paparan kementerian atr/ kepala bpn
Post on 09-Dec-2016
246 views
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
INSTRUMEN PENATAAN RUANGYANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Yogyakarta, 7 September 2016
Oleh Budi Situmorang
Direktur Jenderal Tata Ruang
OUTLINE1. INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN
2. REVISI RENCANA TATA RUANG NASIONAL
3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
4. PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BID. TATA RUANG
5. RENCANA TATA RUANG BERBASIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA
6. DUKUNGAN KELEMBAGAAN KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. INTEGRASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
METODE INTEGRASI PSN/ NAWACITA KE DALAM RENCANA TATA RUANG
PROGRAM PSN/NAWACITA :- Pembangkit Listrik 35 GW- 3.6500 Km Jalan Nasiaol- Jaringan Jalur Kereta Api- 65 Waduk- Bandar Udara- Pelabuhan
Identifikasi Lokasi dan Trase
Plotting PSN di RTRW- Provinsi- Kabupaten/Kota
Status PerdaRTRW
Prov/Kab/Kota
LokasiPSN
a. Sesuai/Cocok/Terakomodasi (minimal salah satu RTRW)
Revisi PP 26 Tahun 2008 tetang RTRWN
b. BelumTerakomodasi
b1. Segera Revisi Karena Umur Perda 5 Tahun
b2. Usia Perda < 5 Tahunb2. 1. 1-2 tahunb2. 2. 2-3 tahunb2. 3. 3-4 tahunb2. 4. 4-5 tahun
Proses Terobosan untuk Pelaksanaan PSN
Tunggu sampai masa waktu PK/Revisi namun sudah melakukan kajian PSN
Percepatan Penyelesaian Perda RTRW di 2016 (dengan mengakomodasi program PSN
Proses Peninjauan Kembali dan Revisi
Rekomendasi Kesesuaian Tata
Ruang
c. Akan diakomodasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
INTEGRASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN RTRW PROV/KAB/KOTA
NO PSN SESUAI BELUM
TERAKOMODASI
DALAM PERDA
RTRW (PK/REVISI)
TOTAL
TERAKOMODASI
DALAM PERDA
RTRW
DIAKOMODASI
DALAM
RANPERDA
RTRW
1 Pembangkit listrik 35
GW
68
(44.73%)
13
(8.55%)
71
(46.71%)
152
2 3.650 Km Ruas Jalan 171
(90%)
3
(2%)
15
(8%)
189
3 Jaringan Jalur Rel
Kereta Api
52
(79%)
4
(6%0
10
(15%)
66
4 Waduk 43
(66%)
3
(5%)
19
(29%)
65
5 Bandar Udara 14
(93%)
0
(0%)
1
(7%)
15
6 Pelabuhan Tol Laut
dan Feeder Tol Laut
22
(91.6%)
2
(8.33%)
0
(0%)
24
TINDAK LANJUT
1. Mempercepat legalisasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)yang sudah mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN)
2. Menginisiasi perubahan parsial PP No.15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang terkait penerbitan izinpemanfaatan ruang dapat mengacu pada RTRWN.
3. Melaksanakan PK dan Revisi Perda RTRW Prov/Kab/Kota sesuaidengan peraturan perundangan.
4. Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota yangbelum selesai diperdakan.
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHBERBASIS TATA RUANG
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Keterangan:RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka MenengahRTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (RTPIPRJM)disiapkan sebagai bahan integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan untuk forumMusrenbang.
2. REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
RTRWN sebagai instrumen dan matra spasial pembangunan nasional dapat mendorong perwujudanketerpaduan pembangunan nasional, keserasian antarwilayah dan antarsektor, serta perwujudanpertahanan keamanan negara
RTRWN menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah dan percepatan penyusunanrencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota
RTRWN menjadi dasar kebijakan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Sebagai operasionalisasi RTRWN, telah tersusun :
7 (tujuh) Perpres Rencana Tata Ruang Pulau dan Kepulauan yaitu Pulau Jawa-Bali, Pulau Sumatera,Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. dan;
13 (tiga belas) Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputiPerbatasan Negara, Perkotaan, Lingkungan, Sosial Budaya, serta Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas.
Peninjauan Kembali RTRWN:
Sudah selesai, saat ini dalam proses LEGISLASI/PENGUNDANGAN di Kementerian SekretariatNegara
PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL(PP NO. 26 TAHUN 2008)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
ISU STRATEGISREVIEW RTRWN
NAWACITA/RPJMN dan PSN
1. Kedaulatan dan Porosmaritim
2. Kedaulatan pangan danenergi
3. Pengembangan infrastrukturkawasan perbatasan
4. Pengembangan kawasan potensi ekonomi
1. Pengembangan & peningkatanstatus pusat-pusat kegiatan
2. Penajaman kriteria kawasanlindung
3. Pemutakhiran penetapankawasan
4. Integrasidanpenguatankebijakankelautannasional
5. Penguatanmuatankebijakanruang udaranasional
6. Pengarusutamaan mitigasidan adaptasi perubahaniklim
7. Harmonisasi dansinkronisasi terhadapkebijakan-kebijakannasional
pengembangan pelabuhan pengembangan jaringan jalan nasional
pengembangan bendungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pengembangan PTL
kawasan industri Kawasan Ekonomi Khusus
Isu Strategis Peninjauan Kembali PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RTRWN (Kebijakan Strategi, Peta,
Indikasi Program dan Lampiran Arahan Lokasi)
2. Integrasi dinamika peraturan perundangan sektor di dalam batang tubuh dan
lampiran RTRWN
3. Penguatan Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang
nasional
4. Penetapan Kawasan Strategis Nasional
5. Penguatan kriteria-kriteria a.l: Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Lindung
Nasional, dan Kawasan Peruntukan Pertanian (LP2B)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPOKOK-POKOK PERUBAHAN MUATAN HASIL PENINJAUAN KEMBALI:
3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Dilengkapi
peraturan zonasi
(Zoning Regulation)
Sumber: Undang-Undang No.26 Tahun 2007
RENCANA TATA
RUANG
BERHIRARKIS DAN
KOMPLEMENTARIS
PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA
PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA
PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN
PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN BALI DAN NUSATENGGARA
PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI
PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN MALUKU
PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU PAPUA
PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHTelah mendapatkan persetujuan substansi Menteri
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Dalam Proses Persetujuan DPRD GUBERNUR
KAB/KOTA
Kab. Pulau Taliabu
Kab. Membramo Tengah
Kab. Pegunungan Arfak
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Kotawaringin Barat
Kab. Barito Utara
Kab. Kapuas
Kab. Katingan
Kab. Pulang Pisau
Kota. Palangkaraya
EVALUASI PERDA DI KEMENDAGRI
PROV/KAB/KOTA
Provinsi Sumatera Selatan
Kab. Aceh Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Mandailing Natal
Kab. Pakpak Barat
Kab. Tanah Laut
PROV/KAB/KOTA
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Riau
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Kepulauan Riau
Kab. Aceh Selatan
Kab. Toba Samosir
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Deli Serdang
Kab. Labuhan Batu
Kab. Karo
Kab. Samosir
Kota Sibolga
Kota Batam
Kab. Seruyan
Kab. Berau
Kab. Mamuju
KAB/KOTA
Kab. Padang Lawas
Kab. Labuhan Batu Selatan
Kab. Kuantan Sengingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Pelalawan
Kab. Siak
Kab. Kampar
Kab. Rokan Hulu
Kab. Bengkalis
Kab. Rokan Hilir
Kab. Kep. Meranti
Kota Dumai
Kota Pekanbaru
Kab. Musi Banyuasin
Kab. Kubu Raya
Kab. Melawi
Kab. Murung Raya
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Tanah Bumbu
Prov. : 4
Kab. : 19
Kota : 3
Kab. : 18
Kota : 2
Prov. : 1
Kab. : 6
B C D
Kab. : 2
Kab. : 3
PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHDaerah Otonomi Baru
KAB/KOTA
Kab. Pangandaran
Kab. Kolaka Timur
Kab. Konawe
Kepulauan
Kab. Buton Tengah
Kab. Buton Selatan
Kab. Muna Barat
KAB/KOTA
Kab. Musi Rawas
Utara
Kab. PALI