bab ii tinjauan pustaka 2.1. landasan teori 2.1.1.teori ...repository.ump.ac.id/6857/3/ita...

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1.Teori Pembelajaran Sosial

Menurut Bandura (1997) dalam Masruroh (2013) teori

pembelajaran menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui

pengamatan dan pengalaman langsung. Pengaruh model-model adalah

sentral pada sudut pandang pembelajaran sosial. Proses dalam

pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang

individu terdiri atas :

1. Proses perhatian adalah proses individu mengenali dan

mencurahkan perhatian terhadap sebuah model.

2. Proses penahanan adalah proses individu mengingat tindakan suatu

model setelah model tersebut tidak lagi tersedia.

3. Proses reproduksi motorik adalah proses individu mengubah

pengamatan menjadi tindakan.

4. Proses penegasan adalah proses individu menampilkan perilaku

yang dicontohkan jika tersedia insentif positif atau negatif.

Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Jatmiko,

2006 dalam Masruroh, 2013). Teori ini diadopsi untuk menjelaskan

bahwa Wajib Pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan..., Ita Rahmawati, Fakultas Ekonomi UMP, 2015

10

yang menjadi kewajiban pajaknya apabila melalui pengamatan dan

pengalaman langsungnya, jika pajak yang dibayarkan telah digunakan

untuk membantu pembangunan di wilayahnya.

2.1.2. Definisi Pajak

Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku,

Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia

yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 “Segala pajak untuk

keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.” Berdasarkan Undang-

Undang 1945 pasal 23 ayat 2 tersebut terdapat beberapa Undang-

Undang yang mengatur tentang Perpajakan di Indonesia, bahkan sejak

1945 sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan

revisi dan penggantian Undang-Undang Perpajakan seiring dengan

perkembangan perekonomian Indonesia. Soemitro (1994) dalam

Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut

berupa uang.


11

2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau

dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3. Fungsi pajak

Dari definisi berbagai sumber tentang pajak melekat beberapa

unsur- unsur pengertian tentang pajak, maka terlihat ada dua fungsi

pajak yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya. Contoh, dimasukkannya pajak pada

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai penerimaan

dalam negeri, sebagai pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja

barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh, dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras

sehinngga konsumsi minuman keras dapat ditekan.


12

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem

pemungutan pajak yaitu official assessment system, self assessment

system dan with holding system. Mardiasmo (2011:7) dalam bukunya

menguraikan sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Official assessment system yaitu merupakan sistem perpajakan

dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di

pihak fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang

fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila

telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

2. Self assessment system yaitu merupakan sistem pemungutan pajak

di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat

pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk

mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem ini sangat penting

bagi wajib pajak memiliki antara lain:

a. Kesadaran wajib pajak

b. Kejujuran dan kedisplinan wajib pajak

c. Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak

3. With holding system yaitu merupakan sistem pemungutan pajak

yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh

pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi

kerja, dan bendaharawan pemerintah.


13

2.1.5. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar

pajaknya tergantung pada pelayanan petugas pajaknya. Maka

penekanan terhadap kinerja petugas pajak dalam melayani masyarakat

perlu ditingkatkan. Hal tersebut karena mutu atau kualitas pelayanan

yang baik memberikan kepuasan pada wajib pajak sendiri, sehingga

tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih optimum. Terdapat lima

dimensi jasa kualitas pelayanan menurut Fuadi (2013) yaitu tangibles

(bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan),

assurance (jaminan) dan empathy, yaitu memberikan perhatian yang

tulus dan bersifat individual atau pribadi.

Petugas dalam melayani masyarakat diharapkan memiliki

kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan

pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan

perundang-undangan perpajakan. Kewajiban fiskus yang diatur dalam

Undang-undang Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak

2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak

4. Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam

Undang-undang Perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan


14

2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak

3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan

4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan

5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi

6. Hak melakukan penyidikan

7. Hak melakukan pencegahan

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-

84/PJ/2011 tentang pelayanan prima ditegaskan beberapa ketentuan

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan

petugas pajak kepada Wajib Pajak yang dinyatakan oleh Fuadi (2013)

yaitu sebagai berikut:

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu

setempat.

2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak harus

menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan

cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap

hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian

rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S

(Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai,

mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak,

tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan

telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat


15

memberi pelayanan dan apabila masih terdapat layanan yang perlu

dilakukan konfirmasi sehingga wajib pajak tidak menunggu terlalu

lama, petugas dapat meminta nomor telepon wajib pajak untuk

dihubungi kembali.

3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada

wajib pajak, seharusnya: petugas memberikan informasi/penjelasan

secara lengkap dan jelas sehingga wajib pajak dapat mengerti

dengan baik untuk lebih menyakinkan wajib pajak, petugas dapat

menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan apabila

petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya,

segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang

bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan

wajib pajak agar wajib pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu

yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut,

menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan

untuk mengambil nomor antrian.

4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama wajib

pajak harus menunggu.

5. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang

disampaikan oleh wajib pajak misalnya karena kurang lengkap,

maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai

wajib pajak memahami dengan baik.


16

2.1.6. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar peraturan untuk membuat jera.

Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi

seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan

agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2013).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan (Mardiasmo, 2011). Penerapan sanksi pajak dilakukan

tanpa pandang bulu kepada setiap wajib pajak dan dilaksanakan secara

konsekuen. Dengan sanksi pajak kewajiban perpajakan akan dipenuhi

oleh wajib pajak karena semakin tinggi sanksi pajak dan beratnya

sanksi maka semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu diduga

sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada

dua macam sanksi, yaitu :


17

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :

a. Sanksi administrasi berupa denda.

b. Sanksi administrasi berupa bunga.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari :

a. Pidana kurungan.

b. Pidana penjara.

2.1.7. Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak atau compliance cost merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak diluar kewajiban pajak dalam

memenuhi kepatuhan wajib pajaknya. Devano dan Rahayu (2006)

menyatakan bahwa biaya-biaya kepatuhan pajak terbagi atas tiga yaitu

direct cost, time cost, psycological cost. Direct money cost adalah

biaya-biaya cash money (uang tunai) yang dikeluarkan Wajib Pajak

dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, seperti biaya yang

berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya pengarsipan, dan biaya

tak terduga lainnya. Sanduford dalam Fuadi (2013) mengelompokkan

direct money cost sebagai biaya yang timbul sebagai dari adanya sistem

pemungutan pajak self assessment. Time cost adalah waktu yang

terpakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban

pajak, antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT

dan buku petunjuknya, waktu yang digunakan untuk berkonsultasi

dengan akuntan atau konsultan pajak dalam mengisi SPT, dan waktu


18

yang digunakan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. Psychological

cost meliputi ketidakpuasan, rasa frustasi, serta keresahan Wajib Pajak

dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak.

Biaya-biaya tersebut (Compliance cost) merupakan biaya-biaya

yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak sesuai dengan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Compliance cost dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

pajaknya. Apabila biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak lebih besar

atau tidak sebanding dengan ekspektasi wajib pajak maka dapat

menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Maka dari itu harapan wajib

pajak dapat mengeluarkan biaya kepatuhan pajak seminimal mungkin

dalam pemenuhan wajib pajaknya agar tingkat kepatuhan wajib pajak

selalu meningkat.

2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai tindakan wajib

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak

secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung

sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban-kewajiban perpajakan dan kemudian

secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya

tersebut (Sidik dalam Devano dan Rahayu, 2006).


19

Gunadi (2005) dalam Masruroh (2013) menjelaskan bahwa

kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai

kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan

yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi

seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik

hukum maupun administrasi. Devano dan Rahayu (2006) menyebutkan

kepatuhan terdiri dari dua macam, yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana

wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang

memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak yang menyampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum batas waktu. Kepatuhan

material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa

undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi

kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material

adalah wajib pajak yang mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas

sesuai dengan ketentuan undang-undang serta menyampaikannya

sebelum batas waktu.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor lain,

yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan

pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak,

tarif pajak. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki


20

maka faktor-faktor lain akan terpengaruh sehingga kepatuhan

perpajakan terpenuhi yang berdampak pada penerimaan pajak yang

optimal. Manfaat sendiri dari predikat wajib pajak patuh akan

mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan

pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh.

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh

( Devano dan Rahayu, 2006) adalah:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian

Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak

permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib

pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk

pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan

pemeriksaan Dirjen Pajak.

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan

Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2

bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

2.1.9. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dalam

Sahidah (2010), pengusaha adalah orang pribadi atau badan (dalam

bentuk apapun) yang kegiatan usaha atau pekerjaannya :

a. Menghasilkan barang

b. Mengimpor barang

c. Mengekspor barang


21

d. Melakukan usaha perdagangan

e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

f. Melakukan usaha jasa

g. Memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha

kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang

berdiri sendiri. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995

adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- (Dua

Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

c. Milik Warga Negara Indonesia.

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau

Usaha Besar.

e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum,

termasuk koperasi.


22

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh

kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi pajak, dan biaya kepatuhan pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purwokerto. Tingkat kualitas

pelayanan petugas pajak, sanksi pajak, dan biaya kepatuhan pajak diduga

akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran

teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

H1 (+)

H2 (+)

H3 (-)

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mendahului dari penelitian ini antara lain penelitian dari

penelitian Albari tahun 2009 meneliti tentang pengaruh kualitas layanan

terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitiannya membuktikan

bahwa adanya pengaruh positif tidak langsung kualitas pelayanan terhadap

kepatuhan dalam membayar pajak dengan teknik analisis yang digunakan

Kualitas pelayanan

petugas pajak

Sanksi Pajak

Kepatuhan wajib

Pajak

Biaya Kepatuhan

pajak


23

adalah analisis wilcoxon dengan menggunakan convenience sampling

sebanyak 191 orang sampel.

Suhayati dan Wulandari tahun 2010 dengan judul Pengaruh Kebijakan

Penghapusan Sanksi Administrasi (Sunset Police) terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang

kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian dari Sahidah tahun 2010 yang meneliti pengaruh tingkat

pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban

perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah jakarta

selatan yang menyatakan variabel yang paling dominan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak UMKM adalah ketegasan sanksi perpajakan, karena

sanksi yang tegas dapat membuat pengusaha UMKM patuh dalam

pemenuhan kewajiban pajaknya.

Siregar dkk (2012) yang meneliti tentang pelayanan fiskus dan

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang. Hasil

penelitian tersebut menunjukan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan

uji simultan dengan melihat adjusted r square.

Utama (2013) meneliti tentang pengaruh kualitas pelayan petugas pajak,

sanksi pajak dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas pelayan petugas pajak,

sanksi pajak berpengaruh positif dan biaya kepatuhan berpengaruh negatif.


24

Nilawati tahun 2013 yang melakukan penelitian yang sama dengan judul

Pengaruh Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib

Pajak UMKM di kota Malang Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut

menyatakan kepuasan atas pelayanan perpajakan yang dilihat dari bukti fisik,

kehandalan, daya tanggap, keyakinan dan empati tidak berpengaruh secara

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota malang

berdasarkan uji secara simultan. Dan berdasarkan uji parsial menunjukan

bahwa bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang,

sedangkan keyakinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM di Kota Malang.

Penelitian Fuadi (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas

pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jawa Timur. Analisis data

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel

independen yang digunakan adalah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi

perpajakan dan biaya kepatuhan pajak, sedangkan variabel dependen yang

digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Fuadi

(2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi

perpajakan dan biaya kepatuhan secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib

pajak disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini:


25

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Peneliti

(Tahun)

Variabel yang

digunakan

Alat Analisis Hasil Penelitian

1. Albari (2009) Variabel

Independen:

Kualitas pelayanan

pajak.

Variabel Dependen:

Kepatuhan

membayar pajak.

Analisis

Wilcoxon

Adanya pengaruh

positif tidak

langsung kualitas

pelayanan terhadap

kepatuhan dalam

membayar pajak.

2. Suhayati dan

Wulandari

(2010)

Variabel

Independen:

Kebijakan

Penghapusan Sanksi

Administrasi

(Sunset Police).

Variabel Dependen:

Kepatuhan wajib

pajak orang pribadi

Analisis

Korelasi Rank

Spermen

Kebijakan

penghapusan sanksi

administrasi (Sunset

Policy) memiliki

pengaruh yang kuat

terhadap tingkat

kepatuhan Wajib

Pajak Orang

Pribadi.

3. Siregar dkk

(2012)

Variabel

Independen:

pelayanan fiskus

dan pengetahuan

perpajakan.

Variabel Dependen:

kepatuhan wajib

pajak UKM.

Analisis

Regresi

Berganda

Pelayanan fiskus

dan pengetahuan

perpajakan

berpengaruh positif

terhadap kepatuhan

wajib pajak

4. Nilawati

(2013)

Variabel

Independen:

Kepuasan atas

pelayanan

perpajakan.

Variabel Dependen:

Kepatuhan wajib

pajak UMKM

Analisis

Regresi

Berganda

Uji parsial

menunjukan bahwa

bukti fisik,

kehandalan, daya

tanggap, empati

berpengaruh secara

signifikan terhadap

kepatuhan wajib

pajak UMKM di

Kota Malang,

sedangkan

keyakinan tidak

berpengaruh secara

signifikan terhadap

kepatuhan wajib

pajak UMKM di

Kota Malang.


26

Lanjutan tabel 2.1 5. Fuadi (2013) Variabel Independen:

pengaruh kualitas

pelayanan petugas

pajak, sanksi

perpajakan dan biaya

kepatuhan pajak.

Variabel Dependen:

kepatuhan wajib

pajak UMKM di

Jawa Timur.

Analisis

Regresi

Berganda

Kualitas pelayanan

petugas pajak, sanksi

perpajakan dan biaya

kepatuhan secara

simultan

berpengaruh

signifikan terhadap

kepatuhan wajib

pajak UMKM.

6. Utama (2013) Variabel Independen:

pengaruh kualitas

pelayanan petugas

pajak, sanksi pajak

dan biaya kepatuhan

pajak

Variabel Dependen:

Kepatuhan Wajib

Pajak.

Analisis

Regresi

Berganda

Variabel kualitas

pelayanan petugas

pajak, sanksi pajak

secara parsial

berpengaruh positif

sedangkan biaya

kepatuhan pajak

berpengaruh negatif.


27

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar

pajaknya tergantung pada pelayanan petugas pajaknya. Maka

penekanan terhadap kinerja petugas pajak dalam melayani masyarakat

perlu ditingkatkan. Hal tersebut karena mutu atau kualitas pelayanan

yang baik memberikan kepuasan pada wajib pajak sendiri, sehingga

tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih optimum. Terdapat lima

dimensi jasa kualitas pelayanan menurut Fuadi (2013) yaitu tangibles

(bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan),

assurance (jaminan) dan empathy, yaitu memberikan perhatian yang

tulus dan bersifat individual atau pribadi.

Petugas dalam melayani masyarakat diharapkan memiliki

kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan

pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan

perundang-undangan perpajakan. Pelayanan yang baik dari petugas

pajak dapat menimbulkan kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang

diberikan oleh petugas perpajakan yang dibentuk oleh kualitas sumber

daya manusia yang dimiliki, ketentuan perpajakan dan sistem

informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan

yang diberikan petugas pajak biasanya memberikan respon positif

berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika ketentuan perpajakan

dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka


28

pelayanan atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun, apabila pelayanan

yang diberikan buruk oleh petugas pajak maka kepatuhan wajib pajak

dalam membayar kewajiban pajaknya akan menurun. Dari hasil

penelitian Albari (2009), Nilawati (2013), Fuadi (2013) menyatakan

bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat

diduga kualitas pelayanan petugas pajak dapat berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H1: Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purwokerto.

2.4.2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar peraturan untuk membuat jera.

Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi

seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan

agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2013).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi,dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan


29

(Mardiasmo, 2011). Penerapan sanksi pajak dilakukan tanpa pandang

bulu kepada setiap wajib pajak dan dilaksanakan secara konsekuen.

Dengan sanksi pajak kewajiban perpajakan akan dipenuhi oleh wajib

pajak karena semakin tinggi sanksi pajak dan beratnya sanksi maka

semakin merugikan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ely &

Asni (2010), Sahidah (2010), Fuadi (2013) mengungkapkan bahwa

sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM di Purwokerto.

2.4.3. Pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM

Biaya kepatuhan pajak atau compliance cost merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan

wajib pajaknya. Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa biaya-

biaya kepatuhan pajak terbagi atas tiga yaitu direct cost, time cost,

psycological cost. Fuadi (2013) mengelompokkan direct money cost

sebagai biaya yang timbul sebagai dari adanya sistem pemungutan

pajak self assessment. Time cost adalah waktu yang terpakai oleh

Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara

lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku

petunjuknya, waktu yang digunakan untuk berkonsultasi dengan

akuntan atau konsultan pajak dalam mengisi SPT, dan waktu yang


30

digunakan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. Psychological cost

meliputi ketidakpuasan, rasa frustasi, serta keresahan Wajib Pajak

dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak.

Biaya-biaya tersebut (Compliance cost) merupakan biaya-biaya

yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak sesuai dengan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Compliance cost dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

pajaknya. Apabila biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak lebih besar

atau tidak sebanding dengan ekspektasi wajib pajak maka dapat

menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Maka dari itu harapan

wajib pajak dapat mengeluarkan biaya kepatuhan pajak seminimal

mungkin dalam pemenuhan wajib pajaknya agar tingkat kepatuhan

wajib pajak selalu meningkat. Hasil penelitian dari Fuadi (2013) dan

Mustika (2013) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan

uraian tersebut maka diduga biaya kepatuhan pajak berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis

dirumuskan sebagai berikut:

H3: Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Purwokerto.


bab ii tinjauan pustaka 2.1. landasan teori 2.1.1.teori ...repository.ump.ac.id/6857/3/ita...

Documents