paparan kementerian atr/ kepala bpn

Download Paparan Kementerian ATR/ Kepala BPN

Post on 09-Dec-2016

246 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • INSTRUMEN PENATAAN RUANGYANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    Yogyakarta, 7 September 2016

    Oleh Budi Situmorang

    Direktur Jenderal Tata Ruang

  • OUTLINE1. INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

    2. REVISI RENCANA TATA RUANG NASIONAL

    3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

    4. PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BID. TATA RUANG

    5. RENCANA TATA RUANG BERBASIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA

    6. DUKUNGAN KELEMBAGAAN KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • 1. INTEGRASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    METODE INTEGRASI PSN/ NAWACITA KE DALAM RENCANA TATA RUANG

    PROGRAM PSN/NAWACITA :- Pembangkit Listrik 35 GW- 3.6500 Km Jalan Nasiaol- Jaringan Jalur Kereta Api- 65 Waduk- Bandar Udara- Pelabuhan

    Identifikasi Lokasi dan Trase

    Plotting PSN di RTRW- Provinsi- Kabupaten/Kota

    Status PerdaRTRW

    Prov/Kab/Kota

    LokasiPSN

    a. Sesuai/Cocok/Terakomodasi (minimal salah satu RTRW)

    Revisi PP 26 Tahun 2008 tetang RTRWN

    b. BelumTerakomodasi

    b1. Segera Revisi Karena Umur Perda 5 Tahun

    b2. Usia Perda < 5 Tahunb2. 1. 1-2 tahunb2. 2. 2-3 tahunb2. 3. 3-4 tahunb2. 4. 4-5 tahun

    Proses Terobosan untuk Pelaksanaan PSN

    Tunggu sampai masa waktu PK/Revisi namun sudah melakukan kajian PSN

    Percepatan Penyelesaian Perda RTRW di 2016 (dengan mengakomodasi program PSN

    Proses Peninjauan Kembali dan Revisi

    Rekomendasi Kesesuaian Tata

    Ruang

    c. Akan diakomodasi

  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    INTEGRASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN RTRW PROV/KAB/KOTA

    NO PSN SESUAI BELUM

    TERAKOMODASI

    DALAM PERDA

    RTRW (PK/REVISI)

    TOTAL

    TERAKOMODASI

    DALAM PERDA

    RTRW

    DIAKOMODASI

    DALAM

    RANPERDA

    RTRW

    1 Pembangkit listrik 35

    GW

    68

    (44.73%)

    13

    (8.55%)

    71

    (46.71%)

    152

    2 3.650 Km Ruas Jalan 171

    (90%)

    3

    (2%)

    15

    (8%)

    189

    3 Jaringan Jalur Rel

    Kereta Api

    52

    (79%)

    4

    (6%0

    10

    (15%)

    66

    4 Waduk 43

    (66%)

    3

    (5%)

    19

    (29%)

    65

    5 Bandar Udara 14

    (93%)

    0

    (0%)

    1

    (7%)

    15

    6 Pelabuhan Tol Laut

    dan Feeder Tol Laut

    22

    (91.6%)

    2

    (8.33%)

    0

    (0%)

    24

  • TINDAK LANJUT

    1. Mempercepat legalisasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)yang sudah mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN)

    2. Menginisiasi perubahan parsial PP No.15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang terkait penerbitan izinpemanfaatan ruang dapat mengacu pada RTRWN.

    3. Melaksanakan PK dan Revisi Perda RTRW Prov/Kab/Kota sesuaidengan peraturan perundangan.

    4. Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota yangbelum selesai diperdakan.

  • MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHBERBASIS TATA RUANG

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • Keterangan:RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka MenengahRTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (RTPIPRJM)disiapkan sebagai bahan integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan untuk forumMusrenbang.

  • 2. REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • RTRWN sebagai instrumen dan matra spasial pembangunan nasional dapat mendorong perwujudanketerpaduan pembangunan nasional, keserasian antarwilayah dan antarsektor, serta perwujudanpertahanan keamanan negara

    RTRWN menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah dan percepatan penyusunanrencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota

    RTRWN menjadi dasar kebijakan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Sebagai operasionalisasi RTRWN, telah tersusun :

    7 (tujuh) Perpres Rencana Tata Ruang Pulau dan Kepulauan yaitu Pulau Jawa-Bali, Pulau Sumatera,Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. dan;

    13 (tiga belas) Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputiPerbatasan Negara, Perkotaan, Lingkungan, Sosial Budaya, serta Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas.

    Peninjauan Kembali RTRWN:

    Sudah selesai, saat ini dalam proses LEGISLASI/PENGUNDANGAN di Kementerian SekretariatNegara

    PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL(PP NO. 26 TAHUN 2008)

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

    ISU STRATEGISREVIEW RTRWN

    NAWACITA/RPJMN dan PSN

    1. Kedaulatan dan Porosmaritim

    2. Kedaulatan pangan danenergi

    3. Pengembangan infrastrukturkawasan perbatasan

    4. Pengembangan kawasan potensi ekonomi

    1. Pengembangan & peningkatanstatus pusat-pusat kegiatan

    2. Penajaman kriteria kawasanlindung

    3. Pemutakhiran penetapankawasan

    4. Integrasidanpenguatankebijakankelautannasional

    5. Penguatanmuatankebijakanruang udaranasional

    6. Pengarusutamaan mitigasidan adaptasi perubahaniklim

    7. Harmonisasi dansinkronisasi terhadapkebijakan-kebijakannasional

    pengembangan pelabuhan pengembangan jaringan jalan nasional

    pengembangan bendungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pengembangan PTL

    kawasan industri Kawasan Ekonomi Khusus

    Isu Strategis Peninjauan Kembali PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • 1. Integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RTRWN (Kebijakan Strategi, Peta,

    Indikasi Program dan Lampiran Arahan Lokasi)

    2. Integrasi dinamika peraturan perundangan sektor di dalam batang tubuh dan

    lampiran RTRWN

    3. Penguatan Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang

    nasional

    4. Penetapan Kawasan Strategis Nasional

    5. Penguatan kriteria-kriteria a.l: Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Lindung

    Nasional, dan Kawasan Peruntukan Pertanian (LP2B)

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPOKOK-POKOK PERUBAHAN MUATAN HASIL PENINJAUAN KEMBALI:

  • 3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    Dilengkapi

    peraturan zonasi

    (Zoning Regulation)

    Sumber: Undang-Undang No.26 Tahun 2007

    RENCANA TATA

    RUANG

    BERHIRARKIS DAN

    KOMPLEMENTARIS

  • PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

  • PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA

  • PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN

  • PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN BALI DAN NUSATENGGARA

  • PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI

  • PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN MALUKU

  • PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU PAPUA

  • PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHTelah mendapatkan persetujuan substansi Menteri

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    Dalam Proses Persetujuan DPRD GUBERNUR

    KAB/KOTA

    Kab. Pulau Taliabu

    Kab. Membramo Tengah

    Kab. Pegunungan Arfak

    Kab. Manokwari Selatan

    Kab. Kotawaringin Barat

    Kab. Barito Utara

    Kab. Kapuas

    Kab. Katingan

    Kab. Pulang Pisau

    Kota. Palangkaraya

    EVALUASI PERDA DI KEMENDAGRI

    PROV/KAB/KOTA

    Provinsi Sumatera Selatan

    Kab. Aceh Tengah

    Kab. Tapanuli Utara

    Kab. Humbang Hasundutan

    Kab. Mandailing Natal

    Kab. Pakpak Barat

    Kab. Tanah Laut

    PROV/KAB/KOTA

    Provinsi Sumatera Utara

    Provinsi Riau

    Provinsi Kalimantan Utara

    Provinsi Kepulauan Riau

    Kab. Aceh Selatan

    Kab. Toba Samosir

    Kab. Tapanuli Selatan

    Kab. Deli Serdang

    Kab. Labuhan Batu

    Kab. Karo

    Kab. Samosir

    Kota Sibolga

    Kota Batam

    Kab. Seruyan

    Kab. Berau

    Kab. Mamuju

    KAB/KOTA

    Kab. Padang Lawas

    Kab. Labuhan Batu Selatan

    Kab. Kuantan Sengingi

    Kab. Indragiri Hulu

    Kab. Indragiri Hilir

    Kab. Pelalawan

    Kab. Siak

    Kab. Kampar

    Kab. Rokan Hulu

    Kab. Bengkalis

    Kab. Rokan Hilir

    Kab. Kep. Meranti

    Kota Dumai

    Kota Pekanbaru

    Kab. Musi Banyuasin

    Kab. Kubu Raya

    Kab. Melawi

    Kab. Murung Raya

    Kab. Hulu Sungai Tengah

    Kab. Tanah Bumbu

    Prov. : 4

    Kab. : 19

    Kota : 3

    Kab. : 18

    Kota : 2

    Prov. : 1

    Kab. : 6

  • B C D

    Kab. : 2

    Kab. : 3

    PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHDaerah Otonomi Baru

    KAB/KOTA

    Kab. Pangandaran

    Kab. Kolaka Timur

    Kab. Konawe

    Kepulauan

    Kab. Buton Tengah

    Kab. Buton Selatan

    Kab. Muna Barat

    KAB/KOTA

    Kab. Musi Rawas

    Utara

    Kab. PALI

Recommended

View more >