gubernur kepala daerah tingkat i jawa timur...

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1979

TENTANG

DINAS PETERNAKAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. Bahwa sebagai konsekwensi penerimaan tugas dan wewenang pengurusan di bidang kehewanan (peternakan) berdasarkan serah terima tanggal 1 Juli 1951 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dalam BAB II pasal 4 ayat (1) angka VI, Lampiran A angka VI (Urusan Kehewanan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 junctis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952, maka urusan di bidang kehewanan (peternakan) tersebut menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang penyelenggaraannya perlu dilakukan dalam bentuk Dinas Peternakan Daerah ;

b. Bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud pada huruf a konsideran ini, harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta memperhatikan pula ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 (Lampiran F) tentang Tunjangan Jabatan Strukturil ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1

c. Bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 11 Mei 1960 Nomor Des. 369/G/Drh/53 telah dibentuk Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur semula disebut Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Timur, yang menyelenggarakan tugas dan wewenang pengurusan di bidang kehewanan (peternakan) dimaksud pada huruf a konsideran ini sehingga sesuai dengan maksud huruf b konsideran ini perlu menetapkan ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut menjadi ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahhn 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi-Propinsi di Jawa dan Sumatra dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG DINAS PETERNAKAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilaha. Pemerintah Daerah Tingkat I ialah Pemerintah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

c. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I ialah Sekretaris Wilay ah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

d. Kepala Dinas Peternakan Daerah ialah Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

e. Dinas Peternakan Daerah ialah Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

f. Daerah Tingkat I ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

g. Daerah Tingkat II ialah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

(2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian dari istilah :

a. hewan, adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;

b. ternak, adalah hewan piaraan yang kehidupannya (mengenai tempat, berkem-bang biak dan manfaatnya) diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan untuk memberikan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;

c. petemak, adalah orang atau badan hukum yang mempunyai mata pencaharian sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan ;

d. peternakan, adalah pengusahaan ternak ;

e. petani peternak, adalah peternak perorangan yang mengusahakan peternakan ;


f. pengusaha peternakan, adalah setiap perorangan warga negara Indonesia, badan hukum atau badan lainnya yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang peternakan ;

g. usaha tani peternakan, adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis ternak yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan oleh pengusaha peternakan ;

h. kesehatan masyarakat veteriner, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau produk dari hewan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.

BAB IIPEMBENTUKAN DINAS PETERNAKAN DAERAH

Pasal 2

Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 11 Mei 1960 Nomor Des.369/ G/Drh/53 juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Juni 1974 Nomor HK/296/62/Sk, dinyatakan menjadi Dinas Peternakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang mengatur pembentukan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Peternakan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I ;

(2) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Petemakan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedang dalam bidang administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I.


Pasal 5

(1) Dinas Peternakan Daerah mempunyai tugas pokok :

a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I dalam bidang petemakan ;

b. melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang petemakan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Dinas Peternakan Daerah ;

(2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :a. memajukan petemakan, termasuk juga ternak jenis unggas

dalam Daerah Tingkat I.

b. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan atau pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan tersebut;

c. mengusahakan pencegahan dan mengadakan pemberantasan penyakit hewan/ temak lainnya;

d. mengusahakan pendidikan pegawai teknis menengah (Pengamat Hewan, Juru Pemeriksa Hewan, daging dan susu) ;

e. membantu penelitian ten tang keadaan hewan/ternak dan sebab-sebab yang mempengaruhi keadaan tersebut ;

f. mengadakan pemenksaan setiap waktu atas ternak pengangkutan ;

g. mengadakan pengawasan terhadap pemeliharaan, perlakuan maupun penggunaan hewan/temak ;

h. melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, untuk memperhatikan kebijaksanaan teknis dari Departemen Pertanian/Direktorat Jenderal Peternakan.


Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok ;

2. pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;

3. pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan, perbaikan tatalaksana dan pemasaran hasil peternakan ;

4. pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku ;

5. administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;

6. koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubung-an dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. Daerah

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi Dinas Peternakan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Peternakan Daerah ; b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian dan Sub Dinas.

Pasal 9

Bagian dan Sub Dinas dimaksud dalam pasal 8 huruf b Peraturan ini, terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;

b. Sub Dinas Bina Program ;

c. Sub Dinas Produksi ;

d. Sub Dinas Usaha Tani ;


e. Sub Dinas Kesehatan Hewan

f. Sub Dinas Penyuluhan.

Pasal 10

(1) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Peternakan Daerah ;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha ;

(3) Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas.

Pasal 11

(1) Pada Bagian Tata Usaha dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian ;

(2) Pada Sub Dinas, dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi ;

(3) Pembentukan Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 12

Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEMEGANG JABATAN STRUKTURILPasal 13

(1) Kepala Dinas Peternakan Daerah dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Peternakan Daerah ;

(3) Kepala-Kepala Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Peternakan Daerah.


BAB VITATA - KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I ;

(2) Setiap Pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;

(3) Kepala Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

Pasal 15

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Dinas Peternakan Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Dinas Peternakan Daerah ;

b. memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah dan seluruh perangkat Dinas Peternakan Daerah ;

c. membantu Kepala Dmas Peternakan Daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok Dinas Peternakan Daerah ;

(2) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengadakan sistimatisasi dan menganalisa data di bidang peternakan ;

b. mengadakan perencanaan teknis di bidang peternakan ;

c. membuat rencana program dan proyek pembangunan peternakan ;

d. mengendalikan pelaksanaan rencana, program dan proyek serta memberikan evaluasi dan pelaporan.


(3) Sub Dinas Produksi mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan teknis beternak dan teknologi produksi;

b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengelolaan hasil peternakan ;

c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam pemanfaatan sarana produksi ;

d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam penggunaan bibit ternak dan makanan ternak.

(4) Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas :

a. memberikan bimbingan di bidang pengembangan perusahaan peternakan ;

b. melaksanakan pembinaan dalam masalah perkreditan dan penyelenggaraan pemberian perijinan ;

c. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk pengembangan peternakan ;

d. menganalisa dan merumuskan berbagai masalah kebutuhan usaha peternakan dan member! rekomendasi yang diperlukan eksportir hasil peternakan.

(5) Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengamatan, pencatatan, peneegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;

b. melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (kesehatan bahan makanan ternak, pemberantasan zoonosa, sanitasi lingkungan dan perlindungan hewan) ;

c. melaksanakan pembinaan sarana di bidang penolakan penyakit, pengaturan dan pengamanan lalu lintas hewan ;

d. melaksanakan penyusunan dan penyebaran informasi tentang peneegahan / pemberantasan penyakit hewan.

(6) Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan ;

b. melaksanakan wisata kerja dan penataran peternak ;


c. melaksanakan penyebaran informasi tentang pengembangan usaha petani peternak ;

d. melaksanakan penyuluhan, penyebaran informasi dan dokumentasi.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sepanjang mengenai pelaksanaannya ;

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 27 Juli 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

JAWA TIMURKetua

ttd.ttd.

BLEGOH SOEMARTO. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1980 No : 061.341.35-101.

Direktorat Jenderal Pemerintahan UmumDan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. H. SOEMARNO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propmsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1980 Seri C tanggal 7 Mei 1980 Nomor 4/C.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSIDAERAH TINGKAT I JAWA TIMURNOMOR : 5 TAHUN 1979TANGGAL : 27 JULI 1979

B A G A NSUSUNAN ORGANISASI

DINAS PETERNAKAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.


PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1979

TENTANG

DINAS PETERNAKAN DAERAH PROPINSI DAERAHTINGKAT I JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

1. Urusan Peternakan (semula disebut urusan kehewanan) sebagian telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 pasal 4 angka VI Lampiran A angka VI (Urusan Kehewanan) juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950; yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952, selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 11 Mei 1960 Nomor Des/369/ G/Drh/53 Juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 19 Juni 1974 Nomor HK./296/62/SK telah dibentuk Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur semula disebut Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Timur, dengan tugas di bidang Peternakan yang meliputi tugas meningkat-kan kemampuan petani peternak untuk mengusahakan produksi ternak dan meningkatkan pendapatannya, meningkatkan produksi daging dan mutunya, telur dan susu.

2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka pengaturan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Tingkat I harus dilakukan dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 serta memperhatikan Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Nopember 1978 Nomor 281/Mentan/XI/1978/Rhs tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah Tingkat I di lingkungan Pertanian, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 (Lampiran F) maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut angka 1 dimuka, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaannya menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 1 ayat (2) : a. Dengan perumusan dalam huruf a ayat ini, maka bina-tang yang hidup dalam air tidak termasuk "Hewan" menurut Peraturan Daerah ini ;


b. Dengan perumusan dalam huruf b ayat ini, maka istilah "Ternak" memiliki arti yang lebih terbatas dari pada "Hewan".;

c. Dengan perumusan dalam huruf d ayat ini, maka "Peternakan" merupakan usaha untuk kesejahteraan masyarakat, guna diambil manfaat ternaknya dengan jalan memperbaiki mutu dan daya gunanya dengan memperhatikan pendayagunaan dan pengolahan ternak serta sumber daya alam lainnya dan menjaga kelestariannya ;

d. Dengan perumusan dalam huruf e ayat ini, perlu ditegaskan pula bahwa istilah "petani peternak" adalah merupakan satu pengertian yang dikenal di lingkungan urusan Pertanian selain istilah petani dalam arti khusus, seperti halnya petani perkebunan, petani perikanan dan lain-lain ;

e. Dengan perumusan dalam huruf h ayat ini, dapat disimpulkan bahwa hewan ataupun bahan-bahan asal dari hewan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia ; dalam hubungan ini terdapat banyak penyakit hewan yang dapat menular pada manusia, misalnya rabies (gila anjing), anthrax, penyakit mulut dan kuku, T.b.c. dan lain sebagainya ; demikian pula bahan-bahan asal dari hewan (kulit, daging, telur, susu dan lain sebagainya) dapat mengandung bahan-bahan atau jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit atau kerugian kesehatan manusia ; oleh karena itu perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan atau peraturan-peraturan yang termasuk dalam kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dengan tujuan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan dan ketenteraman manusia. Istilah kesehatan masyarakat veteriner sebenarnya merupakan suatu terjemahan dari istilah yang sesuai dan telah digunakan oleh FAO dan WHO yaitu istilah Veterinary Public Health yang memang mempunyai ruang lingkup bersangkutan dengan kesehatan masyarakat (public health).

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Semua ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 11 Mei 1960 Nomor Des. 369/G/Drh/53 juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 19 Juni 1974 Nomor HK/296/62/SK secara hukum menjadi ketentuan Peraturan Daerah ini, setelah diubah dan disempurnakan sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal PeraturanDaerah ini, dengan demikian berarti bahwa ketentuandalam Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat IJawa Timur menjadi tidak mempunyai kekuatan normatiflagi dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.



Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Sebagai penjelasan uraian perincian tugas pokok sebagai berikut :

a. memajukan peternakan termasuk juga ternak jenis unggas , meliputi antara lain kegiatan penyediaan pengembangan dan penggunaan bibit ternak unggul, makanan ternak serta sarana produksi peternakan yang lain ;

b. urusan penyakit hewan meliputi antara lain pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit menular, baik secara massal maupun secara individual ; hal yang ber sangkutan dengan urusan tersebut antara lain pengawas-an lalu lintas hewan, karantina, pengebalan hewan, pemeriksaan dan pengamatan penyakit, tindakan higiene, penutupan suatu daerah tertentu untuk jenis-jenis hewan tertentu, pembinasaan hewan hidup atau mati yang ternyata dihinggapi penyakit menular, penyediaan obat-obatan immune sera dan lain sebagainya ;

c. termasuk golongan penyakit hewan lainnya misalnya penyakit-penyakit parasiter, metabolik dan kekurangan gizi dapat menimbulkan kematian dan menurunnya daya produksi ;

d. untuk keperluan tenaga teknis menengah diperlukan tenaga yang memperoleh pendidikan kejuruan teknis peternakan dan kesehatan hewan ;

e. kemampuan berproduksi ataupun pengaruh dari hewan maupun ternak terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia perlu diteliti dengan cermat sehingga hewan atau ternak tersebut dapat berguna dengan sebaik-baiknya ;

f. istilah "temak pengangkutan" adalah terutama kuda yang digunakan untuk pengangkutan umum (misalnya dokar, cikar dan lain sebagainya) sehingga mempunyai pengaruh terhadap keamanan penumpang, disamping pengaruh adanya penyakit hewan yang dapat menular ke lain daerah, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan khusus setiap waktu ;

g. untuk kepentingan kesejahteraan hewan dan mencegah perlakuan yang tidak wajar terhadap hewan, maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang tempat perkandangan, pemellharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan, cara pemotongan dan pembinaan serta perlakuan terhadap hewan ;

h. untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan dan keten-traman batin manusia dari pengaruh hewan, ditentukan adanya pengawasan terhadap :

(1) pemotongan hewan ;


(2) Perusahaan susu, Perusahaan unggas, Perusahaan babi dan lain sebagainya ;

(3) daging, susu dan telur termasuk pengujiannya ;

(4) pengolahan bahan makanan berasal dari hewan;

(5) bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah, termasuk pengujiannya ;

(6) bahan-bahan hayati yang ada sangkut pautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawet makanan dan lain sebagainya;

(7) rabies pada anjing, kucing dan kera serta penyakit hewan lainnya yang dapat menular kepada manusia berikut pemberantasannya ;

(8) bahan-bahan berasal dari hewan berupa bulu, kulit, tulang, kuku, tanduk dan lain sebagainya.


Pasal 7 : Yang dimaksud fungsi pengawasan pada angka 4 pasal ini ialah pengawasan kedalam mengenai penyelenggaraan tugasnya sendiri maupun membantu pengawasan yang menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I khusus di bidang peternakan ; fungsi koordinasi tersebut dalam angka 6 pasal ini dalam rangka usaha yang harus dilakukan supaya tugas Dinas serasi dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan baik dengan kebijaksanaan regional maupun Nasional.

Pasal 8 : Bagian dan Sub Dinas sebagai unsur pembantu Pimpinan berada di Kantor Dinas ; Bagian dan Sub Dinas mempunyai kedudukan sama kecuali apabila bertugas atas nama Kepala Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 9 sampai dengan pasal 12

: Cukup jelas.

Pasal 13 : Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud dalam pasal ini adalah pengangkatan kedalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan pada Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 14 : Cukup jelas ;

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Membuat perencanaan yang masak, konkrit untuk memajukan bidang peternakan ;

Pasal 15 ayat (3) : Pembinaan bidang produksi peternakan baik pembinaan pengolahan hasil peternakan, teknologi produksi, pemanfaatan sarana produksi, serta penggunaan bibit ternak dan makanan ternak.


ayat (4) : Memberikan bimbingan dan dorongan usaha-usaha peternakan yang telah ada maupun yang akan diusahakan ;

ayat (5) : Cukup jelas ;

ayat (6) : Mengadakan penerangan/penyuluhan sebanyak mungkin agar pemeliharaan dan pengusaha peternakan betul-betul mengetahui baik penyakit, pencegahannya maupun pengobatannya serta mengusahakannya dengan produktif.



gubernur kepala daerah tingkat i jawa timur...

Documents