pengungkapan biaya perkara secara memadai dlm lk satker2
TRANSCRIPT
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 1/16
1 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
PENGUNGKAPAN BIAYA PERKARA SECARA MEMADAI
DALAM LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERADILAN
Oleh : Muhammad Anis, SE., Ak. (Reg. Negara D-480.070)
Auditor pada Badan Pengawasan MA.RI
1.1. Pengertian
Untuk memahami terminologi biaya perkara dapat kita
rujuk pada (pasal 121 ayat (4) HIR / pasal
145 (4) RBg, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan biaya perkara adalah biaya
yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkara perdata,
sesuai dengan asas “tidak ada biaya, tidak ada perkara”; Biaya perkara pada saat putusan akhir
dibebankan kepada pihak yang kalah
Pasca perseteruan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) RI
puncaknya BPK melaporkan Mahkamah Agung (MA) ke Kepolisian tgl 13 September 2007
karena pencegahan terhadap pemeriksaan biaya perkara thn 2005-20061. Menurut MA biaya
perkara bukan merupakan keuangan Negara melainkan uang titipan pihak ke-3 (pihak yang
berperkara) sehingga cukup dipertanggungjawabkan secara intern (kepada para pihak) sehingga
tidak termasuk dalam obyek audit oleh BPK, ditambah lagi belum ada aturan yang mengatur
teknis terkait pemeriksaan dan pengelolaan dana pihak-3 (Biaya Perkara) dimaksud pada saat itu,
sehingga bukan merupakan obyek pemeriksaan BPK. Sedangkan BPK berpendapat bahwa Biaya
Perkara merupakan lingkup keuangan Negara sehingga merupakan obyek pemerikasaan (UU No.15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Psl 3
menyebutkan bahwa “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara…’) unsur keuangan Negara yang
dimaksud merujuk pada pengertian keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Pasal 2 yang menyatakan, ruang lingkup keuangan negara termasuk
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Pemungutan biaya perkara yang dilakukan MA
kepada pihak berperkara adalah atas nama negara, sehingga harus dianggap sebagai lingkup
keuangan Negara. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 UU No.15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada intinya menyatakan bahwa
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi dan atau menggagalkan
pemeriksaan diancam dengan pidana dan atau denda…” atas dasar inilah kemudian BPK
beranggapan MA tidak kooperatif dan bahkan mencegah dilakukannya pemeriksaan atas biaya
perkara dimaksud.
1Hal ini dikatakan Anwar Nasution (Ketua BPK RI masa itu) dalam jumpa pers di kantor BPK RI Rabu tanggal 19
September 2007 (sumber : Wahyu Daniel - detikFinance)
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 2/16
2 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh
Presiden tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku Pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai pelaksanaan dari
UU No. 20 tahun 2007 tentang PNBP, sekaligus menjadi dasar (payung hukum) pemungutan
PNBP yang berasal dari biaya perkara. PP ini terdiri dari 4 pasal dilengkapi dengan lampiran
berupa rincian jenis dan tarif PNBP atas biaya perkara.
1.2. Macam Biaya Perkara
Yang dimaksud dengan biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg adalah 2:
1. Biaya Kepaniteraan(Griffier Kosten) /Hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan
sebagai pelayanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara, jenis dan tarifnya telah
diatur dalam PP No. 53 Thn 2008, yang secara umum dikelompokan dalam 5 jenis (pasal
1) yaitu :
1) Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung2) Hak Kepaniteraan Peradilan Umum
3) Hak Kepaniteraan Peradilan Agama
4) Hak Kepaniteraan Tata Usaha Negara
5) Hak Kepaniteraan lainnya.
2. Ongkos/Biaya Proses, biaya yang merupakan biaya pelaksanaan peradilan yang
digunakan untuk penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan diluar biaya yang disebut
pada point 1 (hak-hak kepaniteraan yang merupakan PNBP)
1.2. Dasar Hukum Pengungkapan Biaya Perkara
1. Undang-Undang No. 3 Thn 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung
Dalam Pasal 81 A :
1) Anggaran MA dibebankan tersendiri dalam mata anggaran tersendiri dalam
APBN
2) Dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk
biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik
diperadilan umum, peradilan agama maupun penyelesaian perkara tata usahaNegara
3) Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha Negara sebagaimana
dimaksud ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara
dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara
2 Mahkamah Agung dalam suratnya No.43/TUAD/AG/III/UM/XI/1992 tgl 23 Nov. 1992
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 3/16
3 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan
penerimaan Negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentutan
peraturan perundang-undangan.
5) Mahkamah agung berwenang menetapkan dan membebankan biaya proses
penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diperiksa oleh BPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
2. SEMA 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara
pada Pengadilan :
1) Pelaporan penerimaan dan penggunaan Keuangan Perkara Perdata dilakukan
secara bulanan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah
ditetapkan pada Buku II...
2) Laporan Keuangan hasil dari proses peradilan pidana yang harus dilaporkan
adalah denda yang dikenakan pada perkara tipiring (tilang)
3) Laporan bulanan harus sudah dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya ke tingkat banding dan dirjen terkait…
4) ….dst….
9) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan
dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala,
sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.
10) Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu ditampilkan
adalah sebagai berikut :
a. Sisa awal periode pelaporan
b. Jumlah uang masuk selama periode pelaporan
c. Jumlah uang terpakai selama periode pelaporan
d. Jumlah uang dikembalikan pada pihak selama periode pelaporan
e. Sisa akhir periode pelaporan
form laporan terlampir 3
3. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses
penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.
Dalam pasal 3 disebutkan :1) Biaya proses sebagaimana tersebut pada pasal 2 dipertanggungjawabkan
kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya
proses pada putusan
3Lampiran Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No 09 Tahun 2008 Tanggal 24 Nov 2008
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 4/16
4 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
2) Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara
efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan
MA. RI.
1.3. Pengungkapan Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan
Dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasl 1 ayat 6) menyebutkan
bahwa “Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya…diperiksa oleh BPK.
Anggaran yang dimaksud merujuk pada ayat 1) yaitu anggaran MA yang berasal dari APBN
(DIPA), sedangkan biaya yang dimaksudkan merujuk pada 2 (dua) hal yaitu :
1) Biaya kepaniteraan (griffier kosten) yang disebutkan dalam ayat 4) yang merupakan PNBP
sebagaimana terbaru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahnu 2008 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
2) Biaya Proses yang disebutkan dalam ayat 5) bahwa Mahkamah agung berwenang
menetapkan dan membebankan biaya proses penyelesaian perkara…’yang kemudianterakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Thn 2009 tentang Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya
Oleh karena pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan biaya (biaya
kepaniteraan dan biaya proses) merupakan obyek pemeriksaan BPK maka perdebatan terkait
dengan biaya perkara ini masuk dalam terminologi keuangan Negara atau bukan telah selesai
dengan keluarnya PP No. 53 tahun 2008 ini. Sehingga prinsip-prinsip pengelolaan dan
pertanggungjawabannya mengikuti asas-asas umum pengelolaan keuangan negera yaitu
profesional, terbuka dan bertanggungjawab.
Untuk memenuhi unsur keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya perkara
melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan
Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form)
pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait4
dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara
berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan5
Mengenai biaya proses secara implisit dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02
tahun.2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan
Peradilan yang berada di Bawahnya untuk dicatat (diungkapkan) dalam Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK)
Melandaskan pada perundangan dan peraturan terkait atas pengungkapan biaya perkara
baik biaya kepaniteraan maupun biaya proses ke dalam Laporan Keuangan khususnya pada
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), saat ini belum ada model atau format baku sebagai
4 point 3) SEMA No.09 th 2008 – form laporan dalam lampiran
5 point 9) SEMA N0.09 th 2008
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 5/16
5 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
juklak(petunjuk pelaksanaan) terkait dengan pengungkapan biaya perkara ke dalam Catatan atas
Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Th.2009
sehingga pengungkapan biaya perkara dimaksud dalam Laporan Keuangan (LK) satuan kerja
(satker) masih saja dijumpai perbedaan bahkan tidak sedikit oleh karena tidak mengetahui model
(form) dan susunannya dalam sistematika LK sehingga tidak menampilkan informasi biaya
perkara ini ke dalam Catatan atas Laporan Keuangannya (CaLK)
Sebagaimana diketahui bahwa yang disebut sebagai Laporan Keuangan (LK)
Kementrian/Lembaga itu terdiri 3 unsur6
yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah-pisah
yaitu:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca oleh system (by system) telah dihasilkan melalui
Aplikasi SAI yang terdiri dari SAKPA dan SIMAK-BMN, namun demikian terhadap CaLK
masih dilakukan secara manual.
Pada prinsipnya CaLK bertujuan untuk memudahkan pengguna LK dalam memahami nilai yang
disajikan dalam LK sehingga mencegah pengguna (user ) atas kekeliruan dalam menerjemahkan
angka dalam LK ( prevent misleading information); disamping itu menginformasikan hal-hal lain
yang penting dan secara signifikan mempengaruhi LK, misalnya keputusan atau kebijakan
pimpinan sebagai contoh misalnya dalam hal MOU terkait dengan status atas asset-aset yang
belum clear and clean baik dari sisi pengelolaan maupun kepemilikan.
Sehingga dari sisi isi (conten) CaLK jika kita ingin pilah berdasarkan peraturan7
hanya
berisi/menjelaskan 3 (tiga) hal yaitu :1. Penjelasan Umum :
Dasar Hukum meliputi peraturan yang melandasi penyusunan LK, dapat berupa UU,
PP, PMK atau Perdirjen, Surat Edaran dan lain-lain
Kebijakan Teknis; Meliputi rencana strategis organisasi dan realisasi anggran sebagai
pendukung terlaksananya kegiatan yang melekat dalam rencana strategis organisasi
Aspek dan dukungan dalam penyusunan laporan keuangan; Sistem dan Aplikasi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
Kebijakan Akuntansi; Menjelaskan kebijakan dalam pencatatan transaksi dan
penyajian per masing-masing akun dalam laporan keuangan (LRA & Neraca).
Sesusai Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Penjelasan atas Pos-Pos LRA; Menggambarkan secara umum dan rinci besaran anggaran
dan realisasinya baik pendapatan maupun belanja dengan perbandingan antar waktu
6UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Per-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan LK
Kementrian/Lembaga Psl. 87
Perdirjen Per-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 6/16
6 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca; Menggambarkan secara umum dan rinci besaran neraca
meliputi saldo awal, mutasi dan saldo akhir dengan perbandingan antar waktu
Jika kita mengacu pada Perdirjen Per-51/PB/2008 pada sistimatika penyajian LK satuan
kerja dan daftar isinya yang telah ada dalam lampiran Per-51/PB/2008 tersebut dikaitkan dengan
pengungkapan biaya perkara akan ditempatkan diposisi mana, menjadi pertanyaan yang harusdijelaskan. Apakah akan dimasukan dalam CaLK pada penjelasan atas pop-pos LRA atau dalam
pos tersendiri dengan merubah sistimatika baku melalui penambahan sub judul dalam kelompok
CaLK
Paling tidak ada 2 (dua) hal yang bisa diusulkan dalam tulisan ini terkait dengan
sistematika pengungkapan dalam LK berdasarkan Per-51/PB/2008 khusunya biaya perkara
dalam LK satuan kerja (satker) Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya yaitu :
1) Diungkap dalam bagian dari point ” B Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Ralisasi
Anggaran (LRA)” yaitu pada sub “ B.3. Catatan Penting/ Pengungkapan Lainnya”
2) Dengan penambahan point baru yaitu point “ D) Pengungkapan Biaya Perkara pada kelompok CaLK ” 8
Untuk jelasnya kedua usulan tersebut dapat dilihat dari draft alternatif berikut :
Draft Alternatif 1). Diungkap dalam bagian dari point B Penjelasan atas Pos-Pos LRA
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ...
Daftar Isi ...Daftar Tabel ...Daftar Grafik ...Daftar Lampiran ...Daftar Singkatan ...Indeks Catatan atas Laporan Keuangan ...Pernyataan Tanggung Jawab ...I. Ringkasan ...II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA perbandingan 2XX1 dan 2XX0 ...
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2XX1 dan 2XX0) ...IV. Catatan atas Laporan Keuangan ...
A. Penjelasan Umum ...
8Dalam tulisan Bapak Abdul Wahid Oscar, SH., MH. (Hakim Tinggi Pengawas, pada BAWAS MA.RI) yang
disampaikan dalam kegiatan TLHP Badan Pengawasan MA.RI di semarang tanggal 19 Oktober 2010 telah
mengusulkan wacana Penambahan point “D) Penjelasan/Pengungkapan Penting Lainnya” dalam CaLK dan
akan hal ini pun telah didiskusikan dikalangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 7/16
7 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
A.1. Dasar Hukum ...A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja ...A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan ...A.4. Kebijakan Akuntansi ...
B.
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ...B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran ...B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran ...B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya
9
B.3.1. Biaya Perkara
B.3.2. Penerimaan Hibah
B.3.3. Penyajian LRA Berbasis Akrual
...
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca ...C.1. Posisi Keuangan Secara Umum
...C.2. Penjelasan Per Pos Neraca ...C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya
Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER- 51/PB/2008...
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan ...LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja ...Neraca Percobaan ...
Laporan Barang Pengguna ...
Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan ...Laporan Kondisi Barang ...
Lampiran-Lampiran ...
9Dimasukan dalam point B. Penjelasan atas pos-pos LRA sub B.3. Catatan Penting/Pengungkapan lainnya
Diluar mekanisme APBN
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 8/16
8 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Draft Alternatif 2 Dengan penambahan point baru yaitu point D) Pengungkapan Biaya Perkara
pada kelompok CaLK
DAFTAR ISI
HalamanKata Pengantar ...Daftar Isi ...Daftar Tabel ...Daftar Grafik ...Daftar Lampiran ...Daftar Singkatan ...Indeks Catatan atas Laporan Keuangan ...Pernyataan Tanggung Jawab ...
I. Ringkasan ...II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA perbandingan 2XX1 dan 2XX0 ...III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2XX1 dan 2XX0) ...IV. Catatan atas Laporan Keuangan ...
A. Penjelasan Umum ...A.1. Dasar Hukum ...A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja ...A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan ...A.4. Kebijakan Akuntansi ...
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ...B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran ...B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran ...B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya ...
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca ...C.1. Posisi Keuangan Secara Umum ...C.2. Penjelasan Per Pos Neraca ...C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya
D. Pengungkapan Biaya Perkara10
D.1. Biaya Kepaniteraan
D.2. Biaya Proses
...
Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER- 51/PB/2008...
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan ...LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja ...Neraca Percobaan ...
10Point D. hal yang diusulkan untuk ditambahkan
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 9/16
9 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Laporan Barang Pengguna ...Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan ...Laporan Kondisi Barang ...
Lampiran-Lampiran ...
Argumentasi dari kedua alternatif tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Diungkap dalamCaLK bagian dari point ” B) Penjelasan atas Pos-Pos LRA”
Bahwa pada prinsipnya biaya perkara merupkan elemen penerimaan meskipun sumbernya
bukan dari Negara melalui mekanisme APBN tetapi dari pihak berperkara (pihak ke-3),
sehingga ditempatkan pada point “ B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya”
bersamaan dengan pengungkapan hibah yang diterima satuan kerja diluar mekanisme APBN
dan Penyajian LRA Berbasis Akrual misalnya dll.
2) Dalam CaLK dengan penambahan/modifikasi pada point “ D) Pengungkapan BiayaPerkara”.
Usulan penambahan/modifikasi ini, didasarkan pemikiran bahwa dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) jika diamati dari sisi isi (konten), maka apa yang dijelaskan
dalam CaLK pada prinsipnya hanya berisi 3 (tiga) hal sebagaimana yang disebutkan diatas
yaitu: “A) Penjelasan Umum”; “B) Penjelasan atas Pos-pos LRA”; dan “C) Penjelasan atas
Pos-pos Neraca”. Disamping itu apa yang telah terecord dalam kedua unsur LK tersebut
telah dilakukan by system melalui Aplikasi SAI (SAKPA dan SIMAK-BMN), sedangkan
biaya perkara by system tidak ada kaitannya dan pengaruhnya pada unsur LK pada
umumnya maka tidak dianggap relevan lagi jika penjelasan akan biaya perkara dimunculkan
ke dalam kedua unsur LK dimaksud. Hal yang tepat adalah dengan modifikasi point yaitu
point “ D) Pengungkapan Biaya Perkara”. namun usulan ini merubah sistematika penyajian
LK sebagaimana template yang ada dalam Per-51/PB/2008 oleh karena itu perlu
didiskusikan lebih lanjut khususnya pembuat kebijakan/regulasi dalam hal ini Kementrian
Keuangan
Dari kedua alternatif usulan tersebut penulis beranggapan bahwa pengungkapan biaya
perkara apakah itu akan mengikuti alternatif pertama diungkap dalam CaLK pada bagian
dari point “ B) Penjelasan atas Pos-Pos LRA ataukah melalui penambahan point “ D)
Pengungkapan Biaya Perkara” dalam CaLK haruslah ditetapkan untuk menjadikeseragaman, hemat penulis alternatif pertama bisa dipilih untuk sementara waktu meskipun
dari sisi argumentasi sebenarnya terbuka untuk diperdebatkan (debatable), sedangkan
alternatif kedua oleh karena sifatnya modifikasi sebagaimana yang telah dituangkan dalam
Per-51/PB/2008 dari sisi argumentasi dapat dipertimbangkan sambil mengkomunikasikan
alternatif ini kepada regulator dalam hal ini Kementrian Keuangan.
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 10/16
10 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
1.4. Pengungkapan Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Secara Memadai
Apakah selama ini pengungkapan biaya perkara di satuan kerja khususnya jajaran
dibawah Mahkamah Agung RI telah dianggap memadai dari sisi pelaporan..?
Jika kita membaca Laporan keuangan Satuan Kerja, maka akan nampak bahwa tidak sedikit
yang tidak menyajikan biaya perkara dalam LK, jikapun diungkapkan maka kita bisamenyoal paling tidak 2 (dua) hal :
I. Terkait dengan konsistensi dan perbedaan dalam sistematika penyajiannya, bahkan ada
yang menempatkan pada point “C) Penjelasan atas Pos-Pos Neraca” dalam CaLK.
II. Terkait dengan kucukupan informasi yang disajikan, hal ini disebabkan masih
ragamnya pengertian dikalangan satker akan biaya perkara ini. Bahkan tidak sedikit
tarif pemungutannya berbeda khususnya yang terkait dengan biaya kepaniteraan
(PNBP yang seharusnya berpedoman pada peraturan yang berlaku11)
Kedua hal inilah yang jika kita cermati menjadi salah satu ganjalan penyumbang opini
disclaimer atas LK Lembaga MA. RI thn 2008-2009.
Konteks pengungkapan biaya perkara secara memadai dalam LK sebenarnya terkait dengan
pengungkapan informatif akan hal-hal yang material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk,
susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan12.
Hal-hal yang material yang dimaksudkan dalam pengungkapan biaya perkara menurut hemat
penulis didasarkan pada apa yang disebutkan dalam SEMA 09 Tahun 2008 tentang
Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan dalam point 10)
menyebutkan bahwa : “Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu
ditampilkan adalah sebagai berikut :
a) Sisa awal periode pelaporanb) Jumlah uang masuk selama periode pelaporan
c) Jumlah uang terpakai selama periode pelaporan
d) Jumlah uang dikembalikan pada pihak selama periode pelaporan
e) Sisa akhir periode pelaporan
Selama ini pelaporan terkait dengan biaya perkara, telah dilaporkan secara berkala namun
belum terintegrasi pada Laporan Keuangan satuan kerja akan tetapi dilaporkan kepada dirjen
terkait dalam hal ini Badilum, Badilag atau Badilmiltun
Dalam surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No.
199/BUA/KEU/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Hal : Laporan Keuangan TriwulanII/Semester I Tahun Anggaran 2010 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Surat Kepala
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 414/BUA/KEU/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010 Hal : Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester II/Tahun Anggaran
2010 yang ditujukan pada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku Unit Akuntansi
11Lihat Peraturan Pemerintah RI No. 53 Thn 2008 dan Petunjuk Pelaksanaannya sesuai dengan surat Ketua
Mahkamah Agung RI No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 04 November 200812
Lihat SPAP SA Seksi 431 [PSA No. 10] “Pengungkapan Memadai dalam Laporan Keuangan” paragraph 02.
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 11/16
11 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) diminta antara lain yang terkait
dengan keuangan perkara adalah rekapan data keuangan perkara pada masing-masing satuan
kerja wilayah UAKPA-W dengan format berikut, disertai foto copy halaman terakhir atas
saldo Buku Induk Perkara dan foto copy rekening bank biaya perkara.
Contoh form rekap biaya perkara tingkat wilayah (UAKPA-W)
Data Keuangan Perkara Per 30 Juni 2010Wilayah Bandung
No/
UrutNama Satker/Pengadilan
Saldo Akhir per 30 Juni 2010Jumlah Keteran
Biaya Perkara Biaya Eksekusi Konsinyiasi Lain-lain
1 Pengadilan Tinggi Bandung
2 Pengadilan Negari Bandung
3 Pengadilan Negeri Sumedang
4 Pengadilan Negeri Tasikmalaya
5 Pengadilan Negeri Garut
6 dst….
1 Pengadilan Tinggi Agama Bandung
2 Pengadilan Agama Bandung
3 Pengadilan Agama Sumedang
4 Pengadilan Agama Cimahi
5 Pengadilan Agama Ciamis
6 dst…
Catatan :
Mengetahui: Mengetahui: Bandung, ………...,….20xx
Ketua PT/PTA Bandung Panitera/Sekretaris PT/PTA Bandung Bendahar Penerima PT/PTA Bandun
…………………….. ………………………… ………………………….
NIP………………… NIP……………………. NIP …………………….
Dari Form ini yang merupakan rekapan yang diedarkan khususnya untuk Pengadilan tingkat
banding (selaku UAKPA-W) menunjukan bahwa dana yang dikelola pada setiap pengadilan
bukan hanya yang terkait dengan biaya perkara yang dipungut dari para pihak (pihak yang
berperkara) akan tetapi terdapat dana-dana yang merupakan titipan, sebut saja misalnya biaya
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 12/16
12 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
eksekusi, konsinyiasi dan lain-lain yang sifatnya merupakan titipan pihak ke-3 atas suatu
permintaan/permohonan tertentu dari pihak dimaksud.
Urgensi pengungkapan biaya titipan pihak ke-3 ini bersamaan dengan biaya perkara salah satu
alasannya dikarenakan penyimpanan dana-dana tersebut baik biaya perkara maupun titipan pihak
ke-3 tersebut ditampung dalam satu jenis rekening (saat ini pembukaan rekening pada pengadilanhanya diizinkan maksimal 2 yaitu rekening an. Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk
pengelolaan anggaran rutin (DIPA) satker dan Rekening biaya perkara diperuntukan untuk
menampung pengelolaan biaya perkara, maka ketika mengungkapkan biaya perkara dengan
lampiran rekening penyimpanannya maka dana-dana yang tedapat dalam rekening biaya perkara
tersebut mestilah juga dijelaskan. Oleh karenanya model (form) pengungkapan biaya perkara
pada tingkat pertama mengacu pada form rekapan yang telah dimintakan pada tingkat
banding/UAKPA-W didasarkan pada surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung RI. No. 414/BUA/KEU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebagaiman disebut diatas
dan apa yang telah diamantkan dalam SEMA 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan
Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan dalam point 10) yang menyebutkan bahwa:
“Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu ditampilkan adalah sebagai
berikut :
a) Sisa awal periode pelaporan
b) Jumlah uang masuk selama periode pelaporan
c) Jumlah uang terpakai selama periode pelaporan
d) Jumlah uang dikembalikan pada pihak selama periode pelaporan
e) Sisa akhir periode pelaporana
Sehingga draft (form) pengungkapan biaya perkara pada tingkat pertama adalah sebagai berikut :
Data Keuangan Perkara Per 31 Desember 201XPN Bau-Bau
No/
UrutUraian
Saldo Akhir per 31 Desember 201X
JumlahKe
g
Biaya PerkaraBiaya
Eksekusi
Konsinyia
si
Lain-
lainBiaya
Kepaniteraan
Biaya
Proses
I. Sisa Awal Periode Pelaporan
II. Penerimaan periode berjalan `
III. Penggunaan
1 Hak-Hak Kepaniteraana). Materai
b). Biaya redaksic). Leges
2 ATK
3 Penggandaan berkas perkara dan surat-
surat terkait
4 Konsumsi persidangan
5 Penggandaan salinan putusan
6 Pengiriman pemberitahuan no.register ke
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 13/16
13 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Pengadilan Pengaju dan para pihak,salinan putusan, berkas perkara dan surat2
lain yg dipandang perlu
7 Pemberkasan dan penjilidan berkasperkara yg telah diminutasi
8 Percepatan penyelesaian perkara
9 Insentif tim pengelola biaya proses
10 Pengadaan perlengkapan kerja
kepaniteraan yang hasib pakai
10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
peyelesaian perkara perdata
11 Hak-Hak Kepaniteraan (selain yangdisebut dalam point 1) diatas
12 Pengembalian Panjar Biaya Proses
IV. Sisa akhir periode pelaporan (SALDO) ……..*)
Catatan : *) Jumlah Saldo tersebut telah sesuai dengan register penutupan Biaya Perkara dan
dana Pihak ke-3, copy Rek. Koran Pengelolaan keuangan perkara dan halaman terakhir atas
saldo Buku Induk Perkara dilampirkan
…………………….,………20xx
Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri/Agama…….. Panitera/Sekretaris
……………………… ………………
NIP………………….. NIP…………………..
Keterangan :
= Kolom sengaja dikosongkan/tidak perlu diisi (tidak terkait)
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 14/16
14 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Lampiran 1 (Surat Edaran Ketua MA-No. 09 Th. 2008)
Pengadilan Tinggi………… Formulir L II-A3
…………………………………..
Laporan Keuangan Perkara Perdata
Bulan……Tahun…….
No UraianJumlah
Penerimaan Pengeluaran1 2 3 4
1 Sisa Awal
2 Penerimaan bulan ini
3 Materai
4 Redaksi
5 Pemberkasan
Saldo
…………………….,………20xx
Mengetahui
Ketua Pengadilan Tinggi…….. Panitera
……………………… ………………
NIP………………….. NIP…………………..
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 15/16
15 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Lampiran 2 (Surat Edaran Ketua MA-No. 09 Th. 2008)
Pengadilan ………… Formulir L II-A3
…………………………………..
Laporan Bulanan Keuangan Pidana Ringan
Bulan……Tahun…….
No Jenis Perkara JumlahPidana
KeteranganDenda Jumlah
1 2 3 4 5
1 Pelanggaran
2 Tindak Pidana Ringan
3 Leges
Jumlah
…………………….,………20xx
Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri…….. Panitera
……………………… ………………
NIP………………….. NIP…………………..
5/7/2018 Pengungkapan Biaya Perkara Secara Memadai Dlm Lk Satker2 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pengungkapan-biaya-perkara-secara-memadai-dlm-lk-satker2 16/16
16 Kritik dan saran melalui email : [email protected]
Lampiran 3 (Surat Edaran Ketua MA-No. 09 Th. 2008)
Pengadilan ………… Formulir L 1-A7
…………………………………..
Laporan Keuangan Perkara Perdata
Bulan……Tahun…….
No UraianJumlah
Penerimaan Pengeluaran1 2 3 4
1 Sisa Awal
2 Penerimaan bulan ini
3 Biaya Panggilan
4 Biaya Penerjemah
5 Biaya Sita
6 Biaya Pemeriksaan Setempat
7 Biaya Sumpah
8 Biaya Pemberitahuan
9 Pengiriman Biaya Perkara
10 Materai
11 Hak-Hak Kepaniteraan
12 Pengembalian Panjar Biaya Perkara
Saldo
…………………….,………20xx
Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri…….. Panitera
……………………… ………………
NIP………………….. NIP…………………..