KERANGKA ACUAN KERJA

PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN

REKLAMASI PANTAI

I. LATAR BELAKANG

Kawasan pantai sering mengalami perubahan fungsi, kawasan yang

seharusnya merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung pantai, sebagai

daerah resapan air maupun habitat hutan bakau telah berubah menjadi

kawasan perumahan skala besar, permukiman, industri, pergudangan dsbnya,

sehingga telah berdampak negative bagi kawasan tersebut. Beberapa kasus

kawasan reklamasi pantai dapat dilihat pada kawasan pantai Jakarta,

sebagaimana dalam rencana tata ruang kota, kawasan pantai utara Jakarta

ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung/hutan bakau, namun pada

kawasan tersebut telah bekembang pembangunan perumahan, sehingga

berdampak antara lain terjadinya banjir pada kawasan yang lebih luas.

Reklamasi pantai merupakan kebutuhan bagi pengembangan kota Jakarta,

pengurugan pantai Jakarta bertujuan untuk meperluas wilayah yang

dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian.

Pantai Losari Makassar mengalami penurunan kualitas lingkungan, pencemaran ,

kerusakan terukbu karang, perubahan morfologi pantai.sehingga diperlukam

upaya pengelolaan pantai Losari secara terpadu yang terintegrasi dengan

perencanaan kota Makassar. Kasus pantai kota Manado rawan terhadap

pengikisan pantai atau abrasi air laut, reklamasi pantai akan menanggulangi

pengikisan dan menahan gelombang laut ke pantai. Adanya reklamasi akan

berpengaruh terhadap perubahan pola arus di teluk Manado.

Oleh karena itu dalam menata pembangunan reklamasi pantai diperlukan sutu

pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam

pemanfaatan uang kawasan reklamasi pantai.

1

II. TUJUAN

Menyusun pedoman penataan ruang sebagai arahan pembangunan kawasan

reklamasi pantai.

III. SASARAN

Terwujudnya reklamasi pantai yang sesuai dengan arahan Recana Tata Ruang

dengan memperhatikan acuan operasional pengelolaan kawasan lindung dan

budidaya di kawasan reklamasi.

IV. MANFAAT

1. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat dimanfaatlan sebagai

acuan dalam rangka menyiapkan peraturan dan kebijakan pemanfaatan

ruang kawasan reklamasi pantai;

2. Bagi masyarakat serta pelaku pembangunan (stakeholder) sebagai acuan

untuk menyelenggarakan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang pada

kawasan reklamasi pantai.

V. RUANG LINGKUP

1. Inventarisasi peraturan perundangaan yang berlaku terkait dengan penataan

ruang kawasan reklamasi pantai;

2. Melaksanakan survei lapangan (Kota/Kabupaten terpilih), analisis,

perumusan ketentuan-ketentuan umum pemanfaatan ruang kawasan

reklamasi pantai;

3. Menyusun ketentuan dan standar teknis pemanfaatan ruang, kelembagaan,

dan peran serta masyarakat;

4. Menyusun dalam bentuk format pedoman teknis sesuai dengan ketentuan

Badan Standardisasi Nasional;

5. Melakukan diskusi pembahasan berjenjang sesuai dengan prosedur dan

mekanisme yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional;

2

6. Melaksanakan proses legalisasi produk serta mendistribusikan kepada

pengguna.

VI. KELUARAN

1. Buku Laporan berisi materi/kajian teknis meliputi Laporan Pendahuluan,

Laporan Antara dan laporan Akhir.

2. Pedoman Teknis Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

VII. METODA PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan oleh pihak konsultan (Konstruksi)

2. Proses penyusunan pedoman teknis melalui mekanisme BSN :

a. Rapat Teknis (Tim Teknis)

b. Rapat Teknis Gugus Kerja (RSNI-1)

c. Rapat Teknis Pra Konsensus (RSNI-2)

d. Rapat Teknis Konsensus (RSNI-3)

e. Rapat Panitia Penetapan (RSNI-4)

f. Legalisasi (Keputusan Menteri PU)

VIII. LOKASI STUDI

1. DKI Jakarta (Reklamasi Pantai Utara Jakarta)

2. Makassar (Reklamasi Pantai Losari)

3. Manado (Reklamasi Pantai Manado)

IX. WAKTU PELAKSANAAN

Tahun Anggaran 2005, pelaksanan pekerjaan selama 4 (empat) bulan

X. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN

1. Ahli Perencanaan Wilayah (sebagai team leader), dengan laatr belakang

pendidikan S1 Teknik Planologi dan memiliki pengalaman kerja di bidang

perencanaan wilayah minimal 8 tahun.

3

2. Ahli Perencana Kota, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik

Planologi atau S1 Arsitek dan memiliki pengalaman kerja di bidang

perencanaan kota minimal 5 tahun.

3. Ahli Teknik Sipil, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil dan

memiliki pengalaman kerja di bidang teknik sipil minimal 5 tahun.

4. Ahli Geologi, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Geologi dan

memiliki pengalaman kerja di bidang geologi minimal 5 tahun.

5. Ahli Lingkungan, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Lingkungan

dan memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan lingkungan minimal

5 tahun.

6. Ahli Hidrologi, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil atau S1

Teknik Lingkungan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hidrologi

minimal 5 tahun.

7. Ahli Sosiologi, dengan latar belakang pendidikan S1 Sosiologi dan memiliki

pengalaman kerja di bidang pengembangan masyarakat minimal 5 tahun.

8. Ahli Kelembagaan, dengan latar belakang pendidikan S1 Hukum dan

memiliki pengalaman kerja di bidang kelembagaan minimal 5 tahun.

9. Ahli Prasarana, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil atau S1

Planologi dan memiliki pengalaman kerja di bidang perencanaan prasarana

dan sarana minimal 5 tahun.

10. Ahli Hukum, dengan latar belakang pendidikan S1 Hukum dan memiliki

pengalaman kerja di bidang hukum minimal 5 tahun.

11. Ahli Transportasi, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil dan

memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen transportasi minimal 5

tahun.

12. Ahli Pertanahan, dengan latar belakang pendidikan S1 Pertanahan dan

memiliki pengalaman kerja di bidang tata guna tanah minimal 5 tahun.

13. Ahli Ekonomi, dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi dan memiliki

pengalaman kerja di bidang ekonomi minimal 5 tahun.

4

14. Ahli Arsitek, dengan latar belakang pendidikan S1 Arsitektur dan memiliki

pengalaman kerja di bidang arsitektur minimal 5 tahun.

15. Ahli Geografi, dengan latar belakang pendidikan S1 Geografi dan memiliki

pengalaman kerja di bidang geografi minimal 5 tahun.

Jumlah keseluruhan Tenaga Ahli 60 MM (orang bulan)

XI. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

XII. PELAPORAN

Dokumen Laporan :

Laporan Pendahuluan

Laporan ini berisikan metoda atau cara pelaksanaan kegiatan, jadwal personil

serta tangapan terhadap kerangka acuan kerja. Laporan pendahuluan harus

selesai dan disampaikan 1 (satu) bulan setelah Surat Perintah Kerja atau

Kontrak Kerja ditanda tangani.

Laporan Antara

Laporan ini berisi informasi dan data hasil kunjungan lapangan, perumusan

konsep awal pedoman yang merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari

penyusunan laporan. Laporan Antara harus selesai dan disampaikan 2 (dua)

bulan setelah Surat Perintah Kerja atau Kontrak Kerja ditanda tangani.

Laporan Akhir

Laporan ini berisi perumusan dan penyempurnaan hasil diskusi pembahasan,

mencakup Laporan yang berisi materi/kajian teknis dan Konsep Pedoman

yang telah dibahasn melalui proses BSN. Laporan Akhir harus selesai dan

disampaikan 4 (empat) bulan setelah Surat Perintah Kerja atau Kontrak Kerja

ditanda tangani.

5

Dokumen Pedoman

Konsep Pedoman Penataan Ruang Kaasan Reklamasi Pantai yang

pembahasannya dan penetapannya telah melalui proses yang ditetapkan BSN.

Produk pedoman yang di legalisasi selanjutnya digandakan dan

didistrubusikan ke Pusat dan daerah.

6

XIII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No Bulan

Uraian Kegiatan 1 2 3 4

Ket

1 Persiapan Penyempurnaan

acuan kerja

Identifikasi materi Perumusan

metodologi

2 Pengumpulan Data dan

Analisis

Pengumpulan peraturan perundangan yang terkait

Inventarisasi studi Pengamatan daerah

studi

Analisis dan kajian daerah studi

Perumusan pedoman

3 Penyempurnaan Pedoman Penataan Ruang Reklamasi Pantai

4 Pembahasan Laporan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir

7