paparan kementerian atr/ kepala bpn

INSTRUMEN PENATAAN RUANGYANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta, 7 September 2016

Oleh Budi Situmorang

Direktur Jenderal Tata Ruang

OUTLINE1. INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

2. REVISI RENCANA TATA RUANG NASIONAL

3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

4. PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BID. TATA RUANG

5. RENCANA TATA RUANG BERBASIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA

6. DUKUNGAN KELEMBAGAAN KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. INTEGRASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

METODE INTEGRASI PSN/ NAWACITA KE DALAM RENCANA TATA RUANG

PROGRAM PSN/NAWACITA :- Pembangkit Listrik 35 GW- 3.6500 Km Jalan Nasiaol- Jaringan Jalur Kereta Api- 65 Waduk- Bandar Udara- Pelabuhan

Identifikasi Lokasi dan Trase

Plotting PSN di RTRW- Provinsi- Kabupaten/Kota

Status PerdaRTRW

Prov/Kab/Kota

LokasiPSN

a. Sesuai/Cocok/Terakomodasi (minimal salah satu RTRW)

Revisi PP 26 Tahun 2008 tetang RTRWN

b. BelumTerakomodasi

b1. Segera Revisi Karena Umur Perda 5 Tahun

b2. Usia Perda < 5 Tahunb2. 1. 1-2 tahunb2. 2. 2-3 tahunb2. 3. 3-4 tahunb2. 4. 4-5 tahun

Proses Terobosan untuk Pelaksanaan PSN

Tunggu sampai masa waktu PK/Revisi namun sudah melakukan kajian PSN

Percepatan Penyelesaian Perda RTRW di 2016 (dengan mengakomodasi program PSN

Proses Peninjauan Kembali dan Revisi

Rekomendasi Kesesuaian Tata

Ruang

c. Akan diakomodasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

INTEGRASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN RTRW PROV/KAB/KOTA

NO PSN SESUAI BELUM

TERAKOMODASI

DALAM PERDA

RTRW (PK/REVISI)

TOTAL

TERAKOMODASI

DALAM PERDA

RTRW

DIAKOMODASI

DALAM

RANPERDA

RTRW

1 Pembangkit listrik 35

GW

68

(44.73%)

13

(8.55%)

71

(46.71%)

152

2 3.650 Km Ruas Jalan 171

(90%)

3

(2%)

15

(8%)

189

3 Jaringan Jalur Rel

Kereta Api

52

(79%)

4

(6%0

10

(15%)

66

4 Waduk 43

(66%)

3

(5%)

19

(29%)

65

5 Bandar Udara 14

(93%)

0

(0%)

1

(7%)

15

6 Pelabuhan Tol Laut

dan Feeder Tol Laut

22

(91.6%)

2

(8.33%)

0

(0%)

24

TINDAK LANJUT

1. Mempercepat legalisasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)yang sudah mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN)

2. Menginisiasi perubahan parsial PP No.15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang terkait penerbitan izinpemanfaatan ruang dapat mengacu pada RTRWN.

3. Melaksanakan PK dan Revisi Perda RTRW Prov/Kab/Kota sesuaidengan peraturan perundangan.

4. Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota yangbelum selesai diperdakan.

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHBERBASIS TATA RUANG

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Keterangan:RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka MenengahRTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (RTPIPRJM)disiapkan sebagai bahan integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan untuk forumMusrenbang.

2. REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

RTRWN sebagai instrumen dan matra spasial pembangunan nasional dapat mendorong perwujudanketerpaduan pembangunan nasional, keserasian antarwilayah dan antarsektor, serta perwujudanpertahanan keamanan negara

RTRWN menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah dan percepatan penyusunanrencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota

RTRWN menjadi dasar kebijakan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sebagai operasionalisasi RTRWN, telah tersusun :

7 (tujuh) Perpres Rencana Tata Ruang Pulau dan Kepulauan yaitu Pulau Jawa-Bali, Pulau Sumatera,Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. dan;

13 (tiga belas) Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputiPerbatasan Negara, Perkotaan, Lingkungan, Sosial Budaya, serta Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas.

Peninjauan Kembali RTRWN:

Sudah selesai, saat ini dalam proses LEGISLASI/PENGUNDANGAN di Kementerian SekretariatNegara

PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL(PP NO. 26 TAHUN 2008)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

ISU STRATEGISREVIEW RTRWN

NAWACITA/RPJMN dan PSN

1. Kedaulatan dan Porosmaritim

2. Kedaulatan pangan danenergi

3. Pengembangan infrastrukturkawasan perbatasan

4. Pengembangan kawasan potensi ekonomi

1. Pengembangan & peningkatanstatus pusat-pusat kegiatan

2. Penajaman kriteria kawasanlindung

3. Pemutakhiran penetapankawasan

4. Integrasidanpenguatankebijakankelautannasional

5. Penguatanmuatankebijakanruang udaranasional

6. Pengarusutamaan mitigasidan adaptasi perubahaniklim

7. Harmonisasi dansinkronisasi terhadapkebijakan-kebijakannasional

pengembangan pelabuhan pengembangan jaringan jalan nasional

pengembangan bendungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pengembangan PTL

kawasan industri Kawasan Ekonomi Khusus

Isu Strategis Peninjauan Kembali PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. Integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RTRWN (Kebijakan Strategi, Peta,

Indikasi Program dan Lampiran Arahan Lokasi)

2. Integrasi dinamika peraturan perundangan sektor di dalam batang tubuh dan

lampiran RTRWN

3. Penguatan Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang

nasional

4. Penetapan Kawasan Strategis Nasional

5. Penguatan kriteria-kriteria a.l: Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Lindung

Nasional, dan Kawasan Peruntukan Pertanian (LP2B)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPOKOK-POKOK PERUBAHAN MUATAN HASIL PENINJAUAN KEMBALI:

3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dilengkapi

peraturan zonasi

(Zoning Regulation)

Sumber: Undang-Undang No.26 Tahun 2007

RENCANA TATA

RUANG

BERHIRARKIS DAN

KOMPLEMENTARIS

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN BALI DAN NUSATENGGARA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN MALUKU

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU PAPUA

PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHTelah mendapatkan persetujuan substansi Menteri

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dalam Proses Persetujuan DPRD GUBERNUR

KAB/KOTA

Kab. Pulau Taliabu

Kab. Membramo Tengah

Kab. Pegunungan Arfak

Kab. Manokwari Selatan

Kab. Kotawaringin Barat

Kab. Barito Utara

Kab. Kapuas

Kab. Katingan

Kab. Pulang Pisau

Kota. Palangkaraya

EVALUASI PERDA DI KEMENDAGRI

PROV/KAB/KOTA

Provinsi Sumatera Selatan

Kab. Aceh Tengah

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Humbang Hasundutan

Kab. Mandailing Natal

Kab. Pakpak Barat

Kab. Tanah Laut

PROV/KAB/KOTA

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Riau

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kepulauan Riau

Kab. Aceh Selatan

Kab. Toba Samosir

Kab. Tapanuli Selatan

Kab. Deli Serdang

Kab. Labuhan Batu

Kab. Karo

Kab. Samosir

Kota Sibolga

Kota Batam

Kab. Seruyan

Kab. Berau

Kab. Mamuju

KAB/KOTA

Kab. Padang Lawas

Kab. Labuhan Batu Selatan

Kab. Kuantan Sengingi

Kab. Indragiri Hulu

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Pelalawan

Kab. Siak

Kab. Kampar

Kab. Rokan Hulu

Kab. Bengkalis

Kab. Rokan Hilir

Kab. Kep. Meranti

Kota Dumai

Kota Pekanbaru

Kab. Musi Banyuasin

Kab. Kubu Raya

Kab. Melawi

Kab. Murung Raya

Kab. Hulu Sungai Tengah

Kab. Tanah Bumbu

Prov. : 4

Kab. : 19

Kota : 3

Kab. : 18

Kota : 2

Prov. : 1

Kab. : 6

B C D

Kab. : 2

Kab. : 3

PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHDaerah Otonomi Baru

KAB/KOTA

Kab. Pangandaran

Kab. Kolaka Timur

Kab. Konawe

Kepulauan

Kab. Buton Tengah

Kab. Buton Selatan

Kab. Muna Barat

KAB/KOTA

Kab. Musi Rawas

Utara

Kab. PALI