Draf jurnal people smuggling

Download Draf jurnal people smuggling

Post on 22-Jul-2015

268 views

Category:

Law

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB I

PAGE 1

JURNAL

Analisis Pola Jaringan & Modus Operandi People Smuggling Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba)

Oleh;

Syamsul Asri

Achmad

Abstrak

Undang-Undang Imigrasi No 9/1992 dan Undang-Undang No 15 Tahun 2009 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa Indonesia telah mengesahkan ratifikasi protokol menentang penyelundupan manusia (people smuggling). People smuggling merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime) yang tergolong, tetapi tidak terbatas pada, migrasi ilegal (illegal migration) yang dilakukan oleh jaringan sindikat dengan modus operandi yang beragam. Salah satu pola jaringan yang terlibat sebagai sindikat people smugling adalah nelayan (terbangun atas relasi punggawa atau pemilik kapal dan sawi atau pekerja di kapal) yang menggunakan kapalnya sebagai bagian dari modus operandi people smuggling asal Timur Tengah ke Australia dan Selandia Baru. Kenyataan ini perlu dijelaskan secara detail agar kebijakan penanggulangannya bisa efektif, baik secara yuridis maupun secara ekonomis kultural. Penelitian ini telah diarahkan untuk melihat pola jaringan dan modus operandi people smuggling yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba dengan mengkaji relasi antar para pelaku (sindikat) dan relasi antara pelaku dengan korban serta kondisi sosial kultural yang mendorong praktik people smuggling. Untuk selanjutnya, penelitian akan ini diarahkan pula untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan efektifitas penanganan people smuggling sebagai kejahatan lintas negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menberikan gambaran yang lebih detail tentang pola jaringan dan modus operandi people smuggling yang terjadi di Sulawesi selatan, khususnya di Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan penelitian lapang yang diharapkan akan menghasilkan data yang signifikan bagi tujuan penelitian ini.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi telah membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. Masing-masing negara memiliki peluang yang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Di sisi lain, globalisasi yang dibarengi dengan kemajuan teknologi telah menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan transportasi semakin meningkat. Realitas ini menyebabkan batas-batas antar negara semakin kabur. Sehingga, jalur lalu lintas negara semakin mudah untuk diakses yang ditandai dengan peningkatan mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. Dengan demikian, dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara yang menyebabkan individu dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, berbagai usaha dilakukan negara untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara dengan menetapkan peraturan-peraturan tentang keimigrasian, walau masih banyak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam mengatasi permasalahan kejahatan transnasional.

Akses yang gampang dan peraturan yang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara dengan berbagai modus operandi. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan lintas negara melalui berbagai kemasan yang teroganisir dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Kejahatan lintas negara yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut.Indonesiasebagai salah satu negara di dunia yang memiliki potensi terjadinya praktek kejahatan transnasional. Realitas ini disebabkan bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung olehletakgeografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga, memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai sangat panjang yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia menyebabkannya berpotensi kuat terjadinya kejahatan transnasional.

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian dan kajian yang mendalam terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia terutamapeople smuggling dengan menjadikan Indonesia sebagai transit menuju Australia. Hal ini secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara Australia sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disebabkan, para imigran diperlakukan dengan tidak baik dengan kondisi perjalanan yang tidak manusiawi; ditumpuk dalam angkutan (umumnya perahu) yang penuh dan sesak, dan sering terjadi kecelakaan yang fatal yang menyebabkan terjadinya korban jiwa bagi people smuggling. Para people smuggling secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil (smuggler). Pemerintahan Australia menyatakan bahwa selama periode dari tahun 2011 hingga tahun 2013 kecenderungan dalam aktivitas people smuggling terus berkembang, ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pendatang yang tidak sah dengan menggunakan perahu memasuki wilayah Australi melalui Indonesia.

Di Indonesia, hingga tahun 2010 kasuspeople smuggling terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Jumlah kasus imigran gelap yang masuk ke Indonesia selama periode Bulan Januari hingga Bulan Mei, tahun 2010 mencapai 61 kasus. Angka ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena mencapai hampir 100% dari jumlah kasus ditahun sebelumnya, yaitu sebesar 31 kasus. Jumlah imigran gelap yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,7%, atau meningkat sebesar 67 orang sehingga jumlah imigran pada tahun 2010 adalah 1.245 imigran, sedangkan di tahun 2009 adalah 1.178 imigran. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat bahwa Pemerintah Indonesia mengirimkan kembali para imigran ke negara asal, sedikitnya 1.290 orang imigran gelap, setiap tahunnya (http://www.antaranews.com/ 3 Mei 2013). People smugglingsesungguhya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

Banyaknya praktek penyelundupan manusia juga disebabkan oleh para imigran yang terbuai bujuk rayu para agen penyelundup (smuggler). Selain itu, faktor eksternal yang berasal dari negara tujuan juga menjadi alasan utama bagi imigran gelap untuk berpindah dari negara asal, diantaranya adalah konflik berkepanjangan dan sistem ekonomi negara tujuan yang stabil. Sehingga, para imigran memiliki pemahaman bahwa negara tujuan mereka nantinya akan lebih baik, dimana mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Di negara-negara tujuan, para pelaku usaha dengan senang hati menyambut dan memanfaatkan jasa pekerja ilegal karena upah mereka yang jauh lebih rendah daripada pekerja di dalam negeri (Jean B. Grossman, 1984: 243)

B. Perumusan MasalahPeople smuggling menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan sisi gelap dari globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang (Philip Martin & Mark Miller, 2000: 969). Selain itu,people smuggling juga menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka. Hal ini juga melanda negara Indonesia. Banyak para imigran gelap yang diselundupkan dengan negara tujuan ke Australia, melewati perairan Indonesia sehingga Indonesia terkena imbasnya. Namun demikian, maraknya kejadian penyelundupan manusia yang berhasil dideteksi oleh aparat keamanan ternyata dapat terjadi dengan adanya kontribusi dari orang Indonesia sendiri. Salah satunya adalah nelayan-nelayan Indonesia yang dilibatkan dalam usaha menyelundupkan para imigran tersebut dengan diming-imingi sejumlah uang. Masalah penyelundupan manusia yang melanda Indonesia semakin serius. Jika pada awalnya para imigran gelap yang tertangkap oleh aparat keamanan Republik Indonesia di perbatasan wilayah negara adalah merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk ke negara Australia, dan menjadikan Indonesia sebagai negara transit saja, kini malah negara Indonesia yang menjadi tujuan utama.

Dalam konteks Indonesia, yang menjadi faktor penarik untuk terjadinya praktek kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah; Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia. Indonesia, yang belum menandatangai Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Selain itu, keberadaan UNHCR di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk den