laporan akuntabilitas kinerja - ppid kota...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN SEKARBELA TAHUN ANGGARAN 2015
SISTEMATIKA LAKIP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN
Gambaran Umum Organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi)
BAB. II PERENCANAAN KINERJA
Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian knerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi.
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatis solusi yang telah
dilakukan
e. Analisis atas efisiensi penggunan sumber daya
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB. IV PENUTUP
Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Penjanjian Kinerja
2. Lain-Lain yang dianggap perlu,
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa perkenannya sehingga laporan
Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 dapat
diselesaikan.
Laporan ini merupakan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan dan
Pengukuran Pencapaian Sasaran. Laporan ini juga menyampaikan informasi sampai
sejauh mana Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta sekaligus sebagai
bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan dalam rangka
pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana Strategi Kota Mataram.
Kami sadar bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh
karena itu terbuka untuk mendapat koreksi. Kekurangan dan keberhasilan dalam
pengelolaan Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram merupakan hasil kerja
terpadu yang sinergis dengan seluruh komponen masyarakat daerah ini.
Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sekarbela Tahun 2015 diharapkan dapat
menjadi bahan masukkan dalam upaya mewujudkan “Good Governance” yang
merupakan tuntutan bagi terselenggaranya management Pemerintah dan Pembangunan
yang berdaya guna, berhasil guna beban KKN.
Mataram, 31 Januari 2016
Camat Sekarbela
HARIADI, SIP
NIP. 19630415 198611 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Sekarbela
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor :4741)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Tahun 2008 , Nomor :40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor :4826)
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2007, Nomor : 1, Seri D)
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 2, Seri
D)
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 3, Seri D)
6. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 18/PERT/2006 tentang Pemekaran
kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram
7. Peraturan Walikota Mataram Nomor :36/PERT/2008 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram.
B. Gambaran Umum Organisasi
Kecamatan Sekarbela terdiri dari 5 Kelurahan; yaitu Kelurahan Kekalik
Jaya, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang,
Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Jempong Baru.
C. Rekapitulasi Pegawai
Pegawai Kecamatan Sekarbela terdiri dari pegawai Pemerintah Kota Mataram
yang ditugaskan di Kantor Camat Sekarbela dan Kelurahan se kecamatan
Sekarbela berjumlah 52 orang, yang terdiri dari :
Kantor Camat Sekarbela : 14 Orang
Kantor Lurah Kekalik Jaya : 08 Orang
Kantor Lurah Tanjung Karang Permai : 06 Orang
Kantor Lurah Tanjung Karang : 08 Orang
Kantor Lurah Karang Pule : 07 Orang
Kantor Lurah Jempong Baru : 09 Orang
D. Latar Belakang
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita –
cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlakukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari hal – hal yang merugikan negara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
perwujudan kewajiban suatu organisasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik, hal ini terkait erat dengan pelaksanaan tugas,
wewenang dan kewajiban penyelenggara pemerintahan. Oleh karenanya, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi bagian penting dalam
rangka memberikan rangsangan partisipasi kepada masyarakat pada era otonomi daerah
saat ini dimana kreatifitas, moral dan etika menjadi sangat penting untuk menumbuhkan
prakarsa yang berguna bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam upaya mengimplementasikan mekanisme Laporan Akuntabilitas
Pemerintah tersebut, setiap penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun daerah serta
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat membangun,
mengembangkan, dan memelihara suatu Sistem Akuntabilitas Kerja. Sistem ini
merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya
meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk
Siklus Akuntabilitasi Kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan
insfrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan misi organisasi.
E. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
Kedudukan
1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok
Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah
yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai
fungsi :
a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan dan perundang –
undangan;
f. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;
h. Penyusunan program pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;
i. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR
ORGANISASI
Susunan Organisasi
1. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
a. Unsur pimpinan adalah Camat;
b. Unsur Pembantu pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :
1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Unsur pelaksana adalah Seksi terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi ketentraman dan ketertiban;
3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Perekonomian Fisik Sarana dan Prasarana;
d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Walikota.
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Camat
1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Camat mempunyai
fungsi :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program
Kerja Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja
Kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau
Instansi terkait;
d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan pemberdayaan
Masyarakat;
f. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang fisik, sarana dan
prasarana;
g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Perekonomian;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) di tingkat Kecamatan;
i. Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan
rekomendasi teknis tertentu sesuai peraturan perundang – undangan;
j. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh
unit kerja lingkup Pemerintah Kecamatan;
k. Pelaksanaan, pembinaan , pengawasan, dan pengendalian
penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
l. Pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup
Kecamatan;
m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris
Daerah;
n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota
melalui sekretaris daerah.
Sekretariat
1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan
mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan
administrasi dan memberikan pelayanan tehnis administrasi kepada seluruh unit
kerja Pemerintah Kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Rencana Kerja
Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja
Kecamatan;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja
lingkup Pemerintah Kecamatan;
d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi
umum;
e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;
f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD ) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan,
keuangan, umum, dan kepegawaian;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
administrasi umum , perencanaan , keuangan, kepegawaian, dan
perlengkapan;
i. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Kesekretariatan;
j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.
1. Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan
perencanaan dan keuangan .
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum, Kepala Sub Bagian
Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
program Kerja Tahunan lingkup Kecamatan ;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan
dan keuangan;
c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan penetapan Kinerja lingkup Kecamatan;
d. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan
pengelolaan keuangan;
e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran,
perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggung jawabannya;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan Bendahara Pengeluaran;
g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) lingkup Kecamatan;
h. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
kegiatan lingkup Kecamatan;
i. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian;
j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur ,
mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan
administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum , Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Sub
Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
umum kepegawaian dan perlengkapan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi
umum , kepegawaian dan perlengkapan;
d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kebutuhan perlengkapan;
e. Pelaksanaan pengadaan , penyimpanan , pemeliharaan, dan
pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup
Kecamatan;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendahara Barang;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sub Bagian;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Seksi Pemerintahan
1. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan dan pelayanan
administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan
pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, dan pertanahan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian di
bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan ;
e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
f. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan
pertanahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
g. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan
pertanahan Pemerintah Kelurahan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan
mengkoordinasikan kegiatan pembinaan polisi pamong praja.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman
dan ketertiban masyarakat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan masyarakat dengan
instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
f. Fasilitas terhadap penerapan dan penegakan peraturan Perundang –
undangan lingkup Kecamatan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja lingkup
Kecamatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi,
dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala Seksi sosial dan
pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan
dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan
instansi terkait;
d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Bermitra Masyarakat (MPBM);
g. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana
1. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur , mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Perekonomian,
Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi
Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian,
Fisik, Sarana, dan Prasarana;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Perekonomian, Fisik,
Sarana, dan Prasarana termasuk fasilitas umum dengan satuan kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana;
e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dibidang Perekonomian,
Fisik, Sarana, dan Prasarana;
f. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perekonomian,
Fisik, Sarana, dan Prasarana sesuai peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
g. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang
Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana di kelurahan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Camat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan pertimbangan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
3. Kelompok jabatan fungsional tersebut secara teknis operasional bertanggung
jawab kepada Camat dan pembinaan administratif dilakukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
4. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
Selain tugas pokok dan fungsi , sebagaimana telah tersebut diatas Pemerintah
Kecamatan juga melaksanakan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya sebagai wujud dari asas tugas bantuan.
Sebagaimana tertuang di dalam tugas pokok dan fungsi dalam upaya untuk
mencapai tujuan perlu kami sajikan kondisi / gambaran umum Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela masa kini sebagai berikut:
a. Kualitas Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram yang cukup ramping.
Dalam menjalankan aktifitas dan penataan administrasi dalam organisasi
Kantor Kecamatan Sekarbela, sesuai dengan struktur organisasi,
Lampiran : Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36/PERT/2008
Tanggal : 08 Agustus 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA MATARAM
= Garis perintah(komando) WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS CAMAT
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
KELURAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI SOSIAL DAN PEMB. MASYARAKAT
SEKSI PEREKONOMIAN FISIK SARANA DAN PRASARANA
CAMAT
Jumlah personil sangat terbatas sekali seperti yang tertuang dalam tabel berikut :
NO URAIAN ESELON
JUMLAH
PERSONIL KETERANGAN
TERISI BELUM
TERISI
1. Camat III/a 1 -
2. Sekretaris Camat III/b 1 -
3. Lurah IV/a 5 -
4. Sekretaris Lurah IV/b 5 -
5. Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan IV/b 1 -
6. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian IV/b 1 -
7.
Kasi Pemerintahan Pada Kec. Kasi Pemerintahan pada Kel.
IV/a
IV/b
1 5
- -
8. Kasi Trantib pada Kec IV/a 1 -
9. Kasi Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat
pada kec.
Kasi Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat
pada Kel.
IV/a
IV/b
1
4
-
1
( Kel. Kekali
Jaya )
10.
Kasi Perekonomian Fisik,
Sarana dan Prasarana Pada
Kec.
Kasi Perekonomian pada Kel
IV/a
IV/b
1
3
-
2
(Kel.Tj.Kr.Perma
i, Kel. Kr.Pule)
Kasi Fisik, Sarana dan
Prasarana Kel
IV/b
4 1
(Kel.Kekalik
Jaya)
11. Staf - 18 -
12. Bendahara Pengeluaran - 1 -
13. Bendahara Pengeluaran
Pembantu - 5 -
14. Pengurus Barang - 1 -
15. Penyimpan Barang - 6 -
16. Tenaga Kontrak Harian - 21 -
b. Sarana dan Prasarana
Untuk mempercepat pembinaan dan pelayanan aparatur di Unit Kerja Kantor
Kecamatan Sekarbela, sarana dan Prasarana harus terpenuhi secara memadai tetapi
kenyataan yang ada sarana dan prasarana jumlahnya masih terbatas . Kantor Camat
Sekarbela, sarana dan prasarana / fasilitas penunjang perkantoran yang belum berimbang
dengan beban dan volume kerja di SKPD Kantor Kecamatan Sekarbela.
Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan sesuai dengan Visi dan Misi
diharapkan 5 tahun mendatang Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram mengalami
kemajuan dan perubahan yang cukup signifikan kondisi yang diinginkan kedepan adalah
sebagai berikut :
1. Memiliki sumber daya aparatur yang profesional dalam bidang pelayanan umum
Pemerintahan.
2. Memiliki manajemen unit kerja yang efektif dan relevan.
3. Adanya sistem koordinasi antara unit kerja yang cukup baik
4. Semua struktur yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Kasi pada
Kelurahan yang belum terisi dapat terisi secara lengkap dan adanya penambahan
kelompok fungsional serta adanya penambahan staf dengan tenaga memiliki
kualitas yang handal).
5. Tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan struktur yang ada, artinya
tidak terjadi tumpang tindih tupoksi antar satu seksi dengan seksi yang lainnya.
ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGI
Sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Sekarbela Kota Mataram tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan yang ada artinya tidak
terjadinya tumpang tindih tupoksi antara satu seksi dengan seksi yang lain, namun ada
beberapa hal yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Penataan sistem adminstrasi Sekretariat Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
secara profesional serta pelayanan administrasi yang berkualitas.
2. Penataan sistem administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang
profesional sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis , bersih ,
berwibawa dan akuntabel.
3. Koordinasi sistem keamanan ketertiban secara koordinatif , efektif dan efesien.
Upaya yang telah di tempuh untuk meningkatkan peran serta sistem keamanan
dan ketertiban telah di laksanakan penyuluhan, pembinaan pelaksanaan dan
pengawasan bersama muspika.
4. Pembinaan pembangunan sosial ekonomi. Upaya – upaya yang telah di tempuh
dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan instansi terkait
memberi pemahaman dan mensosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam
pembangunan sosial ekonomi masyarakat.
5. Penataan sistem pelayanan prima kecamatan sehingga terciptanya layanan yang
cepat, tepat, dan berkualitas bagi masyarakat. Upaya yang di tempuh dalam
pelaksanaan kegiatan ini adalah mensosialisasikan administrasi kependudukan
dan catatan sipil serta penyelenggaraan pembinaan pelatihan bagi aparatur
petugas operasional.
6. Pembinaan kehidupan masyarakat, peningkatan peran lembaga informal dan
norma agama untuk mencapai pembangunan mental dan spiritual. Upaya yang
telah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan instansi terkait
,pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua element
masyarakat, pelatihan dan pelatihan SDM aparatur secara terprogram serta
sosialisasi dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan masyarakat.
F. Permasalahan
Secara garis besar permasalahan tugas dan fungsi dapat dikatakan tidak
ada, namun ada beberapa struktur organisasi di kelurahan yang belum terisi dan
minimnya staf di Kecamatan dan kelurahan sehingga beberapa tugas dikerjakan
oleh seorang sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal .
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sekarbela :
1. Penataan sistem administrasi kecamatan belum optimal.
2. Koordinasi sistem keamanan dan ketertiban belum maksimal
3. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan pembangunan
dan sosial ekonomi kemasyarakatan
4. Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara
maksimal. Pengelolaan Aset yang masih kurang tertib.
5. Pelaksanaan tupoksi organisasi pada periode 2010-2015 sering sekali kurang
fokus, karena jabatan masih banyak yang lowong dan ada pejabat yang
memasuki masa pensiun serta kurangnya Personil/Staf dan walaupun ada
penambahan staf tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta.
G. Prioritas Kegiatan
Prioritas kegiatan yang akan dikerjakan selama lima tahun kedepan
mengacu pada kebijakan Pemerintah Kota Mataram seperti bidang :
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peningkatan Sumber Daya Manusia,
Peningkatan Sarana dan Prasarana.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. PERENCANAAN
Perencanaan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sekarbela
Kota Mataram merupakan suatu proses penyediaan acuan resmi dalam upaya untuk
mencapai tujuan , yang meliputi penetapan Visi, Misi, tujuan dan sasaran dalam rangka
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
a. Visi
Visi Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah “Membangun masyarakat
Sekarbela yang Amanah, Maju, Religius dan Berbudaya“.
b. Misi
Sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh organisasi dan visi Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( SKPD ) yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi Kantor
Kecamatan Sekarbela adalah sebagai berikut :
1. Menata sistem keamanan secara koordinatif, efektif dan efisien sehingga tercipta
keamanan yang kondusif di masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dengan mendorong
daya saing di segala bidang.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan
dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial, budaya
masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga terciptanya pelayanan cepat,
tepat dan berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Sekarbela
c. Tujuan
Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram meliputi :
1. Menciptakan masyarakat Sekarbela yang kondusif, dinamis dan harmonis
dengan menata sistem keamanan secara koordinatif.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing
disegala bidang.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan
dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial, budaya
masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakumuran masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kerjasama antara pemerintah,
masyarakat, swasta sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, dan
berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Sekarbela
melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
c. Sasaran
Sasaran Satuan Perangkat Kerja Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
sebagai berikut:
1. Terwujudnya sistem dan mekanisme pengamanan lingkungan yang mantap
dengan melibatkan komponen masyarakat secara sinergis dan terkoordinasi.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menciptakan
pengembangan usaha di berbagai aspek.
3. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera sehingga meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan stabil.
4. Terwujudnya kualitas pelayanan yang handal melalui penerapan standar
pelayanan publik.
5. Tersedia dan terpeliharanya infra struktur bagi masyarakat yang menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas aparatur maupun kelancaran mobilitas
masyarakat.
d. Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Visi dan Misi Kecamatan Sekarbela, Indikator Kinerja Utama Kantor
Camat Sekarbela adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan
2. Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Pelayanan Publik
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
4. Terbinanya gender dan kepemudaan
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
B. PERJANJIAN KINERJA ( DOKUMEN PENETAPAN KINERJA )
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Kecamatan Sekarbela membuat
perjanjian kinerja dengan Walikota Mataram dalam kurun waktu satu tahun yang dapat
diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Yang
Teratur
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Yang
Teratur
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.100.000
Terlaksananya Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
20.850.000
Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
7.000.000
Terlaksananya Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Terpenuhinya Kelancaran
Pelaksanaan Tugas
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.887.500
Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat kabar
Meningkatnya Pengetahuan dan
Wawasan Terhadap
Penyebaran Informasi
pembangunan
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
2.220.000
Terlaksananya Penyediaan
Makanan dan Minuman untuk
Rapat Koordinasi
Terpenuhinya Kebutuhan
Makanan dan Minuman Rapat
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
9.425.000
Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terkoordinirnya program/kegiatan
Pemerintahan yang Tepat
Sasaran
1 Tahun
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
40.000.000
Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Secara Sistematis
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Kecamatan dan
Kelurahan
8 Dokumen
Program Palayanan Administrasi
Perkantoran/Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
11.912.500
Terlaksananya Administrasi Keuangan
Terwujudnya Administrasi
keuangan Yang baik
48 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan Penyediaan Administrasi
Keuangan
278.994.000
Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor
Terpenuhinya Sarana
Pembangunan
3 Paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur/Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor
121.550.000
Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Gedung kantor
Meningkatnya Rasa
Kebersamaan Antar Pegawai dan Terseianya Perlengkapan
Kantor
11 Unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur/Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
100.475.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung kantor
Terciptanya Kondisi
Lingkunghan Kerja yang aman,
nyaman dan sehat
1 Tahun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
12.870.000
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional Kantor Sehingga Berfungsi Dengan
Baik
8 Kendaraan Dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
42.195.500
Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan Kantor
Komputer Berfungsi Dengan
Baik
10 Unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.200.000
Terlaksananya Pengadaan
Pakaian KORPRI
Tersedianya Pakaian Seragam KORPRI Aparatur
Kecamatan
50 Orang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
7.500.000
Terlaksananya Penataan
Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Akselerasi Data Kepegawaian Yang rapi dan
Berjenjang Serta Standar
Pelayanan Kecamatan
1 Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan Penataan Administrasi
Kepegawaian
2.618.300
Terlaksananya Penataan Arsip dan Dokumen
Tingkat Kecamatan
Tertatanya Arsip dan Dokumen
Daerah
1 Tahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan Operasional Klasifikasi
Arsip Pola Baru
3.239.100
Terlaksanana Penyusunan
Inventaris Kekayaan Barang
Milik Daerah
Tersusunnya Laporan Inventaris
Barang Milik Daerah
24 Dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Kegiatan Penyusunan Inventaris kekayaan
6.650.000
Terlaksananya Pelatihan
Pembuatan Kompos dan
Pengadaan Mesin Pencacah An
Organik
Terlatihnya Masyarakat Dalam
Pembuatan Kompos dan Tersedianya
Mesin Pencacah An Organik
40 Orang, 1 Unit
Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan / Kegiatan Gerakan Sadar
Kebersihan dan Ketertiban
32.880.000
Terlaksananya Pembinaan dan
Penataan Administrasi
Kepala Lingkungan
Tertatanya Administrasi
Kepala Lingkungan
1 Tahun
Program Pembinaan Pemerintahan
Desa/Kelurahan, Kegiatan Pembinaan dan
Penataan Administrasi Kepala Lingkungan
4.550.000
Terlaksananya MPBM Tingkat
Kecamatan
Tersusunnya Perencanaan
Program/Kegiatan Tingkat
Kecamatan
3 kegiatan ( Informasi,
Perencanaan, Evaluasi )
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan
Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
42.715.000
Terlaksananya Penilaian Kinerja
Aparatur Kelurahan dan
Lomba Penilaian Kinerja Kelurahan
Meningkatnya Kinerja
Pemerintahan Kelurahan
5 Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan
Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
7.875.000
Terlaksananya Evaluasi Peniaian
Kebersihan Tingkat
Kecamatan
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Lingkungan akan Kebersihan
5 Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan
Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan
8.125.000
Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan
Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat
33 Lingkungan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan
Monitoring Kebersihan Lingkungan
3.900.000
Terlaksananya Pembinaan
Pemuda dan Olahraga
Mengembangkan Skill/Potensi
Pemuda Dalam Kegiatan Olahraga
5 Kelurahan
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan / Kegiatan Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
10.575.000
Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan
Organisasi Perempuan
Meningkatnya Peran Sera Organisasi Masyarakat
40 Orang
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan / Kegiatan
Pembinaan dan Pemberdayaan
Organisasi Perempuan
13.900.000
Terlaksananya Kegiatan
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya Kondisi
Lingkungan Yang Tertib, Aman dan
Nyaman
30 Orang
Program Peningkatan Keamanan Lingkungan / Kegiatan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
19.575.000
Terlaksananya STQ dan Pawai
Takbiran
Meningkatnya Kualitas Iman dan
Takwa Serta Solidaritas Umat
Beragaman Dalam Bermasyarakat
2 Kegiatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan / Kegiatan Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat
Kecamatan
52.092.500
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan Bagi Kelompok Usaha
Meningkatnya SDM dan
Manajemen Usaha
40 Orang
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan / Kegiatan Pembinaan Kelompok
Usaha Kecil dan Menengah
8.375.000
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan
Masyarakat Kelurahan Kekalik
Jaya
Meningkatnya Kapasitas
Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
5 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
Kekalik Jaya
255.300.000
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan
Masyarakat Kelurahan
Tanjung Karang Permai
Meningkatnya Kapasitas
Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
5 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Karang Permai
159.775.000
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan
Masyarakat Kelurahan
Tanjung Karang
Meningkatnya Kapasitas
Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
6 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
Tanjung Karang
211.090.000
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan
Masyarakat Kelurahan Karang
Pule
Meningkatnya Kapasitas
Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
7 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
Karang Pule
167.925.000
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan
Masyarakat Kelurahan
Jempong Baru
Meningkatnya Kapasitas
Kelurahan dan Masyarakat kelurahan
11 Lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
Jempong Baru
180.950.000
T O T A L 1.862.289.400
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi
Pemerintah untuk memper tanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada
pemberi mandat atas program dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).
I. Target dan Realisasi Kinerja
Pada anggaran tahun 2015 ini semua program/kegiatan pada kecamatan dan
kelurahan dapat terlaksana sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan pagu anggaran,
kecuali untuk Kelurahan Jempong Baru ada kegiatan yang tidak bisa terealisasi
karena sumber daya manusia masih minim sehingga dalam pelaksanaan pencairan
anggaran banyak mengalami kendala yang mengakibatkan tidak terealisasinya
anggaran kelurahan..
Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 ini dengan beberapa tahun
sebelumnya, tidak semua program/kegiatan tahun 2011-2015 terlaksana sesuai
dengan anggaran masing-masing kegiatan dimaksud terkecuali untuk tahun 2013-
2014, dimana pada tahun tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai
dengan perjanjian kinerja. Pada tahun 2013 pada kelurahan Tanjung Karang Permai
dan Kelurahan Tanjung Karang terdapat anggaran yang tidak terealisasi karena
volume pekerjaan tidak sesuai dengan nilai anggaran. Adapun kegiatan yang
dimaksud adalah kegiatan Normalisasi saluran pada Kelurahan Tanjung Karang
Permai dan Kelurahan Tanjung Karang, Tahun 2014 ada Kesalahan Kode rekening
belanja pada belanja pemeliharaan gedung pada Kelurahan Jempong Baru sehingga
dianggarkan kembali pada Tahun 2015. Khusus pada tahun 2015 ini, permasalahan
internal dan SDM pada Kelurahan Jempong Baru yang menyebabkan terhambatnya
realisasi anggaran, ada kegiatan pada Kecamatan yang tidak bisa terlaksana
terkendala waktu yang diakibatkan oleh terlambatnya persetujuan ABT 2015.
Walaupun demikian sampai dengan akhir tahun realisasi anggaran untuk tahun 2015
sebesar 95,85 % dari total anggaran.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 jika dibandingkan dengan Rencana
Strategis Kecamatan Sekarbela Tahun 2011-2015, dimana indikator kinerja
Kecamatan Sekarbela yaitu :
a. Meningkatnya cakupan masalah pelayanan persampahan.
Kecamatan Sekarbela dimulai tahun 2011-2015 melaksanakan program
Kesadaran Lingkungan/Kegiatan Gerakan sadar kebersihan dan ketertiban. Pada
kegiatan ini Kecamatan Sekarbela mengadakan sarana yang digunakan untuk
menanggulangi masalah persampahan, dimulai dari pengadaan Motor Roda 3
untuk mengangkut sampah, pengadaan mesin pencacah daun, pencacah an
organik yang diberikan kepada kelompok kerja yang telah dibentuk sampai
dengan pengadaan peralatan kerja lapangan berbentuk sekop, sabit, cangkul, jas
hujan, sepatu emergency, sepatu boot, tenda terpal yang diberikan kepada
kelurahan untuk mengantisipasi bencana banjir sampai dengan mengadakan
pelatihan pembuatan kompos.
b. Meningkatnya kuantitas pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif
Dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terdapat kegiatan
pembinaan kelompok usaha kecil dan menengah yang diadakan oleh Kecamatan
Sekarbela, berbentuk kegiatan pelatihan manajemen usaha, pembinaan PKL,
pembinaan keterampilan mengolah bahan unggulan wilayah, sebagai contoh;
Kelurahan kekalik Jaya dengan produk unggulan tahu tempe agar tidak fokus pada
produksi itu saja dilakukan pelatihan pembuatan kue/camilan dengan bahan dasar
tahu/tempe, Kelurahan Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai dengan bahan
olahan laut dll.
c. Menurunnya angka tindak kriminal.
Tahun 2010-2015 ini pada Kecamatan Sekarbela terdapat Program
Peningkatan Keamanan Lingkungan/Kegiatan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan. Tetap melakukan koordinasi dengan pihak keamanan,
mengadakan alat komunikasi (HT) untuk mempermudah koordinasi antara camat
dan lurah serta pihak keamanan, megaphone, senter sorot swat, papan data angka
kriminal, monitoring lingkungan, penyuluhan kamtibmas sampai dengan
membentuk forum pemuda lintas agama.
d. Optimalisasi pelayanan publik.
Tahun 2011 sd 2012 pada Kecamatan Sekarbela terdapat Program
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kegiatan Pembentukan Unit
Khusus Penanganan Masyarakat yang pada saat itu menangani pengaduan
masyarakat tentang konversi mitan ke LPG, pada tahun 2012 Kecamatan Sekarbela
menyusun Standar Operating Prosedure ( SOP ) yang memuat standar prosedur
pelayanan camat, sekretaris, kasubbag, kasi, lurah, seklur sampai dengan kasi
pada kelurahan. Hal ini untuk mempermudah unsur aparat melakukan pelayanan
karena terdapat standar prosedur yang baku. Pada kecamatan dan kelurahan juga
diadakan sarana pendukung pelayanan publik berupa leaflet-leafket pelayanan
umum, baliho kegiatan unggulan, meja pelayanan, tempat duduk, tv, papan
pengumuman, kotak pengaduan.
e. Meningkatnya kemampuan aparatur.
Pada Kecamatan sekarbela terdapat Program/Kegiatan Pembinaan
Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan kegiatan Pembinaan dan Penataan
Adminsitrasi Kepala Lingkungan. Pada kegiatan ini kecamatan melakukan
monitoring/pembinaan, pelatihan bagi kepala lingkungan sampai dengan
pemberian papan data lingkungan dan buku-buku yang diperlukan untuk pendataan
kependudukan. Terdapat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan
Dalam Pembangunan/Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan.
f. Terbinanya gender dan kepemudaan
Kecamatan mengadakan penyuluhan bahaya narkoba, pelatihan-pelatihan
untuk kader PKK dan Masyarakat seperti pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan,
pemanfaatan barang bekas, GSI dan Lomba-lomba menyambut HUT RI dan Kota
Mataram serta memberikan bantuan peralatan olahraga untuk karang taruna.
g. Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan.
Dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
berupa pelaksanaan STQ dan Pawai takbiran tingkat kecamatan serta pembinaan
UKM.
II. Analisis Pencapaian Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram Tahun 2015 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang
dicerminkan dan perolehan masing – masing indikator Kinerja, tetapi juga
menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat
keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut
secara lebih luas dan mendalam.
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil pengukuran
Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Penataan Sistem administrasi Sekretariat Kecamatan Secara Profesional
Sehingga Terciptanya Proses Administrasi Yang Berkualitas
Kebijakan sistem administrasi Sekretariat Kecamatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dilaksanakan dengan
kegiatan :
1. Peningkatan administrasi tata usaha perkantoran
- penataan tata usaha perkantoran
- pelayanan administrasi bagi seluruh seksi pada unit Kerja
- penataan kearsipan
2. Pengelolaan administrasi barang
- pengadaan barang fasilitas kantor
- pemeliharaan barang inventaris kantor
- Pencatatan secara berkala administrasi barang
3. Pengelolaan administrasi keuangan
- penyusunan anggaran Kantor Kecamatan Sekarbela
- pelayanan administrasi keuangan bagi seluruh seksi pada unit Kerja
- penyusunan administrasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :
- Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi dan aparatur
pemerintah kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran.
- Peningkatatan partisipasi / kesadaran aparatur pemerintah kecamatan
dalam penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris dan non
inventaris.
- Peningkatan dan pengelolaan administrasi keuangan dilaksanakan
dengan prinsip kehati – hatian dan terarah serta mengacu kepada DPA
yang telah disahkan.
Faktor penghambat pencapaian nilai akhir Kinerja Kebijakan berupa :
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sarana dan prasarana
terutama kompetensi PNS yang ada saat ini belum sesuai kebutuhan.
- Masih minimnya plafon anggaran dalam pelaksanaan program dan
kegiatan.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pemahaman terhadap
pengelolaan dan administrasi keuangan.
Strategi pemecahan masalah tersebut adalah :
- Perlu adanya pelatihan bagi pegawai / aparatur Kecamatan Sekarbela
secara terprogram dan berkelanjutan.
- Adanya peningkatan plafon anggaran untuk mencapai sasaran yang
diinginkan.
- Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan aparatur Kecamatan
Sekarbela guna membentuk sumber daya manusia yang profesional
dalam menangani pengelolaan keuangan dan pelaporan.
- Penambahan Jumlah Pegawai sesuai Kompetensi, yang selama ini
penambahan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta.
b. Penataan Sistem Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Yang Profesional Sehingga Terciptanya Sistem Pemerintahan yang
Demokratis, Bersih, dan Berwibawa serta Akuntable.
Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta aparatur pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan melalui berbagai program kegiatan :
1. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan :
- Pembinaan administrasi tata usaha kelurahan.
- Pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
- Pembinaan penyusunan program kerja tahunan kelurahan.
- Pembinaan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban
kelurahan.
- Pembinaan pengisian monografi dan profil kelurahan.
2. Pembinaan tugas pokok dan fungsi perangkat kelurahan, BPD, dan LPM.
3. Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan.
4. Penataan administrasi pertanahan.
5. Rapat koordinasi rutin dengan pemerintah kecamatan.
Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini
adalah:
- Didukung oleh kepala seksi yang berpengalaman dan berdedikasi yang
cukup tinggi dalam menata pemerintahan.
- Pembinaan dan penataan untuk mengetahui potensi dan data
pertanahan yang ada.
- Meningkatkan dukungan pelayanan penyelenggaraan rapat – rapat
sidang dalam peningkatan wawasan serta studi banding secara tepat.
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :
- sumber daya manusia aparatur pemerintahan kelurahan yang masih
rendah mengakibatkan belum optimalnya pembinaan.
- Kurangnya sosialisasi tentang pertanahan.
- Minimnya dukungan oleh staf / perangkat kelurahan.
- Keterbatasan SDM.
Strategi pemecahan masalah tersebut :
- pelatihan aparatur pemerintahan kelurahan.
- Peningkatan sosialisasi tentang pertanahan.
- Pemahaman terhadap kebijakan dan aturan – aturan masih perlu
ditingkatkan
- Perlu penambahan SDM aparatur kecamatan yang sesuai dengan
kompetensi karena yang ada sekarang hanya tenaga magang dan
Pegawai yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi
- .
c. Koordinasi Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Koordinatif, Efektif,
dan Efisien Sehingga Terciptanya Kondisi Keamanan Yang Kondusif.
Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta sistem keamanan dan
ketertiban secara koordinatif, efektif, efisien dilaksanakan kegiatan :
1. Penyuluhan dan pembinaan masalah kantibmas.
2. Koordinasi pengamanan / penanggulangan masalah kantibmas bersama muspika.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perda Kota Mataram :
- Sosialisasi Perda
- Patroli pengawasan kantibmas dan pelaksanaan Perda.
Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan yang pencapaian kinerja kebijakan ini
adalah :
- dukungan instansi terkait dan warga masyarakat dalam menyikapi
keamanan , ketertiban masyarakat.
- Tersedianya Peraturan Perundang – undangan , koordinasi antar
instansi terkait telah berjalan dengan baik.
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :
- Belum adanya instansi yang menangani secara langsung masalah
keamanan di Kecamatan Sekarbela karena polsek dan koramil masih
bergabung dengan Kecamatan Ampenan.
- Adanya tumpang tindih tupoksi masing – masing Lembaga.
- Adanya masyarakat yang majemuk sehingga rawan terjadinya konflik
sara.
d. Pembinaan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat.
Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta Sosial Ekonomi
Masyarakat dilakukan dengan kegiatan :
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
2. Pelaksanaan pembangunan berbasis RT.
3. Pembinaan dan Evaluasi hasil pembangunan kelurahan.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini
adalah:
- Adanya respon positif dari masyarakat terhadap perencanaan
pembangunan melalui musyawarah kelurahan.
- Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kelurahan dengan dinas
terkait.
- Penerapan pembangunan berbasis RT.
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :
- karena kurangnya pemahaman masyarakat (SDM) terhadap
perencanaan pembangunan yang berskala prioritas.
- Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana
dan prasarana kelurahan.
Strategi pemecahan masalah tersebut :
- memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya
musrenbang kelurahan.
- Mensosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat tentang
pentingnya masyarakat dalam pembangunan.
e. Pembinaan Kehidupan Masyarakat, Peningkatan Peran Lembaga
Informal dan Norma Agama Untuk Mencapai Pembangunan Material dan
Spiritual.
Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta kehidupan
masyarakat, peningkatan peran lembaga informal, dan norma agama dilakukan
dengan kegiatan :
1. Pembinaan kemasyarakatan.
2. Pembinaan dan Penyuluhan masalah kebersihan dan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan gotong royong umum.
4. Koordinasi dengan dinas terkait.
Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini
adalah animo masyarakat untuk mandiri cukup baik.
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :
- Pemberian bantuan kepada fakir miskin masih berpedoman kepada
jumlah kelompok sedang keberadaannya menyebar di beberapa lokasi.
- Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
Strategi pemecahan masalah tersebut adalah:
- Pelatihan dan Pembinaan SDM aparatur secara terprogram.
- Sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- Pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
dan seluruh elemen masyarakat.
f. Penataan Sistem Pelayanan Prima Kecamatan Sehingga Terciptanya
Pelayanan Yang Cepat, Tepat, dan Berkualitas Bagi Masyarakat.
Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta sistem pelayanan
prima kecamatan sehingga terciptanya layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas
dilakukan dengan kegiatan :
1. Pelayanan dan Penertiban masalah perizinan.
2. Pelayanan registrasi kependudukan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk
(KTP).
3. Pembinaan masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan dan
peraturan perundang – undangan.
Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini
adalah :
- Adanya kemudahan dalam hal pengurusan perizinan.
- Dilaksanakan upaya perbaikan manajemen pelayanan pembangunan
berbasis Rukun Tetangga (RT).
Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :
- Masih kurangnya petugas operasional yang secara langsung melayani
masyarakat.
- Penguasaan teknologi berkaitan dengan kemampuan teknis
komputerisasi.
Strategi pemecahan masalah tersebut adalah:
- Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan tertib administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.
- Penyelenggara pembinaan pelatihan / kursus petugas operasional
komputer.
-
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram Tahun 2015 sebesar Rp.5.268.202.532,00 terealisasi sejumlah
Rp.5.049.617.984,00.
Dalam pelaksanaan kegiatan kinerja SKPD Kecamatan Sekarbela terdapat dana
yang disetor kembali/tidak terealisasi yang disebabkan adanya sisa dana kegiatan
seperti :
- Penghematan Belanja
- Selisih Harga Penawaran Belanja Modal
- Sisa Perjalanan Dinas Ke luar Daerah.
- Kurangnya SDM Kelurahan ( Kel. Jempong Baru ) dan konflik
internal sehingga menghambat realisasi anggaran.
- Terlambatnya persetujuan ABT 2015 sehingga ada anggaran yang
tidak bisa terealisasi.
Adapun rincian dari rencana dan realisasi DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah sebagai berikut :
NO URAIAN KEGIATAN RENCANA
(RP)
REALISASI
(RP)
1 2 3 4
1
2
Belanja Operasi
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa
- Belanja Bantuan Sosial
Belanja Modal
- Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja bangunan dan gedung
- Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
- Aset tetap Lainnya
Rp. 4.874.782.532,-
Rp 4.121.372.132,-
Rp. 649.560.400,-
Rp. 103.850.000,-
Rp. 393.995.000,-
Rp. 309.995.000,-
Rp. 75.550.000,-
Rp. 4.500.000,-
Rp. 3.375.000,-
Rp. 4.664.050.684,-
Rp. 3.960.282.633,-
Rp. 606.422.501,-
Rp. 97.345.500,-
Rp. 385.567.300,-
Rp. 309.320.000,-
Rp. 72.872.300,-
Rp. 0,-
Rp. 3.375.000,-
Jumlah Keseluruhannya Rp. 5.268.202.532,- Rp. 5.049.617.984,-
BAB IV
PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM
Berdasarkan uraian pada Bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik sesuai inpres Nomor 7 Tahun 1999.
2. Setiap Instansi atau unit kerja dilingkungan pemerintah Kecamatan
Sekarbela Kota Mataram telah mengimplementasikan AKIP.
3. Berdasarkan pada perhitungan Akuntabilitas Kinerja maka kinerja
Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 adalah
termasuk kategori baik.
B. TINJAUAN KHUSUS
Meskipun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram telah berhasil menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan baik namun sistem penilaian kinerja perlu terus disosialisasikan dan
disempurnakan di unit kerja sehingga setiap pegawai dapat memahami
pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja dalam rangka memberikan
kontribusi yang maksimal bagi organisasi, namun didalam kinerja tersebut tidak
terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat in ternal maupun
eksternal.
C. SARAN – SARAN
Adapun hal – hal yang dapat disarankan untuk tahun – tahun yang akan
datang dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik dari setiap
jajaran pada lingkup Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram maka perlu
penjabaran yang lebih jelas antara lain :
1. Upaya peningkatan kinerja dilingkup unit kerja mengoptimalkan setiap
sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang diterapkan
dalam rencana strategi Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
2. Pencapaian kinerja yang optimal dari setiap unit kerja diperlukan
pembangunan budaya yang kondusif, penegakan disiplin bagi pegawai
dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Penggalian potensi sumber daya keuangan daerah guna mewujudkan
pelaksanaan pembanguna yang berkelanjutan.
4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pada setiap
jajaran Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram guna
mewujudkan visi, misi tujuan sasaran yang telah ditetapkan.
Mataram, 31 Januari 2016
Camat Sekarbela
Ttd.
HARIADI, SIP
NIP. 19630415 198611 1 001