Jakarta, 22 September 2016

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERAN KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM PROSES PEMBLOKIRAN, PENYITAAN, PERAMPASAN, DAN PERALIHAN

Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPKSekretaris Jendral Kementerian ATR/BPN

21 November 2016 

DASAR HUKUM

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah

• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Pemerintah nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah

• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan

“Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terusmenerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dandata yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang‐bidangtanah dan satuan‐satuan rusun termasuk pemberian surat tanda buktihaknya bagi bidang‐bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik

atas Satuan Unit Rumah Susun serta hak‐hak tertentu yang membebaninya”.

DEFINISI PENDAFTARAN TANAH

TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

1. Tertib administrasi pertanahan2. Untuk memberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum kepada pemegang hak atassuatu bidang tanah, satuan rumah susun danhak‐hak lain yang terdaftar agar dengan mudahdapat membuktikan dirinya sebagai pemeganghak yang bersangkutan, 

3. Setiap bidang tanah dan satuan rumah susunwajib didaftar termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak. 

PELAKASANAAN PENDAFTARAN TANAH

1. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali 2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah3. Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak;4. Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran

Tanah Lainnya. 

PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH

PEMBLOKIRAN1. Diajukan oleh pihak yang berkepentingan bahwa

Hak Atas Tanah (HAT) atau Hak Milik atas SatuanRumah Susun (HMSRS) akan dijadikan objek di pengadilan untuk dicatat dalam Buku Tanah

2. Jangka waktu berlakunya pembokiran adalahmaksimal 30 hari kecuali apabila diikuti denganPutusan Sita Jaminan yang salinan resmi danberita acara eksekusinya disampaikan kepadaKepala Kantor Pertanahan. 

PENDAFTARAN PEMBLOKIRAN1. Mengisi Formulir permohonan, disertai:

1) Alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan2) KTP3) Surat Kuasa apabila dikuasakan

2. Dokumen pendukung pemblokiran:1) Permintaan Peradilan;2) Permintaan aparat penegak hukum3) Menunjukkan bukti kepemilikan

PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH

PENYITAAN1. Penyitaan HAT/HMSRS dalam rangka penyidikan atau

penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam bukutanah dan daftar umum lainnya berdasarkan salinanresmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik

2. Catatan penyitaan dihapus setelah1) Sita tersebut dibatalkan/diangkat2) penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan

dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku3) ada putusan mengenai perkara pidana yang 

bersangkutan. 

PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH

PENDAFTARAN SITA1.Mengisi Formulir permohonan, disertai:1) KTP2) Surat Kuasa apabila dikuasakan3) Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi

Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang4) Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan

PENDAFTARAN PENGANGKATAN SITA1. Mengisi Formulir permohonan, disertai:

1) KTP2) Surat Kuasa apabila dikuasakan3) Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan

PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK

PERALIHAN HAK

PENDAFTARANPERALIHAN  HAK

1. PemindahanHak DenganAkta (Psl 37)

2.  PemindahanHakDengan Lelang

(Psl 41)

3. Peralihan HakKarenaPewarisan (Psl42)

4. Peralihan HakKarena

Penggabungan/Peleburan PT ( Psl43 )

• Akte Ppat ‐ Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan Dalam Perusahaan Dan Perbuatan Hukum Lainnya

• Dihadiri Para Pihak Dan  Disaksikan 2 Orang Saksi• PPAT  Menolak memnuat Akte, Jika Syarat Tidak Terpenuhi.

• Kutipan Risalah Lelang• Kakan Lelang (Paling  Lambat 7  Hari)  Minta Skpt Kepada Kakan Pertanahan• KAKAN  PERTANAHAN  Terbitkan SKPT (5 Hari)• Kakan Lelang Tolak Laksanakan Lelang, Jika :  Syarat Tdk Dipenuhi

• Surat Kematian,  Surat Keterangan Waris,  Sertipikat HAT/HMSRS• Belum Ada Akte Pembagian Waris, Didaftar Sebagai Hak Bersama• Sudah Ada Akte Pembagian Waris,  Didaftar kepada pemegang akta pembagian

Tidak Didahului DenganLikuidasi

Didahului DenganLikuidasi

Akte Penggabungan/PeleBuran SetelahDisyahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang

Akte Ppat

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA LELANG1. Mengisi Formulir permohonan, disertai:

1) KTP2) Surat Kuasa apabila dikuasakan3) Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum apabila Badan

Hukum2. Sertipikat asli3. Risalah Lelang4. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, BPHTB, PPH 6. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

yang tetap (Inkracht) 

12

Persyaratan1. Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau

salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup2. Surat Kuasa apabila dikuasakan3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan

dengan aslinya oleh petugas loket4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan

aslinyaoleh petugas loket, bagi badan hukum

5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparatpenegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikanberupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)

Waktu1 (satu) hari

Keterangan1. Formulir permohonan memuat:

1) Identitas diri2) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon3) Alasan pemblokiran

*Dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU  PEMBLOKIRAN TANAH

Persyaratan1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di 

atas materai cukup2. Surat Kuasa apabila dikuasakan3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah

dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan

aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum5. Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi,

Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang6. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan

Waktu1 (satu) hari

Keterangan1. Formulir permohonan memuat:2. Identitas diri3. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU SITA TANAH

Persyaratan1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya

di atas materai cukup2. Surat Kuasa apabila dikuasakan3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah

dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan

dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum5. Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan

Waktu3 (tiga) hari

Keterangan1. Formulir permohonan memuat:2. Identitas diri3. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon,

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PENGANGKATAN SITA

BAGAN ALIRPROSES PENCATATAN BLOKIR, SITA DAN PENGANGKATAN SITA

16

TERIMA KASIH