bab iii

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah

3.1.1 Laporan Keuangan Tahun 2005

Opini: Wajar Dengan Pengecualian

Neraca yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya

menggambarkan kondisi sebenarnya dimana tidak terdapat catatan akuntansi yang cukup untuk

mendukung nilai aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2005. BPK tidak dapat memperoleh

keyakinan atas nilai tersebut dengan prosedur audit yang dilakukan.

Hal tersebut di atas mengakibatkan :

a. Aktiva Tetap pada Neraca Provinsi Sulawesi Tengah tidak menggambarkan kondisi yang

sebenarnya.

b. Membuka peluang terjadinya pemindahan hak kepemilikan/hilang atas AktivaTetap yang

seharusnya menjadi milik pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh :

a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kurang memahami arti pentingnya pencatatan

dan pengamanan atas Aktiva Tetap yang telah dibiayai dari APBD yang merupakan

dana dari masyarakat.

b. Kurangnya koordinasi antara Biro Keuangan yang membuat laporan keuangan dengan Biro

Perlengkapan dan Umum yang membuat daftar inventaris.

c. Lemahnya pengendalian dan pengawasan atas Aktiva Tetap dimaksud.


Opini: Tidak Menyatakan Pendapat

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa terdapat masalah-masalah material

dengan uraian sebagai berikut:

1. Terdapat realisasi Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun

Anggaran 2006 diterbitkan SPMU-nya pada TA. 2006 tetapi dibayarkan pada TA. 2007

sebesar Rp23.369.770.289,99 sehingga angka yang disajikan sebagai realisasi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2006 tidak riil. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI

No. 2.

2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat saldo Aktiva Tetap sebesar

Rp.833.676.555.946,54. Saldo tersebut merupakan akumulasi dari Saldo Aktiva Tetap Tahun

2005 ditambah nilai pengadaan aktiva tetap tahun 2006. Nilai Aktiva Tetap tersebut

tidak sama dengan nilai Aktiva Tetap yang dinilai oleh Penilai Independen. Selain itu, saldo

9

Aktiva Tetap per 31Desember 2006 tersebut di atas belum didukung oleh perincian dalam

Daftar Aset Daerah yang menunjukkan jenis,lokasi,tahun perolehan dan biaya perolehan aktiva

tetap. Data yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung nilai yang disajikan pada neraca.

Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No.4.

3. Penyimpanan Bilyet Giro oleh Bendahara Umum Daerah tidak tertib sehingga terjadi

pencurian dan pemalsuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah s.d TA. 2006 sebesar

Rp8.551.213.650,00. Permasalahan ini telah ditangani oleh pihak berwenang yang sampai

dengan pelaksanaan pemeriksaan berakhir masih dalam proses pengadilan/hukum. Kasus

pencurian dan pembobolan ini dianggap oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

sebagai ketekoran kas yang masih merupakan bagian dari Silpa Tahun Anggaran 2006. Hal ini

diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No. 5.

4. Seperti disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

menyajikan saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp40.246.752.361,60. Saldo tersebut

tidak termasuk penerimaan upah pungut PBB dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.125.313.919,00

karena tidak disetor oleh Bendahara Dinas Pendapatan Daerah ke Kas Daerah dan digunakan

secara langsung. Penggunaan dana tersebut tidak tercatat sebagai Belanja yang terkait dalam

Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas

Kepatuhan No. 2

5. Sisa UUDP yang belum disetor ke Kas Daerah provinsi Sulawesi Tengah sebesar

Rp174.702.528,81 yang terdiri dari Sisa UUDP TA. 2002 sebesar Rp169.782.964,81 dan Sisa

UUDP TA. 2005 sebesar Rp4.919.564,00 dan rincian atas sisa UUDPTA. 2002 tidak ada

sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan Kepatuhan No.

6. Pengeluaran TA. 2006 yang belum dipertanggungjawabkan oleh beberapa Pemegang Kas

seluruhnya sebesar Rp814.249.800,00 sehingga mengakibatkan adanya indikasi kerugian

daerah dan angka realisasi anggaran atas belanja daerah yang disajikan dalam konsep Laporan

Realisasi Anggaran tidak riil. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan No. 4.

7. Pengeluaran panjar dari Tahun Anggaran 2001 s.d 2006 belum diselesaikan sampai dengan 31

Desember 2006 sebesar Rp11.528.749.387,00 sehingga dapat mengganggu likuiditas keuangan

daerah dan berpotensi merugikan keuangan daerah serta saldo kas daerah yang disajikan

sebagai Sisa Lebih Perhitungan dalam konsep Laporan Keuangan Daerah belum merupakan nilai

yang wajar. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan Kepatuhan No. 9.

8. Penganggaran dan realisasi Belanja Insentif Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp29.148.912.402,00

tidak sesuai ketentuan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan No.10.

10

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak

memiliki pengendalian yang memadai untuk meyakinkan terciptanya pencatatan akuntansi yang

memadai. Hal ini mengakibatkan pencatatan akuntansi tidak memberikan dasar yang memadai bagi

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dengan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan pengendalian

intern tersebut di atas menyebabkan, BPK- RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk

memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran posisi keuangan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah per 31 Desember 2006, dan realisasi anggaran serta aliran kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut,sehingga tidak memungkinkan BPK RI memberikan pendapat dan

BPK RI tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut.


Opini : Wajar Dengan Pengecualian

Hasil Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan :

1. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan nomor 1L Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah mencatat nilai aset tetap sebesar Rp2.876.853.417.726,00. Terkait dengan nilai

tersebut sesuai hasil Appraisal tahun 2006 sebesar 2.755.559.741.000, temasuk mutasi tahun

2007sebesar Rp119.518.188.726,00. Hasil penilaian appraisal tidak dilakukan terhadap seluruh

aset tetap, sesuai data jumlah aset tetap yang tercatat dalam daftar inventaris, sehingga nilai aset

tetap yang ada di neraca tidak dapat ditelusuri dan diyakini kewajarannya. Hal tersebut

dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern nomor 2.

2. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan nomor 2g Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah mencatat nilai belanja modal bangunan gedung sebesar Rp33.141.736.283,00. Terkait

dengan nilai tersebut termasuk belanja modal pembangunan laboratorium SMP Negeri Model

terpadu Madani yang belum dipertanggungjawabkan realisasinya sebesar Rp1.222.564.800,00,

sehingga belanja modal tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut

dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan nomor 9.

3. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan nomor 1k Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah mencatat dalam neraca akun investasi permanen pada PT. Bank Sulteng sebesar

Rp50.434.353.607,44. Terkait saldo tersebut terdapat penyertaan modal ke PT Bank Sulteng

tahun 2007 sebesar Rp8.000.000.000,00 yang belum disertai sertifikat saham, sehingga akun

investasi permanen diragukan kewajarannya.



Hasil Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan :

1. Seperti diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 dalam Catatan atas laporan Keuangan Bab V 11

point 1.3 akun Aset Tetap sebesar Rp3.137.905.274.860,00. Namun berdasarkan Buku Induk

Inventaris Barang Tahun 2008 nilai asset tetap dicatat sebesar Rp215.956.266.574,00. Hal ini

terjadi karena tidak tertibnya pencatatan serta inventarisasi barang milik daerah oleh SKPD,

sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca tidak dapat ditelusuri dan diyakini

kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern

nomor 7. Selain itu adanya aset tetap yang telah dihapuskan namun belum dikeluarkan dari

neraca sebesar Rp16.608.346.500,00,sehingga akun Aset Tetap pada Neraca tidak dapat diyakini

kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam LHP atas Kepatuhan Terhadap

Peraturan Perundang-undangan temuan nomor 6.

2. Seperti diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran 2008 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bab V point 5.1.1.a. realisasi akun

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp244.339.597.102,50. Hasil pemeriksaan menunjukkan

bahwa dalam pencatatan pendapatan pajak daerah menggunakan STS pengganti,yang

klasifikasinya sering tidak tepat, sehingga akun Pendapatan Pajak Daerah tidak dapat diyakini

kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern

temuan nomor 8.

3. Seperti diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran 2008 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bab V point 1.2. akun Investasi

Jangka Panjang sebesar Rp63.997.629.663,00. Pemeriksaan menunjukkan penyertaan modal

kepada PD Sulteng sebesar Rp1.000.000.000,00 digunakan tidak sesuai peruntukannya,

sehingga akun Investasi Jangka Panjang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut

dijelaskan lebih lanjut dalam LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

temuan nomor 4.

4. Seperti yang diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

Anggaran 2008 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bab V point 5.1.1.d, akun Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp13.090.126.510,19. Hasil pemeriksaan

menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah termasuk penerimaan DPKK sebesar

Rp182.662.000,00 yang merupakan kewenangan pusat yang belum disetorkan ke Kas Negara,

sehingga akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan temuan nomor 5.

Kelemahan pada Internal Kontrol:

1. Tiga belas SKPD belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2008.

2. Pengendalian penerimaan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan kesehatan RSUD Undata

lemah.

3. Pencairan dan transfer dana bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota terlambat.

4. Pencatatan dan pembukuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib. 12

5. Pengendalian pelaporan piutang dan tagihan penjualan angsuran lemah.

6. Pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas masih lemah.

7. Penatausahaan barang untuk aset tetap belum dilaksanakan secara tertib.

8. Pencatatan pendapatan pajak daerah oleh Bagian Pembukuan pada Biro Keuangan tidak

cermat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Sulawesi

Tengah agar :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang handal.

2. Memberikan sanksi yang tegas kepada para pejabat terkait yang lalai dalam pengelolaan

keuangan daerah.

3. Mewajibkan Kepala SKPD selaku PA/PB untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai

ketentuan.

4. Memerintahkan kepala SKPD selaku PA/PB untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian

dalam pengelolaan keuangan.

3.1.5 Analisis terhadap Perubahan Opini BPK

Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005-2008 cenderung

stabil pada ”Wajar Dengan Pengecualian”, kecuali pada tahun 2006, di mana opini yang diberikan

adalah “Tidak Menyatakan Pendapat”. Secara umum, Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar

kecuali untuk beberapa hal tertentu. Dari tahun ke tahun, Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi

Tengah cenderung bermasalah dalam hal penilaian aktiva tetap, di mana tidak terdapat catatan

akuntansi yang cukup untuk mendukung nilai aktiva tetap sehingga tidak dapat ditelusuri dan diyakini

kewajarannya. Opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat yang diberikan pada tahun 2006

merupakan akibat dari lemahnya pengendalian internal dan adanya ketidakpatuhan terhadap

perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan ditemukannya 8 masalah material dalam

penyajian Laporan Keuangan.

Pada dasarnya, Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja pelaporan dan penyajian

Laporan Keuangan yang cukup baik dilihat dari opini audit yang diberikan. Walaupun pada tahun

2006 opini yang didapat adalah disclaimer, pada tahun berikutnya pelaporan kinerja keuangan dapat

ditingkatkan, yang dibuktikan dengan opini wajar dengan pengecualian (qualified). Beberapa

perbaikan yang disarankan oleh BPK kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan

peningkatan sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Banggai



13

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2005 meliputi

pengujian atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2005, Neraca per tanggal 31 Desember

2005 dan Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2005. Neraca yang disusun oleh Pemerintahan

Daerah Kabupaten Banggai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya dimana tidak

terdapat Catatan Akuntansi yang cukup untuk mendukung nilai aktiva tetap pada tanggal 31

Desember 2005.



Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa,seperti diuraikan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan No. 3.k, Pemerintah Kabupaten Banggai mencatat saldo Aktiva Tetap sebesar

Rp391.905.880.124,00. Saldo tersebut merupakan akumulasi dari saldo yang tercatat dari neraca

awal (per 31Desember 2005) ditambah pengadaan aktiva tetap Tahun anggaran 2006. Saldo yang

tercatat pada Neraca awal (per 31Desember 2005) sebesar Rp331.064.978.000,00 belum disajikan

sebesar nilai wajar yang dinilai oleh Penilai Independen. Selain itu, saldo Aktiva Tetap per 31

Desember 2006 tersebut diatas belum didukung oleh perincian dalam Daftar Aset Daerah yang

menunjukan jenis, lokasi, tahun perolehan dan biaya perolehan aktiva tetap. Data yang tersedia tidak

mencukupi untuk mendukung nilai yang disajikan pada Neraca. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam

Temuan Pemeriksaan SPI No 6.


Opini : Wajar Dengan pengecualian

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa:

1. Seperti diuraikan pada Buku III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Banggai tahun anggaran 2007, temuan pemeriksaan nomor 1, Penambahan aset tetap

berdasarkan neraca per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar

Rp567.049.949.887,00 tidak sesuai dengan realisasi belanja modal berdasarkan laporan realisasi

anggaran (LRA) tahun 2007 sebesar Rp173.808.312.571,00, mengakibatkan nilai aset yang

disajikan dalyam neraca Pemerintah Kabupaten Banggai per tanggal 31 Desember 2007 utuk

tanah,bangunan,jalan,jaringan dan irigasi minimal sebesar Rp393.241.637.316,00 tidak dapat

diyakini kebenarannya.

2. Seperti diuraikan pada Buku III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Banggai tahun anggaran 2007,temuan pemeriksaan nomor7, Pengadaan tanah tahun anggaran

2007 sebanyak 21 bidang/persil dengan luas seluruhnya senilai Rp1.999.470.750,00 belum

disertai surat pernyataan melepaskan hak, 159.956 m sehingga penyajiannya dalam neraca tidak

dapat diyakini kebenarannya. 14


Opini : Wajar Dengan pengecualian

Hasil pemeriksaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seperti diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Sistem Pengendali Intern,

sistem akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banggai belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu belum disusunnya laporan keuangan di tingkat SKPD. Hal tersebut lebih lanjut

dijelaskan dalam LHP Atas Sistem Pengendalian Intern No.1.

2. Seperti diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun

Anggaran 2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab. V huruf E menunjukkan nilai aset

tetap sebesar Rp856.317.858.689,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan saldo awal aset tetap

tahun 2008 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya minimal sebesar Rp2.917.018.750,00

karena tidak ada data pendukung yang dibutuhkan pada saat dilakukan penilaian dan terdapat

perbedaan antara rekapitulasi aset/barang pengadaan TA 2008 yang disusun oleh Bidang

Pengelolaan Aset pada Dinas PPKA dengan realisasi belanja modal TA 2008 sebesar

Rp122.733.238.839,00. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP Atas Sistem

Pengendalian Intern No. 3.


2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab.V huruf E.1.c menunjukkan nilai persediaan

sebesar Rp3.752.172.982,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bendahara barang belum

melakukan pencatatan atas mutasi barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai persediaan

dengan nilai pengadaan sebesar Rp6.534.900.582,00 sehingga tidak dapat diidentifikasi

jumlah dan nilainya per 31Desember 2008. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP Atas

Sistem Pengendalian Intern No. 4.


2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab. V huruf A.1.b menunjukkan realisasi

pendapatan retribusi daerah sebesar Rp7.411.501.638,05. Hasil pemeriksaan menunjukkan

terdapat penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang tidak dilaporkan dan digunakan

langsung sebesar Rp4.037.155.883,50. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP Atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.8.


2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab. V huruf B.1.b menunjukkan realisasi belanja

barang dan jasa sebesar Rp 107.454.512.453,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat

perjalanan dinas rangkap yang dilakukan oleh pejabat negara dan pegawai negeri sebesar

Rp345.640.000,00. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP Atas Kepatuhan Terhadap

Peraturan Perundang-undangan No.9.


2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab. V huruf B.2.2 menunjukkan realisasi belanja

modal peralatan dan mesin sebesar Rp34.984.126.964,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan 15

pengadaan dua unit mesin generator dengan pencairan uang muka sebesar Rp164.700.000,00.

tidak dilaksanakan. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP Atas Kepatuhan Terhadap

Peraturan Perundang-undangan No.4


Selama 4 tahun berturut-turut (2005-2008), Kabupaten Banggai memperoleh opini audit ”Wajar

Dengan Penyesuaian” atau qualified. Artinya, secara umum Laporan Keuangan telah disajikan secara

wajar sesuai dengan standar akuntansi, namun ada hal-hal yang dikecualikan. Hal yang dikecualikan

tersebut terletak pada penilaian aktiva tetap, di mana data yang tersedia tidak mencukupi untuk

mendukung nilai yang tercantum pada neraca. Dari tahun ke tahun, masalah penilaian aktiva tetap ini

selalu menjadi pengecualian dalam penyajian Laporan Keuangan secara wajar, sehingga dapat

dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Banggai perlu memperbaiki sistem pengelolaan dan

pencatatan data aktiva tetapnya. Selain itu, pada tahun 2008 juga ditemukan beberapa masalah

material terkait pelanggaran kepatuhan perundang-undangan yang tidak ditemukan di tahun

sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Banggai perlu meningkatkan sistem pelaporan

keuangan, pengendalian internal, serta pengawasan agar kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan

dapat ditingkatkan atau dipertahankan.

3.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Donggala



Pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sejumlah

Pemegang Kas ke Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat

Kabupaten Donggala ditemukan:

1. Realisasi penerimaan Bagi Hasil PBB-KB tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya

sebesar Rp831.511.392,68.

2. Pengeluaran untuk belanja rutin yang tidak dilengkapi bukti pendukung sebesar

Rp845.041.894,00 dan pengeluaran kas berupa panjar kerja sebesar Rp6.933.878.600,00 yang

belum terselesaikan.

3. Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan yang terdiri dari biaya perjalanan dinas sebesar

Rp138.743.200,00 dan pengeluaran belanja untuk membiayai kebutuhan pimpinan, anggota

DPRD Kabupaten Donggala sebesar Rp306.400.000,00.

4. Pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan membuka

peluang terjadinya kerugian daerah sebesar Rp119.950.000,00.

5. Pengeluaran fiktif pada Proyek Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebesar

Rp35.000.000,00.

16

6. Surat Pertanggungjawaban Bendaharawan Proyek Pengendalian Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) III sebesar Rp746.999.200,00 dan sisa UUDP sebesar Rp53.000.000,00

belum disampaikan kepada Bagian Keuangan


Opini : Wajar Tanpa Pengecualian


Opini : Tidak Menyatakan Pendapat

Hasil pemeriksaan BPK-RI mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat sejumlah pengeluaran kas tunai yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)

tidak berdasarkan prosedur yang menjamin adanya pengendalian intern yang

memadai.Pengeluaran kas tunai tersebut tidak berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan

tidak dicatat dan dibukukan di dalam Buku Kas Umum (B. IX) sehingga terdapat perbedaan yang

sangat signifikan antara saldo buku dengan saldo tunai dan bank, selain itu BUD tidak pernah

melakukan rekonsiliasi kas sebagai sarana pencocokan antara saldo buku dengan saldo kas

tunai dan bank. Pengeluaran kas tersebut digunakan antara lain untuk panjar kerja sebagian

Satuan Kerja, pinjaman sementara ke sejumlah pihak(termasuk pengeluaran kas yang tidak bisa

dijelaskan peruntukkannya)seluruhnya sebesar Rp58.273.566.604,00. Panjar dan pinjaman

sementara tersebut tercatat diNeraca sebagai unsur Kas sehingga saldo Kas yang disajikan di

Neraca tidak menunjukkan saldo yang riil. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan Kepatuhan No. 1.

2. Pemerintah Kabupaten Donggala membebankan pengeluaran TA 2004 dan 2005 sebesar

Rp344.288.099,00 pada APBD TA 2006. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan Kepatuhan No. 3.

3. Pemerintah Kabupaten Donggala belum mencatat Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

sebesar Rp1.301.330.482,00 yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh)sebesar Rp440.945.584,00

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp860.384.898,00. PPh dan PPN ini tersebut belum

dipungut dan disetor ke Kas Negara. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan No. 9.

4. Sampai dengan pemeriksaan berakhir masih terdapat sejumlah bukti pertanggungjawaban atas

penggunaan anggaran yang belum dilakukan otorisasi sebagai bahan pembukuan sebesar

Rp6.039.488.000,00 dan terdapat bukti pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh

sejumlah Pemegang Kas sebesar Rp3.206.594.831,00. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan No. 13.

5. Pemerintah Kabupaten Donggala kurang menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2006 masing-masing sebesar Rp113.108.867,10 dan

Rp9.598.848.377,00. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No. 2. 17

6. Pemerintah Kabupaten Donggala belum menyajikan saldo Sisa Kas di Pemegang Kas pada

Neraca sebesar Rp3.206.594.831,00, kurang menyajikan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak pada

Neraca sebesar Rp658.126.996,57, dan kurang menyajikan saldo Persediaan pada Neraca

sebesar Rp4.656.850.000,00. Selain itu,Pemerintah Kabupaten Donggala juga belum

menyajikan saldo Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang pada Neraca sebesar

Rp1.164.212.500,00 dan kurang menyajikan saldo Hutang Jangka Panjang pada Neraca sebesar

Rp1.164.212.500,00. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No. 1.

7. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan No.3.l.,Pemerintah Kabupaten

Donggala mencatat saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp32.067.046.787,99.

Bukti/catatan yang tersedia pada Pemerintah Kabupaten Donggala tidak memadai untuk

dapat mendukung kewajaran saldo tersebut. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan SPI No. 1.

8. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan No. 3.h., Pemerintah Kabupaten

Donggala mencatat saldo Aktiva Tetap sebesar Rp636.376.824.791,46. Saldo tersebut belum

didukung bukti/catatan yang memadai berupa daftar aset tetap yang menunjukkan jenis aktiva

tetap, lokasi aktiva tetap, biaya perolehan, dan tahun perolehan. Hal ini diuraikan lebih lanjut

dalam Temuan Pemeriksaan SPI No. 5. Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Donggala tidak memiliki pengendalian yang memadai untuk meyakinkan

terciptanya pencatatan akuntansi yang memadai. Hal ini mengakibatkan pencatatan akuntansi

tidak memberikan dasar yang memadai bagi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan pengendalian

intern tersebut di atas mengakibatkan auditor tidak dapat meneruskan prosedur audit yang memadai

untuk menentukan dampaknya terhadap penyajian angka- angka laporan keuangan. Karena terdapat

prosedur pengeluaran kas yang tidak sesuai ketentuan dan adanya kelemahan pengendalian intern

yang material dan signifikan menyebabkan, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan

untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran posisi keuangan Pemerintah Kabupaten

Donggala per tanggal 31 Desember 2006, dan realisasi anggaran serta aliran kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut, sehingga tidak memungkinkan BPK-RI untuk memberikan pendapat

dan BPK- RI tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut.



Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala

Tahun Anggaran 2007,BPK-RI menemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada

kewajaran penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

18

1. Seperti diuraikan dalam buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistim Pengendalian Intern,

Pengendalian atas pengelolaan kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kabupaten Donggala tidak berdasarkan prosedur yang menjamin adanya pengendalian yang

memadai,sehingga saldo kas per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal

tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor 1.

2. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penjelasan atas pos-pos neraca

poin1.1.4,Pemerintah Kabupaten Donggala mencatat saldo persediaan per 31 Desember 2007

sebesar Rp251.262.989,00.Terkait dengan nilai tersebut hanya mencakup persediaan pada dua

SKPD dari 53 SKPD, sehingga saldo persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut

dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 3.

3. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pada penjelasan atas pos-pos pada

neraca poin 1.3,Pemerintah Kabupaten Donggala mencatat Aset Tetap sebesar

Rp816.432.947.355,46, termasuk realisasi belanja modal tahun anggaran 2007 sebesar

Rp101.821.371.599,00. Terkait dengan tidak adanya data pendukung rincian aset yang

menunjukkan lokasi, tahun perolehan dan biaya perolehan aset tetap, belum adanya prosedur

akuntansi aset tetap, sehingga secara keseluruhan nilai aset tetap dalam neraca per 31 Desember

2007 tidak dapat dinilai kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 4.

4. Seperti diuraikan dalam buku III:Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran

2007 realisasi penerimaan Pajak Galian C dicatat sebesar Rp7.311.282.699,86. Terkait dengan

penerimaan Pajak Galian C tahun 2007 tersebut terdapat penerimaan yang terlambat iii disetor

ke kas daerah sebesar Rp1.781.488.443,00, sehingga penerimaan Pajak Galian C dalam Laporan

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 (unaudited) disajikan lebih rendah (understated)

sebesar Rp1.781.488.443,00. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 2.

5. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pada penjelasan atas pos-pos laporan

realisasi anggaran poin 2, Pemerintah Kabupaten Donggala mencatat saldo belanja modal sebesar

Rp170.163.091.418,00. Terkait dengan realisasi belanja modal tahun 2007 yang diserahkan

kepada masyarakat tanpa berita acara penyerahan dicatat aset tetap dalam neraca sebesar

Rp4.840.938.200,00,sehingga realisasi belanja modal tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal

tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan Nomor 5.

6. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Poin A pada penjelasan atas pos-pos

neraca poin 1.1.1,Pemerintah Kabupaten Donggala mencatat saldo kas per 31 Desember 2007

sebesar Rp28.916.903.151,87. Terkait dengan saldo tersebut saldo per 31 Desember 2006

sebesar Rp67.340.478.322,57 tidak dimasukkan menjadi saldo awal tahun 2007. Saldo tersebut

adalah pengeluaran kas berupa panjar yang tidak ada pencatatan dan dasar hukumnya, saldo 19

tersebut dicatat pada akun aset lain-lain, sehingga saldo kas pada neraca per 31 Desember

2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 9.

7. Seperti diuraikan dalam buku III: Terdapat Dana Sebesar Rp 3.971.026.681,00 Disimpan

Pada Rekening Yang Bukan Milik Pemerintah Kabupaten Donggala. Terkait dengan masalah

tersebut Pemerintah Kabupaten Donggala tidak memperoleh pendapatan jasa giro atas

penyimpanan dana di luar kas daerah sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan

dana yang dikelola oleh kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tercatat sebagai

rekening kas daerah dan saldo kas pada neraca per 31 Desember 2007 tidak menggambarkan

keadaan yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Hal

tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan Nomor 10.

8. Seperti diuraikan dalam buku III: Pembiayaan Pengeluaran Pembayaran Hutang kepada

Rekanan untuk Pekerjaan Tahun Anggaran 2006 Senilai Rp24.070.942.487,00 tidak Didukung

Bukti yang Memadai,Terkait dengan realisasi belanja modal tersebut hanya diperoleh bukti

pada dua SKPD dari 20 SKPD, sehingga realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut

dalam Temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan Nomor 11.

9. Seperti diuraikan dalam buku III: Dana penanganan pasca bencana Tahun Anggaran 2007

senilai Rp7.000.000.000,00, dicatat . Terkait dengan penerimaan dana tersebut dicatat sebagai

dana darurat yang seharusnya merupakan dana hibah, sehingga realisasi belanja dana darurat

tidak dapat diyakini kebenarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 7.

Karena pembatasan lingkup pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya,

BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai

atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan

BPK RI menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Donggala per 31 Desember 2007, Laporan RealisasiAnggaran, Laporan Arus

Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.




1. Seperti diuraikan pada LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala TA 2008,

Catatan atas Laporan Keuangan pada Bab V menunjukkan nilai Aset Tetap sebesar

Rp977.474.861.680,46. Hasil pemeriksaan menunjukkan aset tetap tahun 2008 dicatat hanya

sebesar biaya fisiknya belum termasuk biaya-biaya perolehannya lain dan terdapat aset tetap 20

yang telah dihapus dari daftar barang milik daerah (BMD) sebelum ada SK Kepala Daerah,

sehingga saldo Aset Tetap tidak dapat diyakini. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP

Atas Sistem Pengendalian Intern No.5.

2. Seperti diuraikan dalam LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala TA

2008, Catatan atas Laporan Keuangan pada Bab V menunjukkan Persediaan sebesar

Rp3.082.594.759,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan persediaan sebesar Rp1.074.944.243,00

tidak dapat ditelusuri karena pencatatan tidak memadai. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan

dalam LHP Atas Sistem Pengendalian Intern No.6.


2008, Catatan atas Laporan Keuangan pada Bab V menyajikan akun Investasi Jangka Panjang

sebesar Rp8.003.409.889,98. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerjasama dengan PT BNS Mitra

Usaha tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.234.758.500,00 sehingga akun Aset Tetap dan akun

Investasi tidak dapat diyakini. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.1.


2008,Catatan atas Laporan Keuangan pada Bab V tidak menyajikan akun Utang Pajak. Hasil

pemeriksaan menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran pajak sebesar Rp313.336.409,00

oleh Bendahara Pengeluaran SKPD terlambat dilakukan sehingga akun Kas dan Utang Pajak

tidak dapat diyakini. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas



2008, Catatan atas Laporan Keuangan pada Bab V menunjukkan akun Pendapatan Pajak

Daerah sebesar Rp8.365.000.000,00 dan sub akun Piutang Pajak Galian C sebesar

Rp1.144.033.025,00.Hasil pemeriksaan menunjukkan, penyelesaian tunggakan Pajak Galian C

sebesar Rp2.095.964.259,00 tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan dendasebesar

Rp322.870.676,54 sehingga akun Piutang dan Pendapatan Pajak Daerah tidak dapat diyakini.Hal

tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan No.7.


2008, Catatan atas Laporan Keuangan pada Bab V menunjukkan akun Belanja Hibah sebesar

Rp34.172.112.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan belanja bantuan sebesar

Rp19.866.913.436,00 belum dipertanggungjawabkan di antaranya hibah untuk KPU Donggala

sebesar Rp14.850.000.000,00 dan pengamanan pilkada sebesar Rp1.886.122.560,00, sehingga

akun Belanja Hibah tidak dapat diyakini. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.8.

Karena pembatasan lingkup pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada paragraf

sebelumnya, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan

yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk 21

memungkinkan BPK RI menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala TA 2008.


Dari tahun 2004 hingga 2008, opini audit atas Laporan Keuangan Kabupaten Donggala

mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal yang sangat kontras terjadi pada tahun 2005

(unqualified) dan 2006 (disclaimer). Opini BPK pun tidak meningkat sejak tahun 2006 hingga 2008.

Pada tahun 2004, Laporan Keuangan disajikan secara wajar kecuali untuk beberapa hal, diantaranya

adanya pengeluaran fiktif dan pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahun

berikutnya, pemerintah berhasil menyajikan laporan keuangan secara wajar dengan tingkat salah saji

yang tidak material sehingga mendapatkan opini unqualified. Namun, pada tahun 2006 BPK

menemukan banyak masalah yang sangat material berkaitan dengan ketidakpatuhan, diantaranya:

pengeluaran kas tidak sesuai dengan ketentuan

kurang menyajikan pendapatan daerah

saldo utang disajikan tidak wajar

penilaian aktiva tetap yang tidak didukung dengan bukti yang cukup

Karena terdapat prosedur pengeluaran kas yang tidak sesuai ketentuan dan adanya

kelemahan pengendalian internal yang material dan signifikan, BPK RI tidak dapat menerapkan

prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran posisi keuangan

Pemerintah Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan

Keuangan tahun tersebut. Dua tahun selanjutnya, belum ada perbaikan dalam hal penyajian Laporan

keuangan. Faktanya, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan BPK RI

menyatakan pendapat, sehingga opini yang dikeluarkan adalah disclaimer.

Masalah utama yang melatarbelakangi banyaknya terjadi ketidakpatuhan tentunya adalah

pengendalian internal yang lemah. Berdasarkan hasil temuannya, BPK RI merekomendasikan kepada

Pemerintah Donggala agar memberikan teguran atau sanksi tertentu kepada pihak yang lalai dalam

pengelolaan aset. Selain itu, Pemerintah juga harus memperhatikan keleluasaan aliran informasi dan

pengumpulan bukti-bukti audit oleh auditor agar ruang lingkup pemeriksaan BPK memungkinkan

mereka untuk mengeluarkan opini. Terbatasnya ruang lingkup pemeriksaan audit dapat disebabkan

oleh beberapa hal, diantaranya yaitu ada pihak yang dengan sengaja menyembunyikan bukti-bukti

audit tertentu dan tidak bersedia membagi informasi (misalnya untuk menyembunyikan

kecurangannya).

22

3.4 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Morowali





Hasil pemeriksaan BPK-RI mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2006 direalisasikan Tahun 2007 sebesar Rp

63.436.600.606,31 dan Penerimaan Tahun 2007 diakui sebagai Penerimaan Tahun 2006

sebesar Rp8.883.344.980,81. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI

No.1.

2. Jumlah pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) antara Register SPM Yang

dibuat oleh Sub Bagian Perbendaharaan sebesar Rp347.403.439.795,59, Buku Kas Umum

(BKU) yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp365.999.595.251,37,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh Bagian Keuangan sebesar

Rp356.007.196.822,37, dan data realisasi SPM pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dari hasil konfirmasi beberapa SKPD, menunjukkan perbedaan yang sampai

dengan akhir pemeriksaan tidak dapat ditelusuri. Catatan yang tersedia pada Pemerintah

Kabupaten Morowali tidak memadai untuk dapat dilaksanakannya prosedur penelusuran atas

perbedaan tersebut. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas SPI No.2

3. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD Tahun 2006 Pemerintah

Kabupaten Morowali belum sepenuhnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2002 diantaranya sistem pembukuan masih berdasarkan sistem pembukuan

tunggal (single entry) dengan dasar pencatatan antara lain terdiri dari Buku Kas Umum (B.IX),

Buku Besar Penerimaan (B.IV), Buku Besar Pengeluaran (B.V), Daftar Penguji (B.XII). Hal ini

diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No.3.

4. Pemerintah Kabupaten Morowali mencatat saldo Aktiva Tetap pada Neraca per 31 Desember

2006 sebesar Rp431.155.281.770,31. Saldo tersebut merupakan akumulasi dari saldo yang

tercatat pada neraca awal (per 31 Desember 2005) ditambah pengadaan aktiva tetap TA. 2006.

Saldo yang tercatat pada neraca awal belum disajikan sebesar nilai wajar yang dinilai oleh Penilai

Inpenden. Selain itu, saldo Aktiva Tetap per 31Desember 2006 tersebut diatas belum didukung

oleh perincian dalam Daftar Aset Daerah yang menunjukkan jenis, lokasi,tahun perolehan dan

biaya perolehan aktiva tetap. Data yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung nilai yang

disajikan pada neraca Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No.5.

5. Penatausahaan administrasi keuangan oleh Bendahara Umum Daerah

diselenggarakan tidak tertib diantaranya tidak dilakukan rekonsiliasi antara saldo BKU dan saldo

Bank, Bendahara Umum Daerah tidak tertib dalam melakukan pengarsipan atas bukti-bukti

23

pendukung catatan dalam B-IX, dan Sobekan BKU tidak disampaikan dengan tertib ke Sub

Bagian Pembukuan yang mengakibatkan terjadi perbedaan data antara realisasi anggaran

berdasarkan pencatatan BUD dengan Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh Sub Bagian

Pembukuan. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No.6.

6. Terdapat realisasi belanja Tahun Anggaran 2006 digunakan untuk membiayai kegiatan Tahun

Anggaran 2004 dan 2005 sebesar Rp189.920.454,00. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam

Temuan Pemeriksaan SPI No.10.

7. Dalam TA. 2006 terdapat pengeluaran kas yang direalisasikan tanpa SPM sebesar

Rp2.597.500.000,00. Pengeluaran tersebut diperlakukan oleh Bendahar Umum Daerah sebagai

Pinjaman Sementara dan masih tercatat sebagai unsur Kas per 31 Desember 2006. Seluruh

Pinjaman Sementara tersebut telah diselesaikan dalam TA. 2007. Setelah tanggal neraca, dalam

TA. 2007 masih terdapat pengeluaran tanpa SPMU sebesar Rp2.500.000.000,00 yang juga

telah diselesaikan dalam TA bersangkutan. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan atasKepatuhan No. 1.

8. Terdapat Pinjaman Sementara TA. 2004 sebesar Rp414.736.125,00 yang belum diselesaikan

dan masih tercatat sebagai unsur Kas per 31 Desember 2006. Selain itu terdapat Sisa Uang

Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) TA. 2005 sebesar Rp71.449.842,00 yang belum

diselesaikan dan tidak tercatat dalam Neraca per 31Desember 2006.Sampai dengan pemeriksaan

berakhir, Pinjaman Sementara dan sisa UUDP tersebut belum diselesaikan. Hal ini diuraikan

lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan No. 2.

9. Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp2.864.049.474,00 dipergunakan

untuk bantuan kepada Instansi Vertikal, Partai Politik dan Perayaan Hari Ulang Tahun. Hal ini

diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan Kepatuhan No.12.

10.Dalam TA. 2006, terdapat penerimaan Dana Askes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kolonodale sebesar Rp1.219.357.306,00 yang digunakan langsung dan penerimaan serta

penggunaan dana tersebut tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran TA. 2006.

Penerimaan dan penggunaan dana tersebut tidak melalui Kas daerah. Hal ini diuraikan lebih

lanjut dalam Temuan Pemeriksaan Kepatuhan No. 15.

11.Terdapat beberapa angka yang disajikan dalam Neraca, LRA, dan Laporan Arus Kas berbeda

dengan angka yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu saldo Aktiva Tetap

per 31 Desember 2006 dan 2005, jumlah Pembiayaan, jumlah Aliran Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi, Investasi dan Pembiayaan. Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Morowali tidak memiliki pengendalian yang memadai untuk meyakinkan terciptanya

pencatatan akuntansi yang memadai. Hal ini mengakibatkan pencatatan akuntansi tidak

memberikan dasar yang memadai bagi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan kelemahan pengendalian intern tersebut diatas mengakibatkan BPK

24

tidak dapat meneruskan prosedur audit yang memadai untuk menentukan dampaknya terhadap

penyajian angka- angka laporan keuangan.

Karena terdapat prosedur pengeluaran kas yang tidak sesuai ketentuan dan adanya

kelemahan pengendalian intern yang material dan signifikan menyebabkan BPK RI tidak dapat

menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran

posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali per tanggal 31 Desember 2006, dan realisasi

anggaran serta aliran kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga tidak

memungkinkan BPK-RI untuk memberikan pendapat dan BPK- RI tidak menyatakan pendapat atas

laporan keuangan tersebut.



Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali

Tahun Anggaran 2007, BPK RI menemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada

kewajaran penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Seperti diuraikan dalam buku II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali disusun berdasarkan SP2D yang

diterima oleh Sub Bagian Pembukuan dan bukan berdasarkan realisasi riil dari masing-masing

SKPD.Laporan Keuangan tidak dilengkapi dengan rincian Neraca, rincian LRA, sehingga

tidak dapat dilakukan penelusuran untuk meyakini angka-angka yang disajikan dalam Neraca dan

LRA. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian

Intern nomor 1.

2. Seperti diuraikan dalam buku II : Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern,

hasil pengujian terhadap realisasi pendapatan dan realisasi belanja antara BKU (B.IX), LRA, dan

Laporan dari SKPD menunjukkan adanya perbedaan angka yang cukup material yang disajikan

dalam laporan keuangan. Perbedaan angka tersebut tidak dapat dijelaskan, sehingga sulit untuk

dinilai kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas

Sistem Pengendalian Intern nomor 2.


Pengendalian atas pengelolaan kas yang dilaksanakan oleh BUD Kabupaten Morowali berupa

pencatatan transaksi kedalam Buku Kas Umum (BKU) tidak sesuai prosedur yang menjamin

adanya pengendalian yang memadai. Terkait dengan pencatatan tersebut terdapat cek yang

masih beredar(outstanding cheque) dicairkan bulan Januari dan Februari 2008 sebesar

Rp82.815.717.097,31 dicatat sebagai realisasi belanja tahun 2007 dan penerimaan tahun 2008

sebesar Rp1.196.312.300,00 dicatat sebagai realisasi penerimaan tahun 2007, sehingga saldo

BKU per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih

lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern nomor 3. 25


Pemerintah Kabupaten Morowali mencatat Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2007

sebesar Rp677.641.307.416,44. Nilai tersebut dicatat berdasar nilai historis termasuk realisasi

belanja modal tahun sebesar Rp246.483.338.846,13. Terkait dengan nilai Aset Tetap yang

dilaporkan tersebut tidak didukung rincian daftar aset yang menunjukkan lokasi, tahun perolehan

dan biaya perolehan aset tetap,sehingga secara keseluruhan nilai aset per 31 Desember 2007 sulit

dinilai kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas

Sistem Pengendalian Intern nomor 5.


Terdapat sisa pinjaman sementara tahun 2004 sebesar Rp414.736.125,00 yang belum

dipertanggungjawabkan dan belum dicatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali per 31

Desember 2007, sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

nomor 8.

6. Seperti diuraikan dalam buku III: Terdapat penyerahan bantuan keuangan kepada sembilan

Partai Politik tahun 2007 tidak dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan

dan belum dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00, sehingga realisasi

bantuan keuangan Partai Politik tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan

lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan nomor 4.

7. Seperti diuraikan dalam buku III: Terdapat enam proyek jasa konsultan pada Bappeda sebesar

Rp3.600.123.000,00 yang dilaksanakan dengan penunjukan langsung. Terkait dengan keenam

proyek tersebut terdapat Biaya Langsung Personil sebesar Rp894.600.000,00 dan Biaya

Langsung Non Personil sebesar Rp2.571.723.000,00 belum dipertanggungjawabkan, sehingga

realisasi belanja barang jasa konsultan tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut

dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan nomor 6.

8. Seperti diuraikan dalam buku III: Terdapat bantuan sosial kepada Kepolisian Resort(POLRES)

Morowali sebesar Rp2.450.625.250,00 yang digunakan untuk biaya pengamanan PILKADA

tahun 2007. Terkait pemberian bantuan sosial tersebut POLRES Morowali belum menyampaikan

laporan pertanggungjawaban, sehingga realisasi belanja bantuan sosial untuk PILKADA tidak

dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan

atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor 11.

9. Seperti diuraikan dalam buku III:Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

tidak sesuai dengan Juknis dan Surat Keputusan Bupati. Terkait dengan hal tersebut 31 (tiga

puluh satu) Kepala Sekolah penerima DAK belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban

sebesar Rp6.300.000.000,00, sehingga realisasi penggunaan DAK dalam LRA tidak dapat dinilai

26

kewajarannya.Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor 12.

10. Seperti diuraikan dalam buku III: Pemerintah Kabupaten Morowali mencatat Piutang Daerah

pada Perusda Kabupaten Morowali dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar

Rp4.000.000.000,00. Terkait dengan piutang daerah tersebut berdasarkan bukti

pertanggungjawaban adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Morowali, penyertaan

modal tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut

dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor 13.

Karena pembatasan lingkup pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada paragraf

sebelumnya, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan

yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk

memungkinkan BPKRI menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.




1. Seperti diuraikan dalam LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun

Anggaran (TA) 2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab V angka 1.1.2 menunjukkan nilai

Piutang sebesar Rp4.000.000.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tim tidak dapat

melakukan prosedur alternatif untuk menguji penyajian piutang pada neraca. Hal tersebut lebih

lanjut dijelaskan dalam LHP Atas Sistem Pengendalian Intern No. 3.

2. Seperti diuraikan dalam LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali TA 2008

pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab V angka 1.3 menunjukkan nilai aset tetap sebesar

Rp891.185.452.612,44. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa saldo per 31 Desember 2007

merupakan saldo awal asset tetap neraca tahun 2008 yang pada pemeriksaan tahun 2007 tidak

diyakini kewajarannya karena penyajiannya tidak didukung rincian yang dapat diyakini

kebenarannya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP Atas Sistem Pengendalian Intern

No. 5.

3. Seperti diuraikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan, hasil pemungutan PPN/PPh ditransfer kerekening titipan dan belum

disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.236.056.169,29. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan No. 1.


Perundang-Undangan, realisasi tunjangan kesejahteraan aparatur sebesar Rp980.485.008,00

27

belum dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan

atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 3.


Perundang-Undangan, pencairan dana atas belanja daerah melampaui batas akhir TA 2008

sebesar Rp17.948.296.215,00. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 4.


Perundang-Undangan, realisasi belanja modal pekerjaan peningkatan aspal Uedago-Trans

Lingkar Atas Seksi I pada Dinas Pekerjaan Umum tidak dialokasikan anggarannya sebesar

Rp286.500.000,00. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 6.


Perundang-Undangan, realisasi perjalanan dinas pejabat dan pegawai tidak sesuai ketentuan

sebesar Rp298.717.500,00. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8.


Perundang-Undangan, penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban DAK Pendidikan TA

2008 tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2.750.000.000,00. Hal tersebut dijelaskan lebih

lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

No. 9.


Perundang-Undangan, penyaluran dana fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan

menengah sebesar Rp350.000.000,00 diberikan kepada perorangan. Hal tersebut dijelaskan lebih

lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

No. 12.

10.Seperti diuraikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan, belanja alokasi dana desa belum dipertanggungjawabkan sebesar

Rp3.994.258.175,90.Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan atas




atas kewajaran laporan keuangan,lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan

BPK RI menyatakan pendapat,dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Morowali TA 2008.


Opini audit atas Laporan Keuangan Kabupaten Morowali tidak berbeda dengan Kabupaten

Donggala, di mana selama 3 tahun berturut-turut (2006-2008) opini yang diberikan oleh BPK adalah 28

disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Sama halnya dengan Kabupaten Donggala, pada tahun

2005, Kabupaten Morowali memperoleh opini unqualified yang menandakan bahwa Laporan

Keuangan telah disajikan secara wajar dengan tingkat salah saji yang tidak material. Namun, 3 tahun

berikutnya kualitas pelaporan keuangan justru menurun drastis dengan ditemukannya banyak salah

saji material dalam Laporan Keuangan. Pada tahun 2006, tercatat ada 11 masalah sangat material

yang ditemukan oleh BPK, diantaranya terkait dengan pencatatan yang tidak didukung oleh bukti

yang memadai sehingga tidak dapat ditelusuri dan diyakini kewajarannya. Dua tahun selanjutnya

(2007 dan 2008), ditemukan 10 masalah material dalam penyajian Laporan Keuangan, diantaranya

terkait dengan bantuan yang diberikan kepada partai politik yang tidak dapat diyakini kewajarannya,

juga biaya keamanan pelaksanaan Pilkada yang tidak dilengkapi dengan Laporan

Pertanggungjawaban. Selain itu, adapula masalah pajak yang belum disetorkan ke kas Negara. Opini

disclaimer diberikan terutama karena ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas disebabkan sangat

minimnya data-data pendukung catatan pada Laporan Keuangan.

Beberapa masalah sangat material yang ditemukan BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten

Morowali mengindikasikan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, di

mana data-data terkait dengan transaksi atau pencatatan tersebut sangat tidak memadai. Hal ini

menyebabkan auditor tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan

yang memadai atas kewajaran laporan keuangan. Hal tersebut tidak terlepas dari lemahnya

pengendalian internal dalam sistem penyajian Laporan Keuangan di Kabupaten Morowali.

3.5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Palu





Ketidakpatuhan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam

rangka pemeriksaan laporan keuangan sebagai berikut :

1. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 belum disetor oleh Pemegang Kas

sebesar Rp80.802.947,55.

2. Realisasi pengeluaran kas berupa panjar sebesar Rp312.784.470,00 belum

dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2006.

3. Pengeluaran biaya rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota sebesar

Rp383.599.998,00 tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

4. Pemberian insentif jasa pelayanan pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2006 pada

Sekretariat Kota Palu tidak sesuai Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000.

29

5. Pengeluaran biaya jasa kantor pada Sekretariat DPRD Kota Palu sebesar

Rp171.071.198,00 tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

6. Bagi Hasil PBB-KB belum diterima pada Tahun Anggaran 2006 sebesar

Rp1.491.587.653,85.

7. Prosedur dan pengelolaan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan belanja Upah Pungut

PPJ tidak sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.




1. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penjelasan pos-pos neraca,

Pemerintah Kota Palu mencatat saldo persediaan per 31 Desember 200 sebesar

Rp2.071.258.572,00. Terkait saldo tersebut, terdapat persediaan bahan kimia dan alat-alat

kesehatan habis pakai pada RSUD Anutapura yang tidak diketahui nilainya hasil pengadaan

tahun 2007 sehingga saldo persediaan tersebut tidak dapat diyakini. Hal tersebut diatas

dijelaskan lebih lanjut dalam temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam

Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu TA 2007 nomor 4.

2. Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penjelasan pos-pos neraca nomor

3.7, Pemerintah Kota Palu mencatat saldo penyertaan modal per 31Desember 2007 sebesar

Rp14.680.693.775,00. Terkait saldo tersebut, terdapat perbedaan pengakuan penyertaan modal

antara Pemerintah Kota Palu dan PT. CNE sebesar Rp16.391.000.000,00 dan terdapat

ketidakjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada PT. PJPP sehingga saldo penyertaan

modal tidak dapat diyakini kebenarannya. Hal tersebut diatas dijelaskan lebih lanjut dalam

temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka

pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu TA. 2007 nomor 1 dan 2.


Pemerintah Kota Palu mencatat saldo awal asset tetap sebesar Rp578.196.651.018,00. Terkait

saldo tersebut,terdapat perbedaan antara rekapitulasi nilai aset tetap hasil appraisal TA 2005

dengan rincian pendukungnya sebesar Rp12.101.619.653,00. Selain itu, hasil realisasi belanja

modal sebelum dan selama TA 2005 belum dimasukkan dalam neraca per 31 Desember 2005

karena tidak diketahui nilainya. Dan juga terdapat pencatatan berulang atas aset tanah dan

kendaraan dinas masing-masing sebesar Rp69.309.000,00 dan Rp1.257.200.000,00,serta

terdapat aset tetap berupa instalasi jaringan air, gedung, meubelair dan buku yang dananya

bersumber dari APBN sebesar Rp6.915.184.800,00 dan dana alokasi khusus sebesar

Rp5.060.000.000,00 belum dimasukkan dalam neraca per 31 Desember 2006. Hal ini

menyebabkan saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut diatas dijelaskan

lebih lanjut dalam temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu TA 2007 nomor 2. 30


Pemeritah Kota Palu mencatat saldo bagian utang lancar kepada Pemerintah Pusat dan utang

dalam negeri Pemerintah Pusat masing-masing sebesar Rp13.420.539.814,45 dan

Rp4.125.622.957,76.Terkait saldo tersebut terdapat tagihan pinjaman nomor RDA/284/DP3/1997

per 15 Desember 2007 yang berjumlah Rp7.277.170.571,85 berbeda dengan yang telah disajikan

sebesar Rp663.890.049,78. Selain itu, pinjaman nomor RDA-P5-254/DP3/1996 dan

SLA-1083/DP3/1998 tidak dapat diketahui saldonya per 31Desember 2007 karena tidak ada

dokumen yang menjelaskan hal tersebut. Hal tersebut diatas dijelaskan lebih lanjut dalam

temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka

pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu TA. 2007 nomor 9.




1. Hasil pemeriksaan menunjukkan 70 SKPD tidak menyusun laporan keuangan sehingga

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu tidak disusun berdasarkan hasil konsolidasi

laporan keuangan SKPD. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas Sistem

Pengendalian Intern No.1.

2. Seperti diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu TA 2008 dalam

Catatan atas Laporan Keuangan, Bab V Point A.1.3., saldo Akun Aset Tetap sebesar

Rp833.192.987.750,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan SKPD maupun BPKKD tidak

membuat buku besar aset dan daftar inventaris, serta aset sebesar Rp1.642.131.000,00 tidak jelas

penguasaannya, sehingga Akun Aset Tetap tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut

lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern No.4.


Catatan atas Laporan Keuangan Bab V Point B.3.,saldo Akun Pengeluaran Pembiayaan Daerah

sebesar Rp17.538.368.883,56. Hasil pemeriksaan menunjukkan Penyertaan Modal

Pemerintah (PMP) Kota Palu kepada PT Citra Nuansa Elok (PT CNE) tahun 2008 sebesar

Rp14.750.000.000,00 dilakukan tidak sesuai ketentuan, sehingga Akun Pengeluaran Pembiayaan

Daerah tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan No.1.


Catatan atas Laporan Keuangan Bab V Point A.1.2.2., saldo Akun Investasi Jangka Panjang -

Investasi Permanen sebesar Rp30.229.062.659,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan PMP Kota

Palu kepada PT CNE s.d. tahun 2008 sebesar Rp49.789.000.000,00 tidak didukung dengan

Peraturan Daerah Penyertaan Modal, sehingga saldo Akun Investasi Jangka Panjang - Investasi

Permanen tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP

atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan No.1. 31

5. Seperti yang diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu TA 2008

dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bab V Point B.2.1., Akun Belanja Operasi – Belanja

Barang sebesar Rp72.479.242.408,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat belanja sebesar

Rp228.283.000,00 belum dipertanggungjawabkan, honorarium sebesar Rp170.000.000,00 tidak

sesuai ketentuan, dan perjalanan dinas sebesar Rp199.273.000,00 tidak sesuai ketentuan,

sehingga akun Belanja Operasi – Belanja barang tidak dapat diyakini kewajarannya.Hal tersebut

lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

No. 2, No.4, dan No.12.

6. Seperti diuraikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu TA 2008 tidak ada

PMP pada PT PJPP dalam Akun Investasi Jangka Panjang – Investasi Permanen,

sehingga akun Investasi Jangka Panjang – Investasi Penyertaan Modal dan Akun Aset Tetap –

Tanah tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bab Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

BPK RI atas LKPD TA 2007 Poin 3.a).1).



atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan

BPK RI menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Palu TA 2008.


Opini atas Laporan Keuangan Kota Palu menunjukkan penurunan sejak tahun 2007. Pada

tahun 2005 dan 2006, Laporan Keuangan yang disajikan telah menunjukkan pelaporan yang wajar,

dibuktikan dengan opini unqualified yang diberikan. Namun, pada tahun 2007, opini yang diberikan

adalah wajar dengan pengecualian, dan pada tahun 2008 menjadi disclaimer. Penurunan kinerja

pelaporan keuangan yang sangat disayangkan ini disebabkan oleh menurunnya pengendalian internal

terhadap sistem penyajian dan pelaporan kinerja keuangan Kota Palu. Kuranganya data-data

pendukung nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan juga menjadi faktor penyebab perubahan

opini tersebut.

Pada tahun 2008, BPK menemukan 6 masalah sangat material dalam penyajian Laporan

Keuangan, diantaranya adalah hasil pemeriksaan yang menunjukkan 70 SKPD tidak menyusun

laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu tidak disusun

berdasarkan hasil konsolidasi laporan keuangan SKPD. Selain itu, ditemukan pula pengeluaran

untuk belanja daerah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Sama halnya dengan daerah

lainnya di Sulawesi Tengah, opini disclaimer dikeluarkan oleh BPK atas terbatasnya ruang lingkup

pemeriksaan auditor dalam proses audit Laporan Keuangan.

32

3.6 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Poso








1. Seperti diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan No.B.II.c,Pemerintah Kabupaten Poso

mencatat Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp7.288.657.406,00. Dari jumlah

realisasi tersebut, terdapat bantuan kepada PDAM sebesar Rp1.341.460.600,00 yang digunakan

pembangunan aset berupa jaringan/instalasi air minum. Atas aset tersebut belum jelas statusnya

karena belum ada bukti serah terima antara Pemda Kabupaten Poso kepada PDAM Kabupaten

Poso dan belum ada ketetapan apakah akan dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang

(penyertaan modal) atau aset lainnya. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam

Temuan Pemeriksaan SPI No.4.

2. Seperti diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan No.A.9,Pemerintah Kabupaten Poso

mencatat saldo asset tetap sebesar Rp412.310.313.616,56. Dari jumlah aset tetap tersebut

terdapat saldo sebesar Rp343.782.401.507,00 yang merupakan saldo aktiva tetap pada Neraca

per 31 Desember 2005 (neraca awal) yang belum disajikan sebesar nilai wajar yang dinilai oleh

Penilai Independen. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Temuan Pemeriksaan SPI No.8.




1. Seperti diuraikan dalam Catatan Laporan Keuangan, pada penjelasan atas pos-pos

Pemeritah Kabupaten Poso menyajikan saldo atas akun piutang laintas akun piutang laintas akun

piutang lain-lain yang merupakan saldo atas piutang dana bergulir sebesar Rpsaldo atas piutang

dana bergulir sebesar Rp3.180.720.000,003.180.720.000,00. PetunjukBupati Poso nomor

188.45/2149/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Pelaksanaan Bantuan

atas dana bergulir yang dibebankan kepada KUKMK hanya berupa pengembalian bunga tanpa

pepengembalian bunga tanpa pengembalian atas pokok pinjaman. Atas hal tersebut, BPK RI

belum memperoleh data yang memadai atas perjanjian dana bergulir tersebut sehingga BPK RI

tidak dapat menyakini kewajaranmenyakini kewajaran terhadap penyajian saldo akun ini.

33

2. Seperti diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, pada penjelasan atas pos pos neraca

poin i, Pemerintah Kabupaten Poso menyajikan saldo atas akun persediaan sebesar

Rp0,00 namun hasil pengujian BPKBPK RI sebagaimana diungkap pada laporan hasil

pemeriksaan npemeriksaan atas SPI (buku II), hasil pemeriksaa nomor lima ditemukan kondisi

dimanaditemukan kondisi dimana pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih

terdapat persediaan yang tidakmasih terdapat persediaan yang tidak dinilai dan dilaporkan,

sehingga BPK RI tidak dapat meyakini kewajaran terhadap penyajian saldo akun ini.

3. Seperti diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, pada penjelasan atas pos-pos neraca

poin k,Pemerintah Kabupaten Poso menyajikan saldo atas akun aset tetap sebesar

Rp900.160.688.681,00. Saldo tersebut merupakan penjumlahan aset tetap hasil penilaian tim

appraisal independen dengan realisasi belanja modal TA 2007. Atas penyajian saldo tersebut

masih terdapat beberapa kelemahan sehingga BPK RI tidak dapat meyakini kewajaran penyajian

atas saldo pada akun ini, antara lain selisih antara rekapitulasi hasil penilaian dengan rincian

pendukungnya, tidak adanya data inventaris per 31 Desember 2007 sebagai data

pendukung,kelemahan dalam hal pengamanan aset,dan belum adanya prosedur pengelolaan

barang pada Pemerintah Kabupaten Poso yang secara rinci diuraikan pada laporan hasil

pemeriksaan atas SPI (buku II), hasil pemeriksaan nomor enam.

4. Seperti diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, pada penjelasan atas pos-pos laporan

realisasi anggaran poin f, realisasi atas belanja perjalanan dinas disajikan sebesar

Rp33.657.930.087,00. Atas nilai tersebut BPK RI tidak dapat menyakini realisasi sebesar

Rp2.434.170.000,00 atas belanja perjalanan dinas yang melebihi standar,tumpang tindih,dan

tidak dapat diidentifikasi waktu pelaksanaannya sebagaimana diungkap pada laporan hasil

pemeriksaan atas kepatuhan (buku III), hasil pemeriksaan nomor tujuh.

5. Seperti diuraikan dalam Catata Atas Laporan Keuangan, pada penjelasan atas pos-pos laporan

realisasi anggaran poin f, realisasi atas belanja bantuan sosial disajikan sebesar

Rp11.084.232.125,00. Atas nilai tersebut BPK RI tidak dapat menyakini realisasi sebesar

Rp1.398.660.000,00 atas bantuan sosial yang diterima Bupati dan Wakil Bupati Poso yang belum

dipertanggungjawabkan sebagaimana diungkap sesuai pada laporan hasil pemeriksaa atas

kepatuhan (buku III), hasil pemeriksaan nomor enam.




1. Seperti diuraikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, sistem

akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Poso belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu belum disusunnya laporan keuangan oleh SKPD sehingga penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Poso per 31 Desember 2008 tidak memenuhi asersi penyajian dan

34

pelaporan. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern

No. 1.

2. Seperti diuraikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Poso TA 2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab V angka 5.1.2.1huruf

c, saldo aset tetap disajikan sebesar Rp1.018.620.824.512. Hasil pemeriksaan menunjukkan

bahwa saldo asset tetap per 31Desember 2008 sebesar Rp1.018.620.824.512,00 tidak dapat

diyakini kewajarannya karena tidak dilengkapi data pendukung atau rincian aset tetap dan

terdapat aset tetap hasil pengadaan TA 2008 yang diserahkan kepada masyarakat sebesar

Rp2.492.468.457,00 masih disajikan dalam Neraca. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam

LHP atas Sistem Pengendalian Intern No. 2.


Kabupaten Poso TA 2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab V angka 5.1.2.1 huruf

a.10, saldo persediaan disajikan sebesar Rp1.953.414.109,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan

bahwa bendahara barang belum melakukan pencatatan baik atas saldo awal maupun mutasi

persediaan sebesar Rp6.463.123.125,00 terdiri dari barang habis pakai seperti ATK, alat

listrik,hewa dan tanaman untuk tujuan diserahkan ke masyarakat sehingga saldo persediaan per

31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam

LHP atas Sistem Pengendalian Intern No. 3.


Kabupaten Poso T 2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab V angka 5.1.1.2 huruf b,

bahwa belanja modal pengadaan tanah dianggarkan sebesar Rp5.344.137.560,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp4.327.837.035,00. Dari realisasi tersebut terdapat pengadaan tanah

sebesar Rp2.383.383.025,00,yaitu pembebasan tanah untuk Mako Brigif sebesar

Rp2.107.033.650,00, tanah untuk Kompi E sebesar Rp247.525.375,00 dan biaya ganti rugi

tanah di Labuan sebesar Rp28.824.000,00 tidak didukung dengan Surat Penyerahan

Hak Atas Tanah. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8.

5. Seperti diuraikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan, yaitu dana Jamkesmas belum disajikan dalam laporan realisasi anggaran

TA 2008 sebesar Rp2.806.945.382,00. Dari jumlah tersebut terdapat dana Jamkesmas sebesar

Rp2.255.822.124,00 pada Badan Pelayanan Kesehatan RSUD yang belum

dipertanggungjawabkan. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.


Kabupaten Poso TA 2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab V angka 5.1.1.2 huruf a,

belanja perjalanan dinas dianggarkan sebesar Rp33.405.557.500,00 dan direalisasikan sebesar

Rp30.463.928.930,00. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban

perjalanan dinas pejabat dan pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp254.588.750,00, 35

terdiri dari perjalanan dinas rangkap sebesar Rp203.313.750,00 dan perjalanan dinas tidak

didukung bukti yang lengkap sebesar Rp51.275.000,00. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan

dalam LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13.


Kabupaten Poso TA 2008 pada Catatan atas Laporan Keuangan Bab V angka 5.1.2.1 huruf a.9

diketahui bahwa piutang dana bergulir Pemerintah Kabupaten Poso per 31 Desember 2008

disajikan sebesar Rp3.180.720.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari nilai tersebut

terdapat bantuan dari Departemen Pertanian kepada masyarakat melalui Dinas Pertanian dan

Peternakan sebesar Rp895.720.000,00 dan hibah dari proyek Marine Coastal Resources

Management Project (MCRMP) kepada masyarakat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan

sebesar Rp285.000.000,00. Sedangkan piutang dana bergulir pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, dan Koperasi sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak menyajikan keadaan yang

sebenarnya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan No. 14.

Karena pembatasan lingkup pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan

pada paragraf sebelumnya, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk

memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK

RI tidak cukup untuk memungkinkan BPK RI menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan

pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso TA 2008.


Selama 2 tahun berturut-turut (2004-2005) BPK memberikan opini unqualified atas Laporan

Keuangan Kabupaten Poso. Namun, 2 tahun berikutnya opini BPK menurun menjadi qualified. Hal

ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ditemukannya pencatatan aktiva tetap yang tidak sesuai

dengan nilai wajar hasil hasil penilaian oleh penilai independen. Selain itu, ditemukan pula catatan

atas bantuan sosial yang belum dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pada tahun 2008, penurunan kinerja pelaporan keuangan mengakibatkan ditemukannya 7 masalah

material oleh BPK yang berujung pada dikeluarkannya opini disclaimer. Faktor penyebab

dikeluarkannya opini tersebut diantaranya adalah hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa

sistem akuntansi belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu belum disusunnya

laporan keuangan oleh SKPD sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso

per 31 Desember 2008 tidak memenuhi asersi penyajian dan pelaporan. Selain itu, masalah

terbatasnya ruang lingkup pemeriksaan juga menjadi faktor penting atas dikeluarkannya opini

disclaimer tersebut.

36

bab iii

Documents