abu bokar tambak : hak ulayat masyarakat adat yang ada...

ABSTRAK

Tanah adalah usur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya kaum tani. Bahwa tanah memiliki makna tinggi yang dapat dipadankan dengan nyawa, sehingga bila ada usaha memisahkan tanah dari pemiliknya bakal membangkitkan pergolakan.

Memang tak bisa dipungkiri bahwa tanah adalah sejarah penuh pertentangan, konflik, yang tak jarang mengobarkan perang yang memakan korban jiwa tidak sedikit. Cerita tentang ekspansi wilayah kerajaan-kerajaan, pada dasarnya merupakan bentuk lain dari sengketa tanah, perebutan wilayah. Konflik yang terjadi bukan bersumber pada mereka yang berada dilapisan bawah, tapi mereka yang berada di lapis atas, sedangkan rakyat sendiri, sebagai pihak yang mengisi lapisan bawah struktur sosial, sejak dahulu, lebih banyak menjadi korban dari sengketa tersebut.

Kenyataan sejarah tersebut, menunjukkan bahwa, manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah karena manusia berasal dari tanah dan akhirnya juga kembali ke tanah dan di atas tanahlah manusia hidup dan menggali sumber kehidupannya.

Manusia berdiam secara berkelompok dalam kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Negara, dalam masing-masing kelompok tersebut perlu tanah untuk penghidupan.

Pemilikan tanah secara bersama-sama yang diolah secara terus menerus, turum temurun oleh persekutuan (komunal) disebut hak ulayat. Hak ulayat diakui keberadaannya dan diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960.

Pada mulanya tanah ulayat dijumpai pada hampir seluruh wilayah Indonesia, tetapi dengan bertambah luasnya hak penguasaan pribadi, juga karena faktor-faktor di luar masyarakat hukum adat, secara alamiah kekuasaan hak ulayatnya semakin lama semakin melemah, hingga akhirnya menjadi tidak tampak lagi keberadaannya.

Hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masih adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum adat hanya dapat diketahui dari hasil tinjauan dan penelitian setempat. Hak ulayat yang kenyataannya sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali. Dengan sendirinya juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru masyarakat-masyarakat hukum adat yang tidak pernah mempunyai tanah ulayat.

Kabupaten Labuhanbatu sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 22 Kecamatan, 209 Desa dan 33 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 950.378 jiwa dan luas wilayah 922.318 Ha (9.223,18 Km2). Pada masa dahulu sampai sekarang masyarakat hukum adat mengakui keberadaan tanah adat mereka, walaupun tanah tersebut dikuasai sebagian oleh PTPN dan perkebunan Swasta Lainnya. Karena secara historis tanah-tanah tersebut dikontrakkan oleh Pihak Kesultanan, (yang dibuktikan dengan akta konsensie), dimana Sultan bertindak untuk dan atas nama masyarakat hukum adat. Berakhirnya kekuasaan Kesultanan secara ketatanegaraan harus tetap dihormati dan diteruskan hak-hak atas tanah ulayat menurut konsep hukum adat tetap melekat pada masyarakat adat.

i


DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................... : i

KATA PENGANTAR ............................................................................................. : ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ : iv

BAB I :PENDAHULUAN

A Latar Belakang ................................................................................ : 1

B. Perumusan Masalah ....................................................................... : 5

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... : 6

D. Tinjauan Pustaka ............................................................................ : 6

E. Metode Penelitian Penulisan .......................................................... : 14

F. Sistematika Penulisan ..................................................................... : 15

BAB II : IDENTIFFIKASI PERMASALAHAN

A. Eksistensi Hak Ulayat ................................................................... : 17

B. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu . ................................. : 22

C. Hak Masyarakat Adat Labuhanbatu .............................................. : 33

D. Upaya Masyarakat Adat ................................................................ : 42

BAB III : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Keberadaan Hak Ulayat Ditinjau Dari UUPA

di Kabupaten Labuhanbatu………………………………………. : 45

B. Pengelolaan, Kepemilikan Tanah Ulayat Sebagai Upaya

Penertiban Administrasi Pertanahan ............................................. : 54

C. Upaya Pemerintah Dalam Menertibkan Keberadaan Hak Ulayat : 61

D. Hukum Adat Sebagai Dasar Hak Ulayat Dalam Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup ………………………................ : 67

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .................................................................. ………….: 78

B. Saran ............................................................................. ………….: 79

DAFTAR PUSTAKA

iv


DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

TABEL & LAMPIRAN

1. Datar kasus tanah yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu ... ... ... ... ... ... ... ... 29

2. Peta Kabupaten Labuhanbatu ... ... . .. . .. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... . .. . . . ... bagian akhir

3. Peta Kecamatan yang terdapat di kabupaten Labuhanbatu .. . ... ... . . . . . . bagian akhir

4. Surat keterangan bukti penelitian peneliti dari BPN Labuhanbatu ... .........bagian akhir

v


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kita tengah menyaksikan suatu proses menuju krisis sosial yang

disebabkan oleh sengketa tanah. Tanah, sejak lama memang menjadi hal sangat rawan dan

potensi pemicu krisis sosial. Karena itu, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memahami

dan menemukan solusi yang adil terhadap masalah tanah perlu dilakukan.

Gejala krisis sosial akibat sengketa tanah ini telah memanifestasi dalam bentuk

pertentangan kepentingan atas tanah antara rakyat dan negara maupun antara rakyat dengan

modal.

Persoalan tanah dijaman awal kemerdekaan merupakan periode transisi antara jaman

kolonialisme dan developmentalisme. Masa transisi ini bersamaan dengan periode revolusi

Indonesia, terjadi proses sengketa antara petani dan pihak perkebunan serta proses

nasionalisasi perkebunan kolonial. Proses perebutan tanah yang dilakukan oleh petani kecil

masa itu adalah merupakan suatu bentuk dari “landreform spontan” yang dilakukan oleh

mereka yang dahulunya tergusur. Proses sengketa tanah dan aksi sepihak yang dilakukan

pada awal republik tersebut dimungkinkan karena bersamaan dengan revolusi fisik

kebangunan Republik Indonesian (1945-1949).

Berbagai persengketaan tanah ini akhirnya telah melahirkan apa yang dikenal dengan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan undang-undang landreform 1960-1965

yang merupakan bentuk penyelesaian persengketaan tanah melalui intervensi

1


negara. Bersamaan dengan itu pula sejumlah peraturan keagranan juga lahir, seperti

Undang-Undang Pokok Bagi Hasil, Peraturan Pendaftaran tanah dan lain sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang tersebut berkaitan atau hash dari suatu proses konflik

antara kepentingan kelas dalam masyarakat. Namun pada akhirnya sebelum landreform atau

agrarian reform bisa sepenuhnya dilaksanakan, Indonesia telah memasuki era

developmentalisme, dimana semangat, visi dan paradigma model perubahan nasional yang

mendasarinya berbeda dengan kepentingan dan gagasan yang melahirkan undang-undang

tersebut.

Sengketa tanah yang terjadi pada era developmentalisme pada dasarnya tidak bisa

dipisahkan dari kebijakan agraria model developmentalisme. Sementara kebijakan agraria tak

bisa dilepaskan dari idiologi dan paradigma perubahan sosial yang menopang struktur dan

sistem sosial yang dianut negara tersebut.

Menurut Noer Fauzi, dengan disahkannya UUPA 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok Agraria yang terkenal dengan UUPA itu merupakan tonggak sejarah agraria di

Indonesia, karena hal itu mengatasi berlakunya dualisme hukum agraria, antara hukum

agraria produk Kolonialisme Belanda dan hukum yang berasal dari adat ash

Indonesia.(Forum LSM/LPSM DIY, 1995: 23).

Dalam perkembangan sejarah hukum pertanahan di Indonesia, telah terjadi konflik

antara hak menguasai negara dengan hak ulayat. Meskipun menurut pembuat

Undang-undang Pokok Agraria, hak menguasai negara tersebut adalah pencerminan dari hak

ulayat dalam skala nasional. Namun dalam praktek, perbedaan persepsi mengenai kedua hak

menguasai tanah tersebut telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

2


Konflik pertanahan telah berlangsung sejak zaman Kolonial sampai saat ini,

khususnya dalam areal perkebunan yang berasal dari konsesi yang diberikan sultan kepada

orderdeming di atas tanah ulayat. Hak konsesi berkembang menjadi hak erfphacht yang

kemudian setelah kemerdekaan hak erfphacht berubah menjadi Hak Guna Usaha (HGB).

Peristiwa hukum ini telah menghilangkan kedudukan hak ulayat masyarakat adat sehingga

menimbulkan konflik vertical maupun horizontal.

Konflik pertanahan yang berlanjut menjadi sengketa pertanahan antara rakyat dengan

pemerintah dan pihak onderneming yang sekarang menjadi pihak PT. Perkebunan Nusantara

(PTPN) khususnya antara masyarakat penggarap, rakyat penunggu dan masyarakat adat.

Sengketa ini dalam praktek sulit untuk diselesaikan, bahkan sebelum diselesaikan, muncul

lagi sengketa baru.

Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penertiban

hukum sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara untuk menertibkannya. Karena

persoalan hukum adat bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktek

bernegara. Terlaksananya hukum secara baik dan bertanggungjawab sangat tergantung

kepada political will dan political action dari penyelenggara negara.

Dalam konteks perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat jelas

tercantum dalam UUPA. Namun demikian penerapannya dalam praktek mengalami kendala

yang signifikan. Lebih dari itu, kerap muncul multi tafsir atas teks-teks undang-undang itu,

sehingga tidak jarang terjadi konflik yang berkepanjangan antara rakyat adat dengan

pemerintah maupun pihak swasta.

3


Tanah pada kenyataannya adalah tetap dalam arti tidak ada perluasan lagi, karena

setiap manusia berjuang dalam hidupnya untuk memperoleh tanah untuk perumahan,

pertaman sehingga dibutuhkan pengelolaannya sebagai upaya terpadu untuk menata,

memanfaatkan, mengembangkan, memelihara, memulihkan, mengawasi dan

mengendalikan.

Tanah sebagai sarana hidup manusia/masyarakat, maka perlu relasi yang koordinatif.

Relasi dan koordinasi itu disebut pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 1997, tentang

Lingkungan Hidup (UU PLH) mengatur:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan

peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban

mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan

tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan hngkungan hidup, secara

nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinir oleh

menteri, dan untuk pelaksanaannya pemerintah dapat menyerahkan kepada Pemerintah

Daerah.

Konflik antara rakyat dan modal atau rakyat lawan industri yang merupakan

sengketa yang terus berkepanjangan. Hal ini tidak terlepas di daerah Kabupaten

4


Labuhanbatu yang sebelum kemerdekaan memiliki daerah 4 (empat) daerah Kesultanan,

yang tidak menutup kemungkinan di daerah kesultanan tersebut terdapat tanah ulayat.

Contohnya saja di daerah Kabupaten Labuhanbatu terdapat 29 kasus sengketa tanah yang

hingga saat ini belum selesai. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengadakan

penelitian seputar tentang keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Labuhanbatu.

Atas dasar itu, maka hemat penulis upaya kaji ulang (reconstruction) terhadap hak

ulayat masyarakat adat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu merupakan langkah pertama

yang harus dengan serius dilakukan. Sebagai the starting point penting dipahami bahwa

hukum adat yang hidup dimasyarakat perlu dipelihara agar tidak sampai terjadi konflik

vertikal maupun horizontal yang berkepanjangan antara pemerintah maupun pihak swasta

dengan masyarakat adat yang hidup. Sehubungan dengan itu juga perlu untuk mencari

formula yang tepat dalam penguasaan, pengelolaan dan perlindungan hak ulayat atas tanah di

Kabupaten Labuhanbatu dalam korelasi antara UU PLH No.23 tahun 1997 dan UU No. tahun

1960.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

ilmiah dengan judul HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT YANG ADA DALAM

MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU DEMI TERCAPAINYA TERTIB

HUKUM TENTANG PENGUASAAN TANAH

5


B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan membatasi fokus kajiannya kepada masalah-masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana keadaan hak ulayat masyarakat adat menurut Undang Undang No. 5 Tahun

1960.

2. Bagaimana keberadaan hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Bagaimana upaya masyarakat adat untuk memiliki dan mengolah tanah ulayat sebagai

upaya penertiban administrasi pertahanan.

C. Tujuan Penetitian

Sesuai dengan judul “Hak Ulayat Masyarakat Adat Yang Ada Dalam Masyarakat

Kabupaten Labuhanbatu Demi Tercapainya Tertib Hukum Tentang Penguasaan Tanah”,

penelitian ini ditujukan untuk :

1. Mengetahui keberadaan hak ulayat atas tanah pada masyarakat dalam hubungannya

sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria.

2. Mengetahm keberadaan hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Mengetahui upaya masyarakat adat untuk memiliki dan mengolah tanah ulayat sebagai

upaya penertiban administrasi pertahanan.

6


D. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat Hukum Adat

Berbicara tentang berbagai lembaga hukum yang ada pada masyarakat hukum adat

seperti lembaga hukum perkawinan, lembaga hukum pewarisan, lembaga hukum anak

angkat, lembaga hukum tentang kepemilikan atas tanah dan lain-lain, kita harus mengetahui

struktur masyarakat yang bersangkutan. Berlakunya lembaga hukum pada masyarakat

setempat sangat dipengaruhi oleh sistem serta struktur dari masyarakatnya.

Dengan demikian maka berbicara tentang hukum tanah adat, pads pokoknya tidak

terlepas dari tata susunan hukum keluarga serta hukum tata negara adat terutama apa yang

dinamakan dengan persekutuan hukum (recht gemeenschaapen).

Masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah kesatuan manusia yang teratur,

menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan

yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing

mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan

tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk

membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan

diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Bushar Muhammad, 1998: 30).

Dengan demikian maka berbicara tentang persekutuan hukum (masyarakat hukum

adat harus dipenuhi kriteria-kriteria :

a. Merupakan kesatuan manusia teratur.

b. Menetap di atas daerah tertentu.

7


c. Mempunyai penguasa.

d. Mempunyai kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud.

Sedangkan Mahadi mengatakan bahwa persekutuan hukum itu mempunyai ciri-ciri :

a. Adanya sejumlah orang tertentu yang bertindak semua merasa terikat dan semuanya

mempersoalkan untung rugi.

b. Apabila kita melihat ke dalam, maka akan tampak adanya orang-orang tertentu atau

golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa dan kekuasaan.

c. Adanya harta benda bersama seperti barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat

peribadatan, gedung dan lain-lainnya dan semua orang ikut memelihara benda itu,

menjaga kebersihan fisiknya, menjaga kesuciannya dan sebagainya. Semua boleh

menikmati dari harta benda itu, akan tetapi orang yang bukan anggota pada umumnya

tidak boleh mengambil manfaat daripadanya kecuali dengan seizin persekutuan.

Persekutuan-persekutuan hukum itu tidak bersifat suatu badan kekuasaan

(gezagsemeenschap) seperti halnya dengan suatu Kota-Praja di negeri-negeri Barat dan

Indonesia modern. Melainkan kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan itu

bersifat kekeluargaan, merupakan kesatuan hidup bersama (levensgemeenschap) dari suatu

golongan manusia yang satu sama lain kenal mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga

menjadi orang tua, suatu golongan manusia yang sejak zaman dahulu tinggal bersama di

tempat kediaman mereka dan seluruhnya serta kebahagiaan perseorangan dari teman-teman

segolongan (Soepomo, 1977: 57).

8


Suatu persekutuan hokum dikepalai oleh kepala persekutuan (Kepala Rakyat), yang

aktivitasnya dapat dibagi dalam 3 hal :

a Urusan tanah

b. Penyelenggaraan tata tertib sosial dan tata tertib hukum supaya kehidupan dalam

masyarakat desa bejalan sebagaimana mestinya, supaya mencegah adanya pelanggaran

hukum (preventif).

c. Usaha yang tergolong dalam penyelenggaman hukum untuk mengembalikan

(memulihkan tata tertib sosial dan tata tertib hukum serta keseimbangan menurut

ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang religio-magis (represif) (Bushar

Muhammad, 1988: 39).

Menurut dasar susunannya, maka struktur persekutuan-persekutuan hukum di

Indonesia ini didasarkan kepada :

a. Teritorial yaitu : masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan oleh

sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang

bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat

tinggal mereka.

b. Geneologis yaitu : masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat

dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu

keturunan yang sama.

c. Teritorial-Geneologis yaitu masyarakat adat para anggotanya merasa bersama-sama

merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ada ikatan antara

mereka masing-masing di samping dengan tanah tempat tinggal mereka, juga

9


karena berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari suatu keturunan yang

sama.

Berdasarkan susunan dan struktur tersebut di atas maka kepala persekutuan dari

masyarakat hukum adat itu ditentukan dan terikat kepada asas kewilayahan atau keturunan

Dengan demikian maka :

1). Semua badan persekutuan hukum dipimpin oleh seorang ketua atau kepala.

2). Sifat dari susunan pimpinan itu erat hubungannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap

jenis badan persekutuan hukum bersangkutan.

2. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah (air dan udara) dari masyarakat adat

sebagai suatu kebulatan warganya. Hak itu bukan hak milik, melainkan merupakan suatu hak

kepunyaan bersama dari para warga masyarakat sebagai perwujudan (personifikasi) seluruh

warga masyarakat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Kekuasaan itu meliputi

tanah (air dan udara) dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat dan pada asasnya

tidak dapat dikurangi atau dipindahkan. Kekuasaan itu dilaksanakan untuk kepentingan

masyarakat hukum adat yang merupakan masyarakat hukum para warga sebagai kesatuan,

para warga bersama dan warga perorangan.

10


Penjelmaan hak ulayat ini terlihat dari gambaran :

a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri bersama warganya yang berhak dengan bebas

mempergunakan tanah-tanah liar di daerah kekuasaannya.

b. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan seizin penguasa persekutuan

tersebut, tanpa izin ini dianggap pelanggaran.

c. Warga sepersekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba (hak

ulayat) dengan retreksi hanya untuk keperluan somah/brayat keluarganya sendiri, jika

dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga

harus mendapat izin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan

mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin kepala persekutuan hukum

disertai pembayaran seperti (recoqnitte, restributie) kepada persekutuan hukum.

d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya,

terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.

e. Hak purba (ulayat) meliputi juga tanah yang sudah digarap oleh hak perorangan.

Sehubungan dengan hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat tersebut maka

masyarakat hukum adat sebagaimana umumnya penguasa mempunyai wewenang dan tugas

sebagai berikut :

a. Melakukan usaha dan mengatur.

1) Penyediaan tanah, artinya masyarakat hukum adat wajib menyediakan tanah bagi

para warganya untuk kepentingan hidupnya : pangan, sandang dan papan dengan

jalan membuka hutan tanah yang belum diolah.

11


2) Pendayagunaan tanah, yaitu menyuburkan atau meningkatkan kesuburan tanah,

misalnya dengan menyelenggarakan irigasi pembukaan dan sebagainya.

3) Pemeliharaan yaitu menjaga agar tanah-tanah tidak menjadi rusak-tandus karena

kurang terpelihara atau penggunaan yang tidak tepat.

b. Mengatur hubungan hukum antara warga masyarakat dengan tanah misalnya hak apakah

yang dapat dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat dan orang luar (asing), antara

lain : hak milik yayasan, pusaka/hak pakai, hak memungut hasil hutan, hak membuka

tanah dan lain-lain.

c. Mengatur hubungan hukum antara perorangan dengan tanah atau yang ada hubungannya

dengan tanah, misalnya hubungan jual (jual lepas, jual gadai, jual sewa), pewarisan, tukar

menukar, transaksi bagi hasil.

Dengan demikian maka hak ulayat tersebut :

a Hanya dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum dan tidak

boleh dimiliki perorangan.

b. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan selama-lamanya.

c. Apabila ulayat itu dilepaskan sementara maka harus ada imbalan (pembayaran) kepada

persekutuan hukum yang memiliki tanah tersebut.

3. Hubungan Hak Ulayat Dengan Hak Menguasai

Antara hak ulayat sebagai atribut dari masyarakat hukum; (adat) dengan menguasai

sebagai atribut dari Negara Persatuan Republik Indonesia terdapat hubungan kefilsafatan,

karena menurut ketentuan Pasal 5 UUPA hukum adat dijadikan dasar

12


hukum agraria nasional. Ini berarti bahwa asas-asas dan ciri hukum adat tentang tanah

dijadikan sumber bahan penyusunan hukum agraria nasional, melalui pengolahan dengan

dasar kerohanian/politik Negara Republik Indonesia Pancasila dibentuklah hukum agraria

nasional.

Disamping penyempumaan hukum adat dan penyesuaiannya dengan kepentingan

serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia modern, maka dalam rangka pembinaan

Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, unsur agamapun diperhatikan pula.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak menguasai Negara yang menjadi

atribut hukum agraria positif merupakan peningkatan dalam arti luas dari hak ulayat yang

semula menjadi atribut hukum tanah positif dari masyarakat-masyarakat hukum (adat) yang

tersebar di seluruh wilayah nusantara (Vide Pasal 2 UUPA).

Selain hubungan tersebut di atas, antara hak menguasai dengan hak ulayat

masyarakat hukum (adat) terdapat hubungan timbal balik antara kekuasaan Negara sebagai

organisasi seluruh rakyat dengan kekuasaan masyarakat hukum (adat) sebagai kebulatan

para warganya, suatu kekuasaan yang berada di bawah kekuasaan Negara kesatuan

Hubungan tersebut terjalin dalam imbangan menebal-menyusut, dalam toleransi harmonis,

seperti halnya hubungan antara hak ulayat suatu masyarakat hukum (adat) dengan hak

perorangan para warganya.

Dalam hukum agraria positif, hak menguasai Negara memberi dasar pendorong bagi

pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum (adat) – sekedar masih ada dalam Negara

kesatuan yang merdeka dan berdaulat, ialah sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara

yang berdasarkan kesatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan

13


undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Jadi dalam hal masyarakat

hukum (adat) melaksanakan hak ulayatnya, kepentingan yang lebih luas harus dijadikan

dasar pertimbangan, bahkan pada asasnya harus diutamakan dari pada kepentingan sendiri.

Sebaliknya negarapun harus mengingat kepentingan masyarakat hukum yang bersifat lokal

itu, jangan diabaikan apalagi dihilangkan. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

dalam Negara hukum kesejahteraan harus melaksanakan hakekat tujuan hak menguasai

Negara atas bumi, air dan ruang angkasa dan tujuan hidup.

Asas penghormatan terhadap hak masyarakat hukum (adat) itu dalam UUPA antara

lain ternyata dari penjelasan Pasal 3 dan penjelasan umumnya yang menyatakan dalam hal

hak ulayat itu masih ada, bila Negara akan meletakkan hak guna usaha misalnya, diperlukan

persetujuan dari dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum (adat) yang

bersangkutan (vide Pasal 3 UUPA dan penjelasan II.3).

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi yang menjadi bahan telaah ada di

Kabupaten Labuhanbatu secara umum melalui data yang resmi diterbitkan oleh instansi yang

berwenang dan penglihatan di lapangan secara nyata.

Sarana yang diperlukan adalah informasi, wawancara serta penelitian kepustakaan

yang menyangkut keberadaan hak ulayat pada kecamatan-kecamatan tertentu, menyangkut

bagaimana pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan dan kedudukannya secara yuridis formil.

14


Penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bersifat kualitatif, yuridis formil dan

sosiologis. Pendekatan ini dihadapkan dengan masalah dan cara memperbandingkan fakta

dengan hukum yang berlaku.

Mengingat Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 22 Kecamatan dan memungkinkan

dicari informasi keberadaan tanah ulayat di daerah-daerah tersebut.

Pengumpulan data sekunder sebagai pendukung informasi (wawancara) data primer

dilakukan berdasarkan : buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan,

surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari laporan penelitian ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang penelitian, disusul dengan

Perumusan Masalah yang perlu diteliti, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Identifikasi Masalah

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Eksistensi Hak Ulayat, Kondisi dan

Potensi Wilayah Kabupaten Langkat, Hak Masyarakat Adat Melayu Langkat dan

Upaya Masyarakat Adat Melayu Langkat dalam mempertahankan hak ulayat mereka.

Bab III : Analisis Permasalahan

15


Dalam Bab Ini Penulis Menguraikan Keberadaan Hukum Adat Sebagai Dasar Hak

Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Di Kabupaten Langkat, Pengolahan,

Kepemilikan Tanah Ulayat Sebagai Upaya Penertiban Administrasi Pertanahan, Upaya

Pemerintah Dalam Menertibkan Keberadaan Hak Ulayat Dan Hukum Adat Sebagai Dasar

Hak Ulayat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV: Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran.

16


BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH

A. Eksistensi Hak Ulayat

Baik dalam UUPA maupun kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat, terlihat

dengan jelas adanya pengakuan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dan sekaligus

memberikan kedudukan yang istimewa terhadap hukum adat Sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 UUPA No. 5 Tahun

1960, serta Pasal VI dan Pasal VIII ketentuan konversi, dan dalam penjelasan umum

Undang-undang Pokok Agraria.

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut “Pasal-pasal tersebut

antara lain; Pasal 2 ayat (4) hak menguasai negara pelaksanaannya dapat dikuasakan pada

swantantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional menurut ketentuan pemerintah. Pasal 3 pelaksanaan hak ulayat dan

hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut ketentuan yang

masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,

yang berdasarkan pada persatuan bangsa serta tidak boleh bertentang dengan Undang-undang

dan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 22 ayat (1) terjadinya hak milik menurut hukum adat

diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 56 selama mengenai Undang-undang mengenai

hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku

adalah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah

yang memberi wewenang

17


sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dengan Pasal 20, sepanjang itu tidak

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 58 selama

peraturan pelaksana Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang

terkandung alam di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya

Undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Pasal ketentuan konversi: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau

mirip hak-hak dimaksud Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai bawah,

yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini yaitu: Hak Vruchtgebruik, gebruik grant

controleur, bruik leen, ganggam bauntuik, hanggaduh, bengkok lungguh, pituas, dan hak-hak

lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak

mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1)

yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya

pada mulai berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan

ketentuan ini.

Pasal 13 dan Pasal 5 UUPA menggariskan tentang hak-hak tanah adat termasuk di

dalamnya hak ulayat. Rumusan tanah adat yang secara jelas atau tegas tersurat dan tersirat

dirumuskan dalam UUPA :

1. Bahwa berhubung dengan penegasan dalam UUPA maka perlu adanya hukum agraria

nasional yang mendasarkan hukum adat tentang tanah, yang sederhana dengan tidak

mengabaikan pada unsur yang bersandar pada hukum agraria.

18


2. Penjelasan UUPA pada nomor II/3 disebutkan sebagai berikut : Bertalian dengan

hubungan antar bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara seperti disebut dalam

Pasal 1 dan Pasal 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, maksudnya akan mendudukkan hak itu pada

tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara.

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat

sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus dipertahankan sedemikian rupa hingga

sesuai dengan kepentingan dan keselamatan serta kesatuan bangsa sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan ini berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum

agraria yang baru. Sebagaimana kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku dalam

masyarakat tertentu serta diperhatikan secara serius dalam keputusan-keputusan pengadilan

oleh hakim Indonesia, nyatanya secara resmi belum pernah diakui dalam undang-undang

masa Hindia Belanda, Jepang dan sampai pada saat sebelum UUPA, sehingga sebelumnya

tentang hak ulayat sering diabaikan.

Dengan pengakuan hak ulayat, maka pada dasarnya hak masyarakat kolektif secara

adat akan diperhatikan sepanjang kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum

yang bersangkutan, sebaliknya jika berdasarkan hak ulayat manjadi penghalang kemajuan

pembangunan masyarakat dan sertifikasi tanah, sehingga harus diutamakan kepentingan

masyarakat yang lebih luas.

19


Tidak dibenarkan suatu kelompok masyarakat menolak begitu saja dibukanya hutan

secara besar-besaran guna pelaksanaan proyek besar untuk tujuan peningkatan taraf hidup

masyarakat sekitarnya dalam penambahan hasil bahan makanan dan penataan/pemindahan

penduduk.

Fakta seperti di atas sering menjadi sukar dalam pembangunan wilayah tertentu

karena dengan alasan mempertahankan hak ulayat (tanah adat) maka segala bentuk

peningkatannya ditolak.

Tidak dibenarkan dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum

masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak-hak ulayat secara mutlak, seakan-akan

terlepas hubungannya dengan masyarakat hukum pada daerah-daerah lainnya dalam

lingkungan Negara sebagai kesatuan. Kepentingan yang besar harus lebih dijunjung dan

dihargai sehingga masyarakat/wilayah kecil harus secara sadar menyerahkan hak ulayatnya

secara ikhlas.

Hak ulayat masyarakat hukum adat setempat tidak dapat digunakan untuk

menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, termasuk penataan tata ruang

kota/kabupaten. Misalnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek

besar atau untuk kepentingan transmigrasi.

Demikian pula sebaliknya tidak dibenarkan apabila hak ulayat dipakai masyarakat

hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-wenang.

Kalau kita perhatikan dengan seksama tiang tonggak dari hak ulayat itu bertumpu

pada adanya Hak Ulayat dan adanya Masyarakat Hukum Adat, sehingga Mahadi (alm) pemah

menyatakan bahwa tidak mungkin masyarakat hukum adat itu

20


tanpa ada hak ulayat dan adanya hak ulayat itu melekat dengan adanya masyarakat hukum

adat.

Van Vollenhoven menukilkan suatu kepastian hak terhadap masyarakat hukum adat

dengan menuliskan, bahwa di seluruh kepulauan Indonesia ini hak ulayat (beschikkingrecht)

merupakan hak tertinggi terhadap tanah (het hoogste recht tenaanzien van grond).

Hak tertinggi atas tanah artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak juga hak-hak seperti

yang diatur dalam UUPA No. 5 tahun 1960.

Penjelmaan secara murni hak ulayat antara lain dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya berhak mengerjakan tanah

hutan.

2. Orang asing hanya boleh jika mendapat izin dari persekutuan hukum yang bersangkutan

dan harus membayar bunga hutan (recognitie)

3. Sesuatu yang tunduk pada hak ulayat tidak dapat secara abadi diserah lepaskan.

4. Meskipun sebidang tanah telah dibuka dan dikerjakan campur tangan persekutuan hukum

tidak lenyap seluruhnya.

5. Transaksi yang objeknya tanah harus mendapat izin dari persekutuan hukum.

6. Tanah usaha yang pemiliknya pindah atau berakhir haknya, jatuh kembali pada

persekutuan hukum (Mahadi, 1978: 90)

Secara konkrit untuk wilayah Labuhanbatu penulis kutipkan lagi pendapat Van

Vollonhoven :

21


1. Pada suatu masa di Labuhanbatu menebang atau merusak pohon tualang merupakan

perbuatan terlarang, sebab lebah suka sekali bersarang di pohon itu. Larangan ini

didasarkan kepada kenyataan, bahwa rakyat bebas mengambil manisan lebah (madu) dan

lilin lebah. Larangan ini serasi dengan ciri-ciri hak ulayat, bahwa rakyat bebas mengambil

hasil hutan, namun tetap memperhatikan warga persekutuan hukum.

2. Di Labuhanbatu pernah ada kebiasaan kalau seseorang menginginkan sebatang pohon

besar dalam hutan untuk mempergunakan kayunya menjadi sebuah sampan, tetapi pada

ketika itu belum mempunyai peluang untuk menebangnya maka dikulitinya kayu itu

sebesar dua jari, sebagai tanda larangan kepada orang lain untuk menguasai pohon itu.

Menurut hemat kami, kebiasaan itupun sesuai dengan ciri-ciri hak ulayat.

Hak adat atas tanah itu bukanlah suatu mimpi atau angan-angan, tetapi benar- benar

berakar di dalam kesadaran hukum rakyat. Hak adat itu adalah untuk menggambarkan adanya

hak ulayat atau hak pribadi masyarakat adat.

B. Gambaran Umum Kabupaten Labubanbatu

1. Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Labuhanbatu dengan Ibukotanya Rantauprapat merupakan salah satu

Kabupaten terbesar di Propinsi Sumatera Utara yang berada pada kawasan Pantai

Timur Sumatera Utara, terletak pada koordinat 1 26° - 2 11° Lintang Utara dan 91

01° - 95 - 53° Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka

22


b. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Riau

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

d. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara

Luas wilayahnya 922.318 Ha (9.223,18 Km2) atau 12,87 % dari luas Propinsi

Sumatera Utara dan merupakan Kabupaten nomor dua terluas setelah kabupaten Tapanuli

Selatan sebelum dimekarkan dari Kabupaten Madina.

Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada

pada jalur lintas trans Sumatera Timur tepatnya pada persimpangan menuju Sumatera barat

dan Riau yang menghubungkan pusat-pusat perkebunan wilayah di Sumatera dan Jawa serta

mempunyai akses yang memadai ke negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Penggunaan wilayah di Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh perkebunan-

perkebunan rakyat dan perkebunan besar yaitu seluas 424.180,98 Ha (45,98 %) hutan

29,613%, pertanian tanaman pangan baik lahan basah maupun tanah kering 14,875 % dan

penggunaan lain seperti permukiman, tambak, kolam dan lain-lain 9,532 %.

Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu terbagi atas kawasan pantai dan kawasan

lainnya yang terletak pada ketinggian 0 – s/d 1.685 m dari permukaan laut serta mempunyai

tiga sungai besar, yaitu sungai Kualuh, Bilah, dan Barumun dengan Daerah Aliran Sungai

(DAS) nya sebagai berikut;

a. DAS Barumun meliputi : Kecamatan; Sungai kanan, Kotapinang, kampung Rakyat, Panai

Hulu, dan Panai tengah

23


b. DAS Bilah meliputi : Kecamatan; Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah

Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir dan Panai Hulu.

c. DAS Kualuh meliputi : Kecamatan; Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Aek natas dan

Kualuh Hilir

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu meliputi 22 Kecamatan yang terdiri dari 209 Desa

dan 33 Kelurahan dengan jumlah penduduk akhir tahun 2005 adalah 950.378 jiwa.

Secara umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu menurut susunan/sistem

Kekeluargaannya terdiri dari dua sistim kekeluargaan, antara lain:

a. Sistim keibubapaan (parental) yang pada umumnya suku melayu, seperti di daerah :

1). Kecamatan Panai Hulu

2). Kecamatan Panai Tengah

3). Kecamatan Panai Hilir

b. Sistim kebapaan (patrilinial) yang pada umumnya terdapat pada suku

Mandailing/Tapanuli dan letak wilayahnya berada di sekitar daerah perbatasan

Kabupaten Tapanuli Selatan seperti di daerah :

1). Kecamatan Sungai kanan

2). Kecamatan Bilah Barat

2. Potensi Wilayah

Potensi andalan Kabupaten labuhanbatu sampai dengan saat ini adalah sektor

perkebunan, hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan maupun nilai produksi yang

dihasilkan. Hasil perkebunan merupakan bahan baku industri pengolahan yang

24


mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ini berarti perkebunan merupakan potensi

pendukung dalam perkembangan ekonomi labuhanbatu.

Secara umum potensi yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu adalah :

a Kecamatan Kualuh Hulu : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) Perusahaan Swasta, pertanian (padi)

Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Galian “C” Perdagangan

di daerah Aek Kanopan

b. Kecamatan Kualuh Selatan : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) pertanian (padi) Pabrik Kelapa Sawit

(PKS), Galian “C”

c. Kecamatan Aek Natas : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) pertanian (padi) Galian “C” PTPN IV

d. Kecamatan Aek Kuo : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) pertanian (padi)

e. Kecamatan Na.IX.X : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan


(PKS), Galian “C” PTPN IV

f. Kecamatan Merbau : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan


(PKS), sekarang terdapat 7 (tujuh) titik sumber

minyak, yang gambarannya pada tahun 2010 sudah

siap dipanen.

25


g. Kecamatan Bilah Barat : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) pertanian (padi), Galian “C” Pabrik

Kelapa Sawit (PKS) Pariwisata Aek Buru

h. Kecamatan Rantau Utara : Pusat Perdagangan Rantauprapat, Pusat Pemerintahan

Kabupaten Labuhanbatu, Stasiun Kereta Api,

Terminal Bus, Galian “C” Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

dan Perusahaan Swasta

i. Kecamatan Rantau Selatan : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) pertanian (padi) Pabrik Getah Hock Lie,

SPBU, Perusahaan Swasta

j. Kecamatan Bilah Hulu : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan


(PKS), Galian “C” Perdagangan di daerah Aek

Nabara, PTPN III, SPBU, Perusahaan Swasta

k. Kecamatan Kp. Rakyat : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan


(PKS), SPBU

l. Kecamatan Kotapinang : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) Pabrik Kelapa Sawit (PKS),

Pasar/Perdagangan di daerah Kotapinang, SPBU

26


m. Kecamatan Silangkitang : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan


(PKS),

n. Kecamatan Sungai Kanan : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan


(PKS), Galian “C”, Pasar/Perdagangan di daerah

Langgapayung

o. Kecamatan Torgamba : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) Pabrik Kelapa Sawit (PKS),

Pasar/Perdagangan di daerah Cikampak, PTPN IV,

SPBU

p. Kecamatan Pangkatan : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan


(PKS),

q. Kecamatan Bilah Hilir : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (kelapa

sawit) pertanian (padi), Nelayan

r. Kecamatan Panai Hulu : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (kelapa

sawit) pertanian (padi) Nelayan

s. Kecamatan Panai Tengah : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (kelapa


t. Kecamatan Panai Hilir : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (kelapa


27


u. Kecamatan Kualuh Hilir : Perkebunan rakyat dan Perkebunan Swasta (karet dan

kelapa sawit) pertanian (padi)

v. Kecamatan Kualuh Ledong : Perkebunan rakyat dan Perkebunan swasta (karet dan

kelapa sawit) pertanian (padi) Nelayan

Data yang disajikan tersebut di atas diperoleh dari Bapade kabupaten Labuhanbatu

tahun 2005. Adapun uraian dari data-data tersebut adalah sebagai berikut:

2.1. Pertanian Tanaman Pangan

Labuhanbatu merupakan salah satu lumbung padi di Sumatera Utara dengan luas

areal persawahan mencapai 88.410 Ha dan produksi padi yang dihasilkan mencapai 356.053

ton

a. Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh komoditi karet dan kelapa

sawit yang pengolahannya masih sampai tahap pengolahan bahan mentah menjadi bahan

baku.

Untuk mengolah hasil karet tersebut di Labuhanbatu terdapat 8 (delapan) unit

pengolahan dengan produksi yang dihasilkan sebesar 57.666,60 ton. Sedangkan kelapa sawit

hingga saat ini masih menjadi komoditi primadona dan merupakan bahan baku untuk

industri eleo kimia dan miyak goreng. Dengan didukung oleh adanya 34 unit pabrik

pengolahan kelapa sawit yang tersebar di seluruh wilayah Labuhanbatu dapat dihasilkan

CPO sebanyak 86.423,614 ton/bulan

28


b. Perikanan

Labuhanbatu mempunyai wilayah laut yang cukup luas dengan panjang pantainya

±75 Km dan berbatasan dengan perairan Internasional dan tiga Sungai besar yang

mengambarkan perikanan laut dan sungai di Kabupaten Labuhanbatu cukup potensial,

namun sebagian besar masih dikelola secara tradisional.

c. Kehutanan

Kabupaten Labuhanbatu juga memiliki potensi di bidang sumber daya hasil hutan

serta memiliki satu unit pabrik penghasil plywood, block board, dan moulding dan 7 (tujuh)

unit penghasil kayu gergajian.

Bila dilihat dari gambaran umum di atas, kondisi fisik dan wilayah Kabupaten

Labuhanbatu cukup menggiurkan para investor untuk dapat menanamkan modalnya di kota

dolarnya tersebut, tapi di balik sumber daya alam tersebut, masih menyisakan 29 sengketa

pertanahan yang hingga saat ini belum tuntas, adalah sebagai berikut;

NO PIHAK YANG MASALAH UPAYA PEMECAHAN BERSENGKETA 1 PTPN IV Berangir- Permasalahan tahun 1982, 26 petani dibayar Masyarakat Desa Sei Raja tanah seluas ± 405 Ha kompensasi 100 KK dalam (PIRLOK) seluas 405 Ha di yang semula dijanjikan proses Kecamatan Na.IX.X. peserta PIR untuk 126 KK 2 PT. Sei Pinang dengan Permasalahan mulai tahun Menunggu putusan anggota HKTI (izin lokasi 1982, tuntutan agar tanah Mahkamah Agung BPN 1994) seluas 500 Ha di mereka dikeluarkan dari Aek Korsik Kec. Aek Kuo areal izin lokasi PT. Sei Pinang 3 PT. Putra Lika dengan Permasalahan tahun 1998, Proses pengukuran dan masyarakat Langga Payung tuntutm agar tanah mereka inventarisasi yang terkena

(kawasan Hutan) seluas dikembalikan seluas ± dalam HPH

29


6.000 Ha di Kec. Sei Kanan 1.200 Ha dari areal HPH 4 PT. Putra Lika Perkasa Permasalahan tahun 1998, Pihak PT. PLP sedang dengan masyarakat Desa seluas ± 1.800 Ha menyelesaikannya dengan Bangai Kec. Torgamba termasuk areal HTI PLP masyarakat (Yayasan Panca Moral) dikembalikan kepada kawasan hutan seluas 10.000 masyarakat Ha 5 PT. Milano dengan Permasalahan tahun 1998, Masih dalam proses masyarakat Desa Batang penggarapan masyarakat Seponngol (HGU) seluas seluas ± 400 Ha yang 1935 Ha Kec. Kp. Rakyat ditelantarkan sejak tahun 1988 oleh pihak PT. Milano 6 PT. Cisadane dengan Permasalahan tahun 1994, Penyelesaian Tim masyarakat peserta PRPTE masyarakat memiliki Sengketa Tanah sejak

(HGU) seluas 8.652 Ha di sertifikat tanah seluas ± tahun 1994-1998, dengan 3 Desa Meranti Paham Kec. 314 Ha dalam areal HGU alternatif penyelesaian Panai Tengah yaitu; 1. BPN Propinsi dapat menunjukkan areal PRPTE yang telah memiliki sertifikat. 2. Peserta PRPTE dijadikan plasma 3. Peserta PRPTE ditampung sebagai tenaga harian. Sampai saat ini dalam proses

7 PT. Sinar Belantara Indah Permasalahan tahun 1998, Masih dalam proses dengan masyarakat Desa masyarakat menuntut Sungai Meranti Kec. seluas ± 200 Ha agar Torgambs(kawasan hutan) dikembalikan seluas 6.000 Ha 8 PT. Sinar Sumatera Plywood Permasalahan mulai tahun Sedang dalam proses Indonesia dengan 1998, tanah seluas ± 100 Masyarakat SeiMenanti Ha termasuk dalam areal Kec. Torgamba seluas PT. SSPI dikembalikan 30.000 Ha (kawasan kebun) kepada mereka 9 PT. Cisadane Sawit Raya Permasalahan mulai tahun Dalam roses

30


dengan masyarakat Desa Sei 1998, masyarakat Tarolat Kec Bilah Hilir menuntut seluas ± 200 Ha (HGU) seluas 8.652 Ha yang belum ditanami diberikan kepada masyarakat

10 PT. Grahadura.Leidong Permasalahan mulai tahun Dalam proses Prima, PT. Sawita Leidong 1997, tanah seluas ± 1.800 Jaya dengan masyarakat Ha dalam izin lokasi Desa Air Hitam Kec. Kualuh dikembalikan kepada Hilir (izin lokasi BPN 1996) masyarakat seluas ± 14.500 Ha 11 PT. Socfindo dengan Nurdin Permasalahan mulai tahun PT. Socfindo meminta Matondang (HGU) Desa 1998, tanah seluas ± 106 penyelesaian melalui jalur Halimbe Kec. Aek Natas Ha digarap PT. Socfindo hukum seluas 662 Ha tanpa ganti rugi

12 Sengketa PIR antara Permasalahan mulai tahun Proses PTUN dan MA kelompok 253 dengan 1990, masyarakat kelompok 88 dan 25 kelompok 88 menuntut PIRLOK PTPN III Aek Goti menjadi peserta PIR kee. Silangkitang seluas 506 dilokasi. Ha 13 PT. Marbau Jaya Indah Permasalahan mulai tahun Dalam proses dengan masyarakat Dusun 1990, tuntutan agar lahan Teluk Lesung Kec. Merbau mereka seluas ± 200 Ha (HGU) seluas 4.386 Ha yang masuk dalam HGU dikembalikan

14 PT. Marbau Jaya Indah Raya Permasalahan mulai tahun Dalam proses dengan warga Aek Korsik 1990, lahan seluas ± 1.100 Kec. Aek Kuo dan Bilah Ha dalam HGU agar Hilir (HGU seluas 4.928 Ha) dikembalikan pada masyarakat

15 PT. Wisuindo Jaya dengan Permasalahan mulai tahun Dalam proses masyarakat eks kelompok 1990, tuntutan agar lahan tarsi legium veteran (HGU) pertanian yang mereka seluas 1.000 Ha di Kec. kuasai sejak tahun 1971 Kotapinag seluas ± 1.000 Ha agar dikembalikan 16 PT. Malino dengan Permasalahan mulai tahun Dalam pertimbangan

masyarakat Desa 1998, tuntutan agar perusahaan

31


Pengarungan (HGU) seluas diberikan areal HGU yang 2.494 Ha di Kec. Torgamba belum dikelola seluas ± 50 Ha

17 PT. Herfinta dengan Permasalahan mulai tahun Disetujui akan masyarakat Tanjung Medan 1998, tuntutan agar tanah dilaksanakan ganti rugi Kec. Kp. Rakyat (HGU) milik mereka dalam areal oleh pihak PT. Herfinta seluas 3.263, 38 Ha HGU dikembalikan

18 PT. Belongkut Jaya dengan Permasalahan mulai tahun Pendataan ulang nama- masyarakat Sipare-Pare 1998, masyarakat nama warga penggarap (HGU) seluas ± 1.900 Ha menggarap areal HGU Kec. Marbau seluas ± 1.000 Ha karena lahan tidak dikuasai sejak tahun 1992

19 PT. Nubika Jaya dengan Permasalahan mulai tahun Telah dilakukan masyarakat Desa Tj. Mulia 1998, tuntutan agar pengukuran ulang dan Kec. Kp. Rakyat (izin lokasi mereka diberikan tanah disarankan masyarakat

BPN) seluas 8.000 Ha seluas ± 2.000 Ha dalam dijadikan peserta plasma areal PT. Nubika PT. Nubika Jaya

20 PT. Putra Lika Perkasa Permasalahan mulai tahun Dalam proses dengan masyarakat Desa 1999, tuntutan agar tanah Mampang (kawasan hutan) mereka dikembalikan Kec. Torgamba seluas ± 150 Ha 21 PTP. III kebun Janji dengan Permasalahan tahun 1999, Sedang ditangani POLRES masyarakat kelurahan Aek menuntut agar tanah Paing Atas Kec. Rantau masyarakat seluas ± 42 Ha Utara dikembalikan

22 PT. Alam Jaya dengan Permasalahan mulai tahun Dalam proses masyarakat Dusun Sirit Sei 1999, masyarakat Daun (HGU) Kec. menuntut lahan Torgamba perladangan yang terkena gusur seluas ± 300 Ha agar dikembalikan 23 PT. Sumatera Matra Abadi Permasalahan mulai tahun Dalam proses dengan masyarakat Dusun 1999, masyarakat Sidodadi Kec. Kp. Rakyat menuntut tanah seluas ± (HGU) 1.116 Ha agar dikembalikan

24 PTPN III Kebun Aek Torop Permasalahan mulai tahun Dalam roses

32


dengan masyarakat Dusun 1998, tuntutan agar tanah Haruoma Kec. Torgamba mereka dikembalikan (HGU) seluas ± 100 Ha

25 PT. Smart Corporation Permasalahan mulai tahun Tim Sengketa Tanah dengan masyarakat 1999, tuntutan agar lahan Kabupaten Labuhanbatu kelompok tani Padang mereka dikembalikan menyarankan melalui jalur halaban (izin lokasi BPN) hukum Kec. Aek natas dan Marbau

26 PT. Indo Sepadan Jaya Permasalahan mulai tahun Dalam proses dengan masyarakat Desa 1998, tuntutan agar lahan Pig Seleng Kec. Bilah kelompok tani seluas ± Hulu (SKPT) An. A 54,4 Ha dikembalikan Sihombing

27 PT. Ranto Sinar Karsa Permasalahan mulai tahun Proses pengadilan dengan masyarakat Pulo 1990, tuntutan lahan Jantan Desa Tanjung masyarakat seluas ± 1.000 Harapan Kec. Pangkatan Ha agar dikembalikan (HGU) seluas 4.366 Ha

28 PT. SSPI dan PT. SBI Permasalahan mulai tahun Dalam proses dengan masyarakat Dusun 1998, tuntutan lahan Pintu Gajah I, II, III Desa masyarakat seluas ± 5.000 Sei Meranti Kec. Torgamba Ha agar dikembalikan (kawasan hutan)

29 PT. Sinar Mas group dengan Permasalahan mulai tahun Dalam proses masyarakat petani Desa 1999, masyarakat Sialang Taji (HGU) Kec. menuntut ganti rugi atau Kualuh Selatan dikembalikan lahan mereka

Sumber BAPEDA gabupaten Labuhanbatu, 2004

C. Hak Masyarakat Adat Labubanbatu

Untuk mengkaji asal muasal hak masyarakat adat Labuhanbatu, di dalam laporan

penelitian yang dilakukan oleh Tim Pengkajian Pemekaran Labuhanbatu Medan Tahun 2003

yang diketuai oleh Drs. H. Jhon Tafbu Ritonga, MEc dapat diketahui bahwa Labuhanbatu

berasal dari kata sebuah dusun yang terletak di pinggiran Sungai Siarti,

33


sekarang Kecamatan Panai Tengah, yang berbatasan dengan Propinsi Riau. Pada mulanya

merupakan sebuah dusun yang diangkat dari kata kata Pelabuhan Batu yang dijadikan tempat

persinggahan perahu yang membawa barang, baik dari hilir maupun dari hulu. Sejarahnya

dimulai pada tahun 1861 ketika Belanda datang ke Labuhanbatu dipimpin oleh Bevel Hebe

melalui Pelabuhan Batu. Sejak itu, Pelabuhan Batu dijadikan Belanda sebagai tempat untuk

mengangkut bahan-bahan dari dan ke Negeri Belanda.

Kabupaten Labuhanbatu sebelum tahun 1945 merupakan Onder Afdeling dari

Afdeling Asahan-Labuhanbatu yang berkedudukan di Tanjung balai. Pada masa pemerintahan

Hindu Belanda dalam wilayah Onder Afdeling Asahan-Labuhanbatu, Labuhanbatu dipimpin

4 (empat) Kesultanan, yaitu;

1. Kesultanan Kualuh, berpusat di Tanjung Pasir,

2. Kesultanan Bilah, berpusat Di Negeri Lama

3. Kesultanan Kotapinang, berpusat Di Kotapinang, dan

4. Kesultanan Panai, berpusat Di Labuhan Bilik.

Dalam sejarah melayu dikenal sebagai sumber pensejarahan negeri-negeri Melayu,

ditulis oleh Tun Sri Lanang disebutkan bahwa di Sumatera Timur wujud negeri yang

dipimpin oleh Sultan, yaitu Negeri Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Kualuh,

Kotapinang, Bilah dan Panai. Sebagaimana sifat dari fakta sejarah yang bersumber dari

sebuah karya sastra, yaitu kerap kali menggambarkan etnosentrisme semua negeri-negeri itu

dengan kata-kata yang bisa membentuk citra keagungan, dinyatakan, negeri-negeri tersebut

makmur dan kuat-kuat orangnya.

34


Dalam hikayat Deli, yang ditulis oleh Panglima Besar Kesultanan Deli pada awal

abad ke-17 juga dinyatakan kedudukan dan kemakmuran negeri-negeri di Kabupaten

Labuhanbatu yakni, Kotapinang, Panai, Bilah dan Kualuh. Dalam hikayat Deli ini lebih

menggambarkan tentang keadaan terjadinya pembauran terhadap masyarakat negeri-negeri

tersebut dengan komunitas masyarakat lain.

Dari uraian di atas jelas bahwa sejak zaman dahulu, masyarakat labuhanbatu

merupakan masyarakat yang heterogen dan terbuka untuk berbaur dengan komunitas

masyarakat lain yang ingin merantau ke Labuhanbatu. Selain itu masyarakat Labuhanbatu

juga memiliki ikatan persaudaraan yang erat, sehingga tidak mengherankan jika pada waktu

itu, Labuhanbatu merupakan daerah yang sangat makmur.

Secara administratif awalnya pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh

seorang asisten residen (bupati) sedangkan Onder Afdeling dipimpin seorang counteleur

(wedana).

Counteleur Labuhanbatu yang pertama (1862-1920) berada Di Kampung

Labuhanbatu. Pada tahun (1920-1924) dipindahkan ke Labuhan Bilik. Pada tahun 1924

dipindahkan lagi ke Merbau (1924-1928). Empat tahun kemudian dipindahkan ke Aek Kota

Batu (1928-1932). Pada tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapat (1932-1948). Selama tahun

1948-1949 pinda ke Lobusona. Pada tahun 1949 kembali lagi ke Rantauprapat dan

berkelanjutan hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.

35


Berdasarkan Undang-Undang No. l tahun 1957 Labuhanbatu ditetapkan menjadi

daerah swatantara tingkat II dengan 12 Kecamatan dan 4 kewedanaan yakni sebagai berikut;

a. Kewedanaan Kualuh Ledong berkedudukan Di Aek Kanopan

b. Kewedanaan Bilah berkedudukan Di Rantauprapat

c. Kewedanaan Kotapinang berkedudukan Di Kotapinang

d Kewedanaan Panai berkedudukan Di Labuhan Bilik

Pada tahun 1965 struktur Kewedanaan dihapus sesuai dengan Undang-Undang No.

18 tahun 1965, dalam perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974,

struktur pemerintahan Di Kabupaten Labuhanbatu berkembang dengan dibentuknya 3

wilayah pembantu Bupati, yakni;

Wilayah I meliputi : Kecamatan Kualuh Hulu, Aek Nabara, Na.IX.X, dan Merbau,

berkedudukan di Aek Kanopan

Wilayah II meliputi : Kecamatan Kotapinang, Torgamba, Silangkitang, Bilah Hulu,

Bilah barat, Kampung Rakyat, Sungai Kanan, berkedudukan Di

Kotapinang

Wilayah III meliputi : Kecamatan Panai Tengah, Panai hilir, Kualuh hilir, Bilah hilir,

Pangkatan, berkedudukan Di Labuhan Bilik.

Pada tahun 1992 disusul pula dengan pembentukan Kota Administratif Rantauprapat

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1992, tetapi dalam perkembangannya

pembentukan Kota Adiministratif kemudian dihapuskan

36


karena adanya ketentuan baru dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang Otonomi

Daerah. Dalam perkembangan terakhir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.43 tahun

1999, Kabupaten Labuhanbatu menjadi 22 Kecamatan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,

sistem pemerintahan kesultanan dan kerajaan di Sumatera Timur tetap dijalankan

sebagaimana masa Kolonial sebelumnya, kecuali di samping Sultan dan Raja terdapat wakil

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 13 Maret 1946 pemerintah sipil Negara Republik Indonesia di seluruh

Sumatera Timur dibubarkan, sejak itu pula di seluruh wilayah Sumatera Timur dijalankan

pemerintahan militer.

Pada tanggal 9 April Gubernur Sumatera mengeluarkan pengumuman berisikan

keputusan menghapuskan pemerintahan militer di Sumatera Timur dan mengembalikan

kepada pemerintah sipil. Selanjutnya, diputuskan pula mengenai sistem pemerintahan daerah

Sumatera Timur dan sistem pemerintahan swapraja dihapuskan.

1. Masa pemerintahan RIS sampai Negara Kesatuan RI

2. Dekrit 5 Juni 1959

3. Setelah Masa Orde Baru

4. Masa Reformasi

Dari perjalanan sistem pemerintahan tersebut, asal muasal hak masyarakat adat

Labuhanbatu telah ada sejak masa kesultanan, dan dilanjutkan ketika Belanda membuka

37


perusahaan perkebunan karet di atas tanah adat yang dikontrakkan oleh Sultan bersama

datok-datok. Berdasarkan kontrak tersebut kepada masyarakat adat diberikan hak berupa

tanah jaluran, dan sebagian masyarakat adat ada yang telah menduduki kawasan itu untuk

keperluan kampung. Namun dengan adanya perubahan dan kemauan politik hak-hak tersebut

dihentikan dan dibekukan oleh adanya kebijaksanaan pemenntah, sehingga menimbulkan

permasalahan antara masyarakat adat dengan pemerintah atau penguasa.

Hasil inventarisasi yang dilakukan, terdapat hak masyarakat adat yang dihentikan dan

dibekukan tersebut antara lain di beberapa desa di kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Sungai

kanan.

Untuk mengetahui keberadaan hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Labuhanbatu

memerlukan suatu kajian secara utuh dan mendalam dari semua aspek dan semua pihak yang

terkait. Yang sangat menentukan adalah kemauan yang kuat dari pihak eksekutif dan

legislatif Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta masyarakat. Berhubung keberadaan

hak ulayat masyarakat adat sudah lama terbenam.

Jika melihat dan membaca berdasarkan bahasa tutur secara turun temurun tentang

keberadaan hak ulayat masyarakat adat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu dari aspek

sejarah, maka terlebih dahulu ditelusuri keberadaan kampung-kampung/kota-kota/kedatukan

sampai pada masa Kesultanan. Sampai saat ini masih terdapat bukti-bukti sejarah yang dapat

diketahui oleh masyarakat, yaitu :

a. adanya nama kampung kota

b. adanya nama perkebunan PT. LONSUM

c. adanya istana Sultan (tanda kutip tidak lestarikan/rawat)

38


d kuburan (keramat) Sultan Kotapinang dan Kualuh Ledong

e. bandar Udara di Aek Nabara.

Sebelum masa kesultanan Labuhanbatu tatanan hukum masyarakat adat yang

berdomisili di setiap wilayah Labuhanbatu menganut norma - norma dan sistem hukum adat

di masing- masing wilayah yang dipimpin oleh Datuk-Datuk maupun Raja-Raja. Secara

hukum keberadaan masyarakat adat sangat jelas dari semua aspek yang berlaku pada masa

itu. Bahkan sampai dengan masa Kesultanan Labuhanbatu hukum adat ini masih terus

berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan :

a. padang buruan (Rusa)

b. padang reba

c. padang Larangan dan Rimba Larangan

d pengambilan hasil hutan

e. pengambilan hasil sungai (air tawar dan asin)

Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia, dengan dikeluarkannya Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria telah dicantumkan

masalah hak ulayat, akan tetapi sampai dengan tahun 1999 tidak pernah dikeluarkan

Peraturan Pemerintah yang menyangkut tentang petunjuk pelaksanaan hak ulayat, yang ada

dikeluarkan hanya mengenai tanah garapan.

Pada masa Pemerintahan Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ing.

Bj. Habibi, barulah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Akan tetapi sangat

disayangkan, sampai saat ini masalah hak ulayat masyarakat hukum adat tidak

39


dapat diperlakukan secara utuh, pada Pasal 3 PP tersebut, karena tanah yang merupakan

objek/wilayah yang dimaksudkan PP tersebut telah/masih dikuasai oleh perusahaan asing

(sebelum kemerdekaan) dan BUMN maupun swasta pada masa kemerdekaan saat ini.

Akibat objeknya tidak ada selama ratusan tahun, maka pada saat ini jelas tatanan

hukum dan struktur masyarakat adat tenggelam (mati suri). Bahkan sangat disayangkan

tanda-tanda keberadaan hak masyarakat adat habis pada tahun 1968, dengan dihapusnya

keberadaan tanah jaluran.

Secara ekonomi hak ulayat masyarakat adat sangat penting nilainya, sehingga tanah

Labuhanbatu merupakan tumpuan harapan hidup para pengusaha asing, karena tanahnya

yang sangat subur, sehingga hasilnya sangat besar, yang dapat memberikan kontnbusi

keuntungan baik kepada pengusaha maupun kerajaan pada saat itu. Demikian juga setelah

masa kemerdekaan perusahaan asing maupun pemerintah tetap mendapat keuntungan yang

sama.

Bagi masyarakat hukum adat keberadaan perusahaan asing, BUMN maupun swasta

belum terasa memberatkan. Akan tetapi sejak dikeluarkannya surat keputusan Gubemur

Sumatera Utara Nomor : 370/III/GSU/1968 Tanggal 16 Juli 1968 tentang penggarapan tanah

jaluran dihapuskan, maka ekonomi masyarakat adat itu (Melayu) semakin berat sampai saat

ini. Apalagi keberadaan posisi/letak kampung-kampung masyarakat adat yang masih ada

sekarang sangat terpencil karena keberadaannya di antara sungai dan pegunungan perbatasan

perusahaan perkebunan, baik BUMN maupun swasta. Dengan demikian pengembangan dari

segi ekonomi menjadi punah.

40


Dengan hilang/hapusnya objek/wilayah hukum masyarakat adat, maka dengan

sendirinya, secara perlahan-lahan sosial budaya (adat budaya) Masyarakat Adat menjadi

tenggelam (mati suri), bahkan dikhawatirkan akan punah. Keadaan ini disebabkan beberapa

faktor, di antaranya :

a. dari segi ekonomi, sumber pendapatan masyarakat adat terus berkurang, karena lahan

pencarian yang bertambah sempit.

b. dari segi hukum formal, keberadaan hukum formal yang kurang tegas dan selalu menjauh

dari masyarakat adat.

c. dari segi pengaruh budaya lain, akibat dari kedua faktor tersebut maka menjadi terimbas

terhadap keberadaan sosial budaya (adat budaya) masyarakat adat.

Bahkan dikhawatirkan adat budaya masyarakat adat akan punah, diantaranya :

a. sistem pola tanam padi

b. model panen padi

c. pola hidup gotong royong

d. menghadapi pesta perkawinan

e. perduli terhadap lingkungan

f. dan sebagainya.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor :

370/III/GSU/1968 Tanggal 16 Juli 1968 berakibat buruk bagi masyarakat adat, karena salah

satu sumber penghasilan menjadi punah. Dengan demikian mengganggu keamanan dan

sekaligus ketertiban. Jenis jenis kerawanan yang ditimbulkan diantaranya :

a. terjadi bentrokan antara masyarakat adat dengan pihak perkebunan

41


b. di sekitar perkebunan sering terjadi perampokan, baik malam maupun siang hari.

c. sebagian anggota masyarakat kurang mengindahkan kaedah hukum

d. dan sebagainya.

Yang dikemukakan di atas merupakan sumbang saran dan pemikiran dari Pengurus

Raja Adat Marga Hasibuan dan Tim Kajian Pemekaran Labuhanbatu Kabupaten

Labuhanbatu kepada pihak Ekskutif dan Legislatif Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,

sebagai rasa tanggung jawab untuk menyumbangkan pemikiran dalarn penyelesaian masalah

hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Labuhanbatu.

D. Upaya Masyarakat Adat

Republik ini tampaknya lupa pada asal usul-usulnya sehingga masyarakat adat, yang

sudah hidup lebih dulu, seringkali tidak diakui keberadaannya. Tidak mengherankan kalau

ada hak-hak masyarakat adat yang diabaikan. Akibatnya, di sejumlah daerah muncul konflik

yang sangat merugikan. Padahal bangsa ini sangat membutuhkan potensi yang dimiliki oleh

masyarakat adat untuk membangun negara. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Daerah

Istimewa Yokyakarta Sultan Hamengku Buwono X dalam serasehan Nasional

Pemberdayaan Lembaga Adat dan Adat Istiadat Dalam Rangka Penguatan Persatuan dan

Keasatuan Bangsa “Kepemilikan tanah oleh masyarakat adat, tidak akan diakui negara kalau

tidak berbadan hukum sehmgga ketika masyarakat memanfaatkan lahan dituduh perambah

illegal” (Kompas: 20 Desember 2005).

42


Menurut Sultan, diperlukan kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk

memberdayakan dan menghargai masyarakat lokal dan lembaga adat. Namun, pada saat yang

sama masyarakat adat juga harus melangkah ke konteks kekinian dan menghargai

kebangsaan, dan mentransformasikan budaya dengan kearifan lokal.

Kalau tidak, apa kita harus mengusir transmigran dan BUMN yang dituduh

menyerobot tanah adat. Kalau ini yang terjadi, maka kita hanya menghidupkan kembali

neofeodalisme yang justru saya tentang “ujar Sultan” yang menambahkan bahwa banyak

orang yang hidup dalam romantisme masa lalu, tetapi tidak berbuat untuk menghidupkan

semangat masa lampau itu.

Dengan kearifan, bangsa ini sebenarnya bia menyelesaikan sendiri semua masalah

yang muncul. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan

yang muncul, dan pada saat yang sama , masyarakat adat juga perlu membuka diri.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 dan berkaitan dengan penjelasan Bapak Presiden

Republik Indonesia Abdurrahman Wahid di depan Konferensi Nasional Pengembangan

Sumber Daya Alam yang menegaskan bahwa PT. Perkebunan (PTP) sepatutnya merelakan

40 persen tanah yang dikuasainya untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebab banyak tanah

yang sekarang dikuasai PTP, sesungguhnya milik masyarakat yang diambil tanpa dibayar.

Kalau masyarakat rela, mereka bisa memiliki 40 persen saham PTP tersebut (KOMPAS,

Rabu, 24 Mei 2000).

Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tetap menguasai lahan yang

menjadi hak adat mereka, yang belakangan ini mereka memanggil investor keturunan

43


untuk mengolah tanah tersebut dengan syarat dibuatkan jalan, musalla, sekolah agama dan

diberikan setiap kepala keluarga 1 Ha tanah. Dan di daerah Kecamatan Sungai Kanan

Kabupaten Labuhanbatu mempercayakan kepada sebuah LSM “BILHAL” untuk mengurus

tanah mereka yang bersengketa dengan perasahaan swasta PTTN.

Tetapi perlu disadari bahwa dasar hukum UUPA adalah hukum adat dan telah

diterjemahkan kembali oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dengan peraturan Menteri

Agraria No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tanah-tanah ulayat harus dikembalikan

kepada pemiliknya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam peraturan tersebut (Hasil

wawancara dengan Jappar Nasution, seorang pemangku adat di Kecamatan Sungai Kanan).

44


BAB III

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Keberadaan Hak Ulayat Ditinjau Dari UUPA di Kabupaten Labuhanbatu.

Beberapa pandangan tentang pengertian dan kedudukan hukum adat di dalam

perundang-undangan agraria yang berlaku secara nasional mengundang berbagai tanggapan

dan pendapat menyangkut eksistensi UUPA, dalam hubungannya dengan hukum adat.

Dengan lahirnya UUPA ditandai dengan diundangkan pada tanggal 24 September

1960 yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar dan prinsipil dalam

perundang-undangan yang menyangkut agraria, sehingga lenyaplah dualisme dalam hukum

pertanahan kita.

Hukum Eropah seprti tersebut dalam Buku II Burgerlijke Wetboek sepanjang

mengenai: bumi, air dan ruang angkasa serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya,

sepanjang sudah diatur di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai pelaksanaan atau perwujudan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945) Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas

kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional

45


diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan bersendikan pada hukum adat nasional yang diakui sebagai permulaan besar

dari kodifikasi hukum nasional yang menurut para ahli memberi gambaran jelasnya sebagai

berikut :

1. Soeripto: menilai UUPA ini sebagai salah satu hasil usaha untuk menjebol tata hukum

kolonial.

2. Wirjono Prodjodikoro: Menilai UUPA ini dapat dikaji sebagai suatu langkah perbaikan

perundang-undangan di bidang hukum perdata.

3. AP. Parlindungan: menilai UUPA sebagai karya terbesar di bidang hukum setelah

kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan.

4. S. Adiwinata : mengatakan bahwa UUPA bukan saja mengadakan perombakan-

perombakan secara struktural mengenai kedudukan hukum tanah di Indonesia tetapi juga

secara tidak langsung merombak sistem hukum adat.

5. Subekti: menulis bahwa dalam rangka upaya mengadakan unifikasi maka kita telah

mencapai suatu hasil yang gemilang dalam bidang hukum tanah, yaitu dengan

tercapainya atau terciptanya unifikasi dalam waktu yang singkat disebabkan adanya

dorongan yang kuat yaitu urgensi untuk mengadakan suatu landreform; dan upaya ini

merupakan pendobrak hukum agraria kolonial dan merupakan alat pembuka

kemungkinan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

46


6. Boedi Harsono: menilai dengan berlakunya UUPA terjadiIah perubahan fundamental

pada hukum agraria Indonesia yang berupa penjebolan hukum agraria yang lama dan

pembangunan hukum agraria yang baru.

Dari pendapat para ahli tersebut di atas maka disimpulkan harus diadakan landreform

(penataan tentang pertanahan) yang bermuara pada :

a. Adanya keahlian sosial dalam bidang pertanahan

b. Emansipasi para petani

c. Pembangunan sosial ekonomi yang merata sampai pada rakyat jelata, rakyat petani.

UUPA telah berhasil mewujudkan menurut dasar pada hukum adat, berarti hukum

adat menduduki posisi sentral di dalam sistem hukum agraria nasional. Hal ini secara abstrak

dapat ditunjuk dasar-dasarnya tetapi bila kita ingin melihat secara konkrit akan banyak

timbul kesulitan dalam bagaimana sebenarnya hukum adat itu dan hukum adat yang mana

ditempatkan sebagai dasar hukum agraria nasional.

Memang benar di dalam konsideransnya dinyatakan UUPA disusun berdasarkan

hukum adat tetapi kenyataan selanjutnya cara penyusunannya tidak diikuti oleh cara-cara

seperti terjadi pada hukum adat.

Dikaitkan dengan UUPA Pasal 5 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam

undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan

47


lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum

agama”.

Sedangkan jika diurut ke atas maka Pasal 3 mengatur sebagai berikut : “Dengan

mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang

serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan

atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan

peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Mengenai hak ulayat dan pengakuannya oleh UPPA, Maria S. W. Sumardjono

menyatakan bahwa dengan semakin meingkatnya kebutuhan atas tanah untuk keperluan

pembangunan, sementara tanah negara hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak

ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Ada dua pandangan/sikap mengenai hal

tersebut, yaitu di satu pihak terdapat kekhawatiran, bahwa hak ulayat yang semula tidak ada

lagi, kemudian dinyatakan “hidup”. Di pihak lain ada kekhawatiran, bahwa dengan semakin

meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat yang

keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA.

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertian hak ulayat, kecuali

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah beschikkingsrecht, UUPA

juga tidak memberikan kriteria mengenai hak ulayat itu (Koesnadi Hardjasoemantri, 2001:

157-158).

Hak menguasai oleh negara dapat dikuasai pada daerah-daerah swatantra dan

masyarakat hukum adat, sehingga dari UUPA disimpulkan muara akhir dari penguasaan

48


tanah di Indonesia adalah : Hukum Adat dan Hak Ulayat tunduk kepada hukum adat,

permasalahan timbul hukum adat yang mana dan siapa pelaksananya.

Pengertian tentang hukum adat menurut pendapat para sarjana :

1. Soeripto

Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan

legislatif (unstaturory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak

ditetapkan oleh yang berwujud tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas

keyakinan berkuasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Soekanto

Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dilibatkan, tidak

dimodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai saksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Dihubungkan dengan ketentuan dalam UUPA, di Indonesia menurut pembagian lingkungan

hukum adat menurut Van Vollenhoven sebanyak 19 (sembilan belas) lingkungan secara

nyata masing masing lingkungan hukum adat tersebut tunduk dan taat secara konsekuen

dengan hukum adat di lingkungannya yaitu : dipatuhi oleh masyarakat setempat, 19

lingkungan hukum adat itu mempunyai kedudukan yang sama.

Khusus mengenai hak ulayat diakui eksistensinya dalam Hukum Tanah Nasional

kita sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 3 UUPA. Pelaksanaan hak ulayat,

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh masyarakat hukum adat

49


yang bersangkutan masing-masing menurut ketentuan hukum adat setempat dengan

mengingat keberadaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5

Tahun 1999 ditetapkan sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan

masalah-masalah yang ada dan melaksanakan urusan pertanahan pada umumnya dalam

hubungannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan, bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada

kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan

menurut ketentuan hukum adat setempat.

Pada mulanya tanah ulayat dijumpai hampir pada seluruh wilayah Indonesia.

Tetapi dengan bertambah kuatnya hak penguasaan pribadi atas bagian-bagian tanah ulayat

oleh para warga masyarakat hukum adatnya, juga karena faktor-faktor di luar masyarakat

hukum adat yang bersangkutan sendiri, secara alamiah kekuatan hak ulayatnya tambah

lama menjadi tambah melemah, hingga akhimya menjadi tidak tampak lagi keberadaanya_

Karena pada kenyataannya keadaan dan perkembangan hak ulayat saat ini sangat beragam,

tidak mungkin dikatakan secara umum, bahwa di suatu daerah hak ulayat masyarakat

hukum adatnya masih ada atau sudah tidak ada lagi atau tidak pernah ada sama sekali.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan, bahwa penelitian dan penentuan masih adanya hak

ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

mengikut sertakan pakar-pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah

50


yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instans-instansi yang mengelola

sumber daya alam.

Masih adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum adat hanya dapat diketahui dari

hasil tinjauan dan penelitian setempat. Hasil penelitian yang diadakan itupun tidak selalu

digunakan sebagai proto-tipe keberadaan dan berlakunya hak ulayat di wilayah bersangkutan

(Boedi Harsono, 2000: 6-7).

Keberadaan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 telah memberi peluang

menuju pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, sehingga penjabaran dan

pelaksanaan ketentuan itu terpulang kepada kita untuk menyambutnya dengan tetap menjaga

persatuan dan kesatuan dalam menikmati hak-hak yang adak diperoleh dan disesuaikan

dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta strategi yang dapat diupayakan untuk

melestarikan hak-hak masyarakat adat berkelanjutan. Hal ini merupakan penjabaran dari

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada

kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut

ketentuan hukum adat setempat.

Pada kenyataanya di daerah Kabupaten Labuhanbatu terdapat hak masyarakat adat

yang dihentikan dan dibekukan. Menurut OK. Saidin, hak adat adalah hak yang melekat

secara turun temurun terhadap masyarakat adat yang tidak dapat hapus oleh suatu keadaan

(tak lapuk karena hujan, tak kering karena panas). Oleh karena itu jika ada upaya untuk

menghapuskan hak-hak adat baik secara legal-konstitusional maupun

51


secara illegal-konstitusional, maka itu dikatakan sebagai peningkatan kalau tidak ingin

disebut sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Lahan-lahan perairan pinggiran pantai (baik rawa maupun paya) yang ditumbuhi

hutan bakau maupun nipah yang dalam terminologi UUPA No. 5 Tahun 1960 dirumuskan

sebagai tanah yang “dikuasai” oleh Negara yang terbentang di sepanjang pesisir pantai

Timur Sumatera Timur sesungguhnya adalah hak ulayat masyarakat Melayu Sumatera

Timur, yang melekat secara turun temurun, oleh karenanya harus dihormati sebagai

institusi/pranata hukum yang hidup.

Demikian pula lahan-lahan yang terbentang luas di Kabupaten Labuhanbatu adalah

lahan yang diusahakan oleh PT. Perkebunan Nusantara (dahulu pengusaha onderneming

Belanda) dan perkebunan swasta lainnya yang dikelola di atas tanah hak ulayat masyarakat

adat, jika hak-hak tersebut berakhir (tadinya berasal dari hak erfacht versi KUH Perdata

dikonversi menjadi Hak Guna Usaha versi UUPA No. 5 tahun 1960) maka seyogyanya

tanah tersebut kembali kepada masyarakat hukum adat (berdasarkan akta konsesi 1884 dan

1892, konrak-kontrak tersebut diikat oleh pihak Sultan selaku pemangku adat dengan pihak

pengusaha perkebunan).

Negara dalam hal ini berusaha memposisikan dirinya menurut Undang-Undang

Pokok Agraria yakni sebagai pemegang “hak menguasai” bukan “eigendom” atau pemilik.

Pemilik sesungguhnya adalah masyarakat hukum adat. Pihak PTPN dan Perkebunan

Swasta lamnya adalah pihak yang diberi hak untuk “berusaha” di atas lahan

52


milik masyarakat hukum adat yang dalam terminologi Negara berdaulat dapat dibaca sebagai

Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah hak ulayat yang dikuasai oleh Negara

Berdasarkan kerangka itu pihak pemegang HGU harus menjalankan fungsi sosial

HGU tersebut sesuai dengan amanah Pasal 6 UUPA tahun 1960: “Semua hak-hak atas tanah

berfungsi sosial” yang selama ini diabaikan oleh pihak pemegang HGU.

Oleh karena itu setiap upaya perpanjangan, pengelolaan bahkan sampai pada

penentuan distribusi pendapatan dari hasil pengelolaan HGU tersebut harus melibatkan

masyarakat hukum adat.

Khusus untuk hak ulayat laut dan pinggiran pantai pengelolaannya sepenuhnya

diserahkan kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu setiap ada usaha untuk pemanfaatan

atau pengelolaan lahan hak ulayat tersebut secara formal harus mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendengar pertimbangan dari persekutuan masyarakat

hukum adat setempat (OK. Saidin, 2002: 1)

Sedangkan secara nyata di kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten

Labuhanbatu, sampai hari ini belum ada tanah ulayat yang didaftarkan, hal ini terjadi kata

seorang Raja Adat Hasibuan, masyarakat tidak mau mengeluarkan dana untuk pendaftaran,

selanjutnya urusannya sangat rumit dan berbelit-belit. Lanjutnya kata Raja Adat Hasibuan

tersebut, kalaupun ada hak ulayat yang diserobot oleh PTPN dan perusahaan swasta mereka

serahkan kepengurusannya kepada LSM-LSM yang mengurusnya, mereka hanya hanya mau

mengumpulkan uang sekedar dana transportasi pengurus LSM tersebut, sehingga banyak

urusan tanah adat yang hingga saat ini tidak dapat diselesaikan oleh PEMKAB Labuhanbatu.

53


B. Pengolahan, Kepemilikan Tanah Ulayat Sebagai Upaya Penertiban Administrasi

Pertanahan.

Hak ulayat sebagaimana dimuat terdahulu mempunyai peran ganda ke dalam dan ke

luar sehingga diperlukan upaya untuk memelihara dan mempertahankan hak ulayat, hal ini

dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dilakukan secara langsung dengan memasang

tanda/papan pengumuman sebagai tanda milik, dapat dilakukan dengan memasang

pasak-pasak, dapat pula dilakukan dengan membuat patok tanda batas keliling wilayah

kekuasaan/ulayat dimaksud.

Tetapi cara seperti itu jarang dilakukan mengingat masyarakat persekutuan itu tempat

tinggalnya tersebar di beberapa tempat, apalagi hak ulayat ini adalah tanah kosong yang luas.

Upaya lain yang dilakukan dengan cara menunjuk petugas yang bertugas mengawasi

dan menjaga tanah ulayat persekutuan dari serobotan orang dari luar persekutuan.

Cara lain untuk memelihara dan menjaga hak ulayat suatu masyarakat adat tertentu

adalah dengan mengusahai, mengolah tanah adat secara berlanjut; penguasaan dan

pengolahan untuk tertibnya dilakukan oleh kepala suku dengan membagi-bagikannya kepada

warga persekutuan untuk dijadikan lahan pertanian masing-masing secara perorangan.

Demikian juga apabila warga persekutuan sendiri yang memilih sebidang tanah hutan

dan selanjutnya memberi tanda tapal batas dengan seizin dan atau sepengetahuan Pemangku

Adat, berarti secara nyata telah dilakukan hubungan hukum dengan tanah

54


ulayat tersebut, selanjutnya hanya dialah yang berhak mengerjakan tanah itu sepanjang

dikelola dengan baik dan berlanjut.

Sebaiknya bila tanah yang digarap itu akhirnya diterlantarkan serta tidak diurus atau

diperdulikan lagi, maka Pemangku Adat dapat meminta kembali tanah ulayat atau

menanyakan apakah tetap mengolah tanah itu atau menyerahkannya kepada persekutuan

masyarakat adat, selanjutnya diserahkan kepada warga lain.

Secara teoritis atau idealnya demikianlah pemeliharaan dan pelestarian kepemilikan

dan pengolahan atas tanah adat atau hak ulayat tetapi sejalan dengan perkembangan nilai

sebidang tanah yang sudah mengarah kepada sikap ekonomis dan sudah mengurangi sikap

magis religius antara manusia dengan tanah dan seiring pula pergantian generasi yang

biasanya kepala suku, Pemangku Adat sudah lebih tua sedangkan yang mengolah relatif

masih usia muda sehingga asal-usul/sejarah tanah akan semakin kabur.

Pengakuan sepihak orang yang mengolah, menguasai yang beralih sikap menjadi

pemilik yang dengan sewenang-wenang menjual kepada orang lain, baik warga persekutuan

maupun orang yang berasal dari daerah lain.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (PP No. 10/1961) mengatur mengenai tanah

di Indonesia, dahulu disebut Kantor Kadaster berkedudukan di kota-kota yang bertugas

mengurus pendaftaran tanah yang tunduk sebelumnya pada Kitab UndangUndang Hukum

Perdata Barat. Sedangkan pada waktu itu untuk golongan bumi putera belum ada ketentuan

tentang pendaftaran tanah yang seragam dan permanen, karena

55


masih tergantung pada daerah-daerah, secara khusus di Sumatera Utara berlaku berbagai

kebijakan setempat menurut pemimpin, raja, pemangku adat atau lain-lainnya.

Pendaftaran tanah sebagai suatu proses tata cara demi terwujudnya kepastian hukum

yang sah tentang penguasaan tanah. Sebagaimana dalam memori penjelasan UUPA yang

menyebutkan salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk terciptanya

kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah termasuk subjek (pemilik hak) dan objek

(lokasi tanah).

Dalam hukum adat pengalihan hak atas tanah dilakukan secara terang dan tunai,

disebut terang apabila dilaksanakan secara adat, disaksikan oleh pengetua, pemangku adat,

yang dalam kenyataannya sekarang ini hanya dilaksanakan di hadapan Kepala Desa

setempat, walaupun secara jelasnya transaksi ini diakui sebagai akte di bawah tangan.

Transaksi demikian dalam perkembangan selanjutnya mempunyai kelemahan karena buku

desa tentang peralihan hak/pemilik dan sejarah tanah tidak termuat secara rinci di Kantor

Desa.

Hal ini berbeda dengan Buku Desa yang terdapat di Jawa Barat yang dimuat dalam

Buku C desa dan Giriknya yang menurut sejarah, pemecahan atas kepemilikan sebidang

tanah termasuk batas-batas dan luasnya masing-masing.

Pendaftaran tanah, termasuk tanah adat yang diprogramkan pemerintah demi

terwujudnya ketertiban administrasi pertanahan ditujukan demi memberikan kepastian

hukum kepada seseorang atas tanah yang dimiliki selain itu tujuan lainnya untuk

menghindari terjadinya sengketa mengenai batas maupun statusnya. Karena dengan

56


pendaftaran ini usaha tanahnya akan diukur dengan dikeluarkannya surat ukur/gambar

situasi, pengukuran mana dilakukan secara teliti dan setepat mungkin.

Mengenai manfaat pendaftaran tanah oleh Douglas J. Whalen, mempunyai 4 (empat)

keuntungan :

1. Security and certainly of title, sehingga kebenaran dan kepastian dan hak tersebut baik

dan rangkaian peralihan haknya dan kedua jaminan bagi yang memperolehnya untuk

adanya suatu klaim dari orang lain.

2. Peniadaan dan keterlambatan dan pembiayaan yang berkelebihan. Dengan adanya

pendaftaran tersebut tidak perlu selalu mengulangi dari awal setiap adanya peralihan hak,

apakah dia berhak atau tidak dan bagaimana rangkaian dari peralihan hak tersebut.

3. Penyederhanaan atas hak dan yang berkaitan. Dengan demikian peralihan hak itu

disederhanakan dan segala proses akan dapat dipermudah.

4. Ketelitian: dengan adanya pendaftaran maka ketelitian sudah tidak diragukan lagi.

Pendaftaran tanah juga dapat memberikan informasi mengenai suatu bidang tanah,

baik mengenai penggunaan, dan pemanfaatan tanah terhindar dari kekeliruan.

Sehubungan dengan kebijakan dan perencanaan, penguasaan, penggunaan tanah,

perencanaan pengaturan pemilikan tanah diatur dalam Keputusan Presiden No. 26 tahun 1986

yang pada Pasal 3 menjelaskan sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah.

b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan

prinsip-prinsip dalam UUPA.

57


c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaflaran tanah dalam upaya

memberikan kepastian di bidang pertanahan.

d Melaksanakan pengukuran hak-hak tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di

bidang pertanian.

e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan

latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan.

f. Dan lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Pada dasarnya pemerintah melakukan pendaftaran atas semua tanah di Negara

Indonesia, hal ini didasarkan pada Pasal 19 UUPA yang mengatur :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

peraturan pemerintah.

2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan perahhan hak-hak atas tanah

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat,

keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta memungkinkan penyelenggaraannya menurut

pertimbangan Menteri Agraria.

58


4. Dalam peraturan pemenntah diatur biaya biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran

termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan rakyat yang tidak mampu dibebaskan

dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Sebagai perbandingan tentang penguasaan tanah persekutuan (ulayat) diuraikan di

bawah ini hal-hal yang terjadi nyata di Sumatera Barat/Minangkabau; susunan masyarakat

Minangkabau diurutkan dari bawah seperti : kaum, suku dan nagari; setiap nagari minimal

terdiri dari 4 suku; setiap suku terbagi atas beberapa kaum dan setiap kaum terdiri dari

beberapa paruik. Sebagai pimpinan kemasyarakatan adalah laki-laki yang dituakan disebut

ninik mamak dengan gelar yang diwariskan secara turun temurun, sedangkan kaum

dipimpin oleh mamak/kepala waris; serta paruik dipimpin oleh Tungganai. Sementara di

tingkat nagari dipimpin oleh himpunan penghulu suku yang bergabung dalam lembaga

kerapatan adat nagari.

Struktur penguasaan/pemilikan tanah sejalan dengan susunan kemasyarakatannya

setiap tingkat kesatuan masyarakat mempunyai tanah sendiri yang disebut ulayat 3 (tiga) jenis

yaitu :

a. Ulayat nagari berupa kawasan hutan di luar kawasan hutan lindung atau hutan negara

(yang dahulu disebut ulayat raja). Tetapi tidak termasuk kawasan yang sudah menjadi

ulayat suku dan ulayat kaum.

b. Ulayat suku yaitu hutan di luar kawasan hutan negara/lindung yang belum menjadi ulayat

suku.

c. Ulayat kaum: tanah yang lepas dari ulayat nagari dan ulayat suku serta bukan pula

termasuk tanah milik perseorangan.

59


Tanah ulayat digunakan untuk kesejahteraan anggota kaum, suku, atau nagari; yang

diolah berdasarkan izin ninik mamak atau mamak kepada waris selanjutnya tetap menjadi

tanah ulayat, sehingga secara penataan pendaftaran lebih jelas dan lancar adanya karena

lembaganya hingga dengan sekarang ini tetap hidup dan berlanjut, dalam hubungan inilah

Ismail Saleh, ketika masih menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam

pertemuan Keluarga Sadar Hukum menyatakan agar tanah objek hak ulayat didaftarkan

pada kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama persekutuan oleh : Kerapatan Adat

Nagari atau Ninik Mamak atau Mamak/Kepala Waris atau Tunggani, dengan tujuan agar

tanah adat dengan hak ulayat di Sumatera Barat terlindung dan tetap terpelihara.

Berbeda struktur kemasyarakatannya dengan masyarakat Sumatera Utara yang

masing-masing mempunyai sistem kekerabatan sendiri-sendiri untuk masing-masing etnis

suku bangsa, yang nyatanya sekarang ini sudah pupus hilang terhapus tiada bekas, kecuali

di Kota Medan yang dikenal dengan adanya Kesultanan Deli yang terakhir menyatakan diri

sebagai Pemangku Adat Deli dengan batas wilayah yang tidak jelas karena pada waktu

penjajahan telah menyerahkan tanahnya yang luas kepada konversi perkebunan Belanda

dan kepada perseorangan di samping kepada keturunan kerabat Melayu Deli juga kepada

orang-orang dari suku lain untuk dimiliki.

Di daerah Kabupaten lain juga seperti di Kesultanan Asahan, Labuhan Batu di

Pantai Timur tanah Kesultanan itu secara nyata sudah tidak ada lagi, yang ada sekarang

adalah tanah untuk perorangan.

60


Demikian juga di daerah Tapanuli, tanah milik marga sebahagian besar sudah

dijadikan tanah negara dan marga/tua mengalami kesulitan dalam mendaftarkan tanah

leluhur/ulayatnya karena struktur kekerabatan tidak ada yang berkedudukan sebagai

pimpinan atau raja dan juga karena anggota persekutuan sudah banyak dan terpencar ke

daerah/negara lain.

Hal ini sejalan dengan pendapat Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Pertahanan

Nasional Kabupaten Labuhanbatu yang secara tegas menyimpulkan bahwa di Kabupaten

Labuhanbatu tidak ada setifikat atas tanah ulayat, atas nama persekutuan masyarakat adat,

sebagai akibat dari sejarah yang secara bertahap dari suatu masa ke masa dan sifat

kebersamaan, kekeluargaan/kekerabatan dengan adanya prinsip masyarakat Sumatera Utara

yang berubah dari yang bersifat sosial menjadi ekonomis serta pola hidup perekonomian

masyarakat yang berubah menjadi industri.

C. Upaya Pemerintah Dalam Menertibkan Keberadaan Hak Ulayat

Berdasarkan pertimbangan pada konsiderans UUPA menyatakan : bahwa di dalam

negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomian, terutama

masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha

Esa, mempunyai fungsi yang adil dan makmur dalam bidang agraria.

Sebelum UUPA diundangkan masih bersifat dualisme yaitu : berlakunya hukum adat

di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat, sehingga Presiden Republik

Indonesia berpendapat perlu adanya hukum agraria Nasional yang berdasar atas hukum adat

tentang tanah, yang sederhana dan dapat menjamin kepastian

61


hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar

pada hukum agama; sehingga dapat ditujukan demi kepentingan rakyat Indonesia menurut

tuntutan zaman dan kondisi setempat.

Baawa UUPA diupayakan menjadi aturan pelaksanaan lebih lanjut dari dekrit

presiden tanggal 5 Juli 1959, Pasal 33 UUD 1945 dan manifesto politik Republik Indonesia

yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan menata penggunaannya,

hmgga semua tanah di seluruh wilayah Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat baik secara perorangan maupun secara gotong royong; dengan fungsi sebagai

Undang-Undang pokok maka UUPA akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria

nasional.

Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah

hubungan yang bersifat abadi dalam arti lestari untuk selamanya.

Hak menguasai dari negara pelaksanaannya adalah hak ulayat dan hak-hak yang

serupa dari masyarakat adat, sepanjang menurut ketentuannya masih ada, harus sedemikian

rupa sehmgga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan asas

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain

yang lebih tinggi.

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud, ditentukan adanya

macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah dapat diberikan dan dipunyai

oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum

yang dapat memberi wewenang untuk mempergunakan tanah sekedar

62


diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu

dalam batas-batas menurut Undang-Undang.

Hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan dengan

sosialisme Indonesia serta peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan unsur yang

bersandar pada agama.

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Repunlik Indonesia yang meliputi :

a. Pengukuran, perpetakan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya,

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dalam UUPA secara tegas mengakui hak ulayat dengan 2 (dua) syarat yaitu :

a. Eksistensinya

b. Pelaksanaannya

Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tetapi di daerah yang sudah tidak ada

lagi tidak akan dihidupkan kembali dan di daerah yang tidak pernah ada tidak akan

dilahirkan hak ulayat yang baru.

63


Adakalanya hak ulayat itu dalam pelaksanaannya oleh para penguasa/Kepala

Adat/Pemangku Adat dan sebagainya melakukan upaya yang menghambat atau merintangi

upaya pemerintah, karena dewasa ini dalam masyarakat adat masih banyak orang yang

mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, tidak mendukung program

persatuan dan kesatuan bangsa, yang seakan-akan masyarakat hukum adat itu terlepas dari

masyarakat hukum daerah lainnya di lingkungan Indonesia, yang mengangggap masyarakat

hukum itu sendirilah yang berhak atas tanah wilayahnya dan tanah di wilayahnya dianggap

hanya diperuntukkan bagi anggota masyarakat hukum adat setempat. Sifat demikian

bertentangan dengan UUPA.

Mengingat penguasaaan tertinggi atas hak ulayat masyarakat adat adalah pemerintah,

maka sudah seharusnya masyarakat menyerahkan hak penguasaan tersebut kepada

pemerintah untuk menatanya dan menertibkannya sesuai dengan prinsip landreform atau

reformasi di bidang pertanahan.

Memang kenyataannya di berbagai tempat masyarakat hukum adat yang masih

mempunyai hak ulayat tetapi itensitas eksistensinya bervariasi untuk berbagai daerah untuk

memperjuangkan hak ulayat mereka kembali masyarakat adat Kabupaten Labuhanbatu

membentuk orgamsasi-organisasi yang menjadi tempat bersatunya mereka sebagai contoh:

a. Forum Pejuang Masyarakat Melayu Sumatera Utara

b. Forum Pembebasan Tanah Ulayat Masyarakat Melayu

c. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia

64


Dari keberadaan masing-masing, maka sebagian besar adalah sebagai upaya/tuntutan

untuk menghidupkan atau melahirkan lembaga baru yang secara swadaya masyarakat, bukan

lembaga resmi yang berdiri menurut peraturan perundang-undangan yang resmi, melainkan

hanya klaim sepihak. Lembaga tersebut dari awal tidak dikenal, bahakan ada yang baru

muncul dan berupaya menuntut haknya setelah masa reformasi di Negara Indonesia

Adapun latar belakang tuntutan masyarakat atau lembaga yang tersebut di atas adalah

karena habisnya Hak Guna Usaha PTPN di wilayah Sumatera Timur. Ada yang menuntut

hak masyarakat adat tersebut kepada Pemerintah Daerah, tetapi tidak ditanggapi sesuai

dengan keinginan mereka, sehingga dengan upaya paksa mereka merebut dan menguasai

tanah-tanah perkebunan tersebut secara liar. Bahkan ada warga yang tidak termasuk dalam

kriteria masyarakat hukum adat yang ikut dalam organisasi tersebut. Kadang-kadang mereka

lebih bersemangat daripada masyarakat hukum adat yang asli. Tujuan mereka adalah

bagaimana agar mereka juga memperoleh hak atas tanah ulayat itu, padahal mereka tidak

berhak sama sekali. Hal inilah yang membuat perjuangan itu menjadi tidak murni. Dan ada

pula upaya dari pihak-pihak yang menamakan dirinya masyarakat yang berhak atas wilayah

tanah perkebunan tersebut, tetapi mengapa justru tanah yang akan diambil alih itu justru

terletak di pinggiran jalan-jalan utama. Ini tentulah ada indikasi bahwa tanah itu bukan

sesungguhnya untuk rakyat, tetapi untuk orang-orang tertentu yang berlindung dan

memanfaatkan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah khususnya Badan Pertanahan

Nasional mengalami kesulitan untuk menertibkan keberadaan hak ulayat atas tanah.

65


Kesulitan penataan itu sendiri terjadi karena penderitaan masyarakat yang masih

banyak belum mempunyai sebidang tanah untuk perumahan, persawahan dan perladangan.

Faktor lainnya adalah adanya perbedaan pendapat antara aparatur pemerintah, yang

sebagian mengakui keberadaan hak ulayat secara lisan dan sebagian lagi meniadakannya.

Sengaja UUPA tidak mengatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan

mengenai hak ulayat dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat

setempat, karena mengatur hak ulayat menurut perancang dan pembentuk UUPA akan

berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat yang pada kenyataan cenderung

melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan bertambah kuatnya hak-hak individu

melalui pengaturannya dalam bentuk tertulis. Melemah atau mungkin menghilangnya hak

ulayat diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan hak menguasai dari Negara

dan menggantikan peran kepala adat dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah

dihaki secara individual oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Perolehan tanah berstatus tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan tidak

mudah, melainkan selalu melalui proses yang panjang dan rentang waktu yang relatif lama,

termasuk peralihan haknya. Sehingga dapat ditegaskan bahwa pendaftaran tanah adat milik

bersama masih menghadapi kendala.

Di Kabupaten Labuhanbatu tanah adat belum pernah didaftarkan dalam pendaflaran

tanah adat, karena masih dalam perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkannya kembali.

66


D. Hukum Adat Sebagai Dasar Hak Ulayat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak)

dan tanah/wilayah tertentu (obyek hukum). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam

dan lain-lain), persedian (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lainlain), dan

pemeliharaan tanah.

2. mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak

tertentu pada subyek tertentu);

3. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan

hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain)(Koesnadi

Hardjasoemantri:1999:158)

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat

hukum ada dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik,

sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33

ayat (3) UUD 1945.

Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan

tanah yang didukinya, terdapat hubungan yang erat sekali “hubungan yang bersumber pada

pandangan yang bersifat religio-magis” (Bushaf Muhammad: 1981:103)

67


Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum

memperoleh hak untuk menguasai tenah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil

dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu.

Bersumber dari amanat Undang-Undang Darar 1945, berbagai peraturan

perundang-perundangan Nasional yang mengatur tentang pemanfaatan bumi, air dan ruang

angkasa, dijadikan pedoman dasar untuk mewujudkan tujuan negara dan tujuan nasional

dalam pembangunan berkelanjutan (Alam Setia Zain, 1995: 13).

Dengan adanya penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara

manusia dan lingkungan sosial budayanya, maka pembangunan manusia seutuhnya yang

berwawasan lingkungan, sehingga tercipta masyarakat aman, tertib dan damai, sesuai yang

diharapkan oleh pemerintah dalam mensukseskan pembangunan seutuhnya.

Kalau pemerintah dapat menghargai hak-hak rakyat yang selama ini telah turun-

temurun menguasai tanah adat mereka, maka rakyatpun akan turut serta dalam menciptakan

suasana kondusip di tengah-tengah masyarakat, serta mendorong pembangunan yang

berwawasan pancasila.

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat

dan bangsa Indonesia, maka dengan wawasan nusantara dipandang perlu melaksanakan

pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan

lmgkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pembangunan lingkungan hidup diamanatkan untuk tercapainya kebahagiaan hidup

berdasarkan Pancasila, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan

68


yang berwawasan lingkungan (ramah lingkungan) berdasarkan kebijaksanaan nasional yang

terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi

masa depan. Demikian sebahagian konsiderans pada Undang-Undang Republik Indonesia

No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH).

Dihubungkan dengan materi pasal demi pasal yang secara khusus perlu diperhatikan

tentang : Pasal 1 butir 1 dan 2 yang menyatakan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

b. Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan

pengendalian lingkungan hidup.

Sarana pengelolaan lingkungan hidup di antaranya adalah : tercapainya keselarasan,

keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dan terwujudnya

manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan

melindungi dan membina lingkungan hidup.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lmgkungan hidup dihadapkan dengan hak ulayat mempunyai kaitan dan

ketergantungan antara satu dengan lainnya jika dengan itikad dan kesadaran penuh

69


untuk melibatkan dan menghormati hukum adat atas tanah adat, maka hak-hak masyarakat

hukum adat dengan hak ulayatnya akan terlindungi dengan baik pula.

Dalam pengembangan lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat adat adalah

harus didasarkan pada eksistensi hak ulayat, yang selanjutnya dengan berpegang pada

konsepsi hukum adat.

Menurut Maria SW Soemardjono ada 3 (tiga) kriteria eksistensi hak ulayat yaitu;

Masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik tertentu.

a. Adanya objek hak ulayat berupa tanah yang menjadi daerah penguasaaanya

b. Adanya kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah di wilayahnya,

termasuk menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan

penyediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestariannya.

Jika ketiga hal di atas telah terpenuhi secara kumulatif rasanya cukup objektif untuk

memastikan masih adanya hak ulayat. Dengan demikian suatu masyarakat hukum adat

merasa berhak atas sebidang tanah namun tidak memiliki dua kriteria lainnya maka secara

rela harus mau menerima kenyataan bahwa hak ulayat pada masyarakat itu sudah tidak ada

lagi, karena hakekatnya secara sosiologis sejak Indonesia meredeka, masyarakat hukum adat

telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia.

Namun di lain pihak jika ketiga unsur kriteria telah terpenuhi maka harus diberikan

pengakuan hak tersebut di samping pembebanan kewajiban oleh negara. Pengakuan itu

diwujudkan dalam bentuk diperlukannya izin terlebih dahulu dari masyarakat hukum adat

jika ada pihak yang memerlukan, jika perlu jangan memberikan

70


pemulihan keseimbangan berupa apapun yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat

setempat.

Hak ulayat yang sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara harus memenuhi

kriteria yang tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan-peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengakuan tentang hak ulayat, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat hukum Adat pada tanggal 24 juni 1999.

Peraturan Menteri tersebut ditetapkan dengan pertimbangan:

a. bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa

itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyatannya masih ada, sebagaimana

dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut undang-undang Pokok

Agraria);

b. bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini dibanyak daerah masih terdapat

tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusannya,

penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan

diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah

ulayatnya;

c. bahwa akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat

tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya;

71


d. bahwa sehubungan dengan itu perlu diberikan pedoman yang dapat digunakan

sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada

dan melaksanakan urusan pertanahan pada umumnya dalam hubungannya dengan

hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut dikemudian hari.

Dari sudut wewenangnya oleh pemerintah dikaitkan dengan hak menguasai yang ada

pada negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang. No. 4 tahun 1982

Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaga Negara No. 3215),

dikaitkan dengan penjelasan UUPA tentang : Hak menguasai dari negara, yaitu hak ulayat

yang diangkat paling atas, yaitu pada tingkatan menyangkut seluruh wilayah Negara,

memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan

bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan

ruang angkasa. Berdasarkan wewenang tersebut Negara berperan ganda yaitu :

1. Ke Dalam

a. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan

bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk

keperluan-keperluan yang bersifat politis, ekonomis dan sosial (Pasal 14 ayat (1)

UUPA), sedangkan Pemerintah Daerah juga diharuskan membuat rencana yang

demikian itu sesuai dengan rencana pusat (Pasal 14 ayat (2) UUPA).

72


b. Menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang dapat diberikan

kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang

lain serta badan hukum (Pasal 4 UUPA). Hal ini berarti bahwa bagi perorangan/badan

hukum tertentu dimungkmkan mempunyai hak milik privat atas tanah.

c. Berusaha agar sebanyak mungkin orang mempunyai hubungan dengan tanah, dengan

menentukan luas maksimum tanah yang boleh dimiliki/dikuasai perorangan (Pasal 7 dan

Pasal 17 UUPA), kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta

mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarga (Pasal 9 ayat (2)

UUPA).

d. Menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas

tanah, mengusahakan tanah itu sendiri, dengan beberapa pengecualian (Pasal 10 UUPA).

Hal ini menjaga jangan sampai ada absenteisme.

e. Berusaha agar tidak ada tanah terlantar dengan menegaskan bahwa semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial, dan bahwa memelihara tanah termasuk menambah

kesuburannya dan mencegah kerusakannya merupakan kewajiban siapa saja yang

mempunyai suatu hak atas tanah (Pasal 6 dan Pasal 15 UUPA).

f. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan

hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa dan sebagainya. Misalnya soal hak guna

usaha, hak guna bangunan, sewa menyewa dan sebagainya seperti tersebut juga dalam

pasal 16 UUPA.

73


g. Mengatur pembukaan tanah, pemungutan hasil hutan (Pasal 46 UUPA) dan

penggunaan air dan ruang angkasa (Pasal 37 dan Pasal 38 UUPA).

h. Mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang

angkasa (Pasal 8 UUPA).

i. Mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk

menjamin kepastian hukum (Pasal 19 UUPA).

2. Ke Luar

a Menegaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa

di dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bersifat abadi

(Pasal 2 ayat (3) UUPA). Hal ini berarti bahwa hubungan ini tidak dapat diputuskan

oleh siapapun.

b. Menegaskan bahwa orang asing (bukan bangsa Indonesia) tidak dapat mempunyai

hubungan penuh dan kuat dengan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam

yang ada di dalam wilayah Indonesia. Hanya warga negara Indonesialah yang dapat

mempunyai hubungan sepenuhnya dan yang terkuat itu (hak milik atas tanah) di

seluruh wilayah Indonesia (Pasal 21 UUPA).

Wewenang-wewenang tersebut di atas harus digunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat, seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut : “Ayat (3)

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti

74


kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum

Indonesia yang merdeka, adil dan makmur”.

Hak menguasai dari negara meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa di wilayah

Negara Republik Indonesia, baik yang :

a. di atasnya sudah ada hak-hak perorangan/keluarga, apapun nama hak itu.

b. di atasnya masih ada hak ulayat dan hak-hak semacam itu, apapun nama hak tersebut.

c. di atasnya ada hak-hak tersebut sub a dan b dan/atau sudah tidak ada pemegang hak-hak

tersebut. (Misalnya bekas tanah Swapraja, tanah bekas hak-hak Barat, tanah tak bertuan,

hutan negara dan lain-lain sebagainya),

Sebagai perbandingan tentang hak ulayat dikutip pendapat Mr. CCJ Muassen dan A.

PG. Hens dalam bukunya Agrarische regelingen voor het Gouvernements gebied van Java

en Madura (Peraturan-peraturan agraris di daerah Gubeneeman Jawa dan Madura) jilid I

halaman 5 menerangkan sebagai berikut : “yang dinamakan hak ulayat (beschikkingsrecht)

adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan

daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang

asing) dengan membayar kerugian kepada desa itu sedikit banyak turut campur dengan

pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi

yang belum dapat diselesaikan”.

Demikian erat dan saling mendukung adanya hukum adat sebagai dasar hak ulayat

dalam hubungannya dengan peranan masyarakat di Sumatera Utara dalam melakukan

peranan serta kewajibannya memelihara kelestarian lingkungan dan fungsi

75


lingkungan hidup secara sederhana, sehingga terhindar dari adanya pertentangan/gejolak

dalam menentukan status sebidang tanah khususnya tanah jaluran yang diklaim sebagai tanah

adat dan hak ulayat nyatanya hanya sebagai peminjam sementara

Van Vollenhoven dalam bukunya Een Adat Wetboekje voor hell Indonesie

menegaskan sebagai berikut :

a Beschikkingsrecht atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum

(gemeenschap) dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan.

b. Beschikkingsrecht tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya.

c. Jika hak itu dilepaskan untuk sementara, maka bilamana ada alasan selain kerugian untuk

penghasilan-penghasilan yang hilang harus dibayar cukai (heffingen) oleh orang-orang

asing menurut hukum adat diwajibkan membayar kepada persekutuan hukum

(gemeenschap) yang memiliki tanah itu.

Selain para warga masyarakat hukum adat sendiri, bukan wargapun dengan izin

Pengusaha Adat yang bersangkutan diperbolehkan menguasai sebagian tanah ulayat untuk

diusahakan, dengan pemberian apa yang dikenal sebagai pengisi adat. Penguasaan tanahnya

sifatnya sementara.

Untuk keperluan Proyek-Proyek Pembangunan, baik Pemerintah maupun swasta

dimungkinkan Penguasaan dan penggunaan bagian-bagian tanah ulayat yang tersedia.

Penguasaan dan penggunaan tanah-tanah itupun harus melalui tata cara hukum adat setempat

yang berlaku, yaitu dengan seizin Penguasa Adat dan pemberian apa yang disebut recognitie.

76


Hal ini dicapai melalui musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan

mengenai penyerahan tanahnya dan bentuk recognitienya. Diikuti dengan upacara

penyerahan tanah yang diperlukan pemberian recognitie yang disepakati.

Proyek itupun jangan merupakan suatu “enclave” dalam lingkungan masyarakat-

masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tetapi hendaknya bisa merupakan bagian

daripadanya, hingga pada kenyataanya benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat

lingkungannya.

Kesepakatan mengenai penyerahan tanah itu meliputi kejelasan jangka waktu

penguasaanya, apakah hanya selama waktu yang ditentukan atau tanpa batasan waktu. Tidak

diperhatikannya hal itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Mengenai recognitienya perlu juga ada kesepakatan yang jelas. Recognitie

mengandung arti “Pengakuan”. Pemberian recognitie merupakan wujud pengakuan bahwa

tanah yang diterima penyerahannya itu adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat yang

bersangkutan.

Sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan secara besar-besaran tidaklah terlalu

sukar memperoleh tanah ulayat yang diperlukan, asal ditempuh tata cara dan persyaratan

hukum adat yang bersangkutan, seperti yang diuraikan di atas. Tetapi setelah dalam era

pembangunan kegiatan ekonomi yang memerlukan tanah luas direncanakan dan

dilaksanakan secara besar-besaran. Kebutuhan akan tanah merambah meliputi juga

tanah-tanah ulayat yang semula tidak tersentuh oleh kegiatan ekonomi modern.

Para ketua adat dan warganya menjadi terbangun dan menyadari akan meningkatnya

nilai ekonomi tanah ulayat dan tanah pribadinya sebagai sumber

77


perolehan uang yang merupakan sasaran dan ukuran bagi tercapainya kemakmuran pribadi

para warga masyarakat hukum adat tersebut. Memperoleh tanah tidak semudah sebelumnya.

Kenyataan perkembangan keadaan tersebut berpengaruh juga pada penentuan bentuk

dan besarnya recognitie yang harus diberikan. Kalau dulu cukup berupa benda-benda yang

dipercayai mempunyai nilai magis, tanpa memperhatikan nilai ekonomisnya. Ataupun hanya

dalam bentuk pemberian fasilitas umum bagi masyarakat hukum adat tersebut. Saat ini

tuntutan itu berubah menjadi bentuk uang.

Banyak sengketa mengenai penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang sedang

digunakan oleh Pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta perkebunan, industri dan

pertambangan, berdasarkan izin usaha dan /atau surat keputusan pemberian hak yang sudah

didaftar dan ada tanda bukti sertifikatnya.

Kalau perolehan tanahnya tidak melalui tata cara sebagai yang dikemukakan di atas,

memang besar kemungkinan timbul sengketa itu. Berusaha memperoleh tanah ulayat yang

diperlukan semata-mata atas dasar izin usaha atau surat pemberian hak oleh pejabat atau

instansi Pemerintah saja, tidak tertutup kemungkinan akan menghadapi kesulitan di

kemudian hari. Yang sudah mengikuti ketentuan hukum adatpun ada yang menghadapi

sengketa. Mungkin mengenai masalah bentuk recognitienya yang dirasakan sekarang kurang

wajar atau ada provokator yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan

pribadi.

78


BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan Laporan Penelitian sebagaimana tersebut di atas disimpulkan

sebagai berikut :

1. Hak ulayat masih diakui dengan syarat-syarat :

a. Sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara

b. Masih ada dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat

c. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan udang-undang dan peraturan-

peraturan yang lebih tinggi.

2. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Labuhanbatu masih mengakui keberadaan hak

ulayat mereka, walaupun sebagian masih dikuasai pihak PTPN dan Perusahaan Swasta

lainnya dengan HGU. Mereka mengharapkan pengakuan dari Pemerintah Daerah dan

Pusat atas hak ulayat mereka tersebut, dan mereka berharap agar HGU PTPN dan

Perusahaan Swasta yang sudah habis jangan diperpanjang lagi.

3. Gencarnya tuntutan masyarakat terhadap hak ulayat di Kabupaten Labuhanbatu adalah

untuk mempertahankan keberadaan hak ulayat mereka, walaupun tidak dapat diingkari

juga ada sebagian masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan yang bersifat pribadi.

79


B. Saran

1. Kepada warga persekutuan yang merasa sebagai pemilik tanah ulayat hendaknya

melengkapi surat-surat yang berhubungan dengan tanah ulayat tersebut dan

mendaftarkannya pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhanbatu, agar

tidak menjadi persengketaan di kemudian hari.

2. Kepada warga persekutuan yang tanah ulayatnya tidak dikelola, agar mengelolanya

dengan baik, hal ini untuk menghindari terjadinya tanah tidak bertuan

3. Kepada warga persekutuan agar dapat membuka diri terhadap pembangunan yang

berwawasan pancasila, yang orientasi demi kepentingan umum.

4. Demi untuk menjaga keamanan, ketentraman dalam bernegara serta tercapainya tertib

hukum, maka disarankan kepada warga persekutuan adat yang berkonflik dengan

tanah, agar menyelesaikan masalah sengketa tersebut melalui jalur hukum, tidak

melalui tindakan demonstrasi yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab.

5. Kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional hendaknya dapat

mengupayakan solusi yang tepat, sehingga masyarakat mengerti cara

mempertahankan hak ulayat milik persekutuan.

80


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Forum LSM/LPSM DIY, 1995, Editor Untoro Hariadi dan Masruchan, Tanah, Rakyat dan

Demokrasi

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh Cetakan

Ketujuh Belas, Gajah Mada Universty Press, Yoyakarta.

Harsono, Boedi, 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum tanah Nasional, Djambatan,

Jakarta.

Muhammad, Bushar, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cetakan Kesembilan, PT. Pradnya

Paramita Jakarta.

Zain, Setia Alam, 1995, Hukum Lingkungan: Kaedah-Kaedah Pengelolaan Hutan,

Manajemen PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Mahadi, 1976, Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di

Sumatera Timur 1800-1975, Bandung Alumni.

Muhammad, Bushar, 1988, Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar, PT. Pradnya

Paramita Jakarta

Saidin, OK, Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten

Deli Serdang, Disampaikan pada Seminar Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat

Hukum Adat Melayu Sumatera Utara, Medan, 2 Februari 2002.

Soepomo,1977, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita Jakarta

SURAT KABAR

Kompas, Kolom Kebangsaan, Jangan Lupakan Masyarakat Adat, 20 Desember 2005

Kompas, 24 Mei 2000


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 5 Tahun 1960

UU No. 23 Tahun 1997

PERMEN Agraria/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999


abu bokar tambak : hak ulayat masyarakat adat yang ada...

Documents