rencana aksi kegiatan - e-renggar.kemkes.go.id · setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan...
Post on 03-Mar-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, maka dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Mataram Tahun 2015-2019 dapat tersusun.
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tahun 2015-2019 ini
disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan
Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.
Dokumen ini merupakan uraian operasional dari kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2015-2019 yang disusun agar dapat di implementasikan oleh para pengelola
program di semua tingkatan.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, namun kami
menyadari masih terdapat kekurangan di sana-sini dalam penyusunannya, untuk itu saran dan
masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan.
Semoga Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun
2015-2019 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan di Indonesia.
Mataram, 2 April 2015 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Mataram
dr. I Wayan Diantika
NIP 196404141990101001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ...........................................................................................................
Daftar Isi ......................................................................................................................
I. PENDAHULUAN ................................................................................................
A. Latar Belakang .............................................................................................
B. Kondisi Umum ..............................................................................................
C. Landasan Hukum .........................................................................................
D. Organisasi ....................................................................................................
E. Potensi Permasalahan .................................................................................
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ...........................................
A. Visi ................................................................................................................
B. Misi ...............................................................................................................
C. Tujuan ..........................................................................................................
D. Sasaran Strategis .........................................................................................
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................................................................
IV. RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN .....................................
A. Rencana Kinerja ...........................................................................................
B. Pendanaan Kegiatan ....................................................................................
V. PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN …………………………………
A. Pemantauan ................................................................................................
B. Penilaian ......................................................................................................
C. Pelaporan …………………………………………………………………………
VI. PENUTUP ...........................................................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN
i
ii
1
1
4
10
10
13
15
15
16
17
17
19
22
22
30
31
31
31
35
36
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak
dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD
1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan sekaligus investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi
dan pendidikan, serta berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh
karenanya, pembangunan kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja namun
merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya
manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi
pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan
pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi
negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti
investasi bagi pembangunan negara.
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, dilakukan secara berkelanjutan
berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta
dengan memperhatikan tantangan global maupun spesifik lokal. Upaya tersebut
diarahkan untuk melindungi masyarakat Indonesia terhindar dari gangguan dan sumber
penyakit yang mengancam keselamatan jiwa, memperpanjang usia harapan hidup dan
meningkatkan kualitas hidup
Pembangunan kesehatan diwilayah pelabuhan sebagai bagian dari pembangunan
nasional, merupakan pintu masuk dan keluar lalu lintas orang, barang dan jasa dari satu
daerah ke daerah lain dan atau satu negara ke negara lain. Pelabuhan juga merupakan
lingkungan kerja kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang,
barang dan bukan merupakan daerah pemukiman penduduk. Pada saat ini fungsi
pelabuhan telah berkembang jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak
tenaga kerja, pusat perdagangan dan tempat wisata yang mampu mendatangkan devisa
dalam jumlah besar.
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 2
Arah kebijakan RPJM 2015-2019 salah satunya adalah meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Dalam bidang kesehatan adalah :
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak,
2. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun,
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat,
5. Pengembangan kebijakan alternatif, pelayanan dasar, pengembangan penghidupan
berkelanjutan dan system perlindungan sosial yang komprehensif.
Saat ini kita sampai pada tahap III RPJMN (2015-2019) yaitu memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan
kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya
manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Dalam
bidang kesehatan semuanya tertuang dalam Rencana Stretegis Kementerian Kesehatan
yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-
program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh seluruh
jajaran kementerian kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat
kurun waktu 2015 – 2019, maka dalam pelaksanaanya perlu dijabarkan kedalam suatu
Rencana Aksi Program (RAP) untuk unit organisasi eselon I dan rencana Aksi kegiatan
pada unit organisasi setingkat eselon II dan III sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2348/Menkes/Per/XI/2011 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan, adalah salah satu Unit Pelaksana Tehnis di Lingkungan
Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas
melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah, surveilans
epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan
kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali, bioterosrisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan
radiasi di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas negara.
Seiring dengan pemberlakuan International Health Regulation (IHR) tahun 2005,
dengan perhatian kepada Public Health Emergency Of International Concern /PHIEC
(masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global)
memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan
persyaratan kapasitas inti bagi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat agar
setiap saat :
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 3
1. Menyediakan akses pada pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas
diagnostic dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan
perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan penyediaan peralatan dan
lingkungan kerja yang memadai;
2. Menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku
perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai;
3. Menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut;
4. Menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan
fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan,
fasilitas catering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan
padat yang memadai, serta area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan
pemeriksaan secara berkala;
5. Menyediakan personel terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoir
didalam dan disekitar pintu masuk.
Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan perlintasan
darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya:
1. Menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan
menetapkan dan memantapkan rencana kontigensi emergensi kesehatan
masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contact-point yang berhubungan
dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya;
2. Melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang
terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan
setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang
diperlukan;
3. Menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain,
untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka;
4. Menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan
yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk;
5. Menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga,
hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti
kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan
dilengkapi untuk keperluan ini.
6. Menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan
7. Menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih
dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang
membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 4
Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya
barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentra-
sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata
yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Mataram dengan 9 (sembilan) wilayah kerja memilki aktivitas yang
tinggi akan pergerakkan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini,
dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah
yang lain juga semakin meningkat.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 - 2019 Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Mataram ini diharapkan dapat tercapai upaya kesehatan yang
berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian faktor resiko seluruh
kondisi potensial untuk dapat melakukan cegah tangkal penyakit di wilayah Provinsi
Nusa Tanggara Barat pada khususnya dan ke wilayah Indonesia pada umumnya.
Disamping itu juga diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/ anggaran Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada
peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
B. Kondisi Umum
Gambaran kondisi umum pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di
Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dapat terlihat melalui
kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan realisasi kegiatan tersebut dalam tahun
sebelumnya. Tahun 2014 KKP Kelas II Mataram telah melaksanakan kegiatan yang
pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator output dari
target yang telah ditetapkan.
1. Pembinaan Simkarkesma
Pelayanan surveilans, imunisasi, kekarantinaan dan kesehatan matra di
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram selama ini sudah berjalan cukup
baik. Dukungan dana untuk kegiatan ini pada tahun 2014 cukup besar yaitu
sebanyak Rp.1.992.400.000 (Satu milyard sembilan ratus sembilan puluh dua juta
empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI %
2058 Pembinaan Simkarkesma 1.992.400.000 1.623.740.247 81,49
1 Dokumen penunjang Prog.Karantina 185.345.000 158.395.652 85,46
2 Upaya pengendalian FR PHEIC 1.688.020.000 1.373.792.595 81,38
3 Certificate of Pratique 25.125.000 9.315.000 37,07
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 5
4 Dokumen SSCC 4.500.000 320.000 7,11
5 Dokumen SSCEC 50.830.000 44.509.000 87,56
6 Gendec 4.640.000 4.420.000 95,25
7 Pengawasan lalu lintas OMKABA 33.940.000 32.988.000 97,19
2. Penyakit Menular Bersumber Binatang
Tidak semua kegiatan pengendalian penyakit menular bersumber binatang
terdanai dalam DIPA KKP Kelas II Mataram.
Namun dari kegiatan yang terdanai sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, tidak
ada laporan kasus penyakit tersebut di wilayah KKP Kelas II Mataram.
a. Pengendalian Penyakit Pes
Sebagaimana diketahui Pes (Plague) disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis
yang terdapat pada binatang pengerat/ rodensia seperti tikus/ bajing dan dapat
menular antar binatang pengerat dan ke manusia melalui gigitan pinjal. Tidak ada
laporan kasus penyakit ini di wilayah KKP Kelas II Mataram.
b. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah
Untuk penyakit DBD, target angka kesakitan DBD secara nasional tahun 2012
sebesar 53 per 100.000 penduduk atau lebih rendah. Sampai tahun 2013 di
Indonesia tercatat sebesar 45,85 per 100.000 penduduk yang berarti telah
melampaui target yang ditetapkan. Angka kematian DBD juga mengalami
penurunan dimana pada tahun 1968 angka CFR nya mencapai 41,30% saat ini
menjadi 0,77% pada tahun 2013.
c. Pengendalian Penyakit Malaria
Annual Parasite incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya
penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara
nasional kasus malaria selama tahun 2005-2012 cenderung menurun dimana
angka API pada tahun 1990 sebesar 4,69 per 1000 penduduk menjadi 1,38 per
1000 pada tahun 2013 dan diharapkan pada tahun 2014 dapat mencapai target
MDGs yaitu API <1 per 1000 penduduk. Angka awal tahun 2009 sebesar 1,85%
menurun menjadi 1,75% pada tahun 2011, menurun lagi menjadi 1,69% pada
tahun 2012, dan terus menurun menjadi 1,38% pada tahun 2013, mendekati
target 1% pada tahun 2014.
Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menjadi
salah satu tujuan ke6 MDGs dan RPJMN 2015-2019 yaitu menurunkan angka
kesakitan malaria. Angka kesakitan malaria berdasarkan API adalah jumlah
kasus positif malaria per 1000 penduduk pada satu tahun. API ini digunakan
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 6
untuk menentukan trend morbiditas malaria dan menentukan endemisitas suatu
daerah (masih terjadi penularan malaria). API juga merupakan salah satu syarat
suatu daerah masuk dalam fase eliminasi yaitu jika API kurang dari 1 per 1000
penduduk.
d. Pengendalian Penyakit Diare
Diare meskipun penyakit ini mudah diobati dan di tatalaksana, namun saat ini
masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, terutama pada
bayi dan balita dimana diare merupakan salah satu penyebab kematian utama.
Dari kajian masalah kesehatan berdasarkan siklus Kehidupan tahun 2011 yang
dilakukan oleh badan Litbangkes, Diare merupakan penyebab kematian nomor 2
sesudah Penumonia, proporsi penyebab kematian pada bayi post neonatal
sebesar 17,4% dan pada bayi sebesar 13,3%.
Dilaksanakan melalui pengendalian vector lalat dan kecoa di semua wilayah
kerja KKP Kelas II Mataram.
Berikut capaian realisasi kegiatan pengendalian penyakit menular bersumber
binatang tahun 2014 adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI %
2059 Pengendalian P.Bersumber Binatang 284.000.000 259.790.020 91,47
1 Luas wilayah bebas vector Pes 23.166.000 11.691.420 50,46
2 Luas wilayah bebas vector DBD 152.400.000 141.222.900 92,66
3 Luas wilayah bebas vector Malaria 30.690.000 29.223.200 95,22
4 Luas wilayah bebas vector Diare 77.744.000 77.652.500 99,88
3. Penyakit Menular Langsung
Prioritas penyakit menular, masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS,
tuberculosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. Disamping itu
Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit neglected
diseases seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain. Angka kesakitan dan
kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan
imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada
maternal maupun neonatal sudah sangat menurun, bahkan pada tahun 2014,
Indonesia telah dinyatakan bebas polio.
Sejak pertama kali ditemukan tahun 1987 sampai Maret 2015, HIV-AIDS
tersebar di 390 (75%) dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia.
Jumlah kumulatif infeksi HIV sampai dengan Maret 2015 dilaporkan sebanyak
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 7
167.350 kasus dan jumlah AIDS yang dilaporkan sebanyak 66.835 orang.
Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15-49 meningkat. Pada
awal tahun 2009, prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 - 49 tahun hanya
0,16% dan meningkat menjadi 0,30% pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi
0,32% pada 2012, dan terus meningkat manjadi 0,43% pada 2013. Angka CFR
AIDS juga menurun dari 13,65% pada tahun 2004 menjadi 0,85 % pada tahun 2013.
Jumlah ODHA yang mendapatkan ARV sampai bulan Maret 2015 sebanyak 53.233
orang.
Dalam RPJMN 2015 - 2019, Indonesia tetap memakai prevalensi TB sebagai
indikator dengan target , yaitu 272 per 100.000 penduduk (secara absolut 680.000
penderita).Hasil survey prevalensi TB 2013 - 2014 yang bertujuan untuk menghitung
prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis pada populasi yang berusia 15
tahun ke atas di Indonesia menghasilkan : 1). Prevalensi TB paru smear positif per
100.000 penduduk umur 15 tahun ke atas adalah 257 (dengan tingkat kepercayaan
95% 210 - 303) 2). Prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis per 100.000
penduduk umur 15 tahun ke atas adalah 759 (dengan interval tingkat kepercayaan
95% 590 - 961) 3). Prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis pada semua
umur per 100.000 penduduk adalah 601 (dengan interval tingkat kepercayaan 95%
466 - 758); dan 4). Prevalensi TB semua bentuk untuk semua umur per 100.000
penduduk adalah 660 ( dengan interval tingkat kepercayaan 95% 523 - 813),
diperkirakan terdapat 1.600.000 (dengan interval tingkat kepercayaan 1.300.000 -
2.000.000) orang dengan TB di Indonesia.
Penyakit infeksi saluran pernafasan akut, khususnya pneumonia masih
menjadi penyebab kematian terbesar bayi dan Balita, lebih banyak dibanding
dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. Bahkan badan kesehatan
dunia (WHO) menyebut sebagai ”the forgotten killer of children”. Pneumonia
dikatakan sebagai pembunuh utama Balita di dunia, berdasarkan data WHO, dari 6,6
juta balita yang meninggal di dunia , 1. 1 juta meninggal akibat pneumonia pada
tahun 2012 dan 99% kematian pneumonia anak terjadi di negara berkembang.
Sementara di Indonesia, dari hasil SDKI 2012 disebutkan bahwa angka kematian
balita adalah sebesar 40 per 1000. Sementara berdasarkan Riskesdas (2007),
penyebab kematian bayi terbanyak diare (31,4%) dan pnemonia (23,8%).
Sedangkan penyebab terbanyak kematian anak balita adalah diare (25,2%) dan
pnemonia (15,5%).
Berikut capaian realisasi kegiatan pengendalian penyakit menular langsung tahun
2014 adalah sebagai berikut :
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 8
NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI %
2060 Pengendalian P.Menular Langsung 130.300.000 112.543.054 86,37
1 Laporan pengendalian Kasus HIV 51.140.000 51.080.000 99,88
2 Tenaga kesehatan terlatih bidang P2ML 30.944.000 13.247.054 42,81
3 Dokumen evaluasi dan pelaporan 48.216.000 48.216.000 100
4. Penyakit Tidak Menular
Kecenderungan penyakit tidak menular terus meningkat dan telah
mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi
epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama,
meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami
double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular
sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi jantung, stroke, hipertensi,
diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah
kematian akibat PTM terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7%
di 2007.
Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif
mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya
menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak
Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya
monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. Sejak
mulai dikembangkan pada tahun 2011 Posbindu¬PTM pada tahun 2015 telah
berkembang menjadi 11.027 Posbindu di seluruh Indonesia.
Berikut capaian realisasi kegiatan pengendalian penyakit tidak menular tahun 2014
adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI %
2061 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 250.000.000 219.474.100 87,78
1 Pembinaan tehnis pengendalian PTM 193.744.000 178.364.100 92,06
2 Surveilans epidemiologi PPTM 56.256.000 41.110.000 73,07
5. Penyehatan Lingkungan
Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang cukup
bermakna. Berdasarkan data riset (Riskesdas dan Susenas) persentase penduduk
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 9
yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat dari 47,7 % pada
tahun 2009 menjadi 55,04% pada tahun 2010. Angka ini mengalami penurunan
menjadi 43.10 % pada tahun 2011 dan 41,66% pada tahun 2012, akan tetapi
kemudian meningkat lagi menjadi 66,8% pada tahun 2013. Kondisi membaik ini
mendekati angka target 67% pada tahun 2014.
Sedangkan persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar yang layak
mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai pada tahun 2010 sebesar 55.50 %
sampai dengan tahun 2014 sebesar 60.91 %. Demikian juga dengan pengembangan
desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai
upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya terus mengalami
peningkatan sebesar 2.510 desa pada tahun 2010 hingga 20.497 desa pada tahun
2014. Namun upaya keberhasilan tersebut ternyata belum dapat menyelesaikan
permasalahan air dan sanitasi di Indonesia sebagai negara dengan sanitasi terburuk
peringkat kedua di dunia.
Selain dipermukiman, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui
penyehatan lingkungan juga terdapat pada tempat tempat umum (TTU) dan tempat
pengelolaan makanan (TPM). Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 68,24% TTU yang
memenuhi syarat kesehatan dan sebanyak 75,21% TPM yang memenuhi syarat
kesehatan.
Disamping permasalah lingkungan yang bersifat tradisional risk (air minum dan
sanitasi), masih terdapat permasalahan lingkungan yang bersifat modern risk. Antara
lain pengelolaan limbah medis yang merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3).
Keseluruhan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sangat diperlukan peran
kepala daerah dan jajarannya. Peran kepala daerah dapat ditingkatkan melalui
upaya advokasi dalam bentuk apresiasi kepada kab/kota yang menerapkan upaya
penyehatan lingkungan. Pada tahun 2014 tercatat 66,07% kabupaten/kota yang
menyelenggarakan kabupaten/kota sehat. Diharapkan kabupaten kota yang
memenuhi kualitas kesehatan lingkungan akan berjalan secara linier dengan angka
tersebut.
Berikut capaian realisasi kegiatan penyehatan lingkungan tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI %
2062 Penyehatan Lingkungan 363.303.000 316.360.500 87,07
1 Dokumen pelaksanaan hygiene sanitasi 54.838.000 42.553.000 77,59
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 10
2 Dokumen pelaksanaan TTU 125.320.000 97.140.500 77,51
3 Dokumen pengawasan kualitas air 23.960.000 23.065.000 96,26
4 Tenaga tehnis terlatih 22.744.000 17.950.000 78,92
5 Bahan penyehatan lingkungan 136.441.000 135.652.000 99,42
C. Landasan Hukum
1. International Health Regulation 2005
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
7. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Kebandarudaraan
8. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular
10. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
11. Perpres No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019
12. Kepmenkes 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan
13. Permenkes 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan
D. Organisasi
1. Struktur Organisasi
Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/2011 perubahan Perpres Nomor
356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
bahwa KKP Kelas II terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian
Karantina & Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi
Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan
Instalasi.
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 11
Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu Unit Pelaksana Tehnis
Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang
mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit
karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,
pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan
omkaba serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit lama yang muncul
kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja
bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kekarantinaan
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
c. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas
batas darat negara
KEPALA KANTOR
dr. I Wayan Diantika
KASI PRL
Hari Gunawan,SKM.,MM
KASI UKLW
Hartono, SKM
KASI PKSE
Junaidi,S.Sos.,MM
KASUBAG TATA USAHA
Herman Nugraha,SKM,MM
WILAYAH KERJA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL INSTALASI WILAYAH KERJA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL INSTALASI INSTALASI WILAYAH KERJA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 12
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang
berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.
g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra
termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan
pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
i. Pelaksanaan pemberian sertifikat Obat, Makanan, Kosmetik dan Alat Kesehatan
serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen
kesehatan OMKA impor.
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja pelabuhan,
bandara dan lintas batas darat negara.
l. Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan di pelabuhan,
bandara dan batas darat negara
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan pelabuhan, bandara
dan batas darat negara
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan dan
surveilans kesehatan pelabuhan
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan pelabuhan, bandara dan batas
darat negara
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP
3. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi Karantina
dan Surveilans Epidemiologi, seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan seksi
Upaya Kesehatan Lintas Wilayah serta satu bagian ketatausahaan. Sedangkan untuk
wilayah kerja memiliki 8 (delapan) wilayah kerja pelabuhan laut dan 1 (satu) wilayah
kerja pelabuhan udara.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai tupoksi dari masing - masing seksi yaitu :
Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas malakukan
penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan,
surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah,
pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, jejaring kerja, kemitraan, kajian serta
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 13
pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan diwilayah
kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian
vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan,
pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian serta pengembangan teknologi,
pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja
pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
Seksi Upaya Kesehatan Pelabuhan bertugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji,
kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring
kerja, kemitraan, kajian serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan
bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas
batas darat.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan. Sedangkan tugas dari wilayah
kerja merupakan pelaksanaan langsung di lapangan yang didukung oleh kantor induk
sesuai program kerja yang telah direncanakan dengan selalu berkoordinasi dan
terpadu dengan sektor terkait yang memiliki kegiatan dan wewenang di wilayah
pelabuhan laut maupun bandara.
E. Potensi Permasalahan
Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan diatas yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram serta sejalan
dengan meningkatnya aktifitas dan tuntutan pelayanan yang prima dan paripurna, maka
ada beberapa permasalahan yang timbul. Secara umum potensi permasalahan tersebut
adalah :
1. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas,
sehingga kegiatan di wilayah kerja tidak dapat berjalan optimal.
2. Sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, terutama
yang ada di wilayah kerja masih sangat terbatas, seperti tidak semua wilayah kerja
memiliki gedung kantor, sarana teknologi, transportasi dan alat komunikasi yang
memadai serta peralatan fungsional lainnya
3. Belum tersosialisasinya tugas pokok dan fungsi Kantor kesehatan pelabuhan Kelas
II Mataram kepada seluruh mayarakat pelabuhan, instansi pemerintah ataupun
swasta di pelabuhan serta pengguna jasa lainnya.
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 14
4. Jarak tempuh yang cukup jauh antara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Mataram dengan wilayah kerja yang ada, sangat berpengaruh terhadap efektifitas
dari pelaksanaan program dan kegiatan
5. Etos kerja yang rendah, terutama untuk petugas di wilayah kerja, terutama dalam
hal peningkatan kemampuan dalam melaksanakan Tupoksi, seperti rendahnya
keasadaran dalam mempelajari peraturan, protap serta pedoman-pedoman lain
sebagi pendukung
6. Lemahnya dukungan politis terutama payung hukum yang belum sepenuhnya
dapat menjawab permasalahan kesehatan kepelabuhanan yang timbul akibat dari
pesatnya perkembangan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat serta sector
terkait terutama yang berkaitan dengan undang-undang karantina.
7. Belum memadainya kemampuan teknis staf di masing-masing seksi dan wilayah
kerja, akibat minimnya pelatihan teknis fungsional ataupun administrasi dan
manajerial bagi karyawan KKP Kelas II Mataram.
8. Makin meningkatnya arus penumpang, alat angkut dan barang yang keluar masuk
melalui pelabuhan / bandara yang ada, akan semakin meningkatkan resiko
terjadinya penularan penyakit karantina dan penyakit potensial wabah lainnya.
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 15
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Amanat negara dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan amanat negara tersebut, maka disusunlah Visi dan Misi Pemerintah
2015-2019 sebagai berikut :
A. Visi
Visi Pemerintah 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri
dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.
Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai
negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian
yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada
kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat,
baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa. Kemandirian yang demikian adalah
paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan
mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak diperlukan
perkuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai
kemajuan sekaligus kemandirian.
Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan
kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak
hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya
ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri
kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas,
intergritas, dan etos kerja sumber daya manusia.
Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek
kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 16
Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan
ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan,
pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara
lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerrninkan sikap seseorang atau
sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam
menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada
dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.
Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila, bahwa tanggung
jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah
dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong
Royong, dimana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan
tantangannya ke depan.
Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan
kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA yaitu :
1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestic.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa
9. Kami akan memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
B. Misi
Upaya untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui Misi
sebagai berikut :
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 17
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
C. Tujuan
Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya
penyakit potensial wabah serta pengendalian factor risiko penyakit yang disebabkan
oleh alat angkut, orang dan barang serta lingkungan pelabuhan serta terwujudnya
pelayanan prima bagi masyarakat pelabuhan terutama pengguna jasa pelabuhan dalam
upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit di wilayah pelabuhan.
D. Sasaran
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan dalam Rencana Aksi Program PPPL merupakan sasaran strategis dalam
Renstra Kemenkes yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen PPPL.
Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit pada akhir tahun 2019
yang ditandai dengan :
1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada
bayi sebesar 95 %.
2. Jumlah kab/kota dg eliminasi malaria sebanyak 300 kab/kota
3. Jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1 persen
sebanyak 75 kab/kota
4. Jumlah prov dg eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi
5. Menurunnya Prevalensi TB menjadi 245 per 100.000 penduduk
6. Menurunnya Prevalensi HIV menjadi <0,5 %
7. Meningkatnya Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
sebesar 40%.
|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 18
8. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
sebesar 40%.
9. Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebesar 100%.
10. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
11. Meningkatnya Surveilans berbasis laboratorium sebesar 50%
12. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebesar 100%.
Adapun Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram adalah
terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di
pelabuhan yang dijabarkan melalui indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut :
1. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang di respon sebesar 100%
2. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar
100%
3. Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mengendalikan vector terpadu
sebesar 100%
4. Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini
penyakit menular langsung sebesar 100%
5. Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan screening
penyakit tidak menular sebesar 100%
6. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 70%
7. Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar
70%
8. Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 70%
9. Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD Sehat sebesar 100%
10. Persentase penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 100%
11. Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standar
sebesar 100%
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 19
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakan dan strategi Ditjen PPPL didasarkan pada arah kebijakan dan strategi
kementerian kesehatan yang mendukung arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana
tercantum didalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan
efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar didalam pencapaian
hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dan fokus pada
pembangunan kesehatan.
Arah Kebijakan Ditjen PPPL untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Kesehatan
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit
2. Peningkatan perlindungan kelompok berisiko
3. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan
4. Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang berdimensi internasional
5. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan pengendalian
penyakit.
6. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat
7. Pelayanan kesehatan jiwa
8. Peningkatan keterpaduan program promotif & preventif dlm pengendalian penyakit &
penyehatan lingkungan.
Arah Kebijakan tersebut didukung melalui 10 strategi yaitu :
1. Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
5. Memperkuat Jejaring kerja dan kemitraan
6. Memperkuat manajemen logistik
7. Meningkatkan Surveilans dan aplikasi teknologi pendukung (SKDR)
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program
10. Meningkatkan pengembangan teknologi preventif
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 20
Strategi untuk pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan
dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Mataram adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan
Upaya kekarantinaan dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan terhadap
alat angkut dan komoditi OMKA di pelabuhan. Upaya kekarantinaan lainnya
dilakukan melalui pengetatan prosedur kekarantinaan dan prosedur penerbitan
dukumen kesehatan dengan tidak mengurangi aspek kelancaran arus orang dan
barang. Disamping itu juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga
pemeriksa di lapangan serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran Undang
Undang Karantina.
2. Mengefektifkan Surveilans Epidemilogi
Agar upaya penanggulangan penyakit dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien
dan dampaknya tidak sampai menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat
yang luas maka deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit menular potensi
wabah perlu ditingkatkan. Upaya ini dilaksanakan dengan meningkatkan
kemampuan petugas dalam melaksanakan surveilans epidemiologi melalui
pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data, serta pembentukan Tim
Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB KKP Kelas II Mataram.
3. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan
Upaya sanitasi dan dampak resiko lingkungan meliputi :
a. Pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan
minuman.
b. Pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/ bangunan.
c. Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah
d. Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal dilingkungan
pelabuhan dan lintas batas darat negara
4. Meningkatkan Upaya Pegawasan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Penular
Penyakit.
Upaya Pegendalian vektor dan binatang penular penyakit meliputi :
a. Pegendalian tikus di darat dan di kapal
b. Pegendalian lalat, kecoa dan serangga lainnya
c. Pegawasan dan pengendalian Nyamuk Aedes aegypti
d. Pegawasan dan pengendalian Nyamuk Anopheles
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 21
5. Meningkatkan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga
eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar image masyarakat tetap positif
terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah :
a. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik
di wilayah pelabuhan dan lintas batas darat negara.
b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra
di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara.
c. Melakukan pengujian kesehatan nahkoda dan anak buah kapal serta penjamah
makanan.
d. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional
e. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah diwilayah pelabuhan dan
lintas batas darat negara, serta pengawasan ketersediaan obat-obatan/
peralatan P3K alat angkut.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus dilakukan guna
meningkatkan profesionalitas pegawai agar mampu menjawab tantangan dan
permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Langkah yang akan
dilakukan adalah analisis kebutuhan tenaga secara komprehensif, mengefektifkan
pembinaan ke wilayah kerja, memberikan kesempatan bagi pegawai yang
memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal dan informal serta pendidikan
penjenjangan sesuai kebutuhan organisasi.
7. Melengkapi sarana dan prasarana
Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, langkah
yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas II Mataram antara lain melengkapi sarana
untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang berupa peralatan
pengolah data seperti komputer, laptop, printer, alat kesehatan, gedung dan
bangunan kantor serta peralatan rumah tangga lainnya.
8. Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja
Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan
mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang mana waktunya
disesuaikan dengan kebutuhan, pelaksanaan kemitraan dan jejaring kerja antar
instansi yang ada di pelabuhan dan bandara guna menyamakan persepsi dalam
menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang.
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 22
BAB IV
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
A. Rencana Kinerja
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan
pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program
dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh
periode sebelumnya.
Secara umum program Kementerian Kesehatan ada dua yaitu Program Generik
dan Program teknis.
Program Generik meliputi :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu
Indonesia Sehat (KIS).
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Kesehatan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Program teknis meliputi:
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan UPT Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Rencana kinerja kegiatan yang dilaksanakan
mengacu pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan
enam kegiatan pokok yaitu :
1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Sasaran kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan akibat penyakit
yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantina
kesehatan, dan kesehatan matra dengan indikator sebagai berikut:
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 23
a. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
sebesar 93%.
b. Persentase anak usia dibawah tiga tahun yang mendapat imunisasi dasar
lengkap dan imunisasi lanjutan sebesar 70%.
c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap
pada bayi sebesar 95 %
d. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons sebesar 90%.
b. Penemuan kasus discarded campak ≥ 2 per 100.000 penduduk
c. Penemuan kasus AFP non polio ≥ 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun
d. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai daerah penyelaman yang
melaksanakan upaya kesehatan matra sebesar 60%.
e. Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebesar 100%
f. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
sebesar 100%.
g. Persentase respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra di
wilayah layanan B/BTKLPP sebesar 90%
Dari sepuluh indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di Kantor
Kesehatan Pelabuhan adalah :
a. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons sebesar 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :
Jenis Kegiatan Target 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah wilayah kerja yang melakukan surveilans faktor risiko penyakit pada alat angkut
9 9 9 9 9
Persentase Calon Jemaah Haji yang dilakukan pemeriksaan
100 100 100 100 100
Persentase kesiapsiagaan faktor risiko kesehatan pada arus mudik dan even-even khusus
100 100 100 100 100
Persentase rapid health assess- ment kejadian bencana dan KLB yang dilaksanakan
100 100 100 100 100
Persentase pelaksanaan survei-lans faktor risiko penyakit menular pada pelayanan balai pengobatan
100 100 100 100 100
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 24
Jumlah dokumen ICV diterbitkan 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000
Jumlah surat izin angkut orang sakit di terbitkan
1000 1100 1200 1300 1400
Jumlah surat izin angkut jenazah di terbitkan
65 70 75 80 85
Jumlah surat keterangan layak terbang diterbitkan
1.000 1.100 1.200 1.300 1.400
Jumlah surat keterangan sehat yang diterbitkan
700 750 800 850 900
b. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
sebesar 100%.
Jenis Kegiatan Target 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase terlayaninya pe-nerbitan dokumen SSCEC
100 100 100 100 100
Persentase terlayaninya pe-nerbitan dokumen SSCC
100 100 100 100 100
Persentase terlayaninya penerbitan dokumen COP
100 100 100 100 100
Persentase terlayaninya penerbitan dokumen PHQC
100 100 100 100 100
Persentase terlayaninya penerbitan dokumen Health Book
100 100 100 100 100
Persentase pengawasan P3K kapal
100 100 100 100 100
Persentase pengawasan dokumen Gendec
100 100 100 100 100
2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit bersumber binatang dengan indikator:
a. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
sebesar 80%.
b. Jumlah kabupaten/kota dengan API <1/1.000 penduduk sebanyak 400
kabupaten/kota.
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 25
c. Jumlah kabupaten/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikro filaria
menjadi < 1% sebanyak 75 kabupaten/kota.
d. Persentase kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
sebesar 68%.
b. Persentase kabupaten/kota yang eliminasi rabies sebesar 85%.
c. Persentase rekomendasi kajian pengendalian penyakit bersumber binatang
meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014
d. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit bersumber binatang
meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014.
e. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor
terpadu sebesar 100 %.
Dari delapan indikator diatas yang berkaitan erat dengan kegiatan di Kantor
Kesehatan Pelabuhan hanya satu indikator yaitu : Persentase pelabuhan/ bandara/
PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :
Jenis Kegiatan Target 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase luas wilayah bebas vector pes 75 80 85 90 95
Persentase Luas wilayah bebas vector DBD 75 80 85 90 95
Persentase Luas wilayah bebas vector Malaria 75 80 85 90 95
Persentase Luas wilayah bebas vector diare 60 65 70 75 80
3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian
akibat penyakit menular langsung dengan indikator:
a. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 95%.
b. Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta. Dengan target di tahun 2020,
eliminasi kusta tercapai di 34 provinsi.
c. Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru
BTA positif (Success Rate) minimal 85% sebesar 90%.
d. Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55%.
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 26
b. Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan
dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS sebesar 60%.
c. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis
B pada kelompok berisiko sebesar 80%.
d. Persentase kajian pengendalian penyakit menular langsung meningkat 50 %
dari jumlah rekomendasi tahun 2014
e. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit menular langsung
meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014
f. Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi
dini penyakit menular langsung 100 %.
Dari sembilan indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di
Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya satu indikator yaitu : Persentase pelabuhan/
bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular
langsung sebesar 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :
Jenis Kegiatan Target 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengen- dalian Tuberculosis
10 15 20 25 30
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan VCT HIV AIDS
20 25 30 35 40
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit Ispa
10 20 30 40 50
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengen- dalian diare dan infeksi saluran pencernaan
100 100 100 100 100
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengen- dalian kusta dan frambusia
10 10 10 10 10
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian
akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 27
a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
sebesar 50%.
b. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 50%.
c. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 50%.
d. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
payudara sebesar 50%.
b. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan
pengemudi di terminal utama sebesar 50%.
c. Persentase kajian pengendalian penyakit tidak menular meningkat 50 % dari
jumlah rekomendasi tahun 2014
d. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit tidak menular
meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014
e. Persentase Pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining
penyakit tidak menular sebesar 100 %
Dari delapan indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di
Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya satu indikator yaitu : Persentase
Pelabuhan/bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak
menular sebesar 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah :
Jenis Kegiatan Target 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM
10 40 60 80 100
Persentase wilayah kerja yang menerapkan kawasan tanpa rokok
100 100 100 100 100
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan layanan dan konseling Upaya Berhenti Merokok
10 20 30 40 50
5. Penyehatan Lingkungan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan
kualitas lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 28
a. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 45.000
desa/kelurahan.
b. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50%.
c. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar
58%.
d. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
sebesar 36%.
b. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan sebesar 32%.
c. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
sebanyak 386 desa/kelurahan.
d. Persentase rekomendasi kajian penyehatan lingkungan meningkat 50 % dari
jumlah rekomendasi tahun 2014
e. Persentase teknologi tepat guna penyehatan lingkungan meningkat 50 % dari
jumlah rekomendasi tahun 2014
f. Persentase penerbitan sertifikat/hasil uji pemeriksaan laboratorium dan
kalibrasi sebesar 100 % dari sampel uji.
g. Persentase pelabuhan/bandara/PLBDN sehat sebesar 100 %
Dari sepuluh indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di
Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya 4 (empat) indikator yaitu :
a. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 70%.
b. Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 70%.
c. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan sebesar 70%
d. Persentase pelabuhan/bandara/PLBDN sehat sebesar 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ini adalah :
Jenis Kegiatan Target 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan
50 55 60 65 70
Persentase TTU yang meme-nuhi persyaratan kesehatan 50 55 60 65 70
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 29
Persentase TPM yang meme-nuhi persyaratan kesehatan 50 55 60 65 70
Persentase alat angkut yang memenuhi persyaratan sanitasi 70 75 80 85 90
Persentase pelabuhan yang menerapkan prinsip kawasan pelabuhan sehat
10 20 20 30 30
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a. Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP
dengan hasil minimal AA sebesar 85%.
b. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya
untuk memenuhi standar sebesar 69%.
Kegiatan untuk mendukung kedua indicator tersebut adalah :
Jenis Kegiatan Target 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai standar
1 1 1 1 1
Jumlah dokumen pelaporan disusun sesuai standar
3 3 3 3 3
Jumlah dokumen kepegawaian disusun sesuai standar
2 2 2 2 2
Jumlah laporan keuangan dan BMN yang disusun sesuai ketentuan
12 12 12 12 12
Jumlah Alat Kesehatan penunjang tupoksi yang diadakan (Unit)
2 2 2 2 2
Jumlah peralatan pendukung perkantoran yang diadakan (Unit)
5 5 5 5 5
Jumlah asset tanah dan gedung bangunan yang diadakan (M2)
400 400 400 400 400
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 30
B. Pendanaan Kegiatan
Pendanaan kegiatan diarahkan untuk pembiayaan operasional kegiatan secara
langsung yang bersumber dari rupiah murni (RM) dan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yang dialokasikan dari masing-masing pengampu kegiatan (enam kegiatan
pokok) yang ada di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pendanaan tersebut berdasarkan pada beberapa
hal yang terkait dengan pemenuhan input, pelaksanaan kegiatan, pengendalian,
pemantauan serta pelaporan kegiatan dalam mencapai indicator kinerja kegiatan dan
merupakan kebutuhan indikatif untuk penyelenggaraan kegiatan.
Alokasi dana kegiatan dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran untuk masing-masing
kegiatan dan diberikan oleh masing-masing pengampu kegiatan di pusat.
Berikut ini kami sampaikan kebutuhan indikatif untuk penyelenggaraan kegiatan
Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015-2019
berdasarkan jenis kegiatan utama pada Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan sebagai berikut :
No Program/ Kegiatan Prioritas
Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Prioritas (dalam ribuan rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
1.734.999
1.908.499 2.099.349
2.309.284 2.540.212
2 Pengendalian Penyakit Bersum ber Binatang (P2B2)
325.950
358.545
394.400
433.839
477.223
3 Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML)
85.460
94.006
103.407
113.747
125.122
4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
510.200
561.220
617.342
679.076
746.984
5 Penyehatan Lingkungan (PL)
392.242
431.466
474.613
522.074
574.282
6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PL
6.572.946
7.230.241 7.953.265
8.748.591 9.623.450
Jumlah
9.621.797
10.583.977
11.642.374
12.806.612
14.087.273
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 31
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
A. Pemantauan
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses
kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar
dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang
berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas
pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.
Pemantauan dilakukan langsung oleh kepala seksi terkait/ sub bagian tata usaha selaku
atasan langsung petugas pengelola kegiatan seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Mataram.
Instrumen pemantauan :
1. Laporan bulanan wilayah kerja dan Sistem pelaporan secara elektronik (Simplek) KKP
Mataram
2. Monitoring ke wilayah kerja oleh petugas induk sesuai kompetensi dan kewenangan
yang dimiliki atau oleh pejabat penilai.
3. Pelaksanaan Sasaran kinerja pegawai (SKP)
4. Kepatuhan pada SOP, ISO dan SPIP
B. Penilaian
Penilaian rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Mataram selama 5 tahun ke depan.
Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai
dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah
suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk
itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi pengelolaan program dan
kegiatan.
Penilaian kinerja program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan
kegiatan di dalamnya dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam pencapaian sasaran. Untuk memudahkan dalam penilaian, masing-masing
kegiatan diberikan definisi operasional serta cara penilaian progres pencapaian kegiatan
sebagai berikut :
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 32
No Jenis Kegiatan Definisi Operasional
I Surveilans dan Karantina Kesehatan
1 Surveilans faktor risiko penyakit pada alat angkut
Jumlah wilayah kerja yang melakukan surveilans faktor risiko penyakit pada alat angkut
3 Pelayanan kesehatan Haji Persentase Calon Jemaah Haji yang dilakukan pemeriksaan
4 Kesiapsiagaan faktor risiko kesehatan pada arus mudik dan even-even khusus
Persentase kesiapsiagaan faktor risiko kesehatan pada arus mudik dan even-even khusus
5 Rapid health assessment kejadian bencana dan KLB
Persentase rapid health assessment kejadian bencana dan KLB yang dilaksanakan
6 Surveilans faktor risiko penyakit menular pada pelayanan balai pengobatan
Persentase pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit menular pada pelayanan balai pengobatan
7 Penerbitan dokumen ICV Jumlah dokumen ICV yang diberikan kepada perorangan setelah diberikan vaksinasi sesuai dengan persyaratan kesehatan
8 Penerbitan surat izin angkut orang sakit
Jumlah surat izin angkut orang sakit yang diberikan kepada perorangan/ pendamping setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan
9 Penerbitan surat izin angkut jenazah
Jumlah surat izin angkut jenazah yang diberikan kepada keluarga/ pendamping setelah dilakukan pemeriksaan doku men kematian dan pemetian jenazah.
10 Penerbitan surat keterangan layak terbang
Jumlah surat keterangan layak terbang yang diberikan kepada perorangan/ pendamping setelah dilakukan peme riksaan kesehatan
11 Penerbitan surat keterangan sehat
Jumlah surat keterangan sehat yang diberikan kepada perorangan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.
12 Pengawasan kesehatan pada kondisi matra
Jumlah lokasi yang diawasi dalam kondisi matra untuk menjamin kesehatan masyarakat yang terpapar kondisi matra tetap dalam kondisi prima
13 Penerbitan dokumen SSCEC Jumlah dokumen SSCEC yang diberikan kepada alat angkut yang telah memenuhi syarat sanitasi kapal (bebas tindakan penyehatan kapal) setelah di lakukan pemeriksaan menggunakan formulir pemeriksaan
14 Penerbitan dokumen SSCC Jumlah dokumen SSCC yang diberikan kepada alat angkut yang telah memenuhi syarat sanitasi kapal setelah di lakukan tindakan penyehatan
15 Penerbitan dokumen COP Jumlah dokumen COP yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri/ daerah terjangkit
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 33
16 Penerbitan dokumen PHQC Jumlah dokumen PHQC yang diberikan kepada kapal yang akan berangkat ke pelabuhan lain.
17 Penerbitan dokumen Health Book
Jumlah dokumen Buku Kesehatan yang diberikan kepada kapal yang berlayar di Pelabuhan Indonesia.
18 Penerbitan sertifikat P3K kapal Jumlah sertifikat P3K kapal yang diberikan kepada kapal yang memiliki kelengkapan P3K sesuai persyaratan kesehatan.
19 Penerbitan dokumen Gendec Jumlah dokumen Gendec yang diperiksa dari pesawat udara yang datang dari luar negeri/ daerah terjangkit
II P2P Tular Vektor dan Zoonotik
1 Persentase wilayah bebas vector pes
Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Pes di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.
2 Persentase wilayah bebas vector DBD
Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.
3 Persentase wilayah bebas vector Malaria
Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Malaria di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.
4 Persentase wilayah bebas vector diare
Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Diare di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.
III P2P Menular Langsung
1 Pengendalian Tuberculosis Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian Tuberculosis, sosialisasi dan peningkatan kompetensi petugas.
2 Pelayanan VCT HIV AIDS Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan VCT HIV AIDS dan sosialisasi HIV AIDS
3 Pengendalian dan deteksi dini penyakit Ispa
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian dan deteksi dini penyakit Ispa, pneumonia dan Pandemi Influenza, penguatan jejaring, koordinasi, sosialisasi dan sebagainya.
4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
5 Pengendalian kusta dan frambusia
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian kusta dan frambusia
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 34
IV P2P Tidak Menular
1 Pelayanan Posbindu PTM Persentase wilayah kerja yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM.
2 Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Persentase wilayah kerja yang menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan kerja masing-masing
3 Layanan dan Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan layanan dan konseling Upaya Berhenti Merokok
V Penyehatan Lingkungan
1 Pemeriksaan TTU Persentase Tempat-Tempat Umum sesuai persyaratan kesehatan setelah di lakukan pemeriksaan sanitasi
2 Penerbitan sertifikat air minum Persentase sertifikat air minum yang di berikan kepada pengelola air minum sesuai persyaratan kesehatan setelah di lakukan pemeriksaan
3 Penerbitan sertifikat laik sehat TPM
Persentase sertifikat laik sehat Tempat Pengolahan Makanan yang di berikan kepada pengelola TPM setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan peme riksaan penjamah makanan
4 Pembentukan Pelabuhan Sehat Persentase pelabuhan yang menerapkan prinsip kawasan pelabuhan sehat
VI Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas tehnis lainnya pada Program P2PL
1 Penyusunan dokumen perenca naan
Jumlah dokumen perencanaan (e-renggar, RKAKL, RAK, RPK, RPD) disusun sesuai standar
2 Penyusunan dokumen pelapo ran
Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, e-monev, Profil) disusun sesuai standar.
3 Penyusunan laporan keuangan dan BMN
Jumlah laporan keuangan dan BMN disusun sesuai ketentuan.
4 Penyusunan dokumen kepega waian
Jumlah dokumen kepegawaian (Kenaikan gaji, berkala, mutasi, absensi) disusun sesuai standar.
5 Pengadaan alat kesehatan Jumlah Alat Kesehatan penunjang tupoksi yang diadakan sesuai Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Unit)
6 Pengadaan peralatan pendu- kung perkantoran
Jumlah peralatan pendukung perkantoran yang diadakan sesuai Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Unit)
7 Pengadan tanah dan gedung bangunan
Jumlah asset tanah dan gedung bangunan yang diadakan sesuai ketentuan yang berlaku (M2)
Penilaian/ pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 35
2015-2019 Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Pengukuran
Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk
prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian kinerja, dihitung
dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang
semakin baik. Penghitungan menggunakan rumus sebagai berikut :
���������� ������� =���������
������ ��������� 100
Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja
yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta
indikator sasaran.
C. Pelaporan
Pelaporan adalah jenis naskah dinas yang disampaikan sebagai pertanggung
jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode waktu tertentu atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pelaporan kinerja bukan hanya berbicara tentang
sesuatu yang bersifat masa lampau, tetapi juga harus mengandung dimensi masa depan,
mengkomunikasikan apa yang telah selesai dilakukan dan seberapa baik dari pekerjaan
tersebut dilaksanakan.
Metode pelaksanaan pelaporan kinerja pada Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram adalah menggunakan
instrument :
1. Laporan Kinerja Satuan Kerja
2. Laporan Tahunan
3. E-Monev DJA Kemenkeu dan E-Monev Bappenas
4. Laporan Bulanan Simkespel dan instrumen lainnya sesuai kebutuhan atau atas
permintaan pengampu kegiatan di pusat.
| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 36
BAB VI
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tahun 2015 -
2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dalam kurun waktu lima
tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram.
Semoga upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram sampai dengan tahun 2019
dapat lebih terarah dan terukur.
Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan
selanjutnya, Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun
2015-2019 ini akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode 5 tahun (2019) sesuai
ketentuan yang berlaku.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram ini
melibatkan seluruh pemegang program terkait, untuk itu kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini diucapkan terima kasih. Kami menyadari
bahwa Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram ini, tidak akan
bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, jika tidak dilakukan dengan
dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Semoga kerja keras kita dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi selama ini, mendapatkan hasil yang maksimal seperti harapan kita
bersama.
Demikian Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Mataram, disusun sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
kedepan. Kami menyadari didalam penyusunan rencana aksi kegiatan ini masih banyak
kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan umpan balik serta tindak lanjut demi
peningkatan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dimasa yang akan
datang.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dr. I Wayan Diantika NIP 196404141990101001
TotalAlokasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
Persentase sinyal kewaspadaan dini
yang direspon 100 100 100 100 100 1,053 1,158 1,274 1,402 1,542 6,429
Persentase alat angkut sesuai dengan
standar kekarantinaan kesehatan80 85 90 95 100 682 750 825 908 999 4,164
Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD
yang melakukan pengendalian vektor
terpadu
100 100 100 100 100 325 358 393 433 476 1,984
Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD
yang melaksanakan kegiatan deteksi
dini penyakit menular langsung
100 100 100 100 100 86 95 104 114 126 525
Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD
yang melaksanakan kegiatan skrining
penyakit tidak menular
30 40 60 80 100 510 561 617 679 747 3,114
Persentase sarana air minum yang
dilakukan pengawasan 50 55 60 65 70 15 17 18 20 22 92
Persentase tempat-tempat umum yang
memenuhi syarat kesehatan50 55 60 65 70 39 43 47 52 57 238
Persentase tempat pengelolaan
makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan
50 55 60 65 70 18 20 22 24 26 110
Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD
sehat 100 100 100 100 100 320 352 387 426 469 1,954
Persentase penilaian Sakip dengan
hasil minimal AA 100 100 100 100 100 6,254 6,879 7,567 8,324 9,156 38,181
Persentase sarana / prasarana yang
ditingkatkan untuk memenuhi standar 100 100 100 100 100 319 351 386 425 467 1,948
Kepala Kantor Kesehatan PelabuhanKelas II Mataram,
dr. I Wayan DiantikaNIP.196404141990101001
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Terkendalinya seluruh kondisi
potensial untuk melakukan cegah
tangkal penyakit di pelabuhan
1
MATRIK RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN
No Program/Kegiatan Prioritas Sasaran IndikatorTarget Alokasi (Juta rupiah)
Rencana 2015 - 2019 Rencana 2015 - 2019
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
Jln.Adi Soecipto No.13 B Rembiga Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Telepon / Faximile : (0370) 6162145 / 6162147 Kode Pos : 83114
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
NOMOR HK.02.04/VII.16.1/666/2015
TENTANG
RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
TAHUN 2015 – 2019
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 sesuai Kepmenkes Nomor : HK.02.02/Menkes/52/2015 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : HK.02.03/D1/I.1/2088/2015 tentang Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, sebagai penjabarannya perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015–2019.
b. bahwa Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas II Mataram tentang Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 4287);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : HK.02.03/D1/I.1/2088/2015 tentang Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
tentang Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 – 2019.
KESATU : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram untuk mencapai indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun (2015 – 2019)
KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015 – 2019 digunakan sebagai acuan oleh semua seksi dan sub bagian tata usaha dalam menyusun rencana tahunan (RKAKL) dan pelaksanaan program kegiatan.
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali sesuai kebutuhan, untuk penyesuaian dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Mataram Pada Tanggal : 2 April 2015
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
dr. I Wayan Diantika NIP.196404141990101001
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
Jln.Adi Soecipto No.13 B Rembiga Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Telepon / Faximile : (0370) 6162145 / 6162147 Kode Pos : 83114
N O T A D I N A S No. PR.02.03/VII.16.1/ 437 /2016
Yang terhormat : Kepala Seksi/ Kasubag KKP Kelas II Mataram Dari : Kepala KKP Kelas II Mataram Hal : Rapat pembahasan RAK 2015-2019 Tanggal : 24 Mei 2016
Bersama ini kami mohon kehadirannya beserta 1 orang staf pada kegiatan rapat pembahasan
Rencana Aksi Kegiatan 2015 – 2019 yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
Jam : 09.00 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Sekretariat KKP Kelas II Mataram.
Agenda Rapat : Reviu Dokumen Rencana Aksi Kegiatan 2015 - 2019
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Kepala,
dr. I Wayan Diantika NIP.196404141990101001
DAFTAR HADIR
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
NO NAMA JABATAN TANDATANGAN
1 \ Y£Xo_* P l &<rv ^ k-CJ k l4 l^ * ( v 4 > f
2 f e t t , c / M . W (r
3 p i /
4L © ^ P & A .
5 P t r t v A c ,e *r»a
6 U \c L«^J < 9 R -
7o ■ O .... - " - ..........
8M V iP ^ l
96 \ •
H 7 u A y f r 1 Q~> K J l \ ,
10 r? c u ^
11/ H A A ( S iU h iA '^ ^ 1 ^ v vCr ^ ' ___
12r n
in 7 L
13 T u
14 s-
T u /^k -p - -
15
Kamis, 26 Mei 2016
DAFTAR HADIRDAFTAR HADIR
RAPAT REVIU RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
top related