alfi nugraha tugas 1

BAB I

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dlam

praktik dan social pascarezim Orde Baru merupakan salah satu agenda bersama gerakan

reformasi. Di sela-sela tuntutan tersebut terdapat gugatan terhadap Pendidikan

Kewarganegaraan yang pernah dilakukan di masa lalu. Pendidikan Kewiraan sebagai

bentuk pendidikan kewarganegaraab di perguruan tinggi pada masa Orde Baru dipandang

oleh banyak kalangan sudah tidak relevan dengan semangat revormasi. Karenanya

diperlukan paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan bagi warga Negara

Indonesia saat ini dank e depan.

Pendidikan Kewiraan yang difungsikan sebagai pendidikan kewarganegaraan pada masa

lalu bertolak belakang dengan semangat dan hakikat pendidikan kewarganegaraan yang

umumnya terjadi di Negara-negara demokrasi yang telah mapan, di mana pendidikan

kewarganegaraan difungsikan sebagai instruuumen dan media pendidikan nilai-nilai

demokrasi, HAM, dan penguatan masyarakat madani.

Melihat kenyataan tersebut, Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Jakarta

sejak tahun 1999 melakukan rekonstruksi, reorientasi, dan revitalisasi pendidikan

kewarganegaraan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Upaya ini dari

kalangan perguruan tinggi dalam menemukan format baru pendidikan demokrasi di

Indonesia yang sesuai dengan semangat demokrasi dan pembangunan Negara dan karakter

bangsa.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai

wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu

“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Di samping itu,

Pendidikan Kewarganegaraab berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan

nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang PKn?

2. Apa kompetensi yang diharapkan dengan adanya PKn?

3. Apa landasan PKn?

4. Apa tujuan PKn?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan latar belakang PKn.

2. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dengan adanya PKn.

3. Menjelaskan landasan PKn.

4. Menjelaskan tujuan PKn.

BAB II

II.PERMASALAHAN

Latar Belakang diadakannya kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan

bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar

biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi

kemerdekaan kita memerlukan perjuangan nono fisik sesuai dengan bidang profesi masing

– masing. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai – nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap

memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan

mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh

dan tegaknya NKRI.

Dengan itu kita sebagai generasi muda diharapkan menumbuhkan wawasan dan kesadaran

bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan, wawasan

nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa sebagai calon sarjana yang

sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni.

BAB III

III. PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan (Pkn) adalah salah satu mata pelajaran wajib bagi

pelajar di Indonesia. Tidak hanya pelajar, mahasiswa pun wajib mempelajari Pendidikan

kewarganegaraan (Pkn). Sesuai namanya, pendidikan kewargaan diharapkan dapat

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan

konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Risalah Sidang

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia,

1998].

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah hal baru

di Indonesia. Beragam model dan nama pendidikan kewarganegaraan yang mengemban

misi pendidikan demokrasi dan HAM telah banyak dilakukan pemerintah. Di antara nama-

nama tersebut adalah : pelajaran Civics (1957 / 1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang

merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan

Kewargaan Negara ( 1968 / 1969 ), Pendidikan Kewarganegaraan, Civics, dan Hukum

(1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP ( 1975 / 1984 ), dan PPKn ( 1994 ). Di

tingkat Perguruan Tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pansila dan UUD

1945 ( 1960-an), Filsafat Pancasila ( 1970-sampai sekarang ), Pendidikan Kewiraan ( 1989-

1990-an ). Pendidikan kewarganegaraaan di perguruan tinggi saat ini diwujudkan dengan

mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.

267 / Dikti / Kep / 2000 tentang Penyempurnaan Kuriklum Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Selanjutnya diperbarui

dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38 / Dikti / 2002 t tentang Rambu-rambu

Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaran dijadikan sebagai

wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu

“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga Negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab.” Di samping itu

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan

nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari tingkat

pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi diharapkan mampu membentuk watak

warga negara yang mengetahui, meyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan

kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945. Kesadaran setiap warga

negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan

UUD 1945 sangat membantu terwujudnya stabilitas nasional. Stabilitas suatu negara hanya

dapat terwujud bila seluruh warga negaranya saling bekerja sama menciptakan keserasian

dan keselarasan hidup dengan cara melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kompetensi yang Diharapkan

Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) adalah

menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban ( Intelligent and Civilized Citizens ).

Sedangkan kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal yang akan

ditransfornasikan dan ditransmisikan pada pserta didik terdiri dari tiga jenis : pertama,

kompetensi pengetahuan kewargaan ( civic knowledge), yaitu kemampuan dan kecakapan

terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaan ( Civics Education ), yaitu

demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani; kedua, kompetensi sikap

kewarganegaraan (civic dispositions), yaitu kemampuan dan kecakapan terkait dengan

kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender,

toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian

persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM; ketiga,

kompetensi keterampilan kewagaan ( civic skill ), yaitu kemampuan dan kecakapan

mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpatisipasi dalam

proses pembuatan keputusan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap

penyelenggara dan pemerintahan.

Ketiga kompetensi tersebut merupakan tujuan pembelajaran ( learning objectives )

mata kuliah ini yang diselenggarakan melalui cara pembelajaran yang demokratis,

partisipatif, dan aktif ( active learning ) sebagai upaya transfer pembelajaran ( transfer of

learning ) , nilai ( transfer of value ), dan prinsip-prinsip ( transfer of principles )

demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat

madani.

3. Landasan PKn

Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis, landasan

teoritis, landasan histori, landasan sosiologi, dan landasan yuridis.

1. Landasan filosofis

Membangun semangat kebangsaan kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan disegala aspek

bukan suatu hal yang mudah dan instan. Untuk itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan.

2. Landasan teoritis

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

3. Landasan historis

Melihat penglaman bangsa Indonesia dalam mempetahankan keutuhan dan kemerdekaan

NKRI maka perlu adanya pendidikan karakter bangsa, moralitas bangsa dalam kehidupan

demokrasi yang seimbang dalam tanggung jawabnya dalam pembelaan Negara demi terjaga

dan terwujudnya intregasi bangsa.

4. Landasan sosiologis

Keanekaragaman yang ada pada Bangsa Indonesia harus harus di arahkan dan dibina dalam

meningkatkan kesadaran bersama dalam kehidupan kesatuan bangsa Indonesia.

5. Landasan yuridis

Pasal 27 ayat(3) amandemen menyebutkan; setiap warga Negara berhak dan wajib turut

serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 30 ayat(1); tiap-tiap waga Negara berhak dan

wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara.

Pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi manusia

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

6. Landasan Ilmiah (Dasar Pemikiran)

1). Dasar Pemikiran PKn

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara

dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya.

. Warga negara dituntut hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, mampu

mengantisipasi perkembangan serta perubahan masa depan. Untuk itu diperlukan

pembekalan IPTEKS yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-

nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan

hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2). Objek Pembahasan PKn

Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode,

sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek

material maupun objek formal. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan

dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKn adalah segala hal yang

berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi

wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek

formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut.

Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan

Pendahuluan Bela Negara.

Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek

material tersebut. Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara

dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Objek pembahasan PKn menurut Kep. Dirjen

Dikti No. 267/dikti/Kep./ 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut:

1) Pengantar PKn

a. Hak dan kewajiban warga negara

b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

c. Demokrasi Indonesia

d. Hak Asasi Manusia

2) Wawasan Nusantara

3) Ketahanan Nasional

4) Politik dan Strategi Nasional

3. Rumpun Keilmuan

PKn (Kewiraan/ kewarganegaraan) dapat disejajarkan dengan civics education yang

dikenal diberbagai negara. PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan

monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan

diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi,

dsb. Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah

suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi

penerusnya.Selaku warga masyarakat,warga bangsa dan negara,secara berguna dan

bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berunah dan selalu

terkait dengan konteks dinamika budaya,bangsa,negara dan hubungan international,maka

pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang

digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak

keterdugaan.

Dalam kehidupan kampus di seluruh perguruan tinggi indonesia,harus dikembangkan

menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik,berwawasan budaya bangsa,bermoral keagamaan

dan berkepribadian indonesia.Untuk pembekalan kepada para mahasiswa di indonesia

berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai,sikap dan kepribadian,diandalkan kepada

pendidikan pancasila,Bela Negara,Ilmu Sosial Dasar,Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah

Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalma kehidupan,yang disebut Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MKPK).

II. 4. Tujuan PKn

Adapun tujuan mata kuliah Pendidikan Kewargaan adalah mengebangkan kompetensi

sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis dann kreatif, sehingga mampu

memahami berbagai wacana kewarganegaraan.

2. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara

demokratis dan bertanggung jawab.

Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak

dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi

tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan

kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic

dispositions).

Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan

akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral.

Secara lebih terperinci, materi pengetahuan pendidikan kewarganegaraan meliputi

pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-

prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional,

pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi,

serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan

berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual

adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang

dialog dengan anggota partai politik. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah

keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor

kepada polisi atas tindakan kejahatan yang diketahui. Watak atau karakter

kewarganegaraan sesungguhnya merupakan materi yang paling substantive dan esensial

dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi ini dapat dipandang sebagai

muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.

Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan

kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif, dan

pada akhirnya pengetahuan serta keterampilan itu akan membentuk suatu karakter atau

watak yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Watak yang

mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil,

demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-

lain.

Menurut Branson (1999:7) tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan

bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara

bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk

memberikan kompetensi sebagai berikut:

a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.

b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam

kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Djahri tujuan pendidikan Kewarganegaraan(1994/1995:10) adalah sebagai

berikut:

a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian

Pendidikan Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan

manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku

yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan

yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan

sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah

mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh

rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah

partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga

negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional

Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan

penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan

untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan

lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan

kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya

sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

BAB IV

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan (Pkn) adalah salah satu mata pelajaran wajib bagi pelajar di

Indonesia. Tidak hanya pelajar, mahasiswa pun wajib mempelajari Pendidikan

kewarganegaraan (Pkn). Sesuai namanya, pendidikan kewargaan diharapkan dapat

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan

konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaran dijadikan sebagai wadah

dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga Negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab.” Di samping itu Pendidikan

Kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) adalah

menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban ( Intelligent and Civilized Citizens ).

Sedangkan kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal yang akan

ditransfornasikan dan ditransmisikan pada pserta didik terdiri dari tiga jenis : pertama,

kompetensi pengetahuan kewargaan ( civic knowledge), kedua, kompetensi sikap

kewarganegaraan (civic dispositions), ketiga, kompetensi keterampilan kewagaan ( civic

skill ). Kemudian Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis,

landasan teoritis, landasan histori, landasan sosiologi, dan landasan yuridis.

DAFTAR RUJUKAN

Andri. 2007. Tujuan PKn. (Online), (http://andriez1980.blogspot.com/2007/07/ tujuan-

pkn_10.html), diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2011.

Hidayat, Komardin dan Azra, Azyumardi. 2008. Pendidikan Kewargaan ( Civics Education

). Jakarta : Kencana

Nukhrid.2011. Landasan Kewarganegaraan. (Online), (http://nukhrid88.blog.

com/2011/05/11/landasan-kewarganegaraan/), diakses pada hari Rabu tanggal 14

September 2011.

Nunu. 2011.Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. (Online), (http://noeno

eaciel.blogspot.com/2011/01/landasanpendidikankewarganegaraan.html), diakses pada hari

Rabu tanggal 14 September 2011.

________. 2011. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. (Online), http://www.

gudangmateri.com/2011/05/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan.html), diakses pada hari

Rabu tanggal 15 September 2011.