kebijakan kementerian atr/bpn sebagai upaya … · waktu melalui surat elektronik atau media...

KEBIJAKAN KEMENTERIAN ATR/BPN SEBAGAI UPAYA

MENINGKATKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI PEJABAT

PEMBUAT AKTA TANAH SELAKU PELAKSANA

PENDAFTARAN TANAH.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

2017

Disampaikan oleh:

Erna Sriyatmi, S.H., M.M.

Banjarmasin, 14 September 2017

Disampaikan dalam Up-Grading dan Rakerwil IPPAT – PENGWIL KALSEL TAHUN 2017

SISTEMATIKA

LATAR BELAKANG A.

B.

C.

PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT Sebagai

Pelaksana Pendaftaran tanah

KEBIJAKAN TERKINI KEMENTERIAN ATR/BPN

1. Pelayanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik

2. Tata cara Magang di Kantor PPAT dan Kantor BPN

3. Perpanjangan masa jabatan PPAT

4. Tata Cara Blokir dan Sita

5. Dan lain-lain

D. PERCEPATAN PEMUTAKHIRAN DATA PPAT

DISELURUH INDONESIA

(ES-TAM Sept,2017) 2

A. LATAR BELAKANG

Dalam Era Keterbukaan ini terdapat :

1. Meningkatnya pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dan kode etik PPAT yang diajukan secara tertulis kepada Menteri ATR/ka.BPN ataupun kepada penegak hukum .

2. Keluhan dari masyarakat dan PPAT selaku kuasa mengenai waktu proses Pendaftaran Peralihan/Pembebanan Hak belum sesuai SOP.

3. Keluhan dari para PPAT mengenai layanan pertanahan berkaitan dengan waktu melalui surat elektronik atau media sosial, dalam hal:

a. Untuk persiapan pembuatan akta PPAT (pengecekan sertipikat dan pemberian NIB);

b. Waktu penyelesaian validasi PPh dan BPHTB belum ada SOP nya yang tepat. Karena masih ada perbedaan persepsi nilai transanksi tanah, dalam hal pelaksanaan validasi di Kantor Pajak Pratama dan di kantor Dispenda.


B. PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT Sebagai

Pelaksana Pendaftaran tanah di era keterbukaan

• Keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan diperoleh oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

• Pada Intinya munculnya era keterbukaan ini akan membawa dampak yang sangat buruk apabila kita tidak mempersiapkan diri.

• Asas Keterbukaan adalah salah satu asas yang wajib diperhatikan oleh seluruh penyelenggara Negara agar dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan terbuka (Good Governence)


Upaya Peningkatan prinsip kehati-hatian di ERA keterbukaan bagi PPAT

Untuk menghadapi era keterbukaan tersebut PPAT sebagai Pejabat Umum harus selalu:

meningkatkan kualitas, antara lain mengikuti perkembangan ketentuan Hukum Pertanahan dan Perpajakan, Penataan dan Pengendalian Tanah dan Ruang, dan ketentuan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan PPAT,

meningkatkan asas kehati-hatian sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan jabatannya agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang maha mengetahui, di hadapan Masyarakat dan dihadapan aparat penegak hukum.

Untuk meningkatkan integritas dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab serta perannya sebagai Pelaksana sebagian Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah.


1. Meningkatkan layanan pertanahan dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, antara lain diperlukan percepatan pemutakhiran data base PPAT, Kegiatan Peningkatan Kualitas bagi PPAT Calon PPAT/PPAT/PPATS, kegiatan Magang di kantor PPAT dan Kantor Pertanahan .

2. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan kepada PPAT dalam Pelaksanaan jabatan PPAT dengan telah diterbitkan keputusan Menteri ATR/BPN ttg Pengesahan kode Etik IPPAT dan segera akan menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

3. Melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data di seluruh Indonesia (kurang lebih 57 juta bidang, target Tahun 2025 sudah terdaftar seluruhnya)

4. Melaksanakan digitalisasi data base data Hak Atas Tanah dan peta-peta pendaftaran tanah utk menuju layanan secara online dan meminimalisir timbulnya sengketa.

Upaya Peningkatan prinsip kehati-hatian di ERA keterbukaan bagi Kementerian ATR/BPN


15 layanan pendaftaran secara elektronik tersedia di http://loket.bpn.go.id Layanan yang tersedia hanya proses pendaftaran dan selanjutnya diproses sesuai SOP di Kantor Pertanahan.

Meningkatkan Layanan Pertanahan dengan berbagai inovasi Layanan Pertanahan.

Pengecekan Pembebanan Peralihan

1. Pengecekan/ Pemeriksaan

Sertipikat.

1. Hak Tanggungan 1. Jual Beli

2. Cassie 2. Pewarisan

3. Subrogasi 3. Hibah

4. Merger Hak Tanggungan 4. Tukar Menukar

5. Roya 5. Pembagian Hak Bersama

6. Pemasukan ke dlm perusahaan

7. Merger

8. Penetapan/putusan Pengadilan

9. Lelang

Tahun 2017; 100 Kantor Pertanahan yang secara aktif menggunakan sistem ini


http://loket.bpn.go.id/

PPAT dalam menjalankan jabatan, Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Melaksanakan secara optimal dan patuh terhadap ketentuan Pasal 38, 39 dan 40, Pasal 44 dan Pasal 51 dari Peraturan Pemerintah No.24/1997 dan peraturan pelaksanaannya;

2. Melaksanakan Jabatan PPAT secara nyata. (ada 7 ruang lingkup pelaksanaan jabatan PPAT)

3. Memahami larangan, hak dan kewajiban PPAT;

4. Mengetahui dan Memahami kode etik IPPAT yang disahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan adanya sanksi dari pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan (SK Menteri ATR/BPN No.112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 26 April 2017);

5. Mengikuti perkembangan ketentuan hukum pertanahan yang terkini.


RUANG LINGKUP PELAKSANAAN JABATAN PPAT PP No.37 tahun 1998 telah diubah PP 24 tahun 2016 dan

PERKABAN No.1 Tahun 2006( Pasal 46 s/d 64 )

Meliputi : 1. Kantor PPAT (pasal 46-47) 2. Stempel Jabatan PPAT ( Pasal 48, lampiran 6) 3. Papan Nama dan Kop Surat 2(Pasal 49, lampiran 7 dan 8) 4. Penggunaan Blanko Akta PPAT DAN PEMBUATAN AKTA

(Pasal 52 dan 55 dan PerKa.BPN No. 8/2012) 5. Buku Daftar akta PPAT (Pasal 56-57) 6. Penjilidan Akta dan Warkah Pendukung Akta (Pasal 58-61) 7. Laporan Bulanan PPAT Pasal 62 jo. PP RI No. 34/1997

Tentang Pelaporan atau pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan (BPHTB).

(ES-TAM

Sept,2017) 9

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK DAN PEMBEBANAN HAK

Pra Pembuatan

Akta Kewajiban Pemegang

Hak

Pasca Pelaksanaan Pembuatan Akta

Kewajiban PPAT

PPAT seblum pendatangan AKTA wajib membacakan/ menjelaskan jenis perbuatan hukum kepada para pihak, disaksikan dua orang saksi, tentang: a. Obyek dalam sertipikat b. Subyeknya c. Nilai transanksi d. Hak hak dan dan

Keajiban para pihak e. Klausula dan syarat

dalam perjanjian tersebut.

Menyampaikan akta dan dokumen dalam waktu 7 hari setelah tanggal akta.

Pelaksanaan Pembuatan Akta

Mendaftarkan Akta PPAT (peralihan

hak) ke kantor pertanahan

Pengecekan Sertipikat

Para Penghadap Menghadap PPAT

Membukukan pada Daftar Akta PPAT,

Penjilidan dan Penyimpan dokumen .

Meneliti Pembayaran

PPH dan BPHTB

Membuat laporan pada bulan berikutnya pada

per kabupaten/kota atau provinsi

(ES-TAM

Sept,2017) 10

Meneliti kebenaran Dokumen,

kewenangan dan

kecakapan para pihak

WUJUD FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PPAT SEBAGAI PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH

AKTA PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mendaftar pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan dan

PPAT wajib dan bertanggung jawab untuk memeriksa syarat syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang akan dibuatkan aktanya.(Pasal 1320 KUHPerdt).

(lihat ketentuan dalam Pasal 38, sd 40, 44 dan 51 PP 24 tahun 1997 dan ketentuan PP. Nomor 37 tahun 1998 dan ketentuan pelaksanaan jabatan PPAT)

PPAT wajib menolak untuk membuat akta PPAT apabila obyek perbuatan hukum dan para pihak dalam perbuatan hukum tertentu sebagaimana tersebut di dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sd g. PP 24 tahun 1997

Penolakan untuk membuat akta tersebut harus disampaikan kepada pihak pihak secara tertulis disertai alasan penolakannya.

PPAT, bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. ( Pasal 55 Perka.BPN RI No.1 Tahun 2006


A. Tanah yang sudah terdaftar, tidak diserahkan Sertipikat asli atau data sertipikat tidak sesuai;

B. Tanah yang belum bersertipikat, tidak diserahkan;

C. Salah satu pihak atau para pihak dan salah satu saksi dalam perbuatan hukum tidak memenuhi syarat atau tidak berhak;

D. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar surat kuasa mutlak yang hakikatnya berisi pemindahan hak;

E. Belum diperoleh izin dari Pejabat yang berwenang apabila izin tersebut diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F. Obyek perbuatan hukum sedang dalam sengketa (data yuridis/data fisik);

G. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam per-UU.

1) Surat bukti hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan;

2) surat keterangan dari Kantor pertanahan atau surat keterangan Kepala desa kelurahan

(2) Penolakan untuk

membuat akta diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan disertai

alasannya.

PASAL 39 PP 24 Tahun 1997 (1) PPAT WAJIB MENOLAK MEMBUATKAN AKTA

PPAT, JIKA :


Sanksi – sanksi terhadap

pelanggaran


SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Penjelasannya

1. Pejabat (PPAT/Notaris) yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif, berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis;

• pemberhentian sementara dari jabatan;

• pemberhentian dari jabatan.

2. Pejabat yang melanggar atau lalai dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 :

PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa : 1. teguran tertulis sampai pemberhentian dari

jabatannya sebagai PPAT, 2. kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-

pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

(lihat Perkaban Nomor 1 Tahun 2006)


SANKSI PPAT DALAM PP NO. 24 TAHUN 2016

Pasal 1O PP NO. 24 TAHUN 2016

(1) PPAT yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. diberhentikan dengan hormat;

b. diberhentikan dengan tidak hormat; dan

c. diberhentikan sementara.


Diberhentikan Dengan Hormat

• Permintaan Sendiri

• Kondisi kesehatan tidak memungkinkan

• Rangkap Jabatan

• Dinyatakan pailit atas putusan pengadilan

• Berada dibawah pengampuan secara terus menerus

Diberhentikan dengan tidak

hormat • Melakukan

pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban PPAT

• Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan

Diberhentikan Sementara

• Sedang dalam pemeriksaan Pengadilan

• Tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata

• Melakukan pelanggaran ringan

• Tempat kedudukan notaris beda dengan tempat kedudukan PPAT

• Dalam proses pailit

• Berada di bawah pengampuan

• Melakukan perbuatan tercela

(ES-TAM

Sept,2017) 17

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, beserta

peraturan pelaksanaannya (dalam Proses pembahasan Revisi PP);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beserta

peraturan pelaksanaannya (proses penyusunan peraturan pelaksanaannya);

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peralihan Hak Guna Bangunan tertentu di Wilayah

Tertentu;


Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional;


Nomor 5 Tahun 2017 tentang layanan Informasi Pertanahan secara elektronik.

C. KEBIJAKAN KEMENTERIAN ATR/BPN

TERKINI TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN HAK TANAH


Peraturan Peraturan Baru yang wajib diketahui oleh PPAT

• Peraturan Meneteri ATR/Ka.BPN No. 8 tahun 2016 tentang Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu.

• Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.29/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang berkedudukan di Indonesia; (pengganti dari Peraturan Pemerintah No.103/2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia);

• Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.15/2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai Pada Lahan yang terbakar;

• Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.33/2016 tentang Surveyor

Kadaster Berlisensi.


Lanjutan

• Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik.

• Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN NO.10/2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengganti dari Permen ATR/Ka.BPN No.31/2016);

• Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.13/2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;

• Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.15/2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak.


Meningkatkan

pelayanan informasi

pertanahan dengan

mudah, cepat, dan

biaya rendah, perlu

dilakukan pelayanan

informasi pertanahan

secara elektronik

Pelaksanaan pendaftaran tanah

berdasarkan asas sederhana, aman,

terjangkau, mutakhir dan terbuka, secara

bertahap data pendaftaran tanah

disimpan dan disajikan secara elektronik

maka ketentuan mengenai tata cara

pelayanan informasi pertanahan perlu

disesuaikan dengan perkembangan

hukum, teknologi dan kebutuhan

masyarakat

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG

LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK


• pengecekan Sertipikat Hak atas

Tanah;

• Surat Keterangan Pendaftaran

Tanah;

• informasi data tekstual dan/atau

spasial;

• informasi Zona Nilai Tanah;

• informasi titik koordinat;

• informasi paket data Global

Navigation SatelliteSystem

(GNSS)/Continuously Operating

ReferenceSystem (CORS);

• informasi peta pertanahan;

• informasi tata ruang; dan

• layanan informasi lainnya yang akan

ditetapkan kemudian.

Pasal 2 ayat (2)

Layanan informasi

pertanahan dapat

diberikan secara elektronik

melalui sistem elektronik

berupa aplikasi Layanan

Informasi Pertanahan yang

disediakan oleh

Kementerian

Pasal 2 ayat (1)

Jenis layanan informasi pertanahan:


a. pemegang Hak atas Tanah dan/atau kuasanya;

b. PPAT;

c. Notaris;

d. Kantor Lelang Negara;

e. Kantor Jasa Surveyor Kadaster

Berlisensi;

f. pihak bank; dan

g. pihak lain yang ditetapkan

oleh Menteri.

Pemohon yang dapat mengajukan layanan elektronik Pasal 3

PPAT wajib melakukan

Layanan Informasi

Pertanahan berupa

“PENGECEKAN

SERTIPIKAT HAK ATAS

TANAH” sebelum

membuat akta perbuatan

hukum tertentu terhadap

Hak atas Tanah/Hak Milik

Satuan Rumah Susun

Ketentuan Khusus(Pasal 4)


Langkah awal permohonan Informasi pertanahan secara elektronik:

1. Pemohon wajib mendaftarkan diri pada aplikasi layanan Informasi pertanahan;

2. Pemohon yang telah mendaftarkan diri tersebut akan mendapatkan Identitas yang akan dipergunakan sebagi pengenal dalam aplikasi

3. Identitas tersebut berupa : Nama Pengguna (username) dan Kata sandi (password);

4. Setelah mendapat Identitas Pemohon dapat melakukan akses ke daam aplikasi layanan Informasi tersebut.


PERSYARATAN JENIS LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN (PENGECEKAN SERTIPIKAT)

1. Identitas pemegang hak dan surat kuasa apabila dikuasakan;

2. Sertipikat asli dan/atau dapat menguraikan data Sertipikat dalam

isian permohonan sesuai dengan aslinya;

3. Surat pernyataaan dari pemegang Hak atas Tanah mengenai:

1) Keaslian Sertipikat;

2) Merupakan pemegang hak yang sebenar-benarnya; dan

3) Beritikad baik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas

penggunaan data yang diakses dari layanan ini.

4. Surat Penugasan dari dan /atau surat perjanjian kerja dengan

instansi yaang berwenang.

Pasal 5 ayat (2) huruf a :

Pasal 5 Ayat (4), Persyaratan permohonan Layanan Informasi Pertanahan

secara Elektronik dilampirkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 5 Ayat (5), dalam hal kredibilitas pemegang hak diragukan Pemohon selaku

Kuasa, PPAT , Notaris, Kantor Lelang Negara, KJSB, Perbankan wajib menolak

Ppermohonan Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik.

BIAYA LAYANAN INFORMASI Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (PNBP)


((9

1..Pemohon mengupload

persyaratan dalam bentuk

dokumen elektonik ke dalam

aplikasi layanan )

2. Pemohon mendapatkan

bukti pendaftaran

permohonan

3. Pemohon melakukan

pembayaran biaya layanan

melalui bank persepsi paling

lambat 3 (tiga) hari setelah

tanggal pendaftaran permohonan

4. Setelah data permohonan dan

biaya pendaftaran permohonan

terkonfirmasi oleh sistem/Kantor

Pertanahan , pemohon mendapat

informasi pertanahan

• Informasi pertanahan

mempunyai nilai informasi

yang sama dengan data

elektronik baik data fisik

maupun data yuridis di

pangkalan data, pada hari,

tanggal, dan jam saat

disampaikannya hasil

layanan informasi

pertanahan.

• Hasil Layanan Informasi

Pertanahan secara

Elektronik berlaku selama 7

(tujuh) hari kalender.


HASIL LAYANAN INFORMASI SECARA ELEKTRONIK

• Mempunyai nilai informasi yang sama dengan data elektronik baik data fisik maupun data yuridis di pangkalan data, pada hari, tanggal dan jam saat disampaikan hasil layanan informasi pertanahan, berlaku 7 (tujuh) hari kelender.

• Hasil layanan Informasi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pemohon sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta tidak digunakan untuk kepentingan lain

• Dalam hal terdapat ketidak sesuaian data hasil layanan Informasi tersebut, Pemohon dapat minta klarifikasi secara elektronik atau menghubungi kantor Pertanahan setempat dengan membawa Bukti pendaftaran permohonan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


SANKSI PENYALAHGUNAAN LAYANAN INFORMASI SECARA ELEKTRONIK

• Penyalahgunaan hasil layanan Informasi Pertanahan secara elektronik sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab pemohon dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi berupa penutupan akses pemohon terhadap layanan Informasi pertanahan secara elektronik (dapat sementara atau selamanya).


Permen ATR/KaBPN No. 10 TH

2017

Ujian PPAT (Psl 11 s.d Psl 21)

Magang (Psl 6 s.d Psl 10)

Penyl. Peningkatan Kualitas (psl 5)

Pengangkatan PPAT (Psl 22)

Perpanjangan Masa jabatan (Psl 23 s.d 25)

Ketentuan peralihan (Psl 26 s.d 28)

Ketentuan Penutup (Psl 29 s.d 31)

Bagan Permen ATR/KaBPN No. 10 TH. 2017 (Pengganti

Permen 31 Thn 2016)

Ketentuan Umum (Psl 1 s. Psl 4)

Lampiran (contoh format) (ES-TAM Sept,2017)

29

Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada Kantor Pertanahan; Magang tersebut hanya dapat diikuti oleh orang yang telah lulus pendidikan Kenotariatan.


PELAKSANAAN MAGANG

Syarat untuk diangkat menjadi PPAT, antara lain:

Pengecualian Ketentuan Magang, yaitu:

1. Calon PPAT yang telah lulus ujian dan telah menjabat Notaris;

2. Calon PPAT pernah menduduki jabatan struktural di bidang Hubungan

Hukum Keagrariaan atau yang setara, paling rendah pejabat pengawas

(eselon IV);

3. Calon PPAT lulusan prodiksus PPAT dari STPN.

(ES-TAM

Sept,2017)

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh calon PPAT dalam pelaksanaan MAGANG, antara lain:

MAGANG

1. Pelaksanaan magang wajib dilakukan sebelum ujian PPAT*). lihat ketentuan Pasal 30 (berlaku untuk ujian PPAT Tahun 2018).

2. Pada Kantor PPAT wajib membantu dalam pelaksanaan kegiatan:

a. pembuatan akta perbuatan hukum hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun paling sedikit 7 (tujuh) akta; dan

b. proses penatausahaan dan pengelolaan Protokol PPAT.

3. Pada Kantor Pertanahan wajib memahami dan membantu:

a. proses kegiatan dan pelayanan pertanahan;

b. proses penerimaan dan pemeriksaan akta-akta yang didaftar; dan

c. proses pemeriksaan data yuridis permohonan hak atas tanah.

4. Dalam melaksanakan magang, PPAT wajib memahami dan merahasiakan dan dilarang menggandakan dokumen pelaksanaan jabatan PPAT dan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kantor Pertanahan.

PERMEN ATR/Ka.BPN

NO. 10 TAHUN 2017 (Pasal 6 s.d

10)

31

Syarat Permohonan Magang (Pasal 7 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 20 Tahun 2016)

1. Permohonan magang diajukan secara tertulis kepada:

a. Kepala Kantor Pertanahan (Magang di Kantah selama 6 bulan);

b. PPAT yang memenuhi syarat (Magang di kantor PPAT selama 6 bulan)

2. Syarat-syarat Permohonan Magang di Kantor Pertanahan:

a. Fotocopy KTP Pemohon;

b. Fotocopy Ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Notariat;

c. Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT (apabila telah lulus ujian PPAT);

d. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon magang, isinya bersedia magang di Kantor Pertanahan dengan sukarela dan selama magang merahasiakan dan tidak akan menggandakan dokumen-dokumen Pendaftaran Tanah.

Jika magang di Kantor PPAT wajib merahasiakan dokumen pelaksanaan jabatan PPAT atau protokol PPAT).


TEMPAT MAGANG Di KANTOR PPAT.

PERATURAN MENTERI ATR/BPN No. 10 TAHUN 2017 : 1. Calon PPAT/calon Peserta Magang harus mengajukan

permohonan* 2. Tempat magang dan waktu a. Di Kantor Pertanahan : 6 (enam) bulan b. Di Kantor PPAT : 6 (enam) bulan

Dikecualikan Magang adalah : CAL-PPAT telah lulus PPAT yang sudah menjabat NOTARIS, Lulusan PRODIKSUS PPAT-STPN dan CALPPAT yang pernah menjabat di BPN jabatan struktural di bidang Hubungan hukum atau setara.


1. Kantor PPAT yang menjadi tempat magang bagi Calon PPAT harus mempunyai masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun, atau telah menerbitkan paling sedikit 60 (enam puluh) akta.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tempat magang tidak harus sama dengan permohonan daerah kerja PPAT.

3. Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT menerbitkan Sertifikat Magang bagi Calon PPAT yang telah melaksanakan magang sesuai ketentuan .

KETENTUAN MAGANG PERMEN ATR/BPN N0. 10 Tahun 2017 ( pengganti Permen ATR/BPN No 31 tahun 2016)

Pasal 8

(ES-TAM

Sept,2017) 34

1. Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT diajukan paling cepat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir;

2. Permohonan diajukan ke Menteri melalui Direktur Jenderal di bidang Pembinaan PPAT;

3. Direktur Jenderal di Bidang Pembinaan PPAT atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk wawancara sebelum pemberian perpanjangan masa jabatan.

4. Hasil wawancara permohonan (diterima atau ditolak) Perpanjangan Masa Jabatan dituangkan dalam surat keterangan hasil wawancara;

5. Jika permohonan Perpanjangan Masa Jabatan diterima, Pemohon dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT.

P R O S E D U R

Permen ATR/Ka.BPN No.10/2017 (ES-TAM Sept,2017) 35

PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT.

Masa Jabatan PPAT dapat diperpanjang

sampai dengan usia 67 Tahun.

Kesehatan Kinerja PPAT

Direktur Jenderal di bidang Pembinaan PPAT atas nama Menteri yang Menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT.

PPAT yang diperpanjang masa jabatannya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan dan pelantikan PPAT.

Permen ATR/Ka.BPN No.10/2017


Permen ATR/Ka.BPN No. 13/2017 tentang Tata Cara Blokir

dan Sita

• Ketentuan Umum (Psl 1) • Maksud, tujuan dan ruang lingkup (Psl 2) • BLOKIR (Psl 3) • Permohonan Persyaratan blokir (Psl 4 s.d

7) • Penerimaan Permohonan & Pemeriksaan

(Psl 8 s.d 9) • Pengkajian (Psl 10) • Tata Cara Pencatatan Blokir (Psl 11 s.d 12) • Jangka waktu Blokir (Psl 13 s.d 14) • Hapusnya Catatan Blokir (Psl 15 s.d 16) • Tata cara penghapusan blokir (Psl 17 s.d

18) • Pencatatan Blokir atas Inisiatif

Kementerian (Psl 19 s.d 24) • S I T A (Psl 25 s.d 26) • Permohonan & Persyaratan (Psl 27 s.d 29) • Penerimaan Permohonan & Pemeriksaan

(Psl 30 s.d 31) • Tata Cara Pencatatan Sita (Psl 32 s.d 37) • Jangka waktu sita (Psl 38 s.d 40) • Hapusnya Catatan Sita (Psl 41) • Tata Cara Penghapusan Sita (Psl 42 s.d 43) • Ketentuan Penutup (Psl 44 s.d 45) (ES-TAM Sept,2017) 37

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Permen ATR/Ka.BPN No. 13/2017 tentang Tata Cara Sita & Blokir

• Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pencatatan dan penghapusan blokir dan sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah.

• Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, standarisasi dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir.

A.


Blokir B.

Perorangan Badan Hukum

Penegak Hukum

Permohonan Pencatatan Blokir dapat diajukan oleh:

Dalam Permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.


PERORANGAN/

BADAN HUKUM

40

PENEGAK HUKUM

Jangka waktu dpt

diperpanjang dgn

adanya perintah

pengadilan berupa

penetapan /putusan

dan dpt dihapus juga

apabila ada perintah

pengadilan. (ES-TAM Sept,2017) 40

30 Hari terhitung sejak tanggal pencatatan blokir.

Berlaku sampai dengan dihentikannya Kasus Pidana yg sedang dlm penyidikan & penuntutuan atau sampai dengan Dihapusnya pemblokiran oleh Penyidik yg bersangkutan.

Jangka Waktu Blokir

Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 13 Tahun 2017

a. Jangka waktu blokir berakhir dan tdk diperpanjang;

b. Pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaanya sebelum jangka waktu berakhir;

c. Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir; atau

d. Ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.

Hapusnya Catatan Blokir

Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus, apabila:

Tata Cara Penghapusan

Blokir:

• Penghapusan Blokir dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Psl 15 dan Psl 16.

• Penghapusan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk pada Buku Tanah san Surat Ukur yang bersangkutan.

• Penghapusan Blokir dpt dilakukan secara manual/elektronik. • Penghapusan blokir ± memuat keterangan mengenai waktu

(Jam, menit dan detik) dan tgl pencatatan, subyek yg mengajukan permohonan, alasan penghapusan.


Pencatatan Blokir atas Inisiatif Kementerian

a. Pencatatan Blokir atas Insiatif Kementerian dilakukan dlm jangka waktu 1 hari kerja sejak diterimanya Perintah dr Kanwil BPN;

b. Catatan Blokir berlaku sampai dengan masalah pertanahan dinyatakan selesai;

c. Pencatatan Blokir dalam rangka penertiban tanah terlantar, berlaku sampai dgn ditindaklanjutinya usulan penetapan tanah terlantar;

d. Tindaklanjutnya berupa penetapan sbg tanah terlantar atau pengeluaran dr daftar data tanah terindikasi terlantar.

Pencatatan Blokir dpt dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, atas:

• Perintah Menteri; • Perintah Kepala Kantor Wilayah; atau • Pertimbangan dlm keadaan mendesak.


S I T A C.

1. Permohonan pencatatan Sita Perkara

• Diajukan oleh juru sita pengadilan atau Penggugat/tergugat;

• Permohonan dilengkapi dgn penetapan sita dari Ketua Pengadilan (menerangkan subyek, jenis, nomor hak & letak tanah yang diletakkan sita) dan dari putusan pengadilan.

• Kakantah/pejabat yg ditunjuk mencatatkan adanya perkara dlm buku tanah mengenai obyek perkara tsb;

• Kasi bid.penyelesaian Perkara wajib menginfromasikan ke Kasi di bid pendaftaran tanah utk mencatatkan adanya perkara.

2. Permohonan pencatatan Sita Pidana

• Diajukan oleh penyidik/penegak hukum;

• Permohonan dilengkapi dgnSurat izin ketua pengadilan setempat, surat perintah penyitaan yg ditandatangani penyidik, penetapan pengadilan dan/ syarat lain sesuai UU;

• Dlm keadaan mendesak Kakantah dpt melakukakan pemcatatan sita lebih dulu berdasarkan Surat perintah dr Penyidik;

• Stelah dicatat, penyidik menindaklanjuti dgn memproses penerbita surat izin dr Ketua Pengadilan Negeri setempat.


Sita (Lanjutan) C.

3. Pemohonan pencatatanSita Paksa

• Pencatatan Sita berdasarkan Surat Paksa diajukan oleh juru sita pajak;

• Permohonan pencatatan sita berdasrkan surat paksa oleh juru sita dilengkapi dgn melampirkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dari instansi yang berwenang

• Ketentuan sita berdasarkan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sita (Lanjutan) C.

Jangka Waktu Sita

Sita Perkara mengikat berlaku sampai dgn adanya putusan pengadilan yg menyatakan gugatan ditolak atau tdk dpt diterima atau mengenai pengangkatan sita maupun penetapan penghapusan sita.

Sita Pidana berlaku sampai dgn perkara selesai dgn bukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dr penyidik atau Perkara dinyatakan selesai dgn putusan yg berkekuatan hukum tetap.

Sita Paksa berlaku sampai dgn Penanggung pajak telah melunasi penagihan dan utang pajak, berdasarkan putusan pengadilan atau ditetapkan lain oleh menteri yg berwenang atau kepala daerah.


Sita (Hapusnya Catatan Sita) C.

• Catatan sita hapus apabila jangka waktu berlakunya sita berakhir;

• Pihak yang berkepentingan, penyidik atau juru sita pajak mengajukan permohonan penghapusan catatan blokir dgn melampirkan:

a. Putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap dlm hal permohonan penghapusan catatan sita perkara;

b. SP3 atau Putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap dlm hal permohonan penghapusan sita pidana;

c. Surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh instansi yg berwenang, Pustusan pengadilan atau putusan badan penyelesaian sengketa pajak dari menteri yg berwenang atau kepala daerah dlm hal permohonan penghapusan catatan sita berdasarkan surat paksa.

• Permohonan penghapusan catatan blokir disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan.


Sita (Ketentuan Penutup) C.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Blokir dan Sita Dalam:

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah;

b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanl No.1/2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

c. Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4/2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar; dan

e. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (ES-TAM Sept,2017) 47

E. PERCEPATAN PEMUTAKHIRAN DATA PPAT DISELURUH

INDONESIA

Menurut data pada pusdatin

Kementerian ATR, PPAT yang aktif

melakukan pendaftaran peralihan

hak sampai dengan saat ini 13.454

orang PPAT, sedangkan data yang ada

pada subdit PPAT sd. juni 12.100

orang .

Data base PPAT belum

sesuai, karena belum semua

PPAT dan Kanwil /kantah

melaporkan biodata PPAT

secara lengkap .

• Perlu validasi secara mandiri (self updating) melalui

aplikasi layanan kemitraan ATR/BPN yang dapat diakses

di website https://mitra.atrbpn.go.id

• Perlu ada batas waktu pelaksanaan pemutakhiran data

PPAT .


https://mitra.atrbpn.go.id/









PERLU PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN

DATA PPAT DI SELURUH INDONESIA

LATAR BELAKANG

Basis data PPAT masih

tersebar dan belum

sesuai dengan kondisi

terkini, belum terintegrasi

dengan KKP-Web dan

perlu dilakukan validasi

dengan PPAT yang

bersangkutan

Peningkatan pelayanan

kepada masyarakat

khususnya dalam pelayanan

perbuatan hukum terhadap

hak atas tanah/Hak milik

atas satuan rumah susun

melalui layanan Informasi

pertanahan secara elektronik

Pembinaan dan

pengawasan terhadap

pelaksanaan jabatan

PPAT


APA FUNGSI DATA PPAT ?

KENAPA HARUS DI MUTAKHIRKAN?

Meningkatkan pelayanan

kepada PPAT dalam rangka cuti,

perpindahan, pengangkatan

kembali, perpanjangan masa

jabatan, pensiun (protokol),

penunjukan PPAT

Pengganti,PPATS dan PPAT

khusus dll

Memudahkan Monitoring

pelaksanaan jabatan PPAT

/PPATS/PPAT Pengganti/PPAT

Khusus

Memudahkan Kementerian untuk

menata sebaran PPAT di seluruh

Republik Indonesia

Memudahkan Kementerian untuk

melakukan pembinaan dan

pengawasan, serta memonitor

kinerja PPAT

Mempercepat PPAT mendapat

identitas (username&password)

sebagai pengguna aplikasi layanan

informasi pertanahan elektronik

Memudahkan Kementerian /BPN

untuk membuat profil PPAT pada

masing-masing Kab/Kota dan

Provinsi sebagai Kemitraan BPN

Memudahkan pengelolaan dan

pengawasan terhadap protokol PPAT


VALIDASI DATA PPAT

1. Biodata;

2. Riwayat Mutasi;

3. Riwayat Magang;

4. Riwayat Kantor;

5. Riwayat pendidikan;

6. Riwayat Protokol ;

7. Riwayat Notaris;

8. Riwayat Cuti;

9. Riwayat Teguran;

10. Riwayat Rangkap jabatan/Pejabat Lelang;

11. Riwayat Karyawan.


PEMUTAKHIRAN DATA PPAT DENGAN

SELF UPDATING

APLIKASI LAYANAN INFORMASI

PERTANAHAN ELEKTONIK



Pemohon mendaftarkan diri ke

Aplikasi Layanan Informasi

Pertanahan Elektronik

1.

Pemohon mendapat identitas sebagai

pengenal dalam aplikasi berupa

username dan password

2.

Pemohon dapat mengakses ke dalam

Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan

Elektronik

3.

Pendaftaran/login pemohon


kebijakan kementerian atr/bpn sebagai upaya … · waktu melalui surat elektronik atau media...

Documents