rp. 600.000,-

Rp.2.147.000,- Rp. 650.000,-

Kegunaan Uang Muka : 1. Materai Penetapan Rp. 6.000,- 2. Materai B.A Rp. 6.000,- 3. Pencatatan Rp.10.000,- 4. PNBP Rp.25.000,- 5. Juru Sita Rp.400.000,- 6. Dua Orang Saksi Rp. 300.000,- 7. Kades/Lurah Rp. 150.000,- 8. 2 Orang Keamanan Rp. 300.000,- 9. Dll Rp. 300.000,- Total Rp.1. 497.000,-

Ditambah Transport ( Rp.1.497.000,- + Transport )



163

H. PEMERIKSAAN SETEMPAT

- Transport untuk satu majelis

Rp. 1.300.000,-

Rp. 1.500.000,-

Rp. 1.600.000,-

Rp. 1.700.000,-

Digunakan transport : 1. Ketua Majelis 2. Hakim Ketua 3. Hakim Anggota 4. Panitera Pengganti



164

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Gambar ( Foto )


2. Keterangan Tentang Gedung

Gedung Pengadilan Negeri Lahat dibangun tanggal 1 Maret 1978 dengan biaya

D.I.P. tanggal 4 april 1977 Nomor : 88/XII/4/1977, selesai tanggal 22 Desember 1978

dan diresmikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum

Departemen Kehakiman R.I. tanggal 6 Juni 1979 (Bp. Soeroto, SH). Keadaan

Gedung permanent terdiri dari dua tingkat, luas bangunan seluruhnya 634 m2,

terletak diatas tanah seluas 2.200 m2. biaya pembuatan gedung Rp 46.807.000,-

(empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Pembangunan perluasan gedung Kantor Pengadilan Negeri Lahat 300 m2

dengan biaya Rp. 28.126.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu

rupiah) dengan dana D.I.P. tanggal 11 Maret 1982 Nomor : 67/XIII/3/1982, selesai

tanggal 15 Mei 1983. Perluasan tersebut terdiri dari satu tingkat dan terdiri dari satu

ruang sidang, satu ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat dan tiga ruang

kerja pegawai.

Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Lahat mendapatkan lagi dana DIPA

sebesar Rp.1.350.007.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ribu

Rupiah) untuk Rehabilitasi total Gedung Kantor tampak muka menurut Prototype

Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.202.000.000,-

(Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Rupiah) dan pada DIPA tahun 2014 ini untuk

Pembangunan Gedung Lajutan Finishing mendapatkan Anggaran sebesar Rp.

1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), serta pada tahun 2015

pada DIPA Pengadilan Negeri Lahat terdapat lagi Anggaran untuk Rehabilitasi



Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus

Juta Rupiah) akan tetapi anggaran yang tersedia selama 4 (Empat) tahun terakhir

yang di fokuskan untuk tersedia selama 4 (Empat) tahun terakhir yang di fokuskan

untuk pembangunan Gedung Kantor menurut Prototype Mahkamah Agung Republik

Indonesia belum dapat selesai 100% (Seratus Persen) dan untuk tahap Finishing

tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu Milyar Empat Ratus Juta

Rupiah ) akan tetapi dikarenakan tahun 2016 Gedung Kantor Pengadilan Negeri

Lahat sudah dapat digunakan seluruhnya serta sudah sesuai dengan Prototype oleh

karena itu melalui laporan tahunan 2016 ini kami juga menyampaikan untuk

menunjang Kinerja dan tata ruang yang baik juga sebaiknya diiringi dengan

Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Meubelair yang mengikuti dengan Gedung

yang baru ini.

3. TEMPAT SIDANG TETAP (ZITTING PLATZ)

Pengadilan Negeri Lahat juga memiliki tempat sidang tetap / Zitting Platzdi

Kabupaten Empat Lawang kota Tebing Tinggi yang dibangun pada tanggal 25 Maret

1980 dan biaya D.P.I. pada tanggal 3 Mei 1979 No : 54 / XIII/ 5 / 1979 selesai tanggal

25 Juli 1980, gedung ini diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yaitu

Bapak R. Soekamto Purwoputranto, SH., Keadaan gedung permanent dengan luas

bangunan 126 m2 terletak diatas tanah seluas 500 m2, biaya bangunan Rp.

12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



PENGELOLAAN KEUANGAN

Belanja Pengadilan Negeri Lahat baik belanja Pegawai, barang dan belanja

modal telah berjalan dengan baik dimana anggaran Pagu DIPA Tahun 2016 untu

Badan Urusan Administrasi (01) Rp. 5.479.007.000,- (Lima Milyar empat ratus tujuh

puluh sembilan juta tujuh ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp. 5.323.128.220,-

(Lima milyar tiga ratus dua puluh tiga seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua

puluh rupiah rupiah) sampai dengan batas per Desember 2016.

Belanja Pengadilan Negeri Lahat terserap sesuai dengan Pagu Dipa yang

tersedia, dalam masa antara 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

penyerapan DIPA secara persentase mencapai 97,15%.

Sedangkan sisa Dana DIPA untuk belanja Pengadilan Negeri Lahat Tahun

2016 Rp. 115.878.780,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh

delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 2,85% (data terlampir)

Berikut kami uraikan belanja – belanja Pengadilan Negeri Lahat :

1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai telah berjalan dengan baik dimana anggaran DIPA Rp.

2.770.671.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh

satu ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp. 2.710.433.088,- (dua milyar tujuh

ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga delapan puluh delapan rupiah)

sampai dengan batas 31 Desember 2016.

2. BELANJA BARANG

Belanja barang telah berjalan dengan baik dimana anggaran DIPARp.

750.536.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu

rupiah) telah terserap sebesar Rp. 724.422.472,- (Tujuh ratus dua puluh empat

juta empat ratus dua puluh dua ribu empatratus tujuh puluh dua rupiah) sampai

dengan batas waktu 31 Desember 2016.

Belanja barang terserap secara maksimal sesuai dengan keperluan yang

dibutuhkan oleh kantor Pengadilan Negeri Lahat dalam masa antara 01 Januari

2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu sebesar 96,25%.

Pada tanggal 31 Desember 2016 sisa anggaran untuk belanja barang tahun

2016 sebesar Rp.26.113.528,- (dua puluh enam juta seratus tiga belas ribu lima

ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu sebesar 3,48%.



167

3. BELANJA MODAL

Belanja Modal telah berjalan dengan baik dimana anggaran DIPA

Rp. 1.957.800.000,- (satu milyar seratus sembilan ratus lima puluh tujuh juta

delapan ratus ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp. 1.888.272.660,- (satu

milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluhdua ribu

enam ratus enam puluh rupiah) sampai dengan batas 31 Desember 2016.

Belanja Modal terserap secara maksimal sesuai dengan jumlah dan

keperluan yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Lahat dalam masa antara

01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu sebesar 96,45%.

Pada tanggal 31 Desember 2016 sisa anggaran untuk belanja modal tahun

2016 sebesar Rp. 69.527.340,- (enam puluh sembilan juta lima raus dua puluh

tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yaitu sebesar 3,55%. (data terlampir)

4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan

belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA. 2016 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp.25.828.999,- (dua puluh lima juta delapan

ratus duua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan sebesar 0,00, karena tidak

ada estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada TA. 2016 adalah sebesar Rp.

5.479.007.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ribu

rupiah) atau mencapai 97.15 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.

5.323.128.220,- (lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh

delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015 dapat disajikan

sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015

Uraian

TA 2016 TA 2015

Anggaran Realisasi % Real. thd

Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara 0,00 25.828.999,00 0,00 11.425.200

Belanja Negara 5.479.007.000,00 5.323.128.220,00 97,15 5.788.617.447



168

5. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2015 dan 2014.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian

Tanggal Neraca

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2016

(Rp)

31 Des 2015

(Rp)

(Rp)

%

Aset

Aset Lancar 51.415.570 4.707.340 46.708.230 992,24

Aset Tetap 11.502.251.656 9.750.058.351 1.752.193.305 17,97

Piutang Jangka Panjang 0 0 0 0,00

Aset Lainnya 3.038.000 3.472.000 (434.000) (12,50)

Jumlah Aset 11.556.705.226 9.758.237.691 1.798.467.535 18,43

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 50.000.000 10.931.725 39.068.275 357,38

Ekuitas

Jumlah Ekuitas 11.506.705.226 9.747.305.996 1.759.399.260 18,05

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 11.556.705.226 9.758.237.691 1.798.467.535 18,43



169

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

PERANGKAT KERAS

NO PERANGKAT KERAS KONDISI FISIK

JUMLAH BAIK RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

1. Komputer (PC. Unit) 28 20 - 8

2. Server 2 1 - 1

3. Hub 5 3 - 2

4. Out Door Wirles 4 4 - -

PERANGKAT LUNAK

NO PERANGKAT KERAS JUMLAH BRAIN WARE

1. CTS 3.1.5 1

2. Direktori Putusan Mahkamah Agung 1

3. Web Site 1

4. Sinkronisasi Upload Data Base CTS 3.1.5 1

5 KOMDANAS 1

6 SIKEP 1

7 SIHARKA 1

8 E-PUPNS 1

9 SIMAK BMN 1

10 PERSEDIAAN

1



170

D. REGULASI TAHUN 2016

Pada tahun 2016 ini Pengadilan Negeri Lahat beberapa kali melakukan regulasi

untuk meningkatkan nilai badan Peradilan di masyarakat terutama sekali yang berada

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, antara lain :

1. Disiplin Kerja

2. Melaksanakan Instruksi atau Edaran dari Mahkamah Agung mengenai

Keterbukaan Informasi, Percepatan Peradilan dan seluruh informasi yang

berhubungan dengan para pencari termasuk Pelayanan Bantuan Hukum bagi

masyarakat yang tidak mampu

3. Penerapan penggunaan aset Negara dengan lebih bertanggung jawab

4. Peningkatan etos kerja menurut tugas pokok dan funsi sesuai dengan SOP

5. Pemanfaatan dan Penyerapan Anggaran yang maksimal tapi tepat guna atau

tepat sasaran.

6. Menyediakan sarana publik berupa ruang tunggu terbuka

7. Menyediakan Ruang untuk Ibu menyesui

8. Memperbaiki Ruang tunggu Anak dan Ruang Sidang Anak sesuai dengan aturan

yang berlaku.



171

BAB IV

PENGAWASAN

BAB IV

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga

dan mengendalikan organisasi agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik

oleh atasan langsung maupun oleh para Hakim pengawas bidang dan Hakim Tinggi

Pengawas Daerah bahkan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Pengadilan Negeri Lahat pada tahun 2016 telah melakukan tugas pengawasan

dan pembinaan secara berkala dan juga untuk mengetahui apakah hasil

pengawasan dan pembinaan sebelumnya telah benar-benar ditindak lanjuti atau

belum, maka Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut dijadikan sebagai bahan

evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan sebagai bahasan dalam rapat bulanan.

Dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan

melekat yang dilakukan oleh atasan masing-masing, selain itu terdapat juga

pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Hakim pengawasan bidang, pada

tahun 2016 ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor

: W6-U3/37/KP.04.06/XII/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Penunjukan

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan

Negeri Lahat yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Lahat Nomor : W6-U3/40/KP.04.6/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada

Pengadilan Negeri Lahat.

- PEDOMAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan berpedoman pada buku IV

Tata Laksana Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Peradilan Mahkamah Agung

RI 2007.



172

- OBYEK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh baik bidang

Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan. Pengawasan yang dilakukan

difokuskan kepada pemeriksaan obyek-obyek tertentu, yang meliputi :

1. Manajemen Peradilan

2. Administrasi Perkara

3. Adminstrasi Persidangan

4. Administrasi Kesekretariatan

5. Kinerja Pelayanan Publik

6. Pemeriksaan Pelaksanaan Laporan Realisasi Keuangan

B. Evaluasi Pemeriksaan dan Pembinaan

Setelah melakukan pemeriksaan dalam bidang Manajemen Peradilan,

Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, administrasi kesekretariatan,

Kinerja Pelayanan Publik, dan Pemeriksaan Pelaksanaan Laporan Realisasi

Anggaran pada Pengadilan Negeri Lahat.

Maka Tim pemeriksa berkesimpulan bahwa secara umum Pengadilan Negeri

Lahat telah melaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena

setiap ada temuan baik oleh Pengawasan dari atasan langsung dan Hakim

pengawas bidang, langsung ditindak lanjuti untuk diperbaiki yang secara langsung

di bawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk selanjutnya

diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat.



173

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Lahat yang merupakan pilar pertama yang langsung

berhubungan dengan masyarakat dalam memberikan layanan publik pada bidang

Peradilan harus mampu dan tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh

masyarakat luas, dalam pemberian layanan publik pada kenyataannya Hakim dan

Pegawai atau sumber daya manusia yang ada masih banyak kendala dan

hambatan yang dirasakan ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap hukum peradilan.

Akan tetapi dengan kondisi seperti diatas bukan merupakan hambatan yang

berarti dalam pemberian layanan publik ditambah lagi dengan terpenuhinya sarana

dan prasarana yang akan digunakan sebagai penunjang pelayanan publik yang

sesuai dengan Visi Misi Pengadilan Negeri Lahat “Menciptakan Pengadilan Negeri

Lahat Yang Berkeadilan“

B. REKOMENDASI

1. Pengadilan Negeri Lahat berdiri sejak tanggal 01 Maret 1978 termasuk

Pengadilan yang sejak lama berdiri didalam wilayah Pengadilan Tinggi

Palembang, akan tetapi sampai saat ini status kelasnya masih termasuk kelas II

(dua)

2. Melalui laporan tahunan 2016 ini kami juga menyampaikan untuk menunjang

Kinerja dan tata ruang yang baik sebaiknya diiringi dengan Pengadaan Sarana

dan Prasarana serta Meubelair yang mengikuti dengan Gedung yang baru

dikarenakan masih banyak sarana penunjang yang digunakan saat ini barang-

barang lama yang tidak layak pakai lagi tetapi tetap dipaksakan digunakan

dikarenakan kurangnya anggaran untuk mengganti dengan barang yang baru.

3. Masih banyak dibutuhkan PNS untuk melengkapi staf administrasi,dan

Pengadilan Negeri Lahat masih memerlukan tambahan tenaga 2 (Dua) orang

untuk operator Komputer, 2 (Dua) orang untuk staf kepegawaian, 1 (Satu) orang

untuk staf Keuangan, 1 (Satu) orang staf Umum, dan 6 (Enam) orang untuk

ditempatkan pada bagian kepaniteraan untuk mengisi buku register dan CTS

serta tambahan 4 (empat) orang Honorer lagi.



174

laporan tahunan pn lahat 2016.pdf

Documents