tanggung jawab bea masuk, pembayaran, jaminan dan penagihan
DESCRIPTION
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN. TANGGUNG JAWAB BM. atas barang yang diangkut. sejak tanggal pemberitahuan pabean. atas barang fasilitas / saat kedatangan. bila importir tidak ditemukan. atas barang yang ditimbun. KAS NEGARA. TANGGUNG JAWAB BM. DIBAYAR. ATAU. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
LOGO
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan
PENAGIHAN
TANGGUNG JAWAB BM
Pengangkut TPS/TPB Importir PPJK Orang yg Menguasai
atas barang yang diangkut
atas barang yang ditimbun
sejak tanggal pemberitahuan
pabeanbila importir
tidak ditemukan
atas barang fasilitas / saat kedatangan
TANGGUNG JAWAB BM
DIBAYAR
KAS NEGARA
TEMPAT PEMBAYARAN LAIN
YG DITUNJUK MENTERI
ATAU
Bea masuk dan PDRI
1. INWARD MANIFEST (BC 1.1)2. PIB (2.0)3. PIB KHUSUS (BC 2.1) 4. Customs Declaration (BC 2.2) 5. Fasilitas KITE (BC 2.4)6. Fasilitas TPB (BC 2.5) 7. PENCACAHAN DAN PEMBEAAN
KIRIMAN POS (PPKP)8. BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS
(BPBLB)9. Surat Penetapan Tarif dan Nilai
Pabean (SPTNP) 10. Surat Penetapan Kembali Tarif dan
Nilai Pabean (SPKTNP)11. Surat Penetapan Pabean (SPP)12. Surat Penetapan Sanksi Administrasi13. Surat Teguran14. Surat Paksa
DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN BEA MASUK dan PDRIPungutan Pabean
4
BANK DEVISA PERSEPSI BANK PERSEPSI POS PERSEPSI KANTOR
BEA DAN CUKAI KANTOR POS
a. Pembayaran pe-nerimaan negara dalam rangka impor.
b. Pembayaran pe-nerimaan negara dalam rangka ekspor.
c. Pembayaran pe-nerimaan negara atas BKC yang dibayar bersamaan dengan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor.
d. Pembayaran pe-nerimaan negara impor dan ekspor yang dapat dilaku-kan di Kantor Bea dan Cukai.
a. Pembayaran penerimaan negara atas BKC.
b. Pembayaran penerimaan negara denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.
a. Penerimaan negara dalam rangka impor.
b. Penerimaan negara dalam rangka ekspor.
c. Pembayaran penerimaan Negara atas BKC.
d. Pembayaran penerimaan negara impor dan ekspor yang dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai.
a. pembayaran penerimaan negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas.
Pembayaran peneri-maan negara dalam rangka impor atau ekspor barang-barang kiriman pos
TEMPAT PEMBAYARANTEMPAT PEMBAYARAN
Pada dasarnya secara umum pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau Pos Persepsi
BUKTI PEMBAYARAN
BANK DEVISA PERSEPSI SSPCP
KPBC SSPCP,
KANTOR POS SSPCP
SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara.
BENTUK SSPCP
SSPCP dapat digunakan sebagai dasar untuk dimulainya pelayanan kepabeanan dan cukai apabila telah mendapat:a. Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP),
dalam hal pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi; atau
b. Nomor SSPCP, dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos.
SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:a. Lembar ke-1 untuk Wajib Bayar;b. Lembar ke-2 untuk KPPN dan diteruskan ke Kantor Bea dan Cukai;c. Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dand. Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, atau Pos
Persepsi.
SSPCP
KETENTUAN UMUM1. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.
2. Pembayaran adalah pelunasan penerimaan negara oleh wajib bayar dalam rangka pemenuhan kewajiban dibidang kepabeanan dan cukai serta dasar untuk mendapatkan pelayanan.
3. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan negara ke kas negara.
4. NTB adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh bank devisa persepsi atau bank persepsi.
5. NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh pos persepsi.
6. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
PEMBAYARAN
PENYETORAN
KAS NEGARA
WAJIB BAYARKANTOR BEA DAN CUKAI
BANK – POSPERSEPSI
NTB/NTP/NTPN
NTPN
SSPCP
KANTOR POS
KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM
SSPCP
BANK – POSPERSEPSI
1
4 3Credit Advice
2
1
5
3
TATA KERJA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR / EKSPOR MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI
WAJIB BAYAR
KPPNBANK ATAU POS BEA CUKAI MPN
Berkas sesuai?
Membubuhkan pada dok. dasar: cap, tgl pelunasan, nama & tanda tangan.
YN
SSPCP lbr. 1&3, dok.
dasar
Mengisikan nama & kode bank/pos, nomor SSPCP, unit & kode KPPN, tgl & waktu bayar, nama & tanda tangan, dan cap bank, NTB/NTP dan/atau NTPN
- SSPCP rkp 4- Dok. Dasar- Uang
- SSPCP rkp 4- Dok. Dasar- Uang
SSPCP lbr. 2
SSPCP dan dok. dasar
Proses validasi
Proses NTPN
Proses Credit AdviseProses CA via
EDI
SSPCP lbr. 2
SSPCP lbr . 3
SSPCP lbr. 2
TATA KERJA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR ATAS KIRIMAN POS MELALUI KANTOR POS
KANTOR POS BEA CUKAI
WAJIB BAYAR
SSPCP (rangkap 4)+ Dok. Dasar + Uang
Terima berkas PPKP rangkap 3, dan menyerahkan kepada wajib bayar
Terima SSPCP lbr. 3 + PPKP lbr. 1 dari kantor pos
Terima PPKP dari petugas kantor pos
• Terima barang kiriman pos;• membuat PPKP rangkap 4;• Menyerahkan PPKP lbr. 1, 2, dan 3 ke
petugas kantor pos.
Terima berkas untuk diperbaiki
• Mengisi pada SSPCP: No. SSPCP, tanggal & waktu bayar,
nama & tanda tangan, dan cap dinas kantor pos
• Menyerahkan kepada wajib bayar barang + SSPCP lbr. 1 + PPKP lbr. 3• Menyerahkan kepada Bea dan Cukai
SSPCP lbr. 3 + PPKP lbr. 1Terima barang, SSPCP lbr. 1,
dan PPKP lbr. 3
menerima dan meneliti berkas
Berkas sesuai?
Y
N
Pengertian dan Sifat Jaminan
JAMINANSesuatu Yg diserahkan Kepada Pihak Lain
Sbg Bukti Untuk Pemenuhan Janjinya
SIFAT PENGGUNAAN
A.Sekali PakaiB.Terus Menerus
1. Pengurangan Bertahap2. Tetap, Tanpa Pengurangan
Jenis-jenis Jaminan
Jaminan Tunai Jaminan Bank Jaminan dari Perusahaan Asuransi (Customs
Bond) Jaminan lainnya
- Jaminan Perusahaan Penjamin- Jaminan Perusahaan (Corporate Garantie)- Jaminan tertulis
1. Menjamin Pungutan Negara dalam rangka Kepabeanan- impor dengan fasilitas penundaan pembayaran (Vooruitslag)- impor dengan fasilitas Rush handling- impor Sementara - pengajuan keberatan
2. Memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yg dipersyaratkandalam peraturan Pabean
BESARNYA JAMINAN:
1. Berkaitan dengan Fasilitas BM, Cukai, PDRI Terutang, DA2. Berkaitan Tambah Bayar BM, Cukai, PDRI Terutang3. Berkaitan dengan Keberatan BM, PDRI dan DA yg kurang dibayar
Penggunaan dan Besarnya Jaminan
KONSEP PENAGIHAN
Pengertian Penagihan secara umum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka pemulihan hak-hak Negara atas kewajiban/kekurangan pungutan pajak yang timbul berkaitan dengan ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai
Pelaksanaan Tagihan, dilakukan dalam 2 Tahap :
1 Penagihan Administratif
2 Penagihan Aktif
Tahap
Tahap
Penagihan Administratif adalah tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Penetapan atau Keputusan dalam rangka memulihkan hutang pajak/kekurangan tagihan pajak/denda administratsi/bunga yang timbul berdasarkan ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku (UU Pabean dan UU Cukai)
Penagihan Administratif
Bentuk Surat Penagihan :
SPTNPSPKTNP
SPPSPSA
Kep. Dirjend
PENAGIHAN BM
Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan UU Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari
pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan
Pasal 37A :
Pasal 38 :
PENAGIHAN AKTIF
Hasil lelang diperhitungkan tagihan + biaya penagihan/biaya lelang; selebihnya
dikembalikan kepada pemilik, bila masih kurang, dicari lagi obyek sita yang lain.
Hasil lelang diperhitungkan tagihan + biaya penagihan/biaya lelang; selebihnya
dikembalikan kepada pemilik, bila masih kurang, dicari lagi obyek sita yang lain.
21 hari
2 x 24 jam
SURAT TEGURANSURAT PAKSA
Ka. KPBC
SURAT PERINTAHMELAKSANAKAN PENYITAAN
Ka. KPBCPENGUMUMAN LELANG
Ka. KPBC
14 hari14 hariPELAKSANAAN LELANGPejabat Lelang & Ka. KPBC
Berita Acara Penyitaan & Segel Sita
KPP
60 Hari (Pabean)
7 Hari
SPTNP/SPKTNP/SPSA/SPP
Jatuh TempoPENAGIHAN ADMINISTRATIF
Penagihan Aktif adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh fiskus agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara: menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.Sesuai UU No.19 Tahun 2000
Penagihan Aktif
Bentuk Surat Penagihan :
Surat TeguranSurat Paksa
Surat Penyitaan
Ciri khas dokumen Penagihan scr aktif adalah adanya klausul :
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
KPU/KPPBC
KPP