universitas indonesia analisa hukum terhadap …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334122-t32546-fera...
TRANSCRIPT
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SURPLUS
MATERIAL PADA PROYEK PEMERINTAH YANG
MENGGUNAKAN KONTRAK STANDAR FIDIC PLANT DESIGN
BUILD: STUDI KASUS PADA PROYEK CONTRACT PACKAGE
NO. 4 - WEST JAVA DISTRIBUTION PIPELINE DI PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.
TESIS
FERA WITANTI PUSPANINGRUM
NPM : 1006736721
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JANUARI, 2013
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SURPLUS
MATERIAL PADA PROYEK PEMERINTAH YANG
MENGGUNAKAN KONTRAK STANDAR FIDIC PLANT DESIGN
BUILD: STUDI KASUS PADA PROYEK CONTRACT PACKAGE
NO. 4 - WEST JAVA DISTRIBUTION PIPELINE DI PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.
TESIS
FERA WITANTI PUSPANINGRUM
NPM : 1006736721
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JANUARI, 2013
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
vii
ABSTRAK
Nama : Fera Witanti Puspaningrum Program Studi : Magister Ilmu Hukum Judul : Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Surplus Material Pada
Proyek Pemerintah Yang Menggunakan Kontrak Standar FIDIC Plant Design Build: Studi Kasus Pada Proyek Contract Package No. 4 - West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Dalam pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia, menerima pinjaman luar negeri dari JBIC untuk pelaksanaan proyek pemerintah melalui perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia dengan perusahaan- BUMD/BUMN. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri serta peraturan pendukungnya. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan seluruh kewajiban bea masuk, bea masuk tambahan atas impor barang dan material serta seluruh pajak terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah. Namun demikian peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan impor barang dan material untuk proyek pemerintah belum mengatur masalah yang kritikal yaitu kepemilikan surplus material. Salah satu proyek yang mengalami masalah ini adalah Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, yang menyebabkan perselisihan antara pemilik pekerjaan dan kontraktor. Kontrak tersebut menggunakan kontrak standar FIDIC Plant Design Build, yang menganut sistem nilai kontrak lumpsum. Kontrak standar FIDIC dipergunakan terkait dengan pinjaman luar negeri untuk Proyek CP-4. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal dalam kontrak terkait permasalahan surplus material dengan menggunakan metode studi kasus. Analisa penyelesaian surplus material tersebut menjadi topik utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkan kepemilikan surplus material pada proyek pemerintah. Dengan penulisan ini diharapkan dapat dibuat peraturan yang jelas mengenai surplus material dalam proyek pemerintah sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Kata kunci : surplus material, master list, kontrak standar FIDIC PDB, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995, pinjaman luar negeri, proyek pemerintah.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
viii
ABSTRACT
Name : Fera Witanti Puspaningrum Study Program : Master of Law Title : Legal analysis upon the Settlement of Surplus Material on a
Government Project Using the Standard Contracts FIDIC Build Plant Plant Design: Case Study on the Project Contract Package No. 4-West Java Pipeline Distribution at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
In order to support the economic recovery due to the monetary crisis in 1998, Indonesia Government has received foreign or offshore loans from JBIC to develop the government projects through the subsidiary loan agreement between the Government of Indonesia with the state-owned companies BUMD/BUMN. The development of government projects is ruled within Government Regulation Number 42 Year 1995 regarding Import Duties, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods and Income Tax in The Framework of Implementation of Government Projects Financed with Grant or Foreign Loan, and the other supporting regulations. Such regulation is ruling about the exemption of all import duties of goods and materials and all taxes related to development of government project. However the existing prevailing regulation related to the imported goods and materials for government project has not yet regulate the critical issue on the surplus material. One of government project dealt with such issue is Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline in PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, which was caused dispute between the employer and the contractor. Such contract is using standard contract FIDIC Plant Design Build which is adhere the value system lumpsum contract. The standard contract FIDIC was utilized due to the offshore loan for CP-4 project. The main objective of this thesis is to analyze the implementation of provision or terms and conditions in the related regulations and the Contract regarding the surplus material by using case study method. The analysis of the completion of a surplus of the materials is the main topic in the research that uses the juridical normative approach. Such approach shall be use in data analysis to describe the ownership of surplus material in the government project. Therefore within this thesis, it is being expected that the government may issue a clear regulations regarding surplus material in the government project, therefore these problems do not occur again in the future. Key words : surplus material, master list, standard contract FIDIC PDB,
Government Regulation Number 42 Year 1995, foreign loan, government project.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS HALAMAN PENGESAHAN
ii iii
KATA PENGANTAR iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi ABSTRAK ABSTRACT DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN
vii viii
ix xi
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………. 1
1. Latar Belakang ……...…………………………………………… 1 2. Perumusan Masalah …...………………………………………… 7 3. Tujuan Penelitian ………...……………………………………… 8 4. Manfaat Penelitian ………...…………………………………….. 9 5. Kerangka Teori dan Konseptual ...………………………………. 9
5.1. Kerangka Teori ………………………………………….. 9 5.2. Kerangka Konseptual …………………………………… 12
6. Metode Penelitian ………………...……………………………... 15 6.1. Tipologi Penelitian ………….…………………………… 15 6.2. Tipe Penelitian Hukum ………………………………….. 16 6.3. Sumber Data Hukum …….……………………………... 17 6.4. Metode Analisa Data ……………………………………. 19
7. Sistematika Laporan Penelitian ……..…………………………... 20
BAB II
PENERAPAN KONTRAK STANDAR FIDIC DALAM
KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA………..……
22
2.1. Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak Konstruksi ...………..... 22 2.1.1. Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian …………………… 22 2.1.2. Pemahaman Umum Terhadap Kontrak Konstruksi... 27 2.1.3. Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi…...…………. 37
2.2. Sejarah FIDIC………………………………………………... 39 2.3. Jenis Kontrak FIDIC dan Peruntukannya..………………..... 41
2.3.1. Jenis-jenis Kontrak FIDIC…………………………… 41 2.3.2. Asas-asas Yang Terkandung Dalam Kontrak Konstruksi 49
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
x
BAB III PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN MENGENAI FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN UNTUK IMPORTASI BARANG DAN MATERIAL DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI...........………………………..
53 3.1. Peraturan Perundang-Undangan Impor Material Untuk
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri………………………………………….
53 3.1.1. Ketentuan Dan Persyaratan Proyek Pemerintah Yang
Dapat Menggunakan Dana Pinjaman Luar Negeri……. 57
3.1.2. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian
Penerusan Pinjaman Luar Negeri…….……………….. 59
3.2. Proses Pengajuan Pembebasan Bea Masuk Dan Bea Masuk
Tambahan Untuk Importasi Masterial Dalam Pelaksanaan Proyek CP-4…………..………………………………………...
60
3.3. Realisasi Penggunaan Masterlist Untuk Importasi Barang Dan Material Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek CP-4 …….….
70
BAB IV PELAKSANAAN KONTRAK CP-4 DAN
PERMASALAHAN SURPLUS MATERIAL……...……....
74 4.1. Pelaksanaan Kontrak CP-4…..………………………….. 74 4.2. Permasalahan dan Penyelesaian Surplus Material..……. 78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………... 96
1. Kesimpulan …………………………………………………... 2. Saran ………………………………………………………….
96 98
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….. 100
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
1
Universitas Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan adanya sarana dan
prasarana infrastruktur yang memadai sebagai pendukung dalam berbagai bidang.
Salah satu infrastruktur tersebut adalah pembangunan sistem jaringan pipa gas
terintegrasi (integrated gas pipeline system), baik jaringan pipa gas terintegrasi
darat (onshore integrated gas pipeline system) maupun jaringan pipa gas
terintegrasi bawah laut (offshore integrated gas pipeline system). Maksud dan
tujuannya yang utama adalah sebagai salah satu moda transportasi gas yang aman,
efisien, handal dan secara ekonomis jauh lebih murah dibandingkan dengan moda
transportasi yang lain. Mengingat sifat pekerjaannya yang cukup kompleks,
diperlukan penggunaan kontrak konstruksi yang dapat mengakomodir hak dan
kewajiban para pihak secara berimbang.
Sayangnya sampai dengan saat ini masih belum terdapat standar kontrak
konstruksi nasional yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak secara
berimbang. Di dunia konstruksi internasional salah satu jenis standar kontrak yang
telah dikenal luas yaitu Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
(FIDIC). FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan pada
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
2
Universitas Indonesia
tahun 1913 oleh asosiasi nasional dan konsultan enjiniring di negara-negara
Eropa. Organisasi ini berkantor pusat di Swiss.1
Jenis-jenis kontrak FIDIC yang umum digunakan adalah sebagai berikut :
1. Plant Design Build Plant And Design-Build (First Edition 1999) For
Electrical And Mechanical Plant, And For Building And Engineering
Works, Designed By The Contractor (FIDIC PDB);
2. Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (First Edition, 1999) For
Building and Engineering Works designed by the Contractor (FIDIC
EPC/Turnkey);
3. Conditions of Contract for Construction (First Edition, 1999). For Building
and Engineering Works designed by the Employer (FIDIC Construction);
4. The Short Form of Contract (First Edition, 1999) (FIDIC Short Form).
Masing-masing jenis kontrak tersebut memiliki karakteristik masing-masing
tergantung pada, misalkan: tingkat kerumitan pekerjaan, jenis dan keakuratan site
data yang dimiliki oleh pemilik pekerjaan, ketersediaan free-issue material dari
pemilik pekerjaan, waktu yang tersedia, kemampuan kontraktor untuk
memverifikasi data-data yang dimiliki oleh pemilik pekerjaan dan melaksanakan
pekerjaan di lapangan. Pada kontrak FIDIC diterapkan prinsip Balanced Risk
Sharing, yaitu pembagian beban risiko yang berimbang bagi para pihak, yaitu
pemilik pekerjaan dan kontraktor.
1 , Jeremy Glover. “FIDIC an Overview: The Latest Developments, Comparisons, Claims
And A Look Into The Future”, Fenwick Elliot, September 2008. hlm.1
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
3
Universitas Indonesia
Kontrak ini sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Namun seiring dengan
berjalannya waktu dengan adanya proses globalisasi dan maraknya pembangunan
sarana dan prasarana terutama di negara- negara berkembang, diperlukan adanya
suatu bentuk kontrak yang komprehensif dan dapat mengakomodir kepentingan
para pihak secara proposional. Di Indonesia penggunaan kontrak standar FIDIC
sudah mulai dikenal secara luas terutama oleh perusahaan-perusahaan yang sering
melakukan kegiatan konstruksi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.
Alasan yang lainnya adalah, dalam hal pemerintah mendapatkan dana pinjaman
luar negeri, untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana biasanya
terdapat persyaratan dari badan pemberi pinjaman untuk menggunakan kontrak
standar FIDIC dalam pengikatan perjanjian antara pemilik pekerjaan dan
kontraktor.
Salah satunya perusahaan yang sudah menggunakan kontrak standar FIDIC
adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”) yaitu suatu perusahaan
publik milik negara yang bergerak di bidang penyaluran gas dan melaksanakan
pembangunan sistem jaringan pipa gas terintegrasi (integrated gas pipeline
system) baik darat (onshore) maupun laut (offshore).
Pada salah satu proyek yang dilaksanakan oleh PGN, yaitu South Sumatera
and West Java (SSWJ), mengingat pekerjaan tersebut merupakan proyek
pemerintah dan dana yang digunakan merupakan dana pinjaman luar negeri yaitu
pinjaman dari Japan Bank International Cooperation (“JBIC”), maka untuk
rangkaian proyek dalam SSWJ tersebut dipersyaratkan untuk menggunakan
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
4
Universitas Indonesia
kontrak standar FIDIC. Salah satu jenis kontrak standar FIDIC yang dipergunakan
dalam rangkaian proyek SSWJ tersebut adalah FIDIC PDB.
Dalam kontrak standar FIDIC PDB, para pihak yang terlibat di dalam
kontrak adalah pemilik pekerjaan, kontraktor dan konsultan. Pada syarat-syarat
kontrak (conditions of contract) kontrak standar FIDIC PDB di dalamnya
mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik pekerjaan, kontraktor maupun
konsultan, tatacara pengajuan instructed variation, tatacara pengajuan employer’s
claim maupun contractor’s claim, asuransi pekerjaan yang wajib disediakan untuk
pekerjaan, jaminan pelaksanaan, delay damages, milestone ataupun key dates
yang harus diselesaikan oleh kontraktor, penyelesaian perselisihan melalui dispute
adjudicated board atau sering disebut dengan istilah DAB, dan arbitrase, proses
pengadaan dan lain-lain.
Namun demikian, meskipun kontrak standar FIDIC PDB telah dirancang
secara seksama dengan memperhatikan efektifitas dan dapat diaplikasikan secara
global, namun pada penerapannya masih menimbulkan permasalahan tersendiri
bagi para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satunya adalah permasalahan
surplus material yang muncul berkaitan dengan salah satu proyek yang dilakukan
oleh PGN yaitu proyek Contract Package No. 4 (West Java Distribution Pipeline)
(“CP-4”) yang menjadi salah satu rangkaian proyek dalam proyek SSWJ. Proyek
tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian proyek sistem jaringan pipa
gas terintegrasi yang melakukan pembangunan jaringan pipa gas Sumatera Selatan
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
5
Universitas Indonesia
sampai dengan Jawa Barat yang mendapatkan dana pinjaman luar negeri.2 Dana
pinjaman tersebut kemudian diatur dalam suatu Loan Agreement3 antara
pemerintah Indonesia, JBIC dan PGN sebagai executing agency. Namun agar
dana pinjaman tersebut dapat dicairkan, pemerintah Indonesia masih berkewajiban
untuk melakukan perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement)
dengan PGN.4
Adapun untuk sistem pengadaannya, mengingat pembiayaannya berasal dari
dana pinjaman luar negeri, maka digunakan sistem international competitive
bidding, yaitu suatu sistem pengadaan dimana penyedia barang/jasa yang
mendaftar sebagai peserta pengadaan berasal dari perusahaan asing. Setelah
melalui proses pengadaan yang menggunakan konsep pengadaan terbuka dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam loaan agreement, dan
setelah JBIC memberikan persetujuannya tehadap calon pemenang pengadaan
yang memenuhi persyaratan, PGN menunjuk satu kontraktor yang dinilai
memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan proyek CP-4 yaitu Nippon
Steel Corporation (“NSC”) suatu perusahaan konstruksi yang berasal dari Jepang.
2 Exchange of Notes between the Government of Japan and the Government of the
Republic of Indonesia concerning a Japanesse Loan to be extended with a view to promoting the
economic stabilization and development efforts of the Republic of Indonesia, tanggal 21 Januari
2003. Selanjutnya dokumen tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen Japan’s Pledge of
Assistance to Indonesia at the 12th Consultative Group Meeting on Indonesia (CGI) tanggal 22
Januari 2003. Pertemuan tersebut berlangsung di Bali, Indonesia.
3 Loan Agreement No. IP-511 tanggal 27 Maret 2003, between Japan Bank For
International Cooperation and The Republic of Indonesia.
4 Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1156/DP3/2003 tanggal 28 Mei 2003 antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara. Pemerintah RI meneruskan
pinjaman dari Japan Bank International Cooperation kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk. dengan jumlah sebesar JPY 49.088.000.000.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
6
Universitas Indonesia
Dalam kontrak CP-4 sistem nilai kontrak yang dipergunakan adalah jenis kontrak
lumpsum.
Proyek CP-4 memiliki ruang lingkup pekerjaan dengan spesifikasi yang
tinggi dan kompleks, dan sehingga diperlukan persyaratan peralatan dan material
yang memenuhi persyaratan dan berstandar tinggi. Selanjutnya mengingat dana
proyek berasal dari pinjaman negara Jepang maka berdasarkan loan agreement
tersebut dipersyaratkan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek harus
merupakan material yang berasal dari Jepang. Persyaratan ini disebut dengan
istilan 50% Japan Content.
Mengingat proyek CP 4 merupakan proyek pemerintah maka berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan impor peralatan dan material
yang dilakukan tidak dikenakan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Pajak
Penghasilan.5
Sesuai dengan peraturan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran
Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No. SE-64/A/71/0596, No. SE-
32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Pedoman
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/KMK.01/1996 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk,
5 Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar
Negeri, PP No. 42 Tahun 1995, LN No. 70.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
7
Universitas Indonesia
Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan
Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar
Negeri (selanjutnya disebut dengan “Surat Edaran Bersama No. SE-
19/BC/1996”).6
Sehingga untuk pelaksanaan impor peralatan dan material dilakukan dengan
menggunakan fasilitas pembebasan pembebanan Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, PPN dan PPnBM yang harus diajukan oleh pemilik pekerjaan kepada
Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diakmodir dalam master list.7
Namun ternyata konsep pembayaran dengan sistem lumpsum dalam FIDIC
PDB tidak bersinergi dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan
import material untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman
luar negeri sehingga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan penyelesaian
yang berlarut-larut dan memberikan ketidakpastian hukum bagi pemilik pekerjaan
dan kontraktor.
2. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini
merumuskan masalah sebagai berikut:
6 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Direktur
Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
No. SE-64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang
Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/KMK.01/1996 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang
Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
7 Ibid, hlm. 3
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
8
Universitas Indonesia
1. Bagaimana penyelesaian kepemilikan atas surplus material untuk
pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah pada umumnya?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan kepemilikan surplus material untuk
pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah yang menggunakan
dana pinjaman luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan proyek Contract
Package No. 4 (West Java Distribution Pipeline) di PT Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk. dikaitkan dengan penggunaan kontrak standar
FIDIC-PDB?
3. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penyelesaian kepemilikan surplus material yang diimpor
sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah secara umum
berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kepemilikan surplus material yang diimpor
sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang menggunakan
dana pinjaman luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan proyek Contract
Package No. 4 (West Java Distribution Pipeline) di PT Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk. dikaitkan dengan penggunaan kontrak standar
FIDIC-PDB.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
9
Universitas Indonesia
4. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Praktis
Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para
regulator dan praktisi di bidang kontrak konstruksi minyak dan gas,
terutama yang berkaitan dengan penggunaan kontrak konstruksi
internasional yaitu FIDIC terkait dengan konsep pembiayaan lumpsum dan
peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pelaksanaan
impor material dalam proyek pemerintah.
2. Manfaat Teoritis
Kontrak konstruksi FIDIC dan segala hal yang berkaitan dengannya
merupakan suatu mekanisme dan kajian yang cukup menarik karena masih
belum banyak dipergunakan di Indonesia. Namun demikian beberapa kajian
mengenainya sudah dibuat namun masih banyak hal yang belum dikaji
secara mendalam, terutama berkaitan dengan penggunaannya dalam proyek
pemerintah dan kesenjangannya dengan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Untuk itu, dari segi akademis diharapkan agar penelitian ini dapat
memberikan tambahan pengetahuan bagi kalangan akademisi berkaitan
dengan penyelesaian permasalahan surplus material pada proyek
pemerintah baik yang dibiayai oleh dana pinjaman luar negeri maupun dana
lainnya yang menggunakan kontrak konstruksi FIDIC-PDB.
5. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL
5.1. Kerangka Teori
Penelitian ini dilaksanakan dengan melandaskan pola pemikiran pada
beberapa teori. Dalam penyelesaian permasalahan surplus material pada proyek
pemerintah yang menggunakan kontrak standar FIDIC PDB harus memperhatikan
berbagai kemungkinan implikasi yang timbul terhadap para pihak, yaitu aspek
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
10
Universitas Indonesia
hukum dan ekonomi. Dalam penulisan ini akan digunakan beberapa teori untuk
membahas permasalahan surplus material.
Teori pertama adalah teori hukum realis (realistic jurisprudence) dengan
salah satu pengikutnya adalah Oliver Wendell Holmes Jr. yang berpendapat
sebagai berikut:8
“The life of the law has not been logic, it has been experience.”
Menurut Holmes hukum tidak hanya didasarkan pada logika peraturan
semata ataupun teks normatif yang tertutup, tetapi juga dengan apa yang disebut
pengalaman. Dengan demikian, Holmes berpandangan bahwa berdasarkan
keyakinan umum bahwa hukum dapat ditentukan dan diaplikasikan dalam
pemahaman keilmuan. Menjaga kemurnian hukum dengan menutup diri dari
pengaruh konteks-konteksnya adalah suatu upaya yang tidak hanya sia-sia akan
tetapi juga tidak realistis.9 Berdasarkan hal tersebut hukum dapat dipandang
sebagai subsistem yang tanpa dihindari akan berhimpitan dengan struktur dan
subsistem politik serta subsistem sosial-kultural. Oleh karenanya diperlukan
kemampuan dan ketrampilan dalam menyilogiskan alasan untuk mendapatkan
jawaban yang tepat dengan kepastian hukum yang tinggi untuk setiap
permasalahan hukum yang timbul.
8 Oliver Wendell Holmes Jr., The Common Law. Project Gutenberg, 2000, hlm.9
9 Soetandyo Wignjosoebroto, Pembaharuan Hukum :Law Reform, Forum Keadilan No. 09
(25 Juni 2006), hlm. 46
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
11
Universitas Indonesia
Berkaitan dengan teori diatas Oliver lebih lanjut menyatakan sebagai
berikut:10
“The law embodies the story of a nation's development through many
centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and
corollaries of a book of mathematics”
Hukum mewujudkan cerita pembangunan suatu bangsa selama berabad-
abad, sehingga tidak dapat hanya dipandang sebagai aksioma dan matematis.
Untuk mengetahuinya haruslah dilihat bagaimana hal tersebut terjadi dan akan
dimaksudkan untuk menjadi seperti apa. Sehingga untuk mewududkan suatu
hukum haruslah dilihat sejarah pembentukannya dan teori-teori hukum yang
meliputinya pada saat hal tersebut terjadi.
Dalam kaitannya dengan tulisan ini teori tersebut akan dipergunakan dalam
mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan importasi peralatan dan
material untuk proyek pemerintah serta cara penyelesaian permasalahan ataupun
perlakuan yang akan diambil para pihak dalam hal terdapat permasalahan surplus
material mengingat sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang jelas.
Oleh karenanya penanganan atas permasalahan ini harus dilakukan secara
komprehensif, mengingat pada pelaksanaan proyek pemerintah, material yang
diimpor masuk sampai dengan saat ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan
pemindahan ataupun perubahan penggunaan. Solusi atas permasalahan ini belum
diatur secara jelas sehingga jika terjadi kelalaian ataupun kesalahan dalam
penanganannya dapat memberikan implikasi sanksi bagi pelakunya salah satunya
10 Oliver Wendell Holmes Jr., The Common Law. Project Gutenberg, 2000, hlm.9
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
12
Universitas Indonesia
adalah ancaman sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, jika terjadi hal
yang demikian maka diperlukan penanganan khusus dalam menyelesaikannya.
5.2. Kerangka Konseptual
Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dalam penelitian, harus
diberikan batasan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses
pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi terhadap data-data yang ada.
Definisi Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar
Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk
proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary
Loan Agreement (SLA).11
Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan
maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman
luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.12
Adapun Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam
bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang
11 Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar
Negeri, Keputusan Menteri Keuangan No 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996, Ps. 1 (a)
12 Ibid, Ps. 1(b)
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
13
Universitas Indonesia
dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi
hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.13
Master List adalah daftar jenis, jumlah dan satuan barang yang akan diimpor
dan meupakan pelaksanaan dari KPBJ.14
Sedangkan yang dimaksud dengan KPBJ adalah kontrak atau perjanjian
pengadaan barang dan jasa atau naskah lainnya yang dapat disamakan, yang
ditandatangani oleh pemimpin proyek atau pejabat yang berwenang dan
kontraktor utama.15
Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang
dikenakan terhadap barang yang diimpor.16
Istilah surplus material secara definitif tidak diatur dalam FIDIC PDB
namun disebutkan dalam beberapa pasalnya, namun secara harfiah dapat
disimpulkan merupakan kelebihan material yang disediakan oleh kontraktor yang
sejak awal diperuntukan bagi pekerjaan Permanent Work.
13 Ibid, Ps. 1 (c)
14
Indonesia, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen
Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/kmk.01/1996
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang
Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Surat Edaran Bersama Direktur
Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No. SE-64/A/71/0596, No. SE-
32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996, Ps. 1 (j).
15 Loc.cit, Ps. 1 (g)
16Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 10 Tahun 1995, LN. Nomor 75 Tahun 1995, TLN
Nomor 3612, Ps. 1 ayat (15).
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
14
Universitas Indonesia
Yang dimaksudkan dengan Material adalah things of all kinds (other than
Plant) intended to form or forming part of the Permanent Works, including the
supply-only Materials (if any) to be supplied by the Contractor under the
Contract.17
Permanent Work adalah the Permanent Works to be designed and executed
by the Contractor under the Contract.18
Pemindahan adalah pemindahan hak, alih asset, perubahan penggunaan
barang modal untuk kegiatan lain diluar kegiatan usaha, atau penghapusan dari
asset perusahaan atas barang modal bagi perusahaan atau industri yang mendapat
fasilitas Bea Masuk atas impor mesin-mesin dan/atau barang dan bahan.19
Barang modal adalah mesin yaitu setiap mesin, permesinan, alat
perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang terkait langsung
dengan kegiatan pembangunan atau pengembangan industri atau industri jasa.20
Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan
komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan
barang jadi.21
17
Conditions of Contract For Plant Design Build Plant And Design-Build (First Edition
1999), Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999, Ps. 1.1.5.3.
18Ibid, Ps. 1.1.5.4
19 Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara Pemindahan
Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA / PMDN, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
No. KEP-55/BC/1999 tanggal 26 Agustus 1999, Psl.1 huruf a
20 Ibid., Psl. 1 huruf b
21 Ibid., Psl. 1 huruf c
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
15
Universitas Indonesia
“Sale and Lease Back” adalah suatu transaksi dari “Leassee” (pengusaha
industri atau industri jasa penerima fasilitas) kepada “Lessor” (perusahaan
leasing) dengan syarat barang modal dimaksud masih berada atau digunakan oleh
penerima fasilitas.22
6. METODE PENELITIAN
6.1. Tipologi penelitian
Jenis ataupun tipologi penelitian tergantung dari sudut pandang masing-
masing orang. Berdasarkan sifatnya terdapat penelitian eksploratoris, penelitian
deskriptif dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila
pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali
dan bahkan tidak ada dan dimaksudkan untuk memberikan data awal. Penelitian
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data awal yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-
teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru.
Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan permasalahan
surplus material pada proyek CP-4. Sedangkan sifat eksplanatoris23
ditujukan
untuk menjelaskan implementasi peraturan yang berkaitan dengan dengan impor
material dalam proyek pemerintah dan penyelesaian permasalahan surplus
22 Ibid, Psl 1 huruf d
23 Sri Mamudji et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
16
Universitas Indonesia
material yang terdapat pada proyek pemerintah yang mendapatkan fasilitas master
list.
6.2. Tipe Penelitian Hukum
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 24
yang digunakan
untuk melakukan analisis data dengan mengacu kepada peraturan perundang-
undangan di bidang proyek pemerintah, konstruksi, impor barang dan material
serta pinjaman luar negeri dan hibah beserta peraturan turunannya berupa
peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran direktur jenderal dan peraturan
terkait lainnya. Selain itu analisis data juga dilakukan berdasarkan peraturan dan
ketentuan lain yang terkait, diantaranya peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, bea dan cukai dan sebagainya. Peneliti juga melakukan analisa
berdasarkan studi kasus pada proyek pemerintah yang mengalami permasalahan
surplus material dan menggunakan kontrak standar FIDIC dimana dana yang
digunakan adalah dana hibah ataupun pinjaman luar negeri. Penelitian ini
dimaksudkan untuk menganalisa dan memahami konsep-konsep tentang surplus
material dalam FIDIC PDB, desain kontraktor (Contractor design), kepemilikan
plant dan material (ownership of plant and material). Selain itu, penelitian ini
juga dimaksudkan untuk menganalisa dan memahami pelaksanaan proyek
pemerintah yang menggunakan dana hibah ataupun pinjaman luar negeri.
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 96-
118.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
17
Universitas Indonesia
6.3. Sumber Data Hukum
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan
dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah
tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di
perpustakaan, atau milik pribadi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu terdiri dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri
dari peraturan perundang-undangan antara lain di bidang jasa konstruksi,
keuangan negara, perbendaharaan negara, BUMN dan importasi barang
masuk dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau
dana pinjaman luar negeri seperti Undang-Undang Kepabeanan UU No. 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Jasa Konstruksi UU No.
18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Tentang Bea
Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri, PP No. 42 Tahun 1995, Keputusan Menteri
Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN dan
PPNBM Serta PPH Pasal 22 Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Impor
Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek Pembangunan Pipa
Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
18
Universitas Indonesia
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami
bahan hukum primer seperti:
a. buku-buku yang berkaitan dengan FIDIC, surplus material,
perbendaharaan negara, keuangan negara, teori hukum dan buku-buku
di bidang penelitian hukum;
b. majalah, artikel, jurnal, makalah dalam seminar yang membahas
mengenai hal-hal terkait dengan topik penelitian.
3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-
kamus dan ensiklopedia.
Pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan dilakukan dengan
memanfaatkan koleksi perpustakaan yang ada di dalam negeri yakniPerpustakaan
Nasional, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, koleksi pribadi dan memanfaatkan teknologi
internet melalui situs-situs yang memiliki informasi terkait dengan bahan
penulisan seperti situs FIDIC, situs Kementerian Keuangan, situs PGN, situs
hukumonline, situs Sekretariat Negara, dan sebagainya.
Selain pengumpulan data dengan studi kepustakaan, untuk menunjang data
diatas dilakukan wawancara terarah ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PGN,
ahli FIDIC, akademisi dan praktisi.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
19
Universitas Indonesia
6.4. Metode Analisa Data
Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif karena
menjelaskan gejala – gejala dalam kenyataan atau realitas penggunaan FIDIC
PDB dan adanya surplus material, dengan bersumber pada data yang konkret dan
relevan.25
Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami (to understand)
fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang
lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-
variabel yang saling terkait.26
Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha memahami secara mendalam
mengenai kedudukan dan materi, dalam hal ini adalah pelaksanaan studi kasus
mengenai penyelesaian kepemilikan surplus material pada proyek CP-4
dihadapkan pada kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
importasi material untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau
dana pinjaman luar negeri.
Kajian mengenai peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaitkan
dengan teori hukum yang berkaitan dengan kontrak konstruksi, peraturan
mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dan kegiatan proyek
pemerintah yang mendapatkan dana hibah atau pinjaman luar negeri, apakah
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, ed.1, cet.13, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.69.
26 Mudjia Rahardjo, “Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif”, http://mudjiarahardjo.com,
diunduh tgl 31 Oktober 2012
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
20
Universitas Indonesia
berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup memadai untuk
menyelesaikan permasalahan terkait dengan surplus material.
Selanjutnya perlu juga ditelaah mengenai substansi dari peraturan
perundang-undangan tersebut agar dapat diketahui secara jelas kepemilikan
berbagai material yang ada dalam cakupan dan ruang lingkup proyek pemerintah
dalam hal dana proyek berasal dari dana hibah atau pinjaman luar negeri.
Dari berbagai pemaparan yang akan disampaikan diharapkan akan dapat
dijabarkan secara jelas, apakah muatan berbagai peraturan perundang-undangan
yang sudah berlaku tersebut telah mengakomodir keinginan dan harapan seluruh
pihak, baik pemerintah, BUMN, kontraktor maupun masyarakat pada umumnya.
7. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN
Untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman dalam penulisan tesis
ini, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:
Dalam Bab I dibahas latar belakang permasalahan yang akan dibahas
dalam tesis ini. Penulis menjelaskan awal mula adanya permasalahan mengenai
surplus material yang muncul dalam kontrak FIDIC PDB pada proyek
pemerintah. Selain itu disebutkan juga 2 (dua) pokok permasalahan dalam tesis
ini, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan dari tesis ini, kerangka teori,
kerangka konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Dalam Bab II akan dibahas mengenai kontrak konstruksi, termasuk sejarah
FIDIC, jenis-jenis kontrak FIDIC, serta peruntukannya untuk berbagai kontrak
konstruksi sesuai sifat dan persyaratannya serta asas yang terkandung dalam
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
21
Universitas Indonesia
kontrak standar FIDIC, hak dan kewajiban baik oleh pemilik pekerjaan,
kontraktor maupun Konsultan juga mengenai potensi-potensi permasalahan yang
umum timbul pada kontrak kosntruksi. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai
permasalahan surplus dalam pelaksanaan kontrak CP-4 di PGN.
Dalam Bab III akan dibahas mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan importasi peralatan dan material sehubungan dengan adanya kebutuhan
kedua hal tersebut dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang mendapatkan
bantuan dana hibah maupun dana pinjaman luar negeri. Hal-hal yang harus
dilakukan oleh pemilik pekerjaan maupun kontraktor dalam memperoleh ijin
importasi peralatan dan material.
Dalam Bab IV akan dibahas mengenai proses dan mekanisme
penyelesaian permasalahan surplus material pada CP-4 dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan importasi peralatan
dan material yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Dalam Bab V Penulis akan menutup tesis ini dengan kesimpulan yang
memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dan selanjutnya akan
disampaikan saran-saran sesuai dengan masalah yang penulis temukan dalam
penelitian.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
22
Universitas Indonesia
BAB II
PENERAPAN KONTRAK STANDAR FIDIC DALAM KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA
2.1. TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK KONSTRUKSI
2.1.1. Prinsip - Prinsip Hukum Perjanjian
Kegiatan konstruksi merupakan kegiatan yang melalui proses perencanaan
yang terstruktur dan panjang dimana hal ini biasanya memperhatikan potensi-
potensi permasalahan yang mungkin timbul. Kegiatan konstruksi mempunyai 3
(tiga) karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan kegiatan atau industri
manapun, yaitu :27
11.. Proyek konstruksi bersifat unik (rangkaian kegiatan dalam proyek
konstruksi tidak pernah sama persis atau identik);
22.. Membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (sumber daya dalam proyek
konstruksi dimaksudkan sebagai uang, mesin, material sampai metode); dan
33.. Membutuhkan organisasi (dalam setiap kegiatan konstruksi dibutuhkan
suatu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan visi sebagai hasil akhir
dari kegiatan konstruksi tersebut).
Dalam proses pengerjaan proyek konstruksi, proses yang tercakup di
dalamnya antara lain, perencanaan teknis untuk diakomodir dalam employer’s
requirements dan pemilihan klasifikasi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Pemilihan kontraktor didasarkan pada pertimbangan tingkat
27 Wulfram I. Ervianto, Manajemen Proyek Konstruksi, Andi Offset, Yogyakarta, 2005
hlm. 11
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
23
Universitas Indonesia
kesulitan pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan serta ketersediaan
pengalaman dari kontraktor yang akan melaksanakannya.
Dalam suatu proyek terdapat beberapa pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya antara lain, pengguna barang/jasa
(employer), kontraktor dan konsultan atau yang biasa disebut dengan project
management consultancy. Pihak-pihak tersebut terikat dan terhubung dengan
suatu kontrak konstruksi yang akan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan. Kontrak
merupakan hal yang penting yang didasarkan pada suatu penawaran oleh pemilik
pekerjaan dan penerimaan oleh kontraktor.
Lebih lanjut, untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh
perusahaan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
haruslah melalui suatu proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pemilik pekerjaan sebagai pengguna barang/jasa akan membuat suatu
dokumen pengadaan yang akan memuat persyaratan-persyaratan administrasi,
keuangan dan teknis yang akan menjadi bagian dari kontrak. Jika persyaratan –
persyaratan yang diminta oleh pemilik pekerjaan disetujui dan dapat dipenuhi oleh
perusahaan konstrusi yang menjadi penyedia barang/jasa maka hal tersebut akan
direspon dengan cara melakukan pemasukan dokumen penawaran dimana
terhadap dokumen tersebut yang akan dilakukan proses evaluasi pengadaan. Jika
penawaran yang diajukan dianggap responsif dan memenuhi persyaratan
administrasi, keuangan dan teknis, maka terhadap perusahaan konstruksi tersebut
akan dilakukan penunjukan sebagai kontraktor yang akan melaksanakan
pekerjaan. Secara umum dan tidak langsung, pada saat pemilik pekerjaan
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
24
Universitas Indonesia
mengumumkan adanya suatu pengadaan dan dilakukannya pemasukan dokumen
pengadaan oleh kontraktor sudah terdapat kesepakatan antara pemilik pekerjaan
dan kontraktor.
Perjanjian pada umumnya dianggap sudah terjadi pada saat para pihak
bersepakat atas suatu hal. Bahwa suatu kesepakatan atau perjanjian dapat
dianggap sah maka harus memenuhi asas konsesualisme dan memenuhi syarat
sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal
1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu kesepakatan
antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak dalam bertindak, adanya obyek
perjanjian yang tertentu dan causa yang halal.28
Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak atau persetujuan hanya dari
satu pihak maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kesepatan atau perjanjian
yang dibuat oleh para pihak dapat dibuat secara bebas baik dari isi maupun dari
materi perjanjiannya. Kebebasan para pihak ini sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.29
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkandung 5 (lima) asas
yang berkaitan dengan hukum perjanjian, antara lain:
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberikan
kebebasan kepada siapapun untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan
28 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009,
hlm. 339.
29 Ibid, hlm.342.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
25
Universitas Indonesia
persyaratannya, melaksanakan perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian
secara tertulis atau lisan.
Asas Kebebasan Berkontrak juga merupakan prinsip-prinsip dasar yang
dikenal dan merupakan prinsip universal dalam hukum dagang
internasional. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan para pihak untuk
menentukan jenis kontrak sampai dengan memilih forum penyelesaian
sengketanya.30
Namun kebebasan tersebut terdapat pembatasan di
dalamnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, kesusilaan dan kesopanan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1337 KUH Perdata:31
“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-
undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan
ketertiban umum.”
Selanjutnya, dalam hal kontrak konstruksi yang dibuat bersifat
internasional, didasarkan pada para pihak yang terlibat, kontrak tersebut
haruslah tetap tunduk dan dibatasi oleh ketentuan hukum nasional yang
berlaku, terutama jika lokasi pekerjaan berada di wilayah suatu negara.
2. Asas konsesualisme
Konsesus atau juga biasa disebut disebut dengan kesepakatan, merupakan
momentum atau saat lahirnya suatu perjanjian jika diantara para pihak telah
terdapat kata sepakat. Suatu kesepakatan yang tercipta merupakan salah satu
syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
30 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,
hlm.15 - 16 dan 91 – 93.
31 Subekti, op. cit., hlm.342.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
26
Universitas Indonesia
3. Asas Kepastian Hukum
Asas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat
sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan
oleh undang-undang. Dalam pasal ini mengandung asas Pacta Sunt
Servanda, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat maka pihak
tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian dan terhadap
pihak tersebut dapat dikenakan sanksi atau permintaan kompensasi atas
tindakannya itu.
4. Asas Itikad Baik (Good Faith)
Sebagaimana tersurat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu
persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak harus
melaksanakan isi kontrak berdasarkan dasar saling percaya dan keyakinan
bahwa para pihak akan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan rasa
tanggung jawab.
5. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas ini menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak
hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya pada
perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 KUH
Perdata, yaitu:
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
27
Universitas Indonesia
“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;
tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam
hal yang diatur dalam pasal 1317.”
Kontrak dalam bidang konstruksi memegang peranan yang sangat penting
dalam pelaksanaannya mengingat,kontrak merupakan dasar bagi para pihak dalam
menjalankan seluruh hak dan kewajibanya hingga selesai.
2.1.2. Pemahaman Umum Terhadap Kontrak Konstruksi
Beberapa ahli hukum memberikan definisi terhadap kontrak. Lawrence M.
Friedman menyatakan pendapatnya tentang kontrak sebagai berikut:
“There was a strong ethical belief in honoring one’s promises. In addition,
contracts were central to the market economy and provided a vehicle whereby
individuals could bargain for their own advantage”.32
Menurut Friedman dalam hal seseorang memperjanjikan suatu hal maka
berdasarkan etika yang berlaku umum hal tersebut haruslah dihormati oleh
siapapun. Hal ini dikarenakan kontrak merupakan pusat dari pasar ekonomi
sebagai perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan
merupakan alat dimana seseorang dapat melakukan penawaran untuk
mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Teori ini menganut pemahaman
bahwa praktek yang tidak memberikan batasan terhadap kebebasan berkontrak
bagi para pihak yang melakukan penawaran yang berimbang baik dari segi
kekuatan, ketrampilan dan pengetahuan atas kondisi pasar akan memberikan
kesejahteraan individu yang maksimal dan alokasi sumber daya di pasaran dengan
32 James W. Ely, Jr., The Protection Of Contractual Rights : A Tale Of Two
Constitutional Provisions, New York University Journal of Law & Liberty, 2005, hlm. 371.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
28
Universitas Indonesia
sangat efisien.33
Sedangkan Michael D Bayles menyatakan bahwa kontrak
merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau
persetujuan.34
Black’s Law memberikan definisi kontrak sebagai berikut:35
“Contract is an agreement between two or more persons which
creates an obligation to do or not to do aparticular things; a promise
or set of promises constituting an agreement between the parties that
gives each a legal duty to the other and also the right to seek a remedy
for the breach of those duties.”
Dalam definisi ini, dinyatakan bahwa suatu kontrak merupakan perjanjian
bagi dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu hal tertentu, juga merupakan suatu janji atau sekumpulan
janji yang mengatur perjanjian antara para pihak yang memberikan kewajiban
hukum kepada masing-masing pihak terhadap pihak lainnya dan memberikan hak
untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran atas kewajiban tersebut.
Selanjutnya berkaitan dengan kontrak konstruksi Black’s Law
mendefinisikan hal tersebut sebagai berikut:36
“Type of contract which plans and specifications for construction are
made a part of the contract itself and commonly it is secured by
performance and payment bonds to protect both subcontractors and
paty for whom building is being constructed.”
33 Carolyn Edwards, Freedom Of Contract And Fundamental Fairness For Individual
Parties: The Tug Of War Continues, UMKC Law Review, Volume 77, Number 3, Spring 2009,
hlm. 647.
34 Michael D.Bayles, Principles of law. A normative analysis. Dordrecht:D.Reidel
Publishing Co. 1987, hlm 143.
35 Henry Campbell Black, Black’s law Dictionary, sixth edition, West Publishing Co,
hlm. 322.
36 Ibid. hlm. 313.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
29
Universitas Indonesia
Definisi tersebut menjelaskan bahwa kontrak konstruksi merupakan suatu
jenis kontrak dimana seluruh perencanaan dan spesifikasi-spesifikasi konstruksi
menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri dan hal tersebut biasanya dijamin
dengan suatu jaminan pelaksanaan dan jaminan pembayaran untuk melindungi
kepentingan subkontraktor dan pihak yang kepadanya suatu bangunan
diperjanjikan.
Axel-Volmar Jaeger dan Götz Sebastian Hök mendefinisikan kontrak dalam
term FIDIC sebagai di bawah:37
“The contract is the law of the parties. It is drawn up to define what is
required to be carried out in return for what payment. Thus the
contract defines the duties and responsibilities to be undertaken by the
parties to it. If the contract wording is either incomplete or ambiguous
its terms must be interpreted.”
Kontrak merupakan hukum bagi para pihak dimana kontrak tersebut dibuat
untuk mendefinisikan hal-hal apa saja yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan
sebagai dasar dilakukan pembayaran. Lebih lanjut Axel-Volmar Jaeger dan Götz
Sebastian Hök juga menjelaskan bahwa kontrak mencakup seluruh hak dan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Jika terdapat kata-kata dalam
kontrak yang dianggap tidak jelas atau bersifat ambigu maka hal tersebut harus
diintepretasikan lebih lanjut.
Selanjutnya, dengan kondisi perkembangan dunia yang sudah global,
Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak melakukan pembangunan
fasilitas dan jaringan infrastrukstur di berbagai lini sudah banyak menggunakan
37 Axel-Volkmar Jaeger dan Götz Sebastian Hök. FIDIC- A Guide for Practitioners.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, hlm. 129.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
30
Universitas Indonesia
kontrak konstruksi internasional, salah satunya adalah Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).
Salah satu proyek di Indonesia yang menggunakan kontrak standar FIDIC
adalah Proyek CP-4 yang dilakukan oleh PGN yang menggunakan kontrak
standar FIDIC Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and
for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor First Edition
1999 (“FIDIC PDB”). Namun pada kontrak Proyek CP-4, kontrak standar FIDIC
yang dipergunakan adalah kontrak standar FIDIC yang telah dilakukan
modifikasi.
Sesuai dengan pembahasan yang akan dijabarkan dalam bab selanjutnya,
akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal dan istilah yang berkaitan dengan
kontrak konstruksi yang menggunakan kontrak standar FIDIC.
Dalam kontrak standar FIDIC terdapat pembagian hak dan kewajiban yang
jelas antara pemilik pekerjaan dan kontraktor. Pengaturan yang tercantum dalam
kontrak standar FIDIC mencakup hak dan kewajiban dari pemilik pekerjaan
(employer), kontraktor, dan engineer (consultant), prosedur pembayaran,
variation order, safety procedure, asuransi baik terhadap desain pekerjaan
maupun terhadap pihak ketiga, jaminan pelaksanaan, klaim, perselisihan dan
arbitrase.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1.1.1. FIDIC PDB disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan kontrak adalah suatu dokumen yang terdiri dari Contract
Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the
Employer's Requirements, the Schedules, the Contractor's Proposal, and the
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
31
Universitas Indonesia
further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the
Letter of Acceptance.38
Maksud dari penyebutan istilah-istilah tersebut diatas tersebut adalah
untuk menentukan jenis - jenis dokumen dan hirarki urutan dokumen yang
menjadi bagian dari kontrak berdasarkan urutan penyebutannya. Penyebutan
tersebut haruslah konsisten antara urutan yang dicantumkan dalam ketentuan
Pasal 1.1.1. dengan yang dicantumkan dalam Pasal 1.5 Syarat-syarat Kontrak.
Jika terdapat inkonsistensi mengenai isi dari dokumen – dokumen yang
dipergunakan dalam proses tender dan dokumen tersebut akan dipergunakan dan
disusun sebagai bagian dari dokumen kontrak maka permasalahan inkonsistensi
tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum kontrak ditandatangani.39
Secara umum terdapat beberapa istilah yang harus dipahami secara baik
oleh para pihak dalam kontrak konstrruksi yang menggunakan kontrak standar
FIDIC, sebagai contoh pengertian mengenai contract agreement yang dijelaskan
sebagai berikut: 40
1. Contract agreement sebagaimana dijelaskan dalam Sub-Pasal 1.6. Syarat-
syarat Kontrak merupakan dokumen kontrak yang harus ditandatangani oleh
para pihak, dalam waktu selambat-lambatnya 28 hari kalender sejak
kontraktor menerima letter of acceptance dimana formatnya merupakan
lampiran dari syarat-syarat khusus kontrak dalam dokumen pengadaan.
Contract agreement yang ditandatangani harus disesuaikan dan
38 Peter L. Boen, The FIDIC Contracts Guide, Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils, 2000, hlm. 43.
39 Ibid., hlm. 44.
40 Ibid., hlm. 43.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
32
Universitas Indonesia
merefleksikan kesepakatan aktual para pihak sebagaimana tercantum dalam
summary of contract formation dan negosiasi pengadaan. Seluruh biaya
yang berkaitan dengan penandatanganan contract agreement termasuk bea
meterai akan dibebankan kepada pengguna barang/jasa.
2. Letter of acceptance merupakan surat penerimaan resmi yang diterbitkan
oleh pengguna barang/jasa, segera setelah proses penyusunan kontrak
(contract formation) selesai dilaksanakan. Letter of acceptance wajib untuk
mencantumkan Accepted Contract Amount yang disertai dengan perincian
jumlah atau nilai kontrakyang diterima (breakdown of the accepted contract
amount), yang dapat saja berbeda dengan yang telah diserahkan pada saat
proses pengadaan, dikarenakan adanya koreksi aritmatik. Accepted contract
amount akan menjadi nilai kontrak selama jangka waktu perjanjian
berlangsung. Sedangkan breakdown of the accepted contract amount akan
dibayarkan berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan (milestones) sesuai
dengan payment schedule Jika terdapat kesepakatan baru dalam proses
contract formation maka hal tersebut akan disebutkan dalam letter of
acceptance. Dalam letter of acceptance juga mengakomodir commencement
date atau tanggal efektif berlakunya kontrak. 41
Namun demikian jika letter of acceptance tidak diterbitkan atau dibuat maka
commencement date atau tanggal efektif berlakunya kontrak mengacu pada
tanggal penandatanganan contract agreement. Jika terjadi demikian maka
hal-hal yang seharusnya tercantum dalam letter of acceptance harus
dicantumkan secara jelas dalam contract agreement. Apabila letter of
41 Ibid., hlm 43.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
33
Universitas Indonesia
acceptance telah diterima oleh kontraktor atau contract agreement telah
ditandatangani maka saat itulah perikatan kontrak konstruksi telah terjadi
dan durasi waktu untuk perhitungan key date whole of the work telah mulai.
3. Letter of tender merupakan surat penawaran dari kontraktor kepada pemilik
pekerjaan yang berisikan respon terhadap dokumen pengadaan pengguna
barang/jasa yaitu penawaran mengenai desain dan spesifikasi pekerjaan
termasuk harga pekerjaan yang akan dilaksanakan baik dalam harga satuan
ataupun lump sum, misalkan berkaitan dengan construction proposal,
planning & programming proposal, management system proposal, pricing
schedule, daywork schedule, payment schedule, cash flow projection, dan
syarat-syarat kontrak. 42
4. Appendix to Tender merupakan bagian dari syarat-syarat kontrak isinya
mengandung data spesifik dari syarat-syarat kontrak misalkan persentase
uang muka, maximum delay damage jika terjadi keterlambatan pekerjaan,
nilai delay damage per hari keterlambatan, nilai asuransi yang harus
dipenuhi oleh kontraktor. Seperti halnya dokumen lainnya appendix to
tender juga dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan akan menjadi
bagian dari kontrak setelah disesuaikan dengan kesepakatan akhir para
pihak. Jika ada bagian dari appendix to tender yang tidak dipergunakan
maka untuk menghindari adanya ambiguitas maka pada bagian tersebut
biasanya dicantumkan kata-kata “not applicable”. 43
42 Ibid., hlm 43.
43 Ibid., hlm 44.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
34
Universitas Indonesia
5. Employer’s requirement merupakan dokumen yang mengandung ketentuan-
ketentuan minimum di bidang teknis dari pemilik pekerjaan sebagai yang
secara spesifik harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kontraktor termasuk
kualitas, performa dan pengetesan. Dokumen ini diadakan untuk
mengakomodir ketentuan atau persyaratan teknis yang bersifat minimum
atas pekerjaan dikarenakan dalam dokumen syarat-syarat kontrak hanya
khusus mengakomodir ketentuan komersial dan hal-hal umum tentang
pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam employer’s requirement
biasanya pemilik pekerjaan menjelaskan secara spesifik hal-hal teknis yang
harus dipenuhi oleh kontraktor. Namun dapat juga dicantumkan ketentuan
teknis yang bersifat mandatory dalam employer’s requirement. Dalam
membuat employer’s requirement pemilik pekerjaan harus memperhatikan
kemungkinan adanya usulan perubahan dari kontraktor terhadap ketentuan
teknis yang tidak bersifat mandatorya Hal ini dikarenakan dalam FIDIC
PDB dan EPC/Turnkey desain pekerjaan dibuat oleh kontraktor. Hanya saja
desain pekerjaan yang diusulkan oleh kontraktor tersebut tidak boleh
mengurangi ketentuan teknis yang tercantum dalam employer’s
requirement. 44
Dokumen employer’s requirement umumnya terdapat dalam jenis kontrak
FIDIC PDB dan EPC/Turnkey Project. Pada jenis kontrak FIDIC for
Construction tidak ada definisi dan ketentuan mengenai employer’s
requirement, namun yang ada adalah dokumen specification dan drawings.
44 Ibid., hlm 43.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
35
Universitas Indonesia
6. Yang dimaksud dengan specification45
yaitu dokumen yang berisikan
spesifikasi mengenai pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan
drawings46
adalah gambar-gambar rencana pekerjaan. Kedua dokumen
tersebut berisikan data-data yang berkaitan dengan rencana pekerjaan dan
bersifat mendetil dan harus dilaksanakan oleh kontraktor. Dalam hal ini
kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi
yang terdapat dalam specifications dan drawings termasuk jika pekerjaan
tersebut mensyaratkan adanya pembangunan fasilitas terlebih dahulu. Hal
ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya disruption pada
saat pelaksanaan pekerjaan.
7. Sedangkan schedules adalah dokumen yang berisikan format jadual yang
dibuat oleh pemilik pekerjaan sebagai bagian dari dokumen pengadaan.
Format tersebut diisi serta diajukan oleh kontraktor sebagai bagian dari
dokumen penawaran kontraktor berdasarkan format schedules yang
dipersyaratkan oleh pemilik pekerjaan. Format schedules tergantung pada
desain pekerjaan, kebutuhan tersebut mengandung daftar kuantitas dan
biaya termasuk jadual pekerjaan.47
Pada kontrak FIDIC Construction schedules yang diserahkan oleh
kontraktor harus mengandung bill of quantity dan daywork schedule.
Sedangkan dalam FIDIC PDB dan FIDIC Construction yang dimaksud
dengan bill of quantity dan daywork schedule adalah sebagai berikut:
45 Ibid., hlm 43.
46 Ibid., hlm 43.
47 Ibid., hlm 43.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
36
Universitas Indonesia
8. Schedule merupakan suatu dokumen yang terdiri dari bill of quantity dan
daywork schedule, jika schedule tidak dilampirkan dengan kedua dokumen
tersebut maka schedule akan dianggap tidak lengkap dan kontraktor dapat
dikategorikan tidak responsif terhadap dokumen pengadaan.48
Apabila dalam desain pekerjaan terdapat desain yang dibuat oleh kontraktor,
maka dapat dibuatkan schedules yang tersendiri jika diperlukan. Sedangkan
pada kontrak FIDIC PDB, schedules harus merefleksikan seluruh pekerjaan
yang harus dilakukan mengingat desain pekerjaan dibuat seluruhnya oleh
kontraktor. Pada saat pembuatan format schedule pemilik pekerjaan harus
benar-benar memperhatikan desain yang dibuat oleh kontraktor, serta
informasi lebih lanjut yang dibutuhkan oleh kontraktor dalam pembuatan
desain pekerjaan.
9. Contractor's Proposal merupakan dokumen yang dibuat oleh kontraktor
untuk merespon dokumen pengadaan yang dibuat oleh pemilik pekerjaan,
termasuk yang berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, preliminary desain,
dan schedule. 49
Para pihak dalam hal ini yaitu pemilik pekerjaan dan kontraktor harus dapat
memahami kontrak konstruksi secara menyeluruh, karena jika tidak, maka
segala beban resiko yang ada dalam kontrak dan menjadi beban kedua belah
pihak akan ditanggung salah satu pihak saja. Baik dari pemilik pekerjaan
48 Ibid., hlm 44.
49 Ibid., hlm 44.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
37
Universitas Indonesia
dan kontraktor harus memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap isi,
materi dan konstruksi perjanjian yang dipergunakan.
Lebih lanjut, jika pemahaman terhadap kontrak tidak dimiliki oleh para
pihak, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa antara
para pihak. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan prosedur yang tidak
sesuai dengan ketentuan kontrak misalkan prosedur variation order,
keterlambatan melakukan contractor’s claim, kekurangan pendanaan dikarenakan
adanya kesalahan dalam menghitung cash flow, salah dalam memperhitungkan
jadwal pekerjaan, jumlah manpower ataupun equipment yang mengakibatkan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan lain sebagainya. Jika hal ini tidak
ditangani dengan baik maka hal-hal tersebut berpotensi menjadi sengketa
konstruksi yang dapat berakhir di Dispute Adjudicated Board (DAB) maupun
arbitrase.
2.1.3. Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi
Secara umum dalam kontrak konstruksi, para pihak yang terlibat adalah
pemilik pekerjaan dan kontraktor. Pemilik pekerjaan adalah pengguna barang/jasa
dan sebagai pemilik modal yang membutuhkan jasa kontraktor dan menunjuk
kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan atau proyeknya.
Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa adalah orang perseorangan
atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
38
Universitas Indonesia
memerlukan layanan jasa konstruksi.50
Pengguna barang/jasa biasa juga disebut
sebagai client atau bouwheer.
Sedangkan kontraktor atau penyedia barang/jasa, dalam UU Jasa Konstruksi
disebut dengan Penyedia Jasa, adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
kegiatan usahanya menyediakan jasa layanan konstruksi.51
Namun demikian jika
kontraktor membutuhkan pihak lain untuk membantu penyelesaian pekerjaannya,
maka kontraktor dapat menunjuk pihak ketiga sebagai sebagai subkontraktor
untuk menyelesaikan bagian pekerjaan yang diserahkannya kepada pihak tersebut.
Munir Fuady menyebut subkontraktor sebagai pihak kontraktor ketiga yang
dilibatkan oleh pihak kontraktor utama untuk melaksanakan berbagai kewajiban
tertentu yang terbit dari kontrak kostruksi antara pihak kontraktor utama dengan
pihak bowheer, pekerjaan mana dilakukan oleh subkontraktor untuk dan atas
nama pihak kontraktor utama.52
Selain pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, terdapat pihak-pihak lain
yang biasanya juga terlibat dalam pengerjaan suatu proyek yaitu supplier atau
vendor. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian supplier sebagai
berikut:53
“Supplier is any person engaged in the bussiness of making a consumer
product directly or indirectly availabke to consumers, includes all person in
the chain of production and distribution of a consumer product including the
producer or manufacturer, component supplier, distributor and retailer.
50 Indonesia, Undang-Undang Jasa Konstruksi, UU No. 18 Tahun 1999, LN No. 54 Tahun
1999, TLN No. 3833, Pasal 1 nomor 3.
51 Ibid., Ps. 1 nomor 4.
52 Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek Bandung, Citra Adtya Bakti, 1998,
hlm.183.
53 Black, op.cit., hlm. 1439.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
39
Universitas Indonesia
Sedangkan yang dimaksud dengan vendor adalah:54
“The person who transfers propery of goods by sale. A seller of goods or
services.”
Dalam hal kontraktor akan menunjuk subkontraktor untuk mengerjakan 1
(satu) atau lebih bagian pekerjaannya, kontraktor biasanya meminta persetujuan
dari pemilik pekerjaan terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada penunjukan
supplier ataupun vendor.
2.2. SEJARAH FIDIC
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils atau biasa disingkat
dengan FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk sebagai
wadah ikatan asosiasi konsultan enjiniring. FIDIC didirikan pada tahun 1913 dan
diprakarsai oleh Belgia, Prancis dan Swiss. FIDIC berlokasi di Jenewa, Swiss.
Pendiriannya dimaksudkan sebagai badan konsultansi enjiniring internasional di
dunia industri yang berbasis teknologi tingkat tinggi, dimana FIDIC menekankan
pada nilai-nilai profesionalisme, independensi dan kompetensi.
FIDIC dikenal luas sebagai badan konsultansi enijiniring yang melakukan
penyusunan klausul – klausul kontrak (conditions of contracts) di industri
konstruksi.
Saat ini terdapat 86 negara yang tercatat sebagai anggota FIDIC.
Keanggotaan FIDIC terbagi menjadi Member Associations, Affiliate Members dan
54 Ibid., hlm.1555.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
40
Universitas Indonesia
Associate Member.55
FIDIC berfokus pada pelaksanaan kontrak konstruksi
internasional dengan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) dan kapasitas pembangunan (capacity building).
Tujuan utama FIDIC adalah:56
1. Menjadi organisasi internasional yang dikenal dengan isu-isu yang berkaitan
dengan konsultansi enjiniring.
2. Secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi yang
berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di seluruh dunia.
3. Memprioritaskan dan meningkatkan penggunaan FIDIC dalam bidang
konsultansi industri enjiniring di seluruh dunia.
4. Meningkatkan penggunaan konsultan enjiniring.
5. Mempromosikan dan membantu pengembangan industri konsultan
enjiniring di seluruh dunia.
6. Mempromosikan dan meningkatkan penggunaan format kontrak FIDIC di
seluruh dunia.
55 http://www1.fidic.org/about/members/
Member Association merupakan anggota yang berasal dari asosiasi nasional yang menyediakan
jasa konsultansi yang berbasis teknologi tinggi untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan
lingkungan di suatu negara membawahi berbagai perkumpulan asosiasi. Sedangkan Affiliate
Member adalah anggota yang berasal dari berbagai asosiasi, organisasi, grup yang berada di
negara, baik yang memiliki Member Association maupun tidak dan memiliki visi yang sama
dengan FIDIC. Associate Member merupakan anggota yang berasal dari perorangan, organisasi,
asosiasi, firma maupun grup yang berada di negara baik yang memiliki Member Association
maupun tidak dan memiliki partisipasi besar dalam bidang industry konsultan enjiniring di
negaranya. Asosiasi-asosiasi yang tercatat sebagai amggota FIDIC diantaranya adalah Fédération
Marocaine du Conseil et de l'Ingénierie (Maroko), Council of Engineering Consultants of the
Philippines (Filipina), Association of Hungarian Consulting Engineers and Architects
(Hungaria), Saudi Council of Engineers(Arab Saudi), Association of Consulting Engineers
Singapore (Singapura), National Association of Indonesian Engineering Consultants / INKINDO
(Indonesia), dan Association of Japanese Consulting Engineers (Jepang).
56 http://fidic.org/about-fidic
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
41
Universitas Indonesia
7. Mempromosikan dan mendorong pengembangan profesional dalam industri
konsultansi enjiniring.
8. Melakukan pelatihan dan mempublikasikan buku-buku maupun dokumen
yang berkaitan dengan kontrak standar FIDIC.
2.3. JENIS KONTRAK FIDIC DAN PERUNTUKANNYA
2.3.1. Jenis –jenis Kontrak FIDIC
Sejak didirikannya FIDIC telah menerbitkan banyak publikasi mengenai
macam-macam kontrak yang berkaitan dengan pengerjaan proyek konstruksi
misalkan persyaratan-persyaratan kontrak, manajemen risiko, manajemen
konsultan, manajemen lingkungan. Adapun macam jenis – jenis kontrak yang
telah dibuat oleh FIDIC sesuai dengan peruntukannya adalah:57
1. Short Form of Contract 1st Ed (1999 Green Book)
Syarat-syarat Kontrak yang terdapat dalam buku ini direkomendasikan
untuk pekerjaan enjiniring dan konstruksi dimana nilai pekerjaannya relatif
tidak terlalu besar. Pada umumnya kontrak ini dipergunakan pada proyek
dimana desain pekerjaan dibuat oleh pemilik pekerjaan atau dapat juga
dibuat oleh kontraktor misalkan untuk pekerjaan civil engineering, building,
mechanical, electrical dan/atau construction works. Namun demikian
pemilihan jenis kontrak ini juga tergantung pada tipe pekerjaan dan
kondisinya, dapat juga diaplikasikan pada kontrak dengan nilai yang besar.
Namun pada dasarnya persyaratan pada jenis kontrak ini diperuntukan bagi
pekerjaan yang relatif tidak kompleks atau durasi pekerjaannya dalam
57 http:// www. fidic.org/bookshop/collections
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
42
Universitas Indonesia
jangka pendek yang tidak memerlukan subkontraktor dengan spesifikasi
khusus. Dalam konsep kontrak ini, pemilik pekerjaan dapat mempergunakan
metode perhitungannya sendiri (valuation methods), dan walaupun tidak
terdapat referensi mengenai engineer, pemilik pekerjaan dapat menunjuk
engineer, jika dibutuhkan.
Pada prinsipnya syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam kontrak standar
FIDIC harus tetap seperti apa adanya dan tetap ditulis dalam bahasa inggris,
namun jika dibutuhkan maka syarat-syarat kontrak tersebut dapat
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau dalam keadaan khusus, misalkan
untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu
negara. Jika demikian, maka syarat-syarat kontrak akan terdiri dari syarat-
syarat umum kontrak (General Conditions of Contract) dan syarat-syarat
khusus kontrak (Particular Conditions of Contract) yang harus dibaca
secara bersama-sama.
2. Construction Contract 1st Ed (1999 Red Book).
FIDIC jenis ini dikenal juga dengan sebutan Red Book. FIDIC Red Book
telah beberapa kali mengalami revisi. Edisi yang pertama dari kontrak
standar FIDIC Construction diterbitkan dan dipergunakan pada tahun 1957
dengan nama Conditions of Contract (International) for Works of Civil
Engineering Construction.58
Kontrak standar FIDIC Construction
mengalami beberapa kali revisi untuk disesuaikan dengan kondisi pekerjaan
yang dilaksanakan di lapangan. dokumen ini terakhir kali mengalami revisi
58
Jeremy Glover, FIDIC and Overview: The Latest Developments, Comparisons, Claims
and a Look Into The Future, Fenwick Elliot, 2008.hlm.1
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
43
Universitas Indonesia
pada tahun 1999 dan 2006, untuk edisi revisi 2006 dijadikan varian kontrak
tersendiri dengan judul Construction Contract MDB Harmonised. Dalam
konsep kontrak ini, syarat-syarat yang diatur didalamnya direkomendasikan
dipergunakan untuk pembangunan atau perencanaan pekerjaan yang
didesain oleh pemilik pekerjaan ataupun oleh engineer. Pada saat
pelaksanaan pekerjaan, kontraktor melakukan pekerjaannya berdasarkan
desain yang dibuat oleh pemilik pekerjaan ataupun oleh engineer, namun
jika diperbolehkan, pada pekerjaan tersebut terdapat beberapa elemen yang
didesain oleh kontraktor, namun sifatnya tidak major misalkan untuk
pekerjaan civil, mechanical, electrical and/or construction works.
3. Plant and Design Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book).
FIDIC Plant Design Build Contract pertama kali diperkenalkan pada tahun
1963.59
FIDIC Plant Design Build Contract umumnya lebih dikenal dengan
istilah Yellow Book. FIDIC PDB disusun untuk mengatasi kesulitan yang
muncul dari penggunaan FIDIC sebelumnya yaitu Conditions of Contract
(International) for Works of Civil Engineering Construction edisi 1957
dimana edisi tahun 1957 ini lebih mengakomodir pekerjaan sipil dan proyek
infrastruktur seperti jembatan, dam, terowongan dan fasilitas pengairan serta
irigasi. Sedangkan pekerjaan yang berkaitan dengan mekanikal dan
elektrikal sama sekali belum diatur dalam format kontrak standar FIDIC
sebelumnya. FIDIC PDB inipun telah mengalami beberapa kali revisi untuk
menyesuaikan dengan kondisi perkembangan praktek konstruksi dari waktu
ke waktu. Pada konsep PDB syarat-syarat kontrak yang terdapat di
59 Ibid., hlm. 1.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
44
Universitas Indonesia
dalamnya pada umumnya dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan
instalasi mekanikal dan instalasi elektrikal maupun juga untuk desain dan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan dan pekerjaan enjiniring.
Berdasarkan kontrak ini kontraktor akan membuat dan melaksanakan desain
termasuk pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal sesuai dengan ketentuan
dalam persyaratan teknis (employer’s requirements).
Pada prinsipnya syarat-syarat yang tercantum dalam yellow book sudah
mencakup segala hal atau proses yang biasa terdapat dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, biasanya disebut sebagai general conditions of
contract.
Namun demikian dalam implementasinya terdapat beberapa syarat-syarat
kontrak yang biasanya harus disesuaikan atau dimodifikasi berdasarkan
situasi dan kondisi dimana pekerjaan konstruksi akan dilakukan. Perubahan
ketentuan dalam syarat-syarat kontrak ini biasanya akan dicantumkan dalam
particular conditions of contract. Kedua hal tersebut diatas selanjutnya
harus dibaca secara bersama-sama dan menjadi satu kesatuan syarat-syarat
kontrak serta mengatur keseluruhan hak dan kewajiban para pihak selama
jangka waktu penyelesaian kontrak.
4. EPC/Turnkey Contract 1st Ed (1999 Silver Book).
Untuk konsep EPC/Turnkey Contract biasanya dipergunakan dalam hal
segala kewajiban dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan proyek
akan menjadi tanggung jawab kontraktor. Berdasarkan konsep kontrak ini,
kontraktor akan melaksanakan keseluruhan proses pekerjaan mulai dari
perencanaan, pengadaan barang dan material dan pelaksanaan konstruksi
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
45
Universitas Indonesia
serta jika diperlukan dilakukan commissioning. Pada saat seluruh bangunan
dan fasilitas yang dibutuhkan sudah selesai dan bekerja dengan baik (fully-
equiped) serta siap untuk dioperasikan atau yang disebut dengan “turn of the
key”. Oleh karena itu, pada umumnya untuk pekerjaan yang menggunakan
konsep kontrak semacam ini dipergunakan untuk jenis pekerjaan yang
memiliki kerumitan yang sangat tinggi, ketidakakuratan site data misalkan
soil data, topography data.
Mengingat kontraktor yang akan menanggung segala resiko dalam
pelaksanaan pekerjaan, maka kontraktor akan diberikan waktu yang cukup
oleh pemilik pekerjaan untuk membuat dokumen-dokumen yang
dibutuhkan. Lebih lanjut, pembiayaan untuk pekerjaan yang menggunakan
konsep kontrak semacam ini biasanya akan menelan biaya yang sangat
mahal dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan konsep kontrak
lain. Hal ini wajar karena jika terjadi kerusakan ataupun kesalahan
perhitungan pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan maka seluruh
resiko yang muncul akan menjadi beban kontraktor dan kemungkinan akna
hal ini harus diperhitungkan secara hati-hati oleh pemilik pekerjaan maupun
kontraktor. Pemilik pekerjaan dan kontraktor harus sama-sama memhami
konsep hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian model ini. Namun
demikian meskipun sebagian besar tanggung jawab dalam pelaksanaan
pekerjaan ada pada kontraktor, namun pemilik pekerjaan tetap memiliki
pembagian tanggung jawab pada beberapa hal misalkan jika terjadi force
majeur. Sehingga jika pemilik pekerjaan dan kontraktor akan melakukan
modifikasi terhadap syarat-syarat kontrak, harus secara hati-hati
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
46
Universitas Indonesia
mempertimbangkan konsekuensi terhadap pekerjaan yang akan
dilaksanakan berikut seluruh hak dan kewajibannya, karena akan memiliki
implikasi yang cukup signifikan terhadap nilai pekerjaan.
5. DBO Contract 1st Ed (2008 Gold Book).
Konsep kontrak Design, Build and Operate (DBO) dipergunakan dalam hal
kontraktor sebagai pelaksana konstruksi akan bertindak juga sebagai
operator. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasi koordinasi antara
inovasi, kualitas dan pelaksanaannya. Jika memang direncanakan bahwa
kontraktor juga akan bertindak sebagai operator maka konsep kontrak
seperti ini akan lebih baik dan lebih efektif dibandingkan jika menggunakan
2 (dua) kontrak yang berbeda yaitu kontrak konstruksi design-build dan
kontrak untuk pengoperasian. Pada umumnya penggunaan kontrak semacam
ini dipergunakan untuk kontrak yang akan memiliki jangka waktu minimal
20 (dua puluh) tahun. Penggunaan kontrak FIDIC semacam ini digunakan
dalam pengadaan yang bersifat internasional (international competitive
bidding). Seperti halnya kontrak FIDIC yang lainnya jika dibutuhkan untuk
disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan kondisi lapangan
maka terhadap kontrak ini dapat dibuatkan syarat-syarat khusus kontrak.
6. Construction Contract MDB Harmonised Ed (Version 3: June 2010
Harmonised Red Book).
Jenis kontrak FIDIC ini digunakan untuk pekerjaan yang seluruh desain
pekerjaan termasuk desain enjiniring dilakukan oleh pemilik pekerjaan atau
oleh project management consultancy sebagai engineer yang bertindak
mewakili pemilik pekerjaan. Namun dalam beberapa hal juga dimungkinkan
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
47
Universitas Indonesia
terdapat beberapa desain yang dibuat oleh kontraktor misalkan untuk
pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal dan konstruksi.
Pada awalnya dalam banyak proyek, seringkali terdapat keterlibatan
Multilateral Development Banks (MDBs) dalam pembiayaan pekerjaan
konstruksi, dimana pada umumnya MDBs meminta penambahan klausul
tertentu dalam syarat-syarat khusus FIDIC Construction (Red Book) untuk
mengakomodir kepentingannya yang harus dipatuhi oleh pihak yang
melakukan pinjaman atau oleh penerima dana bantuan.
Pada banyak kasus umumnya kontrak MDBs selalu mencantumkan syarat-
syarat khusus dimana syarat-syarat tersebut bersifat standar dengan kalimat
yang standar dan pencantuman persyaratan khusus tersebut selalu terjadi
berulang-ulang dalam setiap dokumen pengadaan untuk proyek baru yang
melibatkan MDBs.
Penambahan klausul dalam syarat-syarat khusus kontrak cukup bervariasi
dan hal ini menimbulkan inefisiensi serta ketidakpastian diantara
penggunanya dan meningkatkan kemungkinan perselisihan antara para
pihak di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut untuk mengatasi hal ini
akhirnya dibuatkanlah suatu standarisasi yang akan lebih menguntungkan
para pihak dalam kontrak dimana syarat-syarat tambahan dari MDBs yang
biasanya dicantumkan dalam syarat-syarat khusus kontrak diakomodir ke
dalam syarat-syarat umum kontrak dengan membuat versi MDB
Harmonised Edition of the 1999 berdasarkan FIDIC Construction Contract,
1st Edition 1999.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
48
Universitas Indonesia
Maksud dan tujuan dari dibuatkannya versi MDB Harmonised Edition of the
1999 adalah untuk memudahkan penggunanya dalam mengaplikasikan
syarat-syarat kontrak FIDIC tidak hanya untuk MDBs tetapi juga untuk
pengguna lainnya seperti consulting engineers, kontraktor dan contract
specialists yang menangani proyek yang melibatkan pendanaan dari MDB,
terutama untuk syarat-syarat yang berkaitan dengan jaminan (Securities,
Bonds, dan Guarantees) dan Dispute Board agreements.
Namun demikian atas kontrak tersebut masih dimungkinkan untuk
mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam syarat-syarat khusus kontrak.
7. Client/Consultant Model Services Agreement 4th Ed (2006 White Book)
Untuk kontrak FIDIC Client Consultant Model Services Agreement (The
White Book) biasanya dipergunakan dalam hal pemilik pekerjaan
membutuhkan jasa engineer sebagai project management consultancy untuk
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan project management, administrasi
dokumen kontrak, pelaksanaan pekerjaan pre-investment dan feasibility
studies serta pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan proyek.
Seperti halnya kontrak FIDIC yang lainnya, format kontrak standar FIDIC
umumnya dimaksudkan untuk mengakomodir persyaratan minimum bagi
para pihak. Jika pemilik pekerjaan dan engineer sebagai para pihak merasa
perlu untuk melakukan modifikasi terhadap persyaratan minimum tersebut
baik untuk diubah, dikurangi ataupun ditambahkan, maka dapat
dimungkinkan untuk membuat syarat-syarat khusus kontrak yang akan
menjadi bagian dari syarat-syarat kontrak.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
49
Universitas Indonesia
2.3.2. Asas –asas yang terkandung dalam Kontrak Konstruksi
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam hukum kontrak terdapat
asas-asas yang menjadi landasan pembuatan kontrak bagi para pihak. Dalam
kontrak konstruksi nasional, asas – asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 2
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi. Adapun asas-asas tersebut yaitu:60
1. Asas Kejujuran dan Keadilan
Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan
fungsinya dalam penyelenggaraan konstruksi serta bertanggungjawab
memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
2. Asas Manfaat
Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa
konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip - prinsip
profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan
efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal
bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi
kepentingan nasional.
3. Asas Keserasian
Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang
berkualitas dan bermanfaat tinggi.
60 Undang-Undang Jasa Konstruksi, op.cit., Psl. 2
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
50
Universitas Indonesia
4. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin
terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban
kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi
asas ini untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan
di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional
dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
5. Asas Kemandirian
Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya
daya saing jasa konstruksi nasional.
6. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang
dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya
transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang
memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal
dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan
adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan
penyimpangan.
7. Asas Kemitraan
Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang
harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
51
Universitas Indonesia
8. Asas Keamanan dan Keselamatan
Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya
tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, kemanan lingkungan dan
keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan
tetap memperhatikan kepentingan umum.
Sedangkan dalam kontrak konstruksi internasional seperti halnya dalam
kontrak standar FIDIC, asas utama yang terkandung dalam konsep ini adalah
prinsip balanced risk sharing. Hal ini maksudnya adalah adanya pembagian risiko
dalam pelaksanaan pekerjaan antara pemilik pekerjaan dan kontraktor. Prinsip ini
telah diterima luas oleh kalangan yang banyak berkecimpung dalam bidang jasa
konstruksi.
Balanced risk sharing mengatur mengenai keseimbangan hak dan
kewajiban baik dari sisi pemilik pekerjaan maupun kontraktor. Bahkan jika
kontrak standar FIDIC tersebut menggunakan engineer seperti halnya dalam
kontrak standar FIDIC PDB, maka engineer juga diwajibkan untuk berlaku adil
dan seimbang terhadap pemilik pekerjaan maupun kontraktor.61
Pengaturan mengenai pembagian atau alokasi beban risiko yang seimbang
mengenai hak dan kewajiban ini dapat dilihat pada keseluruhan pasal kontrak
standar FIDIC dalam ketentuan yang mengatur tentang variation, payment,
contractor’s claim, employer’s claim, design, physical obstructions, amount of
61 Jaeger, op.cit., hlm. 228
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
52
Universitas Indonesia
work to be done as well as for the amounts and duration of contract securities, the
certification procedure and the terms of payment.62
Sehingga pelaksanaan kontrak akan dilakukan dengan kondisi yang
berimbang dimana pemilik pekerjaan dan kontraktor harus melaksanakan
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan
kontrak.
62
Jur.Tunay KÖKSAL, FIDIC Conditions Of Contract As A Model For An International
Construction Contract, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 8, July
2011, hlm.142.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
53
Universitas Indonesia
BAB III
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK
TAMBAHAN UNTUK IMPORTASI BARANG DAN MATERIAL
DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG
DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
3.1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IMPOR MATERIAL
UNTUK PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG
DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI.
Kondisi ekonomi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan sejak
pertengahan tahun 1997 dikarenakan adanya krisis moneter yang menerpa
sebagian besar negara di dunia terutama negara-negara berkembang. Krisis
ekonomi tersebut mengakibatkan gejolak terhadap nilai tukar rupiah yang akibat
lebih jauhnya adalah terjadinya kelumpuhan pada perekonomian Indonesia.63
Sehingga untuk melakukan pembangunan nasional, pemulihan kegiatan
ekonomi serta kelangsungan pembiayaan proyek-proyek pembangunan belum
dapat dibiayai sepenuhnya dari penerimaan dalam negeri, oleh karenanya peranan
dana bantuan luar negeri baik berupa pinjaman luar negeri maupun hibah masih
diperlukan.
63 Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi
Kehidupan Nasional, Bappenas, Jakarta, http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6411/
diunduh tanggal 12 November 2012
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
54
Universitas Indonesia
Pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua
BAPPENAS tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan
Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Pelaksanaan APBN, SKB
No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 (“SKB
No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995”) terdapat beberapa
pengertian berkaitan dengan pinjaman atau hibah luar negeri.
Pengertian Pinjaman Luar Negeri, adalah “setiap penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk
barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar
negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu”.64
Sedangkan
Hibah Luar Negeri, adalah “setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam
bentuk jasa temasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah
luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali”.65
Dalam menerima pinjaman atau hibah dari luar negeri, Pemerintah
menetapkan kebijakan yang ditetapkan sejalan dengan kebijakan umum dan
dijadikan prinsip dasar dan pertimbangan dalam menerima setiap pinjaman luar
negeri.
64 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS tentang
Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
dalam Pelaksanaan APBN, SKB No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 sebagaimana telah diubah dengan SKB No. 459/KMK.03/1999 dan
No.KEP.264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999, Ps.1(a).
65 Ibid., Ps.1(b)
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
55
Universitas Indonesia
Adapun prinsip dasar tersebut adalah: 66
1. Pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang
ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar.
1. Pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun
dan dilandasi azas yang saling menguntungkan secara wajar.
2. Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk
membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan
terhadap neraca pembayaran. Indikator kemampuan membayar adalah rasio
antara jumlah utang dan bunga pada satu periode dengan hasil ekspor pada
periode yang sama atau disebut Debt-Service Ratio (DSR).
3. Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih baik
jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
2. Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai
reputasi yang baik.
3. Perlu adanya penganekaragaman (diversifikasi) sumber dan bentuk
pinjaman, sehingga dapat meningkatkan borrowing capacity Indonesia. Hal
ini dilakukan karena Indonesia tidak selamanya dapat memperoleh pinjaman
bersifat lunak sehingga perlu dicari bentuk-bentuk pinjaman lain seperti
fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial serta mencari sumber-sumber
lain seperti dari bank-bank, non bank, corporate atau individual investor
potensial yang diorganisir oleh pemerintah negara kreditor.
66
Sanuri, Pinjaman Luar Negeri Pemerintah (Loan Agreement hingga Restrukturisasi), Direktorat Luar Negeri Bagian Ekspor Dan Impor, Bank Indonesia, Agustus 2005, hlm.6.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
56
Universitas Indonesia
4. Penggunaan pinjaman diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek yang
memberi manfaat langsung bagi pengembangan industri dalam negeri serta
mendorong perluasan lapangan kerja.
5. Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang/jasa dari negara
pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk
kepentingan impor dari negara lain.
Dalam pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah, pengelolaannya
dilakukan secara bersama oleh instansi-instansi terkait di bawah koordinasi
Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain terdiri atas Bappenas,
Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Departemen Teknis terkait sebagai
executing agency yang akan melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan
ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Masing-masing instansi mengelola
pinjaman ini sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pinjaman yang meliputi tahap
pengusulan proyek, pencairan pinjaman, penggunaan pinjaman dan pembayaran
kembali pinjaman. Pejabat yang ditunjuk atau in-charge atas nama Pemerintah
Republik Indonesia sebagai peminjam (borrower) adalah Menteri Keuangan,
sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana proyek (executing agency) adalah
Departemen Teknis atau BUMN/BUMD yang membawahi proyek 67
67 Ibid, hlm. 7.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
57
Universitas Indonesia
3.1.1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PROYEK PEMERINTAH
YANG DAPAT MENGGUNAKAN DANA PINJAMAN LUAR
NEGERI
Pengelolaan dan penggunaan pinjaman luar negeri harus dilakukan secara
hati-hati dan seksama sehingga dapat mencapai sasaran program pembangunan
yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut proyek-proyek yang diajukan untuk
mendapatkan pembiayaan haruslah direncanakan dengan baik. Hal ini
dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan proyek tersebut pada pelaksanaannya.
Perusahaan yang dapat mengajukan permohonan pendanaan proyek
pemerintah adalah perusahan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”),
Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan pemerintah daerah. Usulan-usulan
yang diajukan oleh BUMD atau BUMN ataupun pemerintah daerah harus memuat
penjelasan secara rinci mengenai proyek yang akan diusulkan dan disertai dengan
kerangka acuan kerja.
Terhadap usulan-usulan yang diajukan tersebut kemudian dilakukan
penilaian oleh Bappenas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:68
1. Proyek yang diusulkan memiliki kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan
program pemerintah;
2. Mempunyai prioritas tinggi dan layk untuk dibiayai dengan Pinjaman/Hibah
Luar Negeri (“PHLN”); dan
68 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS, op.cit. Ps. 3.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
58
Universitas Indonesia
3. Pertimbangan-pertimbangan lain yang sejalan dengan perkembangan
kebijakan pembangunan nasional.
Jika proyek yang diusulkan dinilai layak dan bersifat prioritas maka proyek
tersebut akan dimasukan dalam Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri
(“DRPHLN”).
Namun demikian proyek yang telah masuk dalam DRPHLN tidak serta
merta mendapatkan dana pinjaman atau hibah luar negeri, akan tetapi dinilai
kembali oleh tim penilai persiapan proyek yang terdiri dari unsur-unsur Bappenas,
Departemen Keuangan dan instansi terkait lainnya. Hasil dari penilaian tersebut
dilaporkan kepada menteri terkait, Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas.69
Berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai persiapan proyek
tersebut, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan menteri terkait akan mengambil
keputusan proyek-proyek yang akan mendapatkan pendanaan dari PHLN.
Jika sudah terdapat kesepakatan mengenai dokumen penilaian persiapan
proyek, maka pembahasan bersama dengan pihak pemberi pinjaman/hibah luar
negeri dilakukan dengan melibatkan tim perunding yang terdiri dari Bappenas,
Departemen Keuangan, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait lainnya.
Kesepakatan antara tim perunding dengan pihak pemberi pinjaman selanjutnya
akan dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri.
69 Ibid, Ps.4
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
59
Universitas Indonesia
3.1.2. NASKAH PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN
PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI
Dalam naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri yang dibuat oleh
pemerintah Indonesia dengan pihak pemberi pinjaman tercantum nilai pinjaman
yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Sesuai
ketentuan Pasal 8 SKB No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995
dinyatakan bahwa Menteri Keuangan akan bertindak sebagai wakil pemerintah
Indonesia dalam penandatanganan naskah perjanjian pinjaman maupun hibah luar
negeri.70
Berdasarkan naskah perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri tersebut,
dilakukan perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah Indonesia yang
diwakili oleh Menteri Keuangan dengan perusahaan BUMN atau BUMD atau
pemerintah daerah sebagai pelaksana proyek yang akan melaksanakan proyek
pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Menteri
Keuangan dan Ketua Bappenas. Dalam perjanjian penerusan pinjaman terdapat
persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh perusahaan yang akan
melaksanakan proyek pemerintah.71
Sebagai contoh dalam perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah
Indonesia dengan PGN, dimana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh
PGN adalah PGN berkewajiban untuk memberikan laporan perkembangan fisik
70 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS, op.cit. Ps. 8.
71 Ibid., Ps. 9
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
60
Universitas Indonesia
dan keuangan proyek yang mendapatkan dana dari pinjaman luar negeri per 6
(enam) bulan. Laporan penarikan pinjaman penerusan tersebut harus disertai
dengan bukti-bukti penarikan pinjaman penerusan oleh PGN.72
3.2. PROSES PENGAJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA
MASUK TAMBAHAN UNTUK IMPORTASI MASTERIAL DALAM
PELAKSANAAN PROYEK CP-4
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Loan Agreement
IP-511 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan JBIC didapatkan pinjaman
dana sebesar JPY 49,088,000,000.00 (empat puluh sembilan miliar delapan puluh
delapan juta yen) untuk pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk
pembangunan sarana dan infrastruktur di Indonesia. Pada Loan Agreement IP-
511, Article 3 Section 2 Additional Conditions for Effective of Loan Agreement,
disebutkan bahwa syarat untuk dapat berlakunya pinjaman tersebut adalah dengan
melakukan perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan).73
Berdasarkan hal
tersebut PGN melalui surat nomor 0026/822/T/2003 tanggal 11 April 2003
mengajukan permohonan penerbitan perjanjian penerusan pinjaman kepada
Menteri Keuangan atas nilai yang sama untuk pembiayaan proyek pipanisasi gas
72 Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA – 1156/DP3/2003 tanggal 28 Mei 2003
antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Dalam Rangka
Penggunaan Dana Dari Japan Bank For International Cooperation Loan Agreement Nomor: IP-511
Tanggal 27 Maret 2003 Untuk Pembiayaan Proyek Pembangunan Transmisi Gas Dari Sumatera
Selatan ke Jawa Barat, Ps. III ayat (3).
73 Loan Agreement IP-511 tanggal 27 Maret 2003, Article 3 Section 2 Additional Conditions
for Effective of Loan Agreement, hlm.5
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
61
Universitas Indonesia
Sumatera Selatan - Jawa Barat.74
Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua
BAPPENAS.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor
S-452/MK.6/2003 tanggal 8 Mei 2003, dimana surat tersebut menyatakan
menyetujui untuk meneruskan kembali pinjaman yang berasal dari JBIC tersebut
dalam jumlah yang tidak melebihi JP¥ 49,088,000,000 (empat puluh sembilan miliar
delapan puluh delapan juta Yen) sebagai pinjaman kepada PGN, untuk membiayai
proyek pipanisasi gas Sumatera Selatan - Jawa Barat.75
Pada tanggal 28 Mei 2003 Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili
oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik
Indonesia dan PGN yang diwakili oleh Direktur Utama menandatangani
Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA – 1156/DP3/2003 untuk meneruskan
pinjaman sebesar JP¥ 49,088,000,000 untuk pembiayaan proyek PGN (“Perjanjian
Penerusan Pinjaman Nomor SLA 1156/DP3/2003”).76
Dalam proyek pipanisasi gas SSWJ pelaksanaannya dibagi ke dalam 2 fase
yaitu Fase 1 dan Fase 2, dimana dalam masing-masing fase terbagi dalam
beberapa paket kontrak pekerjaan konstruksi. Salah satunya adalah Proyek CP-4
sebagai bagian dari proyek SSWJ Fase 1.
74 Surat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) No. 0026/822/UT/2003 tanggal 11 April 2003
tentang Pembuatan SLA JBIC, No. B
75 Ibid, No. D
76 Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA – 1156/DP3/2003 tanggal 28 Mei 2003,
op.cit.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
62
Universitas Indonesia
Mengingat dana untuk pelaksanaan proyek merupakan pinjaman luar negeri
yang berasal dari pemerintah Jepang. Maka sesuai ketentuan Schedule 4, Section
2, Pasal 3 dalam loan agreement IP-511 terdapat persyaratan mengenai
penggunaan material untuk pekerjaan sebagai berikut:77
“Not less than fifty percent (50%) of the total cost of goods sand services to
be financed under Category (A) as stipulated in Section 1 of Schedule 2 attached
hereto shall be procured from Japan.”
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam loan agreement IP-511
pemerintah Jepang mensyaratkan country of origin dari material yang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek SSWJ dengan jumlah sebesar
50% dari total keseluruhan material yang dipergunakan dalam masing-masing
paket kontrak harus berasal dari negara Jepang. Yang dimaksud dengan kategori
A dalam Section 1 Schedule 2 adalah kegiatan procurement dan construction of
pipeline.78
Ketentuan yang sama akan dicantumkan pula dalam masing-masing
kontrak pekerjaan yang menjadi rangkaian pekerjaan SSWJ.
Persyaratan utama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek SSWJ
berdasarkan ketentuan Schedule 4, Section 2, Pasal a dalam loan agreement IP-
511, sebagai berikut: 79
The Eligigible Nationality of the Supplier shall be the following:
(a) Japan in case of the prime contractor;
(b) Japan or Republic of Indonesia in case of the sub contractors;
and
77 Loan Agreement IP-511, op.cit. Schedule 4, Section 2, Psl. 3
78 Ibid., Section 1 Schedule 2.
79 Ibid. Schedule 4, Section 2, Ps.1.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
63
Universitas Indonesia
(c) All countries and areas in case of the contractors enggaged in
contracts subsidiary to sub contracts.
Berdasarkan ketentuan tersebut dipersyaratkan bahwa kontraktor utama
yang terlibat dalam proyek SSWJ harus merupakan perusahaan yang berasal dari
Jepang. Selanjutnya untuk subkontraktor yang dapat ditunjuk oleh kontraktor
utama dapat berasal dari Jepang ataupun Indonesia. Sedangkan untuk vendor yang
dapat melakukan perjanjian dengan subkontraktor tidak mendapatkan pembatasan
dan dapat berasal dari negara manapun.
Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan impor material sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dinyatakan bahwa “Barang
yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor
dan terutang Bea Masuk.80
Yang dimaksud dengan bea masuk adalah “pungutan
negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang
diimpor”.81
Lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995
disebutkan bahwa “barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-
tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk”.82
Undang-undang No. 10 Tahun 1995 memuat ketentuan bahwa dalam setiap
kegiatan impor barang dan material harus melalui prosedur dan kewajiban
kepabeanan salah satunya dengan membayar pungutan bea masuk dengan tarif
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh
pihak manapun yang melakukan kegiatan impor barang.
80 Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 10 Tahun 1995, op.cit., Psl. 1 ayat (1).
81 Ibid., Ps. 1 ayat (15).
82 Ibid., Ps. 12.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
64
Universitas Indonesia
Namun demikian mengingat dana pembiayaan proyek merupakan dana
pinjaman luar negeri serta proyek yang dilaksanakan merupakan proyek
pemerintah maka seluruh bea masuk serta pajak-pajak yang berkaitan dengan
barang dan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, termasuk pajak
pertambahan nilai mendapatkan pembebasan. Hal tersebut diatur secara khusus
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri (“Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995”) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri (“Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2000”) sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri (“Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2001”).
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
65
Universitas Indonesia
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995
disebutkan bahwa “Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan yang terutang sejak
tanggal 1 April 1995 atas impor dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah
yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, dibebaskan”.83
Pembebasan kewajiban-kewajiban fiskal juga diberlakukan terhadap kewajiban
pembayaran pajak juga dilakukan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang dari
karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier)
utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh serta Pajak Penghasilan yang
terutang oleh kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh. Oleh karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 1995 selluruh Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan
(BMT) serta pajak-pajak yang terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah
menjadi dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah Indonesia.84
Yang dimaksud dengan karyawan asing adalah warga negara asing yang
yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kontraktor, konsultan atau
pemasok utama dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai
dengan hibah. Sedangkan yang dimaksud dengan kontraktor, konsultan dan
pemasok lapisan kedua adalah kontraktor, konsultan dan pemasok yang menerima
83 Peraturan Pemerintah Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri,
PP No. 42 Tahun 1995, LN No. 70, Psl. 1.
84 Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, PP No. 25 Tahun
2001, LN No. 48 Tahun 2001, TLN No. 4092, Psl. I.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
66
Universitas Indonesia
pekerjaan dari kontraktor, konsultan dan pemasok utama dalam rangka
pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau biasa disebut
sebagai subkontraktor. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan proyek
pemerintah yang dibiayai oleh hibah maupun pinjaman luar negeri dan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi.
Mengingat Proyek CP-4 merupakan proyek yang didanai oleh pinjaman luar
negeri, maka untuk dapat menggunakan fasilitas pembebasan BM dan BMT atas
impor barang yang dilakukan oleh kontraktor maka harus dibuatkan daftar barang
yang akan diimpor. Daftar barang dan material serta peralatan yang akan diimpor
biasa disebut juga dengan istilah Master list. Kebutuhan daftar barang yang akan
diimpor, dibuat berdasarkan spesifikasi material yang dibutuhkan serta kuantitas
dari masing-masing barang mengacu pada desain pekerjaan yang dibuat oleh
kontraktor dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik pekerjaan, yaitu
perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan usulan proyek dan disetujui oleh
Menteri Keuangan dan Bappenas. Kontrak yang dimaksud adalah perjanjian
pengadaan barang dan jasa (KPBJ) atau dokumen lainnya yang dapat disamakan
yang ditandatangani oleh pemimpin proyek dan kontraktor.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 239/KMK.01/1996
tanggal 1 April 1996 mengenai prosedur pengurusan importasi material dalam
rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah ataupun
pinjaman luar negeri, master list proyek harus dibuat oleh pimpinan proyek, atau
biasa disebut dengan manajer proyek. Master list harus merinci tentang jumlah,
jenis dan nilai barang yang akan diimpor serta nama pelabuhan pemasukan.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
67
Universitas Indonesia
Dokumen tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui
Direktur Pabean dengan melampirkan persyaratan yang diminta seperti formulir
pengajuan kontrak, kontrak dan persetujuan kontrak dari BAPPENAS.85
Keputusan menteri tersebut dibuat untuk menunjang berlakunya pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995.
Adapun persetujuan dari BAPPENAS tentang pelaksanaan proyek SSWJ
didasarkan pada Dokumen Isian Proyek (DIP) atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan DIP. Yang dimaksud dengan DIP adalah dokumen
pendanaan yang di dalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber dana serta
jumlah dana yang diperlukan yang telah mendapatkan pengesahan dari
Departemen Keuangan. Adapun dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIP
adalah dokumen rencana anggaran tahunan proyek yang dicantumkan dalam
Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya
Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian
Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar
Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi
(SKO) serta dokumen lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.86
Mengacu pada hal-hal yang telah dijelaskan diatas, PGN kemudian
mengajukan permohonan pembuatan master list untuk keperluan pemasukan
barang-barang dan material serta peralatan yang berasal dari luar negeri yang
85 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Direktur
Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan,
op.cit., Pasal 2
86 Ibid., Psl 1.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
68
Universitas Indonesia
dimaksudkan untuk pelaksanaan proyek CP-4 kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.87
Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PGN, Menteri Keuangan
memberikan persetujuan dan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pembebasan
Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung
oleh Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek
Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract
Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline) Oleh PT Perusahaan Gas
Negara (Persero) (KMK Nomor Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari
2006). Berdasarkan hal tersebut PGN mendapatkan pembebasan Bea Masuk tidak
dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 atas impor barang-barang dan
material dimana bea masuk dan pajak-pajak tersebut menjadi tanggungan
pemerintah.
Dalam KMK Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari 2006 tersebut
terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan oleh PGN: 88
1. Barang-barang yang akan diimpor harus dipergunakan khusus untuk Proyek
CP-4 dalam Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera
Selatan Ke Jawa Barat.
87
Surat Koordinator Pelaksana Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Indonesia No.
013800/24/BANG3/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal permohonan pembebasan BM dan
BMT, tidak dipungut PPN dan PPnBM dan PPh ditanggung oleh pemerintah.
88 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk,
Tidak Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor
Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari
Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline) Oleh
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Keputusan Menteri Keuangan No. 388/KM.4/2006 tanggal
24 Februari 2006.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
69
Universitas Indonesia
2. Barang-barang yang tidak dipungut bea masuk dan pajak impor tersebut
tidak boleh dipergunakan untuk dipindahtangankan atau dirubah
penggunaannya tanpa persetujuan dan izin dari Direktur Jenderal Bea Cukai.
3. Jika terdapat pelanggaran atau penyalahggunaan atas barang-barang yang
yang tidak dipungut bea masuk dan pajak impor tersebut maka Direktur
Jenderal Bea Cukai akan mencabut izin yang telah dikeluarkannya atas
pembebasan terhadap impor barang-barang untuk pelaksanaan Proyek CP-4.
4. Terhadap penyalahgunaan barang-barang yang yang tidak dipungut bea
masuk dan pajak impor akan dikenakan denda sebesar 100% (seratus
persen) dari bea masuk yang harus dibayar dan bea impor yang telah
dibebaskan harus dilunasi.
Untuk pelabuhan-pelabuhan yang ditetapkan menjadi tempat pemasukan
impor barang adalah pelabuhan Laut Batu Ampar – Batam, Pelabuhan Palembang,
Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Udara Soekarno –
Hatta. Sedangkan untuk penyelesaian kewajiban pabean atas barang dan material
yang mendapatkan fasilitas pembebasan, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
(“KPBC”) yang ditunjuk adalah KPBC Batam, KPBC Palembang, KPBC
Tanjung Priok I/II/III, KPBC Merak dan KPBC Soekarno – Hatta.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
70
Universitas Indonesia
3.3. REALISASI PENGGUNAAN MASTER LIST UNTUK IMPORTASI
BARANG DAN MATERIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROYEK CP-4
Pada kegiatan importasi barang dan material proyek CP-4 yang
menggunakan fasilitas master list, diwajibkan untuk dilakukan realisasi impor.
Untuk mekanisme importasi barang fasilitas tetap menggunakan tata laksana
importasi umum. Hal ini diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor KEP- 07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 (“Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 07/BC/2003”).89
Untuk penegajuan pelaksanaan impor barang setiap importir, dalam hal ini
PGN, diwajibkan untuk melaksanakan pemberitahuan impor barang dengan
mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (“PIB”) kepada pejabat di
kantor pabean dan Pemberitahuan Impor Barang Tambahan (“ PIBT”). PIB
merupakan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang
diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.90 PIB ini disertai dengan
disket yang di dalamnya berisi data PIB atau biasa disebut dengan PIB Disket.
PIB dapat diajukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala dalam
periode tertentu.
89 Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana
Kepabeanan Di Bidang Impor, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-
07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003.
90 Ibid, Psl.15.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
71
Universitas Indonesia
Terhadap PIB ataupun PIBT yang diajukan oleh importir, pejabat
pabean selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-
dokumen tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengamanan hak
keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan impor yang berlaku.
Dokumen PIB diperiksa untuk mengetahui kebenaran klasifikasi barang dan
Nilai Pabean yang diberitahukan, sedangkan PIBT untuk menetapkan
klasifikasi barang dan Nilai Pabean. Setelah pejabat kepabeanan dapat
melakukan verifikasi terhadap PIB atau PIBT yang telah diberikan persetujuan
pengeluaran barang. Hasil verifikasi pejabat kepabeanan merupakan salah satu
kriteria untuk pelaksanaan audit di bidang kepabeanan. 91
Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Kepabeanan diatur sebagai berikut: 92
“Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara,
pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan
jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan
menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat
menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor” .
Importir atau siapapun yang melaksanakan kegiatan impor maupun
ekspor memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan
memelihara seluruh dokumen yang berkaitan dengan importasi barang dan
material yang mendapatkan pembebasan terhitung sejak realisasi impor pada
91 Ibid, Psl.19.
92 Undang-Undang Kepabeanan, op.cit., Ps. 49.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
72
Universitas Indonesia
tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan,dan pembukuan sehubungan
dengan fasilitas BM. Hal ini juga harus dilaksanakan untuk keperluan audit di
bidang kepabeanan.
Audit yang dilakukan oleh pejabat kepabeana akan dilakukan terhadap
pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan dan
penggunaan barang fasilitas. Barang-barang impor yang telah mendapatkan
fasilitas, hanya dapat digunakan untuk kegiatan/ proyek yang bersangkutan.
Jika dalam pemeriksaan audit ditemukan adanya barang yang telah
mendapatkan fasilitas BM dan pada saat pengimporannya tidak memenuhi
ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi barang yang tercantum dalam
daftar barang, dipungut BM dan pungutan impor lainnya sesuai ketentuan
yang berlaku. Penyalahgunaan barang-barang yang telah mendapatkan fasilitas
pembebasan BM, BMT tersebut akan mengakibatkan batalnya fasilitas BM
dan BMT yang telah diberikan dan BM serta BMT yang terhutang harus
dibayar oleh importir serta dikenakan sanksi adminstrasi sesuai ketentuan
yang berlaku.
Pada Proyek CP-4 realisasi impor dilakukan oleh PGN melalui
kontraktor CP-4 yaitu Nippon Steel Corporation (“NSC”). Realisasi impor
barang dan material mulai dilakukan tahun 2007 sampai dengan tahun
2008 . Pelaksanaan impor barang dan material tersebut dilakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan dan jadual
pekerjaan yang telah dibuat oleh NSC dan tidak terdapat keberaran dari
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
73
Universitas Indonesia
PGN. Adapun barang dan material yang diimpor untuk kebutuhan
pelaksanaan Proyek CP-4 sesuai dengan KMK Nomor 388/KM.4/2006 tanggal
24 Februari 2006 yang memuat master list Proyek CP-4 antara lain adalah line
pipe, sectional ball valve, elbow dan pipe fittings.93 Seluruh dokumentasi yang
berkaitan dengan impor barang dan material dicantumkan dalam dokumen
PIB. Dokumen-dokumen ini seluruhnya harus didokumentasikan dan disimpan
dengan baik oleh NSC termasuk dokumen Bill of Lading (“B/L”) untuk
pemasukan barang dan material yang diimpor untuk pelaksanaan proyek CP-
4 . Keseluruhan dokumen-dokumen yang ada pada saat proyek termasuk
dokumen PIB dan B/ L wajib untuk diserahkan kepada PGN sebagai bagian
dari as-built document, sebagai persyaratan untuk diterbitkannya Taking-Over
Certificate for whole of the Works.
93 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk,
Tidak Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor
Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari
Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline) Oleh
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), op.cit. Lampiran Keputusan Menteri Keuangan.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
74
Universitas Indonesia
BAB IV
PELAKSANAAN KONTRAK CP-4 DAN PERMASALAHAN SURPLUS
MATERIAL
4.1. PELAKSANAAN KONTRAK CP-4
Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, Proyek CP-4 dilaksanakan
berdasarkan perjanjian loan agreement antara JBIC dan Pemerintah Republik Indonesia dan
subsidiary loan agreement antara Menteri Keuangan dan PGN. Setelah melalui proses
pelelangan atau pengadaan barang, PGN menunjuk salah satu peserta pengadaan sebagai
pemenang pengadaan yaitu NSC sebagai kontraktor karena dianggap memenuhi persyaratan dan
kualifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. PGN dan NSC menandatangani kontrak untuk
Proyek CP-4 pada tanggal 23 November 2005 dengan nomor kontrak 005700.PK/24/UT/2005
(“Kontrak CP-4”)94
Commencement Date atau Tanggal Mulai Kerja Proyek CP-4 berdasarkan
ketentuan Pasal 8.1. Syarat-syarat Kontrak adalah tanggal penyampaian JBIC Notification of
Concurrence kepada NSC yaitu tanggal 17 Juli 2006.
Dalam Kontrak CP-4 dipersyaratkan adanya termin waktu atau biasa disebut dengan key
date untuk penyelesaian pekerjaan konstruksinya. Mengingat Proyek CP-4 merupakan salah satu
dari rangkaian proyek SSWJ, maka terdapat beberapa key date yang harus dilaksanakan dalam
kontrak yaitu Key Date A (Mechanical Completion) CPCD + 517, Key Date F (Completion of 1st
Stage Commissioning) CPCD + 532 dan Time for Completion (Whole of the Works) CPCD +
94 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23 November
2005.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
75
Universitas Indonesia
607. Yang dimaksud dengan CPCD yaitu Contract Package Commencement Date atau dapat
disebut juga tanggal dimulainya pekerjaan.
Mengingat pekerjaan dalam Proyek CP-4 menggunakan kontrak standar FIDIC PDB dan
merupakan pekerjaan yang melibatkan spesifikasi dan teknologi tinggi dan bersifat kompleks,
maka setelah penandatanganan kontrak CP-4, NSC harus melakukan prosedur engineering
design untuk membuat seluruh dokumen dan desain yang dibutuhkan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan konstruksi pipa gas. Dokumen teknis yang dibuat harus mengacu pada
standard and codes yang dipersyaratkan oleh PGN antara lain API RP 2030 (Guidelines for
Applications of Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum Industry), ASME
B36.19 (Stainless Steel Pipe), ASME FCI 70.2 (Control Valve Seat Leakage), ASNT TC-1A
(Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing), MSS SP-53 (Quality
Standard for Steel Castings – Dry Particle Magnetic Inspection) dan NFPA 72G (Guide for the
Installation, Maintenance and Use of Notification Appliances for Protective Signalling Systems).
Terdapat kurang lebih 250 standards and codes yang dipersyaratkan dalam kontrak CP-4.
Standards and codes merupakan standar dan prosedur pekerjaan yang berlaku secara
internasional dalam pelaksanaan berbagai macam pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan
hal-hal teknis, prosedur keamanan dan keselamatan kerja, prosedur inspeksi teknis, persyaratan
untuk personil-personil yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi dan lain sebagainya.
Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan, NSC berkewajiban membuat dokumen-
dokumen teknis yaitu seluruh prosedur dan design engineering yang akan diaplikasikan dalam
pekerjaan dimana dokumen-dokumen teknis tersebut harus mendapatkan status “no objection”
terlebih dahulu dari PGN sebagai pemilik pekerjaan, sebelum diaplikasikan pada pekerjaan yang
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
76
Universitas Indonesia
akan dilaksanakan. Secara garis besar dokumen teknis yang wajib dibuat terbagi menjadi
Conceptual Design, Preliminary Design dan Detailed Design.95
Prosedur – prosedur yang dibuat NSC berdasarkan pada beberapa tahapan pekerjaan dan
disiplin ilmu misalkan Healty, Safety and Environment (HSE), Quality Assurance/Quality
Control (QA/QC), Structural and Civil, Commissioning, Electrical, Instrumentation and Control
- SCADA dan Pipeline – Piping. Sedangkan dokumen prosedur yang dibuat dan akan
diaplikasikan antara lain Inland Transportation Procedure, Safety Procedure for Excavation
Work Near Underground and Overhead Electrical Power's Cables, Specification of Painting for
Non Burried Pipeline & Pipeline Structure, Stress Analysis For Pipeline Installation, Trenching,
Lowering, Tie-in and Backfilling Procedure, Onloading of Metering & Regulating System
Procedure. Adapun desain-desain pekerjaan yang mendetail dan spesifik yang dibuat dan akan
direalisasikan oleh NSC misalkan Pipeline Alignment Sheet untuk masing-masing area, Layout
Installation Ground Bed dan Grounding System for Metering System SSWJ Project (CP-4).
Dalam Proyek CP-4 umur desain pekerjaan permanen jaringan pipa (permanent work) atau
biasa disebut dengan design lifetime secara umum untuk proyek CP-4 adalah 50 tahun sedangkan
untuk komponen-komponen perkerjaan yang tidak dapat didetailkan atau dispesifikan adalah
selama 20 tahun. Hal ini mengingat nilai pekerjaan konstruksi jaringan pipa merupakan
pekerjaan yang mahal sehingga diharapkan tidak terdapat kerusakan apapun terhadap jaringan
pipa yang telah dipasang atau dibangun tersebut. Berdasarkan hal tersebut seluruh desain yang
dibuat harus direncanakan dengan baik dan menggunakan bahan dan material yang memiliki
spesifikasi tinggi.
95 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23
November 2005, Volume II of VII (Employer’s Requirement), Chapter 1 General Requirement, hlm. 15
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
77
Universitas Indonesia
Dalam pembuatan desain pekerjaan, NSC diwajibkan untuk memperhatikan hal-hal berikut
ini:
1. Desain yang dibuat harus selalu sesuai dengan metode konstruksi yang dibuat. Right of
Way (ROW) yang akan dipergunakan di jalan tol dan jalan umum terbatas hanya 3 sampai
dengan 10 meter, dan harus memperhatikan akses umum yang akan dipergunakan
berkaitan dengan kemungkinan adanya masalah sosial dan kondisi jalan akses misalkan
pembatasan berat dan lebar jalan.
2. Metode dan inovatif solusi teknologi dapat dipergunakan jika dimungkinkan.
3. Desain, material dan metode konstruksi haruslah yang telah diketahui, teruji dengan baik
dan bukan merupakan prototype.
4. Desain yang dibuat harus aman dan tidak berbahaya dengan tidak mengandung unsur-
unsur yang dapat menimbulkan kondisi unforeseen dan mempertimbangkan berbagai
kondisi geoteknikal.
5. Desain yang dibuat harus mempertimbangkan dan mengakomodir risiko-risiko konstruksi
dan operasional, dimana risiko-risiko tersebut harus dianalisa dan dikuantifikasi
kemungkinan terjadinya dan konsekuensi yang akan ditimbulkannya.
6. Struktur yang dibuat harus didesain untuk memfasilitasi operasional dan memberikan akses
untuk melakukan penggantian, inspeksi dan perawatan atas semua bagian. Kemudahan
untuk melakukan penggantian sistem atau komponen dengan umur desain di bawah
20 tahun haruslah mempertimbangan desain yang utama (primary design consideration).
7. Desain yang dibuat harus memperhatikan perencanaan dan instalasi untuk keamanan
pengguna, kru pengawas dan pemelihara dan personil operasional.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
78
Universitas Indonesia
Berdasarkan prosedur dan desain yang telah dibuat tersebut, NSC dapat menghitung
jumlah material, spare part dan spread team yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4.2. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN SURPLUS MATERIAL
Berdasarkan perhitungan dan kalkulasi kebutuhan material dan barang yang dibutuhkan,
NSC melakukan proses pembelian material (procurement) dimana hampir 100% material dan
barang yang dipergunakan merupakan barang yang berasal dari luar negeri. Pembelian material
dan barang untuk proyek CP-4 seluruhnya dilakukan dengan menggunakan fasilitas master list.
Mengingat pekerjaan utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan jaringan pipa,
maka material utama yang diimpor adalah line pipe, ball valve dan sectional ball valve, flange
dan blind flange, elbow, dan pipe fittings. Fasilitas master list tersebut mengakomodir barang dan
material yang diimpor antara lain dari Jepang, Amerika Serikat, Korea, Kanada. Jerman, Kroasia,
dan Eropa dengan nilai CIF sebagaimana tercantum dalam master list sebesar kurang lebih
sebesar JPY 1.203.674.100. Sedangkan untuk pelabuhan pemasukan barang dan material yang
diimpor menggunakan pelabuhan Batam, Palembang, Tanjung Priok, Merak, Cengkareng,
Banten, Cilegon dan Bojonegara.85
Dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, NSC berkewajiban untuk
memberikan laporan perkembangan pekerjaan kepada PGN dalam bentuk laporan kertas dan
85 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN
dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk
Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West
Java Distribution Pipeline) Oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero), op.cit. Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
79
Universitas Indonesia
rapat mingguan. Laporan-laporan tersebut terbagi dalam laporan harian, laporan bulanan dan
laporan per tiga-bulan.86
Laporan bulanan yang dibuat harus disampaikan setiap bulannya kepada PGN dan harus
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. Executive Summary yaitu dekripsi mengenai garis besar dan kemajuan pencapaian
pekerjaan (termasuk perbandingan antara kemajuan pekerjaan aktual dengan kemajuan
pekerjaan rencana awal dan penggunaan tenaga kerja.
2. Areas of Concern yaitu penjelasan mengenai masalah-masalah yang dapat memberikan
efek yang merugikan pada pekerjaan, biaya dan jadual pekerjaan.
3. Progress Summary yaitu deskripsi lengkap mengenai kemajuan masing-masing tahapan
pelaksanaan pekerjaan misalkan pekerjaan desain, pembelian material, pabrikasi,
konstruksi dan commissioning.
4. Permits dan Certification yaitu status perijinan pekerjaan, permasalahan lingkungan,
keamanan, kesehatan, sertifikasi MIGAS, dan lain-lain.
5. Quality Management System (QMS) yaitu persyaratan sebagaimana dijelaskan pada bagian
Sub Pasal 3.3.7.
Sedangkan laporan per tiga-bulan harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Progress photograph yaitu foto-foto yang menyampaikan bukti-bukti kemajuan
pekerjaan yang berkaitan dengan pembelian barang dan material, pabrikasi dan
konstruksi di area-area pekerjaan utama yang disertai dengan schematic drawings yang
86 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23
November 2005, Volume II of VII (Employer’s Requirement), Chapter 3 Contractor’s Key Management
Responsibilities, hlm. 19.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
80
Universitas Indonesia
menunjukan kemajuan pekerjaan instalasi jaringan pipa dan pipeline station dan
pekerjaan konstruksi lainnya seperti jembatan pipa perlintasan pipa yang bersifat
major dan minor.
2. Master Time Schedule yang menunjukan status jadual aktual (current schedule status)
dibandingkan dengan rencana awal (baseline).
3. Manpower histogram yaitu status rencana dan aktual penggunaan jumlah dan
penempatan tenaga kerja.
4. Rencana jadual pekerjaan untuk bulan berikutnya.
5. Progress S Curve untuk setiap wilayah pekerjaan dan secara umum yang menunjukan
prosentase utama dan aktual pekerjaan.
Untuk laporan harian harus selalu dibuat oleh kontraktor untuk masing-masing lokasi
pekerjaan yang harus diserahkan setiap hari kepada personil pemilik pekerjaan.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam pekerjaan CP-4 terdapat
beberapa key date yang akan dipergunakan sebagai milestone penyelesaian pekerjaan dimana
salah satunya adalah key date untuk mechanical completion. Mengingat wilayah pekerjaan CP-4
merupakan area jawa bagian barat, maka untuk key date mechanical completion dibagi menjadi
beberapa wilayah yaitu untuk prioritized pipeline (berdasarkan instructed variation yang
diterbitkan oleh PMC)87
, area Merak, area Anyer, area Suralaya dan whole of the works.
87 Untuk pelaksanaan pekerjaan prioritized pipeline dikarenakan adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan
dimana PMC menerbitkan beberapa instructed variation yaitu: (i) Instructed Variation No. CP-4-004 tanggal 11
September 2006, (ii) Instructed Variation No. CP-4-005 (Rev.01) tanggal 30 Oktober 2006, (iv) Instructed
Variation No. CP-4-006 (Rev.01) tanggal 16 Oktober 2006, (v) Instructed Variation No. CP-4-007 tanggal 18
Oktober 2006, (vi) Instructed Variation No. CP-4-008 tanggal 21 November 2006, (vii) Instructed Variation No.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
81
Universitas Indonesia
Berdasarkan hal tersebut PMC dan PGN menerbitkan mechanical completion certificate untuk
pencapaian masing-masing area.88
Berdasarkan hal tersebut NSC menginformasikan kepada PGN bahwa terdapat surplus
material dari material yang telah dibeli dan dibayarkan oleh PGN berdasarkan payment schedule
dalam kontrak dan master list yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang
terdiri dari line pipe 16”, 24” fittings (long elbow, weldolet dan reducer). Lebih lanjut NSC
menginformasikan bahwa NSC berencana untuk melakukan disposal atau scrapping terhadap
surplus material tersebut.
Surplus material tersebut diatas merupakan bagian dari material yang diimpor oleh NSC
dengan menggunakan master list yang menggunakan dokumen Angka Pengenal Importir (API)
milik PGN. Dalam seluruh dokumen PIB untuk Proyek CP-4 disebutkan bahwa pihak importir
adalah PGN dengan mencantumkan nomor API milik PGN. Sehingga berdasarkan hal tersebut
seluruh material yang diimpor dianggap sebagai milik PGN dan bukan merupakan milik NSC
sebagai kontraktor. Dimana PGN memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai
dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam master list CP-4. Sehingga jika terdapat
penyalahgunaan material yang telah diimpor dengan menggunakan master list tersebut PGN
merupakan pihak yang akan dikenakan sanksi atau pertanggungjawaban oleh Departemen
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Oleh
karenanya PGN menolak permintaan NSC untuk melakukan disposal ataupun scrapping
CP-4-009 (Rev.01) tanggal 27 November 2006, (viii) Instructed Variation No. CP-4-010 (Rev.01) tanggal 18
Januari 2007, (viii) Instructed Variation No. CP-4-011 tanggal 6 Februari 2007.
88 Mechanical Completion Certificate yang diterbitkan oleh PMC adalah untuk: (i) Prioritized Pipeline
Section, tanggal 8 Maret 2007, (ii) Area Merak, tanggal 15 Agustus 2007, (iii) Area Anyer, tanggal 27 November
2007, (iv) Area Suralaya, tanggal 14 Februari 2008, dan (v) for Whole Work, tanggal 22 Februari 2008.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
82
Universitas Indonesia
terhadap surplus material. Selanjutnya berdasarkan permintaan NSC tersebut, PGN meminta
kepada NSC untuk menyerahan seluruh dokumentasi yang berkaitan dengan surplus material
CP-4 untuk dilakukan verifikasi serta NSC diminta untuk tetap menyimpan dan tidak melakukan
suatu tindakan apapun yang dapat merubah kondisi surplus material.89
NSC tetap berpendapat bahwa seluruh material yang diimpor dan tidak dipergunakan untuk
melakukan instalasi pekerjaan atau menjadi surplus material akan menjadi milik kontraktor.
Pendapat ini didasarkan pada jenis harga kontrak CP-4. Dalam kontrak CP-4 berdasarkan
ketentuan dalam Sub Pasal 14.1. mengenai Contract Price and Payment, disebutkan sebagai
berikut:90
Unless otherwise stated in the Particular Conditions:
(a) the Contract Price shall be the lump sum Accepted Contract Amount and be
subject to adjustments in accordance with the Contract;
(b) the Contractor shall pay all taxes, duties and fees required to be paid by him
under the Contract, and the Contract Price shall not be adjusted for any of these
costs, except as stated in Sub-Clause 13.7 [Adjustments for Changes in
Legislation] and Sub-Clause 14.16 [Liability for Taxes and Duties];
(c) any quantities which may be set out in a Schedule are estimated quantities and
are not to be taken as the actual and correct quantities of the Works which the
Contractor is required to execute;
(d) any quantities or price data which may be set out in a Schedule shall be used for
the purposes stated in the Schedule and may be inapplicable for other purposes;
89 Surat PMC No. 004-LT-JOE/NSC-239 tanggal 2 April 2008 mengenai Construction Surplus Material.
Dalam kontrak FIDIC sangat dimungkinkan dalam suatu kondisi, Engineer menerbitkan suatu instruksi kepada
kontraktor. Instruksi yang dikeluarkan oleh Engineer harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh diberikan secara
lisan serta tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi tanggung jawab desain yang dibuat oleh kontraktor. Jika
instruksi tersebut mengandung suatu variasi pekerjaan maka harus diterbitkan melalui mekanisme Variations dengan
menerbitkan Instructed Variation.
90 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23
November 2005, Volume I of VII, General Conditions of Contract, hlm 42 dan Special Conditions of Contract, hlm.
28
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
83
Universitas Indonesia
(e) the Contractor shall pay all bank chargesand all fees for all Letters of Credit , if
any, that may be required to be opened by him in connection with the Works, and
(f) the Employer shall pay all bank charges and all fees for all Letters of Credit
required for the purpose of payment to the Contract Price or any part thereof.
However, if any part of the Works is to be paid according to quantity supplied or work done,
the provisions for measurement and evaluation shall be as stated in the Particular
Conditions. The Contract Price shall be determined accordingly, subject to adjustments in
accordance with the Contract.
Berdasarkan hal tersebut diatas disebutkan bahwa harga kontrak dalam CP-4 menggunakan
nilai lumpsum. Kontraktor berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan estimasi
kuantitas material yang dibuatnya dalam jadual biaya bukanlah kuantitas aktual yang akan
diaplikasikan dalam pekerjaannya. Karena kontraktor hanya akan menyerahkan pekerjaan yang
telah selesai 100% tanpa adanya cacat mutu kepada pemilik pekerjaan. Kelebihan ataupun
kekurangan material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan menjadi tanggung
jawab kontraktor.
Secara umum untuk menghindari adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat
berefek pada denda keterlambatan, kontraktor akan memilih untuk membeli barang disertai
dengan kontingensinya. Hal ini disebabkan dalam setiap desain yang dibuat kontraktor dalam
kontrak standar FIDIC PDB, tidak dapat ditentukan kebutuhan material secara pasti, namun
hanya dapat dilakukan estimasi atau jumlah perkiraan. Untuk mengetahui jumlah penggunaan
material dalam pekerjaan hanya akan diketahui dalam as-built drawings ataupun as-built
document setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
Namun demikian, permintaan NSC untuk melakukan scrapping ataupun disposal terhadap
surplus material yang tidak memenuhi persyaratan master list dianggap dapat memberikan efek
negatif kepada PGN. Sehingga PGN menolak permintaan NSC tersebut. Hal ini tentu saja
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
84
Universitas Indonesia
menimbulkan permasalahan dalam kontrak CP-4, meskipun permasalahan tersebut tidak
memiliki efek terhadap pelaksanaan pekerjaan, namun dapat menyebabkan penyelesaian kontrak
menjadi semakin lama.
Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk prosedur
pemindahan barang yang diimpor dengan menggunakan master list hanya diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemindahan Barang
Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN91
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan No. 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.
298/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman
Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non
PMA/PMDN.92
Keputusan menteri tersebut kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/1999 tentang Tatacara Pemindahan Barang
Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Perusahaan Non PMA / PMDN.93
91 Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman
Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN, Keputusan
Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997.
92 Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997
Tentang Ketentuan Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN, Keputusan Menteri Keuangan No.
394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999.
93 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA / PMDN,
op.cit.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
85
Universitas Indonesia
Namun ketentuan tersebut digunakan untuk pekerjaan yang bertujuan untuk peningkatan
investasi dalam negeri dan lebih diperuntukan pada barang modal usaha dan mesin produksi
untuk industri. Dimana terdapat beberapa opsi yang dapat diberlakukan dalam prosedur
pemindahan tersebut antara lain dilakukan re-ekspor, dipindahtangankan dengan dikenakan
pemenuhan bea masuk dan denda atas fasilitas yang diterimanya.94
Pada barang modal (dalam hal ini mesin), dapat dilakukan pemindahan tanpa kewajiban
membayar bea masuk yang terutang atau denda atas fasilitas yang telah diterimanya, dalam hal:95
a. Force majeure, sehingga mesin atau barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat
dipakai lagi seperti kebakaran,dan sebagainya,
b. Alih aset barang modal dari perusahaan penerima fasilitas Bea Masuk ke Perusahaan
penerima fasilitas bea masuk lainnya, berdasarkan rekomendasi BKPM, atau
c. Mesin atau barang modal dire-ekspor, berdasarkan rekomendasi BKPM.
Sedangkan untuk impor barang dan material yang digunakan pada pekerjaan proyek
pemerintah, belum terdapat aturannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur
perubahan penggunaan material yang diimpor untuk pelaksanaan proyek pemerintah.
Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada beberapa proyek
pemerintah juga memiliki permasalahan yang setipe atau sama yaitu surplus material dimana
barang atau material tersebut tidak dipergunakan lagi karena pekerjaan telah selesai dan terdapat
kelebihan material dan direncanakan untuk dilakukan scrapping atau disposal. Hal tersebut tidak
dapat dilakukan karena belum adanya pengaturan yang jelas untuk permasalahan tersebut.
94 Ibid. Psl. 2.
95 Ibid. Psl. 3.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
86
Universitas Indonesia
Surplus material yang ada pada proyek pemerintah lainnya tetap berada pada pemilik pekerjaan
dan tidak dapat dilakukan srapping atau disposal ataupun dialihkan kepada pihak kontraktor.
Jika tetap dilakukan pemindahan dan perubahan penggunaan terhadap surplus material tersebut
maka perusahaan BUMD atau BUMN sebagai pemilik pekerjaan, dimana namanya tercantum
dalam master list yang akan menanggung BM, BMT serta sanksi denda.
Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Sub Pasal 1.4. Syarat-syarat Kontrak mengenai Law
and Language dinyatakan sebagai berikut:
“The Contract shall be governed by the law of the Country (or other jurisdiction) stated in
the Appendix to Tender.”
Dalam setiap pekerjaan, hukum yang akan berlaku adalah hukum dimana negara tempat
pekerjaan dilaksanakan. Berdasarkan sub-pasal tersebut dalam appendix to tender Kontrak CP-4
disebutkan bahwa hukum yang berlaku untuk keseluruhan kontrak tersebut adalah hukum
Republik Indonesia.
Melihat permasalahan tersebut dan untuk menghindari munculnya klaim kontraktor
(Contractor’s Claim) serta pelanggaran peraturan yang kemungkinan akan dilakukan oleh NSC
dan dapat merugikan PGN sebagai pihak pelaksana impor, PMC kemudian menerbitkan
Instructed Variation No. CP-4-24 tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as
Additional Spare Parts96
yang.kemudian direvisi dengan Instructed Variation No. CP-4-24
96 Instructed Variation No. CP-4-24 tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as Additional
Spare Parts, tanggal 10 Oktober 2008.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
87
Universitas Indonesia
(Rev.01) tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as Additional Spare Parts,
yang ditandatangani oleh PMC, PGN dan NSC.97
Dalam instructed variation tersebut PMC menginstruksikan kepada NSC untuk:
1. Melakukan transportasi dan pengiriman atas seluruh surplus material yang diimpor dalam
rangka pelaksanaan kontrak CP-4.
2. Surplus material akan diperlakukan sebagai spare parts yang harus dikirimkan kepada
PGN pemilik pekerjaan ke lokasi stockyard yang akan ditentukan oleh PGN di wilayah
Station Bojonegara.
3. NSC wajib untuk memberikan metode “unloading and storage of linepipes & fitting”
termasuk ketentuan mengenai spreader bar(s) dan temporary equipment lainnya yang
dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan variasi.
4. Ruang lingkup pekerjaan NSC berkaitan dengan transportasi dan pengiriman surplus
material termasuk juga pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan persiapan yang
dibutuhkan juga pekerjaan perbaikan (reinstatement) jika terjadi kerusakan pada lahan atau
bangunan dikarenakan pekerjaan tersebut.
5. NSC juga berkewajiban untuk tetap mematuhi persyaratan yang ada dalam kontrak.
Transportasi dan pengiriman surplus material sebagai spare part harus sudah selesai
dilakukan oleh NSC sebelum diterbitkannya Final Taking-Over Certificate. Adapun berkaitan
dengan nilai pekerjaan variasi tersebut, akan ditentukan kemudian, jika ada. Prosedur ini diatur
dalam ketentuan Sub Pasal 13.3 mengenai Variation Procedure, dimana terdapat mekanisme
97 Instructed Variation No. CP-4-24 (Rev.01) tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as
Additional Spare Parts, tanggal 20 Oktober 2008.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
88
Universitas Indonesia
prosedur perubahan pekerjaan mulai dari prosedur penerbitan instructed variation sampai dengan
penerbitan agreed variation.98
Terhadap pelaksanaan instructed variation tersebut dilakukan perhitungan biaya
berdasarkan dokumen Variation Request No. 004-VR-NSC/PMC-024 yang diajukan oleh NSC,
dengan mempertimbangkan metode pekerjaan yang akan dipergunakan serta peralatan dan
sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan transportasi dan
pengiriman surplus material. Kesepakatan akhir untuk pekerjaan transportasi dan pengiriman
material tersebut dilakukan melalui penerbitan Dokumen Agreed Variation No. CP4-AV-003
(Rev.01), dimana terdapat kesepakatan untuk nilai pekerjaan yang harus dibayarkan oleh PGN
kepada NSC.
Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Oliver Wendell Holmes Jr, dimana
peraturan yang telah ada tidak cukup mengatur tentang pemindahan barang dan material dalam
proyek pemerintah sehingga menimbulkan perselisihan antara pihak terkait yaitu PGN dan NSC,
maka pihak-pihak tersebut haruslah dapat mencari pemecahan masalah mengingat proyek CP-4
merupakan proyek yang mendapatkan dana pinjaman luar negeri yang melibatkan beberapa
instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan proyek pemerintah banyak hal yang terkait dalam
pelaksanaannya yaitu kondisi struktur hukum, sosial politis, kultur serta ekonomi antara negara
penerima dengan negara pemberi pinjaman. Para pihak berusaha untuk menyilogiskan alasan
pemecahan masalah surplus dimana penyelesaian tersebut tetap tidak keluar dari koridor hukum
yang berlaku di Indonesia.
98 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23
November 2005, Volume I of VII, General Conditions of Contract, Psl. 13.3 dan Special Conditions of Contract,
Psl.13.3
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
89
Universitas Indonesia
Menurut konsep dari Oliver dalam menentukan suatu penyelesaian hukum atas
permasalahan yang timbul haruslah melihat latar belakang terbentuknya suatu peraturan
hukum.99
Hukum bukanlah suatu sub-sistem substantif normatif semata akan tetapi juga
berkomponenkan struktur alias organisasi yang berbasis politik dan pula berkomponenkan kultur
alias nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbasis kultur komunitas etnik/indigenous.
Partikularisme dalam kehidupan sosio-politik dan sosio-kultural yang dinamik akan menjadikan
hukum dengan konsepnya yang baru sebagai sistem yang terbuka di tengah makrosistem yang
lebih inklusif itu justru boleh dipercaya akan lebih berpotensi memajukan demokrasi. Konsep ini
menjadikan hukum yang bersumber pada bahan perundang-undangan berikut doktrin-doktrin
konfiguratifnya tidak hanya menjadi bidang urusan para juris semata melainkan juga urusan
publik pada umumnya.100
Mencermati ketentuan dalam Kontrak CP-4, pendapat yang diajukan oleh NSC bahwa
kontraktor yang berhak atas kepemilikan surplus material, pada prinsipnya secara kontraktual
sebenarnya dapat dipahami. Hal ini dapat dilihat dari cara pembayaran yang menggunakan
prinsip nilai lumpsum. Jadual pembayaran yang dilakukan pun tidak mengacu pada jumlah
satuan yang diimpor ataupun nilai satuan pekerjaan yang dilakukan namun menggunakan sistem
milestone sebagai berikut:101
Ref.No. Milestone % Due
1.0 DESIGN
99
Oliver Wendell Holmes Jr., op.cit, hlm.9
100 Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit., hlm. 47
101 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23
November 2005, Volume I of VII, Annex P-Payment Schedule, hlm.1
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
90
Universitas Indonesia
1.1 Conceptual Design
Following submission by the Contractor of the completed Conceptual
Design and issuance of the Engineer written “No Objection” thereto.
100%
1.2 Preliminary Design
Following submission by the Contractor of the completed
Preliminary Design and issuance of the Engineer’s written “No
Objection” thereto.
100%
1.3 Detailed Design
Following submission by the Contractor of the completed Detailed
Design and issuance of the Engineer’s written “No Objection”
thereto.
100%
1.4 Independent Design Verification
As for 1.1, 1.2 and 1.3 above 100%
1.5 As-Built Drawings and Operation & Maintenance Manuals
Following submission of the completed and approved As-Built
drawings amd Operation & Maintenance Manuals and issuance of
the Engineer’s written “No Objection” thereto.
100%
2.0 PROCUREMENT
2.1 Main Distribution Pipeline & Sectional Valves
Following submission by the Contractor of the satisfactory proof of
shipment of approved internally coated linepipe materials only,
exclusive of external coating and valves, etc.
70%of the
invoice value
applicable to
each shipment
Following delivery to Site of each batch of approved linepipe, fully
coated externally in accordance with the Employer’s Requirements. 100%
Following delivery to site of 100% for all other approved materials
(including valves). 100%
2.2 Branch Line Pipe & Materials
For each individual area/line-size, following delivery to Site of all
approved Materials (including line pipe materials) and Plant for the
whole of the work comprised within the relevant area.
100%
3.0 CONSTRUCTION
3.1 Preliminaries and General Requirements
3.1.1 Lump sum items
Following satisfactory completion of each item 100%
3.1.2 Time-Related Item
Monthly in arrears throughout the period for which the item is
required.
in equal
monthly
amounts
3.2 Main Distribution Pipeline & Sectional Valves 90% of all
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
91
Universitas Indonesia
Monthly progress payments based on the length in kilometers
(rounded down) of completed pipeline where approved reinstatement
has been achieved (and after installation of cathodic protection and
the completion of all other requirements prior to hydrostatic testing,
etc.)
costs for the
pipeline
excluding
hydrostatic
testing, drying,
nitrogen
filling, pigging
and the tie-ins
Following completion of hydrostatic testing, drying, nitrogen filling,
pigging, tie-ins and other work necessary for the Mechanical
Completion of the entire pipeline under the Contract, and after
issuance of the Mechanical Completion Certificate.
100% of all
costs for the
pipeline
including
hydrostatic
testing, drying,
nitrogen
filling, pigging
and the tie-ins
3.3 Branch Lines
Following completion of the Pre-Commissioning Tests for each
area/line-size
100% for each
individual
station,
following
completion of
all the work
involved
therein
4.0 COMMISSIONING
4.1 1st Stage Commissioning without Compressor Station
Following completion of the Mechanical Completion for the main
distribution pipeline system and succesfull completion commissioning
and trial operation without operation of the compressor, and after
issuance of the SAT 4 Certificate.
100%
Following completion of the Mechanical Completion for all the
facilities for each branch line area and after issuance of the SAT 4
Certificate
100%
2nd
Stage Commissioning without Compressor Station
Following succesfull completion commissioning and trial operation 100%
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
92
Universitas Indonesia
with operation of the compressor of the whole of West Java
Distribution Pipeline facilities, and after issuance of the Taking-Over
Certificate.
5.0 SPARE PARTS
Following the issuance of written acceptance by the Employerof
delivery to the Employer’s designated warehoouse of all agreed and
approved spare parts.
100%
Lebih lanjut mengacu pada ketentuan Pasal 14 Syarat-syarat Kontrak mengenai harga
kontrak dan cara pembayaran, mengingat nilai kontrak yang digunakan adalah nilai lumpsum
maka segala risiko dalam penyelesaian pekerjaan akan menjadi tanggung jawab kontraktor, baik
jika terjadi kekurangan ataupun kelebihan material. Dalam pasal tersebut juga dapat dengan jelas
dilihat adanya larangan terhadap kontraktor untuk meminta perubahan harga kontrak jika
terdapat kekurangan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.102
Pada ketentuan Pasal 11.11 Syarat-syarat Kontrak mengenai Clearance of Site disebutkan
sebagai berikut:103
Upon receiving the Performance Certificate, the Contractor shall remove any
remaining Contractor’s Equipment, surplus material, wreckage, rubbish and
Temporary Works from the Site.
If all these items have not been removed within 28 days after the Employer
receives a copy of the Performance Certificate, the Employer may sell or
otherwise dispose of any remaining items. The Employer shall be entitled to be
paid the costs incurred in connection with, or attributable to, such sale or
disposal and restoring the Site.
102
Peter L. Boen, op.cit., hlm. 233
103 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23
November 2005, Volume I of VII, General Conditions of Contract, Psl. 11.11.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
93
Universitas Indonesia
Any balance of the moneys from the sale shall be paid to the Contractor. If these
moneys are less than the Employer’s costs, the Contractor shall pay the
outstanding balance to the Employer.
Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa jika kontraktor tidak melakukan pembersihan
atas lokasi pekerjaan, maka pemilik pekerjaan berhak untuk melakukan pembersihan dan
menjual semua hal termasuk peralatan kontraktor, surplus material, sampah-sampah material
serta bangunan sementara untuk pekerjaan. Hasil dari penjualan tersebut kemudian harus
diserahkan kepada kontraktor, kecuali jika hasil penjualan tersebut nilainya kurang dari biaya
yang telah dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan untuk melakukan pembersihan lokasi pekerjaan.
Di sisi lain, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dimana
sampai dengan saat ini belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur pemindahan barang-
barang proyek pemerintah, maka PGN juga berhak untuk menolak permintaan disposal dan
scrapping yang diajukan oleh NSC karena PGN merupakan pihak pengimpor dimana nomor
API PGN merupakan salah satu persyaratan yang harus diserahkan sebagai syarat penerbitan
master list. Jika terjadi pemindahan ataupun penyalahgunaan atas material yang diimpor untuk
proyek CP-4 dan hal ini diketahui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka PGN akan
dikenakan sanksi berupa pemenuhan pembayaran BM, BMT dan pajak impor serta akan
dikenakan sanksi sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang harus dibayarkan. Hal ini
mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 5 KMK Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari
2006, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hak untuk melakukan
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
94
Universitas Indonesia
pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan impor yang berkaitan
dengan Proyek CP-4.104
Lebih lanjut, berdasarkan dokumen PIB yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya,
nama importir yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah nama PGN, begitu pula dengan
dokumen B/ L untuk seluruh pemasukan material yang mendapatkan fasilitas master list
dimana nama consignee yang tercantum dalam dokumen B/ L juga adalah nama PGN.
Sesuai ketentuan Pasal 506 KUHD, disebutkan sebagai berikut:105
“Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan
oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan
maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan
menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan
persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan.”
Seperti diketahui konosemen memiliki tiga fungsi pokok, yaitu:
1 . merupakan bukti penerimaan barang (document of receipt), hal ini selalu diperlukan
sebagai bahan pembuktian pengakuan pihak pengangkut bahwa barang telah diterima dan
telah berada dalam perwaliannya;
2 . merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan (evidence of contract carriage),
antara pihak pengangkut dengan pengirim (shipper) dan sifat janji/kesanggupan untuk
mengangkut tercermin pada klausa “Shipped onboard... ...and to be discharged at the
aforesaid port ...”, walaupun tidak ada dokumen yang dibuat bersama, namun secara·
104 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN
dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk
Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West
Java Distribution Pipeline) oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero), op.cit., Psl. 5
105 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Citra Umbara, cetakan IV, Mei 2012, Ps. 506
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
95
Universitas Indonesia
praktis konosemen yang ditetapkan sepihak merupakan perjanjian pengangkutan (contract
of transportation) yang mengikat, dan
3 . merupakan bukti hak milik dan dokumen yang dapat diperdagangkan ( document of
title and negotiable instrument) konosemen mempunyai sifat kebendaan dimana setiap
pemegangnya berhak menuntut penyerahan barang tersebut di kapal mana saja barang itu
berada, dalam konosemen pihak pengangkut menyepakati untuk mengangkut barang ke
pelabuhan tertentu dan menyerahkannya bukan saja kepada pengapal/pengirim, tetapi juga
kepada “shipper's order” atau “named consignee” sehingga kedudukan konosemen adalah
mewakili barang-barang (representative of the goods), yaitu dengan mengendors dan
mengalihkan kepada pemegang konosemen berarti juga mengalihkan hak milik atas
barang-barang tersebut. Dalam transaksi perdagangan, dimana baik pihak penjual maupun
pembeli mempunyai kepentingan masing-masing, kedudukan konosemen sangat
menentukan dan dapat mempengaruhi kredibilitas pengangkut (barang dijadikan jaminan
konosemen).
Jika melihat dari ketentuan tersebut, pihak yang memiliki hak kepemilikan atas
barang-barang yang dikirimkan adalah pihak yang namanya tercantum sebagai penerima
barang/ importir
Sebagaimana telah dijelaskan diatas nama PGN tercantum dalam dokumen PIB dan
dokumen B/ L sebagai importir, sehingga dalam hal ini PGN dapat dikatakan sebagai pemilik
dari seluruh barang dan material yang diimpor untuk pelaksanaan proyek CP-4 . Sehingga
NSC tidak berhak untuk melakukan klaim atas kepemilikan surplus material proyek CP-4
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
96
Universitas Indonesia
Tidak adanya kejelasan peraturan yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan
ataupun perubahan penggunaan barang dan material yang diimpor dengan fasilitas master
list pada proyek pemerintah, menyebabkan munculnya perselisihan antara pemilik
pekerjaan dengan kontraktor. Sehingga jalan keluar yang ditempuh oleh PGN dan NSC
adalah jalur negosiasi dengan menerbitkan instructed variation dan agreed variation. Lebih
lanjut dikarenakan permasalahan ini penyelesaian proyek CP-4 menjadi tertunda karena
harus menunggu kesepakatan penyelesaian permasalahan surplus material antara PGN dan
NSC. Untuk selanjutnya kesepakatan ini akan diakomodir dalam amandemen kontrak CP-
4 .
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
96
Universitas Indonesia
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat
disimpulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana yang
telah dirumuskan pada Bab I adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan
Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri belum cukup mengatur mengenai
kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam praktek
pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan kemungkinan adanya surplus material
yang sudah diimpor dengan menggunakan fasilitas masterlist namun tidak terpakai
terutama dikaitkan dengan penggunaan konsep nilai lumpsum dalam kontrak
proyek pemerintah. Sampai dengan saat ini belum terdapat satu pun proyek
pemerintah yang dapat melakukan pemindahan atau perubahan penggunaan atas
surplus material yang tersisa dalam proyek pemerintah tersebut dikarenakan
adanya kelebihan perhitungan kuantitas barang dan material. Opsi – opsi
pemindahan atau perubahan surplus material yang ada hanya diperuntukan khusus
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
97
Universitas Indonesia
bagi barang modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai No. KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi
Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN. Peraturan tersebut hanya berlaku
untuk perusahaan PMA, PMDN ataupun non PMA dan PMDN yang melakukan
kegiatan usaha indutri. Sedangkan untuk surplus material yang muncul pada
perusahaan BUMD dan BUMN yang melakukan kegiatan proyek pemerintah
dimana kegiatan impor material dan barang mendapatkan fasilitas masterlist,
peraturan pemindahan atau perubahan penggunaan pada surplus material tersebut
belum ada pengaturannya secara jelas.
b. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur
pemindahan barang dan material yang diimpor menggunakan master list dan
digunakan pada proyek pemerintah, penyelesaian permasalahan surplus material
pada Proyek CP-4 memakan waktu yang berlarut-larut dan tidak memberikan
kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu NSC, PGN dan
juga PMC. Penyelesaian permasalahan surplus material pada kontrak CP-4
dikarenakan kontrak standar FIDIC PDB dapat memberikan mekanisme
penyelesaian permasalahan kontrak dimana salah satunya adalah dengan
menerbitkan instructed variation yang akan memberikan justifikasi yang adil bagi
NSC dan PGN . Penggunaan kontrak standar FIDIC PDB dalam pelaksanaan
proyek pemerintah terutama proyek di bidang konstruksi pada prinsipnya
dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik
pekerjaan dan kontraktor, mengingat dalam konsep kontrak standar FIDIC
PDB telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai prosedur-prosedur yang
akan dijalankan selama kontrak konstruksi dilaksanakan. Hal tersebut
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
98
Universitas Indonesia
dibuktikan dengan dianutnya asas Balanced Risk Sharing dalam kontrak
standar FIDIC PDB yang telah dikenal secara luas oleh dunia konstruksi
international.
2. SARAN
a. Dalam pelaksanaan importasi material yang diperuntukan bagi proyek
pemerintah, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang
mengatur secara jelas mengenai prosedur pemindahtanganan atau
perubahan penggunaan material dan barang yang diimpor dan
tercantum dalam masterlist serta mendapatkan fasilitas pembebasan
bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBm serta PPh Pasal 22 yang
ditanggung oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan peraturan
tersebut sangat diperlukan mengingat tidak tertutup kemungkinan
permasalahan semacam ini dapat terulang kembali untuk proyek
pemerintah yang sejenis terutama dalam bidang konstruksi, dimana
dalam kontrak tersebut kontraktor yang akan melakukan estimasi
kuantitas material yang dibutuhkan.
b. Peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi serta
peraturan perundang-undangan di bidang bea dan cukai diharapkan
dapat melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak yang
terkait, terutama kepastian perlindungan hukum terhadap hak dan
kewajiban kontraktor maupun pemilik pekerjaan atas kontrak
kerjasama yang melibatkan proyek pemerintah. Mengingat sampai
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
99
Universitas Indonesia
dengan saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang
mengatur pemindahan ataupun perubahan penggunaan surplus
material pada proyek pemerintah diharapkan dapat diterbitkan suatu
peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara mendetail
mengenai hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi perselisihan antara
kontraktor dan pemilik pekerjaan terkait surplus material. Peraturan
perundang-undangan yang akan dibuat juga harus secara tegas
mengatur mengenai kepemilikan surplus material yang berasal dari
proyek pemerintah yang mendapatkan dana dari pinjaman luar negeri
serta mendapatkan fasilitas masterlist. Dengan didapatkan konsep
aturan yang rinci serta mendetail atas keseluruhan ketentuan mengenai
pemindahan atau perubahan penggunaan surplus material pada proyek
pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan
tidak ambigu dalam menyelesaikan permasalahan surplus material
pada proyek pemerintah.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
100
Universitas Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006.
Banakar, Reza dan Max Travers. Theory and Method in Socio-Legal Research.
Hart Publishing, 2005.
Bayles, Michael D. Principles of law. A normative analysis. Dordrecht: D. Reidel
Publishing Co., 1987
Boen, Peter L. The FIDIC Contracts Guide, Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils
Conditions of Contract For Plant Design Build Plant And Design-Build (First
Edition 1999), Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999.
Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (First Edition, 1999),
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999
Conditions of Contract for Construction (First Ed. 1999), Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999
Davidson, R.Peter dan John Mullen. Evaluating Contract Claims. Second Edition,
Willey – Blackwell, 2009
Eggleston, Brian. Liquidated Damages and Extensions of Time. Third Edition,
Willey – Blackwell, 2009
Ervianto, Wulfram I. Manajemen Proyek Konstruksi, Andi Offset, Yogyakarta,
2005
Fuady, Munir. Kontrak Pemborongan Mega Proyek Bandung, Citra Adtya Bakti,
1998
Jaeger, Axel-Volkmar dan Götz Sebastian Hök. FIDIC- A Guide for
Practitioners. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
Macaulay, Stewart. Et al. Contracts: Law in Action. The Michie Company, 1995.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
101
Universitas Indonesia
Mamudji Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Kusumaatmadja Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,
Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
Kusumaatmadja Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan
(Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
Murphy, Jeffrie G. and Jules L. Coleman, The philosophy of Law: An Introduction
to Jurisprudence, Rowman & Allanheld Publisher, 1984.
Salter, Michael dan Julie Mason. Writing Law Dissertations: An Introduction and
Guide to the Conduct of Legal Research. Pearson Educated Limited, 2007.
Tebbit, Mark. Philosophy of Law: An Introduction, Routledge, 2000.
The Short Form of Contract (First Edition, 1999) Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils, 1999.
The FIDIC Contracts Guide, Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils,
First Edition, 2000.
Holmes Jr, Oliver Wendell. The Common Law. Project Gutenberg, 2000
B. PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Wetboek van Koephandel],
diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cetakan 40. Jakarta:
Pradnya Paramita, 2009.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cetakan IV. Bandung: Citra Umbara, Mei
2012.
Indonesia. Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 10 Tahun 1995, LN. Nomor 75
Tahun 1995, TLN Nomor 3612.
________ Undang-Undang Jasa Konstruksi, UU No. 18 Tahun 1999, LN. Nomor
54 Tahun 1999, TLN Nomor 3833.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
102
Universitas Indonesia
________ Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN.
Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.
________ Undang-Undang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN.
Nomor 47 Tahun 1995, TLN Nomor 4286.
________ Peraturan Pemerintah Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan
Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang
Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, PP No. 42
Tahun 1995, LN No. 70 Tahun 1995 TLN No. 3770.
.
________ Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
PP No. 29 Tahun 2000, LN No. 64 Tahun 2000, TLN No. 3956.
________ Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar
Negeri, PP No. 25 Tahun 2001, LN No. 48 Tahun 2001, TLN No. 4092.
________ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea
Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana
Pinjaman Luar Negeri Keputusan Menteri Keuangan
No 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996.
________ Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Kedua Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1
April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 Tanggal 21
Oktober 1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang
Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Keputusan
Menteri Keuangan No. 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
103
Universitas Indonesia
________ Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak
Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPH Pasal 22 Ditanggung Oleh
Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek
Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat,
Kepmenkeu No. 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari 2006.
________ Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan
Gubernur Bank Indonesia tentang Tatacara dan Persyaratan Pengembalian
Bea Masuk Atas Barang, Bahan dan Peralatan Konstruksi Yang
Dipergunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pelaksanaan Proyek
Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Dan Atau Pinjaman Luar
Negeri, Kepmenkeu No. 317/KMK.01/1986, Kepmendag No.
136/Kpb/V/86, Kep Gubernur BI No. 19/5/KEP/GBI tanggal 6 Mei 1986
________ Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara
Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing
(PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non
PMA / PMDN, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-
55/BC/1999 tanggal 26 Agustus 1999.
________ Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor, Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP- 07/BC/2003 tanggal 31 Januari
2003.
________ Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen
Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan tentang Pedoman
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/kmk.01/1996
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah
Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal
Anggaran Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen
Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No. SE-
64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei
1996
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
104
Universitas Indonesia
C. MAKALAH DAN JURNAL
Boswell, Peter. “FIDIC Conditions of Contract Managing Construction Claims-
Introduction & Principles”. FIDIC International Contracts Workshop,
FIDIC, (January 2010).
Edwards, Carolyn. “Freedom Of Contract And Fundamental Fairness For
Individual Parties: The Tug Of War Continues”, UMKC Law Review,
Volume 77, Number 3, (Spring 2009).
Ely, Jr., James W. “The Protection Of Contractual Rights: A Tale Of Two
Constitutional Provisions”, New York University Journal of Law & Liberty,
(2005).
Glover, Jeremy. “FIDIC an Overview: The Latest Developments, Comparisons,
Claims And A Look Into The Future”, Fenwick Elliot, (September 2008)
Hayashi, Yukinobu. “FIDIC Contract Document and JICA ODA Loan Projects”,
Seminar on Contract Management for International Construction, FIDIC-
JICA, (July 2010).
Hardjomuljadi, Sarwono. “The Main Causal Factors of Construction Claims
Under FIDIC Contract in Indonesia”, Seminar on Contract Management for
International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
KÖKSAL, Jur.Tunay. “FIDIC Conditions Of Contract As A Model For An
International Construction Contract”, International Journal of Humanities
and Social Science Vol. 1 No. 8, July 2011
Omotomo, Toshihiko. “FIDIC Contract Document and Dispute Resolution-
Prevention of Corruption”, Seminar on Contract Management for
International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
Sanuri, “Pinjaman Luar Negeri Pemerintah (Loan Agreement hingga
Restrukturisasi)”, Direktorat Luar Negeri Bagian Ekspor Dan Impor, Bank
Indonesia, (Agustus 2005).
Smith, Geoffrey. “FIDIC Contract Documents: Introduction and Principles”,
Seminar on Contract Management for International Construction, FIDIC-
JICA, (July 2010).
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
105
Universitas Indonesia
Smith, Geoffrey. “Responsibilities of the Main Parties”. Seminar on Contract
Management for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
Smith, Geoffrey. “The Management of Projects”. Seminar on Contract
Management for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
Smith, Geoffrey. “Risk, Force Majeur and Termination”. Seminar on Contract
Management for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
Perry, James. “Managing Variations”. Seminar on Contract Management for
International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
Perry, James. “The Management of Claims”. Seminar on Contract Management
for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
Perry, James. “The Resolution of Disputes”. Seminar on Contract Management
for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).
D. PERJANJIAN
Exchange of Notes between the Government of Japan and The Government of
The Republic of Indonesia concerning a Japanese Loan To Be Extended
With A View To Promoting The Economic Stabilization And Development
Of The Republic Of Indonesia, tanggal 21 Januari 2003.
Japan’s Pledge of Assistance to Indonesia at the 12th Consultative Group Meeting
on Indonesia (CGI) tanggal 22 Januari 2003.
Loan Agreement No. IP-511 between Japan Bank For International Cooperation
and The Republic of Indonesia, tanggal 27 Maret 2003.
Subsidiary Loan Agreement No. SLA – 1156/DP3/2003 antara Pemerintah
Republik Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, tanggal
28 Mei 2003.
Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No.
005700.PK/24/UT/2005 antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
dan Nippon Steel Corporation tanggal 23 November 2005.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
106
Universitas Indonesia
E. KAMUS
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). Springfield, MA: Merriam-
Webster, 1993.
Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, Springer, 1 edition (March 2, 1994).
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
Lampiran 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang
Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan
Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau
Dana Pinjaman Luar Negeri
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK
PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, dipandang perlu memberikan kemudahan di bidang kepabeanan dan perpajakan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; 2. Indische Tariefwet (Staatsblad Tahun 1873 No.35) sebagaimana telah diubah dan ditambah; 3. Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1931 No.471) sebagaimana telah diubah dan ditambah; 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 79), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DAN PINJAMAN LUAR NEGERI.
Pasal 1 Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, dibebaskan.
Pasal 2 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
Pasal 3 Pajak Penghasilan yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 oleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman dari luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013
Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAUN 1995 NOMOR 70
Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013