sistem pengendalian internal dan peran aparat … · mekanisme apbd dan tidak diatur dengan...
TRANSCRIPT
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DAN PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 8, Jakarta Pusat. Tlp. 021-3846391. Fax. 021-3849422
Oleh:
Drs. Berendinus Sampe M.Si
AUDITOR INSPEKTORAT IV ITJEN KEMENDAGRI
1. RPJMN/RPJMD Blm Menjadi Dasar penyusunan RKPD/RKT & RKA
2. Indikator Kinerja Utama belum terukur;
3. Pedoman Evaluasi belum dibuat
1. Proses Penetapan APBD 2. Penyerapan ANGGARAN
Rendah3. OPINI LKPD 4. Lemahnya SPI dan Kapasitas
SDM, permasalahan aset
tetap, penyimpanganperaturan
5. Fraud Pengadaan Barang/Jasa
POTRET PERMASALAHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas Kinerja
Permasalahan
PENGUATAN SPIP:•KOMITMEN•Manajemen Aset Tertib•Identifikasi Risiko PBJ,PAD.HIBSOS•Peningkatan Kompetensi SDM Keu dan PBJ
Upaya-Upaya
goals
Akuntabilitas Keuangan
Negara/Daerah
Permasalahan
3
• Pelayananpublikmeningkat
• Kepercayaanpublikmeningkat
• Bebas Korupsi
No HAL KONDISI KRITERIA
1 Evaluasi
Ranperda APBD
•Kesesuaian Belanja Tidak Langsung
DPRD.
•Alokasi anggaran bukan
kewenangan sesuai UU 23/2014
•Belanja Perjadin Luar Negeri.
Kepmendagri ttg
Evaluasi Ranperda
APBD.
2 Laporan
Pengadaan
Barang
Laporan Realisasi Rencana
pengadaan Barang di OPD blm
dilaporkan Pengguna Brg kpd Gub
Pasal 42 PMDN 19
Tahun 2016
3 Pemanfaatan
BMD
•Tunggakan sewa.
•Surat ijin Penghunian Rumah Dinas.
Pergub ttg
Tatacara Hunian
Rumag Dinas
4 Pinjam Pakai Pinjam pakai belum diperpanjang Pasal 155 -163
5 Hibah Uang Laporan Pertanggungjawaban
Penerima Hibah
•Laporan Pertanggungjawaban
Penerima Hibah
•Alamat tidak jelas dalam Lampiran III
Pergub Penjabaran
Pasal 19 , 40, 41
PMDN 14 Th 2016
Perubahan PMDN
32 Th 2011
Pasal I Angka 2
PMDN 39 Th 2011
6 Pemaketan
Barang
Pemaketan Barang Yg sama dan
sejenis dibuat beberpa paket
Pasal 24 Perpres 54
Tah 2010
PETA RESIKO SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
No HAL KONDISI KRITERIA
1 P3D Pengelola Barang belum melakukan
pemeriksaan fisik (Inventarisasi dan
rekonsiliasi)
SE MDN No
120/5935/SJ 16
Okt2015, dan
120/253/SJ 16 Jan
2016
2 Sinkronisasi
Program Kegitan
Urusan Pem
Program kegiatan Urusan Wajib
Peldas dan Non Peldas serta Urusan
Pilihan tidak sesuai
UU 23 Tahun 2014
PMDN ttg P3E RKPD
3 Prioritas Nasional Sinkronisasi Program dan sasaran
Prioritas Nasional dengan Prioritas
Daerah belum sepenuhnya terwujud.
Perpres tentang RKP
PMDN ttg P3E RKPD
PETA RESIKO SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Negara
• Kebijakan akuntansi & sistem
akuntansi belum sesuai SAP
• Sistem Pengendalian Intern tidak
memadai
• Ketidakpatuhan terhadap per-
UUan
• Kelemahan prosedur pencatatan
• Kelemahan penyusunan dan
penyajian laporan keuangan
• Kelemahan pengelolaan kas
• Pengelolaan PENDAPATAN dan
BELANJA tidak sesuai dengan
ketentuan
• Penyertaan dan penempatan
modal pada BUMD belum
akuntabel.6
KELEMAHAN
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
KELEMAHANAKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ASET TETAP
Aset tetap tidak dapat diyakini
kewajarannya, karena:
oTidak dapat ditelusuri nilainya dan/
keberadaan aset tetap yang
dilaporkan dalam neraca tidak
jelas
oPencatatan aset tetap tidak akurat
oTidak didukung dengan bukti
kepemilikan
Aset daerah masih banyak dikuasai
oleh yang tidak berhak
Aset yang belum jelas
kepemilikannya:
oSebagai efek dari pemekaran/
belum adanya serah terima aset
dari daerah induk ke daerah baru
oBelum jelas dokumen kepemilikan7
Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Negara
• Pengadaan tidak sesuai speK kontrak
• Denda keterlambatan belum ditetapkan
dan belum disetor ke kas negara. • kekurangan volume pekerjaan.
• addendum kontrak
• Panitia pengadaan tidak memiliki HPS
• Perbedaan kuantitas antara berita acara
serah terima barang dengan dokumen
kontrak
• Dokumen lelang tidak lengkap
• Pekerjaan yang tidak dapat
diselesaikan• Nilai kontrak melampui Owner’s Estimate
• Harga kontrak pekerjaan dimark-up
• Pengadaan barang tidak sesuai dengan
spesifikasi dalam kontrak
• Spesifikasi teknis pengadaan barang telah menunjuk suatu merk tertentu
8
Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Negara
KELEMAHANPENGELOLAAN BARANG/JASA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
Permasalahan dalam Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA(LAKIP)
KINERJA AKTUAL
PERJANJIAN KINERJA
(Performance Agreement)
RKPD/RKT
Rencana Strategis
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
LAPORAN KEUANGAN
RPJMD
EVALUASI/REVIU REVIU
UU 23/2014
Strategis Nasional
RPJMN
1. Pencatatan atas setiap transaksi tidak/belumdilakukan dengan tepat, akurat, tepat waktu
2. PERENCANAAN (Program/Kegiatan /Penganggaran) tidak memadai
3. Kegiatan yang dilaksankan belum berbasis risiko danprioritas pelayanan publik
4. Pelaksanaan kegiatan tidak seluruhnya melaluimekanisme APBD dan tidak diatur denganmekanisme yang memadai
5. Belum adanya standard operating procedure(SOP)yang memadai
1. Implementasikan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang memadai
2. Efektifkan Peran APIP:
-Quality Assurance
-Early Warning System
-Consulting
Bagaimana Mewujudkannya.........?
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD
RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi
Raperda
APBD oleh
Gubernur/
Mendagri
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
Perubahan APBD
Penatausahaan
Belanja
• Penerbitan SPM-UP,
SPM-GU, SPM-TU
dan SPM-LS oleh
Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh
PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Laporan
Keuangan
diperiksa oleh BPK
Raperda Pertanggung-
jawaban APBD
APBD
• Bendahara
penerimaan wajib
menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambat-
lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun
Sesuai SAP
1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Penatausahaan
4. Akuntansi
5. Pertanggung-
jawaban
1. S P I P
2. Ketaatan thdp
Perundangan
3. Disclosure
4. SAPOPINI
1. WTP
2. WDP
3. DISCLAIMER
4. TW
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Sistem Informasi & Komunikasi
5. Pemantauan dan Pengendalian
Nasional
Lokal
Tranparansi
Penyusunan LK
Penyajian LK
1. UU2. PP3. Perpres4. Permen
1. Perda
2. Perkada
Sistem Akuntansi
AUDIT
BPK
STANDAR NORMATIF AUDIT BPKPENGELOLAAN
KEUDA
1. Lap Real. Ang
2. Lap Perub Saldo Ang Lebih3. Neraca4. Lap Arus Kas5. Lap Operasional6. Lap Perub.Ekuitas7. CaLK
Definisi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Tujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui:
1. kegiatan yang efektif dan efisien;
2. laporan keuangan yang dapat diandalkan;
3. pengamanan aset daerah/negara; serta
4. ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan.
SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Penyelenggaran Komunikasi yg Efektif
Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
PERAN APIP
TUGAS DAN FUNGSI APIP
PP No. 60 Tahun 2008
APIP melakukan pengawasan intern melalui:1. Audit, terdiri atas:
a. Audit Kinerjab. Audit dengan Tujuan Tertentu
2.REVIU3. Evaluasi4. Pemantauan5. Kegiatan Pengawasan Lainnya
Pelaksana Kebijakan Pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Itjen Kemendagri Itjen K/L Teknis
Perangkat GWPP Inspektorat Prov Perangkat Daerah
Inspektorat Kab/KotaPerangkat Daerah Kab/Kota
Was Internal KMDN, Was
Umum, Pemda & Was Teknis
KMDN di Pemda
Was Teknis Thd Peny. Pemda sesuai
urusan teknis/ bidang tugas
masing-masing
Ket: : Mengawasi: Melaporkan
Was Umum & Teknis Peny.
Pemerintahan Kab/Kota
Binwas Thd Perangkat Daerah
Binwas Thd Perangkat Daerah
DIKOORDINASIKAN OLEH
MENDAGRI
Catatan:
Dalam hal Perangkat
GWPP belum terbentuk,
Pelaksanaan
Pengawasan Thd
Penyel. Urusan Pemda
di Kab/Kota
dilaksanakan oleh
Inspektorat Provinsi
• kesesuaian dengan standar akuntansipemerintahan
• kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
Reviu
• kepatuhan terhadap peraturan
perundang undangan, danAudit
• efektivitas sistem pengendalian intern
REVIU/AUDIT
R E V I U
“Memberikan keyakinan
terbatas bahwa
dokumen/laporan yang
disajikan telah disusun
berdasarkan sistem
pengendalian intern yang
memadai dan disajikan
sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah”
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Daerah;
2. Reviu Laporan Keuangan; dan
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan
Barang dan Jasa;
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah
KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Jan Juli
Musrenbang Desa/kel
Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt
Musrenbang Kecamatan
Forum PD K/K
Rancangan Renja PD
Penetapan Renja PD
Musrenbang RRKPD K/K
Musrenbang RRKPD PROV
Rancangan Awal RKPD
P/K/K
MusrenbangRKP NAS
Penetapan RKPD P/K/K/Desa
RKP
Kesepakatan KUA/PPAS
RKA-PD
Pengajuan RAPBD
Penetapan APBD
Rancangan Interim RKP(PP 40/2006)
Forum PD PROV
Feb
TAHAPAN DAN TATA CARA REVIU
(SESUAI DENGAN SE MENDAGRI NO. 700/025/A.4/IJ TANGGAL 13 JANUARI 2016
DAN SE MENDAGRI NO. 050/795/SJ)
1. TAHAP PERENCANAAN, meliputi kegiatan untuk memilih danmenentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu danmempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.
2. TAHAP PELAKSANAAN, mencakup kegiatan penelaahan dokumenrencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah.
3. TAHAP PELAPORAN HASIL REVIU, mencakup kegiatan penyusunanCatatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
Kegiatan reviu dilaksanakan secara objektif oleh auditor APIP lingkuppemerintah provinsi/kabupaten/kota dan dituangkan dalam RencanaKerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar APIP provinsi/kabupaten/kotayang tergabung dalam Tim melaksanakan reviu dengan jujur dan tidakmengompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbangatas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingansendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
Gubernur, Bupati/Walikota Menugaskan APIP Untuk Melakukan Reviu
Terhadap Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran
HAL Langkah Kerja
Dokumen 1. Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tahunan BMD
2. Status Kepemilikan Tanah
3. Informasi harga tanah/NJOP dari Dinas Pendapatan
Daerah setempat
4. Keterangan dari Camat setempat apabila harga
tanah lebih besar dari NJOP
5. Izin Prinsip pembangunan Gedung dari Pemda
Alokasi Barang/Jasa 1. Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian
satuan biaya belanja belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan
peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus
dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan
dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai
dengan dalam RKA-SKPD dengan Peraturan Kepala
Daerah tentang Standar Biaya.
PENGUJIAN Langkah Kerja
2. Lakukan analisis/penelaahan atas kesesuaian belanja
barang/jasa dokumen pendukung TOR, laporan
Persediaan Bahan habis pakai dan dokumen
pendukung lainnya.
Alokasi Berlanja Tidak
Langsung
1. Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian
satuan belanja a. belanja pegawai; b. bunga; c.
subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi
basil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak
terduga. Dalam RKA-SKPD dengan standar biaya
terkait.
2. Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian
belanja tidak langsung dengan dokumen
pendukung TOR, Hasil
verifikasiHibah/bansos/bantuan keuangan dan
dokumen pendukung lainnya.
NO TAHAPAN REVIU DOKUMEN PERENCANAAN WAKTU
1 Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-PD Kab/Kota Desember thn sebelumnya
2 Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-PD Provinsi Minggu ke-2 Januari
3Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-PD
Kab/KotaMinggu ke-2 Januari
4 Musrenbang desa/kelurahan Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Januari
5 Lanjutan penyusunan rancangan Renja-PD Minggu ke-1 Februari
6 Musrenbang Kecamatan Minggu ke-2 Februari
7 Pembahasan rancangan Renja PD pada Forum PD kabupaten/kota Minggu ke-3 s.d ke-4 Februari
8Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-PD
ProvinsiMinggu ke-4 Februari
9 Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota Minggu ke-1 s.d ke-2 Maret
10 Pembahasan rancangan Renja PD pada Forum PD Provinsi Minggu ke-3 s.d ke-4 Maret
11 Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota Minggu ke-3 s.d ke-4 Maret
12 Penyusunan rancangan RKPD Provinsi Minggu ke-1 s.d ke-2 April
13 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Minggu ke-3 April
14 Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Minggu ke-2 Mei
15 Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kotaMinggu ke-1 April s.d Minggu ke-4
Mei
16 Reviu RKPD Provinsi Minggu ke-2 Mei
17 Penetapan Perkada RKPD Provinsi Minggu ke-3 Mei
18 Reviu Renja-PD Provinsi Minggu ke-4 Mei
19 Penetapan Renja PD Provinsi Minggu ke-4 Mei
20 Reviu RKPD kabupaten/kota Minggu ke-2 Mei
21 Penetapan Perkada RKPD kabupaten/kota Minggu ke-4 Mei
22 Reviu Renja-PD kabupaten/kota Minggu ke-1 Juni
23 Penetapan Renja PD kabupaten/kota Minggu ke-2 Juni
NO TAHAPAN REVIU DOKUMEN PENGANGGARAN WAKTU
24 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
Minggu ke-4 Mei25 Reviu Rancangan KUA dan PPAS Provinsi/Kabupaten/Kota
26 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH Minggu ke-1 Juni
27 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD Minggu ke-2 Juni
28 Pembahasan KUA dan PPAS 1 bulan
29 Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Minggu ke-4 Juli
31 Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-PD Minggu ke-1 Agustus
33 Pembahasan RKA-PD oleh TAPD Minggu ke-2 Agustus
s.d Minggu ke-4 September34 Reviu RKA-PD Provinsi/Kabupaten/Kota
36 Penyiapan Raperda APBD Akhir September
37Penyampaian Raperda APBD beserta kampirannya oleh Kepala
Daerah kepada DPRDMinggu ke-1 Oktober
39 Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH Akhir November
40Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur
bagi APBD kab/kota15 hari kerja
41 Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi 7 hari
42 Penetapan Perda tentang APBD 31 Desember
INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
SEKIAN
&
TERIMA KASIH