tax court kelompok 3

8/18/2019 Tax Court Kelompok 3

1/14

TAX COURT

KasusBanding Agen

Kapal Asing


2/14

GustiannaPasaribu

(12050320

3)

Dian AyuLestari

(120503195)

Tengu!"a"ara

(1205031#5)


3/14

Nomor Putusan : Put. xxxx/PP/M.VIII/13/2008

Tanggal Putusan : 9 Januari 2008

Jenis Paja : PP! Pemotongan "an Pemungutan

Masa Paja : Januari s.". #esem$er 2002


4/14


5/14

Kronologi• Wajib pajak (WP) diperiksa sehubungan dengan kewajiban pajak

penghasilan (PPh) pemotongan dan pemungutan untuk tahunpajak 2002

• SKPKB diterbitkan oleh fiskus pada 1 !o"ember 200

• WP mengajukan keberatan pada 2# $anuari 200%& kemudian

ditolak oleh fiskus melalui surat keputusan keberatan tertanggal

' $anuari 200#• WP mengajukan banding ke pengadilan pajak atas surat

keputusan keberatan pada 0 aret 200#

• Permohonan banding diputus oleh pengadilan pajak pada *

$anuari 200' dan diu+apkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada 2 $anuari 200'


6/14

• ,ndang-undang (,,) !o. % /ahun 1*' tentang Ketentuan

,mum dan /ata ara Perpajakan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan ,, !o. 1% /ahun 2000 (,, K,P).

• ,, !o. # /ahun 1*' tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan ,, !o. 1#

/ahun 2000 (,, PPh).

asar ukum


7/14


8/14

!K0M7

WP7gen Kapal 7sing

(Palembang)

8abang Jakarta

PerusahaanPelayaran di!ingapura

9"##$

Pemeriksaan untuktahun pajak "##"&iskus :Koreksi positi;terhadap jumlah


9/14

34SK,S1. 5bjek Pajak PPh Pasal 2% 6ang

berasal dari pemba6aran kembali

hasil pen6ewaan kapal kepada

pemilik kapal Singapura belum

dipotong& menerbitkan SKPKB

2. KK han6a berlaku bagi

perusahaan pela6aran asing 6ang

mempun6ai B,/ di 4ndonesia

. Karena bukan B,/& sesuai dengan

tax treaty Indonesia – Singapura&

seharusn6a WP memotong PPh

Pasal 2% sebesar 17

WP1.WP memotong PPh Pasal 1 tentang

norma perhitungan khusus bagi WP

perusahaan Pela6aran di luar negeri 6ang

diatur dalam KK.

2. Pihakn6a merupakan agen kapal asing

89 agen+6 fee.

Penerimaan hasil sewa kapal PPh 3inal

Pasal 1 sebesar 2&%:7 oleh pihak

pen6ewa kapal.

. Se+ara de facto, Perusahaan pela6aran

telah beroperasi di 4ndonesia sejak tahun

2000. Berdasarkan PB& sudah melampauitime test *0 hari. /elah berstatus sebagai

B,/

Materi

!engketa


10/14

Perti$bangan %a&elisPokok sengketa adalah koreksi positif 5bjek PPh Pasal 2% untuk tahun

pajak 2002.

Objek PPh Pasal 26 berasal dari pembayaran kembali hasil

penyewaan kapal kepada pemilik kapal yang berasal dari Singapura.

Atas pembayaran tersebut WP memotong PPh inal Pasal !" sebesar

2#6$%. Sementara# menurut iskus# transaksi ini seharusnya dipotong

PPh Pasal 26 sebesar !"%# karena perusahaan pelayaran tersebut

tidak memiliki &'(# sehingga tidak memenuhi persyaratan pengenaanPPh Pasal !".

&erdasarkan penelitian )ajelis# atas bukti yang diberikan oleh WP

ditemukan in*ormasi berupa +

!. )ajelis berpendapat bahwa penghasilan sewa kapal milik prinsipal

telah dipotong PPh inal Pasal !" sebesar 2#6$% oleh pihakpenyewa kapal di ,ndonesia.

2. WP memperoleh fee keagenan sebesar 2% dari sewa kapal milik

prinsipal.


11/14

Keputusan %a&elis

Berdasarkan bukti berupa kontrak1kontrak penyeaan kapal milikprinsipal dengan pihak penyea. Diketahui baha prinsipal telahberoperasi di 4ndonesia lebih dari # hari. 7rtinya% keberadaanprinsipal telah melampaui time-test yang ditetapkan dalam P2Bantara 4ndonesia dengan !ingapura. Dengan demikian% secara ;akta(de ;acto) prinsipal1prinsipal pemilik kapal telah menjadi B56.

Majelis menemukan bukti baha tari; PPh Pasal "/ sebesar '$=yang seharusnya dikenakan menurut &iskus adalah berdasarkanpada 7rticle '" butir 2 Tax Treaty Indonesia- Singapura mengenairoyalti. 5ntuk dijadikan dasar pengenaan pajak tidak tepat.Pasalnya% penghasilan sea kapal tidak termasuk dalam cakupan

terminologi royalti sebagaimana dimaksud dalam P2B tersebut.

Dengan demikian% tidak ada


12/14

6abel 3ingkasan 6ari; P2B

Sumber : www.pajak.go.id

!egara

PajakPenghasilan

i"iden Bunga ;o6alti

(ari*&P(

Penge-ualian

Perusahaan K&

Port* olio

Penyer taan

/angsung

'mum Khusus 'mum Khusus

Singapura !"% 0a !"% !1% !1% !"%


13/14

6anggapan danKesimpulan

Pada kasus sengketa diatas% &iskus tetap mempertahankankoreksinya karena menurutnya pihak prinsipal tidak berstatus B56%sehingga tidak bisa diterapkan PPh Pasal '$. *amun% argumentasikoreksi &iskus dapat dengan mudah dipatahkan dengan ;akta bahaberdasarkan kontrak pemilik kapal asing telah beroperasi di4ndonesia lebih dari # hari% berarti melampaui time1test yang

ditetapkan dalam P2B antara 4ndonesia dengan !ingapura% sehinggatelah menjadi B56.

>agipula% ada juga ;akta yang menguatkan hal tersebut yaituprinsipal telah dikukuhkan menjadi B56 dan PKP di KPP Badora(Badan dan


14/14

6hank Aou

tax court kelompok 3

Documents