tugas nita

8/16/2019 Tugas Nita

1/40

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus

memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun

kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai

alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima

masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya.

Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua

insan dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah satu-satunya ritual

pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan

maupun hukum agama.Pengertian Perkawinan diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1!" tentang Perkawinan (selan#utnya disebut

Undang-undang Perkawinan) yang mengatur bahwa$%Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tu#uan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan&etuhanan yang 'aha sa.*elan#utnya, pada Pasal + Undang-undang Perkawinan dinyatakan

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu. *erta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. alam hal ini perkawinan tersebut

dicatatkan pada &antor Urusan gama (&U) bagi yang beragama slam

dan pada &antor /atatan *ipil bagi yang beragama Non-slam hal ini

berdasarkan Pasal 00 ayat (+) huru a PP No. 2! Tahun +33! tentang

1

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758


2/40

Pelaksanaan UU No. +2 Tahun +334 tentang dministrasi &ependudukan

yaitu perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan wa#ib dilaporkan oleh penduduk kepada nstansi Pelaksana di

tempat ter#adinya perkawinan paling lambat 43 (enam puluh) hari se#ak

tanggal perkawinan.Pada &ompilasi 5ukum slam #uga diatur bahwa$%Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat ataumitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah llah danmelaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum dan

pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus

dicatatkan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam

perkawinan. Pada kenyataannya banyak pihak yang melaksanakan

perkawinan itu sesuai dengan hukum agama maupun kepercayaannya

namun tidak melaksanakan tertib administrasi berdasarkan hukum

perkawinan yang berlaku. Tidak tertib administrasi disini maksudnya

karena banyak pihak yang tidak mencatatkan perkawinan sah yang

dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

pada instansi yang berwenang. da beberapa aktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya

pencatatan perkawinan, yaitu merupakan kebiasaan di masyarakat adat

yang tidak mencatatkan perkawinannya, salah satu atau kedua belah

pihak masih terikat dalam suatu perkawinan, tidak memiliki biaya untuk

mendatarkan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan perkawinan

tersebut tidak memiliki legalitas sehingga tidak dapat di#amin kepastian

2

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758


3/40

hukumnya dari negara yang nantinya akan berdampak pada perbuatan-

perbuatan hukum setelah ter#adinya perkawinan, salah satunya

berdampak pada status anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan

tersebut. nak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki legalitas tidak

akan men#adi masalah #ika kedua orang tua mengakui anak tersebut,

namun akan men#adi masalah #ika salah satu orang tua tidak mengakui

anak yang dilahirkan tersebut atau salah satu dari orang tua anak tersebut

meninggal dunia. *atu-satunya cara untuk membuktikan anak tersebut

memiliki hubungan darah adalah dengan melakukan tes N, namun tes

N ini dapat dilakukan apabila pihak keluarga menyetu#ui. alam kasus

ini dialami oleh 5#. isyah 'ochtar alias 'achica binti 5. 'ochtar brahim

yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan rs. 'oerdiono sehingga

berdampak pada anak yang dilahirkan yaitu 'uhammad 6bal 7amadhan

bin 'oerdiono tidak berhak atas hak-haknya sebagai anak karena tidak

memiliki alat bukti bahwa ia adalah anak dari ayahnya. 5al ini

mengakibatkan kedudukan 'uhammad 6bal 7amadhan bin 'oerdiono

men#adi anak luar kawin.

nak luar kawin merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang

sah oleh kedua orang tuanya. nak luar kawin ini diatur pada Pasal "2

ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa$%nak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3


4/40

*elain itu, anak luar kawin #uga diatur dalam &ompilasi 5ukum

slam yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.Peraturan yang mengatur anak luar kawin tersebut telah

mengalami perubahan regulasi dengan ditetapkannya putusan 'ahkamah

&onstitusi Nomor "48PUU-98+313 yang mengatur bahwa$“ nak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-lakisebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan8atau alat bukti lain menurut hukummempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengankeluarga ayahnya.

itetapkannya putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-

98+313 ini menimbulkan putusan yang kontro:ersial karena mengalami

perubahan terhadap peraturan hukum yang berlaku sebelumnya,

sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap putusan ini. *elain itu,

pengakuan anak luar kawin tersebut men#adi anak sah memberikan status

hukum %baru bagi anak luar kawin yaitu ia memiliki hubungan perdata

dengan ayah biologisnya sehingga berhak atas hak-hak selayaknya anak

sah.Putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-98+313 ini bermula

dari permohonan u#i materi ketentuan Pasal + ayat (+) dan Pasal "2 ayat

(1) Undang-undang Perkawinan yang dia#ukan oleh Pemohon 5#. isyah

'ochtar lias 'achica ;inti 5. 'ochtar brahim (Pemohon ) dan

'ohammad 6bal 7amadhan ;in 'oerdiono (Pemohon ) yang diterima di

&epaniteraan 'ahkamah &onstitusi 7epublik ndonesia pada tanggal 1"


5/40

mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut di atas serta

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan Pemohon

dan status hukum anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Pemohon

yaitu Pemohon .alam permohonan u#i materi tersebut, disebutkan bahwa pada

tanggal +3 esember 12 telah berlangsung perkawinan antara

Pemohon dengan seorang laki-laki bernama rs. 'oerdiono, namun

perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada instansi yang terkait

sehingga dianggap tidak sah dimata hukum.Putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-98+313

bermaksud agar anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan

perlindungan hukum karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa

dan kelahiran tersebut diluar kehendaknya. nak yang dilahirkan tanpa

memiliki ke#elasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang

tidak adil dan stigma negati di tengah-tengah masyarakat. 5ukum harus

memberi perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status seorang

anak yang dilahirkan sehingga anak tersebut dapat memperoleh haknya

sebagai anak.*eperti yang kita ketahui, anak tersebut memiliki hak-hak yang

harus ditegakkan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak

tersebut. 5ak-hak anak itu sendiri diatur pada Pasal += b ayat (+) Undang-

undang asar 1"0 bahwa$%*etiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.

5


6/40

*elain itu, Pasal 2 Undang-undang No. +2 Tahun +33+ tentang

Perlindungan nak #uga mengatur bahwa$%Perlindungan anak bertu#uan untuk men#amin dan melindungi anakdan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi demi terwu#udnya anak ndonesia yang berkualitas,berakhlak mulia, dan se#ahtera.

Putusan 'ahkamah &onstitusi ini memberikan perlindungan

terhadap anak luar kawin namun seolah-olah memberikan kedudukan

yang sama antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah oleh orang

tuanya dan anak yang lahir oleh orang tuanya tidak melakukan

perkawinan, sehingga dianggap tidak adil karena anak yang dilahirkan

berbeda kedudukannya menurut hukum yang berlaku.;erdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengangkat

#udul yaitu Pengakuan dan Bentuk Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.

1.2 Rumusan Masalah1. ;agaimanakah pengakuan anak luar kawin>+. ;agaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak

luar kawin>

1.3 Tujuan Peneltan1. Untuk mengetahui paradigma hakim dalam pengakuan anak luar

kawin pada putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-

98+313.+. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum putusan 'ahkamah

&onstitusi Nomor "48PUU-98+313 ini terhadap hak-hak anak luar

kawin.

6


7/40

BAB IITIN!AUAN PU"TA#A

2.1 Tnjauan Umum Un$ang%un$ang Perka&nan2.1.1 Pengertan Un$ang%un$ang Perka&nan

Undang-undang 7epublik ndonesia Nomor 1 Tahun 1!" tentang

Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden 7epublik ndonesia


8/40

meru#uk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan

yang lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan

hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur

mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan

perkawinan. 7umusan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang

Perkawinan mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modiikasi

pelaksanaan uniikasi hukum perkawinan yang bersiat nasional.

engan demikian, Undang-undang Perkawinan bermaksud

mengadakan uniikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa

menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena

masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam

dalam masyarakat hukum ndonesia. engan sendirinya Undang-undang

Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang

berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara ndonesia

tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. ;agi

umat beragama selain tunduk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1!",

#uga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan

agamanya sepan#ang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

5al-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada

mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-

masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.+

2.1.2 Tujuan Un$ang%un$ang Perka&nan

2 ibid

8


9/40

Undang-undang Perkawinan mengharapkan tercapainya tu#uan

sebagai berikut$2

1. Untuk memberi siat terbuka pada perkawinan itu, yaitu dengan

memberi kesempatan yang cukup yaitu selama 13 hari bagi

orang lain untu menyatakan keberatan atau pencegahan atas

dilangsungkannya perkawinan itu. engan ini dimaksudkan

supaya #angan sampai ter#adi perkawinan yang tidak memenuhi

syarat hukum (perkawinan yang melanggar hukum).


10/40

". Perkawinan #uga merupakan peristiwa hukum, oleh karena itu

harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum, yaitu

saksi.0. *ebagai peristiwa hukum, perkawinan harus dibuktikan secara

hukum, oleh karena itu diperlukan penandatanganan akta

perkawinan.2.1.3 Prns'%'rns' Perka&nan

alam Undang-undang Perkawinan ditentukan prinsip-

prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan ?aman. Prinsip-prinsip yang tercantum

dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut$ "

1. Tu#uan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membentuk dan

melengkapai, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kese#ahteraan

spiritual dan materil.+. alam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan

adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan

4

@ahry 5amid, 1!=, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, ;inacipta, Aogyakarta

10


11/40

kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte

resmi yang #uga dimuat dalam datar pencatatan.2. Undang-undang ini menganut a?as monogami. 5anya

dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama

dari yang bersangkutan mengi?inkannya, seorang suami dapat

beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan

seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan

diputuskan oleh Pengadilan.". Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu

harus telah masak #iwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar supaya dapat mewu#udkan tu#uan perkawinan

secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya

perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.0. &arena tu#uan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

yang bahagia kekal dan se#ahtera, maka Undang-undang ini

untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan

tertentu serta harus dilakukan di depan siding Pengadilan.

4. 5ak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami sehingga dengan demikian segala sesuatu

dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama

oleh suami istrinya.2.2 Dasar%Dasar Perka&nan2.2.1 Pengertan Perka&nan

11


12/40

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan diatur pada

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1!" tentang Perkawinan

mengatur bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tu#uan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

&etuhanan Aang 'aha sa.Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum

perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan ini

merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu di#aga oleh

kedua belah pihak baik suami maupun istri, yang bertu#uan untuk

membentuk keluarga yang bahagia se#ahtera dan kekal selamanya.

;erdasarkan tu#uan perkawinan yang telah disebutkan maka perkawinan

menurut undang-undang tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi #uga

merupakan Perikatan &eagamaan.

2.2.2 "(arat "ahn(a Perka&nan

*yarat merupakan sesuatu yang menentukan suatu perbuatan

hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan

tersebut dari segi hukum *yarat dan rukun mengandung arti yang sama

dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

alam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak

boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada

atau tidak lengkap. &eduanya mengandung arti yang berbeda dari segi

bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan

merupakan bagian atau unsur yang mengwu#udkannya, sedangkan syarat

12


13/40

adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

*yarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang

berlaku untuk setiap unsur yang men#adi rukun. dapula syarat itu berdiri

sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.0

alam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang

rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang

perbedaan ini tidak bersiat substansial. Perbedaan diantara pendapat

tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat okus perkawinan

itu. *emua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus

ada dalam suatu perkawinan adalah $ akad perkawinan, laki-laki yang

akan kawin, perrempuan yang akan kawin, wali dari mempelai

perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau

mas kawin.alam &ompilasi 5ukum slam ;; 9 diatur tentang 7ukun dan

*yarat suatu perkawinan yang dalam Pasal 1" itu mengatur bahwa untuk

melaksanakan suatu perkawinan harus ada$

a. /alon suamib. /alon istric. Bali nikahd. ua orang saksi dan

e. #ab dan kabul

2.2.3Tujuan Perka&nan

Tu#uan perkawinan menurut hukum islam sesuai dengan pengertian

perkawinan pada Pasal + &ompilasi 5ukum slam yaitu $Perkawinan menurut slam adalah pernikahan, yaitu akad yangsangat kuat atau miiitsa6an ghali?an untuk menaati perintah llahdan melaksanakannya merupakan ibadah.

5

mir *yariuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara iqh !unakahat dan Undang-undang Perkawinan, cetakan ketiga,


14/40

alam pandangan slam di samping perkawinan itu sebagai

perbuatan ibadah, ia #uga merupakan sunnah llah dan sunnah 7asul.

*unnah llah, berarti$ menurut 6udratdan iradat llah dalam penciptaan

alam ini, sedangkan sunnah 7asul berarti suatu tradisi yang telah

ditetapkan oleh 7asul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.Tu#uan perkawinan #uga diatur pada Pasal 1 Undang-undang

Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tu#uan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan &etuhanan Aang 'aha sa.

2.3 Tnjauan Umum Anak2.3.1 Pengertan Anak

nak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama,

bangsa dan Negara. alam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak

adalah penerus cita-cita bagi kema#uan suatu bangsa. 5ak asasi anak

dilindungi di dalam Pasal +=b ayat (+) UU 1"0 yang mengatur bahwa

%setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*edangkan secara biologis anak merupakan hasil pertemuan

antara sel telur seorang perempuan yang disebut o"um dengan benih dari

seorang laki-laki yang disebut spermato#oa$ yang kemudian menyatu

men#adi #%got , lalu tumbuh men#adi &anin dan pada akhirnya terlahir di

dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.4

6 Ibid

14


15/40

;erdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak

yang lahir di dunia itu merupakan hasil perkawinan antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan dimana anak yang dilahirkan tersebut

merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan

tempat bagi perkembangannya. Untuk mendukung hal itu maka hak-hak

atas anak tersebut harus di#amin oleh negara.

2.3.2 Anak "ah $an Anak Luar #a&n1. Anak "ah

alam ;B dan #uga Undang-undang Perkawinan berlaku prinsip

bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

Perlu di#elaskan, bahwa yang dimaksud dengan keturunan adalah anak,

termasuk anak dari anak dan seterusnya ke bawah.!

Pasal +03 ;B mengatur bahwa $%Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepan#angperkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

da beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu$

&ata %sepan#ang perkawinan, artinya se#ak perkawinan itu ada

sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada se#ak perkawinan itu

dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik

cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 1 ;B dan Pasal 2= Undang-

undang Perkawinan).=

&ata %ditumbuhkan merupakan ter#emahan dari kata %:erwekt,

yang bisa #uga diberikan arti %dibenihkan. &ata %suami dalam rangkaian

7


16/40

kata-kata %memperoleh si suami sebagai ayahnya, maksudnya adalah

suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut.alam hal ini dapat kita lihat bahwa dalam undang-undang ada +

(dua) ukuran yang dipakai dalam menetapkan siapa ayah seorang anak,

kalau anak itu lahir di dalam suatu keluarga yang orang tuanya menikah

secara sah, yaitu$

1. nak itu dilahirkan sepan#ang perkawinan orang tuanya. i sini tidak

dipermasalahkan se#ak kapan dibenihkan atau dikandung. engan itu

kita bisa mengatakan bahwa pada asasnya untuk menetapkan

keabsahan seorang anak menurut ;B tidak men#adi masalah kapan

seorang anak dibenihkan, dalam arti apakah dibenihkan sebelum atau

dalam masa perkawinan.+. nak yang dilahirkan itu ditumbuhkan atau dibenihkan sepan#ang

perkawinan, termasuk kalau dalam batas-batas yang nanti akan

disebutkan ia lahir sesudah perkawinan itu putus. i sini tidak

disyaratkan bahwa anak itu dilahirkan sepan#ang perkawinan, tetapi

kapan anak itu dibenihkan men#adi peranan penting.Pada Pasal +03 tersebut di atas kita melihat upaya pembuat

undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak.&alau kita

baca lebih lan#ut ketentuan-ketentuan ;B, ternyata tidak ada ketentuan

yang secara tegas menetapkan dan mengatur siapa ibu seorang anak.

*ecara tidak langsung memang ada. &esemuanya didasarkan atas pikiran

bahwa mudah sekali untuk menetapkan siapa ibu seorang anak, yaitu

tdak lain adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut. *ebaliknya,

9 Ibid

16


17/40

tidak mudah bagi kita untuk menentukan siapa sebenarnya ayah seorang

anak.*elan#utnya, dari aturan Pasal +03 ;B tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa anak yang lahir sepan#ang perkawinan bapak dan

ibunya dan anak yang dibenihkan didalam perkawinan bapak dan ibunya

adalah anak sah dari kedua orang tua mereka.5al tersebut didasarkan atas anggapan undang-undang bahwa

anak yang dilahirkan atau dibenihkan sepan#ang perkawinan adalah hasil

hubungan antara kedua suami-istri yang bersangkutan

2. Anak Luar #a&n

nak luar kawin diatur pada Pasal "2 ayat (1) Undang-undang

Perkawinan bahwa$ nak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

*elain itu pada Pasal +=3 ;B, yang mengatur bahwa$

%engan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atauibunya.

5al itu berarti, bahwa antara anak luar kawin dengan ayah

(biologisnya) maupun ibunya pada asasnya tidak ada hubungan hukum.

5ubungan hukum itu baru ada, kalau ayah dan8atau ibunya memberikan

pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.engan demikian, tanpa

pengakuan dari ayah dan8atau ibunya pada asasnya anak itu bukan siapa-

siapa. a tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.ni berbeda sekali dengan anak sah, yang walaupun tidak

disebutkan secara tegas dalam Undang-undang, tetapi dari ketentuan-

17


18/40

ketentuan yang ada, ditasirkan demi hukum mempunyai hubungan

hukum dengan orang tuanya.&ata %demi-hukum disini dimaksudkan bahwa hubungan hukum

dengan orang tuanya ter#adi secara otomatis dengan sendirinya tanpa

yang bersangkutan harus berbuat apa-apa.&alau kita melihat prinsip tersebut di atas, maka kita bisa

menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya

yang sah, didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya.

Tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, maka hubungan

hukum antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya

didasarkan atas hubungan darah yang telah diuraikan di atas, yaitu

hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. kan tetapi dengan lahirnya putusan '& Nomor "48PUU-98+313

yang mengatur bahwa % Anak %ang dilahirkan di luar perkawinan

mempun%ai hubungan perdata dengan ibun%a dan keluarga ibun%a serta

dengan laki-laki sebagai a%ahn%a %ang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan'atau alat bukti lain menurut hukum

mempun%ai hubungan darah$ termasuk hubungan perdata dengan

keluarga a%ahn%a() 'aka dapat diartikan bahwa pengakuan ayah biologis

terhadap anak yang dibenihkan dapat ter#adi secara otomatis asalkan hal

tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan8atau alat lain.;erdasarkan uraian di atas mengenai anak luar kawin maka perlu

#uga dibahas mengenai proses ter#adinya anak luar kawin tersebut.

&ehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu

18


19/40

kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami

melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Proses

ter#adinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut $

a. nak dari hubungan ibu sebelum ter#adinya pernikahan.


20/40

suaminya itu men#adi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. &ecuali

apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat

menolak men#adi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena

berbuat ?ina. dapun alasannya ialah $1. *uami tidak bisa men#alankan kewa#ibannya memenuhi kebutuhan

biologis istrinya, misalnya impotensi.+. apat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang

melakukan ?ina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau

oleh masyarakat.d. nak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. pabila

seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari

seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-

ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil,

kemudian melahirkan seorang anak, dan #elaslah di sini bahwa anak

tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah

mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang

tidak terlibat tali perkawinan yang sah.e. nak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah


21/40

duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua

pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga.

Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

2.3.3 Hak%hak Anak

nak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak

sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang

laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak. nak sebagai anggota

keluarga mempunyai hak yang perlu dan seharusnya diperhatikan oleh

orang tuanya, perlu mendapatkan bimbingan dan perawatan. &ewa#iban

tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku

terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus. nak wa#ib

menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, #ika

anak telah dewasa ia wa#ib memelihara menurut kemampuannya yaitu

kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka

memerlukan bantuannya. ;erdasarkan Undang-Undang Nomor " Tahun

1! tentang &ese#ahteraan nak yaitu dalam Pasal 1 ayat (+) bahwa$%anak adalah seseorang yang belum mencapai umur +1 tahun danbelum pernah menikah.

;atas umur +1 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena

berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan

kematanganmental seorang anak dicapai pada umur tersebut.;atas umur

dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi

kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. nak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah

kandungnya sedangkan anak sah adalah anak kandung yang lahir dari

21


22/40

perkawinan orang tuanya yang sah menurut a#aran agama.nak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

sah. pabila suatu perkawinan yang menurut hukum sah, maka anak yang

dilahirkan dari perkawinan itu akan merupakan anak yang sah pula. dapun Undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak

adalah$

1. Undang-undang asar 1"0 pada Pasal +=; ayat + yang mengatur

bahwa$%*etiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh danberkembang serta bahkan atas perlindungan dari kekerasa dandiskriminasi.

+. Undang-undang Nomor " Tahun 1! tentang &ese#ahteraan nak

Pada Pasal + ayat (+) mengatur bahwa $(1) nak berhak atas kese#ahteraan, perawatan, asuhan dan

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganyamaupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh danberkembang dengan wa#ar

(+) nak berhak atas pelayanan untuk mengembangkankemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengankebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk men#adi wargaNegara yang baik dan berguna.

(2) nak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasadalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(") nak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yangdapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan danperkembangannya dengan wa#ar.

&eseluruhan Pasal (1-14) dalam Undang-undang Nomor " Tahun 1!

ini mengatur tentang upaya-upaya untuk mense#ahterakan anak.2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1 tentang 5ak sasi 'anusia

Pada Pasal 4+ mengatur bahwa$%*etiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan #aminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan isik danmental spiritualnya.

22


23/40

". Undang-undang Nomor +2 Tahun +33+ tentang Perlindungan nak

pada Pasal "" ayat (1) mengatur bahwa$%Pemerintah wa#ib menyediakan asilitas dan menyelenggarakankesehatan yang komperehensi bagi anak, agar setiap anakmemperoleh dera#at kesehatan yang optimal se#ak dalamkandungan.

Pasal "" ayat (+) $%Penyediaan asilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatansecara komperehensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal "" ayat (2) $%;ahwa Upaya kesehatan yang komperehensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promoti, pre:enti:e, kurati dan rehabilitati:e, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupunru#ukan.

0. Undang-undang Nomor +2 Tahun +33" tentang Penghapusan

&ekerasan alam 7umah Tangga pada Pasal + ayat (1)diatur bahwa $%Cingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi$ %a. *uami, istri dan anakb. Drang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan

orang sebagaimana dimaksud pada huru a karena hubungandarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian,yang menetap dalam rumah tangga dan8atau

c. Drang yang beker#a membantu rumah tangga dan menetapdalam rumah tangga tersebut.

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun +33 tentang &esehatanPada Pasal 1+= $(1) *etiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusi se#ak

dilahirkan selama 4 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.(+) *elama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah ,pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayisecara penuh dengan penyediaan waktu dan asilitas khusus.

(2) Penyediaan asilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(+) diadakan di tempat ker#a dan tempat sarana umum.

Pasal 1+ $

(1) Pemerintah bertanggung#awab menetapkan kebi#akan dalamrangka men#amin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibusecara eksklusi

23


24/40

(+) &etentuan lebih lan#ut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5ak-hak anak, antara lain seperti yang diatur dalam &on:ensi

Perserikatan ;angsa ;angsa tentang 5ak-hak nak dan Undang-undang

Nomor " Tahun 1! tentang &ese#ahteraan anak, yaitu hak memperoleh

kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya,

dan hak memelihara #ati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan

keluarga. 5ak-hak anak #uga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

Tentang 5ak sasi 'anusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 0+,

yaitu $

1. *etiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,masyarakat dan Negara.

+. 5ak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hakanak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan se#ak dalamkandungan.

2.4 #e$u$ukan Anak Luar #a&n2.4.1 #e$u$ukan Anak Luar #a&n $alam Hukum Islam

Terkait status anak luar kawin, baik di dalam hukum nasional

maupun hukum slam bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan

dengan ibunya dan keluarga ibunya. 'aka hal ini berakibat pula pada

hilangnya hak anak kepada ayah.&edudukan anak luar kawin menurut hukum islam sebagaimana

yang termuat dalam &ompilasi 5ukum slam (&5) pada prinsipnya

memiliki pandangan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan

karena Pasal 133 &ompilasi 5ukum slam mengandung rumusan yang

tidak berbeda dengan Pasal "2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan

24


25/40

ibunya dan keluarga ibunya. *eorang suami memiliki hak untuk

mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya

melalui lembaga liEan. Pasal 13+ ayat (1) &ompilasi 5ukum slam

mengatur bahwa$

%*uami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dariistrinya, menga#ukan gugatan kepada Pengadilan gama dalam #angka waktu 1=3 hari sesudah lahirnya atau 243 hari sesudahputusnya perkawinan atau sesudahputusnya perkawinan atausesudah suami itu mengetahui istrinya melahirkan anak danberada di tempat yang memungkinkan dia menga#ukan perkaranyakepada pengadilan agama.

*eorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak

yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak yang

dilahirkan men#adi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus

hubungan perdata dengan si ayah. 5al ini berdasarkan Pasal 13+ ayat (1)

kompilasi 5ukum slam yang telah diuraikan di atas.

Timbul persoalan dalam ilmu iqh menyangkut status anak diluar

kawin (?ina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa

apabila ter#adi perbuatan ?ina antara orang tua si anak, maka tidak ada

hak mawaris antara anak yang dilahirkan melalui per?inaan dan orang-

orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara

syarEiat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya. kan tetapi

menurut 'ustoa bahwa para ulama ma?hab menghadapi kesulitan

sebagai konsekuensi dari atwa mereka bahwa anak ?ina tidak berhak

menerima warisan. pabila anak ?ina itu tidak memiliki kaitan nasab

secara s%ar*I dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya,

maka laki-laki yang melakukan ?ina tersebut tidak haram mengawini anak

25


26/40

hasil ?inanya, anak laki-laki ?ina tidak haram mengawini saudara

perempuan dan bibinya. kan tetapi sepan#ang mereka dianggap tidak

muhrim, anak ?ina itu dianggap sebagai anak yang sah sehingga seluruh

haknya diberikan sebagaimana yang dberikan kepada anak sah lainnya

termasuk hak waris dan nakah atau dipandang sebagai anak tidak sah

sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak

mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh nikah antara bapak dan

anak perempuannya atau dia dan saudara perempuannya sendiri.

Pemisahan antara sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah mengada-

ada. &arena itu para ulama ma?hab sudah sepakat bahwa si anak tidak

mendapat waris.&edudukan anak luar kawin dalam konsepsi slam harus dilihat

secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan

oleh kedua orang tuanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal

bahwa perbuatan ?ina (persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan)

sebuah dosa besar, namun menyangkut anak yang dilahirkan dari

perbuatan tersebut tidak sepantasnya #uga harus menerima hukuman atas

dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena ##ika setiap anak

diberikan pilihan terhadap kelahirannya, maka sudah dapat dipastikan

tidak akan ada seorang anak pun yang mau dilahirkan dari hasil

perbuatan ?ina.&etentuan hukum slam memang sudah #elas dan tegas

berdasarkan pendapat


27/40

dinasabkan terhadap ayah biologisnya, walaupun bnu Tamiyah, memiliki

pendapat yang berbeda tentang itu.;anyak pula yang berpikiran sempit bahwa anak yang dilahirkan

dari hubungan haram dalam hak ini ber?ina tetap men#adi anak haram

padahal dalam terminoogi slam tidak pernah dikenal istilah anak haram

dan hal tersebut #elas akan bertentangan dengan apa yang diirmankan

llah *BT dalam l Furan *urat l-5u#arat ayat 12 yang artinya berbunyi$%*esungguhnya orang yang paling mulia di sisi llah *BT ialah

yang paling berta6wa kepada llah *BT.

ari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa *ang Pencipta

sendiri tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan

kelahirannya.&edudukan manusia di hadapan Tuhan hanya dibedakan

berdasarkan nilai keta6waannya.13

slam adalah agama rahmatan lil*alamin yang artinya agama yang

memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Balaupun

islam sangat tegas terhadap perbuatan ?ina yang dibuktikan dengan

adanya ancaman pidana mati (ra#am) bagi orang yang melakukan ?ina

muhshan, namun bukan berarti bahwa anak yang lahir dari perbuatan

tersebut dise#a#arkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan

perbuatan ?ina. *etiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan,

Negara, dan hukum. 'emberikan pembatasan terhadap hak-hak yang

seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar

konstitusi, namun #uga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang

telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan

yang sama di hadapan *ang Pencipta. rtinya walupun secara

10Ibid 5al =!

27


28/40

keperdataan anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah

biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki

kewa#iban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang

ditanamnya.

2.4.2 #e$u$ukan Anak Luar #a&n $alam Burgerlijk Wetboek

&eberadaan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari lingkungan

keluarga yang membesarkannya. ;egitupun dalam ruang lingkup hukum,

seorang anak selalu akan terpaut erat dengan persoalan tentang hukum

keluarga. *oekanto menyebutkan bahwa hukum kekeluargaan (hukum

keluarga) meliputi beberapa persoalan antara lain$11

1. 5ubungan anak dengan orang tuanya+. 5ubungan anak dengan keluarga2. Pemelihara anak piatu". 'engambil anak8mengangkat anak (adopsi).

&eberadaan empat hal tersebut selalu men#adi substansi pokok

dalam pembahasan tentang hukum keluarga dan segala aspeknya.

5ubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang

akan ter#adi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang

telah membenihkannya ter#alin pertautan darah yang menimbulkan

hubungan batin diantara keduanya, hal itu sudah men#adi itrah alamiah

yang ter#adi meskipun tidak ada legitimasi hukum terhadapnya. Namun

berbeda halnya dengan hubungan hukum (perdata), dimana tidak begitu

sa#a hubungan itu bisa ter#alin tanpa ada perbuatan hukum yang

11 .A. Bitanto, +31+, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pas+a

Keluarn%a Putusan !K ,entang U&i !ateril UU Perkawinan, cetakan pertama,


29/40

mendahuluinya, misalnya hubungan antara anak dengan orang tua (ayah)

ditentukan oleh perkawinan atau pengakuan sebagaimana yang telah

diatur pada undang-undang.


30/40

mana hubungan perdata antara anak luar kawin dengan pihak ibu ter#adi

secara otomatis se#ak si anak tersebut lahir. 1+&onsekuensi dari penerapan asas pengakuan mutlak bagi seorang

anak yang dilahirkan di luar perkawinan ia secara hukum tidak akan

memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu tanpa adanya pengakuan dari

keduanya, dan bagi anak yang lahir dari perbuatan ?ina dan penodaan

darah (sumbang ) berdasarkan Pasal +!+ dan +=2 ;B kedudukan mereka

tidak boleh disahkan dengan sebuah perkawinan maupun diakui oleh

orang tuanya, kecuali apa yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal

+!2 ;B.12

;B membagi anak luar kawin men#adi 2 kelompok antara lain anak

?ina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. *eorang anak

mendapatkan status sebagai anak ?ina #ika ia dilahirkan dari hubungan

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau

kedua-duanya memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain, hal ini

sebagaimana terminologi ?ina dalam ketentuan Pasal +=" ;B yang

mengatur $iancam dengan pidana pen#ara paling lama *embilan bulanseorang pria yang telah kawin melakukan mukah (o"ersspel )padahal diketahuinya bahwa Pasal +! ;B berlaku baginya.

*eorang anak sumbang dilahirkan dari sebuah hubungan antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terlarang untuk melakukan

perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ;B karena memiliki

hubungan darah keatas maupun kebawah baik karena kelahiran yang sah

12 .A. Bitanto, +31+, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pas+aKeluarn%a Putusan !K ,entang U&i !ateril UU Perkawinan , cetakan pertama,


31/40

maupun tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara

kakak beradik laki-laki atau perempuan baik sah maupun tidak sah. nak-

anak tidak sah yang tidak termasuk dalam kategori anak ?ina dan anak

sumbang merupakan anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau

diakui oleh kedua orang tuanya.1"

*eorang suami dapat menga#ukan sangkalan terhadap anak yang

dilahirkan dengan beberapa alasan hal ini diatur pada Pasal +01 ;B

yaitu$*ahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari

perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak

boleh dilakukan dalam hal-hal berikut$

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan ituG

+. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini

ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang

berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinyaG

2. bila anak itu dilahirkan mati. *elan#utnya, Pasal +0+ yang mengatur bahwa %suami tidak dapat

mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa

se#ak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya

anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk

mengadakan hubungan #asmaniah dengan istrinya, baik karena keadaan

terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan sa#a.


32/40

tersebut disembunyikan darinya dan si suami dapat membuktikan bahwa

ia bukan bapak dari anak tersebut.5ak suami untuk menga#ukan sangkalan #uga akan men#adi gugur

#ika si suami sebelum melangsungkan perkawinan telah mengetahui

bahwa istrinya sedang hamil, walaupun senyatanya bahwa bayi yang ada

dalam kandungan tersebut bukanlah anaknya. 5al ini dikarenakan

dianggap bahwa si suami sadar tentang keadaan hukum saat itu yang

dianggap ia menyetu#ui tentang akibat hukum yang akan timbul dari

tindakannya itu.

nak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat memiliki

hubungan perdata dengan orang tuanya #ika orang tua kandungnya

melakukan pengakuan

BAB I)PEMBAHA"AN

*.1 Para$gma Hakm $alam Putusan Mahkamah #+nsttus N+m+r

*,-PUU%)III-21 terha$a' Pengakuan Anak Luar #a&n

Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir

seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk

citra sub#ekti seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan

bagaimana seseorang menanggapi realita itu. alam putusan ini hakim

mahkamah konstitusi memiliki pola pikir yang dilandasi perlindungan

32


33/40

terhadap anak luar kawin dengan memberikan hak-hak anak luar kawin.

alam memberikawan hak-hak anak luar kawin, hakim mahkamah

konstitusi dalam menetapkan Putusan Nomor "48PUU-98+313 didasrkan

oleh beberapa aktor, yang pertama aktor alamiah dan konstitusional

bahwa kelahiran seorang anak merupakan hal yang bersiat alamiah yang

didahului oleh adanya kehamilan seorang perempuan. &ehamilan

merupakan sebagai akibat ter#adinya pembuahan (pertemuan o"um dan

spermato#oa). Drangtua biologis atau laki-laki dan perempuan yang

menyebabkan ter#adinya kelahiran anak tersebut harus

bertanggung#awab, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada

Pasal += b ayat (+) UU 1"0, yaitu % setiap anak yang dilahirkan berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ;erdasarkan aturan

tersebut 'ahkamah &onstitusi berpendapat bahwa laki-laki dan

perempuan yang merupakan orangtua biologisnya wa#ib

bertanggung#awab.

&etentuan yang berlaku selama ini terhadap anak luar kawin hanya

mengatur hubungan perdata dan tanggung #awab kepada ibu dan

keluarga ibunya. 5al ini dianggap tidak adil bagi kaum perempuan sebagai

ibu dan anak yang dilahirkan karena laki-laki sebagai ayah dianggap tidak

bertanggung#awab atas perbuatan yang dilakukan.

nak yang dilahirkan diluar perkawinan atau yang disebut dengan

anak luar kawin tidak pantas untuk mendapatkan diskriminasi hukum

33


34/40

karena setiap anak yang dilahirkan ke bumi dalam keadaan suci dan tidak

berdosa. &elahirannya bukan atas dasar kehendaknya sendiri, terlebih

lagi untuk dilahirkan dalam keadaan di luar perkawinan. alam

kenyataannya anak luar kawin sering mendapat stigma negati dalam

masyarakat bahwa anak tersebut lahir tanpa ayah sehingga anak luar

kawin tersebut mendapat perlakuan yang diskriminati dalam masyarakat.;erdasarkan hal tersebut maka 'ahkamah &onstitusi perlu untuk

memberikan hak-hak seorang anak meskipun dia adalah seorang anak

luar kawin untuk diperlakukan secara sama dimata hukum.Pada aktor yang kedua, yaitu aktor menurut Undang-undang

Perkawinan bahwa pokok permasalahan hukum yang dia#ukan para

pemohon adalah terkait pencatatan perkawinan menurut peraturan

perundang-undangan. Pencatatan perkawinan tersebut di#elaskan pada

pen#elasan umum angka " huru b Undang-undang Perkawinan mengatur

bahwa $%*uatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukummasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disampingitu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

keterangan, suatu akta yang #uga dimuat dalam datar pencatatan.Pencatatan perkawinan ini awalnya dipandang dari dua sudut

pandang yang berbeda, pertama yang menyatakan bahwa pencatatan

perkawinan bersiat kumulati yaitu pencatatan perkawinan merupakan

satu kesatuan dengan perkawinan sedangkan sudut pandang yang kedua

34


35/40

adalah pencatatan perkawinan bersiat alternati yaitu pencatatan

perkawinan bukan merupakan satu kesatuan dengan perkawinan.Pencatatan perkawinan dalam putusan 'ahkamah &onstitusi

mengarah pada pandangan yang kedua yaitu pencatatan perkawinan

yang bersiat alternati yaitu bukan merupakan satu kesatuan dengan

perkawinan. 5al ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ran Nur

7achman menyatakan bahwa $10

%Pencatatan perkawinan tidak menghilangkan keabsahan dari

perkawinan tersebut karena pencatatan perkawinan bukanlahmerupakan aktor yang menentukan sah tidaknya perkawinanmelainkan pencatatan perkawinan merupakan kewa#ibanadministrati yang diwa#ibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. dapun syarat yang menentukan sahnya perkawinanadalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

'akna pentingnya kewa#iban administrati berupa pencatatan

perkawinan tersebut, menurut 'ahkamah &onstitusi dapat dilihat dari dua

perspekti. Pertama, dari perspekti negara, pencatatan tersebut

diwa#ibkan dalam rangka ungsi negara memberikan #aminan

perlindungan, pema#uan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia

yang bersangkutan yang merupakan tanggung #awab negara dan harus

dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang

diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. &edua,

pencatatan secara administrati yang dilakukan oleh negara dimaksudkan

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan

yang dilakukan oleh bersangkutan, yang berimplikasi ter#adinya akibat

hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti

15

Bawancara dengan ran Nur 7achman, *ta &etua 'ahkamah &onstitusi, *elasa,1+ Hebruari +312 pukul 1".33 B;

35


36/40

yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan

pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu

perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara eekti dan

eisien.Pencatatan perkawinan berdasarkan uraian di atas #elas

menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bersiat alternati sehingga

bagi seorang lelaki dan seorang perempuan yang melaksanakan

perkawinan menurut agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan

perkawinannya tersebut tetap dikatakan sah.Pada aktor yang ketiga$ yaitu aktor makna hukum (legal meaning )

bahwa putusan 'ahkamah &onstitusi harus dimaknai sebagai upaya

'ahkamah &onstitusi meniadakan ketidak adilan hukum yang dialami oleh

ibu dan anak luar kawin yang dilahirkannya. Putusan ini menimbulkan

kemungkinan hukum bagi ditemukannya sub#ek hukum yaitu ayah biologis

melalui suatu mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Putusan ini #uga harus dimaknai sebagai memberikan perlindungan

keperdataan kepada anak dengan tidak melihat sah atau tidaknya

perkawinan orang tua anak tersebut.

Pertimbangan 'ahkamah konstitusi yang telah diuraikan di atas

#elas memberikah korelasi pada Pasal "2 yang menyatakan bahwa anak

luar kawin yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan

ayahnya, akan tetapi pada putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-

98+313 tidak memberikan pen#elasan yang #elas mengenai anak luar

kawin yang dimaksud. alam hal ini putusan tersebut menggolongkan

36


37/40

anak luar kawin yang dimaksud adalah baik berdasarkan perkawinan yang

sah dan tidak dicatatkan (nikah siri* ) maupun dari perbuatan ?ina.5al ini #uga sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh ran

Nur 7achman yang mengatakan bahwa $14

%'ahkamah &onstitusi dalam putusannya benar tidak memberikanpen#elasan terkait pengertian anak luar kawin yang dimaksudnamun dalam hal ini anak luar kawin yang dimaksud adalah baikanak luar kawin yang kedua orangtuanya terikat hubunganperkawinan namun tidak dicatatkan (nikah siri* ) maupun anak luar kawin yang kedua orangtuanya tidak terikat hubungan perkawinan(ber?ina).

*.2 Bentuk Perln$ungan Hukum Putusan Mahkamah #+nsttus

N+m+r *,-PUU%)III-21 terha$a' Hak%hak Anak Luar #a&n

nak sebagai anggota keluarga mempunyai hak yang perlu dan

seharusnya diperhatikan oleh orang tuanya, perlu mendapatkan

bimbingan dan perawatan. &ewa#iban tersebut berlaku sampai anak kawin

atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara

orang tuanya putus.5ak-hak anak #uga diatur pada beberapa undang-undang, antara

lain UU 1"0, Undang-undang Nomor " Tahun 1! tentang

&ese#ahteraan nak, Undang-undang Nomor +2 Tahun +332 tentang

Perlindungan nak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1 tentang 5ak

sasi 'anusia, Undang-undang Nomor +2 Tahun +33" tentang

Penghapusan &ekerasan alam 7umah Tangga, Undang-undang Nomor

24 Tahun +33 tentang &esehatan.Peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak yang telah

diuraikan tersebut bertu#uan untuk memberikan perlindungan hukum

16

Bawancara dengan ran Nur 7achman, *ta &etua 'ahkamah &onstitusi, *elasa,1+ Hebruari +312 pukul 1".33 B;

37


38/40

kepada anak. Perlindungan hukum ini perlu diberikan untuk memperoleh

kemanaatan kepada anak sebagai penurus bangsa.'enurut penulis bahwa seorang anak yang lahir memiliki hak-

haknya sebagai anak yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap

hak-hak anak ini diharapkan akan memberikan kemanaatan terhadap

anak, baik anak yang lahir di dalam perkawinan (anak sah) maupun anak

yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin).;erkaitan dengan seorang anak luar kawin maka perwalian akan

dipegang oleh pihak ibu hal ini berdasarkan pada Pasal "2 ayat (1)

Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa anak luar kawin

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun setelah ditetapkannya putusan 'ahkamah &onstitusi No. "48PUU-

98+313, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan

ayah biologisnya yang telah dibuktikan bahwa anak luar kawin dan ayah

biologisnya memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang

telah membenihkan si anak di rahim ibunya. ;erdasarkan hal tersebut,

maka hak alimentasi antara anak luar kawin dan ayah biologisnya men#adi

ter#alin.*etelah ditetapkannya putusan 'ahkamah &onstitusi tersebut

seorang anak luar kawin melalui putusan pengadilan ia berhak untuk

mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya

seperti halnya ia #uga memiliki kewa#iban itu terhadap anak sahnya.Putusan 'ahkamah &onstitusi ini mewu#udkan hak-hak anak luar

kawin dengan memberikan tanggung#awab kepada ayah biologis #ika telah

38


39/40

terbukti adanya hubungan darah. 5al ini #uga dinyatakan oleh ran Nur

7achman, *ta &etua 'ahkamah &onstitusi, bahwa$ 1!%*etelah ditetapkannya Putusan 'ahkamah &onstitusi ini makaseorang anak luar kawin yang dapat dibuktikan memiliki hubungandarah dengan ayah biologisnya yang dibuktikan melalui tes Nmaka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayahbiologisnya, sehingga anak luar kawin tersebut berhak atas hakalimentasi. 5ak alimentasi yang dimaksud dalam Putusan'ahkamah &onstitusi ini berupa hak diakui oleh ayah biologisnya,hak perawatan, biaya pendidikan namun tidak termasuk hakmawaris. pabila ayah biologis akan memberikan warisandilakukan dengan cara hibah atau wasiat.

*eorang anak luar kawin dan ibunya berhak untuk membuktikan

seorang laki-laki yang mereka tun#uk adalah ayah yang telah

membenihkannya.


40/40

perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin yang tidak

terkait dengan peraturan hak-hak anak luar kawin yang berlaku,

namun isi putusan 'ahkamah &onstitusi tidak men#elaskan

pengertian anak luar kawin dan hubungan perdata yang

dimaksud.+. ;entuk perlindungan hukum yang diberikan pada Putusan

'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-98+313 berupa

terwu#udnya hak alimentasi anak oleh ayah biologisnya berupa

hak keperdataan anak untuk mengetahui asal-usulnya dan

memiliki identitas, hak untuk mendapat pemeliharaan dan

pendidikan dari orang tua serta hak untuk diwakili dalam segala

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak

mengurus harta bendanya. dapun dalam hal keawrisan anak

luar kawin tidak berhak selayaknya anak sah, namun apabila

ayah biologis hendak memberikan warisan kepada anak luar

kawin tersebut dapat dilakukan dengan cara hibah dan wasiat.

/.2"aran1. Perlunya ditetapkan peraturan terkait pengertian8uraian yang #elas

mengenai pengertian anak luar kawin dan hubungan perdata yang

dimaksud dalam Putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-

98+313.+. Perlunya pengaturan lebih #elas yang men#abarkan mengenai

putusan 'ahkamah &onstitusi terutama dalam hal perlindungan

anak luar kawin.

tugas nita

Documents