the paper to the presentation :: indonesian tax planning pph ps 22, ps 23, ps 24, ps 25

8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25

1/43

PERENCANAAN PAJAK

PPh Ps 22,23,24,25Kelompok 8

Tugas Mata Kuliah Manajemen Perpajakan / 2014

Version 1.0

Kelompok 8 :

RIYA HASTUTI43211120258

ANDREAS JIMAN - 43211120277

ALWAN ZAMRONI43213110379

RADEN MUHAMMAD TAUPIK43213120048

NUR HIKMAH PUTRI43213120267

GENDRO BUDI PURNOMO43213120283

FITRIANI AYUNINGSIH43213120297RETNO EKAWATI43213120302

Universitas MercubuanaJakarta2014


2/43

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

1. PPh Pasal 22 1

1.1. Obyek PPh Pasal 22 ..... 1

1.2. Tarif PPh Pasal 22 .. 2

1.3. Bukan Obyek PPh Pasal 22 ... 4

1.4. Saat Terutang dan Pelunasan / Pemungutan PPh Pasal 22 5

1.5. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 .. 5

1.6. Perencanaan dan Tindakan Menghindari PPh Pasal 22 7

1.7. Surat Keterangan Bebas PPh Ps 22 . 9

1.7.1. WP yang BERHAK Mengajukan SKB .. 9

1.7.2. Syarat Pengajuan SKB . 10

1.7.3 Penolakan SKB . 11

1.7.4 Penerbitan, Legalitas, dan Masa Berlaku SKB 11

1.8. Obyek Bebas PPh Pasal 22 Tanpa SKB, PPN dan Bea Masuk . 12

1.8.1. Obyek Bebas PPh Pasal 22 .. 12

1.8.2. Obyek Bebas Bea Masuk, PPN dan PPh Ps 22 12

2. PPh Pasal 23 15


3/43

2.1. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 15

2.1.1. Pemotong PPh Ps 23 15

2.1.2. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Ps 23 15

2.2. Tarif and Obyek PPh Pasal 23 . 15

2.3. Perhitungan PPH Pasal 23 terutang menggunakan jumlah brutto

tidak termasuk PPN

18

2.4. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 19

2.5. Bukti Potong PPh Pasal 23 19

2.6. Perencanaan PPh Pasal 23 19

2.7. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 .. 20

3. PPh Pasal 24 21

3.1. Dasar Hukum 21

3.2. Prosedur Permohonan PPh Ps 24 .. 21

3.3. Contoh 1 21

3.4. Penghasilan dari Luar Negeri (Px) .. 22

3.5. Batas Maksimum Kredit Pajak PPh Ps 24 .. 23

3.6. Tarif Pajak Negara Lain (contoh) 24

3.7. Contoh 2 25

3.8. SKB, Perencanaan PPh Ps 24 . 25

4. PPh Pasal 25 26


4/43

4.1. Ketentuan PPh Ps 25 26

4.2. Contoh 1 ... 26

4.3. Salah satu Ketentuan PPh Ps 25 untuk WP OP 27

4.4. Contoh 2 ... 27

5. Tax Treaty . 29

5.1. Tujuan .. 29

5.2. Metode P3B (Tax Treaty) . 29

6. Perencanaan Pajak . 30

6.1. Ciri-ciri Perencanaan Pajak . 30

6.2. Tahapan Perencanaan Pajak . 30

6.3. Perencanaan Pajak pada PPh . 30

6.4. Strategi Perencanaan Pajak 31

7. Rekonsiliasi Fiskal ... 32

7.1. Penyesuaian Fiskal . 32

7.2. Deductable Expenses .. 33

7.3. Non Deductable Expenses Pasal 9 UU PPh 34

7.4. Koreksi Fiskal Positif . 35

7.5. Koreksi Fiskal Negatif ... 35

7.6. Contoh 36

Slides Presentasi


5/43

Lampiran

Lampiran I PER 01-2011 ttng SKB

Lampiran II PER 01-2011 ttng SKB

Lampiran III PER 01-2011 ttng SKB

Lampiran IV PER 01-2011 ttng SKB


6/43

Kata Pengantar

Pajak merupakan salah satu kontribusi penduduk kepada Negara guna dapat

mendukung pemerintahan dalam melakukan tugasnya, mengelola dan mendistribusikan

kesejahteraan kepada penduduknya / warganegaranya.

Berdasarkan alas an tersebut, kita sebagai warganegara perlu dan wajib mengetahui hal-

hal mengenai Perpajakan yang, pertama akan mengurangi pendapatan kita, dan kedua

potongan tersebut disumbangkan kepada Negara sebagai kontribusi pemerataan yang

merupakan funsgi dari pajak itu sendiri.

Dengan mengetahui hal-hal mengenai perpajakan, kita dapat sekaligus menyakini

fungsi-fungsi dari pajak lainnya, terutama yang bertujuan mengendalikan laju dan

perkembangan perekonomian bangsa.

Tetapi suatu perusahaan memiliki kepentingan juga dalam hal perpajakan, di mana

perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang serendah-rendahnya tanpa

mengurangi rasa tanggungjawab atas kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan

undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu perlu adanya caraatau rekayasa yang telah dirancang sebelumnya untuk dapat mengurangi besaran

pembayaran pajak melalui perencanaan pajak, dimana cara tersebut masih berada

dalam batasan dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang

berlaku.

Terima kasih kepada Bapak Sugianto selaku Dosen Pembimbing Mata kuliah Manajemen

Perpajakan yang telah mengajarkan dan memberikan kesempatan kepada kami

kelompok 8 untuk mempelajari dan merangkum masalah perencanaan perpajakan ini ke

dalam lembar materi dan slide presentasi.

Kami sangat berharap dengan presentasi ini, kami dapat memberikan sumbangan yang

signifikan bagi perkembangan laju ekonomi dan peningkatan Pendapatan Negara dari

sektor Pajak melalui peningkatan kesadaran akan perduli membayar pajak bagi semua

rekan-rekan kuliah Universitas Mercubuana.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya,

dan juga membimbing kami dalam mengerjakan tugas ini dengan baik dan seksama.


7/43

Pada akhirnya tidak lupa terima kasih kepada orangtua kami atas dukungannya dalam

perkuliahan kami, kemudian juga kepada pembaca materi ini, ayo kita bantu

membangun bangsa ini dengan kontribusi kita dalam bidang pajak.

Jakarta, Mei 2014

Kelompok 8Manajemen Perpajakan - FEB Akuntansi

PKK Semester Genap 2013/2014


8/43

1

1. PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut atau dipotong atas dasar UU PPh Pasal 22 dimaksudkan yaitu:

a. Pajak atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada

penyalur / agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang

bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

b. Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu

sebagai Pemungut Pajak.

c. Pajak Penambahan Nilai (PPN) atau PPN dan PPnBM (PPN atas Barang

Mewah) atas impor bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan

dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, dimana PPh Pasal 22, PPN

atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian

dokumen pemberitahuan pabean impor.

d. Pajak yang dipungut oleh bendahara pada hari yang sama dengan

pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari

belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran

Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara 14 (empat

belas ) hari setelah Masa Pajak berakhir.

1.1. Obyek PPh Pasal 22

No. Obyek Pemungut

1 Pembelian Barang oleh

Bendaharawan Pemerintah dan DJA

( Direktorat Jenderal Anggaran )

Pihak yang membayar / membeli:

- Bendaharawan Pemerintah

-

DJA

2 Pembelian barang oleh

BUMN/BUMD yang bersumber dari

dana APBN dan atau APBD

BUMN/D

3 Pembelian barang oleh badan

tertentu yang bersumber dari dana

APBN maupun non APBN

Badan tertentu


9/43

2

4 Impor Barang :

- Dilakukan oleh importer yang

memiliki API

- Dilakukan oleh importer yang

tidak memiliki API

- Yang tidak dikuasai ( lelang)

- Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai ( DJBC )

- Bank Devisa

5 Pembelian bahan untuk industri

tertentu atau eksportir dari

pedagang pengumpul

Industri tertentu yang bergerak di

bidang pertanian, perkebunan dan

perikanan

6 Penjualan bahan bakar minyak, gas,

dan pelumas

Produsen atau importer bahan bakar

minyak, gas, dan pelumas

7 Penjualan barang yang tergolong

mewah

Wajib Pajak Badan yang melakukan

penjualan tersebut

8 Penjualan hasil industry tertentu :

- Kertas

- Baja

- Otomotif

- Semen

- Rokok

Industry tertentu yang menjual

1.2. Tarif PPh Pasal 22

No. Obyek Tarif

1Pembelian barang yang dilakukan oleh DPJB, Bendahara Pemerintah,

BUMN/D, dan badan tertentu

1,5%

2

Impor Barang:

- Yang menggunakan API

- Yang tidak menggunakan API

- Yang tidak dikuasai ( Lelang )

2,5%

7,5%

7,5%


10/43

3

3Pembelian bahan bahan untuk keperluan industri / ekspor dari

pedagang pengumpul

2,5%

4

Penjualan oleh pertamina :

- Premium, Solar, Premix, Super TT

- Minyak Tanah, LPG, Pelumas

0,25%

0,3%

5

Penjualan oleh Selain Pertamina:

- Premium, Solar, Premix, Super TT

- Minyak tanah, LPG, Pelumas

0,3%

0,3%

6

Penjualan hasil industry tertentu :

- Kertas

- Baja

- Otomotif

- Semen

- Rokok

0,1%

0,3%

0,45%

0,25%

0,15%

Selain tarif di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

253/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juga mengatur tentang wajib

pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang

yang tergolong sangat mewah yaitu wajib pajak badan yang melakukan

penjualan barang yang tergolong sangat mewah, diantaranya :

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari

Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah)

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari

Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)

c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga

pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar

Rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2

d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau

pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar

Rupiah) dan/atau bangunan lebih dari 400 m2


11/43

4

e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10

orang berupa sedan. Jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose

vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan dengan kapasitas

silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk

PPN dan PPnBM.

Selain tarif pajak yang tercantum di atas, masih terdapat tarif sebagai

berikut :

- Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang

menggunakan API sebesar 0,5%, sedangkan untuk wajib pajak yang

tidak memiliki NPWP maka pajak dipungut 100% lebih tinggi dari tarif

PPh pasal 22, yaitu 1%.

1.3. Bukan Obyek PPh Pasal 22

Berikut ini merupakan bukan objek PPh pasal 22:

a) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh,

dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).

b) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak

Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.

c) Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan

untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.

d)

Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang

lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta

rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

e) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air

minum/PDAM, benda-benda pos.

f) Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang

perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.

g) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara.


12/43

5

h) Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-

barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan

dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

i) Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

1.4. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat

pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau

dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat

penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3,

dan 4) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;

Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir

5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;

Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir

6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang

(Delivery Order);

Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir

7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.

1.5. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran , dan Pelaporan PPh

Pasal 22

1.5.1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh

Pasal 22 butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan

formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal

22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke

bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah

pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling


13/43

6

lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak

berakhir.

1.5.2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat

pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau

dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat

penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan

ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

1.5.3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek

PPh Pasal 22butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP

Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari

yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan

barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga,

yaitu :

- Lembar pertama untuk pembeli.

- Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor

Pelayanan Pajak.

- Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yangbersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14

(empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.


PPh Pasal 22 butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP

Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama

tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak

berakhir.


PPh Pasal 22 butir 4 ) disetor oleh pemungut atas nama dan

NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya

dengan menggunakan formulir SSP danmenyampaikan SPT Masa

ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak

berakhir.


14/43

7

1.5.6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan

Objek PPh Pasal 22 butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang

sangat mewah (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8)

disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi

atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim

berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut

menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari

setelah masa pajak berakhir.

1.5.7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan

Objek PPh Pasal 22 butir 6) disetor oleh pemungut ke bank

persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib

menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:

- Lembar pertama untuk pembeli.

- Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor

Pelayanan Pajak.

- Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yangbersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP

setempat paling lambat 20 ( dua puluh ) hari setelah Masa Pajak

berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan

PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu

atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat

dilakukan pada hari kerja berikutnya

1.6. Perencanaan dan Tindakan Menghindari PPh Pasal 22

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat konsep apa dan

bagaimana seseorang, individu atau sekelompok individu, golongan

bertindak dan menghadapi suatu kondisi atau keadaan atau kejadian yang

diperkirakan akan muncul dalam suatu periode.


15/43

8

Bila dikaitkan dengan Pajak, maka Perencanaan Pajak adalah suatu kegiatan

memperkirakan kejadian Pajak, dan bagaimana mengantisipasi pembayaran

Pajak yang besar dengan suatu cara.

Perencanaan Pajak adalah kegiatan merancang tindakan dalam

menghindari pembayaran Pajak melalui mengecilkan jumlah Pajak yang

harus dibayar dengan suatu cara, tetapi juga upaya untuk mengoptimalkan

pembayaran Pajak terutang.

a. Untuk kegiatan Impor, disarankan bagi perusahaan untuk memiliki API

bagi perusahaan yang memang bergerak di bidang impor (segera

mengurus API), tetapi untuk perusahaan yang melakukan impor sesekali

atau akan melakukan impor dari akibat suatu pekerjaan yang

mengharuskan terjadinya impor, maka disarankan untuk meminjam API

dari perusahaan impor yang dikenal dan dapat

mempertanggungjawabkan peminjaman tersebut sebagaimana

dibuatkannya suatu perjanjian tertulis untuk menjadi integritas masing-

masing perusahaan. Di sini perusahaan yang memiliki API akan

diuntungkan sebesar 5% PPh Ps 22 yang harus dibayarkan. Dengandemikian kebutuhan cash flow perusahaan tidak dibebani dengan angka

tinggi tarif PPh Ps 22 7,5% yang dapat dihemat. Lebih disarankan untuk

meminjam API ke perusahaan yang telah dikenal dan meminjamkan API

ke perusahaan yang sudah dikenal guna mengurangi resiko.

b. Mencari lokasi pengiriman yang lebih dekat, sehingga Freight cost dapat

semakin ditekan mengecil.

c. Mendiskusikan dulu pemilihan Agen pengiriman yang tepat, baik dan

dapat memberikan harga yang sesuai bagi kebutuhan perusahaan.

d. Kelebihan Pembayaran PPh Ps 22 dapat dikreditkan nanti pada akhir

tahun takwin, daripada diminta kembali yang mengakibatkan

pemeriksaan pajak.


16/43

9

1.7. Surat Keterangan Bebas PPh Ps 22

Surat Keterangan Bebas atau disingkat SKB merupakan surat tanda yangdapat diperoleh dari KPP atau Ditjen Pajak untuk mendapatkan fasilitas

dibebaskannya pembayaran atas beban Pajak, dalam hal ini PPh Pasal 22.

SKB dikeluarkan dan diajukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

oleh Pihak Lain.

1.7.1. WP yang BERHAK Mengajukan SKB

Sebagaimana diatur dalam PER-1/PJ/2011, Tata Cara Pengajuan

SKB berlaku untuk PPh Ps 21, Pasal 22 Impor, Pasal 22 selain

Impor, dan Pasal 23.

a. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat

membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena

mengalami kerugian fiskal, dalam hal:

Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun pajak

berjalan dan masih dalam tahap investasi;

Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi

komersial; atau

Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di

luar kemampuan (force majeur).

b. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat

membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena

berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dimanabesarnya kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian tahun-

tahun pajak sebelumnya yang masih dapat

dikompensasikan yang tercantum dalam Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau surat

ketetapan pajak.


17/43


18/43

11

d. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan

permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak Wajib Pajak yang

baru berdiri.

1.7.3. Penolakan SKB

WP dapat mengajukan kembali Pemohonan untuk memperoleh

SKB, dan menunggu kembali lama pengerjaan dan pemberian

keputusan yaitu 5 (lima) hari kerja. Bila jangka waktu 5 (lima) hari

terlewati, WP harus segera ke KPP untuk pengurusan SKB tersebut

(umumnya bila tidak ada surat penolakan, berarti permohonan

diterima).

1.7.4. Penerbitan, Legalitas dan Masa Berlaku SKB

Kepala KPP harus memberikan keputusan dengan menerbitkan

SKBatau surat penolakan permohonan SKB dalam jangka waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara

lengkap.

Wajib Pajak yang telah mendapat surat penolakan permohonan

SKB sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan, dapat

mengajukan kembalipermohonan pembebasan dari pemotongan

dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak permohonan

diterima lengkap, Kepala KPP belum memberikan keputusan,

permohonan WP dianggap diterima.

Dalam hal permohonan WP dianggap diterima, Kepala KPP wajib

menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah

jangka waktu 5 hari kerja tersebut terlewati.

Dalam hal Wajib Pajak yang telah mendapat SKB melakukan

transaksi dengan lebih dari satu pemotong dan/atau pemungut

pajak maka Wajib Pajak dapat menggunakan fotokopi SKB yang

telah dilegalisasioleh KPP yang menerbitkan SKB, dengan cara:


19/43

12

Wajib Pajak mengajukan permohonan legalisasi SKB secara

tertulis kepada Kepala KPP yang menerbitkan SKB dengan

mencantumkan nama dan NPWP pemotong dan/atau

pemungut pajak

Kepala KPP harus melakukan legalisasi dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi

diterima.

1.8. Obyek Bebas PPh Pasal 22 Tanpa SKB, PPN dan Bea Masuk

1.8.1. Obyek Bebas PPh Pasal 22

1) Obyek yang di-impor sementara dengan tujuan diekspor

kembali.

2) Obyek yang di- re-impor dengan tujuan pengujian dan

perbaikan.

1.8.2. Obyek Bebas Bea Masuk, PPN dan PPh Ps 22

1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya

yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

2) barang untuk keperluan badan internasional beserta

pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang

paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan

menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara

pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor

barang untuk keperluan badan internasional beserta para

pejabatnya yang bertugas di Indonesia

3) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum,

amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan

penanggulangan bencana

4) barang untuk keperluan museum, kebun binatang,

konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka

untuk umum


20/43

13

5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan

6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan

penyandang cacat lainnya

7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

8) barang pindahan

9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,

pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah

tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

kepabeanan

10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan

umum

11) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk

suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan

pertahanan dan keamanan negara

12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkanbarang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

13) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan

Imunisasi Nasional

14) buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku

pelajaran agama

15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau,

kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda,

kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang

serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan

manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan

Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan

ikan nasional

16) pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan

penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan


21/43

14

untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan

digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

17) kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan

atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan

digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia

18) peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan

foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

19) barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang

importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama


22/43

15

2. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain

yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh

Pasal 23

2.1.1. Pemotong PPh Ps 23

1) Badan pemerintah;

2) Subjek Pajak badan dalam negeri;

3) Penyelenggaraan kegiatan;

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT);

5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

6) WP OP DN tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Pajak.

2.1.2. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Ps 23

1) WP DN;

2) BUT.

2.2. Tarif dan Obyek PPh Pasal 23

1) 15% dari jumlah bruto atas:

a) dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi

dikenakan final, bunga, dan royalti;

b) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh

pasal 21.

2) 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah

dan/atau bangunan.

3) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen,

jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:

a) Jasa penilai;


23/43

16

b) Jasa Aktuaris;

c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan

keuangan;

d) Jasa perancang;

e) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan

oleh BUT;

f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang

penambangan selain migas;

h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i) Jasa penebangan hutan

j) Jasa pengolahan limbah

k) Jasa penyedia tenaga kerja

l) Jasa perantara dan/atau keagenan;

m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali

yang dilakukan KSEI dan KPEI;

n) Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang

dilakukan oleh KSEI;

o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

p) Jasa mixing film;

q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,

telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di

bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi

sebagai pengusaha konstruksi

s) Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin,

peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel,

selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang


24/43

17

lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin

dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

t) Jasa maklon

u) Jasa penyelidikan dan keamanan;

v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

w) Jasa pengepakan;

x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media

massa, media luar ruang atau media lain untuk

penyampaian informasi;

y) Jasa pembasmian hama;

z) Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa) Jasa katering atau tata boga.

5) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari

tarif PPh Pasal 23

6) Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah

penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau

telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,

subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak

termasuk:

a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan

pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia tenaga

kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan,

berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau

material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk

selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan


25/43

18

dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan

perjanjian tertulis);

d) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu

penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata

telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga

(dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran

yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

a) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan

jasa katering;

b) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan

dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

2.3. Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah

bruto tidak termasuk PPN

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna

usaha dengan hak opsi;

3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD,

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

b) bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan

saham pada badan yang memberikan dividen paling

rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal

yang disetor;

c) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas


26/43

19

saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan

kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak

investasi kolektif;

d) SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya;

e) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan

usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur

pinjaman dan/atau pembiayaan.

2.4. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya

pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo

pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih

dahulu.

2) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal

sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang

pajak.

3) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat,

paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh

Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari

libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari

kerja berikutnya.

2.5. Bukti Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada

Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23

2.6. Perencanaan PPh Pasal 23

Perencanaan di sini sama dengan pada PPh Pasal lainnya, dimana unsur

daripada perencanaan adalah mengungkapkan perkiraan transaksi dan cara

menghadapi meningkatnya beban PPh. Penghindaran dilakukan dalam

batasan UU dan Peraturan perpajakan yang berlaku.


27/43

20

Strategi perencanaan :

1) Memahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif

pemotongannya.

2) Memahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu

antara terutang (accrual basis) atau dibayarkan (cash basis), yang

merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh.

3) Memisahkan antara transaksi barang/material dan jasa.

4) Waspada dan lebih memperhatikan bila ada penagihan dari

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (labor/manpower supplier).

2.7. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23

SKB untuk PPh Pasal 23 menganut aturan dan alur proses serta prosedur

yang sama dengan SKB untuk PPh Pasal 22.


28/43

21

3. PPh Pasal 24

Merupakan aturan perpajakan yang memperbolehkan Peng-Kredit-an

pembayaran Pajak yang telah dilakukan di luar negeri oleh WP DN atas

keseluruhan PPh Terutang. Lebih jelas lagi, Pajak atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang

atas seluruh penghasilan WP Dalam Negeri (DN). Pengkreditan dilakukan dalam

tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di

Indonesia, dengan tujuan menghindari pemungutan pajak berganda.

Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh WP.

3.1. Dasar Hukum

5) Pasal 24 UU PPh.

6) KMK No. 164/ KMK.03/ 2002.

3.2. Prosedur Permohonan PPh Ps 24

Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak pada saat penyerahan SPT

PPh dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut :1) Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri.

2) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang disampaikan

di luar negeri.

3) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

3.3. Contoh 1 :

PT. Samudera Pasai memiliki saham Moscow Inc. yang berkedudukan di

Russia. Selama tahun 2013, Moscow Inc. memperoleh laba sebelum pajak

sebesar $ 300.000,00, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba

ditahan. Tarif pajak yang berlaku di Russia adalah 15% untuk PPh badan

(corporate income tax) dan 10% untuk pajak dividen. Berapakah nilai kredit

pajak yang diperoleh PT. Samudera Pasai?


29/43

22

Jawaban :

Laba sebelum pajak Moscow Inc $ 300.000,00

PPh badan (corporate income tax) $ 45.000,00

Laba setelah pajak $ 255.000,00

Dividen dibagikan $ 127.500,00

Pajak atas dividen $ 12.750,00

Dividen yang dikirim ke Indonesia $ 114.750,00

PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT. Samudera

Pasai adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar $ 12.750. Adapun PPh badan

atas Moscow Inc. tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Samudera Pasai di luar

negeri.

3.4. Penghasilan dari Luar Negeri (Px)

Berikut ini adalah sumber Penghasilan yang di Luar Negeri dikenakan Pajak

dan nilai Pajaknya dapat diakui sebagai Kredit Pajak di Dalam Negeri :

1) Penghasilan dari saham/ sekuritas atau keuntungan pengalihan

saham/ sekuritas lain, di mana saham diterbitkan di Luar Negeri.

2) Bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak

yang dibayarkan WP di Luar Negeri.

3) Penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak di

Luar Negeri.

4) Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan

yang dibayarkan di Luar Negeri, dan menghasilkan Pajak yang telah

dibayarkan.

5) Penghasilan BUT yang diperoleh BUT di Luar Negeri tempat

menjalankan usaha.

6) Penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda

pemberian modal kepada perusahaan penambangan di Luar Negeri

tempat tambang.

7) Keuntungan karena pengalihan harta tetap di Luar Negeri tempat

harta tetap tsb berada.


30/43

23

8) Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian suatu BUT

di Luar Negeri tempat menjalankan usaha.

3.5. Batas Maksimum Kredit Pajak PPh Ps 24

Untuk PPh Pasal 24, terdapat batas maksimum Kredit Pajak yang

diperbolehkan, dan batas maksimum ini dapat dihitung tanpa perlu

memperhitungkan keseluruhan pendapatan terlebih dahulu.

Penentuan nilai Kredit Pajak PPh Pasal 24 berdasarkan ketentuan dan

kriteria berikut :

1) Batas Maksimum Kredit Pajak tidak boleh melebihi nilai Pajak

Terutang sesuai Pasal 17.

2) Nilai PKP dapat berjumlah sama dengan penghasilan netto bagi WP

badan, namun tidak bagi OP.

3) Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri (LN) LEBIH KECIL

daripada di dalam negeri (DN); atau jika tengah WP mengalami rugi

fiskal dalam negeri (Kerugian Usaha) maka Nilai Pajak Dikreditkan

dalam hal ini = Beban Pajak yang Telah Dipotong di Luar Negeri.

4) Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri (LN) LEBIH BESAR

daripada di dalam negeri (DN), maka

PBDK=

5) Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak

diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri.

6)

Kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang

penghasilan total.

7) Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan

yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan

di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka

selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan.

8) Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang

boleh dikreditkan, maka atas selisih lebih dari Kredit Pajak yang

17______

PasalSesuaiPajakxBebanPKP

XNegaranPenghasila


31/43

24

diperbolehkan tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal

mendatang.

9) Saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar

seluruh pendapatan.

10) Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka.

11) Saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan,

walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah

yang dibayarkan.

3.6. Tarif Pajak Negara Lain (contoh)

No. Negara Bunga Royalti Dividen

Atas

Portofolio

Dividen Atas

Kepemilikan

Substansial

Pendapatan

Cabang

Perusahaan

1 Singapura 10 15 15 10 15

2 Malaysia 15 15 15 15 12,5

3 China 10 10 10 10 10

4 Jepang 10 10 15 10 10

5 Korsel 10 15 15 10 10

6 AS 10 10 15 10 10

7 Inggris 10 10/ 15 15 10 10

8 Swiss 10 12,5 15 10 10

9 Russia 15 15 15 15 12,5


32/43

25

10 Australia 10 10/ 15 15 15 15

3.7. Contoh 2

PT. Perlak menerima dan memperoleh beberapa penghasilan netto dari

sumber LN dalam tahun pajak 2013, sebagai berikut:

Penghasilan dari hasil usaha di Bosnia dalam tahun pajak 2013

sebesar Rp 500.000.000,00.

Dividen atas pemilikan saham pada Rome Co. di Italia sebesar Rp

75.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2009 yang

ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2012 dan baru

dibayarkan tahun 2013.

Dividen atas penyertaan saham sebesar 50% pada Zurich Corp. di

Swiss yang sebesar Rp 175.000.000,00 yang berasal dari keuntungan

tahun 2011, namun berdasarkan KMK baru diperoleh tahun 2013.

Bunga kuartal I tahun 2013 sebesar Rp 35.000.000,00 dari Vienna

GmBH. di Austria yang baru akan diterima bulan Januari 2014.

Penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2013?

Penghasilan dari sumber LN yang digabungkan di tahun fiskal 2013 meliputi:

Penghasilan dari hasil usaha di Bosnia.

Dividen atas pemilikan saham di Italia.

Dividen atas penyertaan saham di Swiss

Adapun penghasilan bunga Austria akan digabungkan di tahun fiskal 2014.

3.8. SKB, Perencanaan PPh Ps 24WP tidak dapat mengajukan permohonan SKB, mengingat SKB menurut

Peraturan hnay diberikan untuk PPh Ps 21, Ps 22, dan Ps 23.

Selebihnya Perencanaan Pajak dijelaskan pada bagian selanjutnya.


33/43

26

4. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam

tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap

bulan. Angsuran Pajak ini digunakan untuk membayar terlebih dahulu PPh,

sehingga pada akhir tahun akan tersisa sedikit atau setelah dikeluarkannya SKP,

akan menunjukkan status KB(Kurang Bayar). Ini penting untuk menghindari

kekurangan acash flow perusahaan nantinya yang sangat diperlukan dalam jumlah

yang besar guna membayar Pajak.

4.1. Ketentuan PPh Ps 25Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak

Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22; dan

2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang dluar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Selanjutnya dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun

pajak.

4.2. Contoh 1

PPh TERUTANG CFM SPT TAHUNAN PPh 2009 Rp 50.000.000. DIKURANGI :

a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA (PPh PASAL 21) Rp 15.000.000.

b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN (PPh PASAL 22) Rp 10.000.000.

c. PPh YG DIPOTONG PIHAK LAIN ( PPh PASAL 23) Rp 2.500.000.

d. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh PASAL 24) Rp 7.500.000.

JUMLAH KREDIT PAJAK Rp 35.000.000.

SELISIH Rp 15.000.000.

BESARNYA ANGSURAN YG HARUS DIBAYAR SENDIRI SETIAP BULAN UNTUK

TAHUN 2010 Rp 1.250.000.(Rp 15.000.000 : 12)


34/43

27

4.3. Salah Satu Ketentuan PPh Ps 25 untuk WP OP

1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh

penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja

pada lebih dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain

selain dari pekerjaan dan penghasilan lain tsb bukan merupakan

obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT

Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk membayar dan

melaporkan PPh pasal 25 setiap bulan.

2) Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung

berdasarkan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan tahun

sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan

pihak lain yang dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas). Jatuh

tempo pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya.

Jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka

pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran

Angsuran PPh pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan

pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur

maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 25 harus dilakukan pada hari

kerja sebelumnya.

4.4. Contoh 2

Trio Setiawan seorang supervisor perusahaan textile, namun pada hari

Sabtu dan Minggu juga berprofesi sebagai marketing property. Pada SPT

tahunan 2007 menunjukkan data bahwa PPh terutang adalah sebesar

Rp15.000.000, sementara pajak yang telah dibayarkan selama tahun 2007

(PPh pasal 21,22,23 dan 24) adalah sebesar Rp.11.500.000. Maka besarnya

PPh pasal 25 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

PPh terutang berdasar SPT tahunan 2007 = 15.000.000

Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24 = 11.500.000


35/43

28

Selisih : 15.000.00011.500.000 = 3.500.000

PPh Pasal 25 tahun 2008/bulan= 3.500.000 : 12 = 291.667


36/43

29

5. Tax Treaty

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang merupakan perjanjian

internasional di bidang perpajakan antar dua negara guna menghindari penarikan

pajak ganda dan ditujukan agar tidak menghambat perekonomian kedua negara

dengan prinsip saling menguntungkan (resiprokal) antar kedua negara dan

dilaksanakan oleh penduduk antar dua negara yang terlibat dalam perjanjian

tersebut.

Tax Treaty umumnya berhubungan dengan Pasal 26 UU PPh, atau dengan PPh

Pasal 26, tetapi selain itu ikut pula menentukan batas maksimum kredit PPh Pasal

24 yang boleh diperhatikan dan diperhitungkan.

5.1. Tujuan

1) Mencegah terjadinya penarikan pajak berganda yang dapat

memberatkan iklim dunia usaha kedua negara;

2) Meningkatkan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;

3) Meningkatkan sumber daya manusia;

4) Mengadakan pertukaran informasi guna mencegah Tax Evasion dan

Tax Avoidance;

5) Menciptakan kedudukan yang setara dalam hal penarikan pajak antar

dua negara.

5.2. Metode Tax Treaty

Setiap negara memiliki alasan dalam penarikan dan pemungutan pajak,

dengan demikian setiap negara juga menerapkan hasil kesepakatan dalam

hal perpajakan sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan masing-

masing, dan model yang umum dipergunakan:

1) Pemberian Pengecualian

2) Pembebasan Pembayaran Pajak

3) Menjadikan Pajak terbayar sebagai Kredit Pajak.


37/43

30

6. Perencanaan Pajak

Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang

tekanannya kpada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Sedangkan tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan

jumlah pajak yang akan dibayar kepada Negara.

6.1. Ciri-ciri Perencanaan Pajak

1) Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang

berlaku

2) Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya:

agreement, invoice dan accounting treatment.

3) Cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow.

4) Net Present Value, memaksimalkan net present value.

6.2. Tahapan Perencanaan Pajak

1) Analisa Informasi (Data) yang ada.

2) Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.

3) Evaluasi atas Perencanaan Pajak4) Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak

5) Memutakhirkan Rencana Pajak

6.3. Perencanaan Pajak pada PPh

1) Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak

2) Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan

3) Memindahkan (Menggeser/Menunda)

4)

Percepatan Pembebanan Biaya

5) Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan

6) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

7) Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai

8) Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada

Karyawan

9) Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax

10) Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Berasal dan laba ditahan;


38/43

31

Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan

Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham

11) Income Spreading

12) Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan

Istimewa

13) Piutang TakTertagih

14) Bunga Pinjaman dan Deposito

15) Biaya Entertainment

16) Penyetaraan (Ekualisasi) SPT

6.4. Strategi Perencanaan Pajak

1) Pahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif

pemotongannya.

2) Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu

antara terutang (accrual basis) atau dibayarkan (cash basis), yang

merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh.

3) Pemisahan antara tagihan material dan jasa

4) Waspadai penagihan dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja

(labor/manpower supplier).


39/43

32

7. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses koreksi atas Penghasilan yang harus dikenakan

Pajak berdasarkan ketentuan, undang-undang dan peraturan perpajakan yang

berlaku.

Koreksi tersebut dapat merupakan Koreksi Positif dan Koreksi Negatif.

7.1. Penyesuaian Fiskal

7.1.1. Beda Tetap

1) Menurut akuntasi komersial merupakan penghasilan,

sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan

bukan penghasilan.

Misal: dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas

sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan

modal sebesar Rp 25% atau lebih pada badan usaha

yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

2) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan,

sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan

PPh yang bersifat final.

Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final)

sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan

penghasilan lainnya dalam menghitung PPh terutang.

Misal: penghasilan atas bunga deposito atau tabungan

lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh Bank

sebesar 20%.

3) Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya)

sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat

dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto

(Pasal 9 UU 17/2000).

Misal:

a. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh

penghasilan yang bukan obyek pajak atau

pengenaan pajaknya bersifat final.


40/43

33

b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

natura atau kenikmatan.

c. Sanksi perpajakan berupa bunga,denda,dan

kenaikan.

d. Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak

dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-

syarat tertentu (misalnya: daftar nominatif biaya

entertainment, daftar nominatif atas penghapusan

piutang).

7.1.2. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan

antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misal:

a. Metode penyusutan

b. Metode penilaian persediaan

c. Penyisihan piutang tak tertagih

d. Rugi-laba selisih kurs.

7.2. Deductable Expenses

Pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung

dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara (3M) penghasilan yang merupakan Objek Pajak

Biaya pembelian bahan.

Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah,

gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan

dalam bentuk uang.

Bunga,

Sewa,

Royalty,

Biaya perjalanan,

Biaya pengolahan limbah,

Premi asuransi,

Biaya administrasi, dan


41/43

34

Pajak, kecuali Pajak Penghasilan,

Penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,

Pengeluaran di muka, pembebanannya dapat dilakukan melalui

alokasi,

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

Menteri Keuangan,

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, Kerugian karena selisih kurs mata uang asing,

Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia,

Biaya bea siswa, magang dan pelatihan,

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (Keputusan Dirjen

Pajak Nomor Kep-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001)

7.3. Non Deductible Expense Pasal 9 UU PPh

Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang

saham, sekutu atau anggota.

Pembentukan dan pemupukan dana cadangan,

Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk

natura dan kenikmatan (benefit in kind)

Contoh 1:

Pengeluaran perusahaan untuk:

pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi /keluarga,

biaya premi asuransi pribadi / keluarga,

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,

Pajak Penghasilan,

Gaji yang dibayarkan kepada anggita persekutuan, firma atau

CV yang modalnya tidak terbagi atas saham,

Sanksi Administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan per-

UU-an di bidang perpajakan,


42/43

35

Selisih Penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal,

Selisih amortisasi komersial diatas penyusutan fiskal,

Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

7.4. Koreksi Fiskal Positif

1) BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK

KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU

ANGGOTA.

2) PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.

3) PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU

JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.

4) JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG

DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG

MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN

DENGAN PEKERJAAN.\

5) HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.

6) PAJAK PENGHASILAN.

7) GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA

PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK

TERBAGI ATAS SAHAM.

8) SANKSI ADMINISTRASI.

9) SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN

FISKAL.

10) SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI

FISKAL.

11) BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.

12) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

7.5. Koreksi Fiskal Negatif

1) SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH

PENYUSUTAN FISKAL.

2) SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI

FISKAL.

3) PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.

4) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.


43/43

7.6. Contoh Soal

Untuk itu dipersilakan melihat Contoh Soal pada lampiran.

Jakarta, 18 Mei 2014

Kelompok 8 :

RIYA HASTUTI43211120258

ANDREAS JIMAN - 43211120277

ALWAN ZAMRONI43213110379

RADEN MUHAMMAD TAUPIK43213120048

NUR HIKMAH PUTRI43213120267

GENDRO BUDI PURNOMO43213120283

FITRIANI AYUNINGSIH43213120297

RETNO EKAWATI43213120302

the paper to the presentation :: indonesian tax planning pph ps 22, ps 23, ps 24, ps 25

Documents