bab ii rencana strategis dan penetapan kinerja 2.1 ... fileberkedudukan dan berfungsi antara lain...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 18
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan (BKPPP)
Rencana strategis (Renstra) instansi pemerintah merupakan langkah awal
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara kehlian Sumber Daya
Manusia (SDM) dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan
stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik
internal maupun eksternal. Selain itu penyusunan renstra yang meliputi
penetapan visi, misi, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-
perspektif Stakeholder, Internal Business Process, Learning dan Growth serta
Financial sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan
keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk
mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Renstra
berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi
rujukan penilaian kinerja lembaga dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima)
tolok ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (Outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits) dan dampak (impacts) sebagaimana dijelaskan pada pasal 17 PERMEN
PAN Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, penilaian kinerja ini didasarkan atas
5 (lima) indikator sebagai berikut :
1. Dampak (impact) yaitu dampaknya terhadap kondisi mikro yang ingin dicapai
berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2. Manfaat (benefit) yaitu tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai
nilai tambah bagi masyarakat, maupun pemerintah.
3. Hasil (outcome) yaitu tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud
berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah
dilaksanakan.
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 19
4. Keluaran (output) yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh
kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
5. Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan,
sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, maka dijabarkan misi yang akan
dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, misi dijabarkan dan dituangkan
dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan
internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut
dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.
Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra dijabarkan
dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk
suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran,
seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen
bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.
Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program,
kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain hal tersebut, berisi pula informasi
mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan, dan program beserta
indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi
Visi
Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan yang menyangkut arah dan
tujuan instansi pemerintah agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan instansi pemerintah.
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 20
Dalam konteks ini, untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, maka telah ditetapkan visi BKPPP, yaitu :
Visi :
”Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Bandung”.
Penjelasan Makna Visi :
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun
2002 tentang Ketahanan Pangan dinyatakan bahwa sistem ketahanan pangan
mencakup 3 subsistem, yakni : ketersediaan pangan, distribusi pangan dan
konsumsi pangan; serta merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat
(Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan)
Dengan demikian keberhasilan pengembangan ketahanan pangan suatu
daerah akan sangat tergantung pada upaya-upaya sinergis dan terkoordinasi dari
berbagai lembaga / instansi terkait pemerintah, organisasi non-pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha.
Selanjutnya, pangan dan petani dapat diibaratkan sebagai dua sisi yang tidak
dapat dipisahkan dari satu keping uang logam yang sama, karena pangan adalah
hasil dari suatu proses produksi biologis dan petani adalah produsen sekaligus
sebagai konsumen.
Oleh karenanya, kemampuan daerah dalam meningkatkan ketersediaan
bahan pangan bagi penduduknya dapat dipengaruhi oleh kemampuan para petani
dalam meningkatkan hasil produksinya. Pada sisi inilah pentingnya terus
diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya petani yang salah satunya dapat
ditempuh melalui berbagai penyuluhan pertanian.
Untuk menempuh Visi tersebut di atas, BKPPP telah menetapkan Misi sebagai
berikut :
1) Meningkatkan koordinasi Sinegritas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan
melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan).
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 21
2) Mengembangkan programa penyuluhan
3) Meningkatkan kualitas SDM Petugas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta
Kelembagaan
4) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan
mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan
tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi instansi pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan
faktor-faktor penentu keberhasilan dari hasil analisi yang memadai terhadap
lingkungan baik internal maupun global.
Berdasarkan uraian ditas, maka telah ditetapkan tujuan strategis Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung yaitu
berkembangnya Sistem Ketahanan Pangan dan Sumberdaya Manusia Petugas
Penyuluh dan Petani.
2. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran.
Yang dimaksud Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 22
indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target)
masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam
rencana strategis.
Dengan demikian, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya
organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.
Berdasarkan pengertian tersebut, pada tahun 2012 BKPPP menetapkan 5 sasaran
sebagai berikut :
1. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi
2. Meningkatnya koordinasi dalam upaya peningkatan ketersediaan, distribusi
dan konsumsi pangan.
3. Meningkatnya pengelolaan cadangan pangan daerah.
4. Meningkatnya programa penyuluhan
5. Meningkatnya kualitas SDM aparat/petugas dan petani
2.3. STRATEGIS PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Persoalan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan pada dasarnya terkait
dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan
penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan
penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan
selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan di Kabupaten
Bandung meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan keragamannya.
Sementara itu, kapasitas produksi pangan di Kabupaten Bandung terkendala oleh
adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila
persoalan ini tidak dapat diatasi, maka dapat dipastikan akan mempengaruhi
ketahanan pangan Kabupaten Bandung.
Pada tingkat rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan
ketahanan pangan adalah masih adanya kelompok masyarakat yang mempunyai daya
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 23
beli rendah (miskin secara ekonomi), ataupun yang tidak mempunyai akses atas
pangan karena berbagai sebab. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak
mungkin Kabupaten Bandung akan kehilangan potensi dari sebagian sumberdaya
manusianya karena kualitasnya menurun.
Bila tidak diantisipasi secara dini, rawan pangan bisa saja terjadi terutama di
pedesaan, yang menggantungkan sebagian besar hidupnya dari sektor pertanian.
Sesuai dengan keadaan tersebut, maka strategi perwujudan ketahanan pangan yang
perlu dilaksanakan adalah: (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan;
dan (b) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku kepentingan
(pemerintah dan masyarakat/swasta) untuk melaksanakan kewajiban dalam
memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan kemiskinan rawan pangan.
Pada sisi lain, Kabupaten Bandung mempunyai keunggulan komparatif
(comparative advantage) sebagai daerah pertanian. Keunggulan komparatif tersebut
merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui
pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (competitive
advantage). Dengan begitu perekonomian yang dikembangkan di Kabupaten Bandung
memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan
bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Kabupaten Bandung.
Memperhatikan cakupan permasalahan tersebut di atas, kebijakan pembangunan
ketahanan pangan di Kabupaten Bandung diarahkan guna memperkuat seluruh
subsistem dalam sistem ketahanan pangan, yang meliputi; subsistem ketersediaan,
subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.
Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung
diarahkan untuk: (a) menjamin ketersediaan pangan; (b) mengembangkan
kemampuan pengelolaan cadangan pangan masyarakat; dan (c) meningkatkan
kapasitas produksi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan untuk produksi pangan.
Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a)
meningkatkan sarana dan prasrana distribusi pangan, sehingga efisiensi perdagangan
dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan akibat
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 24
distribusi yang tidak efeisien; (b) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan
pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi
pangan serta percepatan nilai tambah.
Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) menjamin
pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan
mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) semakin
meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi
kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk,
dsb).
Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah
menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan,
program dan kegiatan.
Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi
setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program
merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan kegiatan
merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pengertian tersebut, BKPPP menetapkan 3 (tiga) kebijakan utama
sebagai berikut :
1. Peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi
2. Pengembangan ketahanan pangan
3. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
Pada tahap implementasi, kebijakan-kebijakan tersebut dioperasionalisasikan
dalam bentuk program BKPPP yang diselaraskan dengan Permendagri No.13
Tahun 2007, adapun program-program BKPPP pada Tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 25
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
Tabel 5. Sasaran, kebijakan dan program BKPPP Tahun 2012
Sasaran Kebijakan Program
1. Meningkatnya koordinasi
dalam upaya peningkatan
ketersediaan, distribusi
dan konsumsi pangan
2. Meningkatnya
pengelolaan cadangan
pangan daerah.
Pengembangan Ketahanan
Pangan
1. Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perkebunan
2. Peningkatan Kesejahteraan
Petani
3. Peningkatan Penerapan
Teknologi
(Pertanian/Perkebunan)
1. Meningkatnya programa
penyuluhan
2. Meningkatnya kualitas SDM
Petugas dan Petani
Revitalisasi Penyuluhan
Pertanian, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan
1. Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
2. Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
3. Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Meningkatnya sarana dan
prasarana penunjang kinerja
organisasi
Peningkatan dan
pengembangan kinerja
organisasi
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kebijakan Peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi bertujuan
memfasilitasi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Sasaran yang ingin dicapai
adalah meningkatnya kinerja organisasi dalam rangka mendukung terlaksananya
berbagai program dan kegiatan organisasi.
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 26
Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi upaya
peningkatan koordinasi manajemen pembangunan ketahanan pangan. Sasaran yang
ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas koordinasi manajemen ketahanan pangan.
Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi : (1) Pemantapan koordinasi
ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan lintas wilayah; (2)
Penyelenggaraan manajemen program dan kegiatan ketahanan pangan; (3)
Penyediaan belanja pegawai, barang dan jasa penyelenggaraan koordinasi ketahanan
pangan; (4) Penyediaan anggaran untuk operasional satuan kerja dalam rangka
mendukung pencapaian rencana kerja; (5) Terjaminnya ketersediaan pangan bagi
seluruh masyarakat; (6) Mantapnya distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu
(7) Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (8) Meningkatnya
kemandirian pangan masyarakat; serta (9) Meningkatnya kesadaran aparat, petani,
dan swasta dalam peningkatan ketahanan pangan.
Kegiatan pokok tersebut difokuskan pada upaya: (1) Peningkatan kapasitas
Kelembagaan Ketahanan Pangan; (2) Peningkatan Peran Daerah dalam Pengendalian
dan Stabilisasi Harga; (3) Percepatan Diversifikasi/Penganekaragaan Konsumsi Pangan;
(4) Penanganan Daerah Rawan Pangan; serta (5) Pemantauan dan Analisis.
Sedangkan Kebijakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan merupakan sebuah upaya untuk mendudukkan, memerankan dan
memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar dapat
diselenggarakan lebih produktif, efektif dan efisien.
Ada 2 (dua) aktivitas utama dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Peternakan,
Perikanan, dan Kehutanan, yaitu :
- Pengembangan Penyuluhan, dan
- Program Aksi Penyuluhan.
Aktivitas Pengembangan Penyuluhan diarahkan untuk :
a) Mengembangkan Sistem dan Kelembagaan Penyuluhan
b) Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 27
c) Mengembangkan Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan
d) Penataan Pembiayaan Penyuluhan
Sedangkan Program Aksi Penyuluhan, meliputi :
a) Penguatan Kelembagaan Tani
b) Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Teknologi Agribisnis
c) Pengembangan Kemitraan Usaha Agribisnis
d) Peningkatan Kompetensi Penyuluh
2.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Pada tahap implementasi, kedua aktivitas tersebut dioperasionalisasikan dalam
bentuk program BKPPP yang diselaraskan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2007,
adapun program-program BKPPP pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
7. Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan
Pada tahun pelaksanaan 2012, kesebelas program tersebut dijabarkan ke dalam
39 kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi
peningkatan kapasitas masyarakat pertanian (petani, pekebun, peternak,
pembudidaya ikan, masyarakat di sekitar desa hutan) dalam upaya peningkatan
ketahanan pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Meningkatnya
kemampuan petani dalam mengakses pangan di wilayahnya dengan harga dan
lokasi terjangkau serta pangan yang bermutu dan pola konsumsi yang lebih baik di
wilayah marjinal atau daerah rawan pangan; (2) Meningkatnya kemampuan peran
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 28
aktif petani dalam peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan
wilayah; (3) Meningkatnya permodalan bagi petani dalam mewujudkan ketahanan
pangan.
Kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan difokuskan pada upaya: (1)
Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat secara partisipatif; (2)
Penanggulangan kerawanan pangan; (3) Pengembangan Desa Mandiri; (4)
Pelatihan, pendampingan ketahanan pangan; dan (4) Pemantauan dan Analisis.
Pada pelaksanaan tahun 2012, program ini dijabarkan kedalam 4 kegiatan
meliputi :
1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.
2) Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Agribisnis.
3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
4) Penyuluhan dan Bimbingan Diversifikasi Usaha Pertanian.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan),
Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi
upaya peningkatan koordinasi manajemen pembangunan ketahanan pangan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas koordinasi manajemen
ketahanan pangan. Kegiatankegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi: (1)
Pemantapan koordinasi ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh lintas sektor
dan lintas wilayah; (2) Penyelenggaraan manajemen program dan kegiatan
ketahanan pangan; (3) Penyediaan belanja pegawai, barang dan jasa
penyelenggaraan koordinasi ketahanan pangan; (4) Penyediaan anggaran untuk
operasional satuan kerja dalam rangka mendukung pencapaian rencana kerja; (5)
Terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat; (6) Mantapnya
distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu (7) Berkembangnya diversifikasi
produksi dan konsumsi pangan; (8) Meningkatnya kemandirian pangan
masyarakat; serta (9) Meningkatnya kesadaran aparat, petani, dan swasta dalam
peningkatan ketahanan pangan.
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 29
Kegiatan pokok tersebut difokuskan pada upaya: (1) Peningkatan kapasitas
Kelembagaan Ketahanan Pangan; (2) Peningkatan Peran Daerah dalam
Pengendalian dan Stabilisasi Harga; (3) Percepatan Diversifikasi/Penganekaragaan
Konsumsi Pangan; (4) Penanganan Daerah Rawan Pangan; serta (5) Pemantauan
dan Analisis. Lokasi pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah
Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan Sentra Pangan dan sedang
menghadapi masalah pangan.
Pada pelaksanaan tahunan 2012, di Kabupaten Bandung program ini
dijabarkan ke dalam 6 kegiatan APBD Kabupaten Bandung pada BKPPP, meliputi :
1) Penanganan Daerah Rawan Pangan.
2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan,
3) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
4) Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
5) Pengembangan Diversifikasi Pangan
6) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)
Program peningkatan penerapan teknologi pertama/perkebunan dilaksanakan
melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah menngkatkan kualitas SDM
penyuluh dan SDM petani dengan menggunakan metode penyuluhan kaji terap dan
demplot, serta Bimbingan Teknis (BINTEK), dalam rangka meningkatkan produksi dan
produktifitas usaha tani.
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
Dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2) Peningkatan kapasitas kesejahteraan penyuluh
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 30
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah
1. Meningkatkan kualitas SDM penyuluh baik penyuluh PNS maupun penyuluh
swadaya, agar SDM penyuluh maupun memberikan motivasi dan lembaga kepada
kelompok tani
2. Meningkatakan kesejahteraan penyuluh melalui peningkatan biaya operasional
penyuluh (BOP) agar pembinaan petani lebih optimal
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan,
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dilaksanakan melalui kegiatan
pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat guna. Tujuan
dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan SDM penyuluh peternakan melalui
pelatihan yang dapat meningkatkan motivasi dan etos kerja penyuluh serta
meningkatkan tata hubungan kerja antara penyuluh dan peneliti dalam rangka
transfer teknologi kepada pengguna (petani)
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan,
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dilaksanakan melalui
kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak keruksakan hutan.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah meningkatkan SDM penyuluh Kehutanan
baik penyuluh khutanan PNS maupun swadaya melalui BINTEK dan DEMPLOT, dalam
rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
7. Program Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Program Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna,
dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk
meningkatkan penerapan teknologi pertanian tepat guna melalui adopsi inovasi,
sehingga para petani mampu melaksanakan usaha tani secara efisien dan
menghasilkan produk yang berdaya saing.
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 31
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan
penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Tujuan kegiatan ini
menunjukan produksi pertanian melalui penyiapan bibit yang berkualitas dengan
menggunakan metode penyuluhan DEMPLOT Pembibitan.
Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, keterkaitan kegiatan yang akan
dilaksanakan Tahun 2012 di atas dengan sasaran strategis yang ingin dicapai BKPPP
adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi dalam upaya peningkatan ketersediaan,
distribusi dan konsumsi pangan serta dalam pelaksanaan penyuluhan
pertanian/perkebunan, peternakan/perikanan dan kehutanan.
Tabel 6. Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 2
Uraian
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja 2012
Peningkatan pengetahuan, sikap dan
keterampilan kelompok tani dalam
menerapkan teknologi pertanian secara
optimal
350 Orang Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Peningkatan pembinaan dalam kelompok
usaha ekonomi pedesaan dan
tumbuhnya kelompok tani yang maju,
mampu dan mandiri menjadi lembaga
ekonomi pedesaan
150 Orang Penyuluhan dan pendampingan Petani
dan Pelaku Agribisnis
Peningkatan pengetahuan, keterampilan,
sikap dan motivasi penyuluh pertanian
dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan pertanian melalui
identifikasi terhadap 4 Gapoktan LDPM,
3 kelompok penerima LDPM serta
identifikasi 20 pengelolaan lumbung dan
fasilitasi 9 pengelolaan lumbung
100 % Peningkatan kemampuan Lembaga
Tani
Peningkatan pengetahuan, sikap dan
keterampilan kelompok tani dan petugas
dalam menerapkan diversifikasi usaha
komoditas pertanian, perkebunan dan
peternakan
120 orang Penyuluhan dan Bimbingan
Diversifikasi Usaha Pertanian
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 32
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah
Tabel 7. Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 2
Uraian
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja 2012
Peningkatan sinergitas program SKPD di
bidang ketahanan pangan 100 %
100 % Penanganan Daerah Rawan Pangan
Peningkatan dan pengembangan Sistem
penyaluran Raskin ke setiap RTM di 275
Desa/Kel
275 Desa/Kel Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dan kebijakan Perberasan
Peningkatan Pengetahuan dan
Keterampilan peserta Pelatihan System
integrasi Usaha Tani Padi, Palawija, belut
dan Sapi bagi pelaku utama
120 Orang Pengembangan Cadangan Pangan
Daerah
Peningkatan dan pengembangan Mandiri
Pangan melalui identifikasi Potensi desa
mandiri pangan dan kemampuan desa
dalam mengurangi kerawanan pangan dan
gizi
5 Desa Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Peningkatan kesadaran dan peran
kelompok/KWT serta PKK dalam konsumsi
pangan B3 untuk tercapainya peningkatan
skor PPH
40 KWT Pengembangan Diversifikasi Pangan
Peningkatan Pengetahuan dan
Ketrampilan peserta dalam penanganan
standar mutu, ucolap danpemetaan
wilayah
164 orang Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan
Sasaran 3 : Meningkatnya Programa Penyuluhan
Tabel 8. Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 3
Uraian
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja 2012
Peningkatan Pengetahuan, ketrampilan,
sikap dan motivasi penyuluh pertanian
dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan pertanian 100 %
100 % Peningkatan Kapasitas Tenaga
penyuluh Pertanian/Perkebunan
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 33
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas SDM Aparat/Petugas Penyuluh dan Petani
Tabel 9. Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 4
Uraian
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja 2012
Peningkatan Pengetahuan sikap dan
keterampilan kelompok tani dalam
menerapkan adopsi teknologi pertanian
secara optimal
700 orang Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Peningkatan Pengetahuan dan
Ketrampilan Penyuluh di Bidang
Perkanan, Peternakan, Pertanian
Kehutanan dan Pembenihan Ikan
176 Orang Penelitian dan pengembangan
Teknologi (Pertanian/Perkebunan)
Tepat Guna
Peningkatan Pengetahuan, sikap dan
Ketrampilan dalam pengkajian
Partisipatif penghijauan desa dan
kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya kelestarian hutan
125 Orang Penyuluhan Kesadaran Masyarakat
mengenai Dampak Perusakan Hutan
Peningkatan Pengetahuan, sikap dan
Ketrampilan serta Pendapatan Kelompok
usaha perhutanan rakyat
240 Orang Pendampingan Kelompok Usah
Perhutanan Rakyat
Perencanaan strategis atau dokumen sejenis yang telah ditetapkan lembaga
dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja
tersebut menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra
yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.
Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi
komitmen lembaga untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja
Tahun 2012 BKPPP memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun
yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan
serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja kegiatan
meliputi indikator input, output, outcomes, Benefit, dan impact. Penetapan indicator-
indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
Rencana Strategis Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 34
sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran
pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, Rencana Kinerja Tahun 2012 memuat informasi
mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh setiap Bidang dan Sekretariat di lingkungan BKPPP.
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian satu
indikator tidak semata-mata merupakan output dari satu program atau sumber dana,
akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan
berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian,
keberhasilan mengenai terlaksana atau terwujudnya satu kegiatan tidak dapat diklaim
sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.
Mengingat kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun
anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tetapi terkait dengan kinerja
tahun-tahun sebelumnya, maka sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau
memberikan penilaian terhadap kinerja lembaga pada satu tahun anggaran sampai pada
tingkat atau indikator dampak, karena dari satu program atau kegiatan ada yang baru
dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program itu.