MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)

STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT -

RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PPK)

SUB PROYEK BREBES-TEGAL BYPASS

WSP International PT Eskapindo Matra

PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia

PT Prospera Consulting Eng.

RP535v5

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR IS1

Halaman

Daftar Isi ................... .. .................................................................................... I

Daftar Tabel ...................................................................................................... II

A. Deskripsi Proyek ...................... ... .............................................................. 1

B. Hasil Survey Sensus 1

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali 4

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ................... .. ........ 4

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 5

F. Monitoring dan Pelaporan ........................ .... ............................................. 7

G. Jadwal dan Pembiayaan 8

Lampiran :

Gambar 1 Lokasi Proyek

Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Brebes - Tegal

Gambar 3 Lay Out Persimpangan

Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan

Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

Daftar Harga Pasar dari Bank BPR

Dokumentasi Foto Kegiatan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .. .... .. 3

Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan

Brebes - Tegal Anggaran 2006 ......................... ... .......... .. .... . . . . . . . . 9

RENCANA K E R J A

PENGADAAN TANAH, D A N PEMUKIMAN K E M B A L I (RK-PTPK)

S U B PROYEK BREBES-TEGAL BYPASS

A. Deskripsi Proyek

Brebes-Tegal Bypass, adalah salah satu dari Sub-project dari program Strategie

Roads Infrastructure project (SRIP), terletak di antara kota-kota besar yaitu

Cirebon dan Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Sub-project ini adalah bagian

dari Koridor Pantura. Seperti diketahui Koridor Pantura merupakan Koridor yang

menghubungkan dua Kota Utama di Jawa yaitu Jakarta dan Surabaya. Gambar 1 memperlihatkan lokasi strategis sub-project tersebut.

Saat ini Sub-project menyiapkan jalan by-pass baru dari arah utara ke jalan yang

sudah ada. Jalan baru yang disiapkan sepanjang 17.05 km, dengan adanya jalan

baru ini diharapkan arus lalulintas yang padat pada ruas ini akan bisa diatasi.

Gambar ruas secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2. Terdapat 3 (tiga)

persimpangan utama disepanjang sub-project ini, hasil review desain hanya 1

(satu) persimpangan yang memerlukan penambahan lahan yaitu persimpangan

BTBP-2 yang terletak di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota

Tegal. Layout persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

B. Hasil Survey Sensus

Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 15 - 18 Februari 2006,

diidentifikasi hal-hal sbb :

1. Luas lahan yang akan dibebaskan : 427 m2

2. Bangunan yang akan terkena : 80 m2

3. Tanaman yang akan terkena : 3 pohon

4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena : 3 KK

- Pemilik : 3 KK

Untuk perbaikan desain persimpangan pada sub proyek ini, tidak terdapat WTP

yang lahannya terkena seluruhnya sehingga terpaksa pindah dan harus direlokasi.

Bangunan yang terkena seluruhnya adalah berupa kandang itik yang berada

dalam satu area dengan tempat tinggal pemilik dan masih tersedia lahan untuk

membangun kembali. Namun apabila ada warga yang berkeinginan untuk

melepaskan sisa tanah yang ada karena dianggap tidak layak atau memadai untuk

dimanfaatkan, maka prosesnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai

kesepakatan penyelesaiannya.

Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada Tabel B I . berikut ini.

Tabel B I . Data Pembebasan Lahan di Persimpangan

Sub Proyek Brebes - Tegal Bypass

Keterangan ALBI Lainnya ' Telepon. Listrik. Air Berrh dl1 Kondlsi : Permanen. Semi Permanen SernentaralDarurat Status Bangunan Denganmidak IMB Status Tanah ' Hak Milik. Hak Guna Bangunan. Hak Guna Usaha. Sewa. Hak Adat

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi, yaitu

uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang

diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 3 KK yang akan terkena

proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai.

Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah

(PPT) adalah sebagai berikut :

Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi

akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan

Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran

harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).

Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan

sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan

rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya

memerlukan biaya atau investasi.

Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis, dan produktivitas

tanaman.

Bangunan kandang itik milik Karpadi yang terkena seluruhnya akan diberi

kompensasi untuk membangunan kembali kandang pengganti yang juga djlahan

miliknya, sedangkan pembongkaran dilakukan setelah kandang pengganti selesai.

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek

Sosialisasi dilakukan di Kantor Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan

Margadana dengan mengundang warga yang terkena proyek (WTP), tokoh

masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan yang dilakukan oleh

pihak Pemerintah Kota Tegal (PPT) dan proyek. Tujuannya adalah untuk

memberikan penjelasan tentang keberadaan proyek, manfaatnya serta akibat

atau konsekuensi adanya proyek.

Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana

pembebasan tanah, mekanismenya dan jadual kegiatan yang berkaitan dengan

pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan secara serta

penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima

warga.

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT),

Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan

dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah.

Walikota Tegal sebagai penanggungjawab program akan mengfungsionalisasikan

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek

pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda dan Satuan Kerja Non

Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa

Tengah yaitu pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam

pelaksanaan, unsur yang terlibat meliputi : Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas

Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan

Pertanahan Nasional (BPN), Camat Margadana dan Lurah Pesurungan Lor.

Tugas dan fungsi PPT dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset

lain yang akan terkena;

2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai

rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang

timbul dari proyek yang akan dilaksanakan;

4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP

mengenai bentuk dan besaran kompensasi;

6. Melaksanakan pembayaran kompensasi kepada WTP;

7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan

bangunan terkena proyek;

8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus

pindah;

9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;

10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian

dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan;

11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang

masa kerjanya;

12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Walikota Tegal, Tim

Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam

Tabel G1.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan

pemukiman kembali, dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada

Pemerintah Kota Tegal sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan

dan usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-

menyurat ke alamat Bappeda dan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) - Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kantor Walikota Tegal di Jalan Ki Gede

Sebayu No. 12, Telepon (0283) 355137 pswt 106, serta Kepala Satuan Kerja Non

Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa

Tengah. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada PMU SRIP yang

beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura

No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap

pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka

Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP, melalui Ketua Bappeda, Kepala Satuan

Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Tengah seria Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan

penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga

Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk

kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan

pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan,

usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh

masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam

mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang

publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor Proyek, kantor

pemda, dan kantor desalkelurahan.

Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan

ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat

pada lampiran.

F . Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Tegal pada saat

akan dimulainya pelaksanaan program dalam rencana kerja (action plan). Tim ini

keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah Kota Tegal (BAPPEDA), unsur

Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur

masyarakat (WTP).

Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi

pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar

dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan

pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action

plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan

tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk

pembangunan kembali fasumlfasos, pembangunan tempat usaha

penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan

tingkat kehidupan warga terkena proyek.

2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan

dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk

mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya

penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan /

keberatan dari WTP.

3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan

program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang

dikirimkan kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan

kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan

dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia -

Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).

G. Jadwal dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai

dilaksanakan pada Mei sampai Oktober 2006 dan dibiayai melalui APBN Tahun

Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan dapat

dilihat dalam Tabel G1.

REPUBLIC OF INDONESU

MINISTRI OF PVBLIC WRKS

DIRECTORATE GENEML OF HIGHWAY

<"b

wemun

GENDA :

- S R I P - I B R O W I N D

" S U W

- NIRIP-ADBI12BINO

- HLRIFOECEIP-

- RRSP-ADB 119BIN0(0

IEMBATIWSPL

J A M T O L

- BATIS PROPIN51

BATIS WWPATB*

-1s PONT4

#- N O R W

1 IBUXDTA PROPINSI

1 ,,M,,

B I I U W I A WWPATB*

O IBUKOTAKEUViUTUI

I B I W O A R U W

PEWBUW

L M w c L ,=R l cm-.

a=,* - 0 5 m mm

PETA LOKASI PROYEK GAMBAR 1. SUB PROJECT BREBES - TEGAL BYPASS

PROVINCE CENTRAL JAVA

D I A G R A M ALUR M E K A N I S M E PENYAMPAIAN K E L U H A N

Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi

Proses (mengacu Perpres 3612005)

1 Tidak Sepakat Sepakat

Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP

Proses

I

- Panitia Pengadaan Tanah (PPT) - Bappeda - Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)

Kompensasi Tiduk Sepukat

- Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)

dalam 12 huri kerju

Tidak Sepukat Menteri Dalam Negen

Pencabutan Hak atas Tanah oleh Presiden

Bappeda & Satker

Konsultasi dengan WTP G=-- Kesepakatan dengan l W P

Lokal

Implementasi h

-FORMüLJR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP

.................. KabupatenlKota:

Sub-project: ........................ ................ Periode pelaporan:

Aktivitas

~ -

( dipublikasiltan IMF'LEMENTASI 1. Pembayaran kompensasi / 1 I I I Lampirltan: Itopi tanda

2. Pemukiman 1<embali3

ltesepakatan -

Lampirlcan: kopi jadnral pemuliiman ltembali yang

untult : - Jumlah rumah

Rencana Kerja Dari LARAP

/santunan/pesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan loltasi pernultiman ltembali

1 I I l l - Jumlah fasilitas

(mesjid, settolah,

Tanggal

terima

' Jika kolom tidak mencukupi, silnhkan digunnkan lembar kertas tambahan. Konrultasi untuk kompeninsi adalali mengenai (i) hnrga pasar, (ii) jndwal untuk pembaynran kompensasi, dan (iii) kcpentilikan met, besaran dan bentuk kompensssi. ' Konsultnsi untuk pemukiman kembnli adalah mengenai (i) jndwsl pemindahan, (ii) lokasi pemindnhsn, (iii) pemindahan farilitar (seperti mesjid, sekolnh) dan sarann "mum

Catatan

Target

Laporan Kemajuan'

Kemajuanl status di

Masalah & rencana tindak lanjut

air 3. Pemukiman Icemhali . Jumlah orang yang

dipindah

Cafatan

puskesmas)

l I I l - Jumlah fasilitas

Aktivitas

l I I 1 I - Jumlah sarana umum

Laporan Kemajuan1

. Jumlah sarana umum Uaringan listrik, pipa

1

pp

4. Sertifikasi tanah - Jumlah sertifiat baru

di lahan pemukiman Iiembali

Kemajuanl staius di lapangan

Rencana Kerja Dari LARAP

I 1

I l I l I

- Jumlah sertifiiat gang direvisi

Masalah & rencana tindali lanjut Tanggal Target

5. Keluhan atan pengadnan - Jumlah keluhan yang diterima

Lampirkan: - Daftar keluhan gang

diajulcan

I I I I I - Jumlah keluhan yang

telah diselesaikan Lampirkan: - Kopi respon yang

. . -- . ~. .- @&G;' :&E @&JMEIy)6

tamp : -

. . . ........ . . . . -- . . . . &mjkian SU& pernberitahoan kmni dan inn ik clapat bipergunadn Sebagalmana perkinya.

. . . . . . . . . . . . - - ... . . . . . . . . . . I 1

DOKUMENTASI LOKASI KEGIATAN

Kondisi dan Situasi Persimpangan BTBP-2

Kecamatan Margadana

Bangunan Kandangan Itik Terkena yang

Kondisi Masih Darurat

Tanah Kosong dan Tanaman Terkena