Download - Tor
KERANGKA ACUAN KERJA
PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN
REKLAMASI PANTAI
I. LATAR BELAKANG
Kawasan pantai sering mengalami perubahan fungsi, kawasan yang
seharusnya merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung pantai, sebagai
daerah resapan air maupun habitat hutan bakau telah berubah menjadi
kawasan perumahan skala besar, permukiman, industri, pergudangan dsbnya,
sehingga telah berdampak negative bagi kawasan tersebut. Beberapa kasus
kawasan reklamasi pantai dapat dilihat pada kawasan pantai Jakarta,
sebagaimana dalam rencana tata ruang kota, kawasan pantai utara Jakarta
ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung/hutan bakau, namun pada
kawasan tersebut telah bekembang pembangunan perumahan, sehingga
berdampak antara lain terjadinya banjir pada kawasan yang lebih luas.
Reklamasi pantai merupakan kebutuhan bagi pengembangan kota Jakarta,
pengurugan pantai Jakarta bertujuan untuk meperluas wilayah yang
dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian.
Pantai Losari Makassar mengalami penurunan kualitas lingkungan, pencemaran ,
kerusakan terukbu karang, perubahan morfologi pantai.sehingga diperlukam
upaya pengelolaan pantai Losari secara terpadu yang terintegrasi dengan
perencanaan kota Makassar. Kasus pantai kota Manado rawan terhadap
pengikisan pantai atau abrasi air laut, reklamasi pantai akan menanggulangi
pengikisan dan menahan gelombang laut ke pantai. Adanya reklamasi akan
berpengaruh terhadap perubahan pola arus di teluk Manado.
Oleh karena itu dalam menata pembangunan reklamasi pantai diperlukan sutu
pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam
pemanfaatan uang kawasan reklamasi pantai.
1
II. TUJUAN
Menyusun pedoman penataan ruang sebagai arahan pembangunan kawasan
reklamasi pantai.
III. SASARAN
Terwujudnya reklamasi pantai yang sesuai dengan arahan Recana Tata Ruang
dengan memperhatikan acuan operasional pengelolaan kawasan lindung dan
budidaya di kawasan reklamasi.
IV. MANFAAT
1. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat dimanfaatlan sebagai
acuan dalam rangka menyiapkan peraturan dan kebijakan pemanfaatan
ruang kawasan reklamasi pantai;
2. Bagi masyarakat serta pelaku pembangunan (stakeholder) sebagai acuan
untuk menyelenggarakan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang pada
kawasan reklamasi pantai.
V. RUANG LINGKUP
1. Inventarisasi peraturan perundangaan yang berlaku terkait dengan penataan
ruang kawasan reklamasi pantai;
2. Melaksanakan survei lapangan (Kota/Kabupaten terpilih), analisis,
perumusan ketentuan-ketentuan umum pemanfaatan ruang kawasan
reklamasi pantai;
3. Menyusun ketentuan dan standar teknis pemanfaatan ruang, kelembagaan,
dan peran serta masyarakat;
4. Menyusun dalam bentuk format pedoman teknis sesuai dengan ketentuan
Badan Standardisasi Nasional;
5. Melakukan diskusi pembahasan berjenjang sesuai dengan prosedur dan
mekanisme yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional;
2
6. Melaksanakan proses legalisasi produk serta mendistribusikan kepada
pengguna.
VI. KELUARAN
1. Buku Laporan berisi materi/kajian teknis meliputi Laporan Pendahuluan,
Laporan Antara dan laporan Akhir.
2. Pedoman Teknis Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
VII. METODA PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan oleh pihak konsultan (Konstruksi)
2. Proses penyusunan pedoman teknis melalui mekanisme BSN :
a. Rapat Teknis (Tim Teknis)
b. Rapat Teknis Gugus Kerja (RSNI-1)
c. Rapat Teknis Pra Konsensus (RSNI-2)
d. Rapat Teknis Konsensus (RSNI-3)
e. Rapat Panitia Penetapan (RSNI-4)
f. Legalisasi (Keputusan Menteri PU)
VIII. LOKASI STUDI
1. DKI Jakarta (Reklamasi Pantai Utara Jakarta)
2. Makassar (Reklamasi Pantai Losari)
3. Manado (Reklamasi Pantai Manado)
IX. WAKTU PELAKSANAAN
Tahun Anggaran 2005, pelaksanan pekerjaan selama 4 (empat) bulan
X. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN
1. Ahli Perencanaan Wilayah (sebagai team leader), dengan laatr belakang
pendidikan S1 Teknik Planologi dan memiliki pengalaman kerja di bidang
perencanaan wilayah minimal 8 tahun.
3
2. Ahli Perencana Kota, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik
Planologi atau S1 Arsitek dan memiliki pengalaman kerja di bidang
perencanaan kota minimal 5 tahun.
3. Ahli Teknik Sipil, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil dan
memiliki pengalaman kerja di bidang teknik sipil minimal 5 tahun.
4. Ahli Geologi, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Geologi dan
memiliki pengalaman kerja di bidang geologi minimal 5 tahun.
5. Ahli Lingkungan, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Lingkungan
dan memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan lingkungan minimal
5 tahun.
6. Ahli Hidrologi, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil atau S1
Teknik Lingkungan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hidrologi
minimal 5 tahun.
7. Ahli Sosiologi, dengan latar belakang pendidikan S1 Sosiologi dan memiliki
pengalaman kerja di bidang pengembangan masyarakat minimal 5 tahun.
8. Ahli Kelembagaan, dengan latar belakang pendidikan S1 Hukum dan
memiliki pengalaman kerja di bidang kelembagaan minimal 5 tahun.
9. Ahli Prasarana, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil atau S1
Planologi dan memiliki pengalaman kerja di bidang perencanaan prasarana
dan sarana minimal 5 tahun.
10. Ahli Hukum, dengan latar belakang pendidikan S1 Hukum dan memiliki
pengalaman kerja di bidang hukum minimal 5 tahun.
11. Ahli Transportasi, dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil dan
memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen transportasi minimal 5
tahun.
12. Ahli Pertanahan, dengan latar belakang pendidikan S1 Pertanahan dan
memiliki pengalaman kerja di bidang tata guna tanah minimal 5 tahun.
13. Ahli Ekonomi, dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi dan memiliki
pengalaman kerja di bidang ekonomi minimal 5 tahun.
4
14. Ahli Arsitek, dengan latar belakang pendidikan S1 Arsitektur dan memiliki
pengalaman kerja di bidang arsitektur minimal 5 tahun.
15. Ahli Geografi, dengan latar belakang pendidikan S1 Geografi dan memiliki
pengalaman kerja di bidang geografi minimal 5 tahun.
Jumlah keseluruhan Tenaga Ahli 60 MM (orang bulan)
XI. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
XII. PELAPORAN
Dokumen Laporan :
Laporan Pendahuluan
Laporan ini berisikan metoda atau cara pelaksanaan kegiatan, jadwal personil
serta tangapan terhadap kerangka acuan kerja. Laporan pendahuluan harus
selesai dan disampaikan 1 (satu) bulan setelah Surat Perintah Kerja atau
Kontrak Kerja ditanda tangani.
Laporan Antara
Laporan ini berisi informasi dan data hasil kunjungan lapangan, perumusan
konsep awal pedoman yang merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari
penyusunan laporan. Laporan Antara harus selesai dan disampaikan 2 (dua)
bulan setelah Surat Perintah Kerja atau Kontrak Kerja ditanda tangani.
Laporan Akhir
Laporan ini berisi perumusan dan penyempurnaan hasil diskusi pembahasan,
mencakup Laporan yang berisi materi/kajian teknis dan Konsep Pedoman
yang telah dibahasn melalui proses BSN. Laporan Akhir harus selesai dan
disampaikan 4 (empat) bulan setelah Surat Perintah Kerja atau Kontrak Kerja
ditanda tangani.
5
Dokumen Pedoman
Konsep Pedoman Penataan Ruang Kaasan Reklamasi Pantai yang
pembahasannya dan penetapannya telah melalui proses yang ditetapkan BSN.
Produk pedoman yang di legalisasi selanjutnya digandakan dan
didistrubusikan ke Pusat dan daerah.
6
XIII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
No Bulan
Uraian Kegiatan 1 2 3 4
Ket
1 Persiapan Penyempurnaan
acuan kerja
Identifikasi materi Perumusan
metodologi
2 Pengumpulan Data dan
Analisis
Pengumpulan peraturan perundangan yang terkait
Inventarisasi studi Pengamatan daerah
studi
Analisis dan kajian daerah studi
Perumusan pedoman
3 Penyempurnaan Pedoman Penataan Ruang Reklamasi Pantai
4 Pembahasan Laporan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir
7