pemerintah propinsi daerah tingkat i jawa timur...

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMURMenimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan sosial ekonomi

dewasa ini serta dalam upaya mempertahankan dan mening-

katkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit,

tarip pelayanan kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor

13 Tahun 1988 Juneto Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tarip

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang

dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-

jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupa-kan jenis retribusi Daerah

Tingkat I ;

c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada

huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Jawa Timur ,juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun

1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang

Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 1

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor

156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2576) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3495) ;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3347) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3692) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;

10.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang

Kesehatan kepada Daerah ;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;


Penetapan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban

Keuangan Unit Swadana Daerah ;


Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ;



Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;


Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retri-busi Daerah ;

16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/ 1997

tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 tentang

Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara

Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah ;


Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan

Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA

TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Timur ;

c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur ;

d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan Daerah

yang berlaku ;

e. Badan, adalah seuatu bentuk badan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,

yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;


f. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan

lainnya ;

g. Rumah Sakit Daerah, adalah Rumah Sakit yang dikuasai dan

dikelola oleh Pemerintah Daerah dan terdiri dari Rumah Sakit

Umum, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Jiwa ;

h. Direktur, adalah Direktur Rumah Sakit Daerah ;

i. Rumah Sakit Umum, adalah Rumah Sakit yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan

Sub Spesialistik sesuai dengan kemampuannya ;

j. Rumah Sakit Khusus, adalah Rumah Sakit yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

untuk semua jenis penyakit tertentu atau berdasarkan di-siplin

ilmu tertentu ;

k. Rumah Sakit Jiwa, adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan

dan melaksanakan pelayanan pencegahan, penyembuhan dan

rehabilitasi di bidang Kesehatan Jiwa termasuk Rumah Sakit

Ketergantungan Obat (RSKO);

l. Rumah Sakit Unit Swadana, adalah Rumah Sakit Pemerintah

yang diberi wewenang untuk menggunakan semua penerimaan

fungsionalnya secara langsung ;

m. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan

pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;

n. Pelayanan Rawat Darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat

lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk

mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;

o. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kesehatan kepada

pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan

menempati tempat tidur ;

p. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit Daerah,

adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,

diagnosis, pengobatan, rehabilitas medis dan atau pelayanan

kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu)

hari ;


q. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) di Rumah Sakit Jiwa,

adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan

kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu)

hari ;

r. Pelayanan Medis, adalah pelayanan terhadap pasien yang

dilaksanakan oleh tenaga medis ;

s. Tindakan Medis Operatip, adalah tindakan pembedahan yang

menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa

pembiusan ;

t. Tindakan Medis Non Operatip, adalah tindakan tanpa

pembedahan ;

u. Pelayanan Penunjang Medis, adalah pelayanan untuk menunjang

penegakan diagnosis dan terapi ;

v. Pelayanan Rehabilitasi Medis, adalah pelayanan yang diberikan

dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi

wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa

psikologi serta rehabilitasi lainnya ;

w. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut, adalah pelayanan paripurna

meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan

upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan

kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Daerah ;

x. Pelayanan Penunjang Non Medis, adalah pelayanan yang

diberikan di Rumah Sakit Daerah yang secara tidak langsung

berkaitan dengan pelayanan medis ;

y. Pelayanan Konsultasi Khusus, adalah pelayanan yang diberikan

dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;

z. Pelayanan Medico Legal, adalah pelayanan kesehatan yang

berkaitan dengan kepentingan hukum ;

aa.Pemulasaraan/perawatan jenazah, adalah kegiatan yang meliputi

perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh

Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;

bb.Pola Tarip, adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan

perhitungan besaran tarip Rumah Sakit Daerah ;


cc. Tarip, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan

kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Daerah yang dibebankan

kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang

diterimanya ;

dd.Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana

pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi

medis dan atau pelayanan lainnya ;

ee.Jasa Sarana, adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit

Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit dan bahan,

obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai dasar

yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya ;

ff. Akomodasi, adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah

Sakit Daerah ;

gg.Biaya makan, adalah biaya pengganti harga makan yang

disediakan oleh Rumah Sakit Daerah ;

hh.Tempat Tidur Rumah Sakit, adalah tempat tidur yang tercatat dan

tersedia di ruang rawat inap ;

ii. Penjamin, adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai

penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang

menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Daerah ;

jj. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit, adalah penerimaan yang

diperoleh sebagai tindakan atas pelayanan baik berupa barang

dan atau jasa yang diberikan Rumah Sakit Daerah dalam

menjalankan. fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau

Instansi Pemerintah lainnya ;

kk. Dana Swadana, adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh

Rumah Sakit Unit Swadana yang bersangkutan dari kegiatan

pemberian pelayanan jasa ;

ll. Jasa Administrasi, adalah penerimaan yang diperoleh sebagai

jasa pelayanan atas penyelenggaraan adminis-trasi pencatatan

medis pasien rawat inap ;

mm.Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan ;


nn.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut

retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;

oo.Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwa-jibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi.

pp.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya

jumlah Retribusi yang terutang ;

qq.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi

sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Daerah ;

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Daerah.


BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis-

jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif

retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan

pelayanan kesehatan meliputi biaya investasi, prasarana, operasional

dan pemeliharaan

BAB VI

KEBIJAKSANAAN TARIP

Pasal 8

Tarip pelayanan Rawat Inap Kelas I dan Kelas Utama Rumah Sakit

Umum Daerah Swadana ditetapkan lebih 1anjut dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah.


Pasal 9

Tarip Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya

dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu

melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu

Perjanjian Bersama.

Pasal 10

Tarip pelayanan bagi Warga Negara Asing dan tarip General Check

Up ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai

yang dipergunakan langsung oleh pasien di luar komponen jasa

sarana, yang disediakan Rumah Sakit Daerah menjadi

tanggungan pasien ;

(2) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, II dan Kelas I dapat

dikenakan Jasa Pelayanan, sedangkan pasien Rawat Inap Kelas

III B tidak dikenakan jasa pelayanan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 12

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis

pelayanan kesehatan ;

(2) Struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan kesehatan

Rumah Sakit Daerah ditetapkan :

a. untuk Rumah Sakit Daerah kelas A, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;

b. untuk Rumah Sakit Daerah kelas B dan C, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran B Peraturan Daerah ini ;

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini ;


(3) Tarip Pelayanan di Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan

sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB VIII

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dapat dikenakan

retribusi pelayanan kesehatan dimaksud dalam pasal 11, sebagai

berikut :

a. Berdasarkan klasifikasinya :

1) Rawat Jalan ;

2) Rawat Darurat ;

3) Rawat Inap ;

b. Berdasarkan jenis pelayanan :

1) Pelayanan Medis ;

2) Pelayanan Penunjang Medis ;

3) Pelayanan Kebidanan dan ginekologi :

4) Pelayanan Penunjang Non Medis ;

5) Pelayanan Rehabilitasi Medis ;

6) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut ;

7) Pelayanan Konsultatip Khusus ;

8) Pelayanan Medico Legal ;

9) Pemulasaraan / perawatan jenazah.

BAB IX

KELAS PERAWATAN

Pasal 14

Kelas Perawatan di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas III B ;

b. Kelas III A ;

c. Kelas II ;

d. Kelas I ;

e. Kelas Utama (Paviliun).


BAB X

RAWAT JALAN

Pasal 15

(1) Setiap pemberian pelayanan Rawat Jalan dikenakan retribusi

pelayanan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian

dan pembayaran pelayanan kesehatan lainnya ;

(2) Komponen karcis harian terdiri dari jasa sarana dan jasa

pelayanan ;

(3) Karcis pasien tanpa membawa Rujukan dari Puskesmas atau

Rumah Sakit Pemerintah ditetapkan sebesar maksimum 4 (empat)

kali pasien Rawat Jalan dengan Rujukan yang berlaku di masing-

masing Rumah Sakit Daerah.

BAB XI

RAWAT DARURAT

Pasal 16

(1) Karcis Rawat Darurat ditetapkan sebesar maksimum 4 (empat)

kali karcis harian ;

(2) Tarip pasien Instalasi Rawat Darurat (IRD) psikiatrik ditetapkan

sama dengan tarip perawatan kelas II ;

(3) Tarip tindakan Medis dan Penunjang Medis ditetapkan maksimal

sebesar Tarip Tindakan sejenis Kelas II.

BAB XII

RAWAT INAP

Pasal 17

(1) Tarip Rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan Tarip

Perawatan kelas II, sedangkan Tarip Rawat siang hari (day care)

ditetapkan sebesar maksimum 1/2 (setengah) dari tarip Rawat

Inap Kelas II ;


(2) Tarip di ruang intensif ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggal,

taripnya ditetapkan sama dengan kelas II Tarip Rawat Inap ;

b. Pasien masuk dari Ruang Perawatan, Taripnya dtetapkan

sebesar 2 (dua) kali tarip kelas asalnya;

(3) Tarip Rawat Inap dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak

termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi

maupun penunjang diagnostik ;

(4) Biaya makan perhari ditetapkan berdasarkan biaya makan

perkelas yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XIII

PELAYANAN MEDIS

Pasal 18

(1) Jenis Pelayanan Medis meliputi :

a. Tindakan Medis Operatip ;

b. Tindakan Kedis Non Operatip ;

(2) Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif meliputi :

a. Tindakan Sederhana ;

b. Tindakan Kecil ;

c. Tindakan Sedang ;

d. Tindakan Besar ;

e. Tindakan Canggih ;

f. Tindakan Khusus ;

(3) Tarip tindakan medis operatip pasien Rawat Jalan ditetapkan

sama dengan tarip sejenis dari tarip pasien Rawat Inap Kelas III A;

(4) Tarip tindakan medis operatip pasien Rawat Jalan yang berasal

dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarip sejenis dari

tarip pasien Rawat Inap Kelas II ;


(5) Jasa pelayanan tindakan medis operatip terdiri dari jasa medis

dan jasa medis anastesi operatip ;

(6) Jasa pelayanan medis anastesi tindakan operatip ditetapkan

maksimal 1/3 dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis

tindakannya.

BAB XIV

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 19

(1) Pelayanan Penunjang Medis meliputi :

a. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari

1. Pathologi Klinik ;

2. Pathologi Anatomi ;

3. Mikrobiologi Klinik ;

b. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;

c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis ;

d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus ;

e. Pemeriksaan Farmakologi Klinik ;

(2) Biaya jasa sarana dari pelayanan Penunjang Medis ditetapkan

atas dasar tingkat kecanggihan ;

(3) Tarip pelayanan Penunjang Medis pasien Rawat Jalan ditetapkan

sama dengan tarip pemeriksaan sejenis dari tarip pasien Rawat

Inap kelas III A ;

(4) Tarip Pelayanan Penunjang Medis pasien Rawat Jalan yang

berasal dari Rujukan Swasta ditetapkan minimal sama dengan

tarip pemeriksaan sejenis dari tarip pasien Rawat Inap kelas II.

Pasal 20

Jenis pemeriksaan laboratorium Pathologi Klinik meliputi :

a. Laboratorium Pathologi Klinik Sederhana ;

b. Laboratorium Pathologi Klinik Kecil ;


c. Laboratorium Pathologi Klinik Sedang ;

d. Laboratorium Pathologi Klinik Besar ;

e. Laboratorium Pathologi Klinik Canggih ;

f. Laboratorium Pathologi Klinik Khusus.

Pasal 21

Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi :

a. Laboratorium Pathologi Anatomi Sederhana ;

b. Laboratorium Pathologi Anatomi Kecil ;

c. Laboratorium Pathologi Anatomi Sedang ;

d. Laboratorium Pathologi Anatomi Besar ;

e. Laboratorium Pathologi Anatomi Canggih ;

f. Laboratorium Pathologi Anatomi Khusus.

Pasal 22

Jenis Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi meliputi pemeriksaan :

a. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana ;

b. Laboratorium Mikrobiologi Kecil ;

c. Laboratorium Mikrobiologi Sedang ;

d. Laboratorium Mikrobiologi Besar ;

e. Laboratorium Mikrobiologi Canggih ;

f . Laboratorium Mikrobiologi Khusus .

Pasal 23

Jeniis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :

a. Radio Diagnostik Sederhana ;

b. Radio Diagnostik Kecil ;

c. Radio Diagnostik Sedang ;

d. Radio Diagnostik Besar ;

e. Radio Diagnostik Canggih ;

f. Radio Diagnostik Khusus.


Pasal 24

Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis meliputi pemeriksaan :

a. Diagnostik Elektromedis Sederhana ;

b. Diagnostik Elektromedis Kecil ;

c. Diagnostik Elektromedis Sedang ;

d. Diagnostik Elektromedis Besar ;

e. Diagnostik Elektromedis Canggih ;

f. Diagnostik Elektromedis Khusus.

Pasal 25

Retribusi pemeriksaan dan tindakan khusus yang belum tertampung

dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

atas usul Direktur.

BAB XV

PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Pasal 26

(1) Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi, terdiri

a. Pelayanan Kebidanan, yaitu :

1. Persalinan Normal ;

2. Persalinan dengan tindakan, berupa :

a) pervaginam ;

b) operatip ;

b. Pelayanan Ginekologi ;

(2) Tarip persalinan normal dan pelayanan ginekologi dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 1, 2 a) dan huruf b, sama dengan besaran

tarip tindakan medis non operatip ;

(3) Tarip persalinan dengan tindakan pervaginam ditetap-kan sebesar

maksimal tarip persalinan pada ayat (2) ditambah 50 % (lima

puluh persen) ;


(4) Tarip Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar

50% (lima puluh persen) dari tarip pelayanan Rawat Inap Ibu ;

(5) Tarip pelayanan kebidanan dan ginekologi dengan tindakan

operatip ditetapkan sama dengan tarip tindakan medis operatip

sejenis.

BAB XVI

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

Pasal 27

(1) Komponen biaya Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi Jasa

Sarana dan Jasa Pelayanan ;

(2) Tarip Pelayanan Penunjang Non Medis dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB XVII

PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 28

(1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :

a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Sederhana, Kecil, Sedang,

Besar, Canggih dan Khusus ;

b. Pelayanan Ortotik/Prostetik Sederhana, Kecil, Sedang, Besar,

Canggih dan Khusus ;

(2) Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat jalan ditetapkan

sama dengan tarip sejenis dari tiap tarip pasien kelas III A ;

(3) Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat jalan dari rujukan

sv/asta ditetapkan minimal sama dengan tarip sejenis dari tarip

pasien rawat inap kelas II.


BAB XVIII

PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

Pasal 28

(1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :

a. Poliklinik gigi dengan rujukan ;

b. Poliklinik gigi tanpa rujukan ;

(2) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :

a. Pemeriksaan, tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil,

sedang, besar, canggih dan khusus ;

b. Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut sederhana, kecil, sedang,

besar, canggih dan khusus ;

(3) Tarip Pelayaan Medis Gigi dan Mulut untuk tindakan sederhana,

sedang, kecil, besar, sanggih dari khusus ditetapkan sesuai

tingkat kecanggihan di masing-masing Rumah Sakit ;

(4) Dalam menentukan Tarip Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

didasarkan atas perhitungan unit cost pemeriksaan gigi dan mulut

masing-masing Rumah Sakit serta harus memperhatikan

kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, Rumah

Sakit setempat lainnya, Subsidi silang dan lain-lain.

BAB XIX

PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO-LEGAL

Pasal 30

Besarnya tarip pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico Legal

ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur.


BAB XX

PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

Pasal 31

(1) Jenis Pemulasaraan / Perawatan jenazah meliputi :

a. Perawatan Jenazah dan Penyimpanan Jenazah ;

b. Konservasi Jenazah ;

c. Bedah Mayat ;

(2) Tarip Pemulasaraan/Perawatan Jenazah berlaku pro-porsional

untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/ perabuan ;

(3) Tarip Bedah Mayat dan keterangan sebab kematian tidak meliputi

biaya pemeriksaan laboratorium dan sejenisnya, diperhitungkan

tersendiri.

BAB XXI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XXII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.


BAB XXIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen

lain yang dipersamakan.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi adminis-trasi berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat

Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XXV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran

atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan

Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.


BAB XXVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

(1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan Retribusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

atau ketentuan Gubernur Kepala Daerah ;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan

Wajib Retribusi, untuk mengangsur ;

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan

atau kerusuhan.

BAB XXVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 38

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, dinyatakan kadaluarsa

setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

saat terutangnya retribusi ;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran ; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik

langsung maupun tidak langsung.


BAB XXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah retribusi terutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanaggaran.

BAB XXIX

PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitiketerangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;


f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen

yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi-tahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan

kepada Penuntut Umum, sesuai dengan keten-tuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1988 tentang Tarip

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dikuasai

oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan

tidak berlaku lagi.


Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur

Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 22 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IPROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR

Ketua,

ttd. ttd.

H. SUTARMAS IMAM UTOMO S.


Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1999

Nomor 974.35 – 303.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Tanggal 26 April 1999 Nomor 1 Tahun 1999 Seri B.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSiPembina Utama Madya

NIP 510 040 479

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH Kepala Biro Hukum

ttd.

A S A N, S HPembina

N I P 510 050 109


PENJELASANA T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa fini, khususnya dalam

kaitan dengan krisis moneter serta dilain fpihak dalam upaya mempertahankan pelayanan

yang diberikan toleh Rumah Sakit Daerah agar sama dengan kondisi yang telah lada dan

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Idimaksud, perlu meninjau

kembali tarip Rumah Sakit Daerah yang fdikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1988 juncto Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

1994 yang dirasakan sudah tidak sesuai |lagi dengan keadaan dewasa ini.

Perubahan tarip ini juga disebabkan karena kenaikan komponen Laya umum antara lain

tarip listrik, solar untuk Genset/ Boiler, harga sabun, obat-obatan dasar dan strategis,

bahan canan dan penggantian darah dari PMI.

Akibat kenaikan komponen biaya umum tersebut, sedangkan tarip Rumah Sakit

yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan riel sehingga operasional

Rumah Sakit mengalami ketimpangan.

Disamping itu yang sangat memberatkan Rumah Sakit adalah kenaikan suku cadang

yang masih harus diimpor sampai dengan untuk peralatan medis utama, hal ini

menyebabkan komponen jasa Rumah Sakit atau sarana yang ada makin tidak

proporsional terhadap kebutuhan pembiayaannya dari satu cabang ; begitu pula

perlengkapan listrik rutin seperti lampu-lampu umum dan lampu-lampu operasi dan

semua peralatan kurang mendapatkan porsi pembiayaan rutin yang memadai.

Bila keadaan ini tidak segera diatasi untuk kelancaran operasional Rumah Sakit Daerah,

maka subsidi dari APBD Tingkat I harus dinaikkan antara 2 (dua) sampai 2,5 (dua

setengah) kali lipat. Mengingat kemampuan APBD Tingkat I yang terbatas maka

kenaikkan ini jelas tidak memungkinkan, sehingga alternatif pemecahannya yang paling

rasional dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan adalah menaikkan atau

diadakan penyesuaian tarif Retribusi Rumah Sakit Daerah.


Untuk mengantisipasi besarnya biaya operasional alat-alat baru maka apabila dalam

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1988 Juncto

Nomor 10 Tahun 1994 hanya ada 4 (empat) jenis tindakan medis yaitu Kecil, Sedang,

Besar dan Khusus, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ada 6 (enam) jenis

tindakan medis yaitu tindakan Sederhana ; Kecil ; Sedang ; Besar ; Canggih dan Khusus ;

dengan pola ini maka pasien yang mampu dapat membantu bagi pasien yang kurang

matnpu. Selain itu sesuai arahan Departemen Keuangan tarip Retribusi bagi kelas utama

bagi Rumah Sakit Daerah Non Swadana harus pula ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dari Uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa kenaikan tarip Rumah Sakit

Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tetap mempertimbangkan :

a. Fungsi sosial dari pada Rumah Sakit ;

b. Adanya subsidi silang dalam arti yang mampu membantu yang lemah ;

c. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Daerah.

Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi seluruh

Rumah Sakit Daerah, kecuali Rumah Sakit Kusta mengingat fungsi dan tujuan pelayanan

yang diberikan maka Rumah Sakit Kusta tidak memungut retribusi bagi pelayanan yang

diberikan.

II. PENJELASAN PASAL DEM I PASAL

Pasal 1 huruf a s.d k : Cukup Jelas

huruf1 : yang dimaksud dengan wewenang untuk menggu-nakan

semua penerimaan fungsional secara langsung, yaitu semua

pembiayaan sebagai berikut :

1. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi

barang dan atau jasa yang dibutuhkan ;

2. Kegiatan pemeliharaan ;

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Unit Swadana

yang bersangkutan.

Huruf m s.d. qq : Cukup Jelas

Pasal 2 s.d. 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : yang dimaksud frekuensi adalah banyakriya pasien dimaksud

mendapat pelayanan ke-sehatan dari Instalasi di Rumah

Sakit Daerah tersebut.


Pasal 7 s.d. Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Tarip pelayanan bagi orang asing dan tarip General Chek up

ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena pada

dasarnya besaran tarip Rumah Sakit Daerah masih mendapat

subsidi dari Pemerintah sehingga lebih murah daripada tarip

untuk Warga Negara Asing.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Tarip Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar untuk Cost

dengan memperhatikan ekonomi masyarakat, Tarip Rumah

Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan Subsidi silang.

Pasal 13 dan 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Besaran Tarip Rawat Jalan ditetapkan ber-dasarkan perkalian

1/10 (satu persepuluh) dari Unit Cost pelayanan Rawat Inap

Kelas II di masing-masing Rumah Sakit Daerah dengan

memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Tarip

Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan Subsidi

Silang.


Pasal 17 : - Dalam menentukan besaran tarip perawatan diruangan

termasuk di ruang intensive (ICU, ICCU, NICU dan lain-

lain) dasarkan atas perhitungan Unit Cost rata-rata

pelayanan Rawat Inap di masing-masing Rumah Sakit,

dengan memperhatikan ke-mampuan dan keadaan sosial

ekonomi masyarakat setempat, tarip Rumah Sakit

setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang.

- Tarip Rawat Inap di Kelas II dijadikan sebagai dasar

perhitungan untuk penetapan tarip kelas perawatan

lainnya dengan ketentuan :

a. Kelompok Rumah Sakit Umum :

- Kelas IIIB

- Kelas IIIA

- Kelas II

- Kelas I

:

:

:

:

1/3 x Unit Cost Kelas II ;

1/3 -X x Unit Cost Kelas II ;

I x Unit Cost Kelas II ;

2-9 x Unit Cost Kelas II ;



- Kelas Utama

(Paviliun)

:

b. Kelompok Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit

Jiwa :

- Kelas IIIB

- Kelas IIIA

- Kelas II

- Kelas I

- Kelas Utama

(Paviliun)

:

:

:

:

:

1/3 x Unit Cost Kelas II ;

1/3-1/2 x Unit Cost Kelas II ;

1 x Unit Cost Kelas II ;


5-10 x Unit Cost Kelas (Paviliun)

II.

Pasal 18 : - Dalam menentukan besaran tarip tindakan medis non

operatip di masing-masing Rutnah Sakit didasarkan

perhitungan Unit cost rata-rata tindakan medis non

operatip Rawat Inap di masing-masing Rumah Sakit,

dengan memperhatikan kemampuan dan ke-adaan sosial

ekonomi masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat

lainnya ;

- Besarnya komponen biaya jasa sarana untuk tarip

tindakan medis non operatip ditetapkan dengan

memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi

masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat

lainnya.


Pasal 20 : - Dalam menentukan besaran tarip pemerik-saan

Laboratorium Klinik, didasarkan perhitungan Unit Cost

Laboratorium Klinik masing-masing Rumah Sakit dengan

memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial

masyarakat setempat, Rumah Sakit setempat lainnya,

Subsidi silang.

- Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan

secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.


Pasal 21 : - Dalam menentukan besaran tarip pemerik-saan

Laboratorium Klinik dididasarkan perhitungan Unit Cost

Laboratorium Klinik Pathologi Anatomi masing-masing

Rumah Sakit dengan memperhatikan kemampuan dan

keadaan sosial masyarakat setempat, tarip Rumah Sakit

setempat lainnya, Subsidi silang dan lain-lain ;

- Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Laboratorium

Pathologi Anatomi Sederhana, Kecil, Sedang, Besar,

Canggih dan Khusus, masing-masing ditetapkan secara

proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 22 : Perhitungan tarip pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi

ditetapkan sama dengan perhitungan tarip pemeriksaan

laboratorium pathologi klinik.

Pasal 23 : - Dalam menentukan besaran tarip pemeriksaan Radio

Diagnostik didasarkan per-hitungan Unit cost Radiologi

masing-masing Rumah Sakit dengan memperhatikan

kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat

setempat, subsidi silang dan Rumah Sakit setempat

lainnya ;

- Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pemeriksaan

Radio Diagnostik ditetapkan secara proporsional untuk

setiap kelas perawatan.

Pasal 24 : Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pemeriksaan

diagnostik elektromedis ditetapkan secara proporsional untuk

setiap kelas perawatan.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Tarip pelayanan persalinan Normal dihitung atas dasar rata-

rata Unit Cost persalinan.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : - Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Rehabilitasi

Medis ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas

perawatan ;


- Pelayanan Rehabilitasi Medis juga meli-puti pelayanan

rehabilitasi mental.



Pasal 31 : - Untuk menentukan tarip pemulasaraan/ perawatan

jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa

pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit

atas dasar Unit Cost dengan memperhatikan kemampuan

ekonomi masyarakat serta tarip Rumah Sakit setempat

lainnya ;

- Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan

jenazah/jasad, konservasi jenazah serta bedah mayat

ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas

perawatan.

Pasal 32 s.d. 43 : Cukup Jelas


pemerintah propinsi daerah tingkat i jawa timur...

Documents