PPh I (PPh Orang

Pribadi)

Silabus Pengajaran1. - Definisi Orang Pribadi ( Kegiatan Usaha/Pekerjaan bebas/Pegawai)

- Prinsip Perpajakan-Menentukan Orang Pribadi

- Prinsip UU PPh Menentukan OP sebagai subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri

Definisi Domisili Fiskal atau Residen Fiskal Keluarga sebagai Subyek Pajak Orang Pribadi

2. - Definisi Penghasilan

- Pengelompokan Penghasilan (Final & Non Final)

- Contoh –Contoh Penghasilan

-Penghasilan yang Dikecualikan sebagai obyek Pajak

3. - Saat Timbulnya Utang PPh dan Saat Pemajakannya ( PPh 25 & PPh 29)

- Sistem Self Assesment ( Menghitung, Membayar dan Menyetor)

- Penghitungan Pajak Penghasilan ( Norma & Pembukuan)

Silabus Pengajaran4. - Unsur-Unsur Pernghitungan PPh Terutang :

Penghasilan Netto Zakat Kompensasi Kerugian PTKP Tarif Pajak ( PPh Terutang ) Kredit Pajak

5. Perhitungan PPh Terutang bagi WP OP Usahawan dan aplikasi pada SPT Tahunan: Penghasilan Bruto Norma Penghitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto PTKP PPh Terutang Kredit Pajak

Silabus Pengajaran6. Perhitungan PPh Terutang bagi WP OP Yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan Aplikasi

pada SPT Tahunan : Penghasilan Bruto Norma Penghitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto PTKP PPh Terutang Kredit Pajak

7. Perhitungan PPh Terutang bagi WP OP Karyawan dan Aplikasi pada SPT Tahunan: Penghasilan Bruto Norma Penghitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto PTKP PPh Terutang Kredit Pajak

DASAR HUKUMUU No. 28 Tahun 2007 (KUP)UU No. 36 Tahun 2008 ( Pajak

Penghasilan )Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto

DEFINISI SUBJEK PAJAK

Yaitu pihak yg menjadi sasaran atau dimaksud oleh UU utk membayar pajak atau memikul beban pajak.

4 pihak yg mjd sasaran UU utk memikul beban PPh sesuai UU PPh pasal 2 ayat (1)1. a. Orang pribadi

b. Warisan yg belum terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yg berhak2. Badan3. Bentuk usaha tetap

Dasar Subyek pajak PPh

Orang pribadi

Badan

Manusia yg masih hidup

PT, CV, BUMN, BUMD, firma, kongsi,dsb

Warisan yang belum terbagi

BUT

Subyek Pajak Orang Pribadi

Kewajiban

Jenis

Subyek Pajak Dalam Negeri

Melakukan Kegiatan Usaha / Pekerjaan Bebas

Subyek Pajak Luar Negeri

Karyawan /Pegawai

Prinsip UU PPh menentukan orang pribadi sbg subjek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri

• UU PPh menentukan jika orang pribadi yg berdomisili di Indonesia adalah subyek pajak orang pribadi dalam negeri (asas domisili bukan asas kewarganegaraan). Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia bukan subyek pajak karena tidak tunduk pd hukum pajak yg berlaku di Indonesia.

• Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia akan tunduk pada hukum pajak Indonesia jika:

1.Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia melakukan kegiatan/ menjalankan usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia( asas bentuk usaha tetap). Orang pribadi tsb mjd subjek pajak orang pribadi luar negeri bentuk usaha tetap/ subyek pajak BUT.

2.Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia menerima/ memperoleh penghasilan yg bersumber dari Indonesia (asas sumber) tanpa melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Orang pribadi tsb mjd subyek pajak orang pribadi luar negeri selain bentuk usaha tetap (subyek pajak orang pribadi luar negeri selain BUT)

Definisi domisili fiskal atau residen fiskal

Domisili/ residen fiskal

Residen Indonesia ( berdomisili Indonesia)

Bukan residen Indonesia ( tidak berdomisili Indonesia)

Syarat orang pribadi sbg residen Indonesia :1. Bertempat tinggal/ menetap di Indonesia2. Berada di Indonesia >183 hari dlm jangka waktu 12 bulan3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat utk bertempat

tinggal di Indonesia

Seseorang bukan sbg residen fiskal Indonesia, jika :1. Tidak bertempat tinggal/ tidak menetap di Indonesia2. Berada di Indonesia <183 hari dlm jangka waktu 12 bulan3. Berada di Indonesia, tetapi tidak mempunyai niat utk bertempat tinggal/ menetap di

Indonesia

Syarat orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia akan dipenuhi jika memenuhi salah satu dari keempat kriteria berikut :

1. Alamat tempat tinggalnya yg tetap di Indonesia2. Tempat keluarganya tinggal di Indonesia 3. Tempat kegiatan utamanya dijalankan di Indonesia4. Dia lebih banyak berada di Indonesia

Keluarga sebagai Subyek Pajak Orang Pribadi

Keluarga inti yang terdiri dari suami ,istri, anak yang belum dewasa (di bawah 18 thn) merupakan satu-kesatuan ekonomis yang diwakili oleh kepala keluarga

Perlakuan Perpajakan terhadap satu keluarga sama dengan perlakuan perpajakan terhadap satu Subjek Pajak

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan syarat :

penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya

dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya

(Pasal 8 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008)

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah

suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

Penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya

Anak yang Belum Dewasa

Subyek Pajak -Kewajiban

Melakukan Kegiatan Usaha

Pekerjaan Bebas

Pegawai /Karyawan

Perdagangan

Industri

Jasa

Dokter,Notaris,Akuntan,Aktuaris, Konsultan (Tenaga Ahli)

Pegawai TetapPegawai Tidak Tetap

OP yang Dikecualikan sebagai Subyek Pajak

Pejabat Perwakilan Negara Asing

Pegawai /Karyawan Organisasi International

Bukan WNI

Di INA tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjannya

Berdasarkan azas Timbal Balik

Bukan WNI

Di INA tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjannya

Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif OP DN

Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia.

Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia.

Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Warisan yang Belum Terbagi

Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi (saat meninggalnya pewaris).

Berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya.

Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak SubjektifWP Luar Negeri Dimulai pada saat orang pribadi atau badan

di Luar Negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif BUT

Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia

Berakhir pada saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia

PenghasilanSetiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak

Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak

Dengan nama dan dalam bentuk apapun

Pengelompokan Penghasilan Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan

kerja dan pekerjaan bebas, seperti ; gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dsb.

Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Penghasilan dari modal yang berupa harta

gerak ataupun harta tak gerak seperti ; bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dsb.

Penghasilan lain-lain, seperti ; pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.

Jenis Penghasilan

a. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN BERKENAAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH TERMASUK GAJI, UPAH, TUNJANGAN, HONORORARIUM, KOMISI, BONUS, GRATIFIKASI, UANG PENSIUN, ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAINNYA, KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI.

Jenis Penghasilanb. HADIAH DARI UNDIAN ATAU PEKERJAAN ATAU KEGIATAN DAN PENGHARGAAN C. LABA USAHA d. KEUNTUNGAN KARENA PENJUALAN ATAUKARENA PENGALIHAN HARTA, TERMASUK :

1. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PERSEROAN, PERSEKUTUAN, BADAN LAINNYA SEBAGAI PENGGANTI SAHAM/ PENYERTAAN MODAL

2. KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH PERSEROAN, PERSEKUTUAN, DAN BADAN LAINNYA KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA 3. KEUNTUNGAN KARENA LIKUIDASI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

4. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA BERUPA HIBAH, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, KECUALI YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA SEDARAH DALAM

GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT, DAN BADAN KEAGAMAAN ATAU BADAN PENDIDIKAN ATAU BADAN SOSIAL ATAU PENGUSAHA KECIL TERMASUK KOPERASI YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK

ADA HUBUNGAN DENGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN

e. PENERIMAAN KEMBALI PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

Jenis Penghasilanf. BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG g. DIVIDEN, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, TERMASUK DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS, DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI h. ROYALTYi. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTAj. PENERIMAAN ATAU PEROLEHAN PEMBAYARAN BERKALAk. KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG, KECUALI SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAHl. KEUNTUNGAN KARENA SELISIH KURS MATA UANG ASINGm. SELISIH LEBIH KARENA PENILAIAN KEMBALI AKTIVAn. PREMI ASURANSIo. IURAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERKUMPULAN DARI ANGGOTANYA YANG TERDIRI DARI WAJIB PAJAK YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBASp. TAMBAHAN KEKAYAAN NETO YANG BERASAL DARI PENGHASILAN YANG BELUM DIKENAKAN PAJAK

Dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan Penghasilan yang merupakan Objek

Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).

Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))

Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat Final (Pasal 4 ayat (1))

PPh Final

Dalam rangka penghitungan SPT Tahunan, penghasilan yg dikenakan PPh Final tdk digabung dengan penghasilan lain (non final)

PPh final yang dibayar/dipotong tdk dapat dikreditkan

Biaya utk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang PPh-nya final tdk dapat dikurangkan

Bukan Objek Pajak (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat Harta hibahan yg diterima oleh

Keluarga sedarah dlm grs keturunan lurus 1 derajat Pengusaha kecil yg ditetapkan Menteri KeuanganSepanjang tdk ada hubungan usaha, pekerjaan,

kepemilikan / penguasaan Warisan Harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh Badan sbg

pengganti saham / penyertaan modal Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan

atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa

Bukan Objek Pajak (2) Dividen diperoleh Perseroan Terbatas dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia,

Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu,

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.

Bukan Objek Pajak (3)

Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha

Saat Terutang Pajak

WP OP tidak menjalankan

usaha/pekerjaan bebas

WP OP menjalankan usaha/pekerjaan

bebas

WP Badan

Bila penghasilan jumlahnya melebihi

PTKP

Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh

NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya

Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh

NPWP paling lama 1 bulan setelah saat

usaha mulai dijalankan

Stelsel Campuran

- Perpaduan stelsel riil dan anggapan- Upaya menghilangkan kelemahan-kelemahan- Awal tahun menggunakan stelsel fictie (bersifat

sementara) di akhir tahun dikoreksi berdasarkan penghasilan sebenarnya

- Diterapkan sistem pemungutan di depan dan di belakang

- Diterapkan dalam Pajak Penghasilan- Pajak awal tahun melalui potput pihak lain, tahun

berjalan dengan angsuran (PPh Psl 25), akhir tahun dikoreksi (PPh Psl 29)

Kelebihan:1. Dana pajak segera masuk ke kas negara2. Fiskus dan WP tidak dirugian karena apabila

ada perubahan pada akhir tahun dapt dikoreksi

Kelemahan: Dengan adanya ketetapan dua kali dalam

satu tahun pajak menjadi tidak efisien dan tidak ada kepastian hukum. Menambah pekerjaan, biaya dan tenaga untuk menghitung dan menetapkan utang pajak yang bersifat tetap.

PPh Pasal 25 Secara Umum

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan = sama dengan PPh yang terutang menurut SPT

Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah

dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24)

dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh psl 25

Contoh Umum Tn Amir (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor Laporan Laba Rugi Th 2011 sbb :

Penjualan 500.000.000 HPP 300.000.000 Laba Kotor 200.000.000 Biaya usaha 130.000.000 Laba usaha 70.000.000 Pendapatan luar usaha

Komisi penjualan 15.000.000 Bunga pinjaman 10.000.000

Laba bersih 95.000.000 PPh yang dipotong/dipungut pihak lain

PPh 21 150.000 PPh 22 impor 2.500.000 PPh 23 1.500.000 Jumlah 4.150.000

SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2011

Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh psl 25

Contoh Penghasilan Tidak Teratur

Tn Joko (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor Laporan Laba Rugi Th 2004 sbb :

Penjualan 400.000.000 HPP 300.000.000 Laba Kotor 100.000.000 Biaya usaha 70.000.000 Laba usaha 30.000.000 Pendapatan luar usaha

Komisi penjualan 15.000.000 Bunga pinjaman 10.000.000 Keuntungan penjualan mobil 5.000.000

Laba bersih 60.000.000 PPh yang dipotong/dipungut pihak lain

PPh 21 150.000 PPh 22 impor 500.000 PPh 23 1.500.000 Jumlah 2.150.000 SOAL : Hitung PPh

25 untuk tahun 2005

Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru PPh Pasal 25 dihitung dengan menerapkan tarif

umum Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuan (dalam hal WP wajib melaksanakan pembukuan) atau berdasarkan Norma Penghitungan (dalam hal wajib pajak tidak wajib melaksanakan pembukuan /melaksanakan pembukuan tetapi tidak diketahui penghasilan netonya.

Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan netonya dikurangi PTKP terlebih dahulu.

Tuan Abdullah telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) anak yang menjadi tanggungannya. Pada tanggal 01 Januari 2011 membuka usaha industri mebel. Tuan Abdullah hanya menyelenggarakan catatan saja, karena usahanya masih baru. Persentase Norma Penghitungan sebesar 12%, Peredaran Bruto selama bulan Januari 2011 sejumlah Rp. 42.000.000,00.

Pertanyaan : Hitunglah Pajak Penghasilan pasal 25 untuk bulan Januari 2011

Contoh WP Baru Norma

Contoh WP baru pembukuan

Tn Jamal (TK/0) mulai 1 Januari 2011 terdaftar sebagai wajib pajak dan diberikan NPWP.

Bulan Penjualan Biaya Laba

Januari ’05 30 jt 20 jt 10 jt

Februari ’05 40 jt 35 jt 5 jt

Maret ‘05 50 jt 25 jt 25 jt

SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2011

PPh 25 sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Sama dengan jumlah angsuran PPh psl 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya (Masa Desember)

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Per-32/PJ/2010)

WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer (barang dan jasa )yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha

WP yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan NPWP masing-masing tempat usahanya dan domisili di KPP yang bersangkutan.

WP yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berada.

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUPER-32/PJ/2010

MENDAFTARKAN NPWP DI : KPP DOMISILI (MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP) DAN, KPP LOKASI (MELIPUTI TEMPAT USAHA/GERAI; TIAP GERAI WAJIB MENDAFTARKAN NPWP)

WP OP USAHA PERDAGANGAN GROSIR DAN ATAU ECERAN DENGAN BEBERAPA TEMPAT USAHA (GERAI);

WAJIB

ANGSURANPPh PASAL 25

SEBESAR

0,75 % DARI JML PEREDARAN BRUTO TIAP BULAN;DIBAYAR ATAS NAMA DAN NPWP MASING MASING TEMPAT USAHA

dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Lokasi paling

lambat tanggal 20

Contoh Tn Purnama (K/1) berdomisili di Sukabumi mempunyai

usaha pedagangan eceran Handphone yang berlokasi di Mall Bekasi, Mall Depok dan di Pasar Anyar Bogor

Berikut ini peredaran usaha Tn Purnama selama tahun 2011 :

Bulan Bekasi Depok Bogor

Januari 30 juta 25 juta 10 juta

Februari

40 juta 15 juta 15 juta

Maret 20 juta 10 juta 25 juta

April 10 juta 5 juta 30 juta

Mei 5 juta 10 juta 15 juta

Juni 10 juta 15 juta 35 juta

Hitung :• PPh 25 sebagai WP OPPT yg harus dibayar sendiri tahun

2011

Bulan Bekasi Depok Bogor

Juli 20 juta 20 juta 5 juta

Agustus 10 juta 10 juta 25 juta

September

10 juta 5 juta 15 juta

Oktober 5 juta 15 juta 10 juta

November 10 juta 5 juta 5 juta

Desember 5 juta 10 juta 10 juta

Skema Pemajakan WP OP

WP Orang Pribadi

Omset 1 th < 4,8 M Omset 1 th 4,8 M

Boleh melakukan pencatatan Wajib melakukan pembukuan

Pengh netto =

Pengh brutto x Norma pengh netto %

Pengh netto =

Pengh brutto – pengurang pengh brutto`

Pengh Kena Pajak =

(Pengh brutto x Norma pengh netto %)

-Zakat- PTKP

Pengh Kena Pajak =

(Pengh brutto – Biaya deductible – Zakat-Kompensasi Kerugian –

PTKP)

PPh terutang = Tarif psl 17 x Pengh Kena Pajak

Pencatatan

Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh Final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang , serta jumlah harta dan kewajiban pada

pembukuan

Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,

Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

pembukuan Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan

di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

Buku, catatan, dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Norma Penghasilan NettoKep 536/PJ./2000

Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah 10 ibu kota propinsi

Medan - Surabaya Palembang - Denpasar Jakarta - Manado Bandung - Makasar Semarang - Pontianak

Ibu kota propinsi lainnya Daerah lainnya

Ex. Lampiran Kep 536/PJ./2000

Kode Jenis Usaha10 ibu kota

propinsi

kota propinsi lainnya

Daerah lainnya

32200 Industri pakaian jadi kecuali untuk kaki 13,5 13 12,5

32300 Industri kulit & barang dari kulit kecuali utk kaki 17,5 16,5 16

32400 Industri barang keperluan kaki 17 16 15

62200 Perdagangan eceran brg kelontong, supermarket 30 25 20

62420 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, hasil pengolahan kulit termasuk brg keperluan kaki

30 25 20

62422 Perdagangan eceran brg elektronik 30 25 20

62100 Rumah makan dan minum 25 20 20

62920 Jasa akuntansi dan pembukuan 36 35 35

93213 Dokter 45 42,5 40

97110 Reparasi kendaraan bermotor 20 18,5 17,5

97400 Pangkas rambut dan salon kecantikan 30 28 27

50

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)Per 1 Januari 2009

HUBUNGAN KELUARGA

10

KE

SAM

PING

IPAR WP

10

KE

SAM

PING

10 KE ATAS 10 KE ATAS

AYAH+

IBU

MERTUAWP

SAUDARAKANDUNG

10 KE BAWAH 10 KE BAWAH

ANAKKANDUNG

ANAKTIRI WP

SEDARAH SEMENDA

WP + ISTRI

SEMENDASEDARAH

Contoh

Tn Sahrul, status menikah mempunyai 2 orang anak, mempunyai usaha perdagangan eceran sepatu berlokasi di Pasar Anyar Bogor

Dari pencatatan diketahui jumlah peredaran usaha selama tahun 2005 Rp 100.000.000

53

TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru)TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru)

UU PPh 36/2008Pasal 21 ayat (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP .

Z A K A T(PER-6/PJ./2011)

DIBAYARKAN OLEH :1.OP PEMELUK ISLAM 2.BADAN YANG DIMI-

LIKI OP PEMELUKISLAM

DIBAYARKAN OLEH :1.OP PEMELUK NON

NON ISLAM 2.BADAN YANG DIMI-

LIKI OP PEMELUKNON ISLAM

SIFATNYA WAJIB

DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT ATAU BADAN AMIL ZAKAT YG DIAKUI PEMERINTAH

DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK PEMERINTAH

BUKTI PEMBAYARAN Z A K A TYG DIAKUI

PEMBAYARAN LANGSUNG, TRANSFER,VIA ATM

Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar

Jumlah Pembayaran

Tanggal Pembayaran

Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan

Tanda tangan petugas Lembaga Amil/Keagamaan -Langsung

Validasi Bank-jika pembayaran Bank

KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh

KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh

PEMBUKUANPEMBUKUAN

Dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh

KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh

Tahun Pajak Laba /(Rugi) Fiskal Sisa Rugi Fiskal

    2009 2011

2009 (1,200,000,000) (1,200,000,000)  

2010 200,000,000 (1,000,000,000)  

2011 (300,000,000) (1,000,000,000) (300,000,000)

2012 - (1,000,000,000)  

2013 100,000,000 (900,000,000)  

2014 800,000,000 (100,000,000)  

2015 150,000,000   (150,000,000)

2016 250,000,000   100,000,000

FORMULA PENGHITUNGAN PPH OP (NORMA)USAHAWAN

Peredaran Usaha Rp. ……………….

Norma Penmghasilan Netto %

Penghasilan Netto Rp. ………………. Zakat (Rp. ………………)

Penghasilan Netto Setelah Zakat Rp. ………………. PTKP (Rp……………….)

PKP Rp………………..

Tarip Ps 17 Rp…………......... Kredit Pajak :

PPh Pasal 21/22/23/24 (Rp………………) PPh Pasal 25

(Rp………………) PPh Kurang/(lebih) bayar RP………………..

Penghasilan istri

Bekerja pada satu pemberi kerja

Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja Melakukan usaha Melakukan pekerjaan bebas

Penghasilan istri tidak digabung Status K/... PPh 21 atas penghasilan istri bersifat

final (tidak dapat dikreditkan)

Penghasilan istri digabung Status K/I/... PPh 21/22/23 atas penghasilan istri dapat

dikreditkan

PEKERJAAN BEBAS

60

( UU NO. 28 TAHUN 2007 PASAL 1 ANGKA 24)

Yang memiliki Keahlian Khusus

Tidak Terikat oleh hubungan kerja

Contoh : Dokter, Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan

Pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi

FORMULA PENGHITUNGAN PPH OP (NORMA)PEKERJAAN BEBAS

Peredaran Usaha Rp. ……………….

Norma Penmghasilan Netto %

Penghasilan Netto Rp. ………………. Zakat (Rp. ………………)

Penghasilan Netto Setelah Zakat Rp. ………………. PTKP (Rp……………….)

PKP Rp………………..

Tarip Ps 17 Rp…………......... Kredit Pajak :

PPh Pasal 21/22/23/24 (Rp………………) PPh Pasal 25

(Rp………………) PPh Kurang/(lebih) bayar RP………………..

FORMULA PENGHITUNGAN PPH OP

USAHA PEK .BEBAS PEGAWAI

P. BRUTONORMAP. NETTO(ZAKAT)P.NETTO STL ZKT(PTKP)PKPPPH TERUTANG(KREDIT PAJAK) - Dipotong Pihak III - Dibayar sendiri (PPh 25)PPh Kurang/(Lebih) Bayar / PPh 29

P. BRUTONORMAP. NETTO(ZAKAT)P.NETTO STL ZKT(PTKP)PKPPPH TERUTANG(KREDIT PAJAK) - Dipotong Pihak III - Dibayar sendiri (PPh 25)PPh Kurang/(Lebih) Bayar / PPh 29

P. BRUTO(B.JAB)(IURAN PENSIUN)( IURAN JHT)P. NETTO(PTKP)PKPPPH TERUTANG(KREDIT PAJAK) - Dipotong Pihak IIIPPh Kurang/(Lebih) Bayar / PPh 29

SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI

1770 1770 S 1770 SS

-Usahawan-Pekerjaan Bebas

-Karyawan >60 jt-Karyawan .> 2 pem- beri kerja-Mendapat Pengha- silan dari CV

- Karyawan < 60 jt

MID SEMESTER 2

PASAL 28 UU KUP

WP OP Wajib

Pembukuan

HurufSatuan Mata uang,

Tulisan,Angka

PerubahanMetode

Pembukuan

DikecualikanPembukuan

Itikad baik,Keadaan

Sebenarnya

Taat AzasStelses Akrual,

Stelsel Kas

Isi Pembukuan

DaluwarsaPenyimpanan

Dokumen

WP OP WAJIB PEMBUKUAN

KEG. USAHA

- INDUSTRI-PERDAGANGAN-JASA

PEK . BEBAS

- PENGACARA- AKUNTAN- KONSULTAN-NOTARIS-PDL. ASURANSI

WP OP DIKECUALIKAN DARI PEMBUKUAN

KEG. USAHA ATAUPEK. BEBAS

- KEP-536/PJ/2000 - PMK-01/PMK.03/2007- UU NO. 36 /2008

TDK MELAKUKAN KEG. USAHAATAU PEK. BEBAS

- PEGAWAI SWASTA- PEGAWAI NEGERI SIPIL- KARYAWAN

- OMZET > 4.800.000.000- BERLAKU MULAI 2009

PEMBUKUAN

ITIKAD BAIK

KEADAAN / KEG .USAHASEBENARNYA

PEMBUKUAN / PENCATATAN

HURUF LATIN

ANGKA ARAB

SATUAN RUPIAH

BAHASA INDONESIA BHS. ASING YG DIIJINKAN

O/ MENKEU

PEMBUKUAN

TAAT AZAS

STELSEL KASATAU

STELSEL AKRUAL

1. Stelsel Pengakuan Penghasilan2. Tahun Buku3. Metode Penilaian Persediaan4. Metode Penyusutan dan amortisasi

MENCEGAH PERGESERANLABA /RUGI

STELSEL

AKRUAL

PENGHASILAN DIPEROLEHBEBAN TERUTANG

KAS

PENGHASILAN KAS DITERIMABEBAN KAS DIEKLUARKAN

USAHA SKALA BESARPENJUALAN <> PEMBAYARAN > 1 BLN

USAHA SKALA KECILPENJUALAN <> PEMBAYARAN =SINGKAT

INDISTRI , JASA KONSTRUKSI RESTORAN, JASA, HIBURANTRANSPORTASI

PENJUALAN = TUNAI + NON TUNAIHPP = PEMBELIAN +PERSEDIAANAKTIVA = PENYUSUTAN

Perubahan Metode Pembukuan

Permohonan Perubahan Tahun Buku o/ WP

Diajukan sebelum dimulainyaTahun buku yang baru

Dilakukan Pemeriksaan oleh DJP

Persetujuan DJP

Pembukuan

Standar AkuntansiKeuangan

Harta

Kewajiban

Beban

Modal

Penghasilan

Penjualan

Pembelian

Neraca

Laba Rugi

Pembukuan dengan Mata Uang Asing

Persetujuan Menkeu

PMA

KONTRAK KARYA

KONTRAK BAGI HASIL

INDUKNYA DI LUAR NEGERI

LISTING DI BURSA ASING

PENCATATAN

PEREDARAN USAHA /OMSET

PENGHASILAN LAINNYA

BUKAN OBYEK PAJAK

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

Pembukuan, Pencatatan

Manual atau Online

Wajib Disimpan selama 10 tahun

Daluarsa Penyidikan

BEBAN -FISKAL

DPT DIKURANGKANPasal 6 UU PPh

3 M ( Mendapatkan, Menagih, Memelihara)Penghasilan

PENYUSUTAN

IURAN KEPADA DANA PENSIUN DISAHKAN O/ MENKEU

KERUGIAN KARENA PENJUALANATAU PENGALIHAN HARTA

KERUGIAN SELISIH KURS MATA UANGASING

BEBAN PENELITIAN & PENGEMBANGANPERUSAHAAN YG DILAKUKAN

DI DALAM NEGERI

BEA SISWA, PELATIHAN. MAGANG

PIUTANG YG NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

SUMBANGAN YG DIATURPERATURAN PEMERINTAH

TDK DPT DIKURANGKANPasal 9 UU PPh

PEMBAGIAN LABA DLM BENTUK APAPUNPEMBAGIAN SHU KOPERASI

U / KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAMSEKUTU, ANGGOTA ATAU PRIBADI

PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKANDANA CADANGAN

PREMI ARUSANSI JIWA, KESEHATAN,BEASISWA, KECELAKAAN

YG DIBAYAR WP OP

PENGGANTIAN DLM BENTUK NATURAKEC, MAKAN MINUM U SEMUA PEGAWAIDAN KENIKMATAN UNTUK DAERAH TTT

YH DIATUR OLEH MENKEU

JUMLAH YG MELEBIHI KEWAJARAN YGDIBAYARKA KEPADA PEMEGANG SAHAM

ATAU YG MEMILIKI HUB ISTIMEWA

HARTA YG DIHIBAHKAN, SUMBANGANBANTUAN

PPh DAN SANKSI ADM PERPAJAKAN

GAJI YG DIBAYARKAN KPD ANGGOTA CV, FaYGMODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM

Berikut ini laporan laba rugi komersial usaha Tn Abadi selama tahun 2011Penghasilan dari usahaPenjualan 130,000,000Rp Harga pokok penjualan 60,000,000Rp Laba Kotor 70,000,000Rp Biaya operasiGaji pegawai 9,000,000Rp Alat tulis kantor 8,000,000Rp Biaya pemeliharaan bangunan yang disewakan 7,000,000Rp PPh Pasal 25 6,000,000Rp Sanksi keterlambatan penyampaian SPT 5,000,000Rp PBB 4,000,000Rp Biaya listrik, air, telpon kantor 3,000,000Rp Biaya listrik, air, telpon rumah 2,000,000Rp Sumbangan HUT RI 1,000,000Rp Jumlah biaya usaha 45,000,000Rp Penghasilan luar usahaPenghasilan dari persewaan bangunan 50,000,000Rp Bunga pinjaman 10,000,000Rp Bagian Laba Firma Abadi & Rekan 2,000,000Rp Jumlah penghasilan luar usaha 62,000,000Rp Laba Bersih 87,000,000Rp

PENYUSUTAN

HARTA BERWUJUD KECUALITANAH YG BERSTATUS HAK MILIK, HGB, HGU, DAN HAK

PAKAI

DILAKUKAN DALAM BAGIAN-BAGIAN YG SAMA BESAR SELAMA MASA YG

TELAH DITENTUKAN

BANGUNANDILAKUKAN DALAM BAGIAN-BAGIAN YG MENURUN

SELAMA MASA MANFAAT YG DIHITUNG DENGAN TARIF ATAS NILAI SISA BUKU DAN PADA AKHIR MASA MANFAAT NILAI SISA BUKU DISUSUTKAN SEKALIGUS SELAIN BANGUNAN

USAHA TERTENTU DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN.

MULAI PENYUSUTAN PADA BULAN DILAKUKANNYA PENGELUARAN, KECUALI HARTA YG MASIH DALAM PROSES PENGERJAAN, PADA TAHUN SELESAINYA PENGERJAAN HARTA TERSEBUT.

DENGAN PERSETUJUAN DIRJEND PAJAK: -PADA BULAN HARTA TSB DIGUNAKAN, ATAU - PADA BULAN HARTA TSB MULAI MENGHASILKAN.

DASAR PENYUSUTAN BAGIWP YG MELAKUKAN PENI LAIAN KEMBALI AKTIVA

SESUAI DENGAN PSL 19

NILAI SETELAH DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI TIVA

Pasal 11

MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN

KELOMPOK

HARTA

BERWUJUD.

MASA

MANFAAT

TARIP PENYUSUTANGARIS SALDO

LURUS MENURUN

l. BUKAN BANGUNAN

KELOMPOK 1

KELOMPOK 2

KELOMPOK 3

KELOMPOK 4

4 TAHUN

8 TAHUN

16 TAHUN

2O TAHUN

25% 50%

12,5% 25%

6.25% 12,5%

5% 10%

ll.BANGUNAN

- PERMANEN

- TIDAK PERMANEN

20 TAHUN

10 TAHUN

5%

10%

KELOMPOK HARTA BERWUJUDDITETAPKAN DG KEPMENKEU

AMORTISASI

ATAS PENGELUARAN UNTUK HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA, TER MASUK BIAYA PERPANJANG

AN HGB, HGU, DAN HAK PAKAIYANG MEMPUNYAI MASA MAN FAAT LEBIH DARI SATU TAHUN

DILAKUKAN DALAM BAGIAN YANG SAMABESAR

ATAU

DALAM BAGIAN-BAGIAN YG MENURUN SELAMA MASA MANFAAT YG DIHI TUNG DG CARA MENERAP KAN TARIF AMORTISASI

ATAS PENGELUARAN ATAU ATAS NILAI SISA BUKU, DAN

PADA AKHIR MASA MAN FAAT DIAMORTISASI SEKA LIGUS DG SYARAT DILAKU KAN SECARA TAAT AZAS. Pasal 11A

MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI

KELOMPOK HARTA

TAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

KELOMPOK 2

KELOMPOK 3

KELOMPOK 4

MASA

MANFAAT

TARIF AMORTISAS

GARIS SALDO LURUS MENURUN

4 TAHUN 8 TAHUN

16 TAHUN 20 TAHUN

25%12,5%6,25%

5%

50%25%

12,5%10%

I

II

1. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL DI

BEBANKAN PADA TAHUN TERJADINYA PENGELUARAN

SAMA DENGANAd I DIATAS

III

HAK DAN PENGELUARAN BIDANGPENAMBANGAN MIGAS BUMI

MENGGUNAKAN METODESATUAN PRODUKSI

IV

1. HAK PENAMBANGAN 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER

ALAM SERTA HASIL ALAM LAINNYA YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT

LEBIH 1(SATU) TAHUN.

MENGGUNAKAN METODESATUAN PRODUKSI SETINGGI-TINGGINYA 20% SETAHUN.

V

PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMER SIAL YG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LE BIH SATU TAHUN DIKAPITALISASI

DIAMORTISASI SAMA DGANGKA 1(SATU) DIATAS.

Kredit Pajak

PPh yg dipotong / dipungut pihak lain di DN, meliputi PPh 21/22/23

PPh dibayar di LN (kredit PPh psl 24)

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

PPh dibayar di LN boleh dikreditkan dg PPh di Indonesia

Pengkreditan PPh psl 24 dilakukan di tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut

Kerugian di LN tidak boleh digabung

Rumus Kredit Pajak Luar Negeri

PPh psl 24 yg dikreditkan jumlah yg lebih kecil antara : Pajak yg sebenarnya dibayar di LN

Rumus : PPh terutang atas X Penghasilan Netto LN

seluruh Penghasilan Penghasilan Kena Pajak

  (dihitung per-country basis)

Jumlah PPh terutang atas seluruh penghasilan

Contoh Tn Osama (K/1) berkedudukan di Jakarta

memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 adalah sbb : Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp

8.000.000.000. Di Singapura memperoleh penghasilan (laba neto)

Rp 2.000.000.000, dimana PPh yang dibayar di Singapura sebesar Rp 800.000.000

Di Vietnam memperoleh penghasilan (laba neto) sebesar Rp 6.000.000.000, dimana PPh yang dibayar sebesar Rp 1.500.000.000

Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp 5.000.000.000

Hitung kredit pajak PPh pasal 24

Penghasilan Netto DPP PPh- Dalam Negeri 8,000,000,000Rp - Singapura 2,000,000,000Rp 800,000,000 - Vietnam 6,000,000,000Rp 1,500,000,000

16,000,000,000Rp 2,300,000,000 18,480,000.00

15,981,520,000.00 50,000,000Rp 5% 2,500,000Rp

200,000,000Rp 15% 30,000,000Rp 250,000,000Rp 25% 62,500,000Rp

15,481,520,000Rp 30% 4,644,456,000Rp 4,739,456,000Rp

1 Singapura 592,432,000Rp 2 Vietnam 1,777,296,000Rp

2,369,728,000Rp

Penghitungan PPh TerutangPenghasilan Netto 16,000,000,000Rp

PTKP 18,480,000Rp PKP 15,981,520,000Rp PPh Terutang 4,739,456,000Rp Kredit Pajak ( asumsi hanya PPh 24) 2,092,432,000Rp PPh YMH Dibayar 2,647,024,000Rp