SEMINAR PERPAJAKAN

PERTEMUAN-1TEORI PAJAK & PENGARUH PAJAK

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

PENDAHULUAN• Apa dasar hukum pemungutan pajak, maka ada kewajiban membayar

pajak, dengan perkataan lain : atas dasar apakah Negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu.

• Dan apakah pemungutan pajak oleh suatu Negara berdasar pula atas dasar keadilan? Oleh sebab itu, semenjak abad ke-18 timbulah berbagai teori guna memberikan dasar menyatakan keadilan (justification) kepada hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

• Beberapa teori pemungutan pajak telah diciptakan dengan maksud agar segala peraturan yang brhubungan dengan pajak dipahami dan ditaati.

• Semua teori tadi agar dapat dipahami oleh masyarakatnya, sudah tentu harus sesuai dengan kondisi pada jaman diciptakannya tori tersebut dan sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar pemahaman mengenai pemungutan pajak.

• Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah teori-tori ini masih bisa digunakan dan relevan sebagai dasar pemungutan pajak saat ini ?

DEFINISI PAJAKProf. Dr. Rochmat Soemitro, S.Hiuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Prof.Dr.P.J.A.AdrianiIuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Mr. DR. N. J. FeldmannPajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata2 digunakan untuk menutup pengeluaran2 umum.

KESIMPULAN DARI DEFINISI PAJAK1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan

(pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.

2. Bahwa pembayaran iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa dan sita.

3. Pemungutannya berdasarkan undang-undang atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

4. Tidak ada imbal jasa yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti: hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana/ kesehatan.

5. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.

FUNGSI PAJAK1. Sebagai sumber keuangan negara (budgetair)

– Fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara.– Fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk keperluan rutin maupun

pengeluaran pembangunan.2. Fungsi pengatur (regurelend)

– fungsi untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat bidang sosial, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Antara lain:• Pemberlakuan tarif progresif terhadap pajak penghasilan, semakin tinggi penghasilan

semakin tinggi tarif pajaknya.• Pemberlakuan Bea masuk tinggi bagi barang-barang inport dengan tujuan untuk

melindungi produsen dalam negeri sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.

• Pemberian fasilitas tax holiday (pembebasan pajak) untuk beberapa jenis industri atau calon investor untuk meningkatkan investasinya.

• Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud menghambat konsumsi barang-barang perkembangan dengan maksud gaya hidup mewah seperti pajak PPn Bm (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

3. Fungsi StabilitasDari adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi PendapatanPajak yang telah dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum, baik itu membiayai pembangunan untuk membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

TEORI PEMUNGUTAN PAJAKPro & Kontra

• TEORI ASURANSI• TEORI KEPENTINGAN• TEORI GAYA PIKUL• TEORI BAKTI• TEORI ASAS GAYA BELI• TEORI MENURUT ADAM SMITH

TEORI ASURANSI• Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari

segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya.

• Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi.

• Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

• Ada beberapa kekurangan dalam teori ini.a) Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara.b) Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh Negara tidak

terdapat hubungan yang langsung.c) Negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam

pemungutan pajak.• Meskipun seperti itu, teori ini dipertahankan oleh para penganutnya sekadar

untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan. Sehinga makin lama makin berkuranglah jumlah penganut teori ini.

TEORI KEPENTINGAN• Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya

kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.

• Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

• Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

• Meskipun teori ini masih berlaku pada retribusi,sukar pula dipertahanakan sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tapi justru mereka tidak membayar pajak.

TEORI GAYA PIKUL• Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar

keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

• Untuk kebutuhan ini diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segena orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

• Yang menjadi pokok pangkal teori ini yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang (asas keadilan).

• Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

• Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana hukum terkemuka dalam lapangan hukum pajak.

• Kelemahan teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, karena akan selalu berbeda dan berubah-ubah.

TEORI BAKTI• Berlawanan dengan ketiga teori lainnya, yang tidak mengutamakan kepentingan-

kepentinagn Negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham Organische Staatsleer, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat Negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memngut pajak.

• Teori ini didasari paham organisasi yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

• Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak.

• Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

• Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

• Kelemahan dari teori ini adalah Negara bisa menjadi otoriter sehinggga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

TEORI ASAS GAYA BELI• Teori ini modern; ia tidak mempersoalkan asal-mulanya Negara memungut

pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

• Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandangnya sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah hidup tertentu.

• Teori ini menitikberatkan ajarannnya pada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Menurut para penganutnya, termasuk juga professor Adriani, teori ini berlaku sepanjang masa, baik dalam masa ekonomi bebas maupun ekonomi terpimpin. Tidak demikian dengan teori sebelumnya yang hanya berlaku selama masa tertentu saja.

• Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

TEORI “Four Maxims”oleh Adam Smith

• Menurut Adam Smith melalui bukunya “Wealth of Nation”, pemungutan pajak harus menganut asas sebagai berikut :1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas Certainty (asas kepastian hukum) Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU sehingga bagi yang melanggara akan dapat dikenai sanksi hukum

3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kenyamanan),

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik bagi wajib pajak). Contohnya adalah Wajib pajak baru saja mendapatkan penghasilan, Wajib pajak baru saja mendapatkan laba dan keuntungan

4. Asas Eficiency (asas efisiensi atau asas ekonomis) Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai

terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dar hasil pemungutan pajak

TEORI menurut W.J Langen• Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

KESIMPULAN DARI TEORI PEMUNGUTAN PAJAK Agar tidak menimbulkan berbagai masalah maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu sebagai berikut.. a. Syarat Keadilan (Pemungutan Pajak Harus Adil)

Seperti halnya dengan produk hukum yang lain maka hukum pajak harus menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya adalahdengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara untuk memenuhi syarat sebagai wajib pajak, Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran 

b. Syarat Yuridis (Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU) Pemungutan pajak harus memiliki landasan hukum yang kuat sebagai dasar aturan pemungutannya, maka dibuatlah UU KUP, UU PPh , UU PPN, UU PBB, UU Bea Materai yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak.

c. Pemungutan Pajak Harus Diusahakan dengan Sebaik-Baiknya Pungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa.  

d. Syarat Finansial (Pemungutan Pajak harus Efisiensi) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan denga biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana Bagaimana pajak dipungut sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem sederhana memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAKASAS DOMISILI

• Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

• Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAKASAS SUMBER

• Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

• Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak olehpemerintah Indonesia.

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAKASAS KEBANGSAAN

• Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).

• Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

KESIMPULAN ASAS YURISDIKSI• Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan

asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya.

• Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas).

• Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting.

• Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP APBN

• Porsi pendapatan dalam negeri yaitu penerimaan perpajakan masih memegang porsi terbesar yaitu sebesar 1.280,4 triliun rupiah atau sebesar 76,80 persen dari total pendapatan negara. Porsi penerimaan perpajakan di APBN 2014 meningkat sebesar 132 triliun rupiah atau 11,5 persen dari angka penerimaan perpajakan di APBN-P 2013.

• Komposisi penerimaan perpajakan berdasarkan APBN 2014 terdiri dari pendapatan Pajak Penghasilan (migas dan nonmigas), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Bea Masuk/Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak lainnya. Secara persentasi, komposisi penerimaan perpajakan masih didominasi oleh Pendapatan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana disajikan pada slide berikut.

• Pada tahun 2014, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.280,4 triliun, atau meningkat 11,5 persen apabila dibandingkan dengan targetnya pada APBN-P tahun 2013.

PERTUMBUHAN EKONOMI• Pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno

(2006) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

• Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil (sustainable) merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara.

• Hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan ekonomi sebuah negara. Meskipun bukan satu-satunya indikator untuk menilai prestasi ekonomi suatu negara, pendekatan pertumbuhan ekonomi lazim digunakan dewasa ini.

PENGARUH PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

• Demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah perlu melakukan belanja-belanja yang memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

• Belanja yang dimaksud adalah belanja modal (infrastruktur). • Penerimaan Negara memiliki arti penting dalam menciptakan

perluasan kapasitas fiskal pemerintah yang pada akhirnya dapat memperluas pembangunan infrastruktur melalui belanja-belanja yang bersifat discretionary (discretionary expenditure).

• Oleh karena itu, penerimaan negara di sini yang termasuk di antaranya penerimaan perpajakan, penting untuk dijaga agar secara konsisten menunjukkan prospek yang positif setiap tahunnya demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

PENGARUH PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

• Pajak memiliki dampak dua arah pada pertumbuhan ekonomi suatu negara layaknya pedang bermata dua. 1) Di sisi lain penerimaan pajak yang tinggi dapat

memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2) Namun, di sisi lain, tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi oleh Pemerintah akan berdampak langsung pada menurunnya konsumsi masyarakat. Demikian pula sebaliknya.

PENGARUH PAJAK PADA POLA KONSUMSI MASYARAKAT

• Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposibel masyarakat.

• Pendapatan disposibel merupakan sejumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi masyarakat.

• Ketika tarif pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel akan menjadi turun, sebab masyarakat perlu membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya.

• Dengan menurunnya pendapatan disposibel ini, otomatis konsumsi masyarakat pun akan menjadi turun pula.

• Turunnya konsumsi agregat masyarakat akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional ekuilibrium. Demikian pula, jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik.

• Kenaikan komponen ini akan dapat menaikkan Pendapatan Domestik Bruto yang tentu saja dengan asumsi cateris paribus.

PENGARUH PAJAK PADA TINGKAT TABUNGAN MASYARAKAT

• Semakin rendah pajak yang dikenakan, maka secara linear akan meningkatkan jumlah tabungan masyarakat.

• Demikian sebaliknya kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang apabila penghasilan masyarakat dipotong pajak.

• Alasannya adalah karena masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi karena potongan pajaknya rendah sehingga meningkatkan konsumsi dan juga tabungan.

• Orang yang terkena pajak penghasilan/pendapatan kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar Rupiah yang kena pajak.

• Bentuk tabungan tidak harus dalam bentuk uang tunai namun dapat juga berbentuk investasi.

• Maka menyangkut hal ini, Pemerintah memiliki peran melalui instrument kebijakan fiskal dalam menciptakan kebijakan yang berimbang terhadap jumlah pajak yang dapat dipungut dari masyarakat.

• Pilihan yang dimiliki Pemerintah adalah : 1. menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan daya beli

masyarakat; 2. menaikkan tarif pajak progresif untuk meningkatkan kapasitas

fiskal nasional dan percepatan pemerataan ekonomi nasional; dan 3. tidak menaikkan atau menurunkan tarif pajak, tetapi menggiatkan

intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang penggalian potensi perpajakan.

MENURUNKAN TARIF PAJAK

• Adapun alasan utama diterapkan kebijakan pajak itu adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

• Sayangnya, bagi Indonesia pilihan ini bukan merupakan kebijakan yang tepat sebab penurunan tarif pajak akan menurunkan penerimaan negara secara signifikan.

• Sebagaimana kita ketahui, pajak merupakan urat nadi dari penerimaan negara dalam APBN kita. Masih begitu banyak belanja-belanja pemerintah baik dalam bentuk belanja discretionary maupun belanja subsidi yang harus ditopang melalui penerimaan perpajakan.

MENINGKATKAN TARIF PAJAK• Dengan peningkatkan tarif pajak untuk menciptakan kapasitas fiskal yang

lebih besar. Kebijakan fiskal ini sesungguhnya akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan melalui penerimaan perpajakan.

• Hanya saja, kenaikan tersebut tidak akan bertahan lama dan hanya akan bersifat temporer.

• Tarif pajak yang terlalu tinggi memang pada awalnya akan membantu pemerintah dalam melakukan belanja-belanja yang dapat memiliki dampak pada percepatan perekonomian, hanya saja ini tidak akan berlangsung lama.

• Bersama dengan kenaikan tarif pajak tersebut, akan tercipta penurunan daya beli masyarakat secara agregat dan masalah-masalah sosial lain seperti penurunan ketidakpercayaan masyarakat pada Pemerintah.

• Dampak penurunan daya beli masyarakat dan masalah-masalah tersebut diyakini akan semakin besar setiap periodenya dan pada akhirnya akan menciptakan perlambatan ekonomi nasional. Untuk itu, pilihan untuk menaikkan tarif pajak tampaknya tidak menjadi solusi yang baik bagi Pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

INTENSIFIKASI & EKSTENSIFIKASI PAJAK• Optimalisasi ini dilakukan melalui dua solusi utama, yaitu intensifikasi

perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan. • Intensifikasi perpajakan adalah peningkatan intensitas pungutan

terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial, namun belum tergarap atau terjaring pajaknya, serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensisifkasi dapat ditempuh melalui cara-cara berikut ini:a) Penyempurnaan administrasi perpajakan;b) Peningkatan mutu pegawai/fiskus;c) Penyempurnaan undang-undang perpajakan.

• Sementara itu, ekstensifikasi perpajakan adalah upaya memperluas subyek dan obyek pajak. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui:

a) Perluasan wajib pajak;b) Pendaftaran wajib pajak yang belum terdaftar;c) Perluasan obyek pajak.

KESIMPULAN PENGARUH PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

• Terkait dengan pengaruh perpajakan terhadap perekonomian, Pemerintah sebagai fungsi regulator dan stabilisator memiliki peran melalui kebijakan fiskal yang ditempuh.

• Telah digambarkan bagaimana pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia juga besarnya porsi penerimaan perpajakan pada struktur APBN Indonesia saat ini.

• Pengaruhnya memiliki trade-off dimana pemungutan pajak yang terlalu tinggi kepada masyarakat akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, meskipun itu juga akan berdampak pada kenaikan belanja pemerintah untuk sektor-sektor riil.

• Dengan kondisi Indonesia saat ini, opsi ketiga merupakan opsi terbaik yang dapat diambil Pemerintah saat ini. Peran Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan optimalisasi pemungutan pajak ini adalah sangat esensial dalam menggiatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

TERIMA KASIH