STRATEGI PUBLIC RELATIONS WILAYATUL HISBAH DALAM

MENSOSIALISASI BUSANA ISLAMI (Studi Kasus Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan

Kabupaten Aceh Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

OLEH :

DEWI YULIANA

NIM : 08C20220006

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH - ACEH BARAT

2013

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyampaian pesan komunikasi yang baik tergantung pada keseluruhan

aspek komunikasi yang ada. Aspek komunikasi sangat berperan dan berpengaruh

agar pesan yang disampaikan dapat diterima, apalagi pesan yang disampaikan

memiliki muatan persuasif yang sarat sekali. Faktor lain adalah mengenai

pemilihan media yang digunakan dan komunikan itu sendiri. Pemilihan media

yang tidak tepat akan menimbulkan banyak hambatan dalam berkomunikasi yang

akan dijadikan sasaran dari strategi komunikasi yang dilakukan, seperti strategi

komunikasi Public Relation.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen

(management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah

saja, melainkan harus menunjukan bagaimana taktik oprasionalnya. (Effendy,

2009, h. 32). Demikian pula dengan strategi Hubungan Masyarakat (Humas) atau

Public Relation yaitu bagaimana merancang mengatasi kendala-kendala yang

akan dihadapi oleh masyarakat maupun instansi. Tujuan sentral Humas adalah

mengacu kepada kepentingan pencapaian sasaran (target) yaitu masyarakat.

Strategi komunikasi Public Relation sangat membantu dalam proses

memperoleh good will (kemauan yang baik) atau kesan positif dari masyarakat

luas. Hubungan masyarakat (Public Relation) mempunyai ruang lingkup kegiatan

2

2

yang menyangkut banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak), baik di dalam

(public intern) dan luar (public ektern) (H.A.W. Widjaja, 2010, h. 2).

Menurut Effendy (2009, h. 131) dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori

Dan Praktek istilah hubungan masyarakat yang disingkat Humas sebagai

terjemahan dari istilah Public Relation dengan pengertian bahwa sasaran

kegiatannya adalah khalayak dalam (Internal Public) dan khalayak keluar

(Eksternal Public) yang merupakan sasaran kegiatan Public Relation. Dengan

demikian di dalam suatu instansi dibutuhkan Public Relation atau hubungan

masyarakat (Humas) yang mempunyai fungsi menjembatani antara suatu instansi

dengan publiknya.

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk

memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan

membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat

mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan

untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan

terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara

pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.

Kegiatan komunikasi dalam Humas di Dinas Syariat Islam Kabupaten

Aceh Barat ditunjukkan oleh jajaran Wilayatul Hisbah (polisi syariat/WH) kepada

masyarakat yang ada dalam organisasi (internal) dan masyarakat luar organisasi

(eksternal). Komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat

diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi personal atau pribadi dan

komunikasi kelompok. Yang penting untuk memberi pengertian bahwa

3

3

komunikasi dalam Humas, sentral dan mempunyai peranan penting dalam

pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Salah satu tugas humas Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat yaitu

melakukan dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi ke daerah-daerah atau

sekolah- sekolah untuk membimbing masyarakat taat kepada Peraturan Bupati

Nomor 5 tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana

Islami di Kabupaten Aceh Barat. Penyuluhan hukum atau sosialisasi merupakan

salah satu instrument pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat

untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam

rangka penegakan syariat Islam di Aceh, khususnya di Aceh Barat.

Namun dilain hal perlu juga disadari bahwa upaya untuk menciptakan

kesadaran akan peraturan yang dikeluarkan tentang syariat islam bukan suatu hal

yang sederhana, sebab hukum syariat islam sebagai suatu produk sosial yang tidak

nyata (intangible product) tidak semudah memasarkan produk-produk nyata

(tangible product) yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu yang

relatif singkat. Untuk itu format perencanaan komunikasi yang selama ini banyak

dikaji dan dikembangkan oleh studi komunikasi pembangunan dapat diaplikasikan

dalam penyuluhan atau sosialisasi terhadap Peraturan Bupati No.5 tahun 2010

tentang penegakan Syari’at Islam dalam pemakaian busana Islami di Kabupaten

Aceh Barat, untuk masyarakat khususnya perempuan yang kurang memahami

tentang Perbup tersebut.

Dalam hal ini sosialisasi sangat diperlukan Humas di Dinas Syariat Islam

Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan tugasnya salah satunya untuk membina

hubungan kerjasama dengan masyarakat dan memberikan penyuluhan atau arahan

4

4

mengenai Peraturan Bupati No.5 tahun 2010 tentang penegakan syariat Islam

dalam pemakaian busana Islami. Inti dari sosialisasi dalam pemakaian busana

Islami di Kabupaten Aceh Barat dalah proses pembelajaran kepada masyarakat

mengenai sesuatu hal yang belum diketahui untuk dapat diterima dan dapat

dilaksanakan dengan baik. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi busana Islami

yang dilakukan oleh humas Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat atau

Wilayatul Hisbah (polisi syariat/WH) bertempat di Gampong Ujong Baroh

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Wilayatul Hisbah

Kabupaten Aceh Barat pada perempuan yang usia dewasa hingga usia remaja di

Gampong Ujong Baroh. Pelaksanaan razia tersebut dilaksanakan karena Gampong

Ujong Baroh adalah gampong yang berada di kota Meulaboh yang merupakan

tempat yang sering dilaksanakan razia. Proses sosialisasi tersebut mengenai

pelanggaran syariat Islam dan menggunakan busana Islami, strategi yang

digunakan ialah dengan cara merazia di jalan-jalan untuk menjaring sejumlah

perempuan yang menggunakan pakaian yang melanggar syariat. Setelah

mengadakan razia oleh Wilayatul Hisbah, maka akan diberi penyuluhan atau

proses sosialisasi.

Razia juga melibatkan personil satuan polisi pamong praja dan aparat

kepolisian itu dilaksanakan di seluruh kota Meulaboh khususnya Gampong Ujong

Baroh. Dengan dikeluarkan Perbup No.5 tahun 2010 tentang Penegakan Syariat

Islam dalam pemakaian busana Islami pasal 15 ayat 1 (c) disebutkan, bagi

pelanggar dikenakan sanksi moral, etika dan sanksi sosial yang penerapannya

diserahkan kepada perangkat mukim/gampong yang berwenang.

5

5

Uraian yang telah penulis ungkapkan dalam latar belakang peneliian di

atas, maka penulis judul penelitian yaitu” Strategi Public Relations Wilayatul

Hisbah dalam Mensosialisasi Busana Islami (Studi Kasus Gampong Ujong

Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan

masalah dalam penelitian ialah :

1. Bagaimana Strategi public relations Wilayatul Hisbah dalam

mensosialisasi busana Islami di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

2. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Humas Wilayatul Hisbah kabupaten

Aceh Barat dalam mensosialisasi busana Islami di Gampong Ujong Baroh

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui strategi public relations Wilayatul Hisbah dalam

mensosialisasi busana Islami di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Humas Wilayatul Hisbah

kabupaten Aceh Barat dalam mensosialisasi busana Islami di Gampong

Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

6

6

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi

ilmiah untuk mengembangkan wacana keilmuan komunikasi khususnya

Hubungan Masyarakat (Humas) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain

dalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a) Kegunaan untuk peneliti, Penelitian ini dapat berguna secara praktis

bagi penelitian sebagai pengaplikasian ilmu atau teori yang sudah

peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan.

b) Penelitian ini dapat berguna bagi Mahasiswa Universitas Teuku Umar

secara umum dan program studi ilmu komunikasi secara khusus sebagai

bahan literatur terutama bagi peneliti selanjutnya yang melakukan

penelitian pada bahan kajian penelitian yang sama.

c) Penelitian ini dapat berguna bagi instansi Dinas Syariat Islam

Kabupaten Aceh Barat sebagai bahan evaluasi untuk mengukur tentang

strategi yang telah dilakukan Humas dalam mensosialisasi Peraturan

Bupati No. 5 tahun 2010 tentang penegakan syariat Islam dalam

pemakaian busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.

7

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Public Relations

Public Relations yang biasa ditulis dengan singkat PR atau yang juga

lazim disebut Purel atau Hubungan Masyarakat, masih merupakan bidang baru

terutama di Indonesia. Berhubung dengan meningkatnya perhatian terhadap public

relations, terutama dari perusahaan-perusahaan besar, timbul kebutuhan akan

orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang itu.

Istilah Public Relations diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, istilah

itu mengandung arti hubungan dengan publik. Pengertian “Publik” adalah

sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama,

mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Sedangkan istilah “relations”

(dengan istilah jamak) penting sekali jika dilihat dalam hubungannya dengan

pengertian : Public Relations. Istilah “relations” merupakan prinsip dari pada

Public Relations. Penggunaan istilah “relations” mengandung arti adanya

hubungan yang timbal balik atau two-way-communication.

Dengan pengertian di atas tadi, maka public relations pada dasarnya

berfungsi untuk menghubungkan publik-publik atau pihak-pihak yang

berkepentingan di dalam suatu instansi atau perusahaan. Hubungan yang efektif

antara pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah penting sekali demi

tercapainya kepentingan dan kepuasan bersama.

Dapat diuraikan di sini beberapa definisi Public Relations yang

dikemukakan oleh pakar komunikasi. Public Relations, yang didefinisikan oleh

8

8

Frank Jefkins ( 2003, h. 10) adalah : “semua bentuk komunikasi yang terencana,

baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan

pada saling pengertian.”

Definisi Public Relations menurut J. C., Seidel dalam (Abdurrachman,

2001:24) Public Relations adalah :

“Public relations is the continuing process by which management

endeavors to obtain goodwill and understanding of its customers, its employees and the public at large, inwardly through self analysis and correction, outwardly through all means of

expression”.(proses yang kontinu dari usaha-usaha management untuk memperoleh good will dan pengertian dari para

langganannya, pegawainya dan publik umumnya; kedalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan.)”

Public Relation menurut Cutlip & Center (dalam Suhandang, 2004, h. 89)

adalah :

“Suatu kegiatan komunikasi dan penafsiran, serta komunikasi-komunikasi dan gagasan-gagasan dari suatu lembaga kepada

publiknya, dan pengkomunikasian informasi, gagasan-gagasan, serta pendapat dari publiknya itu kepada lembaga tadi dalam usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga

dapat tercipta suatu persesuaian yang harmonis dari lembaga itu dengan masyarakatnya”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa public

relations itu suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian,

good-will, kepercayaan, penghargaan pada dan dari publik sesuatu badan

khususnya dan masyarakat umumnya. Dalam public relations terdapat suatu usaha

untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesuatu badan dengan

publiknya, usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan yang

9

9

menyenangkan; sehingga akan timbul opini public yang menguntungkan bagi

kelangsungan hidup badan itu.

2.1.1 Ciri-ciri Public Relations

Ciri dan fungsi sangat erat kaitannya, fungsi atau dalam Inggris fuction,

bersumber pada perkataan bahasa latin, factio yang berarti penampilan, perbuatan

pelaksanaan atau kegiatan. Dalam kaitannya dengan humas dalam suatu insta nsi

berfungsi apabila humas itu menunjukkan kegiatan yang jelas, yang dapat

dibebaskan dari kegiatan lainnya. Berfungsi tidaknya humas dalam organisasi

dapat diketahui dari ada tidaknya yang menunjunkkan ciri-cirinya. Ciri-ciri humas

adalah :

a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang

berlangsung dua arah secara timbal balik;

b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan o leh

manajemen suatu organisasi;

c. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah Publik eksternal dan

Publik Internal (Effendy, 2009, h. 31);

Operasional humas adalah membina hubungan yang harmonis antara

organisasi dengan Publik mencegah terjadinya rintangan psikologi, baik yang

timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik.

2.1.2 Fungsi Public Relations

Fungsi Public Relations menurut Cutlip & centre and Candflield dalam

Ruslan (2006, h. 19) pada bukunya “Manajemen Humas dan Manajemen

Komunikasi (konsepsi dan aplikasi)” fungsi Public Relations yaitu :

10

10

a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama

(fungsi melekat pada manajemen organisasi);

b. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya

yang merupakan khalayak sasaran;

c. Mengidentifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan opini,

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang

diwakilinya, atau sebaliknya;

d. Melayani keinginan publik dan memberikan sumbang saran kepada

pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama;

e. Menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur arus

informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau

sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak;

Sedangkan menurut Ruslan (2006, h. 10) menyebutkan ada empat fungsi

Public Relations, yaitu :

1. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga

yang diwakili dengan publiknya;

2. Membina relationship, yakni berupaya membina hubungan yang positif

dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya;

3. Peranan Back Up Management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi

manajemen organisasi atau perusahaan;

4. Membentuk Corporate Image, artinya peran Public Relations berupaya

menciptakan citra bagi organisasi atau perusahaan;

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Public

Relations memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,

11

11

menciptakan iklim yang kondusif sebagai penghubung antara kepentingan

perusahaan dengan masyarakat, serta membantu opini publik sebagai

pembentukan citra organisasi.

2.1.3 Tujuan Public Relations

Adapun tujuan dari Public Relations menurut Oemi Abdurrachman adalah

mengembangkan good will dan memperoleh opini publik yang favorable atau

menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai

publik, kegiatan public Relations harus dikerahkan ke dalam dan keluar.”

(Abdurrachman, 2001,h. 34).

Tujuan kegiatan public relations (Nova, 2009, h. 40) dapat dikelompok

sebagai berikut :

1. Performance Objectife

Public relations merupakan kegiatan komunikasi yang mempersentasikan

citra perusahaan kepada publiknya (stakholders).

2. Support of Consumer Market Objective

Kegiatan Public relations dapat digunakan untuk mengindentifikasikan

permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan komunikasi yang

dilaksanakan oleh perusahaan dengan menitikberatkan pembahasan pada

indentifikasi tingkat kesadaran komsumen, sikap dan persepsi konsumen

terhadap produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan.

Dari sekian banyak tugas yang diemban oleh seorang Public relations,

tujuan yang ingin dicapai dalam bidang Public relations adalah komunikasi

internal dan komunikasi eksternal (Nova, 2009, h. 41) :

12

12

1. Komunikasi internal (personil/anggota institusi)

a) Memberikan informasi dan sebanyak dan segala mungkin mengenai

institusi;

b) Menciptakan kesadaran anggota/personil mengenai peranan institusi

dalam masyarakat;

c) Menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari anggotanya;

2. Komunikasi Eksternal (masyarakat)

a) Informasi yang benar dan wajar mengenai institusi;

b) Kesadaran mengenai peran institusi dalam tata kehidupan umumnya;

c) Motivasi untuk menyampaikan citra baik;

Menurut Ruslan (2006, h. 52-53) menjadi seorang Public relations secara

umum memiliki ciri sebagai berikut :

1. Memiliki skill dan pengetahuan yang tinggi;

2. Mempunyai kode etik dan merupakan standar moral yang dituangkan

formal atau normative;

3. Memiliki integritas pribadi dan tanggung jawab profesi terhadap publik,

pimpinan, dan lain- lain;

4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik;

5. Otonomisasi organisasi professional, yaitu memiliki kemampuan untuk

mengelola organisasi Public relations;

6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi untuk menjaga

esksistensinya;

13

13

Menurut Rumanti (2002, h. 36) dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

seorang Public relations harus memperhatikan langkah- langkah berikut agar

tujuan tercapai, diantaranya adalah :

1. Tujuan organisasi harus jelas, dan perlu diperhatikan perbedaan antara

teori dan praktek;

2. Perlu adanya kerjasama antar direksi demi tercapainya tujuan untuk

keuntungan semua pihak;

3. Membuat konsep yang akan direalisasikan;

4. Memperhatikan kualitas dari produk atau jasa apakan sudah sesuai dengan

kebutuhan publik;

5. Perlu adannya pengarahan kepada direksi, agar satu visi dan misi;

6. Member kesempatan kepada direksi lain untuk memberikan saran dan

kritiknya. Karena saran dan kritik merupakan input yang sangat penting

untuk mengadakan perbaikan, perubahan sesuai dengan kebutuhan;

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas

Public relations adalah menentukan langkah-langkah untuk perusahaan dalam

upaya menghadapi kemungkinan kesulitan yang akan muncul terhadap

perusahaan, sehingga dapat berperan sebagai komunikator dan penasehat yang

bertanggung jawab dalam perusahaan untuk mengatasinya dengan didasari teknik

berkomunikasi yang baik, sehingga menimbulkan sebuah pemahaman atau

penerimaan baik itu dari pihak internal maupun eksternal.

2.1.4 Sasaran Public relations

Menurut H. Fayol (dalam Nova, 2009, h. 43) beberapa sasaran kegiatan

Public relations adalah sebagai berikut :

14

14

1. Membangun indentitas dan citra perusahaan (Building corporate indentity

and image) :

a. Menciptakan indentitas dan citra perusahaan yang positif;

b. Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai

pihak;

2. Menghadapi krisis (facting of Crisis)

Menangani keluhan (complaint) dan menghadapi krisis yang terjadi

dengan membentuk manajemen krisis dan Public relations recovery of

image yang bertugas memperbaiki lost of image and damage.

3. Mempromosikan aspek kemasyarakatan (promotion public causes).

Mempromosikan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

Mendukung kegiatan kampanye sosial, seperti anti merokok dan

menghindari obatan-obatan terlarang.

2.1.5 Kegiatan Public Relations

Adapun seperti yang dikatakan ahli Public Relations, Cutlip dan Center

(dalam Kasali dan Abdurachman) proses Public Relations sepenuhnya mengacu

pendekatan manajerial bahwa Public Relations adalah kegiatan dimana proses

kegiatannya melalui 4 tahap (Abduracman, 2001, h. 31) yakni :

1. Fact finding (Pengumpulan Data)

Mencari dan mengumpulkan fakta/data sebelum melakukan tindakan.

Misalnya Public Relations sebelum melakukan suatu kegiatan harus terlebih

dahulu mengetahui, misalnya apa yang diperlukan Publik, siapa saja yang

termasuk ke dalam publik dan bagaimana keadaan Publik dipandang dari

berbagai faktor.

15

15

2. Planning (Perencanaan)

Berdasarkan fakta membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam

menghadapi berbagai masalah. Dalan tahap ini Public Relations melakukan

penyusunan daftar masalah (Problem). Dengan adanya daftar tersebut akan

dapat dilakukan pemikiran dengan cepat untuk mengatasinya dan sekaligus

menentukan orang-orangnya yang akan menggarap pelaksanaannya nanti.

Perencanaan ini perlu dipikirkan dengan matang, oleh karena itu kegiatan ini

merupakan salah satu tahap yang turut menentukan suksesnya pekerjaan

Public Relations keseluruhan.

3. Action and Communicating (Tindakan dan Kegiatan Komunikasi)

Public Relations melakukan Action and Communicating, berdasarkan rencana

yang disusun dengan baik sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan

fakta/data tadi, kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan

operasional contohnya mengadakan Conference Pers. Semua member dari

semua media diundang, kepada mereka diberikan informasi sejelas-jelasnya.

Public Relations tadi telah melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Nyata sekali

ia telah melakukan banyak komunikasi: komunikasi antar personal,

komunikasi kelompok dan komunikasi melalui media massa.

4. Evaluation (Penilaian)

Tahap-tahap Public Relations berlangsung secara berkesinambungan dalam

bentuk hubungan yang terdiri dari program kegiatan dan frekuensi. Penilaian

adalah tahap terakhir setelah tahap-tahap penelitian, perencanaan dan

penggiatan. Dimuka telah dijelaskan bahwa pentahapan proses Public

Relations itu dalam prakteknya berlangsung secara berkesinambungan,

sehingga tidak tampak kapan dimulainya perencanaan, kapan dimulainya

16

16

penilaian, sebab sebelum penilaian berakhir telah dimulai pula dengan

penelitian untuk mencari fakta. Tidak jarang terjadi perubahan suatu program

yang telah direncanakan, dan memang setiap program dalam tahap

perencanaan fleksibel, tidak kaku demi kelancaran kegiatan yang dilakukan.

2.2 Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani Strategeia (stratos = militer; dan

ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.

Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering diwarnai perang, di

mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat

selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa dapat diartikan sebagai suatu

rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada

daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Stra tegi militer didasarkan

pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik

medan perang, kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sikap orang-

orang yang menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap

perubahan yang mungkin terjadi. Konsep strategi militer seringkali diadaptasi dan

diterapkan dalam dunia bisnis, misalnya konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl von

Clausewitz. Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang

mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk

mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen

(management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut,

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja,

melainkan harus menunjukan bagaimana taktik oprasionalnya (Effendy, 2009, h. 32).

17

17

Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi

berikut (Jain, dalam Tjiptono, 1997, h. 3) :

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas;

2. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi;

3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi;

4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang

waktu;

5. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif;

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr. (dalam Tjiptono 1997, h. 3),

konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda,

yaitu:

1. Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan ( intends to do);

2. Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does);

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai

program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan

mengimplimentasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah

bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam

merumuskan strategi organisasi. Dalam lingkungan yang turbulen dan selalu

mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.

Sedangkan pada perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola

tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada

definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut

tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para

manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri

18

18

terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara

eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan

bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila

konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan berrsifat subjektif

atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain. Dalam

suatu perusahaan terdapat tiga level strategi, yaitu : level korporasi, level unit

bisnis atau lini bisnis, dan level fungsional (Hayes dan Wheel wright, 1984 dalam

Tjiptono, 1997, h. 4).

2.3 Strategi Public Relations

Menurut Rangkuti (2005, h. 25) strategi adalah formula berbasis luas

mengenai cara bisnis bersaing, tujuan apa yang ingin dicapai dan kebijakan apa

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Ahmad S.

Adnanputra pakar humas mengatakan bahwa strategi adalah bagian dari suatu

rencana (Plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan

(planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari

proses manajemen. Mengacu pada pola strategi Public Relations tersebut, maka

menurut Ahmad S. Adnanputra (dalam Rangkuti, 2005, h. 27) memberikan

batasan pengertian tentang strategi Public Relations, antara lain “alternatif optimal

yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan Public Relations dalam

kerangka suatu rencana Public Relations (Public Relations Plan)”.

Ruslan (2006, h. 101) strategi Public Relations adalah bagaimana seorang

Public Relations officer dapat menganalisa lingkungan, strategi,

mengimplementasikan startegi, mengendalikan strategi. Robinson (dalam

Soemirat, 2004, h. 9) bahwa startegi Public Relations ialah suatu proses kegiatan

19

19

dengan melakukan pembersihan lingkungan, formulasi strategi, Implementasi

strategi, evaluasi dan control. Public Relations memberikan suatu fungsi

manajemen yang melakukan komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dan

penerimaan. Public Relations dalam tujuan strategi, yaitu untuk membaca

rintangan yang muncul dari luar serta dapat mengatasinya agar sasaran perusahaan

dapat tercapai. Public Relations memberikan sumbangan yang sangat besar bagi

perusahaan dengan mengembangkan hubungan-hubungan harmonis dengan

sasaran publiknya. Peace dan Robinson yang dikutip oleh Rhenald Kasali

mengembangkan langkah- langkah strategi Public Relations, sebagai berikut :

1. Menentukan misi perusahaan, termasuk pernyataan yang umum mengenai

maksud pendirian, filosofi dan sasaran perusahaan;

2. Mengembangkan profil perusahaan (Company Profile) yang

mencerminkan kondisi internal perusahaan dan kemampuan perusahaan

yang dimilikinya;

3. Penilaian terhadap lingkungan eksternal Perusahaan, baik dari segi

semangat kompetitif maupun secara umum;

4. Analisa terhadap peluang yang tersedia pada lingkungan;

5. Identifikasi atas pilihan yang dikehendaki yang tidak dapat dilengkapi

untuk memenuhi tuntutan misi perusahaan;

6. Pemilihan strategi atas objektif jangka panjang dan garis besar strategi

yang dibutuhkan untuk mencapai objektif tertentu;

7. Objektif tahunan dan rencana jangka pendek yang selaras dengan objektif

jangka panjang dan garis besar objektif;

20

20

8. Implementasi atas hal-hal di atas dengan menggunakan sumber yang

tercantum pada anggaran dan mengawinkan rencana tersebut dengan

sumber daya manusia, struktur teknologi dan sistem balas jasa yang

memungkinkan;

9. Review dan evaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam setiap jangka

pendek sebagai masukan begi pengambilan keputusan d i masa yang akan

datang (Ruslan, 2006, h. 43);

2.4 Pengertian sosialisasi

Sosialisasi (permasyarakatan) adalah penyediaan sumber ilmu

pengetahuan yang memungkinkan orang lain bersikap dan bertindak sebagai

anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi

sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat (Effendy, 2002, h. 27).

Sosialisasi adalah menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan

bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai

anggota masyarakat secara efektif (Cangara, 2007, h. 62). Menurut Mead dalam

Elly M. Setiadi (2007, h. 70) “sosialisasi merupakan suatu proses di mana di

dalamnya terjadi pengambilan perananan (rele talking) dalam beradaptasi proses

ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta

peranan yang harus dijalankan orang lain melalui penguasaan peranan yang ada

dalam masyarakat ini seseorang dapa t berinteraksi dengan orang lain”. Menurut

Addullah (2006, h. 31) mengatakan bahwa :

“Sosialisasi merupakan aktivitas manusia dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial di antara sesamanya. Sosialisasi dalam arti luas merupakan suatau usaha

masyarakat yang menghantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu

21

21

rangkaian kegiatan tertentu untuk menyeraterimakan kebudayaan

dari satu generasi ke generasi berikutnya”.

Sedangkan menurut Robbins (dalam Effendy, 2002, h. 35) menyatakan

bahwa: “sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari komunikasi di samping

sebagai produksi dan pengetahuan dalam hal ini komunikasi bertindak untuk

mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan apa yang

menjadi perilaku kelompok. Jadi dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan cara

mengkomunikasikan kepada publiknya”.

Menurut Herbert H. Heyman (dalam Susanto, 2004, h. 164)

mendefinisikan sosialisasi merupakan suatu proses mengajar individu menjadi

anggota masyarakat dan berfungsi dalam masyarakat tersebut.

Dari pengertian sosialisasi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan

bahwa sosialisasi adalah usaha yang dilakukan seseorang, masyarakat atau

lembaga untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada publik agar

bertindak sesuai dengan masyarakat di mana ia tinggal dan dapat berfungsi dalam

masyarakat tersebut.

2.4.1 Tujuan Sosialisasi

Menurut Susanto (2004, h. 160) sosialisasi mempunyai tujuan sebagai

berikut:

1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup

bermasyarakat;

2. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif;

3. Membantu mengendalikan fungsi- fungsi organik yang dipelajari melalui

latihan-latihan mawas diri yang tepat;

22

22

4. Membiasakan diri berprilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan

pokok yang ada di masyarakat;

2.4.2 Tipe sosialisasi

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standard dan nilai yang berbeda.

Perbedaan standar dan nilai tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Menurut

Addullah (2006, h. 31) Ada dua tipe sosialisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui kegiatan lembaga- lembaga yang

berwenang menurut ketentuan yang berlaku di dalam Negara, seperti

pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

2. Sosialisasi Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang

bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat sesama anggota klub,

dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

2.5 Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2010 Tentang Syariat Islam dalam

Pemakaian Busana Islami

Bab I Pasal I. Dalam pengaturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Aceh Barat;

2. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain

sebagai badan eksekutif daerah;

3. Bupati adalah bupati Aceh Barat;

4. Sekretaris daerah adalah seketaris daerah Kabupaten Aceh Barat;

5. Satuan perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah

pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

23

23

6. Dinas syari’at Islam adalah Dinas syari’at Islam Kabupaten Aceh Barat;

7. Wilayatul hisbah adalah Wilayatul Hisbah pada satuan polisi pamong praja

dan Wilayatul hisbah Kabupaten Aceh Barat;

8. Muhtasib adalah petugas Wilayatul Hisbah;

9. Imuem Mukim adalah kepala pemerintah mukim dalam kabupaten Aceh

Barat;

10. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;

11. Syari’at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;

12. Muslimah adalah perempuan beragama Islam yang sudah baligh atau

berusia sekurang kurangnya 9 tahun;

13. Muslim adalah laki- laki beragama Islam yang sudah baligh atau telah

berusia sekurang-kurangnya13 tahun;

14. Busana Islam adalah busana yang dipakai oleh perempuan dan laki- laki

beragama Islam berdasarkan ketentuan syari’at Islam;

15. Sanksi adalah ganjaran yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok

orang atas pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan;

16. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah yang

berwenang terhadap seseorang atau kelompok orang khususnya bagi

aparatur yang melanggar disiplin dan aturan yang berlaku yang ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang;

17. Sanksi moral adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap

seorang atau sekelompok orang yang melanggar etika moral, etika sosial

dan etika kepatutan dalam berbusana Islam;

24

24

18. Sanksi sosial budaya adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga adat

terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar etika moral,

etika sosial dan etika kepatuhan dalam berbusana Islami.

Bab II. Pasal 2. Pemakaian Islami ditetapkan berdasarkan azas yang diatur

dalam Al-Qur’an dan Hadist. Pasal 3. Tujuan ditetapkan pemakaian busana Islami

di Kabupaten Aceh Barat adalah dalam rangka menegakkan syari’at Islam secara

kaffah khusus nya dalam berbusana berdasarkan kepada tuntunan ajaran Islam.

Bab III. Pasal 4. Penjabaran pemakaian busana Islami sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 haruslah memenuhi norma-norma sebagai berikut :

a. Bagi muslimah

1) Menutupi aurat yaitu seluruh anggota badan, kecuali muka, telapak

tangan sampai pegelangan dan kaki sampai mata kaki;

2) Tidak menyerupai pakaian kaum laki- laki;

3) Longgar agar tidak nampak bentuk dan lekuk tubuh;

4) Dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis

yang menyebabkan warna kulit pemakai nampak dari luar;

5) Berbeda atau tidak menyerupai dengan pakaian khas pemeluk agama

lain;

6) Tidak merupakan pakaian untuk dibangga-banggakan atau tidak

bermegah-megahan;

7) Tidak merupakan hiasan yang mempesona;

b. Bagi muslim

1) Menutupi aurat;

2) Tidak menyerupai pakaian wanita;

25

25

3) Longgar dan sopan serta leluasa dalam gerakan sholat;

4) Dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis yang

menyebabkan warna kulit terlihat dari luar;

5) Tidak menyerupai pakaian khas agama lain;

6) Tidak merupakan pakaian untuk berbangga-bangga atau tidak

bermegah-megahan

7) Tidak merupakan hiasan yang mempesona

Pemakaian busana Islami juga harus memperlihatkan nilai-nilai etika

dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai etika, yaitu busana yang dikenakan

dianjurkan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.

Bab IV. Pasal 5. Pemakaian busana Islami ini berlaku bagi masyarakat

muslim di Kabupaten Aceh Barat termasuk masyarakat muslim yang memasuki

wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Bab V. Pasal 6. Busana bagi masyarakat umum yang dipergunakan baik

dalam lingkup perkarangan rumah/ santai/ pengajian/ ibadah dan berbusana pesta

terdiri dari :

a. Busana Islami bagi perempuan, seperti :

1) Baju model terusan yang longgar/gamis;

2) Baju blus/ jas dengan rok panjang tanpa belahan;

3) Baju kurung dengan rok panjang tanpa belahan;

4) Baju kurung dengan kain sarung;

5) Baju kebaya dengan kain sarung;

6) Baju blus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar;

26

26

7) Baju blus/ kaus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar dan

serasi;

8) Semua alternatif busana baju perempuan di atas tetap disertai dengan

menggunakan kerudung / jilbab;

b. Busana Islami bagi laki- laki seperti :

1) Baju kemeja dengan celana panjang yang longgar;

2) Baju koko (teluk belanga) dengan celana panjang yang longgar;

3) Setelan jas dengan celana panjang yang longgar;

4) Baju safari yang longgar dengan celana panjang yang longgar;

5) Baju kaus yang longgar dengan celana panjang yang longgar. ;

Bab VI. Pasal 10. Bentuk- bentuk besana yang dilarang:

1) Pemakai

a. Bagi perempuan dilarang memakai busana seperti:

1. Baju blus ketat dan celana ketat;

2. Baju terusan ketat;

3. Baju transparan tanpa pelapis;

4. Baju model jilbab seperti biarawati;

2) Pedagang.

a. Bagi pedagang tidak menjual pakaian sebagaimana dimaksud pada pasal

10 ayat 1 huruf a, khususnya kepada perempuan muslim.

b. Pedagang harus mengatur tata letak yang terpisah antara busana laki laki

dan perempuan.

27

27

3) Penjahit.

Tidak menjahit pakaian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 1

huruf a, khususnya kepada perempuan muslim

4) Pengusaha konvensi.

Tidak memproduksi pakaian sebagaimana yang maksud pada pasal 10 ayat 1,

huruf a,

28

28

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodelogi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2002, h.

3).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe

penelitian ini menggunakan tipe studi kasus, dimana penelitian ini

mendeskripsikan wawancara mendalam dan survei terhadap subjek penelitian.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu

memberikan gambaran tentang strategi public relation wilayatul hisbah dalam

mensosialisikan busana Islami dengan cara mengumpulkan data lapangan berupa

hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber primer

Data primer merupakan data yang didapat di lapangan, Data primer dalam

penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang

bersumber pada hasil penelitian dan wawancara.

29

29

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data dokumentasi dan

bahan-bahan yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan (Library

reseach) koran internet untuk menunjang penulisan dan penellitian.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan

yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa,

sehingga obsirver berada bersama yang diselidiki disebut observasi langsung.

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak

pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki (Maman Rahman,

1999, h. 77).

Dalam kegiatan pengumpulan data metode observasi merupakan salah satu

metode utama disamping metode wawancara. Dalam hal ini pengamatan yang

dilakukan melalui dua cara :

a. Pengamatan berperan serta adalah di mana pengamat melakukan dua peran

sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok

yang diamati.

b. Pengamat tanpa berperan serta yaitu pengamat hanya berfungsi untuk

mengadakan pengamatan.

30

30

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) atau yang mengajukan

pertanyaan, dan yang diwawancarai (Interview) atau yang memberikan jawaban

atas pertanyaan itu (Moleong, 2002, h. 137).

Teknik wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung atau

wawancara secara mendalam serta mengajukan pertanyaan yang telah penulis

siapkan kepada informan

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain- lain yang berhubungan dengan

masalah penelitian (Rachman Maman, 1999, h. 96).

Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan kegiatan yang

berdiri sendiri, akan tetapi sering kali bersamaan dengan penggunaan teknik

pengumpulan data yang lainnya. Di mana kita mempelajari dokumentasi pasti

diawali dengan wawancara terutama yang menyangkut pembicaraan yang ada

kaitannya dengan dokumen yang akan dipelajari.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap

mempunyai informasi (Key- informam) yang dibutuhkan di wilayah penelitian.

Cara yang digunakan untuk menentukan informasi kunci tersebut maka penulis

menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik

31

31

sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-

pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2009, h. 128).

Untuk pengecekan tentang kebenaran hasil wawancara yang didapat dari

informan, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Kepala dinas Syariat Islam 1 orang

2. Kepala Satpol PP dan WH 1 orang

3. Kepala desa 1 orang

4. Imum Gampong 1 orang

5. Masyarakat Desa 3 orang

Jadi, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang.

Penentuan informan berdasarkan maksud dan tujuan penulis. Kemudian di dalam

penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah komponen Dinas

Syariat Islam dan masyarakat.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan. Dengan

ditetapkan lokasi dalam penelitian, maka akan lebih mudah untuk mengetahui

tempat di mana suatu penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksankan di Gampong

Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

3.3 Instrumen Penelitian

Dengan penelitian dengan metode kualitatif, suatu metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah

sebagai instrumen kunci (Moleong, 2002, h. 4). Peneliti merupakan instrumen

kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario

32

32

penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawacara

dengan informan.

Penggunaan peneliti sebagai intrumen penelitian untuk mendapatkan data

yang valid dan realible. Namun, untuk membantu kelancaran dalam

melaksanakannya, penelitian ini juga didukung oleh intrumen pembantu sebagai

paduan wawancara. Oleh karena itu sebelum turun ke lapangan, maka peneliti

akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di

lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : dokumen

seperti data gambaran lokasi penelitian dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif

yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data

dan verifikasi data. (Miles dan Huberman, 1992, h. 20). Adapun teknik analisa

data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh di

lapangan baik berupa catatan dilapangan, gambar, dokumen dan lainnya diperiksa

kembali, diatur dan kemudian diurutkan

2. Reduksi Data

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum direduksi

kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada fokus-fokus dari

hasil-hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah peneliti

di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Dari

33

33

data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkuman yang disusun secara

sistematis.

3. Sajian data

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan

atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Untuk memudahkan hal ini

peneliti membuat metrik untuk data, agar peneliti dapat menguasai data.

4. Verifikasi data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,

dokumentasi kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil

yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal

yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti

membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi.

3.5 Pengujian Kredibilitas Data

1) Kredibilitas (Validitas Internal)

Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui :

1. Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan.

2. Pengamatan secara terus menerus.

3. Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik

dalam proses penelitian; menggunakan bahan referensi untuk

meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh,

dalam bentuk rekaman, tulisan, copy-an , dan lain- lain.

4. Member check, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna

perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan

dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

34

34

5. Trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk mencek kebenaran data

dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain,

dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah

data.

Triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi masalah

akibat dari kajian mengandalkan satu teori saja, satu macam data atau satu metode

penelitian saja. (Sugiyono, 2007, h. 225). Triangulasi dapat diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Menurut Sugiyono

(2007, h. 273) terdapat minimal tiga macam triangulasi, yaitu :

a. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi sumber data, data dicek kredibilitasnya dari berbagai

sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama misalnya, mengecek sumber

data antara bawahan, atasan dan teman.

b. Triangulasi teknik pengumpulan data

Pada triangulasi teknik pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya

dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang

sama.

c. Triangulasi waktu pengumpulan data

Pada triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya

dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang

sama.

35

35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil penulis adalah di Gampong Ujong Baroh

Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sehubungan dengan

penelitian ini, maka yang perlu diketahui oleh peneliti adalah Kondisi geografis,

Kondisi Demografis, keadaaan sosial dan ekonomi.

4.1.1 Kondisi geografis

1. Letak Gampong

Gampong Ujong Baroh adalah salah satu gampong yang berada di

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, terletak dekat dengan Ibu

Kota Kabupaten Aceh Barat yaitu Meulaboh.

Gampong Ujong Baroh terbagi atas lima Dusun/Jurong yaitu :

1. Dusun/Jurong I

2. Dusun/Jurong II

3. Dusun/Jurong III

4. Dusun/Jurong IV

5. Dusun/Jurong V

Ditinjau dari segi geografis Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat merupakan Gampong yang berdekatan dengan

Gampong Seuneubok, Padang Seurahet, Rundeng dan Kuta Padang.

36

36

1. Batas Gampong

Gampong Ujong Baroh merupakan salah satu Gampong di Kecamatan

Johan Pahlawan yang berbatasan dengan desa lain yang masih dalam satu

kecamatan. Adapun batas Gampong Ujong Baroh adalah:

Sebelah Utara : Gampong Seuneubok

Sebelah Selatan : Gampong Padang Seurahet

Sebelah Barat : Kuta Padang

Sebelah Timur : Gampong Rundeng

2. Luas Gampong

Gampong Ujong Baroh mempunyai luas tanah secara keseluruhan

mencapai ± 105,28 ha/M2, yang terbagi menjadi :

Luas Pemukiman ± 83,78 ha/M2

Luas Perkebunan ± 04,50 ha/M2

Luas Prasarana Umum Lainnya ± 17 ha/M2

3. Pembagian Wilayah

Gampong Ujong Baroh dipimpin oleh seorang keuchik yang bernama T.

Jasmi Alian. Dalam menjalankan pemerintahan, Keuchik dibantu oleh perangkat

gampong lainnya yaitu seorang sekretaris gampong dan 6 orang perangkat

gampong lainnya. Adapun pembagian tugas pemerintahan gampong yaitu sebagai

berikut :

Keuchik : T. Jasmi Alian

Sekretaris gampong : Mhd. Arsyad

Kaur Pembangunan : Daswin, SH

Kaur Kesra : Syamsuddin

37

37

Kaur Pemerintahan : Agus Vailani

Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparat gampong selalu bekerja

sama dengan Tuha Peut atau Badan Perwakilan Desa yang diketuai oleh Drs. H.

Mustafa A.Rahman. Gampong Ujong Baroh terbagi menjadi 5 dusun, yaitu

dusun/jurong I, II, III, IV dan V. Agar labih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepala dusun/jurong Mangga : Said Taufiq

Kepala dusun/jurong Manggis : Abdul Manaf

Kepala dusun/jurong Jambu : M. Rahmat

Kepala dusun/jurong Anggur : Zuardi

Kepala dusun/jurong Kuini : Amir Nyak Leman

4.1.2 Kondisi Demografis

1. Penduduk

Jumlah penduduk Gampong Ujong Baroh berdasarkan data dinamis akhir

tahun 2012 berjumlah 1.779 kepala keluarga dengan keseluruhan jumlah

penduduknya adalah 6726 jiwa, dengan perincian 3.562 jiwa penduduk laki- laki

dan 3.164 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Gampong Ujong Baroh

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel : 4.1

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki- laki

No Umur Jumlah Persentase

1 0 – 12 bulan 135 3,79

2 >1- 56 tahun 484 13,59

Total 3.562 100% Sumber : Profil Gampong Ujong Baroh Tahun 2012

38

38

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, bahwa jumlah penduduk jenis kelamin laki-

laki yang paling dominan adalah umur >15 - 56 tahun dengan jumlah 1.933 orang

atau 54,27 %. Berdasarkan data profil Gampong Ujong Baroh bahwa jumlah jenis

kelamin laki- laki yang umurnya paling sedikit jumlahnya adalah 12 bulan dengan

jumlah 135 orang atau 3,79%.

Tabel : 4.2

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perempuan

No Umur Jumlah Persentase

1 0 – 12 bulan 119 3.77

2 >1- 56 tahun 480 1,52

Total 3.164 100% Sumber : Profil Gampong Ujong Baroh Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, bahwa jumlah penduduk jenis kelamin

perempuan yang paling dominan adalah umur >15 - 56 tahun dengan jumlah

1.862 orang atau 58,85 %. Berdasarkan data profil Gampong Ujong Baroh bahwa

jumlah jenis kelamin perempuan yang umurnya paling sedikit jumlahnya adalah

>1-

39

39

agama adalah 36 orang atau 0,53 %. Penduduk yang beragama khatolik berjumlah

3 orang atau 0,044 %. Sedangkan penduduk yang beragama budha sebanyak 44

orang atau 0,66 %. Sedangkan yang beragama khonghucu berjumlah 16 orang

atau 0,24 %. Jumlah penduduk yang paling dominan adalah beragama islam

dengan jumlah sebanyak 6623 orang atau 98,53%.

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar

kita mengetahui berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu bagi

pihak pemerintah dengan sendirinya dapat dijadikan dasar guna menyusun

kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi

suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan

daerahnya di dalam melaksanakan pembangunan.

Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah Gampong Ujong Baroh

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang ekonomi

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah

dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian

penduduknya. Disamping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut

kita dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat.

Masyarakat Gampong Ujong Baroh secara keseluruhan memiliki mata

pencaharian yang beragam, tetapi yang terbesar di sektor jasa dan Sektor Industri

Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga.

40

40

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk

Gampong Ujong Baroh menurut mata pencaharian:

Tabel : 4.4

Mata Pencaharian Penduduk di Gampong Ujong Baroh

No Mata Pencaharian Penduduk Jumlah Pesrsentase

1 Sektor Pertanian 596 8,87

2 Sektor Perkebunan 29 0,44

3 Sektor Perikanan 399 5,93

4 Sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga 1531 22,76

5 Sektor industri menengah dan besar 589 8,76

6 Sektor jasa 3582 53,26

Jumlah 6726 100%

Sumber : Profil Gampong Ujong Baroh Tahun 2012

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah wajib bagi setiap manusia. Melalui pendidikan akan

merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu merubah nilai-nilai yang

tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Berikut adalah data mengenai tingkat

pendidikan warga Gampong Ujong Baroh :

Tabel : 4.5

Jumlah Penduduk Gampong Ujong Baroh berdasarkan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1 S1 197 2,93

2 S 2 75 1,12

3 S3 0 0

4 SMA 1.979 29,43

5 SMP 1.739 25,85

6 SD 1.529 22,74

7 D III 285 4,24

8 D II 265 3,94

9 Tidak tamat SD/MIN 592 8,81

10 Buta Huruf 65 0,97

Jumlah 6726 100%

Sumber : Profil Gampong Ujong Baroh Tahun 2012

41

41

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diklasifikasikan jumlah penduduk

Gampong Ujong Baroh berdasarkan jenjang pendidikan yaitu : 197 orang pada

tingkat Sarjana (S1) atau 2,93%, 75 orang Tingkat S2 atau 1,12%; 0 orang

Tingkat S3 atau 0%, 1.979 orang pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)

atau 29,43%, dan 1.739 orang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau 25,85 %.

1.529 orang Sekolah Dasar atau 22,74%, tingkat DIII 285 orang atau 4,24 %, DII

265 orang atau 3,94 %, tidak tamat SD/MIN 592 orang atau 8,81% dan buta huruf

65 orang atau 0,97%. Berdasarkan data di atas yang paling banyak jumlah

penduduk menurut jenjang pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas yaitu

sebesar 29,43%.

3. Sarana dan prasarana umum

Saran dan prasarana umum sangat diperlukan oleh masyarakat gampong,

oleh sebab itu pemerintah membangunnya. agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tebel : 4.6

Sarana dan Prasarana umum

No Sarana dan prasarana Tersedia

1 Kantor Geuchik/Kepala Desa Ada

3 Balai Musyawarah Gampong Ada

4 Mesjid Ada

5 Air Bersih Ada

6 Telepon Ada

7 Listrik Ada

9 Puskesmas Ada

11 Toko Ada

13 Posyandu Ada

14 Poliklinik Ada

15 Rumah Bersalin Ada

16 Balai kesehatan ibu dan anak Ada

Sumber : Profil Gampong Ujong Baroh Tahun 2012

42

42

4.3 Sejarah Singkat Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga yang berfungsi melakukan

sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan dan membantu pelaksanaan

hukuman dalam lingkup pelaksanaan Qanun dan peraturan perundang-undangan

bidang syari’at Islam dalam rangka melaksanakan amar’ruf nahi mungkar.

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor

01 Tahun 2004, mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayatul

Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah

Tingkat Kecamataan dan Wilayatul Hisbah Kemukiman, bahkan memungkinkan

dibentuk di Gampong dan lingkungan– lingkungan lainnya (Qanun NAD Nomor

11 Bab VI, Pasal 14 ayat (2).

4.2.1 Dasar Hukum Wilayatul Hisbah

Adapun dasar hukum Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah;

2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, yang menetapkan qanun Provinsi

sebagai wadah peraturan syariat islam di Aceh;

3. Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 5 Tahun 2006 tentang pelaksanaan

Syariat Islam;

4. Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam di bindang

aqidah dan syi’ar Islam;

5. Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.

6. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

7. Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (Mesum);

43

43

4.2.2 Visi dan Misi Hukum Wilayatul Hisbah

1. Visi

Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

dan pelaksanaan syari’at Islam dengan semangat pengayoman kepada masyarakat

2. Misi

a. Meningkatkan kemitraan dengan alim ulama, tokoh masyarakat,

aparatur pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam proses

penertiban dan implementasi syari’at Islam;

b. Meningkatkan keberadaan Qanun/Perda dan keputusan kepala daerah

tentang penertiban dan syari’at Islam;

c. Meningkatkan operasional penertiban Qanun/ Perda dan

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. Meningkatkan mutu dan citra sumber daya manusia di bidang Satpol

PP/ dan WH;

e. Meningkatkan sarana dan pengembangan prasarana Satpol PP dan WH

4.2.3 Fungsi Wilayatul Hisbah

Fungsi Wilayatul Hisbah yaitu antara lain :

a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;

b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku

pelanggaran;

c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan

sedang melakukan pelanggaran;

d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan

perundang-undangan;

44

44

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya para

Muhtasib dikoordinir oleh pejabat kepolisian setempat, untuk tingkat Provinsi

dibawah Koordinasi Pejabat Polisi Polda, untuk tingkat Kabupaten/Kota para

Muhtasib dikoordinir oleh pejabat Polres dan untuk tingkat Kecamatan

dikoordinir oleh sektor setempat.

4.2.4 Tugas-tugas Wilayatul Hisbah

Sebagai salah satu badan pengawas yang bertindak sebagai polisi Syariah

Waliyatul Hisbah mempunyai tugas yaitu :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan

perundang undangan di bidang Syariat Islam;

b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang

berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu

memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada

keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;

d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang Syariat Islam kepada penyidik;

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Strategi Public Relations Wilayatul Hisbah dalam Mensosialisasi

Busana Islami di Gampong Ujong Baroh.

Strategi merupakan sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai

suatu tujuan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam

kaitannya dengan tujuan jangka panjang program tindaklanjut, serta prioritas

45

45

alokasi sumber daya. sedangkan Public relations merupakan suatu kegiatan untuk

menanamkan dan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan dari publik

sesuatu badan atau lembaga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan public relations Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasi busana

Islami di Kabupaten Aceh Barat dan khususnya di Gampong Ujong Baroh dan di

sekitar Jalan Nasional, telah direncanakan sebelumnya. Lebih jelasnya dapat

dilihat dari kutipan hasil wawancara dengan Jhon Aswir selaku DANSAT POL

WH, mengatakan :

“Strategi yang kami gunakan dalam mensosialisasi wajib berbusana Islami di Gampong Ujong Baroh sesuai dengan misi yang kami

jalankan yaitu salah satunya adalah meningkatkan keberadaan Qanun atau peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tentang penertiban Syariat Islam dengan pendekatan sosial dengan

masyarakat yaitu melakukan pembinaan terhadap orang yang melanggar syariat. Dalam mensosialisakan busana Islami, kami

juga dibantu oleh pihak Polisi Pamong Praja atau Satpol PP”(wawancara, selasa, 20 November 2012).

Hasil wawancara dengan Muthawanil KASI PKD dan S yariat Islam

menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib

berbusana Islami di Kota Meulaboh dan daerah target operasi kami adalah di jalan-jalan Nasional, di sekitaran kota Meulaboh.

Sebelum melaksanakan operasi di jalan-jalan pihak WH dan pemerintah kabupaten sebelumnya telah memberitahukan peraturan tersebut melalui media, baik itu melalui mediat cetak atau Koran

maupun Radio dan spanduk" (wawancara, selasa, 20 November 2012).

Jhon Aswir selaku DANSAT POL WH, menambahkan bahwa :

”Iya, benar apa yang diungkapkan oleh Pak Muthawanil, bahwa sebelum melaksanakan operasi di jalan-jalan maupun di pantai-

pantai, masyarakat diberitahukan dulu, bahwa peraturan daerah Qanun sudah mulai berlaku di Aceh khususnya Aceh Barat. Pemberitahuan tersebut melalui media radio maupun media cetak.

Sosialisasi tersebut tidak hanya melalui Radio dan Media cetak akan tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan

46

46

pemberitahuan kepada setiap kepala desa” (wawancara, Selasa, 20

November 2012).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh oleh T. Abdul Razak selaku OPS

POL WH, menyatakan bahwa :

”Sebelum melaksanakan sosialisasikan tentang peraturan syari’at

Islam atau sosialisasi wajib berpakaian busana Islami terhadap masyarakat di Gampong Ujong Baroh, maka sebelumnya ada pemberitahuan. Pemberitahuannya melalui media cetak dan radio

agar masyarakat tau bahwa peraturan atau Qanun sudah berlaku di seluruh Aceh, khususnya Aceh Barat. Kemudian dalam strategi

Humas WH dan Satpol PP berkerja sama di lapangan guna melancarkan kegiatan Razia bagi yang melanggar. Mereka yang terjaring razia diberi pemahaman tentang syari’at islam supaya mau

memakain pakaian yang layak dan sesuai dengan Syari’at Islam” ”(wawancara, Rabu, 21 November 2012).

Hasil wawancara dengan Tgk. Jamaluddin. S selaku imum Gampong

Ujong Baroh, menyatakan bahwa :

“Pihak Humas Syari’at Islam perlu melakukan pemberitahuan dahulu melalui media cetak seperti Radio dan Koran mengenai Qanun tentang Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Barat, agar

masyarakat tahu bahwa peraturan tersebut telah berlaku. Kemudian sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak Humas WH

dan Satpol tidak hanya di seputaran Jalan Raya, akan tetapi sebaiknya, memberikan sosialisasi-sosialisasi di gampong-gampong yang penduduknya jauh dari kota”. ”(wawancara, Rabu,

21 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa

sosialisasi yang dilaksanakan oleh Humas Wilayatul Hisbah bersama satuan

Satpol PP tentang sosialisasi wajib berbusana Islami di kota Meulaboh khususnya

di Gampong Ujong Baroh. Strategi sosialisasi yang pertama kali dilaksanakan

secara tidak langsung yaitu pemberitahuan melalui radio dan media cetak serta

memberitahukan kepada pemerintah gampong tentang Qanun syariat Islam yang

telah berlaku. Salah satu sosialisasi busana Islami yang perlu dilakukan pihak WH

adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan meminta pihak aparat

47

47

gampong Khususnya Keuchik. Dalam melaksanakan sosialisasi busana Islami di

Gampong Ujong Baroh juga perlu diberitahukan kepada Keuchik.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Jasmi Alian Selaku Keuchik

Gampong Ujong Baroh, menyatakan bahwa :

“Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Humas WH, perlu memberitahukan kepada keuchik tentang pelaksanaan wajib berbusana Islami agar kepala desa bisa memberitahukan kepada

warga bahwa peraturan atau qanun tersebut sudah berlaku”. ”(wawancara, Rabu, 21 November 2012).

Hasil wawancara juga dengan Arlan selaku masyarakat menyatakan

bahwa:

“Menurut saya pihak Dinas syariat Islam tidak memberitahukan terlebih dulu tentang peraturan Syariat Islam, tapi mereka main hakim sendiri. Saran saya sebagai masyarakat, untuk WH, buatlah

acara di desa-desa agar masyarakat tahu tujuan yang akan dijalankan oleh Wilayatul Hisbah. Upayakan masyarakat tidak

melawan dengan pihak WH. Lakukan pendekatan dengan masyarakat, tetapi jangan ditekan dengan razia-razia di jalan, sehingga membuat kaum hawa terkejut dengan keberadaan pihak

wh di jalan. ”(wawancara, Rabu, 21 November 2012).

Hasil wawancara dengan Rani selaku masyarakat, menyatakan bahwa :

“Tidak salahnya pihak WH melakukan sosialisasi tentang busana

Islami, karena pada hakekatnya, dalam agama Islam setiap orang yang beragama Islam diwajibkan bagi wanita untuk menutup

auratnya, menjaga kaum wanita dari perbuatan yang tak dinginkan. Kemudian kalau berbicara dari masyarakat, mungkin ada sebagian masyarakat bisa menerima tentang peraturan syariat islam, ada juga

yang menolak karena dengan alasan sosialisasi yang dilaksanakan ada unsur pemaksaan. ”(wawancara, Rabu, 21 November 2012).

Hasil wawancara dengan Mustafa selaku masyarakat Gampong Ujong

Baroh menyatakan bahwa :

“Menurut saya ,pihak Humas WH dan Satpol PP, seharusnya pihak WH tidak perlu memaksa untuk menggunakan busana Islami, tetapi untuk menghimbau menggunakan busana Islami. Sebaiknya

cobalah dating ke gampong-gampong, kemudian adakan acara

48

48

ceramah dan ajak masyarakat secara perlahan, pasti bisa

terlaksana”. (wawancara, Kamis, 22 November 2012).

Kemudian Rani selaku masyarakat menambahkan :

“Sebaiknya lakukan dulu pendekatan dengan masyarakat dengan

cara mensosialisasikan busana Islami bagi anak-anak remaja dan memberikan pehaman kepada orang tua anak, supaya orang tersebut bisa mengajarkan anaknya untuk menggunakan busana

Islami. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Humas Syari’at Islam dan Satpol PP juga perlu adanya dukungan dari semua pihak.

Jgan langsung lakukan razia dulu di jalan-jalan, berikan dulu pemahaman terhadap masyarakat baru lakukan razia” .(wawancara, Kamis, 22 November 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa

sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Humas Syariat Islam atau WH, perlu

melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang peraturan atau Qanun tentang syari’at Islam. Penulis

menyimpulkan bahwa strategi Public Relations WH dan Satpol PP tentang

sosialisasi busana Islami di Gampong Ujong Baroh, hanya sebatas dilaksanakan di

jalan Nasional yang juga masih kawasan Gampong Ujong Baroh tanpa melakukan

pendekatan-pendekatan dengan masyarakat. Sebuah proses komunikasi sangat

ditentukan oleh strategi komunikasi yang baik. Hal inilah yang perlu dilakukan

oleh oleh Humas WH dalam menjalankan sosialisasi busana Islami di Gampong

Ujong Baroh.

Menurut pengamatan penulis melalui observasi secara langsung, bahwa

strategi PR yang dilakukan WH dan Satpol PP dalam mensosialisasi busana

Islami hanya sebatas di jalan raya, tanpa adanya pendekatan terhadap masyarakat,

hal ini dibuktikan bahwa melalui strategi komunikasi yang di lakukan oleh WH

dan Satpol PP sesuai dengan tugas dan kawajibannya dalam mensosialisasikan

busana Islami.

49

49

Dalam hal tersebut seorang public relations dapat membentuk suatu

kegiatan yang terencana serta dapat membentuk sebuah citra yang positif bagi

lembaga itu sendiri. public relations merupakan fungsi manajemen yang

didasarkan pada analisis terhadap pengaruh yang sangat kuat dari lingkungan

sekitar, dampak apa yang terlihat terhadap publik eksternal dan internal.

Semuanya itu harus direalisasikan dan direncanakan demi menjaga hubungan baik

kedua belah pihak.

4.3.2 Pelaksanaan Kegiatan Humas Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh

Barat dalam Mensosialisasi Busana Islami di Gampong Ujong Baroh

Pekerjaan seorang Humas merupakan sebuah proses yang terus menerus

dikerjakan dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kemauan yang baik,

dan kemauan publik yang lebih luas. Dalam pekerjaannya, seorang humas

membuat analisis ke dalam dan perbaikan diri, serta membuat pernyataan-

pernyataan keluar.

Seorang Humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program

dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya

mempertahankan, menciptakan, dan memelihara bersama antara organisasi dan

masyarakatnya.

Demikian penjelasan mengenai Humas untuk menarik masyarakat dengan

malalui suatu kegiatan. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang

ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran Humas adalah publik

internal dan eksternal, di mana secara operasional Humas bertugas membina

hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya

rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya, sama halnya

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengertian_bersama&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

50

50

dengan Humas Wilayatul Hisbah yang menjalin hubungan dengan masyarakat

dengan membuat kegiata-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan syari’at

Islam di Kabupaten Aceh Barat khususnya di Gampong Ujong Baroh, hal ini

dipertegas oleh Jhon Aswir selaku DANSAT POL WH, bahwa :

“Kegiatan Humas atau Publik Relations WH dan Satpol PP ialah memberikan keterangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian

memberitahukan kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Qanun dan peraturan perundang-undangan di bindang

Syariat Islam”. (wawancara, Senin 25 November 2012).

Hasil wawancara dengan kepala Dinas Syari’at Islam yaitu Muthawanil,

menyatakan bahwa :

“Kegiatan Humas Syari’at Islam atau WH yaitu melakukan ceramah, penyuluhan kepada masyarakat atau kepada sekelompok

orang yang berada di dalam ruangan yang sengaja dikumpulkan untuk maksud memberikan pemahaman tentang berbusana Islami.

Atau aturan yang berkenaan dengan syari’at Islam (wawancara, Senin 25 November 2012).

Hasil wawancara dengan kepala Dinas Syari’at Islam yaitu Muthawanil,

menyatakan bahwa :

“Wewenang WH yakni mengawasi, membina dan menyidik,

sehingga jika dalam 24 jam setelah tersangka ditahan, WH terpaksa mencari penjamin agar bisa menahan lebih dari 24 jam, nah dengan

adanya wewenang tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan Humas WH dalam melaksanakan sosialisasi lebih banyak, dengan cara melaksanakan razia di jalan-jalan. (wawancara, Senin 25

November 2012)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa

kegiatan yang dilaksanakan Humas Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan

busana Islami adalah kegiatan yang meliputi kegiatan memberikan penerangan

kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat

51

51

Islam serta memberikan pemahaman melalui sosialisasi Peraturan Bupati

No.5/2010 tentang penegakan syariat Islam.

Dari keterangan yang diperoleh oleh penulis bahwa petugas wilayatul

hisbah akan menertibkan mereka yang melanggar syariat Islam, tak hanya soal

berpakaian tapi juga yang melakukan perjudian, mengkonsumsi minuman keras,

melakukan perbuatan mesum. Yang pakaiannya tak islami, berpakaian ketat dan

menampakkan aurat, tentu yang paling mudah ditindak.

Bagi masyarakat Gampong Ujong Baroh sendiri, sesuai dengan hasil

observasi peneliti menemukan adanya bentuk stagnan dalam kinerja Institusi

Wilayatul Hisbah dimata masyarakat Gampong Ujong Baroh. Keberadaan

Institusi Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syari’at Islam khususnya di

Gampong Ujong Baroh, belum menunjukkan hasil yang optimal, terlihat dari

masih banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang dari Syari’at Islam.

Perilaku menyimpang yang sering menjadi masalah di Gampong Ujong

Baroh, misalnya minuman keras, berpakaian yang kurang sopan, penyalahgunaan

obat-obatan terlarang, membuang-buang waktu, berjudi dan sebagainya. Prilaku

tersebut merupakan bahagian dari penyimpangan dan di luar ketentuan yang telah

digariskan baik sekolah maupun agama.

Hal ini tentu menjadi nilai dan kesan yang kontraversial bagi pandangan

masyarakat serta tentang keberadaan Institusi Wilayatul Hisbah. Bagi masyarakat

Gampong Ujong Baroh, kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak Humas

Wilayatul Hisbah kurang gencar, hal ini dapat dilihat dari bentuk pelanggaran

yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara

dengan Rani selaku masyarakat Gampong Ujong Baroh menyatakan bahwa :

52

52

“Menurut saya, pihak Humas WH kurang gencar melakukan

sosialisasi atau razia, karena terlihat bahwa masih ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat, seperti menggunakan pakaian ketat

bagi wanita, berjudi dan sebagainya. Menurut saya tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, pihak Humas WH agak susah melaksanakan sosialisasi, bagaimanapun strategi komunikasi yang

digunakan oleh pihak WH, namun tetap saja ada pelanggaran dari masyarakat” (wawancara, Rabu 27 November 2012).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Imum Meunasah Gampong Ujong

Baroh yaitu Tgk. Jamaluddin, menyatakan bahwa :

“Sosialisasi atau razia kurang gencar dilaksanakan oleh pihak Humas WH dan Satpol, kenapa saya katakana begitu karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya

masyarakat Gampong Ujong Baroh. Menurut saya Humas WH sebaiknya melakukan komunikasi dengan baik dengan masyarakat,

jangan hanya merazia di jalan-jalan akan tetapi masuk ke gampong dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Qanun atau Perda” (wawancara, Rabu 27 November 2012).

Hasil wawancara dengan Arlan selaku masyarakat Gampong Ujong Baroh,

menyatakan bahwa :

“Selama ini, saya melihat di lapangan bahwa, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sangat beragama, hal ini karena

kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan sangat minim, walau bagaimanapun strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh Humas WH, tetap saja ada pelanggaran yang dilakukan.

(wawancara, Rabu 27 November 2012).

Kemudian hasil wawancara Jhon Aswir selaku DANSAT POL WH,

menyatakan bahwa:

“Iya, memang benar, masih banyak pelanggaran yang dilakukan

masyarakat, walaupun pihak kami telah melakukan kegiatan sosialisasi dan razia, namun pelanggaran itu tetap ada. Saya kurang tahu dimana letak kesalahannya, apakah kami salah strategi atau

memang masyarakat tidak kesadaran untuk menaatinya. (wawancara, Kamis 28 November 2012).

53

53

Hal tersebut dibenarkan oleh kepala Dinas Syari’at Islam yaitu

Muthawanil, mengungkapkan bahwa :

“Sosialisasi sering dilakukan oleh pihak WH dan Humas Dinas Syari’at Islam, sosialisasi tersebut dilakukan secara umum dengan

cara member pengarahan kepada masyarakat yang melanggarnya, tapi kenyataan yang terlihat di lapangan masih ada juga

pelanggarannya (wawancara, Kamis 28 November 2012). Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa

kegiatan Humas dalam melaksanakan sosialisasi busana Islami di Gampong

Ujong Baroh, masih kurang gencar dilaksanakan hal ini terlihat dari masih

banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dari keterangan yang

diperoleh oleh penulis bahwa WH kurang menjalin komunikasi dengan baik

antara masyarakat Gampong Ujong Baroh, seharusnya sosialisasi yang dilakukan

oleh pihak WH di gampong- gampong, bukan di jalan raya.

Dapat dipahami bahwa Wilayatul Hisbah adalah penegak hukum yang di

bentuk untuk mengawasi penerapan Qanun di Aceh, di Aceh Barat sendiri WH

berada satu naungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Memang

dalam penempatanya tidak harus satu naungan dengan Dinas Syariat Islam, karena

hal itu tergantung kepada kebijakan dari pemerintah kabupaten/ kota di Aceh.

Dari hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan kegiatan Humas Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Barat dalam

mensosialisasikan busana Islami diantaranya adalah mengadakan penyuluhan

kepada seseorang atau kelompok orang untuk menambah wawasan dan

pemahaman terhadap ketentuan qanun dan peraturan perundang-undangan di

bidang Syariat Islam, mengadakan kegiatan sosial keagamaan dan sosial

kemasyarakatan guna meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengamalkan

54

54

Syariat Islam, memanfaatkan segala jenis media yang dapat digunakan untuk

menyebarkanluaskan informasi tentang qanun dan peraturan perundang-undangan

di bidang Syariat Islam dan mengadakan koordinasi dengan setiap instansi

pemerintah dan non pemerintah untuk kepentingan sosialisasi.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Strategi Public Relations Wilayatul Hisbah dalam Mensosialisasi

Busana Islami di Gampong Ujong Baroh.

a. Strategi Wilayatul Hisbah

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen

(management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah

saja, melainkan harus menunjukan bagaimana taktik oprasionalnya. Demikian

halnya Kegiatan strategi Public Relations Wilayatul Hisbah dalam

mensosialisasikan busana Islami di Gampong Ujong Baroh, ditunjukan kepada

masyarakat yang ada dalam organisasi (internal) dan masyarakat luar organisasi

(eksternal). Adapun strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam

melaksanakan sosialisasi busana Islami adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan atas kegiatan yang dilakukan di tempat umum

untuk memastikan efektivitas penerapan qanun atau peraturan perundang-

undangan di bidang Syariat Islam;

2. Mencegah segala analisis yang berpotensi kepada timbulnya pelanggaran

qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

3. Memberitahu instansi terkait bahwa perizinan yang mereka berikan dapat

atau telah disalah gunakan oleh penerima sehingga terjadi pelanggaran

55

55

atau ketentuan dalam qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang

Syariat Islam;

4. Memberitahu, menegur, dan atau memperingati seseorang atau badang

bahwa kegiatan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan dapat mengarah

kepada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang

Syariat Islam;

b. Strategi Komunikasi Wilayatul Hisbah

Strategi komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat

diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi personal atau pribadi dan

komunikasi kelompok, yang penting untuk memberi pengertian bahwa

komunikasi dalam Public Relations mempunyai peranan penting dalam pencapain

tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Effendy (2009, h. 131), bahwa sasaran Public Relations dalam

kegiatannya adalah khalayak dalam (Internal Public) dan Khalayak keluar

(Eksternal Public) yang merupakan sasaran kegiatan Public Relation. Dengan

demikian di dalam suatu instansi dibutuhkan Public Relations atau hubungan

masyarakat (Humas) yang mempunyai fungsi menjembatani antara suatu instansi

dengan publiknya.

Dalam hal ini sosialisasi sangat diperlukan Public Relations wilayatul

Hisbah dan Satpol PP kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan tugasnya salah

satunya untuk membina hubungan dengan masyarakat dan memberikan

penyuluhan atau arahan mengenai sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 5 tahun

2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islami dan

sosialisasi tentang wajib berbusana Islami di daerah kota Meulaboh. Inti dari

56

56

sosialisasi tersebut adalah proses pembelajaran kepada masyarakat mengenai

sesuatu hal yang belum diketahui untuk dapat diterima dan dapat dilaksanakan

dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas Wilayataul Hisbah di bidang sosialisasi adalah

sebagai berikut :

1. Mengadakan penyuluhan kepada seseorang atau kelompok orang untuk

menambah wawasan dan pemahaman terhadap ketentuan qanun dan

peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

2. Men