IKHTISAR

Analisis Isu Publik merupakan hasil penginputan data melalui aplikasi survey analisis isi

media yang kemudian hasil penginputan data tersebut diolah dan dianalisis oleh Tim Analisis

Isu Publik. Rangkuman pernyataan-pernyataan, kebijakan maupun penjelasan pejabat

pemerintah daerah berdasarkan hasil pemantauan Tim melalui surat kabar yang terbit di

Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi wilayah kerja Balai Besar Pengembangan dan

Penelitian Komunikasi dan Informatika Medan. Dari hasil pemantauan tersebut dilakukan

penginputan data, pengolahan data dan analisis data yang menghasilkan suatu Policy Brief.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Balai Besar

Pengembangan dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Medan telah

menerbitkan Kajian Policy Brief (Analisis Isu Publik). Terbitan ini merupakan hasil penginputan

data dari beberapa surat kabar yang terbit di wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan yang

memberitakan mengenai kebijakan pemerintah daerah baik itu bidang Ekuin, Kesra dan

Polhukam. Hasil penginputan data kemudian diolah dengan menggunakan SPSS dan dilakukan

analisis.

Pada terbitan Survey Analisis Isu Publik bulan ini, data didapat dari hasil monitoring

media dalam pemberitaan surat kabar terbitan Sumatera Utara yakni Sinar Indonesia Baru,

Analisa, Waspada, Sumut Pos, dan Medan Bisnis.

Medan, Februari 2018

Kepala BBPSDMP Kominfo Medan,

Drs. Irbar Samekto, M.Si

NIP. 19620919 198903 1 001

TIM KAJIAN POLICY BRIEF/ ANALISIS ISU PUBLIK

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2018

Pengarah Drs. Irbar Samekto, M.Si

Penanggung Jawab Budiman, S. Sos

Ketua Pelaksana Ratna, S.E, M.S

Wakil Ketua Pelaksana Hukeria Harianja, S.H, M.Hum

Sekretaris Drs. Asril

Penganalisis Budiman, S.Sos Ratna, SE, MS

Moh. Muttaqin, S.T, M.Eng

Pembahas Imron Pribadi, ST, M. Pd

Drs. Jonni Sitorus Drs. Ali Murtadha M. Arifin

Penanda Berita Hukeria Harianja, S.H, M.Hum

Drs. Asril

Penginput Data Pontas Halomoan

Hartalina, SS

Pengolah Data Laili Fahlia, S.E, S.Pd

Pengumpul Data Murniaty Rohana

Toga Panggabean

PENDAHULUAN

Balai Besar Pengembagan dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP

Kominfo) Medan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan SDM yang berada dibawah dan tanggungjawab Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan SDM dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan SDM. BBPSDMP Kominfo Medan mempunyai tugas melaksanakan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika serta

pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan

pengetahuan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2017

tanggal 28 September 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, wilayah

kerja BBPSDMP Kominfo Medan meliputi tujuh provinsi yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera

Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan

Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai dengan Visi dan Misi BBPSDMP Kominfo Medan, yaitu salah satunya

meningkatkan publikasi hasil-hasil pengkajian komunikasi dan informatika terutama di wilayah

perbatasan, maka dilakukan kajian dengan menggunakan aplikasi media monitoring terhadap

surat kabar terbitan Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi wilayah kerja BBPSDMP

Kominfo Medan dengan melakukan penginputan data, pengolahan data dan analisis data.

Diharapkan kajian ini akan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan. Kajian dibagi menjadi tiga

bidang, yaitu Ekuin, Kesra dan Polhukam.

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR ............................................................................................................. i

KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii

TIM KAJIAN .......................................................................................................... iii

PENDAHULUAN ................................................................................................... iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................... v

BIDANG

KESRA ............................................................................................................................ 2

EKUIN ............................................................................................................................ 6

POLHUKAM .................................................................................................................. 10

POLICY BRIEF

Bulan Februari 2018

Tim Analisis Isu Publik

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan

Informatika Medan

Analisis isi (content analysis) adalah sebuah penelitian yang bersifat pembahasan

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Harold D.

Lasswell, pelopor metode ini menggunakan teknik symbol coding yakni mencatat lambang

atau pesan secara sistematis yang kemudian di interpretasi sehingga menjadi angka yang

terukur, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah analisis yang terukur juga. Secara umum,

analisis isi merupakan sebuah metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Disis

lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

Holsti menjelaskan juga bahwa bahwa metode analisis isi adalah suatu teknik untuk

mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan

secara objektif, sistematis dan generalis. Penjelasan metode diatas terkait dengan analisis isi

media menggambarkkan bahwa ragam berita media yang ada akan menjelaskan dan

menggambarkan sebuah opini masyarakat secara umum terkait dengan kondisi yang terjadi.

Kajian analisis isi juga memiliki tujuan tertentu, sesuai dengan target kajian yang diharapkan.

Dalam analisis isi yang dilakukan di lingkungan Balai Besar Pengembangan SDM dan

Penelitian Kominfo (BBPSDMP) Kominfo Medan ini, yang menjadi target analisis isi adalah

terkait dengan pemberitaan media cetak terhadap apa yang telah dan akan dilakukan

pemerintah daerah di wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan. Kinerja pemerintah sebagai

objek pemberitaan di media dapat dinilai dari seluruh pemberitaan media yang tersebar

dengan menggunakan metode analisis isi media dengan membahas seluruh informasi tertulis

dan tercetak pada media massa yang terbit. Media massa baik cetak maupun online menjadi

sumber data dalam kajian analisis isi media ini. Sebagai syarat teknis agar data yang

digunakan reliable, maka pada kajian analisis isi media ini menggunakan seluruh populasi

media yang terbit pada daerah kajian yang direpresentasikan menggunakan sampel media

yang mewakili seluruh populasi media yang ada. Sedangkan yang menjadi unit analisis adalah

seluruh berita yang memuat informasi terkait dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan

pemerintah pusat dan daerah. Kajian analisis isi yang dilaksanakan ini membagi kategori

berita menjadi 3 (tiga) bidang yakni bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam),

Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin).

BIDANG KESRA

Bidang Kesra menjadi bidang berita terbanyak kedua yang dicermati oleh Tim Analisis

Isi Media Kajian Opini Publik BBPSDMP Kominfo Medan pada bulan Februari 2018.

Perbandingan persentase antar bidang berita ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Persentase bidang berita bulan Februari 2018

Gambar 1 menunjukkan bidang Polhukam menjadi bidang dengan persentase

pemberitaan terbesar dengan persentase 49,8%, diikuti bidang Kesra dengan persentase

31,9%, kemudian bidang Ekuin dengan persentase terendah yaitu 18,3%. Persentase berita

bidang Polhukam dan Kesra tidak terlalu jauh, namun bidang Ekuin dapat dikatakan

persentasenya relatif kecil dibandingkan kedua berita lainnya.

PEMILIHAN TOPIK

Berita-berita yang masuk dalam bidang Kesra dikelompokkan dalam 14 topik.

Komposisi ke-14 topik tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Komposisi topik berita bidang Kesra

31.9

18.3

49.8

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Ekonomi, Keuangan, dan Industri

3. Politik, Hukum dan Keamanan

1.6

2.3

1.6

2.3

3.9

4.7

5.8

1.9

3.1

1.6

1.6

1.2

2.7

.4

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Keluarga Berencana

d. Kemiskinan

e. Kedaulatan Pangan

f. Lingkungan

g. Tenaga Kerja

h. Infrastruktur

j. Kedaulatan energy (kelangkaan…

k. Maritim dan Kelautan

l. Pembangunan Desa

m. Pembangunan wilayah perbatasan

n. Bencana alam

o. Budaya

Berdasarkan Gambar 2, tiga topik yang paling banyak diberitakan di bidang Kesra

adalah topik tenaga kerja, lingkungan, dan kedaulatan energi. Namun, berdasarkan kliping

pmeberitaan yang diterima penganalisis, jumlah berita yang paling signifikan adalah berita

dengan topik lingkungan dengan jumlah 6 berita. Dengan memperhatikan kondisi tersebut,

maka topik berita lingkungan dipilih untuk dianalisis pada edisi Februari ini di bidang Kesra.

Berita lingkungan yang paling mendominasi adalah berita Kebakatan Hutan dan Lahan

(Karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau. Karhutla ini menjadi kompleks penanganannya

mengingat hutan yang terbakar adalah hutan lahan gambut. Salah satu berita bahkan

mengabarkan bahwa kebakaran yang pada awalnya hanya menimpa 140 hektare lahan kini

berkembang pesat hingga 633 hektare. Bencana serius ini memaksa Plt. Gubernur Riau

menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla sejak 19 Februari hingga 31 Mei 2018.

Berita lainnya dengan topik lingkungan adalah kasus pencemaran air sungai oleh limbah

industri di Sungai Barumun. Namun kasus pencemaran ini masih pada tahap investigasi,

dengan membentuk tim advokasi bersama antara masyarakat sekitar dan Koperasi Parsub.

Tim yang dibentuk telah turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan

Hidup Paluta serta mengambil sampel air untuk diteliti di laboratorium. Berita lainnya adalah

perambahan hutan lindung secara ilegal di Asahan. Kasus ini diungkap oleh Kepala Pengelola

Hutan (KPH) wilayah III Sumut yang jajarannya berhasil menemukan gubuk OTK perambah

dan alat pemotong kayu. Hingga terungkapnya kasus ini, kerusakan hutan lindung sudah

seluas 10 hektare.

Dari beberapa berita pada topik lingkungan tersebut, berita mengenai Kebakaran Hutan

dan Lahan (Karhutla) dipilih sebagai berita yang dianalisis. Luasnya dampak Karhutla ini,

apalagi sampai memicu status siaga darurat bencana menjadi salah satu pertimbangan yang

menguatkan pemilihannya.

ANALISIS

Karhutla memiliki panduan penanganan sendiri yang diatur dalam Inpres No. 11 Tahun

2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam dokumen

tersebut, Presiden melibatkan tiga Menteri Koordinator, 15 Menteri, Jaksa Agung, Kepala

BNPB dan BMKG, TNI, Polri, dan tidak ketinggalan unsur Pemerintah Daerah tingkat

Provinsi dan Kabupaten Kota (Gubernur, Walikota, dan Bupati) dalam penanganan Karhutla.

Instruksi yang diberikan secara umum kepada para pejabat tersebut tertuang dalam bagian

PERTAMA Inpres ini, yaitu:

1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah

Republik Indonesia, melalui kegiatan :

a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;

c. Penanganan pasca kebakaran/ pemulihan hutan dan lahan.

2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan

atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Inpres ini juga secara khusus menginstruksikan peran Gubernur pada bagian KEDUA,

poin 19. Kewenangan tersebut selengkapnya adalah:

1. Menyusun Peraturan Gubernur mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan dan

lahan;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai

koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

3. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

4. Memfasilitasi hubungan kerja sama antar pemerintah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan da n lahan di wilayahnya

kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

6. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana

dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran

lahan yang menjadi tanggungjawabnya;

7. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan

pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Ketujuh kewenangan yang diamanatkan Inpres kepada Gubernur tersebut sebenarnya

meliputi penyiapan regulasi, kegiatan pengendalian (yang pada bagian PERTAMA dibedakan

menjadi tiga aktivitas yaitu: pencegahan, pemadaman, dan pemulihan), pembiayaan,

kerjasama, koordinasi dan pelaporan, pengawasan dan pemberian sanksi. Langkah

pengumuman status siaga darurat Karhutla yang diumumkan Plt Gubernur Riau merupakan

bagian dari kewenangannya dalam penanganan Karhutla untuk aktivitas pemadaman. Untuk

diketahui, penanganan ini menyisakan dua aktivitas lainnya yang tidak dapat dipandang

remeh, yaitu pencegahan dan pemulihan. Selain itu, Gubernur hanya bagian kecil dari “tim”

yang ditunjuk oleh Inpres untuk menangani Karhutla. Instansi-instansi khusus seperti BNPB

dengan berkoordinasi melalui BPBD di daerah, BMKG, TNI, Polri, jajaran eksekutif di

tingkat pusat seperti para menteri, bahkan kejaksaan juga tertuntut untuk ikut berperan dalam

penanganan Karhutla.

Karhutla yang terjadi berulang-ulang sesungguhnya menunjukkan langkah pencegahan belum

berjalan dengan optimal. Sementara untuk aktivitas pemulihan tidak dapat mengimbangi laju

karhutla, karena upaya pembentukan hutan yang tidak sebentar. Hal ini berarti kegiatan

pencegahan semestinya mendapat perhatian yang paling besar, karena jika bencana ini dapat

dicegah, maka tidak akan diperlukan upaya pemadaman dan pemulihan. Aktivitas penyiapan

regulasi yang matang dan

pelaksanaannya secara baik, koordinasi dan pelaporan, pengawasan hingga melibatkan

masyarakat, dan penegakan hukum membutuhkan aktor dari lintas instansi dan kepentingan,

dan ini semua akan menjadi tindakan pengawasan yang paling optimal jika semuanya berjalan

secara paralel. Tidak ketinggalan inovasi dan teknologi juga harus terus dimunculkan, seperti

upaya penyiapan saluran-saluran air untuk membasahi hutan lahan gambut yang jika sudah

terbakar akan sangat sulit dipadamkan. Saatnya orientasi penanganan Karhutla difokuskan

pada aksi-aksi pencegahan, masyarakat dapat diundang dengan menciptakan komunitas

pecinta hutan, misalnya, dan penguatan aksi-aksi pencegahan ini tidak akan meninggalkan

kesiapan untuk melakukan pemadaman dan pemulihan. Hanya saja, jika tahap pencegahan

berhasil dengan baik, maka laju karhutla akan dapat dibendung, dan kita mempunyai “waktu”

untuk menghijaukan kembali hutan kita.

KESIMPULAN

1. Penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak sektor dan dilaksanakan secara

komprehensif. Inpres No. 11 tahun 2015 mengamanatkan tiga Menteri Koordinator, 15

Menteri, Jaksa Agung, Kepala BNPB dan BMKG, TNI, Polri, dan tidak ketinggalan

unsur Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota (Gubernur, Walikota, dan

Bupati) dalam penanganan Karhutla.

2. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan Karhutla, terutama pada

tahap pencegahan.

3. Tahap pencegahan perlu mendapat porsi yang lebih serius dalam penanganan Karhutla.

Tahap ini setidaknya meliputi penyiapan regulasi yang matang dan pelaksanaannya

secara baik, koordinasi dan pelaporan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pada saat

yang sama, tahap pemadaman dan pemulihan juga tetap dipersiapkan dengan baik.

4. Inovasi dalam penanganan Karhutla mutlak diperlukan, sebagai bagian dari langkah

preventif terjadinya Karutla terutama untuk penanganan Karhutla yang kompleks seperti

di hutan lahan gambut.

BIDANG EKUIN

Dalam analisis isi media yang dilakukan BBPSDMP Kominfo Medan pada bulan

Februari 2018 ini terlihat pada Gambar. 1 dibawah ini.

Gambar 1. Persentase Bidang Berita Bulan Februari 2018

Gambar 1. menunjukkan bidang Polhukam mendapat porsi pemberitaan terbesar yakni

49,8%, bidang Kesra sebesar 31,9% dan bidang Ekuin sebesar 18,3%.

Pada bidang Ekuin bulan Februari 2018 berita mengenai ekonomi mikro yakni perilaku

konsumen, industri, penentuan harga pasar dan produksi barang jasa mendapat persentase

sebesar 21,4%, dan posisi terakhir ditempati oleh ekonomi makro sebesar 4,7 % seperti yang

ditunjukkan oleh Gambar. 2 berikut ini:

Gambar 2. Komposisi topik berita bidang Ekuin

31.9

18.3

49.8

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Ekonomi, Keuangan,dan Industri

3. Politik, Hukum danKeamanan

21.4

4.7

b. Ekonomi Mikro(Perilaku konsumen,industry, penentuanharga pasar, produksibarang dan jasa)

c. Ekonomi Makro(Pendapatan nasional,investasi, kesempatankerja dan inflasi)

Analisis isi bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) pada edisi Februari 2018

ini menunjukan bahwa tingkat keragaman topik, berita dan pembahasan semakin meluas.

Untuk topik yang berkaitan dengan ekonomi mikro, dapat digambarkan bahwa masalah klasik

yakni kelangkaan kebutuhan warga seperti gas elpiji bersubsidi, tarif listrik, harga produk

petani tetap menjadi topik primadona yang dipublis di media massa cetak maupun online.

Namun demikian, ada sebuah topik popular yang saat ini mendapat sorotan pihak melalui

pemberitaan suratkabar yakni terkait dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, khususnya bagi

kalangan pelaku UMKM. Ekonomi makro juga memiliki topik yang tidak kalah menarik.

Dalam kajian analisis isi ini topik yang terkait dengan ekonomi makro adalah masalah

kebijakan yang berkaitan dengan upaya menarik investor baik local maupun investor asing.

Hal ini memang masing sangat dibutuhkan ditengah tingginya aktivitas ekonomi, industri

serta sumber daya alam yang melimpah, sehingga dibutuhkan modal untuk mengelola dan

mengubahnya menjadi produktif. Topik lainnya terkiat dengan ekonomi makro adalah terkiat

dengan pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang berkontribusi secara langsung

pada kondisi ekonomi nasional.

Upaya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran baik pemerintah daerah maupun

pusat diharapkan akan menjaga stabilitas ekonomi secara nasional. Kondisi keuangan defisit

diharapkan tidak akan terjadi karena kondisi defisit menunjukan bahwa cash flow antara saldo

dan pengeluaran tidak berimbang sehingga dapat merusak tatanan penggunaan keuangan

sebuah organisasi. Sementara itu, topik yang terkait dengan pariwisata juga masih bersifat

klasik seperti ide, wacana dan kebijakan pengembangan objek wisata di berbagai daerah,

konsep penataan Danau Toba dengan menyatukan persepsi berbagai pihak, hingga ide untuk

menjadikan wisata kuliner sebagai bagian dari keunggulan wisata yang dapat menarik minat

wisatawan baik domestik maupun manca negara.

Pada sisi mikro, pemerintah harus selalu turun dan mengawasi ketersediaan dan harga

kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus turun untuk mengatasi

kestabilan harga produk yang dihasilkan masyarakat seperti produk pertanian dengan

kebijakan pro rakyat. Sementara itu, disisi makronya, ketersediaan infrastruktur pendukung

kegiatan ekonomi dan industi juga harus menjadi prioritas sehingga secara umum peningkatan

ekonomi nasional akan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Terkait

dengan aktivitas wisata yang juga menjadi topik dalam kajian ini dapat dijelaskan bahwa

aktivitas wisata sudah menjadi lumbung devisa negara yang berkontribusi meningkatkan

ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi kreatif yang disematkan dalam aktivitas wisata. Media

sebagai corong informasi universal menunjukan perannya dalam mendukung aktivitas wisata

dengan pemberitaan keunggulan wisata yang dimiliki negara ini. Namun demikian, kehadiran

pemerintah untuk melakukan penetrasi lebih jauh dalam meningkatkan

pariwisata masih dibutuhkan yang akan dikolaborasi dengan peran masyarakat yang

menjadi pihak yang melekat dari kebijakan pariwisata itu sendiri

Pemberitaan bidang Ekuin didominasi oleh berita mengenai pesatnya berkembangan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Utara. Dalam menghadapi era

globalisasi, inovasi menjadi kata kunci apalagi sejak dibukanya pasar bebas sehingga

semaksimal mungkin diciptakan sumber daya manusia dengan keterampilan yang baik dan

mampu berinovasi. Namun keterampilan dan inovasi saja tidak cukup, diperlukan modal yang

cukup bagi para pelaku UMKM, seperti halnya bantuan yang diberikan kepada pelaku

UMKM di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang yang berasal dari dana Corporate Social

Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di Sumatera Utara. Bantuan modal

ini diberikan kepada 100 pelaku UMKM berupa pembangunan gerai, fasilitas umum dan alat-

alat produksi. Hasil-hasil produksi dan kerajinan tangan para pelaku UMKM di Serdang

Bedagai bahkan cukup terkenal hingga ke manca negara seperti Malaysia, Singapura dan

Brunei Darussalam.

Hal lainnya yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah pemimpin daerah yang peduli serta

mendorong UMKM dan juga koperasi yang berbasis perekonomian rakyat. Terdapat beragam

persoalan yang dihadapi pelaku UMKM seperti misalnya persoalan perizinan, tindakan

sweeping serta aksi premanisme, masalah infrastruktur juga tampak kurang mendukung.

Masalah-masalah ini berimbas dan melemahkan UMKM karena itulah dibutuhkan pemimpin

daerah yang sungguh mendorong perkembangan UMKM.

Salah satu cara untuk mengembangkan dan mendukung UMKM ini bisa dengan cara

menghidupkan sentra-sentra UMKM di daerah yang memiliki kekhasan seperti kuliner

ataupun kerajinan. Melalui sentra-sentra ini nantinya akan ada pelatihan, pembiayaan,

kerjasama, pemasaran termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal.

Sedangkan menyangkut infrastuktur di Sumatera Utara ini belum terlalu baik padahal hal ini

sangat dibutuhkan UMKM dalam memasarkan produknya dan pada gilirannya nanti dapat

mendorong ekonomi berbasis kerakyatan. Salah satu contohnya akses jalan yang rusak

menuju daerah tujuan wisata di Langkat seperti jalan ke Bukit Lawang dan Tangkahan apabila

infrastruktur ini baik maka pelaku UMKM disekitarnya dapat berkembang dengan pesat.

Usaha UMKM yang meningkat dengan pesatnya adalah UMKM yang bergerak di percetakan

atau clothing. Omzet pelaku UMKM usaha clothing atau pakaian meningkat dengan cukup

tinggi yakni sebesar 60%, hal ini terjadi sebagai dampak dari Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) serentak.

KESIMPULAN .

Berdasarkan pemaparan data dari analisis isu media edisi bulan Februari 2018 dengan

total sampel sebagai unit analisis bidang ekonomi, keuangan dan industri (ekuin) dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Kelangkaan produk LPG 3 kilogram bersubsidi telah terjadi di hampir semua kawasan

di kabupaten dan kota propinsi Sumatera Utara dan Aceh yang disebabkan beberapa

faktor yakni berkurangnya nilai subsidi pada APBN, naiknya harga minyak mentah

dunia serta adanya tindakan oknum yang tidak terpuji melalui praktik pengoplosan isi

tabung.

2. Propinsi Sumatera Utara telah mengalami penurunan daya saing terkait dengan minat

kehadiran investor, khususnya investor luar yang dapat dilihat dari indikator peringkat

daya saing investasi antar propinsi secara nasional seperti yang dipublikasikan oleh

salah satu lembaga penelitian ekonomi yang berbasis di Singapura

REKOMENDASI

1. Diharapkan kepada PT. Pertamina untuk memperjelas kuota penyaluran elpiji 3

kilogram bersubsidi dengan memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat

agar masyarakat memahami terkait keberadaan produk yang disubsisi oleh pemerintah

tersebut.

2. PT. Pertamina bekerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah daerah

hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran LPG 3 kilogram,

khususnya pada perusahaan rekanan yang bertindak sebagai pangkalan dan

pendistribusiannya, untuk menekan praktik pengoplosan isi gas tersebut.

3. Seluruh jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Utara diharapkan menjadikan publikasi

peringkat berinvestasi di Sumatera Utara sesuai dengan publikasi lembaga penelitin

ekonomi yang berbasis di Singapura sebagai bahan merancang pengembangan daya

saing investasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan korupsi

serta memperbaiki infrastruktur pariwisata seperti jalan dan listrik, sehingga Sumatera

Utara kembali menjadi primadona bagi investor baik dalam maupun luar negeri..

BIDANG POLHUKAM

Bidang Polhukam terdiri dari berita bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam)

pada Bulan Februari 2018 masih didominasi oleh pemberitaan Pilkada Sumut 2018 yang

diikuti dengan dinamika peraturan daerah dan lain-lain.

PILKADA SUMUT: CEGAH POLITIK UANG DAN SARA

Setelah proses pendaftaran pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur telah

selesai, KPUD Sumut telah menetapkan 2 (dua) paslon yang akan maju dalam pilkada Sumut

2018 yakni 1. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan 2. Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Dalam deklarasi kampanye damai pilgub Sumut 2018 menghindari politik uang, SARA dan

hoaks. Hal tersebut dihimbau oleh Ketua Bawaslu Sumut Safrida R Rasahan. Lebih lanjut

beliau mengingatkan kepada kedua paslon untuk tidak melibatkan PNS dan TNI-Polri dalam

pemenangan pilgubsu 2018. Sementara itu Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan bahwa

Sumut salah satu dari 12 provinsi yang rawan penyebaran berita bohong dan ujaran

kebencian. Jika berita bohong (hoax) dan politik uang (money politics) mengarahkan pada

salah satu calon yang ternyata tidak kredibel, maka akhirnya satu daerah tergadai dan

tersandera satu periode. Hipotesis awal yang harus dimajukan adalah pilkada tanpa hoaks dan

politik uang akan menghadirkan pemimpin berkualitas dan demikian sebaliknya. Lalu

persoalannya bagaimana fenomena berita bohong dan politik uang serta cara mengatasinya.

Perkembangan teknologi internet telah mengubah pola komunikasi dan tatanan masyarakat

sehingga menjadi wadah baru mengemukakan pendapat dan ekspresinya. Netizen

beranggapan internet sebagai saluran yang menawarkan kebebasan demokrasi yang hampir

tak terbatas untuk melacak informasi, berkorespondensi dengan ribuan individu lain dan

secara spontan membentuk komunitas vitual yang tidak mungkin dibentuk dengan jalan lain

secara tradisional. Karena itulah masyarakat menganggap dunia maya (terutama media

0.0

5.0

10.0

15.0

1.24.3 5.4

.4 .8

10.1

5.8

1.2.4 .4

3.1

sosial) menjadi wadah terbaik menyuarakan pendapat dan ekspresi terhadap permasalah

yang dihadapi. Namun kebebasan itu menimbulkan permasalahan baru yaitu berita bohong

dan ujaran kebencian (hate speech).

Jika fenomena berita bohong begitu parahnya bagaimana dengan politik uang? Semakin

banyak pilkada seharusnya akan meningkatkan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

Namun fakta berbicara sebaliknya. Sebab menurut Bawaslu, di 2017 ada indikasi 600 kasus

politik uang. Dampaknya? Pada rilis media berjudul Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah,

dan Pilkada serentak 2017 dari Koalisi Pilkada Bersih (Pukat UGM, Pusako UNAND, ICW,

Perludem, Lingkar Madani) disampaikan sesuai catatan ICW periode 2010 hingga 2015 saja

sudah ada 183 kepala daerah, baik di level provinsi atau kabupaten/kota yang menjadi

tersangka korupsi. Ini berarti kepala daerah sebagai output Pilkada banyak yang gagal

menjalankan mandat legitimasi dari warga (disconnect electoral).

KONTROVERSI PERMENHUB 108/2017

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator resmi mengeluarkan Peraturan

Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub ini

efektif berlaku mulai 1 November 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum. Menteri

Perhubungan Budi Karya Sumadi (Menhub) menyadari adanya perbedaan pendapat dan

keinginan antara taksi reguler dan angkutan sewa khusus (taksi online) terkait Permenhub ini.

Namun, hal ini menunjukkan posisi Kemenhub yang tidak berpihak pada siapapun.

Namun kenyataannya dilapangan peraturan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan

pengelola jasa angkutan umum. Organisasi Pengangkutan Darat (Organda) Kota Medan

bersama seluruh pengusaha angkutan konvensional berdemo dan menyampaikan kecaman

terhadap sikap tidak tegas yang ditunjukkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI yang

menerbitkan surat bertolak belakang mengenai implementasi Permenhub 108/2017. Ketua

Dewan Pembina Organda Medan, Djumongkas Hutagaol menyesalkan sikap pemerintah

dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat yang justru menimbulkan keresahan,

ketidaknyamanan dan inkondusivitas di masyarakat terutama pengusaha angkutan

konvensional.

Sementara itu dari Asosiasi Transportasi Online (ATO) menegaskan, menolak

penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang

Angkutan Sewa Khusus (ASK). Pasalnya, Permen tersebut dinilai belum berkekuatan hukum

tetap dan segala sanksi yang bakal diterapkan juga dinilai tidak berdasar atau cacat hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi yang terjadi pada berita bohong dan politik uang membuat sejumlah pihak

kemudian menganggapnya sebagai masalah besar dalam pemilihan kepala daerah. Sebab

tanpa sadar, berita bohong dan politik uang akan mengarahkan pemilih kepada figur yang

tidak tepat. Untuk itulah pentingnya literasi informasi bagi masyarakat, membangun

masyarakat informasi tidaklah menjadi tugas pemerintah saja, namun setiap partai politik juga

harus mengambil peran yang sama serta para tokoh masyarakat juga harus terlibat. Tingkat

literasi masyarakat kita termasuk buruk, dari survei UNESCO, tingkat literasi Indonesia di

posisi 60 dari 61 negara, urutan kedua dari bawah. Minat baca orang Indonesia baru 0,001

persen, artinya hanya ada 1 orang yang punya minat baca dari 1000 orang. Tingkat literasi

rendah tentu menunjukkan tingkat kemauan memverifikasi sebuah informasi. Arus informasi

dalam budaya lisan jelas rawan penambahan, pengurangan, atau bahkan rekayasa. Bagi

masyarakat hendaknya memiliki dan mengembangkan daya nalar dalam memilah informasi

serta jangan sungkan untuk menanyakan kepada orang yang berkompeten menyangkut

informasi yang diperolehnya. Tolak berita bohong dan politik uang sambutlah pemimpinmu

yang mendedikasikan dirinya untuk rakyat.

Permenhub 108/2017 mengatur kesetaraan bagi semua pihak, maka diharapkan tidak

akan terjadi monopoli yang dilakukan suatu perusahaan. Adanya peraturan ini juga

merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak

dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ada tiga landasan dalam

Permenhub ini yaitu kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek

keselamatan dan perlindungan konsumen dan kesetaraan kesempatan berusaha. Bila ingin

menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan, maka wajib berbadan hukum sesuai

dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa

Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya

diperbolehkan atas nama perorangan. Peraturan ini menyebutkan mengenai persyaratan

minimal lima kendaraan. Persyaratan minimal ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Sedangkan bagi perorangan

yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat bergabung dalam wadah koperasi.

Sementara itu, pengguna jasa dan penyedia jasa akan menetapkan tarif ASK berdasarkan

kesepakatan mereka sesuai batas atas dan batas bawah. Poin tarif batas atas dan batas bawah

akan tetap diberlakukan karena memiliki tujuan yang berpihak kepada masyarakat. Tarif batas

atas dan bawah diatur dalam Permenhub 108 tahun 2017. Tarif batas atas dan bawah diatur

dalam Permenhub 108 tahun 2017. Tujuannya untuk menjaga keselamatan pengguna jasa

transportasi bila mereka tidak memiliki alokasi dana yang cukup. Tarif yang terlalu rendah

dapat menyebabkan pihak penyedia jasa transportasi tidak memiliki alokasi dana untuk

merawat kendaraan sehingga akan mengganggu keselamatan pengguna jasa. Selanjutnya tarif

batas bawah memiliki dua tujuan yaitu menjaga persaingan usaha yang sehat dan menjaga

investor atau operator angkutan umum dapat merawat kendaraannya.

DATA ANALISIS ISI MEDIA BULAN FEBRUARI 2018

1. Jenis Media

2. Nama Surat Kabar

98.8

1.20.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1. Cetak 2. Online

15.2.4

20.2

31.9

5.4

26.8 Analisa

Kaltim Pos

Medan Bisnis

Sinar Indonesia Baru

Sumut Pos

Waspada

3. Penempatan Berita

4. Posisi di Headline

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Headline

Halaman depan

Halaman tengah

Halaman belakang

1.2

43.2

47.1

8.6

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

a. utama g. Rubrik Daerah

1.2

.4

5. Format Berita

6. Sifat Berita

0.0

50.0

100.0

1. Laporan / Liputan

5. Rangkuman

99.6

.4

.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1. Argumentatif

2. Deskriptif

4. Informatif

.4

90.3

9.3

7. Bidang Berita

8. Bidang Berita: Kesejahteraan Rakyat

31.9

18.3

49.8

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Ekonomi, Keuangan,dan Industri

3. Politik, Hukum danKeamanan

1.62.3

1.62.3

3.94.7

5.8

1.9

3.1

1.6 1.61.2

2.7

.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

9. Bidang Berita: Ekuin

10. Bidang Berita: Polhukam

21.4

4.7

b. Ekonomi Mikro(Perilaku konsumen,industry, penentuanharga pasar, produksibarang dan jasa)

c. Ekonomi Makro(Pendapatan nasional,investasi, kesempatankerja dan inflasi)

0.02.04.06.08.0

10.012.0

1.24.3 5.4

.4 .8

10.1

5.8

1.2.4 .4

3.1

11. Topik Berita Menurut Kategori Pemerintah

12. Cakupan Permasalahan Dalam Berita

1.9

58.4

39.7

1. Pemerintah Pusat

2. Pemerintah Provinsi.

3. PemerintahKabupaten/ Kota

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

1. Lokal

2. Regional

3. Nasional

79.0

18.7

2.3

13. Sumber Informasi Utama/Dominan Berita

14. Sumber Informasi Lainnya

1. Eksekutif:Presiden,

WakilPresiden dst

2. Yudikatif:Pejabat

Peradilan;Jaksa Agung

3. Legislatif4. Media:Wartawanitu sendiri.

5.Masyarakat:

Anggotamasyarakat,LSM, Tokohmasyarakat

56.0

6.2

31.5

.4 5.8

1. Eksekutif: Presiden, Wakil Presiden dst

2. Yudikatif: Pejabat Peradilan; JaksaAgung

3. Legislatif

4. Media: Wartawan itu sendiri.

5. Masyarakat: Anggota masyarakat,LSM, Tokoh masyarakat

6. Lainnya …...

12.5

4.7

28.0

.4

19.8

.4

15. Tone Berita Secara Keseluruhan

16. Keberimbangan Berita

21.0

.8

78.2

1. Mendukung (Positif)

2. Tidak mendukung(Negatif)

3. Tidak berpihak (Netral)

100.0

Liputan Dua Sisi (Both Side Coverage)