pemerintah propinsi jawa timur peraturan daerah...

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2000TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan

peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan konsepsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang

berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang

dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

dipandang perlu menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Jawa Timur juricto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan

tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1950

Nomor 2 Dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3501) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

70) ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun

1996 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Tahun 1997/1998 2011/2012 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4

Seri D).

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG POLA DASAR

PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001/2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. GBHN, adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :

IV/MPR/1999 ;

b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;

c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;

d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

e. Daerah K.ioupaten/Kota, adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan pedoman umum

dengan sistimatika sebagai berikut :BAB I : PendahuluanBAB II : Kondisi UmumBAB III : Visi dan MisiBAB IV : Arah KebijakanBAB V : Kaidah PelaksanaanBAB VI : Penutup

Pasal 3

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam Pasal 2 adalah hasil

penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan

peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan


keanekaragaman daerah yang merupakan Garis-garis Bcsar

Kebijaksanaan dan strategi Pembangunan Daerah, tanpa membedakan

sumber pembiayaan ;

(2) Materi beserta uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah ini

dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Gubernur Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar

Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pola Dasar

Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat. I Jawa Timur Tahun

1999/2000 -2003/2004, dinyatakan dicabut .

Pasal 6

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif tanggal I

Januari 2001.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 13 Nopember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2000

Nomor 25 Tahun 2000 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP 510 040 479


Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur

Nomor : 26 Tahun 2000

Tanggal : 13 Nopember 2000


PROPINSI JAWA TIMUR 2001 - 2005

BAB IPENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju

peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus

pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan teknologi maupun sumber daya alam

yang berkelanjutnn dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pelaksanaan

pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan dan yang diungkapkan oleh

masyarakat untuk meningkatkan peran dalam menyatakan cara hidup dan cara berperan

dalam kehidupan berrnasyarakat. Keberhasilan pembangunan bisa dilihat dari adanya

kebebasan yang melembaga dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia secara

berkelanjutan. Dengan demikian Pembangunan Daerah Jawa Timur harus diarahkan untuk

dapatnya mencakup semua aspek kehidupan yang ada baik itu kondisi dan potensi wilayah,

tantangan dan tuntutan masyarakat serta dengan melibatkan dan memberdayakan

masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Untuk itu pembangunan Jawa Timur hendaknya memperhatikan potensi yang ada,

baik aspek geostrategis, sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun kondisi sosio-

kulturnya tanpa mengabaikan tantangan yang harus dihadapi pada era globalisasi yang ada

didepan mata.

Dengan berlakunya UU. No. 22/1999, tentang pemerintahan daerah yang otonom

sebagai usaha mendekatkan kebutuhan yang ada dengan kebijakan yang diambil, maka

kesempatan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan potensi dan tantangan serta

kondisi sosio-kulturnya menjadi terbuka lebar. Penerapan otonomi daerah diharapkan mampu

memantapkan kehidupan politik, hukum, ekonomi dan sosial serta mampu memberikan

keleluasaan dalam merencanakan, melak.vinakan dan bahkan menikmati hasil

pembangunan.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka proses pembangunan Jawa Timur harus mampu

menunjukkan adanya pomberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam proses

pembangunan daerah mulai perencanaan sampai pemanfaatan hasil pembangunan dengan

visi jauh kedepan, didasnri oleh potensi, tantangan dan tuntutan yang ada.


A. PengertianPola Dasar Pembangunan Daerah adalah rencana induk Pembangunan Daerah

sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur selama kurun waktu

tertentu.

B. Kedudukan dan FungsiPola Dasar Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar

pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran kehendak, aspirasi, dan

kebutuhan riil masyarakat Jawa Timur dengan tetap memperhatikan substansi GBHN 1999-

2004, dan berfungsi sebagai arah serta pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan

pengelolaan pembangunan bagi semua pihak di Jawa Timur.

C. Maksud dan TujuanPola Dasar Pembangunan Daerah ini ditetapkan dengan maksud agar para penentu

dan penyelenggara kebijakan mempunyai arah yang tepat dan jelas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Jawa Timur.

Sedangkan Tujuannya agar pelaksanaan pembagunan daerah Jawa Timur , sesuai dengan

Visi dan Misi Pola Dasar Pembangunan Jawa Timur.

D. Landasan PenyusunanPola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur disusun dengan landasan idiil

Pancasila, Konstitusional UUD 1945 dan Operasional GBHN 1999/2004, yang dalam

penyusunannya berpedoman pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Nomor: 050/829/ll/Bangda, tanggal 28-April-2000,( tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar

Pemban&unan Daerah.

E. Ruang LingkupPola Dasar Pembangunan Daerah disusun dengan ruang lingkup meliputi visi, misi dan

arah kebijakan pembangunan disegala bidang kehidupan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah bersama masyaraKat daerah Jawa Timur sebagai berikut :

I. Pendahuluan

II. Kondisi Umum

III. Visi dan Misi

IV. Arah Kebijakan

V. Kaidah Pelaksanaan

VI. Penutup


BAB IIKONDISI UMUM

Jawa Timur terletak antara 110.54' dan 115.57' Bujur Timur dan 5.37' dan 8.48' Lintang

Selatan. Luas daratan hampir mencakup 90% dari keseluruhan, sedangkan sisanya adalah

kepulauan Madura. Dengan luas daratan mencapai 46.712,80 km2 dan terbagi dalam 37

wilayah Kabupaten / Kota, bagian terbesar adalah dalam bentuk hutan 12.619,07 km2

(27.02%), yang disusul dengan persawahan mencapai 11.751,99 km (25,16%) dan kemudian

pertanian tanah kering mencapai 11.096,46 km2 (23,75%).

Menurut kondisi geografisnya, maka Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga

bagian : dataran tinggi (lebih 100 meter di atas permukaan laut), sedang (45-100 meter), dan

rendah (di bawah 45 meter). Propinsi Jawa Timur mempunyai beberapa gunung aktif, antara

lain : Gunung Keiud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Raung. Sungai-sungai

besar diantaranya adalah sungai Brantas dan Bengawan Solo.

Pada musim penghujan, curah hujan mencapai lebih dari 150 mm, dan tertinggi 190

mm dengan rata-rata hari hujan 112 hari. Tingkat kelembaban minimum 39,00%, pada bulan

September, dan maksimum 98,00%, di bulan April. Kondisi alam seperti ini yang

menyebabkan Jawa Timur sangat potensial dan unggul di sektor pertanian.

Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan hasil sensus pada bulan Juni 2000

mencapai 34.525.588 jiwa terdiri dari 16.980.594 jiwa penduduk laki-laki dan 17.544.944 jiwa

penduduk perempuan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepadatan

penduduk Jawa Timur telah mencapai 720 jiwa/krrr. Jika mengacu pada kepadatan penduduk

ideal yang sekitar 700 jiwa/krn2, maka Jawa Timur telah melampaui kelebihan kepadatan

penduduk sekitar 20 jiwa/km2.

Disamping tingkat kepadatan yang cukup tinggi, ternyata persebarannyapun belum

merata. Dari 37 Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur, Surabaya menempati posisi

tertinggi dengan dengan tingkat kepadatan 9.446 jiwa/km2, sedang Kota Mojokerto

menempati posisi terendah dengan tingkat kepadatan 6.632 jiwa/km2. Tetapi jika dilihat dari

tingkat pertumbuhan kepadatannya, maka Kota Malang memiliki pertumbuhan tingkat

kepadatan mencapai 1,64% yang mungkin akan menjadikan Kota Malang terpadat

penduduknya.

Dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 1999 menurut lapangan pekerjaan

masih didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 46,18%, dan disusul oleh sektor

industri dan lainnya yang mencapai 22,32%. Sedangkan sektor perdagangan mencapai

18,80% dan sektor jasa hanya sekitar 12,70%. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka

bekerja sebagai tenaga usaha pertanian mencapai 46,23% pada tahun 1999, walaupun

terjadi penurunan dibanding tahun 1998 yang mencapai 47,14%, penyerapan tenaga kerja

pada sektor pertanian di Jawa Timur tetap menduduki peringkat teratas.

Berdasarkan letak geografis, kondisi sosiokultur, potensi alam dan infrastruktur yang

telah ada, maka Jawa Timur bisa dibagi menjadi 4 (empat) bagian besar yaitu :


A) Bagian Utara dan Pulau Madura, termasuk daerah kepulauan disekitarnya, merupakan

daerah pantai dan dataran rendah serta daerah pegunungan kapur yang relatif kurang

subur. Potensi yang menonjol adalah sektor perikanan, pertambangan dan galian

penunjang industri seperti semen dan industri kimia. Karena daerah ini diialui jalan

nasional "Pantura" sebagai penghubung Jawa Tengah dengan Bali, maka perdagangan

juga merupakan potensi yang cukup dominan. Daerah ini memiliki struktur pendidikan

yang ditamatkan paling rendah diantara wilayah lain di Jawa Timur dengan Tamat SD

mencapai 83,04%, SMP dan SMA mencapai 15,66%, dan 1,21% tamat Perguruan Tinggi.

Struktur Ekonomi yang menonjol pada wilayah ini mencapai 5,41% dari total kontribusi

seluruh Jawa Timur berada pada sektor pertanian yang juga merupakan kontributor

tertinggi pada wilayah ini (45.32%). Dibawah sektor pertanian adalah perdagangan yang

mengkontribusi 2,54% bagi Jawa Timur dan 21,28% untuk wilayahnya. Secara

keseluruhan struktur ekonomi daerah ini menempati peringkat ke-empat dengan total

kontribusi mencapai 11,94% bagi Jawa Timur.

B) Bagian Tengah yang melintang dari Utara-Selatan merupakan daerah dataran rendah

dengan perbukitan dan gunung-gunung berapi yang relatif subur. Infrastruktur yang cukup

baik menunjang daerah ini sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik dan ekonomi

dengan core-bussiness industri dan perdagangan dengan potensi pariwisata. Daerah ini

mempunyai tingkat pendidikan masyarakat yang terbaik diantara keempat wilayah di Jawa

Timur dengan tamat Perguruan Tinggi sekitar 3,70%, sedangkan tingkat SMP dan SMA

mencapai 34,43%, dan tamat SD yang cukup besar yaitu 60,87%. Sebagai wilayah

dengan tingkat pendidikan yang terbaik wilayah ini memberikan kontribusi sarnpai 51,62%

bagi perekonomian Jawa Timur. Industri ternyata merupakan kontributor utama yang

mencapai 16,50% bagi total perekonomian Jawa Timur dan 31,97% bagi wilayahnya

sendiri. Perdagangan menyusul dengan 14,36% bagi Jawa Timur dan 27,82% bagi

wilayahnya sendiri.

C) Bagian Selatan - Barat yang dikenal dengan istilah daerah "Mataraman", merupakan

daerah pegunungan dengan gunung-gunung berbatu dan kapur yang relatif kurang subur,

namun memiliki potensi tambang yang cukup besar. Adanya akses ke Timur menuju

Surabaya dan ke Barat menuju Yogyakarta dan Solo, membuat daerah ini memiliki potensi

pariwisata yang belum tergarap. Dengan core-bussines pada industri rumah-tangga,

daerah ini mempunyai potensi yang cukup baik sebagai daerah industri, perdagangan dan

pertanian. Tingkat pendidikan yang dicapai daerah ini mencapai 2,53% tamat Perguruan

Tinggi, dan tingkat kelulusan SD sebesar 71,38%, dan 26,10% lulus Pendidikan tingkat

Menengah. Bagian terbesar struktur ekonomi wilayah ini berada pada sektor industri yang

memberikan kontribusi mencapai 9,20% dari total perekonomian Jawa Timur dan

mengkontribusi sekitar 40,23% bagi wilayah ini. Pertanian pada peringkat kedua

memberikan 4,97% kontribusi pada perekonomian Jawa Timur atau sekitar 21,71 % bagi

daerah ini sendiri.


D) Bagian Timur masih didominasi oleh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Karena posisinya sebagai penghubung dengan Pulau Bali dan Indonesia bagian Timur,

maka industri dan perdagangan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Dengan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi yang hanya 1,49% dan Pendidikan Tingkat

Menengah (SMP dan SMA) mencapai 28,02%, sedang bagian terbesar yang mencapai

80,49% hanya lulus SD saja, maka daerah ini menempati urutan ketiga diantara empat

wilayah yang ada di Jawa Timur. Pada daerah ini peringkat pertama struktur ekonominya

bertumpu pada pertanian yang memberikan 5,54% kontribusi pada perekonomian Jawa

Timur. sedang untuk daerahnya sendiri mencapai 40,89%. Adapun perdagangan yang

mengkontribusi sebesar 2,95% bagi Jawa Timur dan setara dengan 21,77% bagi

wilayahnya sendiri menempati peringkat kedua di wilayah ini.

Keuangan tampaknya hampir merata diseluruh wilayah berada pada rentang kontribusi

3,95% sampai dengan 4,74% bagi perekonomian Jawa Timur. Sektor transportasi diseluruh

wilayah Jawa Timur berkisar antara 3,39% sampai 7,07%, sedangkan Jasa memberikan

kontribusi sekitar 7,20% sampai 11,82% yang tampaknya berbanding terbalik dengan sektor

pertanian bagi masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, Jawa Timur tarnpaknya leading pada sektor industri dan

perdagangan dengan kontribusi rata-rata mencapai 6,87% dan 5,99% bagi'perekonomian

Jawa Timur berada pada wilnyah Tengah yang melintang dari Utara ke Selatan. Sedangkan

sektor pertanian menjadi urutan kedua dengan kontribusi pada perekonomian Jawa Timur

maksimal mencapai 5,24% berada pada wilayah Timur.


BAB IIIVISI DAN MISI

A. VlsiTerwujudnya masyarakat Jawa Timur yang maju, berdaya saing, sejahtera dan

berakhlak mulia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MisiUntuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi sebagai

berikut.

− Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan

dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

− Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia yang didasari ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Mann Esa.

− Pemantapan kehidupan Politik yang demokratis dengan melibatkan peran serta seluruh

komponen masyarakat dalam pemerintahan otonom yang berwawasan kesatuan.

− Peningkatan perekonomian daerah secara terpadu dengan pemberdayaan potensi

masyarakat serta pemanfaatan teknologi maupun potensi sumber daya alam yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

− Perwujudan aparatur pemerintahan yang amanah, profesional dan berjiwa kewirausahaan

yang mengutamakan kepentingan rakyat.

− Peningkatan peranan pemuda dan perempuan serta menjamin kesetaraan jender dalam

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.


BAB IVARAH KEBIJAKAN

Beberapa tahun terakhir, dinamika masyarakat dan keadaan sosial politik mengalami

perubahan yang begitu pesat serta pergeseran paradigma pembangunan semakin mengarah

pada tuntutan penciptaan tatanan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan serta

adanya tuntutan masyarakat bagi penegakan hukum dan dihargainya hak asasi manusia.

Dalam kerangka itu, arah kebijakan pembangunan daerah harus diletakkan untuk

mampu melihat ke depan tanpa mengabaikan realitas yang terjadi saat ini serta tetap

memperhatikan kondisi masing-masing daerah.

Secara lebih tegas, arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Timur diletakkan untuk

memperkokoh 6 (enam) prinsip utama, yakni:

Kesatu, Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan serta

memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa.

Kedua, Supremasi hukum harus mampu memberikan kepastian, kemudahan pelayanan

hukum, rasa keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Ketiga, Mengembangkan dan Meningkatkan pendidikan serta partisipasi politik

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, Mengembangkan perekonomian terpadu yang berorientasi global berbasis potensi

daerah dengan pemanfaatan tehnologi dan SDA yang berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, serta mampu memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Kelima, Mengembangkan dan meningkatkan etos kerja dan profesionalisme

penyelenggara Pemerintah Daerah yang amanah, transparan dan akuntabel.

Keenam, Meningkatkan kemandirian, kreatifitas, kedudukan, peranan pemuda dan

perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan 6 (enam) arah kebijakan tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah

sebagai berikut :

A. PENYELENGGARA PEMERINTAHANAparat pemerintah adalah pengemban kekuasaan birokrasi dan abdi masyarakat,

karena itu segenap hasil kinerjanya harus dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat. Disamping itu unit-unit organisasi pemerintahan harus tersusun secara efektif

dan efisien didukuncj dengan aparat yang amanah dan profesional guna dapat mewujudkan

otonomi daorah yang nyata dan bertanggung jawab. Aparat pemerintah belum sepenuhnya

berperilaku jujur dan bebas dari indikasi KKN dalam proses penyelengarean pemerintahan


dan pengelolaan pembangunan, karena itu profesionalisme aparat harus diupayakan dan

ditingkatkan. Atas dasar kenyataan-kenyataan umum tersebut maka arah kebijakan

pembangunan aparatur pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang amanah, profesional dan berdedikasi tinggi dalam

berorganisasi yang efektif dan efisien serta mewujudkan otonomi daerah yang luas dan

bertanggung jawab dengan titik berat pada kabupaten / kota.

2. Menjadikan aparatur pemerintah yang bersih dari praktek-praktek KKN dan meningkatkan

kinerja aparat pengawasan internal, fungsional dan pengawasan masyarakat.

3. Mewujudkan aparat pemerintah yang netral dari politisasi, tanpa mengabaikan hak-hak

politiknya dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Mewujudkan pemerintahan yang mampu memberi pelayanan kepada masyarakat secara

bertanggung jawab, mudah dan cepat, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi dengan

mendoroncj dinarnika masyarakat.

5. Mewujudkan penyelengcjara pemerintahan yong berjiwa kewirausahaan guna mendorong

dinarnika pertumbuhan, pengembangan usaha dan percepatan pembangunan.

B. PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH➢ EKONOMI

Pembangunan yang kita lakukan selama ini, terbukti belum sepenuhnya mampu

meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang justru merupakan bagian

terbesar dari penduduk kita. Kebanyakan mereka bergerak disektor tradisional seperti

pertanian.perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, industri rumah tangga dan

sektor informal seperti pedagang kaki lima di perkotaan. Keterbatasan modal,

ketrampilan dan kurangnya dukungan teknologi, menempatkan kelompok masyarakat

ini pada posisi yang tidak pernah bebas dari kemiskinan. Segmen masyarakat inilah

yang sesungguhnya belum terjamah oleh kebijakan pembangunan bahkan tidak jarang

menjadi korban pembangunan.

Era Globalisasi yang dimulai pada permulaan tahun tujuh puluhan, intervensi modal

asing dengan teknologi modernnya, serta upaya untuk mendapatkan tenaga kerja

murah, telah menghadirkan berbagai industri modern yang padat modal di Jawa Timur.

Kehadiran industri modern, padat modal dan kebanyakah berbahan baku import

tersebut memang telah membuka lapangan kerja banj, mendatangkan devisa dari hash

ekspor serta menimbulkan multiplier effect yang cukup berarti bagi rakyat sekitarnya.

Namun ternyata kemudian bahwa harga sosial yang ditimbulkan oleh kehadiran

industri tersebut tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang diberikan bagi

masyarakat. Bahkan kehadiran industri yang padat modal tersebut telah menggeser

lahan pertanian subur, terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan, yang akibatnya

tidak hanya dipikul oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang.

Disamping itu industri-industri tersebut ternyata tidak mampu memperkuat struktur

ekonomi Jawa Timur, bahkan telah melahirkan suatu struktur ekonomi yang rentan


terhadap krisis seperti sekarang ini dan sangat sulit untuk segera diatasi kembali.

Untuk itu, pembangunan ekonomi dibidang industri, harus diprioritaskan pada

pembangunan industri-industri yang mempunyai potensi hulu dan potensi hilir, berdaya

saing tinggi, berakses ke basis potensi ekonomi rakyat seperti agroindustri, agrobisnis,

industri yang terkait dengan perikanan, sumber daya lokal (local resource based

industry) serta industri yang ramah lingkungan.

Peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui rehabilitasi dan pemanfaatan

sumber alam baik lahan dan saluran irigasi yang ada, pengadaan bibit, pupuk dan

obat-obatan, penggunaan teknologi bercocok tanam. penanganan pasca panen serta

pendirian lembaga bisnis bagi para petani termasuk pembangunan dan

pengembangan pasar komoditi dan sentral pengembangan usaha kecil dan

menengah, peningkatan produksi perikanan dilakukan melalui optimalisasi

pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia serta meningkatkan armada

penangkapan ikan.

Disisi yang lain Jawa Timur harus mampu meciptakan dan meningkatkan kestabilan

politik dan keamanan, perbaikan regulasi dan peningkatan infrastruktur ekonomi yang

mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong tumbuhnya

investor, baik asing maupun dalam negeri.

Disadari pula, bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pengekspor tenaga kerja

antar negara yang cukup potensial dan penyumbang devisa yang cukup handal

selama ini, untuk itu diperlukan dukungan kebijakan atau peraturan daerah yang

kondusif, agar dapat memberikan kemudahan bagi para pencari kerja antar negara

yang berasal dari Jawa Timur.

Mengingat Jawa Timur sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian kawasan

Timur Indonesia maupun Asia, maka pembangunan sarana Transportasi sebagai jalur

distribusi dan pemasaran maupun sebagai pembuka jalur perdagangan sangat

diperlukan untuk dikembangkan utamanya pada sektor jasa angkutan, baik melalui

darat, udara maupun laut. Dengan demikinn peluang investasi bagi semua pihak akan

lebih terbuka dan sekaligus terciptanya peluang bagi angkatan kerja dan penganggur

serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Pembangunan infrastruktur Jawa Timur disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timur, dan tidak mengurangi lahan-lahan produktif

yang ada. untuk itu pembangunan jembatan Madura menjadi sangat penting.

Pengembangan potensi ekonomi wilayah selatan Jawa Timur juga menjadi sangat

penting dengan dilakukannya pengembangan darat, laut, dan udara maupun

optimalisasi potensi ekonomi yang dimiliki seperti potensi laut, industri perikanan, dan

pertambangan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan.

➢ POLITIK

Sistem Politik yang otoriter dan sentralistik, politisasi birokrasi dan lemahnya peran


serta masyarakat baik dalam pengambilan kebijakan publik maupun kelemahan dalam

peran kontrolnya merupakan persoalan mendasar yang membawa Indonesia kedalam

krisis yang berkepanjangan. Runtuhnya hegemoni Orde Baru yang diikuti oleh Pemilu

1999 sebagai manifestasi keterlibatan masyarakat secara langsung dalam

pengambilan keputusan masih membutuhkan banyak waktu dan upaya agar cita-cita

reformasi yang menginginkan tegaknya kedaulatan rakyat, pemerintahan yang otonom,

demokratis, terbuka, dan aspiratif dapat segera terwujud.

Untuk itu pembangunan dibidang politik seharusnya diarahkan pada penguatan

lembaga politik dan peningkatan kualitas moral dan etika pelaku politik. Beg itu pula

pendidikan dan pemberdayaan politik bagi masyarakat mutlak diperlukan agar

masyarakat dapat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Penguatan lembaga politik dengan semangat demokratisasi diharapkan mampu

menyerap aspirasi seluruh lapisan masyarakat didalam proses pengambilan

keputusan, sedangkan implementasi kebijakan politik harus mampu menciptakan

tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif, teratur dan menghargai

prosedur serta aturan yang berlaku. Sedangkan pendidikan dan pemberdayaan politik

masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pola pikir, kesadaran, etika dan budaya

politik sehingga proses dan pengambilan keputusan politik yang diambil bagi

kepentingan bersama menjadi lebih berkualitas, disamping itu guna mewujudkan cita-

cita otonomi pembangunan politik di Jawa Timur pelaksanaan pemerintahan otonom

harus dikelola atas dasar semangat gotong royong, kebersamaan, kebebasan dengan

kesanggupan untuk melibatkan serta membangkitkan seluruh potensi daerah sebaik-

baiknya.

➢ HUKUM

Supremasi hukum adalah salah satu pilar bagi berdirinya sebuah negara Demokrasi.

Padahal prinsip bagi tegaknya supremasi hukum adalah tiadanya campur tangan

kekuasaan atas proses penegakan hukum, adanya kepastian hukum, dihormatinya

hirarki hukum dan produk-produk hukum, profesionalisme aparat penegak hukum

(Hakim, Jaksa, Polisi dan PPNS), tingginya kesadaran masyarakat pada hak dan

kewajiban serta mudah, murah dan cepatnya proses mendapatkan keadilan bagi

masyarakat.

Harus diakui bahwa selama lebih dari 32 tahun belum sepenuhnya prinsip-prinsip

tersebut terperiuhi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Karenanya kita

seharusnya sepakat bahwa prioritas utama pembangunan Indonesia termasuk Jawa

Timur harus dimulai dari upaya penegakkan hukum secara menyeluruh dan

komprehensif sehingga seluruh komponen masyarakat yang menjadi bagian dari

Republik ini mendapatkan hak hukum yang sama.

Sejalan dengan itu arah kebijakan pembangunan hukum di Jawa Timur harus

diarahkan pada upaya-jpaya untuk mencapai prinsip-prinsip diatas, diantaranya


dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Menghilangkan pengaruh dan campur tangan kekuasaan dalam proses

penegakkan hukum ditingkat manapun, serta penerapan supremasi hukum secara

adil dan transparan.

2. Membantu masyarakat kecil mendapatkan keadilan degan mudah, murah dan

cepat.

3. Meningkatkan budaya taat hukum dan hirarkinya kepada seluruh komponen

masyarakat dan pemerintah.

4. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan kesejahteraannya

terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjadi beban daerah.

5. Memberdayakan lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih berwibawa dan

dihormati masyarakat.

6. Terjaminnya kepastian hukum pada semua persoalan dimasyarakat, agar

masyarakat percaya pada keberadaan dan kekuatan hukum.

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penegakkan

hukum dengan tertib dan prosedural.

8. Menegakkan hak azasi manusia (HAM).

Beberapa aspek penting yang sangat serius untuk diperhatikan dalam pelaksanaan

pembangunan daerah Jawa Timur adalah espek yang berkaitan langsung dengan

kehidupan masyarakat diantaranya faktor pendidikan, kedudukan peranan pemuda

dan perempuan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesenian dan

pariwisata, serta terjaminnya kehidupan ummat beragama.

➢ PENDIDIKAN

Faktor pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dan strategis untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan

daerah dan nasional.

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan

tenaga pendidik baik negeri maupun swasta diarahkan untuk meningkatan

profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan

managerial pengelola pendidikan (School Based Management) melibatkan partisipasi

masyarakat sehingga pada gilirannya beban pemerintah daerah dalam pelayanan

pendidikan menjadi lebih ringan.

Untuk itu perlu pembenahan struktur dan kurikulum bermuatan lokal serta pengelolaan

sistem pendidikan yang terintegrasi. Sasaran pendidikan diarahkan pada pembentukan

akhlak, pemahaman dan penguasaan teknologi, ketrampilan aplikatif, dan pelatihan

yang mampu menumbuhkan kreatifitas.


➢ KEDUDUKAN , PERANAN PEMUDA dan PEREMPUAN

Keberadaan Pemuda cukup sentral dalam kehidupan berbangsa mengingat pemuda

adalah generasi penerus penerima estafet kepemimpinan pada setiap tingkaian,

karena itu pemerintah harus memiliki kepedulian tinggi dalam pembangunan

kepemudaan. Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui forum formal (sekolah)

dan informal baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga; mencakup sisi

mental kerohaniaan, kecerdasan dan ketrampilan serta wawasan kebangsaannya.

Dimasa lalu dinamika pemuda masih sangat terbatas, kurang memperolsh informasi

yang benar tentang proses pembangunan dan kurang diberi porsi yang memadai

dalam berbagai aktivitas proses pembangunan.

Dalam era Demokratisasi dan transparansi, pemuda harus diberi peluang untuk

mengekspresikan kemampuannya disetiap aspek kehidupan. Pembangunan Pemuda

juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh terrhadap penyalahgunaan obat-

obat terlarang (narkoba) dan menyelamatkan pemuda dari dekadensi moral.

Sedangkan pembangunan peranan perempuan tidak terlepas dari Kebijakan publik

dan hukum dimasa lalu, juga dari paradigma lama yang selalu meletakan perempuan

pada posisi sub-ordinan. Persoaian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

sampai saat ini masih berada diluar political-will Pemerintah, karena formulasi GBHN

dirumuskan atas dasar political-will dan bukan pada persoaian riil perempuan,

sehingga mengandung bias gender. Oleh sebab itu persoaian kekerasan terhadap

perempuan tidak terungkap pada laporan Pemerintah, meskipun fakta peristiwanya riil

dan mempunyai bobot persoaian yaruj fundamental.

Mengingat perempuan merupakan tulang punggung pembangunan bangsa, maka

kedudukan dan peranan perempuan harus ditempatkan pada posisi yang mampu

mengembangkan potensinya disegala bidang.

Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma tentang kedudukan dan peranan

perempuan yang mengacu Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa :

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

Ketentuan ini merupakan mandat untuk memberikan akses dan kontrol yang sama

kepada perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

➢ KESEHATAN MASYARAKAT

Krisis ekonomi telah mengakibatkan penurunan kemampuan masyarakat memelihara

kesehatan. Penurunan kondisi status gizi kelompok wanita remaja, wanita usia remaja,

ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan kematian ibu melahirkan menyangkut masalah

Kurang Energi Kronik (KEK). Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia

serta penyakit Pneumonia dan Diare pada kelompok bayi dan balita. Penyakit menular


yang masih perlu mendapatkan perhatian seperti Kusta, Diare, TB Paru dan HIV /

AIDS cenderung meningkat, sedangkan kualitas air, sarana air bersih dan lingkungan

belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan kwalitas

sumber daya manusia sejak dini serta pembangunan lingkungan yang berwawasan

kesehatan. Pemberantasan terhadap penyakit menular, perbaikan gizi dan

penambahan vitamin mulai dari balita sampai dengan masyarakat lanjut usia

khususnya masyarakat yang berpeghasilan rendah. Penanggulangan penyalahgunaan

narkoba dengan melibatkan berbagai potensi masyarakat dalam rangka peningkatan

mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah untuk meningkatkan

ketahanan hidup dan terjaminnya perilaku hidup sehat masyarakat.

➢ KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dengan masih banyaknya kalangan masyarakat yang hidupnya kurang beruntung,

seperti fakir miskin dan anak terlantar / jalanan, orang jompo dan lanjut usia, orang

cacat dan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka sebagai

konsekwensi dari konstitusi kita maka pembangunan daerah haruslah memperhatikan

sistem yang lebih adil bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Untuk itu perlu adanyjj peningkatan dan pengembangan peran serta partisipasi

masyarakat dalam mendukung penciptaan sistem sosial, ekonomi dan

kemasyarakatan yang adil sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil pembangunan

dengan cara lebih memperhatikan dan menciptakan peluang kerja melalui pelatihan

dan ketrampilan serta bantuan kesejahteraan untuk mengangkat kepercayaan diri

mereka sebagai manusia yang berharga dan bermartabat.

➢ KEBUDAYAAAN, KESENIAN, dan PARIWISATA

Jawa Timur merupakan daerah yang dikenal dengan keanekaragaman budaya,

kesenian rakyat, serta potensi daerah yang begitu indah. Hal ini merupakan potensi

daerah yang sungguh luar biasa apabila digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin

karena akan mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat yang saling berkaitan

dan mampu mendatangkan devisa negara sebagai penyangga dan modal

pembangunan daerah. Untuk itu Kebudayaan, keseniaan dan pariwisata merupakan

salah satu pilar yang akan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan dalam

pembiayaan pembangunan daerah. Pengelolaan dan pemeliharaan kebudayaan,

kesenian serta pariwisata harus dilakukan secara profesional dan pemberian

penghargaan bagi seluruh masyarakat yang telah mampu mempersembahkan hasil

karyanya.

Arah Pembangunan Daerah dalam bidang Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata

harus mampu menyediakan fasilitas publik dan menciptakan ruang publik bagi


masyarakat untuk melestarikan dan mengekspresikan kreatifitas budaya maupun karya

seni secara mandiri serta mampu memberikan tempat yang terhormat terhadap hasil

karya seni yang mampu meningkatkan devisa negara.

➢ KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA

Nilai-nilai keagamaan akhir-akhir ini telah banyak terabaikan dan tidak lagi dijadikan

sendi-sendi kehidupan sehingga banyak terjadi dekadensi moral dan krisis akhlak yang

merupakan fonomena kehidupan sehari-hari. Kerukunan antar umat beragama serta

meningkatkan kualitas kelembagaannya masih pada tataran para pemuka agama dan

belum mengakar sampai masyarakat banyak, sehingga sangat mudah dijadikan isu

negatif yang mudah menimbulkan konflik agama dan menimbulkan disintegrasi

bangsa.

Pembangunan Daerah diarahkan pada penataan kehidupan beragama yang

diharapkan mampu menciptakan dan mendorong setiap warga masyarakat secara

bersungguh-sungguh memperkokoh keberadaan serta identitas hidupnya, baik secara

pribadi maupun bersama-sama, atas dasar nilai-nilai keagamaan, guna membangun

masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, demokratis dan beradab.

Untuk itu peningkatan kualitas pemahaman terhadap sumber nilai dan ajaran agama

masing-masing anggota masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dilaksanakan

dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat membangun identitas,

budaya dan arah kehidupannya sesuai tiengan sumber nilai dan ajaran masing-masing

agama. Dengan pengembangan tradisi dan budaya dialog maupun komunikasi internal

maupun antar umat beragama yang dilandasi saling pengertian akan menimbulkan

kerukunan hidup antar umat beragama.

➢ KEAMANAN

Dimasa lalu institusi pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari pengaruh politisasi

pemerintah yag kenyataannya menghambat proses demokratisasi dan lemahnya

profesionalisme aparat keamanan dalam memberikan perlindungan kepada

masyarakat. Disamping itu ratio banding yag tidak ideal antara jumlah penduduk dan

aparat keamanan memberi peluang makin meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak

kriminal.

Pemerintah memang beum mampu menyediakan dokumen yang cukup untuk

mengadakan sarana dan prasarana serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan

prajurit, namun tentu tidak dapat menjadi pembenar berkurangnya profesionalisme

pelaksanaan tugas dan terjadinya penyimpangan / pelanggaran yang dspat

melemahkan citra TNI-POLRI.

➢ Perwujudan situasi wilayah yang aman dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama

antara aparat keamanan dan masyrakat serta dukungan pemerintahan daerah, karena

itu dimasa depan tetap harus dibangun peningkatan peranan masyarakat, pemerintah


daerah dan lembaga-lembaga masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah.

Sementara itu penanganan berbagai permasalahan yang melibatkan aparat keamanan

baik TNI maupun POLRI harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku tanpa

menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat.

➢ Sejalan dengan upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh TNI-POLRI dalam reposisi

dan refungsionalisasi peranannya, maka pembangunan dibidang HANKAM di Jawa

Timur diarahakan sebagai berikut:

1. Mendorong program reposisi dan refungsionalisasi jajaran TNI-POLRI untuk

mewujudkan apartur keamanan yang profesional.

2. Mendorong netralitas dari pemikiran dan kegiatan politik praktis guna memantapkan

sistem kehidupan yang demokratis.

3. Mendorong kesiapan dan kemampuan aparat keamanan dalam melindungi dan

mengayomi masyarakat.

4. Mendukung kesiapan aparat keamanan untuk melakukan langkah preventif dan

bertindak cepat dalam mengatasi berbagai kondisi krusial untuk mencegah dan

memperkecil hakekat ancaman.

5. Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan

dan ketertiban dengan sistem keamanan lingkungan dan dalam upaya bela negara.

➢ PENATAAN RUANG

Sebagai media koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan

daerah, Perencanaan Tata Ruang Wilayah sangatlah menentukan keberhasilan

Pembangunan Daerah Jawa Timur Pemanfaatan dan Pengendalian ruang melalui

penatagunaan tanah, air dan udara dan sumber daya alam harus mengacu pada

optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang, pemanfaatan sumber daya manusia dan

teknologi yang herkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Agar penataan ruang wilayah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan

meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, maka perlu diperhatikan

pengkoordinasian dan pengitegrasian pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada

kesadaran peningkatan optimalisasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

dan pengamanan aset daerah serta yang berwawasan nusantara.

Penataan Ruang Wilayah hendaknya diarahkan antara lain untuk mempertahankan

fungsi wilayah yang merupakan sentra produksi pertanian dan basis perkembangan

sektor sekunder dan industri, serta mendukung pengembangan wiayah dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan prasarana dan sarana pendukung diharapkan mampu meningkatkan

potensi wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian wilayah dalam mendorong

percepatan pengembangan wilayah yang relatif tertiggal, seperti wilayah kepulauan

dan bagian selatan Jawa Timur.


➢ PERMUKIMAN

Urbanisasi yang diakibatkan adanya pertumbuhan ekonomi perkotaan yang sentralistik

menimbulkan masalah permukiman perkotaan yang padat dan kumuh, tidak memenuhi

peryaratan baik kesehatan maupun kenyamanan, serta menimbulkan masalah sosial

lainnya seperti, kesehatan, keamanan, degradasi moral dan lain sebagainya.

Untuk itu Pembangunan Permukiman diarahkan untuk dapatnya memenuhi kebutuhan

permukiman masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan yang sehat, aman,

nyaman, terjangkau serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang

seperti : transportasi, kebutuhan air bersih, pasar, sarana ibadah dan fasilitas umum

lainnya dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan yang tersedia.

➢ SUMBERDAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP

Kepadatan penduduk yang semakin tinggi disertai tuntutan kebutuhan hidup yang

semakin meningkat mendorong terjadinya pembukaan lahan hutan sebagai perluasan

baik lahan pertanian, permukiman maupun industri yang dilakukan secara tidak

terencana dan terkoordinasi sehingga mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan

ekosistim.

Agar keseimbangan ekosistim tetap terjnga, maka Pendayagunaan dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup harus dilakukan dengan terencana,

terintegrasi dan bertanggung jawab. Penentuan dan Pelestarian daerah resapan air,

termasuk pemanfaatan air baku bagi keperluan permukiman penduduk, irigasi

pertanian, industri, pariwisata dan tenaga listrik harus diarahkan secara terintegrasi

dan berwawasan lingkungan. Untuk itu keterlibatan, kemampuan dan kesadaran

masyarakat perlu ditingkatkan dalam partisipasinya memelihara sumber daya alam

secara terpadu cjuna terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan tetap

memperhatikan keseimbangnn ekosistim.

➢ INFORMASI dan KOMUNIKASI

Pembangunan bidang Informasi dan Komunikasi yang selama ini dilakukan secara

"top-down" dengan dominasi pemerintah yang sangat kuat, mengakibatkan

melemahnya peran masyarakat dan lembaga swasta lainnya. Karenanya,

Pembangunan Bidang Informasi dan Komunikasi selain diarahkan untuk menggali dan

mengangkat potensi maupun sumber daya setiap daerah, juga harus diarahkan pada

penguatan lembaga-lembaga informasi dan komunikasi yang ada dimasyarakat.

Kebebasan masyarakat untuk mendapatkan dan menyiarkan informasi harus diimbangi

dengan pendewasaan tentang pentingnya kesadaran akan stabilitas keamanan,

harmonisasi kehidupan berbangsa, persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam

menghadapi persaingan global dan modernisasi, maka pembangunan bidang Informasi

dan Komunikasi juga harus diarahkan pada penerapan teknologi komunikasi dan sistim

informatika sebagai pusat informasi data yang bisa di dapat dengan mudah dan murah

oleh seluruh masyarakat.


BAB VKAIDAH PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005, sebagai produk bersama

Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam Sidang

Penetapan Peraturan Daerah tahun 2000, merupakan pernyataan tentang keadaan dan

tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, Pola Dasar

Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 ini harus menjadi pedoman dan arah kebijakan

menjalankan pemerintahan daerah untuk lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaan Pola

Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai

berikut:

1. Gubernur Jawa Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah

serta mengimplementasikan berbagai keputusan politik daerah berkewajiban dan

melibatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada bagi kemajuan daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Gubernur Jawa Timur juga berkewajiban mengarahkan dan

mengendalikan proses penyelonggaraan pembangunan daerah.

2. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD Propinsi Jawa Timur berpegang pada Pola Dasar

Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 maupun peraturan perundangan yang

berlaku lainnya.

3. Gubernur Jawa Timur berkewajiban menyampaikan laporan dalam sidang tahunan DPRD

Propinsi Jawa Timur, berdasarkan pelaksanaan amanat Pola Dasar Pembangunan

Daerah Jawa Timur 2001-2005, berdasarkan fungsi, tugas dan wewenangnya.

4. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 dijabarkan dalam

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) lima tahunan yang memuat uraian kebijakan

terinci dan terukur yang ditetapkan Gubernur bersama DPRD Propinsi Jawa Timur.

5. Program Pembangunanan Daerah (PROPEDA) lima tahunan dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA), sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang teruji dan torukur, memuat program-program prioritas

pembangunan yang kemudian diterjemahkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), yang penetapannya dilakukan oleh Gubernur bersama DPRD Propinsi

Jawa Timur.


BAB VIPENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 ini diletakkan sebagai pemberi

arah dan menjadi pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan

melaksanakrm kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Pola Dasar

Pembangunan Daurah ini harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam

menyusun perencanaan dan menentukan program-program pembangunan baik untuk jangka

waktu satu tahunan maupun lima tahunan. Namun demikian, patutlah disadari bnhwa

pelaksanaan dan aktualisasi dari prinsip-prinsip pemikiran yang diketengahkan dalam Pola

Dasar Pembangunan Daerah ini akan turut ditentukan oleh kondisi riil dan kenyataan objektif

kohidupan masyarakat Jawa Timur dalam segala aspeknya. Di samping itu juga turut

ditenkikan oleh kemampuan, kesiapan, serta tingkat profesionalisme dan sikap mental

aparatur pemerintah.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


PENJELASAN

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI

JAWA TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG


PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001-2005

I. PENJELASAN UMUM

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang merupakan Pasal-

pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah

yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun

berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :

IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Neg.ua dengan memperhatikan peranserta

masyarakat, pemerintah dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dilmat dengan maksud untuk dijadikan Pedoman

dai Landasan bagi Pcnyusunan Program-Program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu

2001 sampai dengan tahun 2005.

Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah di dalam Peraturan Daerah ini mengacu

pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2000 Nomor 050/8:>9/II/Bangda perihal

Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000 - 2005 y m<j dalam garis

besarnya memuat maksud dan tujuan, kondisi umum, visi, misi dan arah kebijakan.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang mencakup

ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat di daerah.

Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam hubungan ini meliputi semua kegiatan

pembangunan yang diselenggarakan di Jawa Timur tanpa mempersoalkan sumber

pembiayaannya. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 ini mencerminkan

aspirasi rakyat Jawa Timur di dalam mendukung Pembangunan Nasional.

Penetapan Pola iMsar Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah antara lain

akan membawa konsekuensi sebagai berikut :

1. Aparat Pemerintah d. daerah berkewa j iban menjadikan Pola Dasar Pembangunan

Daerah sebagai Pedoman dan dasar koordinasi, dalam melaksanakan program-program

Pembangunan Daerah.

2. Mengikat rakyat dan masyarakat Jawa Timur untuk secara ber-sama-sama berpartisipasi

serta turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. Berfungsi sebagai pernyataan dan Keputusan Politik yang merupakan kristalisasi

kehendak dari Pemerintah dan rakyat Jawa Timur tentang dasar dasar Pembangunaii.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Sistematika sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2),

diuraikan lebih lanjut secara rinci dalam Lampiran Peraturan

Daerah yang merupakan penjabaran lebih konkrit dari Pola Dasar

Pembangunan.

Pasal 4 sampai dengan 6 : Cukup jelas.


pemerintah propinsi jawa timur peraturan daerah...

Documents