Download - Perpajakan Pph Pasal 25 Dan Pph Final

PERPAJAKAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

DAN

PAJAK PENGHASILAN FINAL

Oleh Kelompok 6

•ABDUL KARMIN SYARABAH•FAMILIA SARIMAMU•MEILIVIA M.G SUAK•SUSANTI ASSA

Pendahuluan

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun ( Pasal 4 ayat 1 UU PPh 2008).

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga dan dengan membayar sendiri angsurannya setiap bulan oleh Wajib Pajak. Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan pemungutan atau pemotongan pihak ketiga adalah PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, sedangkan Pajak Penghasilan yang Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar sendiri adalah PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa : ”atas penghasilan berupa uang deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.”

PembahasanPPh pasal 25

Pengertian PPh Pasal 25.Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah

angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan.

Atau angsuran tiap bulan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun berjalan.

Pembahasan _ PPh pasal 25

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah penhasilan yang terutang menurut SPT Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :• PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23, serta PPh yang

dipungut sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 22.• PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dengan kata lain, besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 ) dihitung dengan rumus berikut :

(PPh terutang menurut SPT tahun lalu-PPh Pasal 21, 22, 23, 24 tahun lalu) : 12

Penghitungan PPh pasal 25 dapat dibedakan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.


PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT.

Mulai tahun pajak 2008, penyampaian SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat adalah bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret 2009 dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan paling lambat adalah bulan keempat setelah tahun pajak berakhir atau 30 April 2009.

Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 biasanya mulai dilakukan pada bulan-bulan batas penyampaian SPT, yaitu bulan April sehingga pada bulan tersebut baru diketahui PPh yang terutang tahun sebelumnya, misalnya atas pajak terutang tahun 2008 menurut SPT baru dapat diketahui besarnya pada bulan April tahun 2009. Karena PPh terutang baru diketahui bulan April maka angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari-Maret akan mengikuti angsuran pada bulan Desember tahun sebelumnya atau sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Ditjen Pajak.


PPh Pasal 25 Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasar Surat Ketetapan Pajak dapat ”sama dengan”,”lebih besar”,”lebih besar”,”lebih kecil” dari angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak.


PPh Pasal 25 atas Lebih Bayar.

Hal tersebut berlaku jika ternyata dalam SPT Tahunan terjadi lebih bayar dan lebih bayar ini belum ada keputusan dari Ditjen Pajak.

Contoh :

Tuan Heru menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2008 pada bulan April dengan adanya 2009 dengan adanya lebih bayar Rp. 5.000.000,-. Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2008 adalah Rp. 3.000.000,- maka sebelum adanya keputusan dari Ditjen Pajak , besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun lalu, yaitu Rp. 5.000.000,-. Jika kemudian pada bulan Juli 2009 Ditjen Pajak menetapkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) maka mulai bulan Juli 2009, angsuran PPh Pasal 25 Tuan Heru adalah nihil.


PPh Pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu.

Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu :

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.

2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.

3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.


4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.

6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

7. PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru.

8. PPh Pasal 25 untuk Wajib Orang Pribadi Pengusaha Tertentu


PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru.

Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Untuk Wajib Pajak baru, karena Pajak Penghasilan tahun sebelumnya belum diketahui maka sebagai penggantinya digunakan estimasi penghasilan, yaitu penghasilan neto bulan pertama dijadikan dasar estimasi Penghasilan Kena Pajak untuk 1 tahun.


PPh Pasal 25 untuk Wajib Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

Pembahasan _ PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.


1. PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA, SEWA DAN IMBALAN JASA KONSULTAN DAN JASA KONSTRUKSI YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PPH PASAL 4 AYAT 2)

Pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan menyebutkan, bahwa:

“atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan – tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.”


2. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta penghasilan diskonto SBI yang diterima oleh WP dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya pph yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.

PPh (Final) = 20% x Bruto

Sedangkan bagi WP luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tariff berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.


3. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002. Menurut PP No. 6 tahun 2002, atas penghasilan yang telah diterima WP berupa bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.


4. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Pengenaan pph atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan pph yang bersifat final. Besarnya pph yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh WP badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.



5. PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN• WP orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis

yang mengalihkan hak atas tanah dan / atau bangunan• Bagi WP orang pribadi yang jumlah penghasilannya

melebihi PTKP, apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00

• Atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan yang dilakukan oleh WP Badan

• Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan termasuk koperasi


6. USAHA JASA KONSTRUKSI

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:• 2% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki

kualifikasi usaha kecil;

PPh (final) = 2% x Jumlah Jasa• 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak

memiliki kualifikasi usaha;

PPh (final) = 4% x Jumlah Jasa• 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selai penyedia

jasa sebagaimana dimaksud;

PPh (final) = 3% x Jumlah Jasa• 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh

penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

PPh (final) = 4% x Jumlah Jasa• 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh

penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

PPh (final) = 6% x Jumlah Jasa


7. PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah ubdian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000. Menurut kententuan peraturan tersebut penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian.



8. PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KAONTAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Pengenaan PPh atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan / atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai PPh yang bersifat final sebesar 2,5% dari margin awal.

PPh (Final) = 2,5% x Margin Awal

Kesimpulan

Dalam PPh Pasal 25 Wajib Pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebesar PPh terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipungut atau dipotong, serta pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri yang boleh dikreditkan dibagi dengan 12 bulan. Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih besar dari pada angsuran pajak maka selisih yang terjadisebut ”pajak kurang bayar” (PPh pasal 29). Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih kecil dari angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut ”pajak lebih bayar”(PPh pasal 28). Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut yang berlaku mulai bulan berikutnya setelah SKP diterima. Hal ini berlaku jika ternyata dalam SPT Tahunan terjadi lebih bayar dan lebih bayar tersebut belum ada keputusan Dirjen Pajak. Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Untuk Wajib Pajak baru, karena PPh tahun sebelumnya belum diketahui maka sebagai penggantinya digunakan estimasi penghasilan, yaitu penghasilan neto bulan pertama dijadikan dasar estimasi PKP untuk 1 tahun. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran brutosetiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

Happy BirthdayTo mner Aprili

Download - Perpajakan Pph Pasal 25 Dan Pph Final

Top Related