· web viewjasa penundaan di pelabuhan umum, di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan...

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa pelabuhan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan Angkutan Laut yang memiliki peranan penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah;

b. bahwa penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan merupakan salah satu kewenangan Kabupaten sehingga perlu penyediaan Jasa kepelabuhanan yang digunakan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh para pengguna Jasa Kepelabuhanan;

c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185 ) ;

1PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3940 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3 );


Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

danBUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

dengan persetujuan bersama Bupati.6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong.7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

9. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

10. Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dikelolah untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

11. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

12. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut.


13. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah Wilayah Perairan dan Daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

14. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah Wilayah Perairan disekeliling Daerah lingkungan kerja Perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

15. Dermaga untuk kepentingan sendiri, yang selanjutnya dapat disingkat DUKS, adalah Dermaga dan Fasilitas pendukungnya berada dalam DLKR/DLKP yang dibangun, dioperasikan dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

16. Gross Tonage, yang selanjutnya dapat disingkat GT, adalah isi kotor dalam satuan meter kubik yang dimulai setara dengan tonage.

17. Etmal adalah waktu atau lama kapal sandar di dermaga.18. Jasa Labuh adalah pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal yang berlabuh

baik di kolam pelabuhan maupun di tempat lain.19. Jasa Tambat adalah pelayanan yang diberikan bagi kegiatan kapal yang bertambat di

dermaga tau pun di tambat lain.20. Jasa Dermaga adalah pelayanan yang di sediakan untuk kegiatan bongkar maupun

muat atau naik turun penumpang melalui dermaga.21. Jasa Penumpukkan adalah pelayanan yang diberikan untuk kegiatan penumpukkan

barang.22. Jasa Kenavigasian adalah pelayanan yang diberikan / disediakan yang berkaitan

dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrooceanografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

23. Jasa Pelayanan Perkapalan adalah pelayanan yang diberikan / disediakan yang berkaitan dengan kegiatan bidang perkapalan dan kepelautan serta pengawasannya untuk menentukan kelaiklautan kapal.

24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.


27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

31. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi adminitrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menngumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah.

38. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.


BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa kepelabuhanan.

Pasal 3(1) Objek Retribusi Kepelabuhanan adalah pemberian dan/atau Penyediaan Jasa

Kepelabuhanan atas orang pribadi atau badan.(2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Jasa pelayanan kapal yang meliputi b. jasa pelayanan barang yang meliputi ;c. jasa pelayanan alat yang meliputi ;d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya yang meliputi; e. jasa kenavigasian;f. jasa pelayanan perkapalan.

Pasal 4Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa kepelabuhanan.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi Jasa kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAAN JASA

Pasal 6Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan/atau lamanya pelayanan jasa kepelabuhanan

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi jasa umum

didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan faktor kemampuan pengguna Jasa.


(2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi biaya Administrasi, pelayanan, Pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Struktur Retribusi SatuanBesarnya

Tarif Retribusi

A. JASA KEPELABUHANAN

1. Jasa Pelayanan Kapal a. Jasa Labuh :

1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum :

a) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga : 1) kapal angkutan

laut luar negeri 2) kapal angkutan laut dalam

negeri 3) kapal pelayaran rakyat / kapal

perintis 4) kapal melakukan kegiatan tetap

diperairan pelabuhan :(a) kapal

angkutan laut dalam negeri(b) kapal

pelayaran rakyat / kapal perintis

b) kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga :1) kapal angkutan

laut luar negeri 2) kapal angkutan

laut dalam negeri3) kapal pelayaran

rakyat / kapal perintis 2) kapal yang melakukan kegiatan di

Dermaga Untuk Kepentingan

Per GT per kunjunganPer GT per kunjungan

Per GT per kunjungan

Per GT per bulan

Per GT per bulan


Per GT per kunjungan


US$ 0.035Rp. 40

Rp. 40

Rp. 400

Rp. 200

US$ 0.018Rp. 40

Rp. 20

US$ 0.035Rp. 40


Sendiri dan di pelabuhan khusus : a) Kapal

angkutan laut luar negerib) Kapal

angkutan laut dalam negeri

b. Jasa pemanduan di pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) :

1) Kelompok I Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil :

a) Kapal angkutan laut luar negeri : 1) Ukuran

500 GT s/d 1000 GT2) Ukuran

diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah

b) Kapal angkutan laut dalam negeri :1) Ukuran

500 GT s/d 1000 GT2) Ukuran

diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah

2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil :

a) kapal angkutan laut luar negeri 1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT2) Ukuran diatas 1000 GT, tiap

kelebihan Gt ditambah b) kapal angkutan laut dalam negeri

1) sampai dengan 1000 GT2) Ukuran diatas 1000 GT, tiap

kelebihan GT ditambah 3) Kelompok III

Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil

a) kapal angkutan laut luar negeri 1) ukuran 500 GT s/d 1000 GT 2) Diatas Gt, tiap kelebihan GT

ditambah

Per kapal per gerakanPer GT kelebihan per gerakan






Per kapal per jamPer kapal per jamPer kapal per jam

US $ 27

US $ 0.012

Rp. 33.000

Rp. 21

US $ 30

US $ 0.012

Rp. 36.000

Rp. 21

US $ 33

US $ 0.012

Rp. 41.000

Rp. 21

US $ 80US $ 200US $ 400


b) kapal angkutan laut dalam negeri 1) sampai dengan 1000 GT2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan

GT ditambah

c. Jasa penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) :

1) Apabila menggunakan kapal tunda dimiliki pelabuhan :

a) Kapal angkutan laut luar negeri 1) kapal sd. 1.500 GT 2) kapal 1.501 sd. 8.000 GT3) kapal 8.001 sd 18.000 GT4) kapal 18.001 sd. 75.000 GT5) kapal diatas 75.000 GT

b) Kapal angkutan laut dalam negeri : 1) kapal sd. 1.500 GT2) kapal 1.501 sd. 8.000 GT3) kapal 8.001 sd. 18.000 GT4) kapal 18.001 sd. 75.000 GT 5) kapal diatas 75.000 GT

2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki pelabuhan

d. Jasa Tambat 1) Kapal yang melakukan kegiatan

dipelabuhan umum : a) Tambatan dermaga (besi, beton dan

kayu).1) Kapal angkutan laut luar negeri 2) kapal angkutan laut dalam

negeri 3) kapal pelayaran rakyat/kapal

Perintisb) Tambatan Breasthing, Dolphin

Pelampung 1) Kapal angkutan laut luar

negeri2) Kapal angkutan laut dalam

negeri 3) Kapal pelayaran rakyat /

kapal perintis

Per kapal per jamPer kapal per jam

Per kapal per jamPer kapal per jamPer kapal per jamPer kapal per jamPer kapal per jam

Per kapal per jam

Per GT per Etmal

Per GT per Etmal

Per GT per Etmal

Per GT per Etmal

Per GT per Etmal

Per GT per Etmal

Per GT per EtmalPer GT per Etmal

Per GT per Etmal

Per GT per Etmal

Per GT per Etmal

US $ 700US $ 1.050

Rp. 100.000Rp. 250.000Rp. 500.000Rp. 900.000Rp.1.300.000

20 % dari pendapatan

jasa penundaan

US $ 0.035

Rp. 30

Rp. 15

US$0.020

Rp. 20

Rp. 10

US$ 0.005Rp. 10

Rp. 10

Rp. 10

50 % dari pendapatan jasa tambat


c) Tambatan pinggiran / Talud1) kapal angkutan laut luar negeri 2) Kapal angkutan laut dalam negeri3) Kapal pelayaran rakyat / kapal

perintis 2) Kapal yang melaksanakan kegiatan di

Dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus

a) kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri

b) Kapal yang mengangkut kepentingan umum

2. Jasa Pelayanan Baranga. Jasa Dermaga

1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum

a) Barang ekspor dan impor b) Barang antar pulau :

1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)

2) Barang lainnyac) Hewan :

1) kerbau, sapi, kuda dan jenisnya 2) Kambing, babi dan sejenisnya

2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Dermaga untuk kepentingan Sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus

a) Bahan yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri

b) Barang kepentingan umum 3) Ternak yang dibongkar/dimuat di

Outport :a. Kerbau dan sejenisnyab. Kambing dan sejenisnya

b. Jasa Penumpukan 1) Gudang tertutup 2) Lapangan 3) Penyimpanan hewan

a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnyab) Kambing, babi dan sejenisnya

Per ton Per m3

Per ton Per m3

Per ton Per m3

Per ekorPer ekor

Per ton Per m3

Per ton Per m3

Per ekorPer ekor

Per ton Per m3 Per hariPer ton Per m3 Per hari

Per ekor per hariPer ekor per hari

Per unit per hariPer unit per hari



Per unit per hariPer unit per hariPer unit per hari

Rp. 550

Rp. 175Rp. 350

Rp. 350Rp. 200

Rp. 30050 Persen dari pendapatan

Jasa DermagaRp. 5000Rp. 2500

Rp. 150Rp. 100

Rp. 200Rp. 125

Rp. 1.500Rp. 3.000

Rp. 3.000Rp. 6.000

Rp. 6.000Rp.12.000

Rp. 750Rp. 1.500Rp. 3.000


4) Peti kemas (Container) a) Ukuran 20’

1) Kosong

2) Isi

b) Ukuran 40’ 1) Kosong 2) Isi

c) Ukuran diatas 40’ 1) Kosong 2) Isi

5) Chasisa) Ukuran 20’ b) Ukuran 40’c) Ukuran diatas 40’

3. Jasa Pelayanan Alat a. Apabila menggunakan alat yang

dimiliki pelabuhan 1) Alat mekanik

a) Sewa forklift1. sam

pai dengan 2 ton 2. lebi

h dari 2 ton s/d 3 ton 3. lebi



h dari 7 ton s/d 10 ton 6. 10

ton keatas b) Sewa Kren

Derek (Mobil Crane) 1) sam

pai dengan 3 ton 2) lebi

h dari 3 ton s/d 7 ton 3) lebi

h dari 7 ton s/d 15 ton 4) lebi

h dari 16 ton s/d 25 ton 5) 25

Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam

Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam

Per unit per jam Per unit per jam

Per unit per jam

Per unit per jam

Per M2 per bulan

Per M2 per bulan

Per M2 per bulan

Per M2 per bulan

Per M2 per bulanPer M2 per bulan

Rp. 5.000Rp. 6.500Rp. 7.500Rp. 13.000Rp. 22.000Rp. 23.000

Rp. 5.000Rp. 12.000Rp. 35.000Rp. 45.000Rp. 65.000

Rp. 22.000Rp. 32.000

Rp. 500

20 % dari pendapatan

jasa pelayanan

alat

Rp. 1.000

Rp. 500

Rp. 1.500

Rp. 500

Rp. 5.000Rp. 500


ton keatasc) Motor Boat

1) sampai dengan 60 PK

2) lebih dari 61 PK

2) Alat non mekanik Gerobak dorong

b. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan

4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya

a. Sewa tanah dan penggunaan perairan

1) Untuk bangunan-bangunan Industri galangan dan Dock Kapal

a) Persewaan tanah pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk

bangunan dan kegiatan lainnya diatas air

2) Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan

a) Persewaan tanah pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk

bangunan dan kegiatan lainnya diatas air

3) Untuk kepentingan lainnya a) Persewaan bangunan kantor b) Toko, Warung dan sejenisnya

b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut

1) Terminal penumpang kelas A. a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/penjemput

2) Terminal penumpang kelas B. a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/penjemput

3) Terminal penumpang

Per orang Per orang per sekali masuk



Per orang per sekali masukPer orang per bulan Per orang per tahun

Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masukPer kendaraan dan pengemudi persekali masuk Per kendaraan dan pengemudi persekali masuk Per kendaraan per sekali masuk

Per kendaraan perbulan Per kendaraan pertahun Per kendaraan perbulan Per kendaraan pertahunPer kendaraan perbulan Per kendaraan pertahunPer kendaraan perbulan Per kendaraan pertahunPer kendaraan perbulan Per kendaraan pertahun

Rp. 1.500Rp. 1.000

Rp. 1.000Rp. 500

Rp. 500Rp. 250

Rp. 200Rp. 4.000Rp. 40.000

Rp. 600

Rp. 500

Rp. 400

Rp. 200

Rp. 100

Rp. 12.000Rp.120.000Rp. 10.000Rp.100.000Rp. 8.000Rp. 80.000

Rp. 4.000Rp. 40.000Rp. 2.000Rp. 20.000


kelas C. a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/penjemput

c. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan

1) tanda masuk harian halaman

2) tanda masuk tetap

d. Tanda Masuk Kendaraan (termasuk uang parkir)

1) Tanda Masuk Hariana) Trailler, Truk gandengan

b) Truk, Bus besar

c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep

d) Sepeda Motor

e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda

2) Tanda Masuk Tetap a) Trailler, Truk gandengan

b) Truk Bus Besar

c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep

d) Sepeda Motor

e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda

B. JASA KENAVIGASIAN1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi

Pelayanan (SBNP)/Uang Rambua) kapal angkutan

laut luar negeri;b) kapal angkutan

laut dala negeric) kapal pelayanan

rakyat/kapal perintis2. Sewa Fasilitas

Per GTPer GTPer GT

Per GTPer GTPer GTPer GTPer GT

Per HpPer Hp

Per GTPer GtPer GTPer GTPer GT

Per kapal per hari

Per GTPer GT

Per BukuPer Bulan Per GT

Per KapalPer Kapal

Per Kapal

Per KapalPer Kapal

Per PenerbitanPer Gt

US $ 0.027Rp. 200Rp. 100

Rp. 45.000Rp. 60.000Rp. 75.000Rp. 90.000

Rp. 105.000Rp. 60.000

Rp. 75.000Rp. 30.000Rp. 37.000

Rp. 45.000Rp. 52.000Rp. 60.000Rp. 30.000

Rp. 8.000Rp. 8.000Rp. 8.000Rp. 8.000

Rp. 10.000Rp. 25.000

Rp. 50.000

Rp. 100.000Rp. 100.000

Rp. 10.000Rp. 1.000

Rp. 100


galangana. Kapal barang dan penumpang

- sampai dengan 50 GT

- lebih dari 50 s/d 100 GT




b. Kapal Tunda- 0

s/d 200 Hp- Le

bih dari 200 Hp keatasc) Kapal Kayu

- sampai dengan 50 GT- lebih dari 50 GT s/d 100 GT- lebih dari 100 GT s/d 150 GT- lebih dari 150 GT s/d 200 GT- lebih dari 200 Gt s/d 250 GT

d) Sewa tempat tambat

C. JASA PELAYANAN PERKAPALAN1. Pelayanan penerbitan sertifikat

kesempurnaan dan kebangsaan kapal ukuran GT 7 (GT< 7) meliputi :a. sertifikat kesempurnaanb. pas kecilc. pas harian

kapald. pas alat

angkut/apung di perairan2.

Pemerikasaan dan sertifikasi berkaitan dengan keselamatan kapal

3.Pelaksanaan Pengukuran dan Surat Ukur

4. Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal :a. pengujian

alat penolong dan alat pencegahan

Per GTPer GTPer GT

Per KapalPer Kapal

Rp. 150Rp. 160Us $ 250

Rp. 150.000


pencemaranb. uji stabilitas

kapal bangunan baru/perombakan5.

Pengesahan gambar kapal6. Penelitian

Dokumen Kepelautan dan Dokumen kapal selain sertifikat :a. dokumen

kepelautanb. akte

pendaftaran kapal7.

Pengawasan bongkar/muat barang berbahayaa.kurang dari 6 jamb.lebih dari 6 jam s/d 12 jamc.lebih dari 12 jam

8. Pengawasan kapal asing9. Pengawasan Kapal Nasional

(2) Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10Masa Retribusi adalah frekwensi atau jangka waktu pelayanan

Pasal 11Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IXSURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.


(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan

Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data

yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT.

(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKB dan SDRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XITATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15(1) Pembayarn Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran

Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIVTATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17


(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVKEBERATAN

Pasal 18(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang berutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20


(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21(1) Permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b. masa Retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran;d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22


(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buktipemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23(1) Bupati dapat memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.(2) Pemberian pengurangan, keringanan

dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuam Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIIIKEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24(1) Hak untuk

melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :a. diterbitka

n surat teguran; ataub. ada

pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIXPENYIDIKAN

Pasal 25(1) Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang


Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. menerima ,

mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangnan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

f. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas sedang berlangsung dan memeriksa orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;

g. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi daerah;

h. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i. menghentikan penyidikan;

j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Rertibusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XX


KETENTUAN PIDANAPasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 27Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Diundangkan di ParigiPada tanggal 23 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PARIGI MOUTONG

H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi

Pembina Utama MudaNIP. 010 078 615

Ditetapkan di Parigipada tanggal 22 Maret 2007

BUPATI PARIGI MOUTONG,

LONGKI DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI C NOMOR 20


PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANGRETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

I. UMUMUntuk penyelenggaraan otonomi Daerah di perlukan kewenangan yang luas, nyata

dan bertanggung jawab di Daerah secara proposional yang di wujdkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri dari pendapatan Asli Daerah, pendapatan asli Daerah merupakan sumber keuangan Daerah yang digali dari dalam wilayah Daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah Retribusi Daerah.

Pelabuhan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya di kuasai oleh Negara dan pembinaannya di lakukan oleh pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, maka salah satu sumber Retribusi yang diharapkan adalah penyediaan jasa kepelabuhanan yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas


Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong atau yang ditunjuk sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.



Pasal 14Ayat 1

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Ayat 2Cukup jelas










Pasal 23Cukup jelas


Pasal 25Cukup jelas


Pasal 27Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 72


· web viewjasa penundaan di pelabuhan umum, di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan...

Documents