the role of harbour master and authority office …

Vol. 3(1) Februari 2019, pp. 107-119

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ISSN : 2597-6885 (online)

107

PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

TERHADAP KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG

(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)

THE ROLE OF HARBOUR MASTER AND AUTHORITY OFFICE TOWARDS

PASSENGER SHIP SAFETY (A Research In Banda Aceh)

Riko Sukrevi Ibrahim

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Chadijah Rizki Lestari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Didalam Pasal 208 huruf (a) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan

tugas Syahbandar adalah mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

Pada kenyataannya terdapat kapal yang tidak laik laut membawa penumpang dari dermaga Lampulo dan Ulhe

Lheu menuju Pulau Aceh. Akibatnya tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan para penumpang yang akan

melakukan penyeberangan ke Pulau Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah KSOP Malahayati

telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, hambatan-hambatan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati terhadap

permasalahan dalam keselamatan pelayaran. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian

yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kantor KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan

fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun hambatan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya diantaranya: Pola Pikir dan Karakter Masyarakat setempat, tidak adanya fasilitas pelayaran yang

layak dari pemerintah ke Pulau Aceh, Kesadaran hukum dan juga kesadaran akan keselamatan berlayar

masyarakat masih sangat minim. Upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati adalah Meningkatkan sosialisasi

keselamatan pelayaran kepada para pawang kapal dan masyarakat serta melakukan pengadaan alat alat

keselamatan kepada para pawang kapal seperti: pelampung, life Jacket dan radio.Disarankan perlu adanya

peningkatan koordiansi dan kepedulian antara pihak-pihak terkait terhadap permasalahan transportasi dari dan

ke Pulau Aceh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menindak secara tegas nahkoda

kapal yang mengangkut penumpang secara ilegal.

Kata Kunci: Peranan, KSOP, Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang

Abstract - In article 28 point (a) of the sail act states that the duties of Harbour Master are monitoring

worthiness of ship, safety and order at the port. However all agreements are made legally apply as laws for

those who make them. However, in practice there are some ships that unworthiness make cross over from

Lampulo and Ulhe Lheu Dock to Aceh Island. As a result the safety and security of passangers are not

guaranteed. This reasech aims to explain whether Harbour Master Has done the duties as appropriate with

legislation act, the restrictions during doing duties and the effort of harbour master to fix the problems in

passanger ship safety.. The research method of this study is a empirical legal research method. The result of this

resaerch are the Master Harbour Office has done their duties which stated in legislatife act, but there ara some

obstruction, first the mindset of local people and the caracter of island society, second lack of awareness of

sailing safty, the awareness of law. The effort that has been made by the harbour master office are improving

the sosialization of sailing safty for the ship’s hendler and made procurement some safety tools like buoys, life

jacket and radio. And the adviced for these problem are improving the coordination betwen related institution to

fix the transportation problem from and to Banda Aceh and Pulau Aceh. So that it can improve the welfare of

local communities. And to take firm action for ship’s hendler that carrying passangers illegally.

Keywords: Role, Harbour Master, The Safety Of Sailing Passanger Ship

PENDAHULUAN

Menyadari pentingnya keselamatan di perairan indonesia, maka di buatlah Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Undang-undang Pelayaran) yang mengatur

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 3, No.1 Februari 2019 108

Riko Sukrevi Ibrahim, Chadijah Rizki Lestari

tentang peranan Syahbandar dan Otoritas pelabuhan dalam mengawasi keselamatan dan

keamanan pelayaran.

Kantor kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan diklasifikasikan ke dalam lima kelas,

terdiri atas kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I, kantor kesyahbandaran dan

otorita pelabuhan kelas II, kantor kesyahbandaran dan otorita pelabuhan kelas III, kantor

kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV dan kantor kesyahbandaran dan otoritas

pelabuhan kelas V. Kelima kelas Kantor Kesyhabandaran tersebut memiliki peran dan tugas

yang hampir sama namun ada perbedaan dalam struktur organisasinya.1

Di dalam Pasal 208 huruf (a) Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang

pelayaran menjelaskan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang salah

satunya :

“melaksanakan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan

ketertiban pelabuhan”

Namun dari data penelitian terdapat kapal yang seharusnya diperuntukkan untuk

menangkap ikan atau mengangkut barang, digunakan untuk mengangkut penumpang. Kapal-

kapal tersebut secara fisik terlihat seperti kapal penangkap ikan, kapal-kapal tersebut

berlabuh di dua dermaga yaitu Dermaga Pelabuhan ikan Lampulo dan Dermaga Ulhe Lheu

Banda Aceh. Kapal-kapal tersebut mengangkut penumpang dari Banda Aceh Menuju Pulau

Aceh dan sebaliknya, dalam beroperasi, kapal-kapal tersebut tidak hanya mengangkut

penumpang tetapi juga menyatukan penumpang dengan mengangkut hewan-hewan ternak,

tabung gas dan bensin, kendaraan bermotor dan barang barang lain.

Dari data penelitian, kapal tersebut ternyata hanya memilik izin mengangkut barang

dan tidak memiliki izin untuk mengangkut penumpang. Tentu saja kapal yang tidak memiliki

izin mengangkut penumpang tidak memenuhi standar laik laut untuk mengangkut

penumpang, yang mana tempat kapal-kapal yang tidak laiklaut tersebut beroperasi

merupakan daerah cakupan kerja dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas

IV Malahayati. Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Malahayati Banda Aceh

telah melakukan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1 Viana IR br Barus, et-al , Tugas dan tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut

Indonesia. Dipenegoro Law Jurnal. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017. hal 3-4.



2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

dalam melaksanakan peranan tersebut?

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan

Malahayati dalam penyelesaian permasalah dalam Keselamatan Pelayaran?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, yang meneliti bagaimana

berlakunya hukum dan untuk mengetahui apakah hukum akan bekerja efektif atau telah

bekerja efektif, data hukum yang berhasil di temukan akan dianalisis menggunakan empat

tolak ukur yaitu, peraturan perundnag- undangan yang dimaksud, aparatur hukum terkait,

sarana dan prasarana pendukung yang tersedia, sosial budaya masyarakat dimana hukum

yang di maksud berlaku.2

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Malahayati terhadap

Pelayaran Kapal Penumpang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan di

Kota Banda Aceh.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati merupakan unit

pelaksana di lingkungan Direktorat Perhubungan Laut di departeman Perhubungan. Ruang

lingkup wilayah kerja dari KSOP Malahayati adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan

Pidie Jaya. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya

berdasarkan pada peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 36 Tahun 2012 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.

Saat ini Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV

Malahyati mengacu Pasal 29 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sebagai berikut:

Kantor Kesyahbandar dan otoritas pelabuhan kelas IV malahayati dipimpin seorang

kepala dan membawahi 4 bagian subseksi yaitu: kepala urusan tata usaha, subseksi

keselamatan berlayar penjagaan dan patroli, subseksi status hukum dan sertifikasi dan

subseksi lalu lintas, angkutan laut dan usaha kepelabuhan.

2 Ade Saptomo, Penelitian Hukum Empiris Murni,Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal. 42



Sebelum kapal dapat beroperasi, maka kapal harus terlebih dahulu memenuhi

persyaratan- persyaratan yang di keluarkan oleh Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan

melalui bukti sertfifikat, berawal dari pembuatan kapal di galangan, kapal haruslah melapor

kepada Badan Klasifikasi Indonesia prihal rancangan konstruksi kapal dan permesinan kapal

untuk di awasi proses pembuatannya. Bagi kapal yang di buat di galangan tradisional, maka

pembuat kapal haruslah mengajukan rancangan kapal kepada Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas pelabuhan terkait, pelaporan tersebut dilakukan agar BKI dan juga KSOP dapat

memantau dan juga mengawasi proses pembuatan kapal tersebut. Jika sebuah kapal

mengajukan izin untuk berlayar maka hal utama yang perlu di ajukan ialah surat:

1. Surat Ukur Kapal

2. Surat Permesinan Kapal

3. Sertifikat Konstruksi Kapal

4. Surat Kebangsaan Kapal

5. Sertifikat Garis Muat Kapal

6. Surat Pas Tahunan

7. Sertifikat Trayek Kapal

8. Sertifikat Keselamatan Kapal

9. Sertifikat Awak Kapal

10. Sertifikat Nahkoda Kapal

11. Sertifikat Radio Kapal

12. Sertifkat Klasifikasi Kapal.3

Menurut Muslim Kasubsi Bidang Keselamatan berlayar dan patroli KSOP

Malahayati, semua kapal-kapal yang berada di pelabuhan Ulhe Lheu baik kapal ferri maupun

kapal cepat, semuanya berada di bawah pengelolaan PT.Indonesian Ferri. PT tersebut

merupakan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola kapal-kapal tersebut.

Jadi prihal jadwal keberangkatan dan tarif, PT. Indonesia Ferri lah yang menentukannya.

Sama seperti di pelabuhan manapun di seluruh Indonesia sebelum kapal berangkat, PT

Indonesian Ferri wajib memberikan surat Permohonan Persetujuan Berlayar Kepada KSOP

Malahayati agar dapat berlayar. Syarat-Syarat yang harus di penuhi agar mendapat surat

3 Wawancara dengan Bapak Ahmad Kasubsi Lalu lintas dan Angkutan Laut, KSOP Malahayati, tanggal

30 Juli 2018 Pukul 11.30



persetujuan berlayar adalah surat pernyataan kesiapan kapal (Master Sailing Declaration),

dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.4

Dari hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Ulhe Lheu Banda Aceh,

Dahri menyebutkan pemerintah telah menyediakan satu Kapal Ferri ukuran 200 GT yang

disediakan untuk penyeberangan dari Banda Aceh menuju Pulau Aceh yaitu kapal KMP

Papuyu yang berkapasitas kurang lebih 100 Penumpang dan dapat mengangkut sekitar 3 atau

4 mobil dan 10 Sepeda Motor. Jadwal keberangkatannya seminggu lima Kali yaitu pada hari

Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 08.00 WIB, dari pelabuhan Ulee Lheu

menuju Dermaga Lamteng Pulau Nasi Kecamatan Pulau Aceh dan kembali dari Pulau Aceh

ke Pelabuhan Ulee Lheu Pada Pukul 11.00 WIB. Harga tiket untuk penumpang Rp.18.000

per orang dan untuk sepeda motor Rp.22.000 Rupiah per unit dan per hari jumlah penumpang

hanya Tiga sampai dengan tujuh orang sekali jalan.5

Fakta ini sangat disayangkan karena di kecematan Pulau Aceh tersebut tidak hanya

terdapat satu pulau melainkan ada beberapa pulau besar lain yang memilik penduduk, namun

trayek keberangkatan kapal KMP Papuyu hanya menjangkau Pulau Nasi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

dalam melaksanakan peranan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa fakta yang ditemukan terkait

permasalahan kapal pengangkut barang yang menjadi kapal penumpang dengan trayek dari

dermaga Ulhe Lheu dan Dermaga Lampulo menuju Pulau Aceh, dari keadaan kapal dan juga

keadaan perjalanan para penumpang saat kapal berlayar.

Dari hasil wawancara dengan pihak Polisi Air Polda Aceh Saiful Hadi menyebutkan

terdapat dua dermaga yang menyeberangkan penumpang dengan kapal yang seharusnya tidak

diperuntukkan untuk mengangkut penumpang yaitu pada dermaga ikan Lampulo dan

dermaga Ulee Lheu dekat dengan Mesjid Baiturrahim Ulee Lheu. Terdapat 4 Kapal yang di

gunakan untuk mengangkut penumpang yang beroperasi di dermaga Lampulo yaitu: KMP

Jasa Bunda, KMP Satria Baro, dan KMP Sulthan Bahari dan KMP Rahmat Rizki. Sebenarnya

kapal-kapal tersebut tidak pernah didaftarkan maupun digunakan oleh pemiliknya untuk

menjadi kapal penangkap ikan, namun kapal kapal tersebut tidak layak berlayar untuk

4 Wawancara dengan Bapak Muslim Kasubsi Keselamatan Berlayar dan Ptroli KSOP Malahayati

Tanggal 30 Juli 2018 pukul 12.00 WIB. 5 Wawancara dengan Bapak Dahri KTU Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh Tanggal 18 April 2018

pukul 14.00 WIB. di Kantor Pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh.



mengangkut penumpang berdasarkan Undang-undang Pelayaran, dan kapal tersebut tidak

mempunyai izin untuk mengangkut penumpang.6

Saiful Hadi Menyebutkan bahwa kapal tersebut tidak melengkapai syarat kelaiklautan

kapal untuk menjadi kapal penumpang, seperti menyediakan alat keselamatan untuk

penumpang Life Jacket, kotak P3K, Kursi dan juga standar keselamatan pelayaran lainnya,

kapal tersebut juga membawa tabung gas, bensin dan solar dari Banda Aceh menuju Pulau

Aceh, seharusnya ada prosedur tertentu jika sebuah kapal akan mengangkut barang-barang

tersebut dikarenakan barang-barang tersebut merupakan barang yang berbahaya.7

Dari hasil wawancara dengan nahkoda KM Jasa Bunda, Alex, beliau mengatakan

dalam adat Aceh, menyebutkan nahkoda dengan sebutan Pawang. Pawang mendapatkan ilmu

laut, cuaca dan juga cara-cara mengemudikan kapal yang telah turun temurun dari orang

dahulu, terakait dengan sejak kapan mulai adanya trasnportasi ke Pulau Aceh dia mengatakan

sudah sangat lama, sejak adanya penduduk di Pulau Aceh tersebut dan memang transportasi

sejak dahulu dilakukan secara tradisonal.

Terkait dengan izin berlayar, Alex mengatakan beliau dan kapalnya telah mendapat

izin dari syahbandar, ketika ditanyakan lebih spesifik tentang izin apa yang didapatkan, Alex

tidak tahu izin seperti apa, yang penting dia sudah mengurus izin ke kantor Syahbandar.

Sebagai pawang KM Jasa Bunda, Alex membawa penumpang dan barang dari Pulau

Breuh dan sebaliknya itu padahari Senin, Rabu dan Sabtu, beliau mengatakan bahwa memang

kami para Pawang yang menyediakan jasa angkutan harus berbagi hari dengan pawang yang

lain.Di Pulau Breuh sendiri terdapat dua dermaga, yaitu: Gugob dan juga Lampuyang. Alex

juga mengatakan pihak kesyahbandaran dan pol airut juga sering melakukan sosialisasi dan

juga pemantaun terhadap keselamatan penumpang, dia mengatakan baru- baru ini ada rapat

yang di buat oleh pihak Pol Airut yang mengundang pihak- Pihak dari pawang kapal, kantor

kesyahbandaran dan juga Dinas Perhubungan Kota untuk berembuk mengenai peningkatan

keselamatan pelayaran.

Alex mengatakan Pihak Pol Airut dan Syahbandar meminta untuk pawang kapal agar

memisahkan barang dan penumpang dalam perjalanannya. Jadi setipa jalan harus

memutuskan untuk bawa barang atau penumpang, namun semua pawang merasa keberatan

terhadap permintaan tersebut, karena itu akan mengurangi Omset pendapatan mereka. Namun

6 Wawancara dengan AKP Saiful Hadi.,S,H.,M.H KASI INTEL Ditpol Airud Polda Aceh Tanggal 18

April 2018 Pukul 10.00 WIB. di Kantor Pol Airud Polda Aceh, Lampulo Banda Aceh. 7 Wawancara dengan AKP Saiful Hadi.,S,H.,M.H KASI INTEL Ditpol Airud Polda Aceh Tanggal 18

April 2018 Pukul 10.00 WIB. di Kantor Pol Airud Polda Aceh, Lampulo Banda Aceh



ada sebuh permintaan dari Pol Airut dan Kantor kesyahbandaran yang di sepakati oleh para

penumpang yaitu semua pawang haruslah meminta penumpang untuk memakai life jaket

sebelum berlayar, dan melepasnya setelah tiba di dermaga.8

Menuru Saiful Hadi, tidak ada satu lembaga terkait yang dapat di salahkan dalam

kasus ini, karena ini merupakan sebuah dilema, terutama bagi pihak kesyahbandaran, pihak

syahbandar tidak mungkin mengeluarkan izin mengangkut penumpang, karena kapal tidak

laik laut, dan jika izin tidak dikeluarkan maka pol airut dapat mengambil tindakan terhadap

kapal yang berlayar tanpa izin. Namun jika di ambil tindakan maka akan melumpuhkan

kegiatan ekonomi masyarakat Pulau Aceh. Dalam hal ini pol airut mempertimbangkan aspek

sosial terhadap permasalahan ini.9

Menurut Azwar, KTU Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Beliau

mengatakan pihak Polisi Air, Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Dan

Kesyahbandaran telah meminta kepada pawang kapal untuk memabagikan Life Jaket kepada

Penumpang dan memastikan penumpang untuk memakainya sebelum kapal berlayar.

Untuk saat ini belum ada petugas dari Kesyahbandaran mengawasi langsung hasil

kesepakatan tersebut di dermaga lampulo, namun kedepannya pihak Kesyahbandaran akan

mengirimkan petugas di lapangan untuk mengawasi pemakaian Life Jaket tersebut. Jika

penumpang tidak memakai life jaket maka tidak di izinkan berlayar. Ini merupakan tindakan

preventif untuk meningkatkan keselamatan.

Azwar menambahkan, sebenarnya kapal yang berlayar dari dermaga Lampulo ke

Pulau Aceh itu tidak mempunyai Izin mengangkut penumpang, mereka hanya mempunyai

Izin untuk mengangkut barang saja, dan kantor Syahabandar tidak akan Pernah memberikan

izin untuk mengangkut penumpang kalau kapal tersebut tidak laik laut untuk mengangkut

penumpang.

Dalam hal ini jika kapal yang tidak memiliki izin mengangkut penumpang maka kapal

tersebut tidak bisa di berikan Surat Persetujuan untuk Berlayar (SPB). Kalau sebuah kapal

sudah di berikan SPB maka kapal tersebut di pastikan laik laut dari segi kondisi kapal, dan

jumlah angkutan maksimum kapal, dan syahbandar mengawasi dengan penuh perlayaran

kapal tersebut. Namun kenyataan nya kapal yang berlayar ke Pulau Aceh tidak pernah

8 Wawancara dengan Alex, Pawang Kapal Jasa Bunda, wawancara Tanggal 10 Juli 2018 Pukul 10.30

WIB 9 Wawancara dengan Pawang Pon, Pawang Kapal Satria Baro, wawancara Tanggal 10 Juli 2018 Pukul

14.00 WIB



diberikan SPB dan implikasinya, Kesyahabandaran tidak mengetahui informasi muatan kapal

dan juga jadwal keberangkatan kapal. 10

Jadi, dalam posisi ini sebenarnya syahbandar telah melaksanakan peranannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, karena secara hukum kapal tersebut tidak memiliki

izin mengangkut penumpang dan tidak pernah di keluarkan surat persetujuan berlayar

dikarenakan tidak laik laut, dalam kata lain syahbandar tidak pernah tahu tentang muatan

kapal dan juga jadwal keberangkatan kapal. Dikarenakan kapal tersebut tidak memiliki SPB

dalam berlayar, maka secara hukum kapal tersebut telah melanggar aturan dalam berlayar.

Aturan yang telah dilanggar oleh Nahkoda Kapal yang mengoperasikan kapal dengan

Trayek Dermaga Lampulo dan Ulhe Lheu menuju Pulau Aceh ialah:

Pasal 302 Undang- undang pelayaran yang bunyi nya;

(1) “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui

kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).”

Pasal 303 Undang-undang Pelayaran:

(1) “Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi

persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan

maritim sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 122 dipidana dengan pidan

penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 323 Undang-undang pelayaran

(1) “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlaray yang

dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana di maksud dalam pasal 219 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Namun dalam kasus ini Syahbandar tidak melakukan tindakan terhadap kapal-kapal

tersebut, karena Pihak kesyahbandaran mempertimbangkan dampak yang terjadi jika kapal

kapal tersebut tidak berlayar, Yaitu: putusnya jalur transportasi dan kegiatan ekonomi

10 Wawancara dengan Bapak Azwar, Kepala Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Malahayati, wawancara Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.30 WIB



masyarakat Pulau Aceh. dan yang hanya bisa di lakukan oleh pihak Kantor Kesyahbandaran

ialah mempertinggi tingkat keselamatan penumpang dalam berlayar.

Didalam melaksanakan tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otortitas

Pelabuhan Malahayati menjumpai beberapa hambatan didalam melaksanakan tugas tugasnya.

1. Faktor Pola Pikir dan Karakter Masyarakat.

Dari wawancara dengan Pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan

Malahayati, didapati informasi bahwa para pawang kapal yang mengemudikan kapal dari

Banda Aceh menuju Pulau Aceh masih sangat memegang teguh kebiasaan adat istiadat yang

mereka dapatkan secara turun temurun, mereka masih mempercayai dan menggunakan

metode tradisonal dalam berlayar, dan mereka masih menganggap bahwa laut itu merupakan

karunia tuhan yang tidak ada satu orangpun yang berhak mebatasinya. Terkait Surat

Kecakapan Pelaut, sebagian besar pawang tidak memilikinya, mereka mengatakan keahlian

melaut sudah turun temurun di turunkan oleh keluarga mereka sehingga tidak perlu lagi

pelatihan dari pihak pemerintahan. Para pawang menggunakan ilmu yang di dapatkan dari

adat istiadat dan kebiasaan yang diturunkan kepada mereka untuk melihat cuaca dan hal-hal

lain sebelum melakukan pelayaran.

Terkait dengan karakter, azwar mengatakan bahwa karakter orang laut atau nelayan

itu sedikit keras, memang di pengaruhi oleh faktor pekerjaan mereka yang memang

mempertaruhkan nyawa untuk menajdi pelaut.11

2. Tidak adanya fasilitas Pelayaran dari pemerintah menuju Pulau Aceh.

Dari hasil pengamatan dan wawancara. Kecamatan Pulau Aceh secara Topografi

memiliki banyak gugusan pulau, dan beberapanya merupakan pulau besar. Namun sangat di

sayangkan hanya terdapat satu trayek menuju Pulau Aceh, yaitu hanya melalui KMP Papuyu

yang berlayar hanya menuju ke pulau nasi, dan itu pun dengan waktu keberangkatan tertentu

dan tidak setiap hari. Namun di lain pihak kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan serta

kesehatan masyarakat Pulau Aceh yang padat membuat perlunya trasnportasi laut yang cepat

dan mudah untuk memunjang kegiatan ekonomi, pendidikan kesehatan dan pemerintahan.

Hal ini membuat munculnya kapal-kapal yang tidak laik laut untuk membawa penumpang

menuju ke Pulau Aceh

3. Kesadaran hukum dan juga kesadaran akan keselamatan berlayar masyarakat masih

sangat minim

11 Wawancara dengan Bapak Azwar, Kepala Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Malahayati, , wawancara Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.30 WIB



Dari beberapa hasil wawancara dengan para penumpang kapal dan hasil pengamatan

di lapangan, kapal-kapal yang berlayar ke Pulau Aceh dari Dermaga Lampulo dan Dermaga

Ulhe Lheu tidak laik laut untuk mengangkut penumpang, baik dari segi kontruksi kapal, cara

embarkasi dan debarkasi penumpang, serta alat- alat penunjang keselamatan seperti kotak

P3k, jaket pelampung dan lain lain, dan juga terhadap resiko kecelakaan di laut. Para

penumpang kebanyakan tidak terlalu merisaukan kelaiklauan kapal,

Bagi pawang kapal, mereka tidak memiliki patokan resmi tentang berapa bobot

bawaan yang dapat di tampung oleh kapal mereka, sehingga jika terjadi kelebihan muatan apa

lagi angkutan yang di campur antara manusia dan barang maka akan menimbulkan resiko

didalam perjalanan, serta juga adat istiadat yang kental tentang laut masih depegang teguh

oleh para pawang sehingga Mereka kurang memperhatikan standar untuk memperoleh izin

untuk berlayar dari pemerintah.

4. Tidak adanya petugas Kesyahbandaran yang hadir di lapangan untuk mengawasi

Sebenarnya jumlah dari personil lapangan Kantor Kesyahbandaran dan otoritas

Pelabuhan malahayati sudah memadai, dan juga status dermaga yang digunakan untuk

bersendar kapal di Lampulo dan Pulau Breuh merupakan Dermaga Swadaya Masyarakat,

dimana masyarakat membuat sendiri dermaga tersebut, oleh karena itu kantor Syahbandar

dan Otoritas Pelabuhan tidak bisa mengintervensi terkait aktifitas di dermaga tersebut.

Karena berkaitan dengan adat dan istiadat masyarakat setempat.

Serta dikarenakan kapal-kapal yang berlayar dari dermaga lampulo dan Ulhe Lheu Itu

tidak memiliki surat izin untuk mengangkut penumpang dan tidak juga pernah di berikan

Surat Persetujuan Berlayar, maka pihak kesyahbandaran tidak bisa melakukan pengawasan,

jika syahbandar meberikan izin mengangut penumpang dan barang maka Pihak

kesyahbandaran Telah melakukan Pelanggaran karena nyatanya kapal tersbut tidak laik laut

untuk mengangkut penumpang.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan

Malahayati dalam penyelesaian permasalah dalam Keselamatan Pelayaran

Demi mengedepankan kepentingan serta dampak sosial, pihak Kesyahbandaran tidak

menindak dan memberikan sanksi administratif maupun pidana terhadap para pawang kapal,

dikarenakan apabila kapal tidak beroperasi hanya dalam waktu dua hari maka kegiatan

ekonomi masyarakat Pulau Aceh akan lumpuh. Oleh karena itu pihak kesyhabandaran telah



melakukan beberapa Upaya Untuk menyelesaikan permasalahan dalam keselamatan

perlayaran.

Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak Kesyahbandaran ialah melakukan

sosialisasi dan musyawarah dengan para pawang kapal sebagaimana yang telah di sebutkan

oleh Azwar selaku kepala Tata Usaha KSOP malahayati. Pihak Kesyahbandaran Telah

melakukan tindakan preventif terhadap keselamatan pelayaran dengan memberikan sosilisasi

kepada Para pawang, berupa peringatan laiklaut kapal, izin kapal dan pemahaman

keselamatan pelayaran kepada pawang kapal melalui musyawarah yang diikut oleh para

pawang kapal dan beberapa instansi terkait seperti Pol Airut dan Dinas Perhubungan.

Selanjutnya pihak kesyahbandaran akan mengirimkan tim Pengawas lapangan setiap

harinya, untuk memantau langsung pemakaian jaket kepada para penumpang Kapal sebelum

kapal berlayar berlayar menuju Pulau Aceh.

Pihak Kesyahbandaran Juga telah melakukan pengadaan alat-alat keselamatan

pelayaran dan memberikannya kepada para pawang kapal berupa Radio, pelampung dan juga

Life jaket sebagaimana yang telah dikatakan oleh pawang kapal dalam wawancara penelitian.

Pihak Kesyahbandaran juga sudah melakukan pelaporan terhadap kondisi yang terjadi

kepada Pemerintah terkait.

Pihak Kesyahbandaran juga Telah mengajak para pawang untuk mengubah surat izin

kapal dari izin mengangkut barang menjadi izin untuk mengangkut penumpang, dengan

ketentutan para pawang harus memenuhi kalaiklautan kapal untuk mengangkut penumpang.

Sehingga kapal tidak lagi berlayar membawa barang dan penumpang secara sekaligus.

KESIMPULAN

Pihak kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Malahayati telah melakukan

Perenananya di bidang keselamatan pelayaran Kapal penumpang sesuai dengan peraturan

Perundang- undangan. kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Malahayati telah

melakukan prosedur-prosedur yang benar terhadap kapal-kapal yang berada di pelabuhan

Ulhe Lheu memeriksa kelengkapan sertifikat kapal dan pengawaan keselamatan kapal serta

penerbitan Surat persetujuan berlayar, dan telah menyikapi kasus kapal yang mengangkut

penumpang dari dermaga Lampulo dan Ulee Lheu ke Pulau Aceh dengan dengan baik dan

mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak.

Tidak adanya fasilitas pelayaran dan pelabuhan yang memadai agar kegiatan

transportasi dari dan menuju Pulau Aceh berjalan dengan baik, padahal sangat banyak



permintaan untuk penyeberangan baik itu untuk kegiata ekonomi, pemerintahan, kesehatan

dan juga wisata.

Kurangnya akan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terhadap keselamatan

pelayaran mengakibatkan resiko yang besar saat kapal kapal melakukan pelayaran.

Lembaga-Lembaga yang terkait seperti Pol Airut Polda Aceh dan Juga Kantor

kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan malahayati telah melakukan koordinasi dengan baik

dan saling membantu untuk melakukukan sosialisasi keselamatan pelayaran , memberikan

bantuan alat-alat keselamatan dan juga terus melakukan usaha agar meningkatkan

keselamatan dan penecegaha terjadinya kecelakaan laut terhadap pelayaran kapal

penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta 2006

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Penerbit Citra Aditya

Bhakti, 2013

Ade Saptomo, Penelitian Hukum Empiris Murni, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009,

Albert Albert R et.al, 2013, Pembangunan Trasnportasi Kepulaun di Indonesia, Brillian

Internasional, Surabaya Ali Zainuddin, Metodelogi Peneltian Hukum, Cetakan Ke-2,

Sinar Grafika, Jakarta. 2010

Ali Zainuddin, Metodelogi Peneltian Hukum, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Mataram, Rajawali

Pers. 2003

Burhan Ashshofa. Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta. 2010. Metedologi

Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta. 2010.

HR.Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2011

Jum Anggraini. Hukum Administarsi Negara.Jakarta: Graha Ilmu.2012

Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004

Syarifuddin Hasyim, Hukum Administrasi Negara. Banda Aceh, Syiah Kuala University Pers.

2008.



M. Kamaluddin Laode, Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia, PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2002, Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris

Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2017

Sarwoto, Dasar dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2007.

Sadjijon. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Presindo 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1990.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Penumpang Angkutan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang standar kerja dan organisasi

Kantor Kesyhabandaran dan otoritas pelabuhan

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 82 tahun 2014 tentang Tata cara penerbitan Surat

persetujuan berlayar

3. Jurnal dan Makalah

Aguw, Randy. "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari

UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran." Lex Administratum 1.1 (2013).

Amrizal, Husni A. Jalil, and Eddy Purnama. "FUNGSI PENGAWASAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH

BESAR." Jurnal Ilmu Hukum 1.4 (2013).

Djuned, Teuku. "Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia." Makalah

Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang (2001): 19-20.

Mansur, Teuku Muttaqin. "Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh." Kanun: Jurnal Ilmu

Hukum 14.2 (2012): 279-290.

Syaifuddin, Muhamad. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI

KOTA SURABAYA. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.

Vi br Barus, Viana IR, Paramita Prananingtyas, and Siti Malikhatun. "Tugas dan Tanggung

Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia." Diponegoro Law

Journal 6.1 (2017): 1-13.

the role of harbour master and authority office …

Documents