mp-10 lemahnya kedudukan dari segi ekonomi dan … · makalah dipresentasikan dalam seminar...
Post on 24-Aug-2020
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
MP-10
LEMAHNYA KEDUDUKAN DARI SEGI EKONOMI DAN PENDIDIKAN
YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA KUALITAS PEKERJA MIGRAN
Melania Roswita Teme
Fakultas
Email:
Abstrak
Buruh migran Indonesia secara ekonomi dianggap menjadi surnber devisa terbesar. Saat ini, TKI berada di urutan keenam penyumbang devisa terbesar lndonesia (Hidayah, 2018). Data Bank Dunia tahun 2016, kontribusi penglrirnan uang dari TKI (remitansi)mencapai US$ 8,9 miliar a tau sekitar Rp 118 triliun dari sekitar 9 juta TKI dengan rata rata penghasil enam kali lebih besar dibandingkan di dalam negeri. Realisasi itu setara 1 % produk domestik bruto (PDB) dan dianggap mampu mengurangi rumah tangga miskin sebesar 28 %. Namun dari sisi pendidlkan, TKT yang berkerja di ranah domestik masih rendah, sehingga upah mereka jauh lebih kecil dibandingkan para pekerja migran asal negara lain (Daniel,2017). Minimnya ketrampilan diperburuk dengan era globalisasi yang mengaburkan batas negara penyebab salah satu kejahatan kemanusiaan Human trafficking Data PBB, Indonesia negara urutan kedua yang rentan terhadap perdagangan manusia khususnya di wilayah perbatasan dengan korbannya adalah kelompok rentan perempuan dan anak, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu wilayah perbatasan rnerniliki predikat baru sebagai provinsi darurat human trafficking, disamping predikat sebagai provinsi termiskin dan terkorup. Tahun terakhir NTT menempati rangking teratas, sebagai daerah asal korban tindak pidana perdagangan manusia dan dianggap sudah mencapai kondisi kronls, sehingga penanganan menjadi urgensi bersama. Rata rata korban trafficking adalab mereka yang terpinggirkan, terutama kaum perempuan dan anak akibat kondisi kemiskinan dan ketidakmandirian yang rnereka alarm. Ada beberapa faktor penyebab trafficking di NTT yaitu: Kemiskinan sebagai faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami ; Ekonomi; minimnya tingkat pendidikan atau rendahnya pemenuhan hak atas akses pendidikan turut rnelatari munculnya korban kejahatan. Tingginya kasus perdagangan di NTT tidak hanya disebabkan faktor kemiskinan atau ekonomi, tetapi juga pada minimnya tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pendidikan .
Kata Kunci : rendahnya ekonomi dan pendidikan, buruh miqran, kualitas pekerja
migran
PENDAHULUAN
Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu wilayah perbatasan
Indonesia (Haryanto, 2018) memiliki predikat baru sebagai provinsi darurat
human trafficking, miris sebelum keluar dari predikat provinsi termiskin dan
terkorup. Beberapa tahun terakhir, NTT menempati rangking teratas, didaulat
sebagai daerah asal korban tindak pidana perdagangan manusia. Upaya
Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019 dengan tema ” Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia " pada tanggal 2 Mei 2019 yang diselenggarakan oleh Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Flores Ende bekerjasama dengan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
pemberantasan perdagangan orang di NTT tetap menjadi sorotan oleh berbagai
macam kalangan. Kemensos RI, memberi sinyal bahwa permasalahan TKI di NTT
sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah penanganan menjadi urgensi
bersama (Daniel2017). Rata rata korban trafficking adalah mereka yang
terpinggirkan, terutama kaum perempuan (kondisi kemiskinan dan
ketidakmandirian yang mereka alami). Kemiskinan daa kurangnya kesempataan
pendidikan dan ekonomi di kampung halaman seseorang dapat
menyebabkan perempuan untuk secara sukarela berrnigrasi dan kemudian tanpa
sadar diperdagangkan menjadi pekerja seks. Kecenderungan tersebut
diperkirakan karena berbagai data yang rnendukung. Data Sakernas (Susenas,
2011) memberikan Perempuan yang bekerja di sektor formal baru memberikan
peluang kerja bagi perempuan 57,89% dari penduduk perempuan yang berjumlah
120.948.310 (49,63% dari penduduk Indonesia), perempuan yang bekerja di
sektor formal: 42,11 % (Andalan, 2016). Faktor Kemiskinan menyebabkan
seseorang untuk dapat menghasilkan uang dengan berbagai cara (Pinky,2015)
yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Kebutuhan akan uang dalam waktu
yang mendadak, keingtnan kaya dalam waktu yang singkat, kurangnya pendidikan
dan pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruk human trafficking,
kurang banyaknya lapangan pekerjaan di negara sendiri dan kurang m.encintai
diri sendiri. Data mencengangkan dirilis Kementerian Departernen luar negeri
Ameriak serikat pada tahun 2010 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan sumber
utama human traffficking dan transit bagi perempuan, anak anak dan orang yang
menjadi sasaran human traffikcking khusus prostitusi dan kerja paksa.
Umumnya korban human trafficking adalah mereka yang berada
dibawah garis kemiskinan terutama perempuan dan anak. Perdagangan
manusia dengan perempuan sebagai korbannya berkaitan erat dengan budaya
patriarki perempuan yang masih dalam posisis termarjijinalisasi, tersubordinasi
yang tentunya mempengarui kodisi perempuan. Para pelaku
tidak perdagangan orang menggunakan berbagai cara untuk menarik korbannya.
Umumnya memberikan janji pekerjaan dengan upah besar, jeratan hutang,
pemerkosaan, ancaman kekerasan, dan kemiskinan dan tentunya kesempatan
kerja mendorong penduduk Indonesia melakukan migrasi khusus di "NTT",
Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu
terjadinya migrasi dan membuat anggota keluarga yang bermigrasi rentan
terhadap trafficking akibat keinginan untuk menjadi kaya dalam waktu yang
singkat (Kamil,2016 ). Kalau kita lihat kasus human trafficking paling banyak
adalah karena iming-iming ekonomi, selanjutnya faktor minimnya
pengetahuan juga menjadi faktor pendukung. Korban yang kebanyakan
perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah sangat mudah
terjebak dengan janji para calo. Menurutnya, korban perdagangan
manusia tidak memiliki pengetahuan-dan oleh karenanya rasa kecurigaan yang
minim terhadap potensi perdagangan manusia berkedok penyalur tenaga kerja.
(Soesatyo, 2018) mengatakan, penyebab maraknya perdagangan manusia (human
trafficking) adalah karena faktor ekonomi/kemiskinan, biasa terjadi di
daerah miskin, yang mayoritas warganya hanya menggantungkan hidup sebagai
petani.
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-117
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
PEMBAHASAN
Data Badan Pusat Statistik (BPS} memperlihatkan, sebanyak 27,77 juta
penduduk lndonesia tergolong miskin pada Maret 2017, mencakup 10,64 persen
dari total jumlah penduduk. Mudah diduga, fraksi terbesar dari kelompok
miskin tersebut adalah perempuan dan anak-anak, Data terbaru menunjukkan,
sekitar 40 persen atau 11 juta penduduk miskin adalah anak-anak (usia 0-17). Hal
yang sama juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat lekat
dengan stigma daerah miskin. Secara jumlah absolut, penduduk miskin NTT pada
Maret 2018 sebanyak L142.170 orang. Bandingkan dengan penduduk miskin yang
ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur yang masing-rnasing hanya
mencapai lebih dari 3,5 juta penduduk miskin, sebaliknya NTT merupakan salah satu
provinsi dengan persentase penduduk miskin yang sangat tinggi di negeri ini,
mencapai 21,35 persefi dari jumlah total penduduk. Hal ini berarti sekitar seperlima
penduduk yang ada di NTT termasuk dalam kategori miskin. Bukankah hal yang
wajar apabila stigma daerah rniskin masih disematkan pada provinsi ini? ( Munthe,
2019).
Kemiskinan menurut Bappenas adalah kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang tidak mampu memenubi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat Hak-hak
dasar tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, rasa aman dari perlakuan atau
ancaman tindak kekerasan, termasuk juga hak untuk berpartisipasi bebas dalam
kegiatan sosial-politik dan berrnasyarakat. Kemiskinan dibagi dalam
empat bentuk (Anda/an, 2017), yaitu: a) Kemiskinan absolut b) Kemiskinan relatif c)
Kemiskinan kultural. d) Kerniskinan struktural. Kemiskinan termasuk faktor
utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari
keterbatasan yang dialami. Berikut gambaran umum mengenai tiga aspek
kemiskinan; To Supply side (sisi pasokan) dipengaruhi faktor kemiskinan yang
dialami individu (keterbatasan sarana dan akses kebutuban hid up). Sisi
permintaan (demand side} mengacu pada industri komersial atau kegiatan yang
mengandalkan kemiskinan sebagai komoditas (individu diperdagangkan
secara ilegal) dengan tujuan mempertahankan profit atau keuntungan.
Berbagai pandangan lembaga atau organisasi secara mayoritas menyebut,
faktor utama dan akar penyebab perdagangan manusia adalah dipengaruhi
supply side akibat dari kemiskinan ( Wibhawa,dkk, 2016). Selanjutnya dalam
tulisan (Wibhawa dkk, 2016} Data IOM 2014 International Organization for
Migration (IOM) mencatat, pada periode Maret 2005 bingga Desember 2014,
jumlah human trafficking di Indonesia mencapai 6.651 orang. Dari jumlah itu, 82
persen adalah perempuan yang bekerja di dalam dan di luar negeri sebagai tenaga
kerja informal dan 18 persen merupakan laki-laki yang mayoritas mengalami
eksploitasi.
Human trafficking di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas yang dijadikan
TKW ke luar negeri. (Haryadi, 2018). Korban perdagangan orang (human trafficking)
di Indonesia yang sebagian terjadi setiap tahunnya di NTT misalnya dalam kurun
waktu Januari hingga Februari 2018, sudah 13 orang dari
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-118
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
daerah tersebut yang menjadi korban tindak kejahatan tersebut "Masalah
pertama kemiskinan. Permasalahan ini perempuanlah yang langsung
merasakannya. Solusinya menguatkan kesejahteraan yang berawal dari dalam
rumah, karena perempuan sejahtera keluarga pun sejahtera. Kedua, katanya,
masalah pendidikan yang didapatkan seorang perempuan di beberapa daerah,
termasuk NTT, misalnya, berbeda dengan laki-laki."Perbedaan akses pendidikan ini
membuat perempuan tidak mempunyai kemampuan, kapasitas dan skill yang
bagus ketika memasuki dunia kerja. Akibatnya, mereka terjebak human
trafficking dengan diiming-imingi gaji besar di luar negeri.
Kemiskinan perempuan di Nusa Tenggara Timur dapat dibahas
berdasarkan empat bentuk kemiskinan itu sendiri dengan gambaran sebagai
berikut :
(a) Kemiskinan Absolut yaitu kondisi seseorang yang memiliki
pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan
yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.Kemiskinan di NTT dapat
dikategorikan sebagai kemiskinan berwajah perempuan, sebagai kelompok
popu)asi terbesar di NTT. Dara dalam (Kono,2018) menyatakan bahwa
Perempuan merupakan kelompok termiskin dan karena itu rentan terhadap
berbagai persoalan berkaitan dengan kesejahteraannya. Data menunjukkan
bahwa 93,3 perempuan NTT bekerja mengurus rumah tangga dan 70,4 persen
tergolong pekerja tidak dibayar. "NIT merupakan propinsi yang tidak ramah
terhadap perempuan dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan terus
meningkat. Data LBH APIK NTT 2013- 2016 menunjukkan bahwa kekerasan
seksual mencapai 284 kasus, KORT 35 kasus dan kasus perdagangan orang
sebanyak 88 kasus,". Di bidang kesehatan pada tahun 2014 sesuai data Dinkes
NTT 2015, menyebutkan terdapat 124 ibu NTT meninggal atau sekitar 13-14
perempuan per bulan dan kematian bayi 1.282 orang atau 106 - 107 bayi per bulan.
Sementara itu data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTT menunjukkan
terdapat 970 orang ibu HIV/AIDS dalam 20 tahun terakhir 1997-2017.
(b) Kemiskinan Relatif .Kemiskinan relatif kondisi miskin karena
pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat,
sehingga menyebabkan ketimpangan pada masayarakat Data (BPS, 2018)
jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2018 telah mencapai 1.142.170
orang. Angka ini mengalami lonjakan 7.400 orang jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk miskin NTT pada September 2017 yang masih berada pada
angka 1.134. 740 orang. Meski prosentase, angka kemiskinan di NTT turun 0,03
persen dari 21,38 persen pada September 2017 menjadi 21, 35 persen pada Maret
2018. Data BPS NTT, mengatakan, disparitas kemiskinan antara perkotaan
dan pedesaan cukup tinggi. Pada September 2017, persentase penduduk
miskin di kota di NTT 10,11 persen dan penduduk miskin di desa 24, 59 persen.
Namun pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di kota 9,94 persen,
jumlah penduduk miskin di desa di NTT melonjak menjadi 24,74 persen.
Angka kemiskinan tersebut, diukur berdasarkan konsep kebutuhan dasar.
(c) Kemiskinan Kultural.Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan
sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya,
seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-119
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. (Munthe,2018). Kondisi perempuan di NTT juga tak lepas dari banyak persoalan. Mulai dari persoalan pendidikan,
ketenagakerjaan, hingga masalah kesehatan. Pada sektor pendidikan,
perempuan NTT secara umum sebagian besarnya hanya mampu mengenyam
pendidikan dasar. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016 mencatat
hanya ada sekitar 70,32 persen perempuan berumur sepuluh tahun ke atas
yang pernah mengikuti jenjang pendidikan dasar. Perempuan yang mampu menamatkan pendidikan dasar (SD) hanya sebesar 37,58 persen. Sedangkan
perempuan yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar karena berbagai
kendala dan keterbatasan adalah sebesar 32,74 persen.
Jumlah Perempuan yang kemudian melanjutkan pendidikan dari sekolah
dasar terus mengalami penurunan secara drastis untuk tingkatan jenjang yang lebih
tinggi (BPS, Publikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2017).
Perempuan NTT faktanya kurang diberi kesempatan mengembangkan diri melalui
jalur formal untuk bersekolah pada jenjang pendidikan tingkat lanjut Banyak
orang tua di NTT yang merasa "cukup" ketika anak-anak perempuan mereka
sudah dapat membaca dan menulis di jenjang pendidikan dasar. Himpitan
ekonomi membuat banyak perempuan NTT terpaksa harus membantu mengurus
rumah tangga, menikah dini atau bekerja serabutan daripada memilih untuk
melanjutkan pendidikan. Dengan tingkat pendidikan perempuan NIT yang rendah
berimplikasi pada sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang
memadai. Sebagian besar perempuan NTT berusia 15 tahun ke atas hanya
mampu bekerja di sektor primer (bidang pertanian) dengan persentase mencapai
53,07 persen (Susenas, 2016).
Status perempuan yang bekerja tersebut pun mayoritasnya hanya
sebagai pekerja keluarga atau pekerja takdibayar. Tingkat pendidikan yang rendah
serta minimnya upaya edukasi kepada perempuan NTT, termasuk kaum ibu,
memberi dampak yang negatif pada kesehatan diri sendiri dan lingkungan
sekitarnya Bahkan permasalahan yang kera p kali "menghantui" perempuan
dan kaum ibu di NTT adalah terkait kesehatan bayi dan balita. Banyak kaum ibu
di NTT yang tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksk1usif selama 6
bulan pertama masa pertumbuhan kepada bayinya. Selain itu, pengetahuan kaum
lbu yang rendah tentang imunisasi membuat bayi dan balita rentan akan serangan
berbagai penyakit Belum lagi permasalahan terkait kasus ba1ita berstatus gizi
buruk. Gizi buruk balita masih marak dijumpai di seluruh kabupaten/kota di provinsi
ini dengan total mencapai 3.072 kasus pada tahun 2016. Hal-ha! diatas menambah
daftar panjang permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan kaum ibu di
NTT. Harapan akan masa depan yang lebih baik harus tetap menyala ditengah•
tengah realitas pahit akan nasib terpuruk yang dialami oleh banyak perempuan dan
kaum ibu di NTT.
(d). Kemiskinan Strukural. Kemiskinan struktural merupakan situasi
miskin terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu
sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali
menyebabkan suburnya kemiskinan, Buruknya distribusi kekayaan, pengaturan
kepemilikan, penyediaan lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, dan lain-lain.
Kemunculan buruh migran, tidak diragukan, merupakan fenomena yang dilatari oleh
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-120
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
tidak hanya persoalan ekonomi, namun juga sosial-politik. Di bidang ekonomi,
kemunculan buruh migran merupakan konsekuensi logis dari ketidakberhasilan
pemerintah dalam memeratakan basil pembangunan. Corak pembangunan ekonomi yang berorientasi pada paham kapitalisme-liberal dalam banyak hal telah melahirkan
sejumlah problem baru. Salah satunya adalah kian lebarnya disparitas ekonomi antara
masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Hasil pembangunan yang selarna
ini berjalan, harus diakui lebih banyak menguntungkan masyarakat atas yang memiliki
akses pada pendidikan dan modal melimpah. Sebaliknya, masyarakat kalangan bawah
justru kerap terabaikan dan termarjinalkan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan
dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri (tenaga kerja Indonesia/TKI). Pemerintah belum memberikan
perlindungan yang optimal terhadap TKI, mengingat banyaknya kasus-kasus
perlakuan yang tidak: manusiawi terhadap TIO di negara lain. ( Maruf,2019)
melengekapi pengertian buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau
karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan
kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa
uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau
majikan. Dalarn kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja
rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan
Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan
cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam
melakukan kerja. Oisisi lain kualitas tenaga kerja menurut IOM Migrasi
internasional tenaga kerja didefinisikan sebagai pergerakan orang dari satu
mendapatkan pekerjaan saat ini, diperkirakan sekitar 105 juta orang bekerja di
negara selain negara kelahirannya. Namun, walaupun ada banyak upaya
dilakukan untuk melindungi para tenaga kerja migran tersebut, banyak di
antara mereka mengalami kerentanan dan menghadapi risiko yang serius
selama menjalani proses migrasi. Indonesia adalah salah satu negara pengmm
tenaga kerja migran, dengan kurang lebih 6 juta Tenaga Kerja Indonesia
bekerja di luar negeri. Selain tenaga kerja formal yang melalui sa)uran resmi,
sejumlah besar tenaga kerja Indonesia direkrut di luar jalur resmi. Di dekade
lalu, Indonesia telah menjadi salah satu pengmrn terbesar tenaga kerja tak
terlatih.
Kualitas tenaga kerja di NTT (Riberu,2013) tidak jauh berbeda dengan
daerah di Indonesia lainnya dimana ada dalam karakteristik lapangan kerja yang
dualistik (formal dan informal), dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan
kualitas tenaga kerja yang rendah. Dalam pasar tenaga kerja di NTT tingkat
partisipasi angkatan kerja tidak cukup tinggi dan berfluktuaksi bahkan pada
tahun 2011 turun ke angka 71,72 %. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100
orang yang aktif di pasar kerja 72 diantaranya sedang sisanya adalah
pencari kerja (penganggur). Sementara itu angka UMR NTT tahun 2011 jika
dibandingkan dengan rata rata provinsi lain di indonesia yang banyak menembus
angka 1.000.000 masih sangat rendah. Rendahnya UMR berpengaruh pada
tingkat upah ditambah pengusaha yang berlaku curang dengan mebayar upah
dibawah UMR sehingga menyebabkan banyak pekerja tidak dapat meningkatkan
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-121
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
kesejahteraan bidupnya dansecara tidak langsung berdampak pada
produktivitas tenaga kerjanya.
Menurut (Riberu,2013) ada beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya kualitas tenaga kerja di NTT antara lain : Tenaga kerja yang bekerja di
NTT sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah hampir 80%
merupakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah yakni hanya
sebatas pada jenjang SMP, sedangkan sisanya sebesar 20% merupakan tenaga
kerja dengan tingkat pendidikan sampai jenjarig SMA/SMK dan Universitas. Hal ini
tentu akan berpengaruh pada produktivitas kerja yang dapat dapat
dipengaruhi faktor keterampilan (kemampuan). Kemampuan disini dibedakan
atas dua yakni soft skill yang didapat melalui proses belajar baik formal
maupun non formal dan kemampuan fisik dengan indikatornya kesehatan.
Keduanya saling menunjang satu sama lain. Fisik yang sehat akan mendorong
kerja otak lebih maksimal, sebaliknya pnegetahuan dan pengalaman akan
memacu kerja fisik lebih efektif. Sebagai daerah miskin, masyarakat NTT
belum sepenuhnya mampu memenuhi kedua kemampuan ini, baik untuk memenuhi
kebutuhan tubuh akan gizi seimbang maupun kebutuhan akan ilmu dan
pengalaman. Selain kedua faktor tersebut penyebab rendahnya kualitas tenaga
kerja masyarakat NTT juga dipengaruhi oleh rendahnya etas kerja. Etos kerja
atau disebut sebagai semangat kerja, didalamnya terdapat semangat dan
kedisiplinan dalam bekerja. Seseorang yang bekerja dengan sungguh- sungguh dan
yakin dengan apa yang dilakukannya akan mengarah kepada produktivitas
yang tinggi.
Memperhatikan keempat jenis kemiskinan diatas telah tergambar
dengan jelas bahwa keempat jenis kemiskinan benar benar terjadi di
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan beberapa pembahasan terkait pekerja
migran bermasalah. Sehingga dapat dianalisia berdasarkan latar belakang dan
posisi pekerja migran itu sendiri baik sebelurn, saat dan sesudah keberangkatan
dilihat dari baik situasi internal maupun situasi eksternal yang sangat memberi
peluang atau sumbangan bagi meningkatkan korban traffciking dari
NTT. Secara internal perempuan di NTT yang mengaJami kemiskinan dari
berbagai aspek sehingga cenderung akan menjadi target sebagai korban.
Keterbatasan ekonomi dari berbagai aspek didukung rendahnya latar
belakang pendidikan baik secara formal di bangku sekolah yang rata rata sangat
rendah maupun nonformal dimana masyarakat masih sangat miskin untuk
mengakses informasi terkait bahaya atau resiko menjadi pekerja migran serta
bagaimana mengakses pendidikan ketrampilan yang disediakan oleh
pemerintah sekaligus mengakses pekerjaaan yang layak.
Ketimpangan ini membuat kondisi perempuan NTT masih jauh kesejateraan
yang berakibat pada keputusan instan yang sangat beresiko menjadi korban
trafficking. Sementara secara eksternal seperti gambaran kemiskinan struktural
tadi akibat belum ditemukan pola intervensi yang tepat yang sekiranya
dapat menjamin upaya pemerintah selama ini yang terus dilakukan dalam
rangka mengurangi jatuhnya korban trafficking, melalui moratorium misalnya.
Namun faktanya ada beberapa analisa yang menyatakan ketika moratorium
diberlakukan justru berpengaruh pada meningkatnya jumlah tenaga kerja
nonprosedural yang berangkat ke luar negeri. Disisi Pemerintah dianggap
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-122
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
kurang serius mengintervensi pola pencegahan yang efektif. Selanjutnya
setelah berada di tempat kerja para tenaga kerja yang tidak dibekali dengan
pengetahuan sehingga para pekerja samasekali tidak menyadari hak- haknya
akan cenderung dieksploitasi dan ketidakberdayaan akibat keterbatasan
yang dimiliki seperti kemampuan berbahasa, kemampuan penggunaan IT
sangat mendukung proses eksploitasi terus berjalan. Namun Namun yang perlu
diperhatikan bahwa tidak semua perempuan yang terlibat dalam industri
ini adalah "korban". (Alami,2010) Tidak sedikit perempuan yang secara sadar dan
sukarela bekerja dan mengadu nasib dalam industri seks ini karena
keuntungan ekonomi yang menggiurkan. Perbedaan motivasi inilah yang
me1atarbelakangi perbedaan cara pandang para ilmuan feminis ketika
melihat isu inii. Feminis radikal berargumen perempuan adalah korban
ekploitasi yang harus diselamatkan dalam industri seks ini. Berlawanan dengan
pendapat ini, feminis dari pekerja seks bersikukuh bahwa prostitusi harus dilihat
sebagai salah satu bentuk mata pencahariaan dan perlu diberikan
penghargaan yang sama dengan jenis pekerjaan lain. Feminis aliran ini lebih
menuntut pada terpenuhinya hak dan kewajiban para pekerja seks layaknya pekerja
di sektor lainnya. Narnun dalam perkembangannya saat ini, persoalan (sex)
trafficking lebih menjadi isu utama dalam praktek ekonomi politik internasional
yang berimplikasi negatif terhadap kondisi perempuan secara sosial ekonom.i bagi
perempuan juga isu kesehatan global (global health). Meningkatnya
peredaran virus HIV/AIDS serta potensi penyakit lainnya di banyak negara baik
melalui industri seks dan kesehatan perempuan sebagai pelaku maupun obyek dari
aktivitas tersebut. Hal yang sama juga terjadi di NTT dimana dimana sebagai
wilayah perbatasan di yang juga sering menerima peacekeeping sangat berpengaruh pada kondisi kehidupan perempuan NTT di perbatsan baik secara
ekonomi, pendidikan dan sosial budaya masih sangat rentan, Banyak
perdagangan antar wilayah baik secara resmimelalui pasar lokal maupun pasar
gelap selalu melibatkan perempuan dan anak.Namun hal ini juga masih
membutuhkan penelitian secara khusu, juga terkait industri seks itu sendiri bagi
pekerja perempuan baik secara domestik, nasional hingga internasional. anak anak
dan perempuan. Sementara itu Hal yang juga menjadi kepribatina maslah sosial
lain yang menucul selain penyebaran HIV/AIDS yang rata rata diderita oleh eks
pekerja migran juga banyak masalah sosialyang timbul akibat berangkatnya
tenaga kerja ke Juar negeri. Misalnya kasus perceraian, selingkuh bahkan tak
jarang anak yang ditinggalkan menjadi korban anak berhadapan dengan hukum
akibat mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam masa penitipan
tersebut Sehingga masalah perdagangan manusia yang menimpa kaum perempuan
dianggap menimpa satu keluarga bahkan para generasi penerus didalamnya
sehingga hal ini menjadi sangat urgent untuk ditindaklanjuti secara serius oleh
semua elemen baik oleh pemerintah, swasta bahkan masayarakat itu sendiri
khsusu bagi perempuan sebagai pemelihara kehidupan dan anak sebagai
generasi penerus bangsa.
KESIMPULAN
Permasalahan pekerja migran khususnya kaum perempuan tidak hanya
terjadi diluar negeri namun hal yang buruk pun telah mulai menampakkan
efeknya di kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data terakhir (Polda)
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-123
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
NTT menetapkan dua warga Kota Kupang, sebagai tersangka dalam kasus
prostitusi online,dimana polda NTT mengamankan, kedua muncikari
terbukti menawarkan lima orang perempuan muda asal Kota Kupang
kepada pria hidung belang menggunakan aplikasi M1 CHAT. Masalah
lanjutan adalah ketika para pekerja semuanya cenderung mengalami eksploitasi
baik jam kerja, seksual hingga organ tubuh dan lainnya Selain pembenahaan
sistem yang membantu pelaksanaan seleksi secara resmt sebelum pemberangkatan
tenaga kerja itu sendiri, saat berada di wilayah tujuan kerja dan setelab kembali
dari tempat tujuan. Faktanya selama beberapa tahun penanganan yang
telah dilakukan rata rata para pekerja pulang dalam kondisi terbutuk dari
korban meninggal, gangguan jiwa, kemiskinan dan korban korban lainnya.
Kondisi rendahnya tingkat ekonomi serta pendidikan dan keahlian
angkatan kerja ini berpengaruh terhadap lambatnya penyerapan tenaga kerja yang
terserap hanya merupakan tenaga kerja informal dengan keahlian yang rendah
yang tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik secara lokal maupun nasional
bahkan internasional.. Situasi ini akan melemahkan perekonomian masyarakat
NTT, maka perlu ada tindakan yang barus segera dilakukan. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintab dari perbaikan regulasi seperti undang
undang tenaga kerja bahkan sampai moratorium pengiriman tenaga kerja di
wilayah NTT namun dirasakan belum banyak memberikan dampak, Rendahnya
kualitas tenaga kerja masih menjadi hal penting yang harus dibenahi. Keadaan
ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan
penyedia kerja dan rendahnya keahlian akan berdampak pada lambannya
peningkatan produktivitas kerja. Pemerintah diharapkan mulai untuk
memikirkan untuk investasi di bidang pendidikan dan pelatihan guna
formal untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait dunia kerja dan hak
hak pekerja dan juga pendidikan nonformal berupa pelatihan dalam
meningkatkan keterampilan pekerja, sehingga dapat meningkatkan
produktivitas juga didukung oleh tingkat gizi dan kesehatan, serta etas kerja yang
tinggi yang akan berakibat pada penghasilan yang tinggi pula. Sehingga
dapat pula meningkatkan kesejahteraan dari sisi ekonomi. Namun di NTT terdapat
beberapa kondisi yang sudah menyalahi aturaf yaitu salah satunya mempunyai
pekerja dibawah umur padahal anak - anak dibawah umur itu
seharusnya.diberikan pelatihan dan ketrampilan sebagai generasi penerus bangsa
Memperhatikan kondisi di provinsi Nusa Tenggara Timur terkait
tingkat ekonomi pendidikan dan pengaruhnya terhadap pekerja migran dan
kualitas tenaga kerja mereka baik yang bekerja di dalam maupun di luar
negeri maka diperlukan beberapa tindakan affirmatif terkait penanganan
masalah perdagangan manusia baik secara internal maupun secara eksternal
yang benar benar melibatkan seluruh komponn baik pemerintah, swasta,
masayarakat juga pekerja itu sendiri. Langkah-langkah untuk mengurai
persoalan terkait buruh migran, idealnya dibagi dalam dua strategi, yakni strategi
jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek ini meliputi
peningkatan kualitas pekerja migran dan pembenahan regulasi pada konteks
lokalistik dan tata perundangan terkait buruh migran. Rendahnya kualitas
buruh migran asal Indonesia selama ini telah menjadi problem klasik yang
menyebabkan munculnya banyak persoaJan. Pemerintah memiliki tanggung jawab
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-124
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
untuk dapat memfasilitasi semua potensi dari berbagai lemen untuk
dapat meningkatkan kualitas pekerja migran, baik dalam hal kompetensi
pekerjaan, bahasa maupun budaya negara tujuan. Pemerintah berkewajiban
memastikan kualitas pekerja migran memiliki kualitas sesuai standar lokal, nasional
babkan internasional. Hal ini untuk meminimalisasi tindak
pelanggaran kesepakatan kerja sebagaimana kerap terjadi. Pemerintah diharapak
mampu untuk mendorong adanya pergeseran tren pengiriman pekerja migran dari
yang selama ini didominasi pekerja di sektor domestik-informal ke arah
pekerja profesional-formal. Untuk mewujudkan itu, tentunya diperlukan
program pelatihan kompetensi bagi calon pekerja migran yang melibatkan
kerjasama pemerintah dan kalangan swasta, masyarakat bahakn calon
pekerja itu sendiri sebagai individu. Kehadiran lembaga pendidikan formal
sangat penting untuk menunjang pendidikan di NTT untuk dapat menghadirkan
lulusan yang punya pengetahuan dan keterampilan yang dapat
menunjang kerjanya.
Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sendiri wajib ikut serta untuk meningkatkan
kualtas tenaga kerja. Berikut (Kompasiana, 2016). Upaya peningkatkan kualitas
tenaga kerja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguransebagaiberikut:
1. Pemerintah sebagai penanggungjawab tertinggi atas kesejahteraan rakyatnya dapat melakukan upaya upaya berikut untuk meningkatkan dapat
meningkatkan kompetensi namun tidak memberatkan pesertanya.
2. Menyusun dan melaksanakan program yang sekiranya mendukung
tercapainya sistem tenaga kerja yang ideal.
3. Meningkatkan kualitas pekerja serta produktivitas tenaga kerja dengan
mengadakan pelatihan pelatihan yang sesuai dengan syarat syarat
kornpetensi di dunia kerja 4. Menyusun kurikulum yang dapat menghasilk:an lulusan berkualitas 5. Pendidikan lembaga masyarakat seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau
lernbaga lembaga yang berdiri di lingkungan seperti PKK dan karang taruna
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja Dengan demikian di masa mendatang
Pemerintah Provins! Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk, melalui
sektor pendidikan, baik itu sektor pendidikan formal maupun informal yang
berorientasi pada peningkatan pemahaman serta keahlian. Rencana
tindak lanjut rnulai dari langkah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi
hingga reintegrasi sebagai upaya penyelesaian benang kusut saat lalu,
sekarang dan yang akan dengan melibatkan setiap elem en baik
pemerintah, swasta masyarakat dan individu itu sendiri sebagai pekerja
dengan target sasaran para penduduk usia pekerja baik laki maupun perempuan
namun prioritas kaum perempuan dan anak sebagai generasi penerus bangsa.
SARAN
Ada beberapa saran yang dapat dinerikan bagi penanganan masalah trafifiking
terkait rendahnya tingkat ekonomi dan kualitas tenaga kerja dalam mengatasi
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-125
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
masalah pengangguran dengan cara : pendidikan yang berpengaruh terhadap kaalitas
tenaga kerja antara lain : PENCEGAHAN :
1. Jangka Pendek. Menyiapkan perbaikan sistem pendidikan baik secara
formal maupun nonformal bagi pekerja itu sendiri khusunya kaum
perempuan untuk semakin memahami hak haknya sebagai pekerja sekaligus
pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan untuk mencapai standdar baik
lokal, nasional maupun internasional bagi pekerja itu sendiri
dalamupaya peningkatan produktifitas yang berakibat
pada peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan ekonomi.
2. Jangka Panjang memyusun sistem dapat berupa modul yang dapat
digunakan untuk meningkatkan karakter anak bangsa sebagai
generasi penerus yang memuat nilai nilai kehidupan secara
komprehensif yang dapat memberi nilai karakter agar anak anak
dipersiapkan untuk mampu menangkal nilai nilai yang memberi dampak
buruk terhadap kehidupan. Tidak hanya pada nilai traffixking namun
beberapa nilai karakter jika ditanamkan akan memberikan efek yang
positif untuk mengangkal berbagai masalah sosial yang semakin
menganggu sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
seperti : trafficking, korupsi, radikalisme, terosisme, kekerasan dan
bencana dan banyak masalaha sosial yang bisa dibadapi
oleh generasi yang berkarakter dengan harapan jika disiapkan
dngan baik anak anak NIT sbagai generasi penerus kelak siapa menghadapi
semua tantangan.
3. Memperbaiki regulasi dari pusat hingga ke daerah yang dapat
menetralisir kapitalisme dan mensejahterakan rakyat khususnya bagi kaum
pekerja migran baik lokal, nasional maupun internasional.
4. Memanfaatkan lembaga positif yang
DAFTAR PUSTAKA
Buruh - Wikipedia bahasa lndonesia, ensiklopedia bebas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
Gender dalam Praktek Ekonomi Politik Internasional dan Keamanan Global
(Bagian 2 dari 3 tulisan) Athiqah Nur AJami Kategori: Gender and Politics
Dibuat: 22 Januari 2010
Kemiskinan dan Pendidikan Jadi Faktor yang Memicu Kasus Perdagangan Orang
MalvyandieHaryadi May 10, 2018 www.tribunnews.com > Nasional >
UmumTranslate this page
Kemiskinan, Trafficking dan Prostitusi, Meilinda Anjarsarin11 Mei 2015
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Kemiskinan ... - IPB Repository https: /
/repository.ipb.ac.id/bitstream/123456 789 /254 7/7 /BAB
Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Masib Nomor 5 di Asia Arnoldus Dhae, 22 Apr
2016, mediaindonesia.com/. .../ 41928-kual itas-tenaqa-kerja-indonesia-masi ...
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-126
PROSIDING ISBN : 978-623-91524-0-6
NTT & Stigma Kemiskinan yang Melekat - Pos Kupang, Andrew Donda Munthe Feb 5,
2019kupang.tribunnews.com > Editorial, Opini
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Nusa Tenggara Timur ...
riberuphilip.blogspotcom/ .. .jpeningkatan-kualftas-sumber-daya.ht.. Sep 29,
2013
Peran Perempuan NTT di Era Globalisasi - ... Andrew Donda Munthe23 April 2018
kupanq.tribunnews.com » Editorial : Opini
Problematika buruh migran dan lemahnya perlindungan negara Siti Nurul
Hidayah08:43 WIB - Jumat, 09 November 2018
Social Work Jurnal Volume: 7 Nomor: 1 halaman: 1-129 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN:
2528-1577 (e) HUMAN TRAFFICKINGDI NUSA TENGGARATIMUROleh
Everd Scor Rider Daniell, Nandang Mulyana2, Budhi Wibhawa
3 1.142.170 Orang NTT Masih Hidup Dalam Kemiskinan - Pos Kupang, Hermina Pello
Jul 16, 2018 kupanq.tribunnews.com s News s Regional
Upaya Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia oleh sulistia ...
https://www.kompasiana.com/
.../upaya-meningkatkan-kualitas-tenaga-kerja-di-indone ...003 nomor 139
Tahun 2018
Seminar Nasional Hukum (SNH) 2019. Ende, 2 Mei 2019 P-127
top related