bab ii landasan teori a. kerangka teori 1. pendapatan asli...

13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan

Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang

diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut

Nurcholis (2007: 182) Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan

yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak daerah, retribusi

daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Menurut

Halim (2004: 67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah.

Menurut Mardiasmo (2002: 146) pengertian Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil

dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai

sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah

daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerah

masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. Sedangkan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)

14

Rusyadi (2005: 52) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah

adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah

dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya

sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan

bahwa, pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan

keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu

bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut

misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta

penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, ditentukan bahwa terdapat empat sumber

pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta

lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli

daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib

pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara


15

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah

terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak

atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai

akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam

badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah

pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan

bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang

digunaan untuk kendaraan bermotor.

(4) Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air permukaan adalah semua air yang terdapat


16

pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik

yang berada dilaut maupun di darat.

b) Pajak Kabupaten/Kota (1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas

penyedia jasa penginapan atau peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar

lebih dari 10 (sepuluh).

(2) Pajak Restoran Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas

penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan

sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

(3) Pajak Hiburan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan

hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan,

pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang

dinikmati dengan dipungut bayaran.

(4) Pajak Reklame Pajak Reklame adaah pajak atas penyelenggaraan

reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan,


17

atau media yang dibentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan,menganjurkan, mempromosikan,

atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat,

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati

oleh umum.

(5) Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas

penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan

logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam

dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di

dalam peraturan perundang-undangan dibidang

mineral dan batubara.

(7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan

tempat parkir diluar badan jalan, baik yang

disediakaan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia

tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir


18

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan

yang bersifat sementara.

(8) Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah

air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan

dibawah permukaan tanah.

(9) Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas

kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan

sarang burung walet.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan Pajak Bumi dan Banguanan Pedesaan dan

Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah,

dan perairan pedalaman serta laut wilayah

kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau

laut.


19

(11) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah

dan/bangunan. Perolehan hak atas tanah dan

bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas

tanah, termasuk hak pengeloaan, beserta bangunan

di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2) Retribusi

Menurut Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi

daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin

yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan yang diharapkan dapat menjadi

sumber pembiayaan dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002: 100) Retribusi Daerah

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan. Menurut Yani (2004: 55) Retribusi

daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah

satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah

satu sumber pembiayaan dan pembangunan daerah.


20

Selain itu Yani (2004: 56) juga berpendapat bahwa

retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang

disediakan oleh pemeritah daerah dengan menganut

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas

kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Nurcholis (2007: 184) hal tersebut dapat

dilakukan oleh daerah yang memiliki BUMD seperti

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank

Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan,

Pasar, tempat hiburan, vila, dan lain-lain keuntungannya

merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.


21

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat

dipisahkan,

b) Jasa giro,

c) Pendapatan bunga,

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing,

e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa

oleh daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas sumber-sumber PAD

terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak

daerah sendiri dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota.

Maksud pendapatan asli daerah adalah supaya

pemerintah lebih optimal dalam menggali potensi

pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi

daerah sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli

daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-

sumber di luar PAD. Pendapatan asli daerah bertujuan agar

pendapatan yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan

perkara dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian

pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih

terikat.


22

Perimbangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian

keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan,

dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penggalian dana

peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan

pemerintah daerah juga mampu meningkatkan

kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah (UU

No. 33 thn 2004).

b. Menentukan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui besarnya pendapatan asli daerah

dapat dihitung dengan rumus:

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan yang sah

2. Tingkat Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan

semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin

merosotnya nilai rill (instrinsik) mata uang suatu negara

(Khalwaty, 2000:5). Menurut Sukirno (2006: 14) inflasi

adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam


23

suatu perekonomian. Sedangkan menurut Boediono (1999:

154) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk

menaik secara menyeluruh dan terus menerus. Inflasi dapat

dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya

penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu

komoditas. Dari beberapa pengertian inflasi di atas dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah

kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan terus menerus

dalam jangka waktu yang lama. Dari definisi ini, kenaikan

harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada

masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena disaat

setelah masa lebaran, harga-harga dapat turun kembali.

b. Macam-macam Inflasi

Secara umum, inflasi dapat dikategorikan berdasarkan

beberapa hal, seperti tingkat keparahannya, penyebab,

maupun asalnya (Fahmi, 2010:106):

1) Berdasarkan tingkat keparahan inflasi:

a) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun). Inflasi ini disebut

juga dengan inflasi merayap (creeping inflation).

b) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun) atau biasa disebut

galloping inflation biasanya ditandai dengan naiknya

harga-harga secara cepat dan relatif besar.

c) Inflasi berat (antara 30-100% setahun) atau high inflation

biasanya ditandai dengan kenaikan/ perubahan harga

yang sangat tinggi.

d) Hiperinflasi (di atas 100% setahun) yaitu inflasi yang

ditandai dengan naiknya harga secara drastis hingga


24

mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada inflasi ini

masyarakat tidak lagi menyimpan uang karena nilai uang

merosot sangat tajam sehingga lebih baik dibelikan/

ditukarkan dengan barang-barang (Ridawan, 2013:178).

2) Berdasarkan penyebab inflasi:

a) Demand full inflation/ inflasi permintaan inflasi ini ini

timbul karena permintaan masyarakat terhadap berbagai

barang terlalu kuat sementara di sisi lain, tenaga kerja

telah mencapai kesempatan kerja penuh sehingga terjadi

kelebihan permintaan. Kondisi ini jika berlangsung

terus-menerus akan menciptakan kenaikan harga barang/

inflasi.

b) Cost push inflation/ inflasi penawaran. Inflasi ini timbul

karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya

penawaran agregatif. Kenaikan biaya produksi tersebut

bisa jadi dikarenakan mahalnya harga bahan baku,

tuntutan kenaikan upah maupun karena terdepresiasinya

nilai tukar dalam negeri.

3) Berdasarkan asal inflasi

a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic

inflation). Inflasi ini biasanya disebabkan adanya defisit

dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada

APBN, bencana alam, gagal panen dan lain sebagainya.

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).

Inflasi ini disebabkan negara-negara yang menjadi mitra

dagang mengalami inflasi, sehingga menyebar ke


25

negara-negara yang menjadi mitranya (Rozalinda,

2014:306).

c. Menentukan Tingkat Inflasi

Perekonomian dan tingkat penjualan yang tidak stabil

dalam sebuah negara rentan menimbulkan inflasi. Kenaikan

harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya

tidak berlaku secara seragam. Berlakunya tingkat perubahan

harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu

dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-

harga yang berlaku dalam suatu negara. Pemantauan inflasi

dari tahun ke tahun harus dilakukan secara cermat dengan

melihat indikator-indikator perubahan harga pada komoditas

tertentu. Indikator yang paling sering digunakan untuk

menganalisa dan mengukur laju inflasi adalah IHK (Indeks

Harga Konsumen). IHK merupakan sebuah nilai yang

digunakan untuk menghitung perubahan harga rata-rata

terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Beberapa perhitungan inflasi dengan pendekatan ini adalah

(Saparuddin, 2017:41):

1) Metode Modified Laspeyres

Metode ini menghitung inflasi dengan pendekatan

Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan perhitungan

harga dan jenis komoditi di masyarakat, metode inilah yang

kemudian digunakan Badan Pusat Statistik untuk mengukur

inflasi di Indonesia. Adapun rumus perhitungannya:


26

𝐼𝐿𝛴𝑃𝑛𝑄𝑜

𝛴𝑃𝑜𝑄𝑜x100%

Keterangan:

IL = angka indeks Laspeyres yang sedang dicari

Pn = harga-harga pada tahun ke-n

Po = harga-harga pada tahun dasar

Qo = kuantitas barang pada tahun dasar

Σ = jumlah

2) Metode point-to-point

Metode ini menghitung inflasi dengan pendakatan

Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan persentase

perubahan IHK secara tahunan dengan dasar IHK bulan yang

sama tahun sebelumnya (t-1). Adapun rumus

perhitungannya adalah:

IHK year − on − year(yoy) = [𝐼𝑛𝑡

𝐼𝑛(𝑡−1)− 1] x 100

Keterangan:

Int = IHK bulan ke-n tahun ke-t

In(t-1) = IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)

Dalam perhitungan inflasi, hal pertama yang

dilakukan adalah dengan menghitung masing masing barang

dan jasa yang dipergunakan dalam perhitungan angka

indeks, kemudian diberi bobot sesuai dengan signifikansi

serta intensitas penggunaan barang dan jasa tersebut oleh

masyarakat yang bersangkutan, besarnya bobot masing

masing barang dan jasa juga disesuaikan dengan


27

perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang

bersangkutan (Suseno & Astiyah, 2009:5).

d. Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif

tergantung parah atau tidaknya inflasi. Menurut para ahli

ekonomi, baik yang konvensional maupun ahli ekonomi

Islam, inflasi berakibat buruk bagi perekonomian. Secara

umum dampak inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan,

faktor produksi serta produk nasional. Seperti yang telah

dijelaskan bahwa masalah hyperinflation sangat merugikan

masyarakat baik produsen, konsumen, maupun pemerintah

sendiri.

Adapun dampak lain inflasi yaitu penurunan nilai

mata uang dan menjadikan daya beli mata uang semakin

lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan

berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran

pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah secara

negatif. Naik turunnya angka inflasi dalam sistem ekonomi

pasar akan menimbulkan potensi distorsi terhadap tingkat

harga. Dimana secara umum dampak inflasi ada yang dapat

diprediksi (expected inflation) seperti ukuran penurunan

nilai mata uang, penurunan daya beli masyarakat,

penurunan pendapatan dan penerimaan daerah, namun ada

juga dampak inflasi yang tak dapat diprediksi (unexpected

inflation) seperti ketimpangan sosial ekonomi yang

berpotensi menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.


28

3. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Menurut Lampiran Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar

menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran

anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan

minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang

ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan

untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja

bukan untuk dijual.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-

33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan

modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya

yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,

termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah

masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal

merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya

melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja

yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok

belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk

memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan,


29

infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan

belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau

tender.

Menurut Halim (2004: 73) belanja modal merupakan

belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu

tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat

rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja

administrasi umum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29

Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

1) Belanja Pelayanan Publik, yaitu belanja yang

manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh

masyarakat umum.

2) Belanja Aparatur Daerah, yaitu belanja yang

manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh

masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh

aparatur.

Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima)

kategori utama (Syaiful, 2007:2) yaitu Belanja Modal Tanah,

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung

dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan

Belanja Modal Fisik Lainnya. Masing-masing Belanja Modal

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/


30

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan

tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah

pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk

pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor

yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam

kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Belanja Modal Bangunan

Modal Gedung dan Bangunan adalah

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang

menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah

pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk

pengadaan/penambahan/ penggantian/ peningkatan

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan


31

dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya

yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/

penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat

dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan

irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah

belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-

barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk

museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan

jurnal ilmiah.

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah

mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam

APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas

publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap

oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran

dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka

panjang secara finansial (Abdullah, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, belanja modal dimaksudkan

untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu

peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya,


32

yang dapat diperoleh dengan membangun sendiri,

menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun

biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah

dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan

umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang

cukup rumit. Pemerintah Daerah harus mampu

mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena

belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah

daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki

melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality

management), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap)

antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian,

2006:274).

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan

output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya

pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran

ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari

suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Definisi tersebut mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama,

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya

secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju

merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang


33

menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam

penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga,

penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan

adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi

sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat

manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi, maka

digunakanlah indikator makro untuk penilaian kinerja

perekonomian, indiktor tersebut adalah produk domestik

regional bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

merupakan hasil dari penjumlahan dari seluruh nilai tambah

suatu produksi barang dan jasa dari berbagai seluruh kegiatan

perekonomian disuatu wilayah pada suatu periode dan waktu

tertentu (BPS, 2012:9).

Berdasarkan (BPS, 2012:10) ada dua macam cara

perhitungan dalam PDRB yaitu dengan cara metode langsung

dan metode tidak langsung.

a. Metode langsung merupakan metode dengan perhitungan

dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang

bersangkutan. Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan

PDRB metode langsung, yaitu:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi ialah menghitung

nilai tambah dari barang atau jasa yang diproduksi dari

berbagai seluruh kegiatan ekonomi dengan cara

mengurangi otuput dari masing-masing sektor atau sub

sektor dengan biaya masing-masing nilai produksi


34

tersebut. Nilai tambah merupakan nilai yang

ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh

unit produksi dalam suatu proses produksi dari input

antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu

barang dan jasa.

2) Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan ini nilai tambah dari setiap

kegiatan ekonomi dengan menjumlahkan semua balas

jasa faktor produksi yaitu berupa gaji dan upah, suprlus

usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk

sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang bersifat tidak

untuk mencari untung, surplus usaha tidak perlu

dihitung.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan dari segi pengeluaran ini produk

domestik regional dapat dihitung dengan menghitung

berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk

produk domestik regional bruto tersebut.

b. Metode tidak langsung adalah metode dengan menggunakan

perhitungan pendapatan regional dengan cara

mengalokasikan angka pendapatan regional (nilai tambah)

provinsi ke berbagai daerah kabupaten/ kota dengan cara

menggunakan alokator tertentu seperti nilai produk bruto

sektor, jumlah produksi, tenaga kerja, penduduk dan alokator

lainnya.

Berikut ini adalah indikator yang digunakan untuk

menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi:


35

a. Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)

b. Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)

Dalam praktek angka PNB kurang lazim dipakai, yang

lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya

melihat batas wilayah, terbatas pada negara yang

bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai

kenaikan GDP riil per kapita. Produk Domestik Bruto (Gross

Domestic Product) adalah nilai pasar keluaran total sebuah

negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan

jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu

oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah

negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui:

a. Kenaikan penawaran tenaga kerja

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat

menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal

tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung

akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama.

b. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia

Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran,

bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal

fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun

menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi

dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain

dari pertumbuhan ekonomi.


36

c. Kenaikan Produktivitas

Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap

unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran.

Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor

termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain,

dan ekonomisnya skala produksi.

Perumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan

yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data

Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai akhir pasar dari barang-

barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian

selama kurun waktu tertentu.

Menurut Gustiana (2014) penyajian angka-angka dalam

PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga

berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar

harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa

yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada

tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan

memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai

tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan

untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB

atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besarnya

Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung menggunakan rumus:


37

LPEt = [PDRBt – PDRBt-1) / PDRBt-1] X 100%

Keterangan:

LPEt = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun t

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke-t

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

5. Teori Islam

a. Pandangan Islam tentang Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah

SAW tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada

beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam

menyokong keuangan negara. Zakat dalam pengalokasiannya

hanya terbatas digunakan untuk delapan asnaf seperti yang

ditentukan oleh firman Allah dalam surah At-Taubat:60.

Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran Negara lainnya dapat

dipenuhi dari sumber-sumber penerimaan negara dari non-zakat.

Secara garis besar pendapatan dalam Islam adalah (Amalia,

2009:119):

1) Ghanmah, merupakan pendapatan negara yang didapatkan

dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil

ghanmah secara khusus diatur langsung dalam Al-quran

surah al-Anfl ayat 41. Empat perlima dibagi kepada para

prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan seperlimanya

sendiri diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat

Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Dalam

konteks perekonomian modern, pos penerimaan ini boleh


38

saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran

hukum antar negara sebagai barang ghanmah.

2) Khumus, atau seperlima bagian dari pendapatan ghanmah

akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan

kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya

pembangunan. Meskipun demikian, perlu hati-hati dalam

penggunaannya karena aturan pembagiannya telah jelas.

Khumus, juga bisa diperoleh dari barang temua (harta karun)

sebagaimana terjadi pada periode Rasul. Ulama Syiah

mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus

dikenakan khumus sebesar 20%. Sedangkan ulama sunni,

beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta

rampasan perang saja. 'Uman Ab 'Ubayd menyatakan bahwa

yang dimaksud khumus itu bukan hasil perang saja, tapi juga

barang temuan dan barang tambang. Dengan demkian, di

kalangan ulama sunni ada sedikit perkembangan dan

memaknai khumus.

3) Fay' adalah sama dengan ghanmah. Namun bedanya,

ghanmah diperoleh setelah menang dalam peperangan.

Sedangkan, fay' tidak dengan pertumpahan darah. Menurut

Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fay' adalah pendapatan

negara selain dari zakat. Jadi termasuk di dalamnya: kharj,

jizyah, ghanmah, 'usyur, dan pendapatan-pendapatan dari

usaha komersil pemerintah. Definisi ini lebih

mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini

yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada masa

Rasulullah.


39

4) Jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi

warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak

mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka

yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari

kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus

memenuhi kebutuhan penduduk bukan Muslim tersebut

akibat ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan

minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam

pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi

pertama dari negara. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak

terbatas hanya kepada penduduk Muslim saja.

Jizyah ini bisa disebut pula dengan istilah pajak

perlindungan. Ketika non-Muslim hidup dengan tenang dan

mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Islam,

maka dengan jizyah tersebut bisa menjadi imbalannya.

Perlindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-

gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan

penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa

instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti

zakat.

5) Kharj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara

atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada

era awal Islam, kharj sebagai pajak tanah dipungut dari non-

Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih

oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk

mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan

bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada


40

negara. Jumlah dari kharj bersifat tetap, yaitu setengah dari

hasil produksi.

Kharj adalah pajak terhadap tanah, yang bila dikonversi

ke dalam perekonomian modern, dapat dikenal sebagai Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, perbedaan

mendasar antara sistem kharj dan sistem PBB adalah kharj

ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas dari

tanah (land productivity), dan bukan berdasarkan zona

sebagaimana dalam aturan sistem PBB (zona strategi). Hal

ini bisa jadi dalam sistem kharj, tanah yang bersebelahan,

yang satu ditanami buah kurma dan tanah lainnya ditanami

buah anggur, mereka harus membayar kharj yang berbeda.

Yang menentukan jumlah besar pembayaran kharj adalah

pemerintah. Secara spesifik, besarnya kharj ditentukan

berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat

kesuburan tanah, jenis tanaman (termasuk marketability dan

quantity), dan jenis irigasi.

b. Pandangan Islam tentang Inflasi

Islam tidak mengenal istilah inflasi, mata uang yang

digunakan memang relatif stabil manakala nilainya masih

disandarkan pada emas. Penurunan nilai masih mungkin terjadi,

yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu

mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas

dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali

kemungkinannya. Al-Maqrizi dalam Rozalinda (2014: 299)

mengemukakan penyebab inflasi dalam pandangan Islam yaitu:


41

1) Natural Infaltion

Inflasi karena sebab-sebab alamiah yang diakibatkan

oleh turunnya penawaran agregat (AS) atau naiknya

permintaan agregat (AD), orang tidak punya kendali atasnya

(mencegah). Hal ini terjadi karena bencana alam atau hasil

bumi mengalami gagal panen sehingga persediaan barang-

barang kebutuhan terus mengalami penurunan sedangkan

permintaan terhadap barang tersebut tetap maka yang terjadi

adalah kelangkaan, dan kelangkaan ini yang akan

menyebabkan kenaikan harga.

2) Human Error Inflation

Inflasi yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan

oleh manusia sendiri (Qs Ar-Rum ayat 41).

ما كسبت أيد هر ٱلفساد فى ٱلبر وٱلبحر ب هم يرجعون ظ ذى عملوا لعل هم بعض ٱل اس ليذيق ى ٱلن

Dalam konteks inflasi hal ini disebabkan antara lain:

a) Korupsi dan administrasi yang buruk akan berdampak

pada tingkat harga karena para produsen akan menaikan

harga jual untuk menutupi biaya-biaya lain yang

seharusnya tidak dibebankan pada produsen.

b) Pajak yang berlebihan akan menimbulkan biaya

produksi yang tinggi yang berimplikasi pada kenaikan

harga barang produksi.

c. Pandangan Islam tentang belanja modal

Anggaran penerimaan dan pengeluaran sudah dikenal

sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan.

Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam menurut Huda


42

dkk (2012: 189) adalah sebagai pengeluaran demi memenuhi

kebutuhan hajat masyarakat, alat redistribusi kekayaan,

meningkatkan permintaan yang efektif, berkaitan dengan

investasi dan produksi, serta menekan tingkat inflasi dengan

kebijakan intervensi pasar. Pembelanjaan utama yang harus

dikelola pemerintah menurut Ibnu Taimiyah dalam Huda dkk

(2012: 191) adalah untuk kaum miskin dan yang membutuhkan,

pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan, pemeliharaan

ketertiban dan hukum internal, pensiun dan gaji pegawai,

pendidikan, infrastruktur serta kesejahteraan umum.

d. Pandangan Islam tentang pertumbuhan ekonomi

Perbedaan pertumbuhan dalam Islam dan konvensional

terletak pada asas yang dipakai, dalam Islam unsur spiritualis

(agama) menjadi prioritas utama. Dari sudut pandang tentang

makna dan tujuan hidup, konsep dasar kapitalis tujuan utamanya

adalah pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, maka

muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa

tanpa batas pula. Lain halnya dengan Islam, walaupun

memandang perlu materi akan tetapi Islam tidak melupakan

unsur moral spritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan

utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan

menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia akan

dibangkitkan kembali kelak di akhirat.

Al-Ghazali menyatakan bahwa pertumbuhan dalam Islam

mencakup tiga aspek penting yaitu pembangunan fisik, mental

dan spiritual. Sedangkan menurut Naqvi (1991: 140)


43

pertumbuhan dalam kerangka Islam meliputi aspek moral-

spiritual dan material kehidupan manusia dengan rincian berikut:

1) Tuntutan umum Islami untuk menjamin dan mengamankan

pendistribusian pendapatan (kemakmuran) secara adil dan

menetapkan batas dalam tingkat pertumbuhan layak.

2) Mempertahankan equitas antar generasi. Karena

pembentukan modal harus diseimbangkan dengan

pembentukan modal sumber daya manusia yang merupakan

investasi jangka panjang.

B. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kumpulan dari penelitian-

penilitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya,

dimana penelitian ini mempunyai keterikatan dengan penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang menjadi bahan

rujukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian mengenai

analisis pengaruh pendapatan asli daerah, inflasi, belanja modal,

dan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan ringkasan

penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam

penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2016) tentang

pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh

terhadap anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh

Priambudi (2016) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli

daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal


44

menunjukkan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif

atau signifikan terhadap variabel belanja modal.

Rori, Luntungan, dan Niode (2016) meneliti tentang

pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pendapatan asli

daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Povinsi Sulawesi Utara. Gustiana (2014) tentang pendapatan asli

derah, dana alokasi umum, belanja modal terhadap pertumbuhan

ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Hasil uji regresi

menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan secara

positif terhadap belanja daerah. Belanja modal tidak berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Islamiah (2015) meneliti analisis pengaruh belanja

pembangunan/ modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan

ekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia, menunjukkan belanja

pembangunan/ modal berpengaruh negatif signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat inflasi berpengaruh

negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi

peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan menyebabkan

krisis ekonomi yang akan berdampak pada penurunan tingkat

pertumbuhan ekonomi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian

terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang PAD, inflasi, belanja

modal, dan pertumbuhan ekonomi. Serta persamaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu adalah metode analisis yang digunakan


45

adalah regresi linear berganda. Sedangkan perbedaan dengan

penelitian terdahulu adalah terletak pada metode analisis jalur dan

variabel yang digunakan ditambah menggunakan belanja modal

sebagai intervening atau mediasi. Selain itu dalam penelitian ini

menggunakan data pada tahun 2007 hingga 2017.


46

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat

Analisis Ringkasan Hasil

1. Wimpi Priambudi,

Universitas Negeri

Yogyakarta

2016

Skripsi

1. Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah Dan Dana Alokasi

Umum Terhadap Belanja

Modal Pada Kabupaten

dan Kota di Pulau Jawa

Tahun 2013

Y = Belanja Modal

X = PAD dan DAU

1. Kuantitatif :

Regresi linier

berganda

Variabel Dana Alokasi Umum

berpengaruh terhadap Anggaran Belanja

Modal hal ini disebabkan karena dengan

adanya transfer DAU dari Pemerintah

Pusat maka Pemerintah Daerah bisa

mengalokasikan pendapatannya untuk

membiayai Belanja Modal.

Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak

berpengaruh terhadap Anggaran Belanja

Modal hal ini disebabkan karena

Pendapatan Asli Daerah lebih banyak

digunakan untuk membiayai belanja


47



pegawai dan biaya langsung lainnya

daripada untuk membiayai Belanja

Modal.

2. Dedi Suprianto,

Universitas Teuku

Umar Meulaboh

Aceh Barat

2016

Skripsi

2. Pengaruh Pendapatan Asli

Terhadap Belanja Modal

Pemerintah di Kabupaten

Nagan Raya

Y = Belanja Modal

X = PAD

2. Kuantitatif :

Regresi linier

berganda

Secara parsial hanya variabel pendapatan

asli daerah berpengaruh signifikan

terhadap anggaran belanja modal daerah

di Kabupaten Nagan Raya

3. Ni Made Nopiani,

Wayan Cipta,

Fridayana

Yudiaatmaja,

Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dan Belanja

Y = Pertumbuhan

Ekonomi

X = PAD, DAU,

dan Belanja Modal

Pendapatan asli daerah, dana alokasi

umum dan belanja modal berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi

pada Kabupaten Buleleng Tahun 2009-


48



Universitas

Pendidikan

Ganesha Singaraja

2016

e-Jurnal Bisma

Universitas

Pendidikan

Ganesha

Modal Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Kuantitatif :

Regresi linier

berganda

2013. Hal ini berarti pendapatan asli

daerah, dana alokasi umum dan belanja

modal berperan secara bersama-sama

dalam upaya meningkatkan pertumbuhan

ekonomi pada Kabupaten Buleleng.

Pendapatan asli daerah berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi

pada Kabupaten Buleleng Tahun 2009-

2013. Hal ini berarti pendapatan asli

daerah berperan secara langsung dalam

upaya meningkatkan pertumbuhan

ekonomi pada Kabupaten Buleleng.


49



Dana alokasi umum berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi pada

Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013.

Hal ini berarti dana alokasi umum

berperan secara langsung dalam upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi

pada Kabupaten Buleleng.

Belanja modal berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi pada


Hal ini berarti belanja modal berperan

secara langsung dalam upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi

pada Kabupaten Buleleng.


50




positif terhadap belanja modal pada


Hal ini berarti pendapatan asli daerah

berperan secara langsung dalam upaya

meningkatkan belanja modal pada

Kabupaten Buleleng.

Dana alokasi umum berpengaruh positif

terhadap belanja modal pada Kabupaten

Buleleng Tahun 2009-2013. Hal ini

berarti dana alokasi umum berperan

secara langsung dalam upaya


51



meningkatkan belanja modal pada

Kabupaten Buleleng.

4. Andri Widianto,

Yeni Priatna Sari,

Hetika,

Politeknik Harapan

Bersama Tegal

2014

Jurnal Politeknik

Harapan Bersama


Daerah Terhadap Belanja

Modal, Pertumbuhan

Ekonomi, Dan

Kemiskinan

Kabupaten/Kota Di

Daerah Istimewa

Yogyakarta

Y = Pertumbuhan

Ekonomi, Belanja

Modal, dan

Kemiskinan

X = Pendapatan

Asli Daerah

1. Kuantitatif : Partial

Least Square, SEM


negatif terhadap belanja modal,

pendapatan asli daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli

daerah berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan, belanja

modal berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi, dan belanja

modal berpengaruh negatif terhadap

kemiskinan.


52



5. Zuwesty Eka

Putri,

UIN Syarif

Hidayatullah

Jakarta

2015

Jurnal Bisnis dan

Manajemen

Analisis Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU) Dan Inflasi

Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Di

Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Tengah

Y = Pertumbuhan

Ekonomi

X = PAD, DAU,

dan Inflasi

1. Kuantitatif :

Regresi linier

berganda

Pendapaan Asli Daerah (PAD)

mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Tengah.

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Inflasi tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah


53



6. Nurhidayati

Islamiah,

STIE Tri Dharma

Nusantara Makassar

2015

Jurnal Economix

Volume 3 Nomor 1

Analisis Pengaruh Belanja

Pembangunan/Modal dan

Tingkat Inflasi terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

dan Penerimaan Pajak di

Indonesia

Y = Pertumbuhan

Ekonomi dan

Penerimaan Pajak

X = Belanja

Pembangunan dan

Tingkat Inflasi

1. Kuantitatif :

Regresi linier

berganda

2.

Belanja modal berpengaruh negatif

signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Sedangkan Tingkat inflasi

berpengaruh negatif signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi

peningkatan yang signifikan dari inflasi

maka akan menyebabkan krisis ekonomi

yang akan berdampak pada penurunan

tingkat pertumbuhan ekonomi.

7. Irmal Suandi,

Universitas Negeri

Makassar

2016


Daerah Dan Dana Alokasi

Terhadap Pertumbuhan

Y = Pertumbuhan

Ekonomi

X = PAD, dan

DAU

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, Dummy Kota Makassar, Dummy

Kota Palopo dan Dummy Kota Pare-pare

berpengaruh Positif dan signifikan


54



Skripsi

Ekonomi Di Provinsi

Sulawesi Selatan

1. Kuantitatif :

Regresi linier

berganda

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-

2013

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi

Sulawesi Selatan Periode 2003-2013,

serta Dummy Kabupaten Selayar dan

dummy Kabupaten Bantaeng

berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-

2013.


55



8. Anggun Tri

Wahyuni,

IAIN Raden Intan

Lampung

2017

Skripsi

Pengaruh PDRB, Tingkat

Inflasi, dan Pengeluaran

Pemerintah Terhadap

Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah Dalam

Perspektif Ekonomi Islam

Y = PAD

X = PDRB, Tingkat

Inflasi, dan

Pengeluaran

Pemerintah

1. Kuantitatif :

Regresi linier

berganda

Indonesia mempunyai tingkat daya saing

yang lebih tinggi dari Malaysia. Hal ini

terjadi karena Indonesia menjual

produknya dengan harga yang lebih

murah dari pada dengan harga Malaysia.

9 Erdi Adyatama

dan Rachmawati

Meita Oktaviani

Universitas

Stikubank

2015


Daerah dan Dana Alokasi

Umum terhadap Belanja

Modal dengan

Pertumbuhan Ekonomi

sebagai Pemoderasi

Y = Belanja Modal

dan Pertumbuhan

Ekonomi

X = PAD dan DAU

Pendapatan Asli Daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Modal.

Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh

yang positif terhadap Belanja Modal.


56



Jurnal Dinamika

Akuntansi,

Keauangan, dan

Perbankan

Kuantitatif:

Moderated

Regression

Analysis (MRA).

Pertumbuhan Ekonomi tidak ber

pengaruh signifikan terhadap Belanja

Modal.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

memoderasi pengaruh Pendapatan Asli

Daerah terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi tidak sebagai

memoderasi pengaruh Dana Alokasi

Umum dengan Belanja Modal.

10 Jaya dan

Dwirandra

Universitas

Udayana


Daerah Pada Belanja

Modal Dengan

Pertumbuhan Ekonomi

Y = Belanja Modal

dan Pertumbuhan

Ekonomi

X = PAD

Hasil analisis diperoleh bahwa

pendapatan asli daerah berpengaruh

positif dan signifikan pada belanja

modal, pertumbuhan ekonomi tidak


57



2014

E-Jurnal Akuntansi

Universitas

Udayana 7.1

(2014):79-92.

Sebagai Variabel

Pemoderasi.

Kuantitatif:

Moderated

Regression

Analysis (MRA)

berpengaruh signifikan pada belanja

modal, serta pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan dan mampu

memoderasi pengaruh pendapatan asli

daerah pada belanja modal tetapi dengan

intensitas dan arah yang berlawanan.

11 Andi Gustiana

Universitas

Hasanuddin

Makassar

2014

Skripsi

Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum, dan

Belanja Modal terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

(Studi Empiris pada

Pemerintahan Kabupaten

Soppeng Periode 2005-

2012)

Y = Pertumbuhan

Ekonomi

X = PAD, DAU,

dan Belanja Modal

Kuanttitatif :

Regresi linier

berganda

Pendapatan asli daerah (PAD) tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Belanja modal tidak berpengaruh



58

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan juga penelitian

yang dilakukan sebelumnya serta argumen yang melandasi

hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama dalam

pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat

maka dana yang dimiliki akan meningkat pula, sehingga

pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali

potensi-potensi daerah yang dimiliki. Dengan adanya

ketersediaan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah,

pemerintah daerah dapat secara leluasa menggunakannya untuk

belanja modal. Belanja modal yang bersumber dari PAD


Tingkat Inflasi

Belanja Modal

Pertumbuhan

Ekonomi

Ha2(+)

Ha1(+)

Ha4(-)

Ha3(-)

Ha5(+)


59

dikelola dan dipertanggungjawabkan untuk memberikan

pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai

dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahun. Peningkatan

PAD diharapkan akan memberikan efek yang signifikan

terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah, serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya

mampu meningkatkan partisipasi dan kontribusi publik terhadap

pembangunan yang dilihat dari adanya peningkatan PAD

(Mardiasmo, 2002:52).

Dana belanja modal dapat digunakan untuk investasi

pemerintah meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan,

dan sarana penunjang lainnya. Hasil penelitian Suprianto (2016)

dan Prambudi (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu ada

penelitian lain yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014)

serta Nopiani, Cipta, dan Yudiatmaja (2016) menemukan hasil

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan pendapatan asli

daerah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

belanja modal. Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka

dapat dirumuskan:

Ha1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif

Terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan

Ekonomi


60

Menurut Pujiati (2008) dengan adanya kewenangan

daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah

memberikan dampak komposisi pendapatan asli daerah sebagai

penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang

dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak

menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pendapatan

asli daerah yang diperoleh maka akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penelitian Widianto,

Sari, dan Hetika (2014), Putri (2015), Nopiani, Cipta, dan

Yudiatmaja (2016), dan Rori, Luntungan, dan Niode (2016)

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif PAD pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa

kenaikan pendapatan asli daerah memicu dan memacu

pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada

pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya. Dari hal

tersebut, maka dapat diusulkan:

Ha2: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Belanja Modal

Laju inflasi yang tidak stabil akan mengganggu stabilitas

perekonomian, termasuk memberikan dampak pada anggaran

negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian

(uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak


61

stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam

melakukan konsumsi, investasi, dan produksi.1 Mankiw (2003)

mengemukakan bahwa inflasi sebagian besar disebabkan karena

jumlah uang beredar. Untuk menjaga stabilitas laju inflasi

diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sebagai otoritas fiskal dan peranan Bank Indonesia sebagai

otoritas moneter. Pemerintah dengan kebijakan fiskal bisa

berhati-hati dalam melakukan belanja anggaran, karena pada

dasarnya belanja pemerintah akan menambah jumlah uang

beredar dalam perekonomian. Jadi apabila inflasi naik maka

pemerintah akan mengurangi belanja daerah begitu pula

sebaliknya. Penelitian Sangkaen, Masinambow, dan Engka

(2018) menyatakan bahwa variabel inflasi memberikan

pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja

pemerintah. Hal ini dikarenakan inflasi yang tinggi

menyebabkan belanja pemerintah turun, dikarenakan harga-

harga barang menjadi naik. Berdasarkan hasil studi yang

diuraikan, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Tingkat Inflasi Berpengaruh Negatif terhadap Belanja

Modal.

4. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi inflasi merupakan kenaikan tingkat

harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu

tertentu. Inflasi yang terlalu rendah, bahkan di level deflasi, akan

menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu tinggi

1 https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/pentingnya.aspx


62

juga akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan

roda perekonomian tidak berjalan. Oleh karena itu menjaga

angka inflasi perlu memperhatikan dua faktor sekaligus yaitu

level inflasi yang membuat denyut perekonomian bisa optimum

dan sekaligus tidak membuat daya beli masyarakat turun.

Keadaan ketidakstabilan yang tinggi dapat menyebabkan tingkat

pembentukan modal jatuh dan perusahaan kurang insentif untuk

menginvestasikan sekaligus menyebabkan pertumbuhan

ekonomi mengalami penurunan. Penelitian Islamiah (2015)

menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi

peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan

menyebabkan krisis ekonomi yang akan berdampak pada

penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari hal tersebut,

maka dapat dirumuskan:

Ha4: Tingkat Inflasi Berpengaruh Negatif terhadap


5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat

lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007:230). Belanja

modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,

gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP No.

24 Tahun 2005). Untuk dapat meningkatkan laju perekonomian

diperlukan investasi-investasi baru untuk menambah stok

modal. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan,

maka semakin cepat pula perekonomian tersebut akan tumbuh.


63

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan

meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah

juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan

sarana penunjang lainnya. Dengan ditambahnya infrastruktur

dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah,

diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.

Penelitian Nopianni, Cipta, dan Yudiatmaja (2016) menyatakan

bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian

sebelumnya dan logika peneliti, maka dirumuskan:

Ha5: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap



64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan dan

penelitian dokumenter. Penelitian terapan merupakan

penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan

permasalahan tertentu (Kuncoro, 2013:7). Sedangkan

penelitian dokumenter adalah penelitian yang data dan

informasinya diperoleh dari bahan dokumentasi

institusi/lembaga (Supardi, 2005:34). Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif

adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka),

yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio.

Data interval yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua

titik pada skala yang sudah diketahui, sedangkan data rasio

yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi (Kuncoro,

2013:145).

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder. Sumber data penelitian ini diperoleh dari

dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta. Di dalam laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota

DIY tahun 2007-2017 dapat diperoleh data mengenai jumlah


65

Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, sedangkan

data mengenai tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta,

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel

pada periode tahun 2007-2017. Pemilihan periode ini

disebabkan karena pada tahun ini kondisi perekonomian relatif

stabil setelah mengalami krisis pada tahun 1998 sedangkan

kondisi belanja daerah mengalami fluktuasi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau sumber yang

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu

berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2010:66).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tentang PAD,

tingkat inflasi, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode

Tahun 2007-2017.

Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi

yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga

diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010:66).

Sampel dalam penelitian ini merupakan sampel purposive yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono, 2013:126). Alasan pemilihan sampel dengan

menggunakan sampel purposive adalah karena tidak semua

sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang peneliti tentukan.

Dimana data yang diambil adalah data tentang PAD, inflasi,


66

belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi di tiga

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan

keterbatasan data yang tersedia. Adapun tiga Kabupaten/Kota

tersebut adalah Bantul, Sleman, dan Yogyakarta. Sementara

Gunung Kidul dan Kulon Progo tidak masuk sampel, karena

peneliti tidak mendapatkan data inflasi.

4. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38).

Variabel tersebut berupa variabel dependen dan independen.

a. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel independen atau bebas (Sugiyono, 2013:59).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah


Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses

pertumbuhan output perkapita jangka panjang apabila ada

kecenderungan (output perkapita naik) yang bersumber

dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang

berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal

dari luar dan bersifat sementara. Dengan kata lain bersifat

self generating, yang berarti proses pertumbuhan itu

sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi


67

kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode

selanjutnya (Boediono, 1999:2).

b. Variabel Independen

Variabel independen atau bebas adalah merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau

terikat (Sugiyono, 2013:59). Variabel independen dalam

penelitian ini adalah:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18,

“pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang

diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”, yaitu pajak daerah, hasil retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Inflasi

Inflasi terjadi jika terjadi kenaikan harga secara

umum, berlangsung secara terus menerus dan terjadi

secara bersamaan. Untuk laju inflasi satu tahun

dihitung dengan metode year on year (YOY) yaitu

dengan menghitung IHK bulan Desember tahun

berjalan dengan membandingkan IHK bulan

Desember tahun sebelumnya.


68

c. Variabel Intervening

Variabel intervening atau mediasi adalah variabel

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara

variabel independen dengan dependen, tetapi tidak bisa

diamati dan diukur (Sugiyono, 2013: 5). Variabel ini

merupakan variabel penyela/ antara yang terletak di antara

variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini

peneliti menetapkan belanja modal sebagai variabel

intervening.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi

(Halim, 2007:101).

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

melalui variabel intervening.

a. Analisis Jalur

Ghozali (2013: 249) menyatakan bahwa analisis jalur

merupakan perluasan dari analisis linear berganda, atau

analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk

menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal)

yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

b. Diagram Jalur

Sebelum peneliti melakukan analisis suatu penelitian,

terlebih dahulu peneliti membuat diagram jalur yang


69

digunakan untuk mempresentasikan permasalahan dalam

bentuk gambar dan menentukan persamaan struktural yang

menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur

tersebut. Menurut Noor (2014: 81) diagram jalur dapat

digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak

langsung dari variabel independen terhadap suatu variabel

dependen. Pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam koefisien

jalur, dimana secara matematik analisis jalur mengikuti

mode struktural. Berdasarkan judul penelitian, maka model

analisis jalur dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Model Penelitian

c. Persamaan Struktural

Menurut Noor (2014: 84) persamaan struktural adalah

persamaan yang menyatakan hubungan antarvariabel pada

diagram jalur yang ada. Dalam analisis ini persamaan model


Tingkat Inflasi (X2)

Belanja Modal

Pertumbuhan

Ekonomi (Y)

e1 e2


70

substruktur 1 dapat ditulis dengan persamaan matematis

berikut:

1) Persamaan Substruktur 1

𝑌1 = 𝑎1𝑋1 + 𝑎1𝑋2 + 𝑒1

Keterangan:

Y1 = Belanja Modal

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Inflasi

e1 = Unsur gangguan

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y1

merupakan variabel dependen, sedangkan X1 dan X2

adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur

1 ini akan dijawab pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap

Y1.

2) Persamaan Substruktur 2

𝑌2 = 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑌1 + 𝑒2 Keterangan:

Y1 = Belanja Modal

Y2 = Pertumbuhan Ekonomi

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Inflasi

e2 = Unsur gangguan

Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y2

merupakan variabel dependen, sedangkan X1, X2 dan Y1

adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur


71

2 ini akan dijawab pengaruh variabel X1, X2 dan Y1

terhadap Y2

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah

dalam model regresi terdapat distribusi normal antara

variabel terikat dan variabel bebas. Apabila distribusi

data normal atau mendekati normal, berarti model

regresi adalah baik. Pengujian untuk menentukan data

terdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji

statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik

yang digunakan adalah uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (1-Sample K-S). Apabila hasilnya

menunjukkan nilai probabilitas signifikan di atas 0.05

maka variabel terdistribusi normal. Untuk pendekatan

grafik jika data menyebar disekitar garis diagonal atau

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau

tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik

histogram tidak menunjukkan pola distribusi

normal,maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas (Ghozali, 2013:163).

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji

apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual


72

satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam

model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Homoskedastisitas yaitu apabila variance dari residual

pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap. Apabila

hasil yang diperoleh berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan

uji glejser. Menurut Gujarati dalam Ghozali (2013: 142)

uji glejser dilakukan untuk meregres nilai absolute

residual terhadap variabel independen. Untuk

menentukan terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah

dengan melihat nilai Sig. atau signifikansi yang

dihasilkan dari uji regresi tersebut. Kriteria yang

digunakan adalah apabila nilai Sig. yang dihasilkan

lebih dari 0.05 maka terbebas dari asumsi

heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai Sig. kurang dari

0.05 maka terjadi asumsi heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi

antara variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel

independen. Pengujian ada tidaknya Multikolinieritas

dalam model regresi dapat dilihat dengan melihat nilai

tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor).

Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan

Multikolinieritas yaitu nilai tolerance ≤ 0.10 atau nilai


73

VIF ≥10 (Ghozali, 2013:106). Jika nilai VIF tidak lebih

dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka

dapat dikatakan terbebas dari Multikolinieritas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,

2013:110). Autokorelasi muncul karena observasi yang

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time

series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau

kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada

individu atau kelompok yang sama pada periode

berikutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

pendekatan Durbin-Waston (DW test), dikarenakan

sampel yang digunakan dibawah 100. Uji Durbin-

Woston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat

satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model

regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel

independen (Ghozali, 2013:111).

e. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui

ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel

independen kepada variabel dependen. Dalam pengujian

hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji


74

signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (Ho) dan

hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol (Ho) adalah suatu

hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang

signifikan antara variabel independen dengan variabel

dependen sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah

hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang

signifikan antara variabel independen dengan variabel

dependen. Pengujian ini dilakukan secara simultan (uji F)

maupun secara parsial (uji t).

f. Regresi Linier Berganda

Menurut Sunyoto (2013: 47) tujuan dari analisis

regresi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam

penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi

berganda karena pengukuran pengaruh antarvariabel

melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2,.. Xn).

Adapun bentuk umum dari persamaan regresi linier

berganda secara sistematis menurut Sugiyono (2013: 277)

adalah sebagai berikut:

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+. . . 𝑏𝑘𝑋𝑘

Keterangan:

Y = nilai prediksi dari Y

a = bilangan konstan

b1,b2,...bk = koefisien variabel bebas

X1, X2,.. = variabel independen


75

g. Uji Statistik

1) Uji Parsial (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah

suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau (Kuncoro,

2011:106):

H0 : bi = 0

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan

merupakan penjelas yang signifikan terhadap

dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu

variabel tidak sama dengan nol, atau: Ha : bi ≠ 0

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas

yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk

menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik t.

statistik t dihitung dari formula sebagai berikut:

t = (bi – 0)/S = bi/S

Dimana,

S = deviasi standar yang dihitung dari akar varians

(S2).

Sementara varians diperoleh dari:

𝑆2 =𝑆𝑆𝐸

𝑛 − 𝑘

Dimana,

n = jumlah observasi


76

k = jumlah parameter dalam model termasuk

intercept.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang

hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam

model sama dengan nol, atau:

H0 : b1 = b2 = … = b5 = 0

Artinya, apakah semua variabel independen

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap

variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak

semua parameter secara simultan sama dengan nol,

atau:

Ha : b1 ≠ b2 ≠ … ≠ b5 ≠ 0

Artinya, semua variabel independen secara

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap

variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini

digunakan statistik F. nilai statistik F dihitung dari

formula sebagai berikut (Kuncoro, 2011: 107):

𝐹 = 𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸=

𝑆𝑆𝑅𝑘⁄

𝑆𝑆𝐸(𝑛 − 𝑘)⁄


77

Dimana,

SSR = sum of square due to regression = ⅀(Ŷi - y)2

SSE = sum of squares error = ⅀(Yi – Ŷi)2

n = jumlah observasi

k = jumlah parameter (ternasuk intercept) dalam model

MSR = mean squares due to regression

MSE = mean squares due to error

3) Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen. Menurut Gujarati (2003) yang

dikutip oleh oleh Ghozali (2013: 97) mengemukakan

bahwa jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2

negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol.

Secara sistematis jika nilai R2 = 1, maka nilai adjusted

R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted

R2 = (1- k)/(n – k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan

bernilai negatif.


78

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki luas

wilayah sebesar 3185,80 km2 yang terletak diantara 7°.33’ Lintang

Utara dan 8°.12’ Lintang Selatan serta berada pada 110°.00’ dan

110°.50’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

(DIY dalam Angka, 2017:4):

Sebelah Barat Laut : Kabupaten Magelang

Sebelah Tenggara : Kabupaten Wonogiri

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo

Sebelah Timur Laut : Kabupaten Klaten

Secara administrasi Propinsi DIY terbagi menjadi 4

kabupaten dan 1 kota, serta terdapat 78 kecamatan dan 438

desa/kelurahan definitif (DIY Dalam Angka, 2015:23). Provinsi

DIY memiliki kabupaten terluas yaitu Kabupaten Gunung Kidul

dengan luas wilayah sebesar 1.485.36 km2 atau sekitar 46.63% dari

keseluruhan luas Provinsi DIY, kemudian luas wilayah terkecil

berada pada Kota Yogyakarta dengan hanya memiliki luas wilayah

sebesar 32.50 km2 atau sekitar 1.02%.


79

B. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Sugiyono (2013: 206) menyatakan statistik deskriptif

merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sementara Hartono (2013: 195) menyatakan bahwa statistik

deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari

menghimpun data, menyusun atau mengukur data, mengolah

data, menyajikan dan menganalisa data angka guna memberikan

gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah pengaruh

pendapatan asli daerah dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan

ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening di

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjawab

tujuan penelitian tersebut digunakan beberapa metode analisis

data yaitu analisis deskriptif statistik, analisis asumsi klasik dan

analisis regresi linier berganda. Berikut merupakan statistik

deskriptif dari variabel di atas yang diolah menggunakan

bantuan komputer program SPSS versi 21.


80

Tabel 4.1 Data Statistik Deskriptif

Variabel N Minimun Maximum Mean Std.

Deviasi

PAD 33 17.49 20.36 18.9459 0.76054

Tingkat

Inflasi 33 0.82 2.33 1.6089 0.45344

Belanja

Modal 33 17.35 20.11 18.7520 0.69283

Pertumbuhan

Ekonomi 33 1.43 1.80 1.6231 0.11459

Sumber: data sekunder diolah 2019

Hasil pengolahan dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa

terdapat 33 jumlah sampel (N) pada setiap variabel yang diteliti.

Terdiri dari empat variabel yaitu PAD, tingkat inflasi, belanja

modal, dan pertumbuhan ekonomi. Setiap variabel terdiri dari 10

tahun yakni tahun 2007-2017 di tiga Kabupaten/Kota DIY.

Variabel pertama yaitu PAD menunjukkan bahwa nilai minimum

sebesar 17.49. Sedangkan nilai maximum sebesar 20.36. Rata-

rata (mean) nilai PAD di tiga Kab/Kota DIY sebesar 18.9459

dengan standar deviasi sebesar 0.76054.

Untuk variabel tingkat inflasi menunjukkan bahwa nilai

minimum sebesar 82. Sedangkan nilai maximum sebesar 2.33.

Rata-rata (mean) tingkat inflasi di tiga Kab/Kota DIY 1.6089

dengan standar deviasi sebesar 0.45344.

Pada variabel belanja modal menunjukkan bahwa nilai

minimum sebesar 17.35. Sedangkan nilai maximum sebesar


81

20.11. Rata-rata (mean) belanja modal di tiga Kab/Kota DIY

18.7520 dengan standar deviasi sebesar 0.69283.

Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi dimana nilai

minimum sebesar 1.43. Sedangkan nilai maximum sebesar 1.80.

Kemudian rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi kurs di tiga

Kab/Kota DIY 1.6231 dengan standar deviasi sebesar 0.11459.

2. Uji Hipotesis (Persamaan 1)

a. Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini

adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji

multikolineritas dan autokolerasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah

pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak. Uji

ini mengunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji

normalitas dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Uji Normalitas

Unstandardized

Residual

N 33

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation .50012068

Most Extreme Differences

Absolute .201

Positive .109

Negative -.201

Kolmogorov-Smirnov Z 1.153

Asymp. Sig. (2-tailed) .140

Sumber: sekunder data diolah 2019


82

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui nilai

asymp.sig sebesar 0.140 > 0.05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.


Suatu asumsi penting dari model regresi linier

klasik adalah bahwa gangguan (disturbance) yang

muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu

semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama.

Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel

4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas


Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa

nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan

demikian variabel yang diajukan dalam penelitian

tidak terjadi heterokedasitas.

3) Uji Multikolineartias

Uji multikolinieritas bertujuan untuk

mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar

variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya

Variabel Sig Batas Keterangan

Pendapatan Asli Daerah 0.075 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas

Tingkat Inflasi 0.260 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas


83

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians

Inflation Factor (VIF) dan tolerance (α).

Tabel 4.4 Uji Multikolineartias



nilai tolerance value > 0.10 atau nilai VIF < 10 maka

tidak terjadi multikolinieritas.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi berfungsi untuk menguji

apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan

uji Durbin-Watson (dw test) dengan ketentuan sebagai

berikut (Sunyoto, 2013:98)

a) Angka D-W di bawah -2 ada autokorelasi positif

b) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak

ada autokorelasi

c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi

negatif

Variabel Tolerance VIF Keterangan

Pendapatan Asli Daerah 0.744 1.344 Tidak terjadi multikolinieritas

Tingkat Inflasi 0.744 1.344 Tidak terjadi multikolinieritas


84

Tabel 4.5 Uji Autokolerasi

Model R R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .692a .479 .444 .51652 1.763



nilai uji Durbin-Watson (DW) adalah 1.763. Rumus

uji autokolerasi DU < D-W < (4 – DU). DU=1.5770,

4-DU=2.423. Maka 1.5770 < 1.763 < 2.423

menyatakan tidak terjadi autokolerasi.

b. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan

tingkat inflasi terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota

Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan analisis regresi

linier berganda. Dalam model analisis regresi linier

berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara

parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah

sebagai berikut:

Menerima Ha: jika probabilitas (p) ≤ 0.05 artinya

pendapatan asli daerah dan inflasi secara simultan maupun

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja

modal. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang

telah dilakukan adalah sebagai berikut:


85

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Beta t hitung Sig t Keterangan

Pendapatan Asli

Daerah

0.334 2.187 0.037 Signifikan

Tingkat Inflasi -0.460 -3.011 0.005 Signifikan

F hitung 13.787

Sig F 0.000 Signifikan

Adjusted R Square 0.444


Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan regresi linear

berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0

for windows didapat hasil sebagai berikut:

Y= 0.334 X1 - 0.460 X2 + e

1) b1 = 0.334

Artinya jika variabel pendapatan asli daerah

meningkat sebesar satu satuan maka belanja modal akan

meningkat sebesar 0.334 dengan anggapan variabel

bebas lain tetap.

2) b2 = -0.460

Artinya jika variabel tingkat inflasi meningkat

sebesar satu satuan maka belanja modal akan meningkat

sebesar -0.460 dengan anggapan variabel bebas lain

tetap.

c. Uji hipotesis parsial (Uji t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh

secara parsial antara variabel independen yaitu pendapatan


86

asli daerah dan tingkat inflasi dengan variabel dependen

yaitu belanja modal.

1) Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui hasil pengujian

signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai

probabilitas sebesar 0.037 (0.037 ≤ 0.05). Nilai tersebut

dapat membuktikan Ha1 diterima, yang berarti bahwa

pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap

belanja modal.





tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja

modal.

d. Uji Simultan (F)

Dari hasil uji F pada tabel 4.6 diperoleh F hitung

sebesar 13.787 dan probabilitas sebesar 0.000. Karena sig

Fhitung <5% (0.000 < 0.05), dapat disimpulkan bahwa

pendapatan asli daerah dan tingkat inflasi secara bersama-

sama berpengaruh terhadap belanja modal.

e. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan besarnya

koefisien determinasi (Adjusted R2) = 0.444, artinya variabel

bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat

sebesar 44.4% sisanya sebesar 55.6% dipengaruhi oleh


87

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model

penelitian.

3. Uji Hipotesis (Persamaan 2)

a. Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini

adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji

multikolineritas dan autokolerasi.

1) Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan

berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini

mengunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji normalitas

dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7 Uji Normalitas

Unstandardized

Residual

N 33

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation .09048839

Most Extreme Differences

Absolute .141

Positive .114

Negative -.141

Kolmogorov-Smirnov Z .809

Asymp. Sig. (2-tailed) .529


Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui nilai

asymp.sig sebesar 0.529 > 0.05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.


88


Suatu asumsi penting dari model regresi linier

klasik adalah bahwa gangguan (disturbance) yang

muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu

semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas


Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai

probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian

variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi

heterokedasitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas

maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor

(VIF) dan tolerance (α).

Variabel Sig Batas Keterangan

Pendapatan Asli Daerah 0.295 > 0.05 Tidak terjadi heterokedasitas

Tingkat Inflasi 0.772 > 0.05 Tidak terjadi heterokedasitas

Belanja Modal 0.597 > 0.05 Tidak terjadi heterokedasitas


89

Tabel 4.9 Uji Multikolineartias

Variabel Tolerance VIF Keterangan

Pendapatan Asli Daerah 0.642 1.558 Tidak terjadi multikolinieritas

Tingkat Inflasi 0.571 1.750 Tidak terjadi multikolinieritas

Belanja Modal 0.521 1.919 Tidak terjadi multikolinieritas


Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai

tolerance value > 0.10 atau nilai VIF < 10 maka tidak

terjadi multikolinieritas.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi berfungsi untuk menguji apakah

dalam model regresi linier terdapat korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji

autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji

Durbin-Watson (D-W test).

Tabel 4.10 Uji Autokolerasi

Model R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .819a .671 .637 .09505 2.219



nilai uji Durbin-Watson (DW) adalah 2.219. Rumus uji

autokolerasi DU < D-W < (4 – DU). DU=1.6511, 4-

DU=2.3489. Maka 1.6511 < 2.219 < 2.3489

menyatakan tidak terjadi autokolerasi.


90

b. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah,

tingkat inflasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model

analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan

(uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan uji

signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:

Menerima Ha jika probabilitas (p) ≤ 0.05 artinya

pendapatan asli daerah, tingkat inflasi dan belanja modal

secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ringkasan hasil

analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda


Berdasarkan tabel 4.11 perhitungan regresi linear

berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0

for windows didapat hasil sebagai berikut:

Y= 0.321 X1 - 0.345 X2 + 0.305 X3 + e

Variabel Beta t hitung Sig t Keterangan

Pendapatan Asli Daerah 0.321 2.413 0.022 Signifikan

Tingkat Inflasi -0.345 -2.452 0.020 Signifikan

Belanja Modal 0.305 2.071 0.047 Signifikan

F hitung 19.739

Sig F 0.000 Signifikan

Adjusted R Square 0.637


91

1) b1 = 0.321

Artinya jika variabel pendapatan asli daerah

meningkat sebesar satu satuan maka pertumbuhan

ekonomi akan meningkat sebesar 0.321 dengan

anggapan variabel bebas lain tetap.

2) b2 = -0.345

Artinya jika variabel tingkat inflasi meningkat

sebesar satu satuan maka pertumbuhan ekonomi akan

menurun sebesar -0.345 dengan anggapan variabel

bebas lain tetap.

3) b3 = 0.305

Artinya jika variabel belanja modal meningkat

sebesar satu satuan maka pertumbuhan ekonomi akan

meningkat sebesar 0.305 dengan anggapan variabel

bebas lain tetap.

c. Uji hipotesis parsial (Uji t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh

secara parsial antara variabel independen yaitu pendapatan

asli daerah, tingkat inflasi, dan belanja modal dengan

variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.





pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap



92





tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap






belanja modal berpengaruh positif terhadap


d. Uji Simultan (F)

Dari hasil uji F pada tabel 4.11 diperoleh F hitung

sebesar 19.739 dan probabilitas sebesar 0.000. Karena sig

Fhitung <5% (0.000 < 0.05), dapat disimpulkan bahwa

pendapatan asli daerah, tingkat inflasi, dan belanja modal

secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi.

a. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan besarnya

koefisien determinasi (Adjusted R2) = 0.637, artinya

variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi

variabel terikat sebesar 63.7% sisanya sebesar 36.3%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam model penelitian.


93

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Keterangan t hitung Sig t Keterangan

Ha1 Diterima 2.187 0.037 Signifikan


Ha3 Diterima -3.011 0.005 Signifikan

Ha4 Diterima -2.452 0.020 Signifikan



C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja

Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

modal. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2.187

dengan probabilitas 0.037 dimana angka tersebut signifikan

karena (p<0.05).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan

pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi. Pemerintah daerah dalam mengaloksikan

belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan

kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli

daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan


94

ditentukan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah. Jika

pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja

modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk

menggali pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya

(Arwati, 2013).

Dalam agency theory, hubungan kontraktual antara agen

(masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks

pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan

tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan

pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang

dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya,

sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya

dari pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah (agen)

bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena

masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada

pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lainlain.

Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah

dengan belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang

berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi

yang baik pula (Sugiarthi, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Jaya dan

Dwirandra (2014), Nopiani, Cipta, dan Yudiatmaja (2016), dan

Suprianto (2016) dan Priambudi (2016) yang menyatakan

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap


95

belanja modal. Hal ini dapat diartikan pendapatan asli daerah

mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

belanja modal.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan nilai t

hitung sebesar 2.413 dengan probabilitas 0.022 dimana angka

tersebut signifikan karena (p<0.05).

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya

kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu

menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui

pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat

pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan

untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik

(Azzumar, 2010).

PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD

meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah

akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinsisiatif

untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan asli daerah

secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah itu (Taiwo, 2011).


96

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian

daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah

tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun

terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi

sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD

terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan

peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Menegaskan

bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya

diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan

perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat

lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah (Jaya, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh

Widianto, Sari, Hetika (2014), Putri (2015), Nopiani, Cipta,

dan Yudiatmaja (2016), dan Rori, Lantungan, dan Niode

(2016) yang menyatakan adanya pengaruh positif PAD pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa

kenaikan pendapatan asli daerah memicu dan memacu

pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada

pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya.

3. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar -3.011

dengan probabilitas 0.005 dimana angka tersebut signifikan

karena (p<0.05).


97

Laju inflasi yang tidak stabil akan mengganggu stabilitas

perekonomian, termasuk memberikan dampak pada anggaran

negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Mankiw (2003) mengemukakan bahwa inflasi

sebagian besar disebabkan karena jumlah uang beredar, untuk

menjaga stabilitas laju inflasi diperlukan peranan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah sebagai otoritas fiskal dan

peranan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pemerintah

dengan kebijakan fiskal bisa berhati-hati dalam melakukan

belanja anggaran, karena pada dasarnya belanja pemerintah

akan menambah jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Jadi apabila inflasi naik maka pemerintah akan mengurangi

belanja daerah.


Sangkaen, Masinambow, dan Engka (2018) yang menyatakan

bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah belanja modal

yang dilakukan.

4. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar -

2.452 dengan probabilitas 0.020 dimana angka tersebut

signifikan karena (p<0.05).


98

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan antara isu

yang banyak didiskusikan. Namun, kestabilan pertumbuhan

ekonomi ini adalah dua waktu yang tidak dapat dipisahkan.

Secara umum diketahui bahwa inflasi memberi pengaruh buruk

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka inflasi adalah sebagai

satu indikator yang dapat menunjukkan ketidakstabilan

ekonomi bagi sebuah negara. Namun persoalan yang timbul,

apakah wujud inflasi ini memberi pengaruh buruk yang secara

terus menerus terhadap ekonomi negara. Bahkan, pada tahap

inflasi yang bagaimana dikatakan dapat melambankan

pertumbuhan ekonomi (Amperaningrum, 2011).

Menurut Antoni (2010: 3) pertumbuhan ekonomi global

yang tidak stabil turut mendorong tekanan inflasi untuk jangka

waktu pendek. Tingkat kenaikan harga yang tidak terkawal

akan memburukkan lagi tingkat inflasi dan tidak mustahil

mampu melumpuhkan ekonomi negara itu. Jika dilihat dari

sudut makro ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akan

mengurangkan daya saing sebuah negara. Manakala inflasi

dalam sebuah negara akan mengurangi pertumbuhan ekonomi

yang bermakna pada wujudnya ketidakstabilan dalam makro

ekonomi. Ketidakstabilan inflasi yang tinggi dapat

menyebabkan tingkat pembentukan modal menurun dan

membuat perusahaan kurang insentif untuk investasi, sekaligus

menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Keadaan inflasi yang rendah atau sederhana tidak memberi

pengaruh buruk kepada pertumbuhan ekonomi, namun inflasi


99

yang terlalu rendah dan terlalu tinggi dapat melembapkan


Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Islamiah

(2015) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh

negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila

terjadi peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan

menyebabkan krisis ekonomi yang akan berdampak pada

penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar

2.071 dengan probabilitas 0.047 dimana angka tersebut

signifikan karena (p<0.05).

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya

pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik

yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam

penegalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki

konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada

masa yang akan datang. Belanja modal merupakan belanja

daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya

pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan,


100

transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari

pembangunan daerah (Ernita, 2013).

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah

daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan

meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi

pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan,

kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental

untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal

pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR

(Wong, 2012). Pembentukan modal tersebut harus

didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua

pengeluaran yang sifatnya menaikan produktivitas. Dengan

ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada

oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu

pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi

daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk

di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya

pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya

pandapatan masyarakat (Jaya, 2014).


Nopianni, Cipta, dan Yudiatmaja (2016) yang menyatakan

bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan



bab ii landasan teori a. kerangka teori 1. pendapatan asli...

Documents